Integrated Tax Administration SIMPAD NG Air Tanah

Cartenz Data Sheet

CARTENZ E-GOVERNMENT SOFTWARE

Integrated Tax Administration – SIMPAD NG Air Tanah

i-Tax adalah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan untuk melakukan administrasi pengelolaan pajak daerah bagi Dinas Pengelola Pajak Daerah. Pada aplikasi i-Tax termasuk di dalamnya FITUR UTAMA

Manajemen Pengguna 

mengadministrasikan profil masing-masing pengguna.



setiap pengguna baru dapat di sesuaikan hak akses terhadap modul aplikasinya yang disesuaikan dengan tupoksinya.



registrasi pengguna dilakukan oleh administrator aplikasi yang ditunjuk.



password akses hanya diketahui oleh pengguna yang bersangkutan, bahkan admin tidak mengetahui password akses pengguna.

pengelolaan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Official assesment (kecuali BPHTB), dan Official assesment (Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah). i-Tax – SIMPAD NG Air Tanah adalah sistem informasi terintegrasi yang didalamnya mencakup administrasi pengelolaan untuk Pajak Air Bawah Tanah. Fungsi-fungsi dalam i-Tax – SIMPAD NG Air Tanah adalah melalui studi dan observasi proses bisnis pengelolaan pajak daerah beberapa pada beberapa dinas pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangannya mengikuti UU 28 Tahun 2009 dan mengedepankan integrasi data untuk mendapatkan profil Subjek/Wajib pajak. i-Tax – SIMPAD NG Air Tanah dibangun dengan menggunakan

Manajemen Aplikasi 

Mengubah template tampilan surat keluaran sesuai lampiran Perda/Perbup yang berlaku.



Template pendataan untuk setiap jenis pajak bisa disesuaikan melalui menu ini.



Data referensi umum seperti waktu

teknologi terbaru dalam pembangunan sistem informasi yakni dengan penerapan Rich Internet Application, teknologi yang web-based

application dengan user experience layaknya desktop –based. Selain itu dimungkinkan juga untuk melakukan pemilihan basis data baik dengan SQL Server DB maupun Oracle DB. i-Tax – SIMPAD NG Air Tanah pada dasarnya adalah sebuah produk jadi siap install dan implementasi.

tenggang teguran maupun STPD juga bisa diatur secara dinamis melalui menu ini.

Manajemen Pengguna Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan registrasi pengguna beserta ketentuan administrasinya dalam hal otentifikasi dan otorisasi.



Perubahan-perubahan template

Otentifikasi adalah proses dalam menentukan pengguna mana yang

surat keluaran bisa dilakukan

bisa melakukan akses aplikasi dengan diberikan ID pengguna dan

secara mandiri tanpa perbaikan

password. Otorisasi adalah proses dalam menentukan menu mana saja

sistem.

yang bisa diakses oleh pengguna. Setiap pengguna yang didaftarkan oleh admin aplikasi ditentukan hak

Referensi Data

aksesnya masing-masing. Hak akses nantinya adalah untuk mengunci



Berisi manajemen untuk merubah

atau menyembunyikan menu-menu yang tidak diperuntukan untuknya.

daftar jenis pajak yang

Hanya menu yang memang menjadi (tugas pokok fungsi) tupoksi-nya

diadministrasikan dan tenggang

yang akan ditampilkan untuk pengguna tersebut. Hak akses

waktu pelaporannya.

aplikasi/password hanya akan diketahui oleh pengguna yang

Tiap jenis pajak diisikan jenis

bersangkutan, admin sekalipun tidak dapat mengetahui password

klasifikasinya dan tarif pajak yang

tersebut dari aplikasi. Hal ini untuk mengedepankan keamanan

berlaku.

penggunaan aplikasi.







Melalui menu ini juga bisa diatur kelompok penanggung jawab yang

Manajemen pengguna berbeda dengan data kepegawaian, namun tiap

biasanya dibagi berdasarkan

pengguna aplikasi nantinya akan dibuatkan skema relasi terhadap data

kewilayahan.

kepegawaiannya yang menyangkut NIK, jabatan, dll.

Referensi tarif diatur sesuai dengan masa berlakunya. Perubahan nilai tarif tidak akan

Manajemen Aplikasi

merubah data tarif pajak yang

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan manajemen umum

sebelumnya.

terhadap aplikasi. Diantaranya yang perlu diatur adalah

template/editorial surat keluaran dan isian pendataan. Registrasi Wajib pajak/Objek

Surat keluaran untuk setiap pelayanan maupun penerbitan yang

Pajak

sifatnya resmi dapat dilakukan pengaturan melalui menu ini. Template



Bisa dilakukan baik secara

/editorial dari bentuk surat dapat disesuaikan dengan bentuk lampiran

pelayanan maupun hasil

peraturan yang berlaku.

ekstensifikasi petugas. 



Penentuan nomor NPWPD bisa

Surat Keputusan hasil pelayanan dan surat resmi lainnya yang bisa di

mengikuti penomoran yang kami

atur adalah: SK Angsur Bayar, SK Keberatan, SK Kelebihan Bayar, SK

sediakan maupun secara

Pembatalan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Denda Administrasi, SK

penomoran manual.

Pengurangan, SK Tunda Bayar, SKPD Jabatan, Surat Pengukuhan,

Registrasi berstruktur WP-OP

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SSPD, STPD, Surat Keterangan

dimana selain penomoran

Lunas, Surat Paksa, Surat Teguran, Tanda terima NPWPD dan SSPD

terhadap wajib pajak, juga ada

Massal.

penomoran terhadap objek pajak

CARTENZ I-TAX – SIMPAD NG AIR TANAH DATA SHEET



sehingga memungkinkan

Editorial dari bentuk surat bisa di atur menurut lampiran yang berlaku

menangkap informasi wajib pajak

seperti Kop surat dan penandatangan, namun isian dan field isiannya

yang memiliki banyak objek pajak.

disesuaikan dengan isian dari struktur data sistem yang ada.

Registrasi dilakukan secara bertahap mulai dari rekam data -

Selain itu melalui menu ini juga bisa dilakukan pengaturan terhadap

pencetakan surat pengukuhan -

isian SKPD agar mengikuti isian dari blanko SKPD yang berlaku.

penandatanganan surat pengukuhan – pengesahan dan pencetakan kartu NPWPD .

Referensi Data Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan pengelolaan data yang sifatnya referential. Data referential (referensi) adalah data yang

Laporan Pendataan dan

pola perubahan dan penambahannya tidak sering dilakukan. Contoh

Rekapitulasi Realisasi

data referensi adalah data kewilayahan, daftar jenis pajak, daftar



klasifikasi pajak, tarif dan kelompok kerja.

Segala bentuk laporan yang terkait profil data wajib pajak dan



rekapitulasi realisasi disajikan

Untuk melakukan penambahan dan perubahan data referensi, tidak

melalui menu ini.

diperlukan perbaikan sistem. Hal ini sangat baik untuk pemerintah

Hasil keluaran dapat dicetak

daerah, karena produk yang kami buat tidak memberikan

menjadi bentuk excel, pdf, word

ketergantungan yang tinggi kepada pihak penyedia sistem. Pihak dinas

maupun langsung di cetak menjadi

dapat dengan mudah melakukan pemeliharaan basis data yang ada.

bentuk fisik melalui printer. Pada manajemen referensi data ini, seluruh data referensi tersebut tidak diperkenankan untuk dihapus. Hal ini karena data referensi Modul Jenis Pajak

adalah data yang digunakan pada transaksi lainnya. Apabila



Model administrasi dibagi menjadi

penghapusan data referensi dilakukan, misalnya data referensi

bermacam jenis pajak sehingga

kecamatan dengan nama ‘kecamatan alam’ dihapus, maka membuat

memungkinkan pemecahan

data objek yang sudah diregistrasikan kepada kecamatan tersebut

tanggung-jawab administrasi

menjadi tidak valid karena ‘kecamatan alam’ sudah tidak ada di basis

secara jenis pajak.

data. Ketika terjadi perubahan kebijakan dalam hal tarif pajak, cukup

Pelayanan

merubah data referensi tarif dan di atur masa berlaku tarif tersebut.



Terdapat 15 jenis pelayanan yang

Perubahan tarif baru tidak akan mempengaruhi pengenaan tarif yang

bisa ditangani melalui aplikasi.

berjalan sekarang. sistem akan otomatis menyesuaikan besaran tarif

Setiap jenis pelayanan memiliki

melalui referensi tarif ini.



nomor pelayanan yang unik dan dapat ditentukan waktu penyelesaiannya.






Setiap pelayanan memiliki surat

Registrasi Wajib Pajak/Objek Pajak

keluaran yang berbeda-beda

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman data Wajib

bergantung jenis pelayanannya.

pajak/Objek Pajak. Secara struktur, aplikasi membedakan antara Wajib

Pelayanan bisa diwakilkan maupun

pajak dengan Objek Pajak. Wajib pajak dalam pajak official assesment

bisa dilakukan secara jabatan

adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan suatu objek

apabila sifatnya kebijakan.

usaha kena pajak official assesment, sedangkan Objek Pajak adalah jasa pelayanan barang/jasa/penyelenggaraan atas objek usaha kena pajak official assesment. Melalui aplikasi, memungkinkan pengisian 1

Penyelesaian Pelayanan 



wajib pajak terhadap 1 atau lebih objek pajak.

Setiap pelayanan yang masuk di selesaikan oleh bagian back office

Proses dalam registrasi wajib pajak melalui aplikasi dimulai dari

melalui menu ini.

perekaman data wajib pajak dan objek pajak, lalu dilakukan

Hal ini memungkinkan pemisahan

pencetakan surat pengukuhan. Surat pengukuhan kemudian perlu di

fungsi pelayanan yang harus

periksa dan ditandatangani oleh kepada dinas atau pemangku

berada di loket dengan bagian lain

keputusan lainnya. Setelah ditandatangani, dilakukan proses

yang memang berwenang dalam

pengesahan melalui aplikasi untuk menerbitkan kartu NPWPD. Namun

penyelesaian pengajuan

apabila dirasa data calon wajib pajak tersebut tidak sah untuk menjadi

masyarakat.

wajib pajak aktif, maka bisa dilakukan penolakan atas pengajuan tersebut.

Cetak hasil Pelayanan

Format NPWPD yang dikeluarkan oleh sistem adalah otomatis dengan



ketentuan format :

Setiap pelayanan menghasilkan

[P] [0] [2015] [000003] [51] [01] [020] [033]

surat keluaran yang bisa berupa



surat keputusan, surat ketetapan

Dimana :

maupun surat keterangan.

[P] adalah statis dan menandakan Pajak. [0] menandakan 1 untuk pribadi dan 2 untuk berbentuk badan. [2015] menandakan tahun. [000003] nomor urut yang akan berulang tiap tahun. [51] menandakan kode provinsi [01] menandakan kode dati2 atau kabupaten [020] menandakan kode kecamatan tempat wajib pajak [033] menandakan kode kelurahan tempat wajib pajak

Menu ini memungkinkan untuk melakukan pencetakan atas surat hasil pelayanan tersebut.

Contoh : P120150000035108080001 Pendataan

Catatan : format yang sudah ada adalah sudah baku dari



Pendataan untuk pajak official

sistem dan tidak bisa diganti. Namun apabila tidak dikehendaki,

assesment yang rutin adalah

format ini bisa tidak diaplikasikan dan diganti dengan isian manual dari

pendataan terhadap pelaporan

operator atau pendata.

omzet yang nantinya akan menjadi dasar pengenaan pajak

Hasil dari kartu NPWPD nantinya bisa dicetak dan hasil cetakannya bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, editorial




Selain pendataan terhadap

dari surat pengukuhan juga bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang

pelaporan tentunya adalah

berlaku di Dinas Pendapatan Daerah. Penyesuaian bisa dilakukan

pendataan untuk menjaga

secara mandiri oleh admin Dinas Pendapatan Daerah sehingga tidak

konsistensi status dan karakteristik

perlu bergantung pada penyedia jasa.

lapangan dengan data yang ada untuk tujuan perkiraan potensi

Laporan Pendataan dan Rekapitulasi Realisasi Merupakan fitur yang menyediakan laporan yang berhubungan dengan Penetapan

data Wajib Pajak/Objek Pajak sekaligus juga dari fitur ini menyediakan



Proses penetapan bagi jenis pajak

data realisasi yang sifatnya rekapitulasi dari seluruh jenis pajak yang

official assesment adalah

ada.

diperuntukan setelah adanya 

proses pemeriksaan.

Laporan yang dimunculkan adalah laporan standar dari aplikasi.

Selain itu juga penetapan

Laporan disajikan pada layar dan berbentuk tabular dan laporan yang

dilakukan untuk wajib pajak yang

dihasilkan bisa dilakukan cetak ke mesin printer maupun disimpan ke

belum melaporkan omzetnya

dalam format word/excel/pdf.

setelah lewat jatuh tempo dan



sudah dilakukan penghimbauan

*Permintaan perubahan untuk modul laporan adalah terbatas. judul-

pelaporan.

judul laporan yang ada saat ini adalah sudah merupakan rekapitulasi

Jenis ketetapan yang dikeluarkan

dari observasi beberapa dinas pendapatan daerah pada pemerintah

terhadap jenis pajak official

daerah kabupaten/kota di Indonesia.

assesment adalah SKPD KB, SKPD KBT, SKPD N, SKPD LB. 

Editorial template surat ketetapan

Pengelolaan per Jenis Pajak

dapat di atur sesuai dengan

Pengelolaan per jenis pajak adalah model penggunaan terhadap

lampiran peraturan yang berlaku.

aplikasi. Setiap jenis pajak dimunculkan melalui menu yang terpisah namun menggunakan sumber data yang sama. Dengan ini, pemisahan tanggung jawab pengelolaan dapat dibuat lebih dinamis, per jenis

Penagihan 

pajak maupun per fungsi.

Dalam proses penagihan dapat didahului oleh oleh penerbitan



surat teguran.

Pelayanan

Penerbitan surat tagihan dapat

Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman data

dilakukan secara individu per objek

permohonan pelayanan dari wajib pajak. Modul pelayanan dibuat agar

pajak maupun secara massal

selaras dengan aplikasi i-Tax – SISMIOP NG yang memiliki fitur

berdasarkan data pencarian yang

serupa. Modul pelayanan dibuat agar dinas pendapatan daerah dapat

akan di cetak.

menerapkan mekanisme pemisahan antara fungsi pelayanan kepada


Penerimaan

wajib pajak yang harus excellence dengan fungsi verifikasi atau



Mencatatkan transaksi

penelaahan permohonan yang sifatnya birokratis dan butuh waktu

pembayaran pajak oleh wajib

pengerjaan.

pajak. 

Bukti pembayaran bisa dicetak

Penggunaan menu ini dalam operasional administrasi nantinya

sebagai SSPD dengan format SSPD

bukanlah merupakan suatu keharusan. Tanpa modul ini, dinas tetap

mengikuti lampiran peraturan yang

bisa melakukan perekaman data pelaporan, registrasi, penagihan, dan

berlaku.

lain sebagainya. Modul ini disediakan bagi dinas pendapatan daerah yang ingin menerapkan pemisahan fungsi pelayanan dengan fungsi verifikasi. Menu pelayanan ini bisa digunakan atas permohonan wajib

Monitoring

pajak maupun kehendak dari dinas sendiri (secara jabatan), misalnya



Fungsi untuk melakukan

melalui ekstensifikasi paksa dimana registrasi wajib pajak dilakukan

pemantauan atas data-data yang

oleh Dinas Pendapatan Daerah tanpa adanya permohonan dari wajib

ada.

pajak.



Data yang dipantau biasanya data tunggakan, baik bagi wajib pajak

Melalui menu pelayanan ini, ada 15 jenis pelayanan yang bisa diajukan

yang belum bayar maupun wajib

oleh wajib pajak, yaitu :

pajak yang belum melakukan

1. Pendaftaran Wajib Pajak. Untuk mendaftarkan Wajib pajak

pelaporan. 

Secara otomatis melalui filter data, sistem akan memunculkan data mana saja yang menunggak untuk

2. Pendaftaran Objek Pajak. Untuk mendaftarkan Objek Pajak baru dimana Wajib pajaknya sudah sebelumnya didaftarkan. 3. Penutupan Wajib Pajak. Untuk melakukan penutupan

kemudian dilakukan aksi

administrasi atas semua usaha dari wajib pajak misalnya wajib

berikutnya berupa penerbitan

pajak sudah dinyatakan bangkrut dan tutup usaha.

Teguran, SKPD maupun STPD. 

baru yang belum teregistrasi.

Juga dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelayanan dari jumlah pelayanan yang masuk dan dikerjakan tiap hari nya.

4. Penutupan Objek Pajak. Untuk melakukan penutupan suatu objek pajak. 5. Pelaporan SPTPD. Permohonan untuk melaporkan pengenaan SPTPD bulanannya. 6. Pembetulan SPTPD/SKP. Permohonan untuk melakkan revisi/perbaikan atas kesalahan pelaporan maupun kesalahan penerbitan SKPD. 7. Pembatalan SKP. Permohonan untuk membatalkan pengenaan

Laporan 

Ada lebih dari 80 judul laporan yang dapat dicetak melalui sistem.



Format laporan mengikuti laporan pemeriksaan BPK dari beberapa daerah.


SKP pada masa pajak tertentu. 8. Keberatan atas SKP. Permohonan untuk pengajuan keberatan atas pengenaan SKPD masa pajak tertentu yang diterbitkan. 9. Pengurangan Ketetapan. Permohonan untuk mendapatkan pengurangan atas ketetapan masa pajak tertentu yang diterbitkan.



Tiap modul laporan dibagi berdasarkan fungsi Penerimaan, Penagihan, Pelaporan, Penetapan



pengurangan atas denda berjalan dari masa pajak tertentu. 11. Pengurangan Sanksi Admin. Permohonan untuk mendapatkan

dan Monitoring.

pengurangan atas pengenaan sanksi administrasi dari masa pajak

Laporan dapat disimpan kedalam

tertentu.

bentuk excel, pdf maupun word. 

10. Pengurangan Denda. Permohonan untuk mendapatkan

12. Kompensasi. Permohonan untuk melakukna restitusi pembayaran

Laporan juga dapat langsung

atas terjadinya kelebihan pembayaran dari suatu masa pajak

dilakukan pencetakan ke mesin

tertentu.

printer.

13. Penundaan Jatuh Tempo. Permohonan untuk mengundur waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Permohonan ini hanya bisa dilakukan apabila permohonan piutangnya masih belum melewati jatuh tempo. 14. Angsuran SPTPD/SKP/STP. Permohonan untuk mengajukan cicilan/angsuran atas pengenaan pajak tertentu. 15. Surat Keterangan Lunas. Permohonan untuk mendapatkan surat keterangan yang menyatakan wajib pajak sudah melunasi pengenaan pajaknya pada masa pajak tertentu. Modul pelayanan akan sangat berkaitan dengan modul penyelesaian pelayanan yang umumnya dilakukan oleh staf back office atau pemeriksa yang biasanya lebih birokratis. Melalui modul penyelesaian pelayanan, staf pemeriksa dapat melakukan verifikasi atas berkas pengajuan permohonan dan mengambil keputusan. Penyelesaian pelayanan juga dilakukan perekaman proses keputusannya melalui sistem, sehingga hasil keputusannya bisa segera diketahui oleh bagian lainnya yang berkepentingan. Semua muara keluaran atau hasil keluaran dari proses pelayanan, bisa dilakukan pencetakan melalui modul cetak hasil pelayanan. Hasil pelayanan dapat berupa SKPD, Surat Keputusan atau Surat Keterangan, bergantung dari jenis pelayanan yang di mohonkan.

Pendataan/Pelaporan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses pendataan. Dalam pengelolaan pajak dimana pemungutannya bersifat


official assesment. Pendataan adalah pekerjaan rutin dimana staff akan melakukan perekaman data air bawah tanah yang akan dipasang dari wajib pajak. Selain itu juga mungkin melakukan proses intensifikasi atas wajib pajak yang terdaftar. Setiap data air bawah tanah yang masuk dan belum diterbitkan SKPD air bawah tanah, masih dapat diubah melalui aplikasi apabila terdapat kesalahan pengisian data, namun apabila sudah ada pembayaran atas SKPD air bawah tanah tersebut, maka proses pengubahan isian data air bawah tanah sudah tidak dapat diubah. Dalam proses perekaman data air bawah tanah wajib pajak, data yang menjadi konsumsi pengenaan pajak adalah total perhitungan pajak air bawah tanah.

Penetapan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses penetapan. Penetapan atas jenis pajak official assesment dapat dilakukan untuk Kurang Bayar, Kurang Bayar Tambahan, Lebih Bayar dan Nihil. Editorial surat ketetapan dapat diubah oleh operator tanpa merubah aplikasi. Dalam penerbitan SKPD KB, dikenakan denda keterlambatan 2% perbulan atas kekurangannya dan maksimal 24 bulan dihitung dari terhutang masa pajaknya. Dalam penerbitan SKPD KBT, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% apabila wajib pajak tidak melaporkan kekurangannya sendiri, namun apabila wajib pajak melaporkan kekurangannya sendiri, maka denda administrasi 100% dihilangkan.

Penetapan Massal Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan proses penetapan untuk SKPD air bawah tanah yang akan dicetak. Input yang diperlukan untuk melakukan penetapan massal berasal dari menu nota hitung


pada modul pendataan. Penetapan massal hanya dapat dilakukan dalam satu bulan pada periode pajak berjalan.

Cetak SKPD Official Massal Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan pencetakan SKPD Official Massal, dimana sudah dilakukan proses penetapan massal SKPD air bawah tanah. Pencetakan SKPD Official Massal hanya dapat dilakukan dalam satu bulan pada periode pajak berjalan.

Verifikasi Mobile Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan verifikasi terhadap pencatatan data air bawah tanah pada wajib pajak dengan menggunakan aplikasi mobile pendataan air tanah berbasis Android (Aplikasi i-Tax – PAT Mobile). Fitur ini tersedia jika sudah melakukan pembelian perangkat aplikasi i-Tax – PAT Mobile.

Penagihan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses penagihan kepada wajib pajak. Proses pada penagihan adalah proses penerbitan STPD dan teguran. Penerbitan surat tersebut bisa dilakukan secara satuan maupun secara massal. Pencetakan STPD dan teguran dapat dilakukan kapan saja, artinya aplikasi tidak mengunci dari tanggal jatuh temponya. Penentuan kapan penerbitan teguran atau tagihan di serahkan kepada mekanisme SOP. Pada dasarnya penerbitan STPD harus dilanjutkan dengan penerbitan Paksa dan Sita, namun pada aplikasi mekanisme tersebut tidak diterapkan.


Penerimaan Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan perekaman proses penerimaan pembayaran pajak. Melalui proses ini, hitungan pengenaan denda (apabila ada) sudah dihitungkan secara otomatis. Modul ini pada dasarnya adalah modul yang disiapkan apabila masih ada pembayaran pajak yang dilakukan di dinas. Harapan kedepan, pembayaran pajak dilakukan sepenuhnya melalui layanan perbankan, dan dibentuk jalur komunikasi antara data bank dengan data Dinas Pendapatan Daerah sebagai sumber tagihan.

Monitoring Merupakan fitur yang tersedia untuk melakukan monitoring proses administrasi. Monitoring dilakukan untuk memantau pelaporan maupun pembayaran pajak dari wajib pajak. Fitur monitoring secara otomatis akan menampilkan daftar wajib pajak mana saja yang belum melakukan pelaporan ataupun pembayaran pajak. Dari daftar yang muncul tersebut dapat dilakukan aksi lanjutan baik berupa penerbitan surat teguran, penerbitan surat ketetapan maupun penerbitan surat penagihan. Fitur ini dapat meningkatkan kinerja tim penagihan karena kemudahan dalam melakukan monitoring yang diberikan. Sistem sudah memilah dari data yang ada sehingga data yang dikeluarkan adalah data yang perlu di monitor.

Laporan Merupakan fitur yang menyediakan laporan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi tiap jenis pajak. Laporan pada dasarnya dibagi per fungsi, mulai dari laporan pendataan/pelaporan, laporan penagihan, laporan penetapan dan laporan penerimaan. Laporan yang dimunculkan adalah laporan standard dari aplikasi. Laporan disajikan pada layar dan berbentuk tabular. Laporan yang


dihasilkan bisa dilakukan cetak ke mesin printer maupun disimpan ke dalam format word/excel/pdf. *Permintaan perubahan untuk modul laporan adalah terbatas. judul-

judul laporan yang ada saat ini adalah sudah merupakan rekapitulasi dari observasi beberapa Dinas Pendapatan Daerah.


HUBUNGI KAMI Untuk informasi lebih lanjut mengenai Cartenz i-Tax - SIMPAD NG Air Tanah, silakan kunjungi www.cartenz.co.id atau telepon +62 21 2977 2992 melalui staf representatif

®

kami

Making Government More Efficient Through Information Technology Copyright © 2015, Cartenz and/or its affiliates. All rights reserved. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, did including imply warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission.

Integrated Tax Administration SIMPAD NG Air Tanah

Recommend Documents