GKM TAXi TAX INFORMATION INTEGRATED OF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

GKM TAXi TAX INFORMATION INTEGRATED OF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Divisi Perbendaharaan Subdirektorat Keuangan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon

PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon

Total Solution For Your Investment

JUDUL : TAX INFORMASTION INTEGRATED of PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Profil GKM Pajak Dibentuk Divisi Jumlah Pertemuan Lama Pertemuan Persentase Kehadiran

: : : : :

20 Mei 2013 Perbendaharaan 12 Kali 1 Jam 83%

Fasilitator Ketua Sekretaris Anggota

: Muh. Murtaqi : Rizqi Lilliati : Larasati : Dedi Irwan Sukino Kartika Puspita Putri

Muh. Murtaqi

Rizqi Lilliati

Larasati

Dedi Irwan

Sukino

Kartika Puspita Putri

Visi Perusahaan “Pemain Properti Nasional yang Terkemuka”

Misi Perusahaan “Menyediakan Properti Industri, Komersial, Hunian, dan Infrastruktur terkait yang memberikan solusi bagi investor, Pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya”

FokusPadaPelanggan-Profesional- Aksi- Sinergi- Terbuka - Inovasi- Integritas

- 1-



Divisi Perbendaharaan Divisi Perbendaharaan merupakan divisi di bawah Subdirektorat Keuangan yang memiliki program kerja antara lain mengelola arus kas masuk & keluar, menyediakan pendanaan, melakukan penagihan, mengelola asuransi dan membuat perhitungan, membayar dan melaporkan pajak perusahaan.

KEBERADAAN DIVISI YANG TERKAIT DENGAN GKM DALAM STRUKTUR ORGANISASI Divisi Perbendaharaan

Divisi Akuntansi

Dinas Pajak, Asuransi, dan Faktur

Ahli Pertama Pajak, Asuransi, dan Faktur

Divisi Hotel

Unit Otonom KSBM

HR & Finance Manager

Dinas Akuntansi Keuangan

Chief Accounting

Analis Laporan Keuangan


Dinas Keuangan dan SDM

- 2-



Flow Proses Perhitungan PPn Masa

Input

Divisi Akuntansi

Voucher Payable dan General Ledger dari Unit Usaha Unit Otonom KSBM

Divisi Perbendaharaan

PPN- Keluaran PPN - Masukan

Proses Memisahkan, Menggabungkan Pajak per unit usaha sesuai jenis Pajak

Output

SPT PPN Masa

Memastikan data PPN valid sesuai Undang Undang Pajak

Unit Otonom Hotel

Keterangan : PPN : Pajak Pertambahan Nilai PPN-K : Pajak Pertambahan Nilai Keluaran PPN-M : Pajak Pertambahan Nilai Masukan SPT PPN Masa : Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa KSBM : Krakatau Steel Building Management Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) masih dilakukan secara manual baik untuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN)-Keluaran dari Penjualan Barang maupun Jasa maupun Pajak Pertambahan Nilai(PPN)-Masukan dari Pembelian Barang maupun Jasa.

I. Jadwal Kegiatan: Langkah 1 P

2 3

D

4

C

5

Kegiatan Mengidentifikasi Masalah Mencari Akar Penyebab Menentukan Faktor Penyebab Dominan Membuat Rencana & Melaksanakan Perbaikan MenelitiHasil

Menetapkan Standarisasi Keterangan : = Rencana

A

2013 Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

6

= Realisasi


- 3-



PLAN LANGKAH 1 : MENGIDENTIFIKASI MASALAH

1.1 Dasar Pembentukan GKM GKM ini kami buat untuk mendukung Sasaran Mutu dan Rencana Kerja Divisi Perbendaharaan untuk mempertahankan predikat PT KIEC sebagai Wajib Pajak Patuh di seluruh Indonesia dan mendukung terciptanya perbaikan serta menjadi pemicu inovasi terhadap pekerjaan yang ada.

1.2 Latar Belakang Masalah Menghitung dan membuat laporan pajak sebenarnya mudah asal kita tertib dalam pembukuan, bila ada masalah atau kesulitan, kita bisa bertanya kepada Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Gugus Kendali Mutu (GKM) ini dibentuk dengan dilatarbelakangi lokasi input data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT KIEC berada di tempat yang terpisah bahkan relatif jauh (Wisma Krakatau Cilegon, The Royale Krakatau Cilegon dan Gedung KSBM, Jakarta) selain itu untuk mengantisipasi perkembangan perusahaan apabila PT KIEC membentuk unit otonom baru di wilayah yang berjauhan, sehingga meskipun input data pajak di tempat yang berjauhan, tetapi perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPN tetap menganut prinsip tepat waktu, akurat serta efisiensi waktu dan biaya. Untuk mencapai prinsip tersebut Divisi Perbendaharaan melakukan inovasi dengan membuat program yang meng”koneksi”kan data PPN dari beberapa lokasi input data PPN dengan program Surat Pemberitahuan-elektronik (e-SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masa yang merupakan buatan kantor pajak. Untuk mempermudah permasalahan, dibuatlah Identifikasi Masalah sebagai berikut: 1. Saat ini proses perhitungan sampai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa masih relatif lama yaitu 7 hari kerja (56 jam kerja) karena masih dilakukan secara manual. 2. Kesalahan dalam input data masih telatif tinggi dikarenakan dilakukan secara manual. 3. Ketergantungan pada satu personil untuk pembuatan/perhitungan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masa. 4. Komunikasi antara perusahaan dengan rekanan masih relatif sering terputus, sehingga menimbulkan permasalahan pajak.

1.3 Penetapan Judul Terkait dengan keinginan tercapainya sasaran mutu Divisi Perbendaharaan (Indikator Kinerja Utama tahun 2013) dan atas masalah-masalah yang ada, maka kami sepakat membuat Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan judul “Tax Information Integrated of Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.


- 4-



LANGKAH 2 : MENGANALISA PENYEBAB

MENCARI AKAR PENYEBAB


- 5-



LANGKAH 3 : MENGUJI DAN MENENTUKAN PENYEBAB DOMINAN

3.1. Rekapitulasi waktu rata-rata keterlambatan perhitungan PPN Masa:

KODE

Faktor Penyebab

Total Waktu Keterlambatan Perhitungan (Jam)

1

Aplikasi PPN belum seragam dan lokasi berjauhan

20

20

31

2

Entry Faktur Pajak manual

14

34

22

53

12

46

19

72

10

54

16

88

8

64

13

100

3 4 5

Rekanan salah mengisi nomor seri Faktur Pajak Rekanan salah kirim Faktur Pajak Rekanan sulit dihubungi JUMLAH

Kumulatif

%

64

% Kumulatif 31

Faktor Penyebab Paling Dominan

100

3.2. Diagram Scatter 120

100

80

Waktu

60

Persentase 40

20

0 0

1

2

3

4


5

6

- 6-



3.3. Diagram Pareto 70

100

88

60

100 90 80

72

50

60

40 53 30

20

70

50 40

31

waktu presentase

30 20

10 10 0

0 Aplikasi PPN Entry Faktur Rekanan salah Rekanan salah Rekanan sulit belum Pajak masih input nomor kirim Faktur dihubungi seragam dan manual seri Faktur Pajak lokasi Pajak berjauhan

KESIMPULAN : Dari diagram pareto diatas, terlihat bahwa faktor penyebab yang dominan adalah “Aplikasi PPN belum seragam dan lokasi berjauhan”, “Entry Faktur Pajak manual” dan “Rekanan salah mengisi nomor seri Faktur Pajak” sebesar 72% sehingga kami sepakat untuk fokus menyelesaikan faktor dominan tersebut. Namun meskipun demikian tim Gugus Kendali Mutu Pajak juga sepakat akan menindaklanjuti ‘Rekanan salah kirim Faktur Pajak’ dan ‘Rekanan sulit dihubungi’ jika “tiga faktor utama” telah selesai dilaksanakan.


- 7-



DO LANGKAH 4 : MEMBUAT RENCANA DAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN Rencana Perbaikan yang Dibuat No

Akar Penyebab

Kenapa (Why)

Apa (What)

1


Untuk mempercepat dan mempermudah perhitungan

2

Entry Faktur Pajak Manual

Mengurangi kesalahan input Data Pajak Pertambahan Nilai

3

Rekanan salah mengisi Nomor Seri Faktur Pajak

Menghindari Data tidak dikenal di Sistem Surat Pemberitahuanelektronik (e-SPT)

Mengurangi Faktur Pajak cacat

Dinas Pajak Mei Minggu IV, Sukino

4

Rekanan salah kirim Faktur Pajak

Membuat inputan data tambahan

Dinas Akuntansi Juni Minggu I, Dedi Irwan

Membuat Pembetulan Laporan Surat Pemberitahuanelektronik (e-SPT)

5

Rekanan ulit dihubungi

Untuk mengurangi pembetulan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masa Menghindari Faktur Pajak Kedaluarsa

Membuat inputan data tambahan

Dinas Pajak Juni Minggu II, Larasati

Verifikasi secara otomatis akan cepat terdeteksi Faktur Pajak yang akan Kedaluarsa

Membuat Interkoneksi otomatis dengan Sistem Informasi Akuntansi Menambah field data tambahan


Dimana (Where) Kapan (When) Siapa (Who) Dinas Pajak Mei Minggu III, Dedi Irwan

Dinas Pajak Mei Minggu III, Dedi Irwan

Bagaimana (How)

Membuat Kode Pajak yang sudah didefinisikan pada sistem finance Ekspor data pajak sederhana dalam bentuk Format CSV agar bisa langsung di impor oleh program Surat Pemberitahuanelektronik (e-SPT) atau ke dalam bentuk format excel Verifikasi data yang sudah tampil pada layar Voucher Payable dengan cara klik dua kali pada baris data yang akan di cek

- 8-



4.1. Penentuan tujuan dan target :

TUJUAN Akurasi data, mempercepat waktu penghitungan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masa setiap bulan Menghilangkan ketergantungan terhadap personil tertentu

Mencegah terjadinya Faktur Pajak cacat Semua rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nilai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus sama antara Faktur Pajak dengan pembukuannya Ketidaksesuaian antara PPN yang terutang dengan catatan pembukuan

TARGET Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masa selesai dalam waktu 2 hari Seluruh personil dalam Dinas Pajak, Asuransi, dan Faktur dapat membuat dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Cepat terdeteksi bila ada nomor seri Faktur Pajak yang salah Meminimalisir kerugian materi dan sanksi denda pajak yang tidak bisa disebutkan angkanya, Nilai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus sama antara Faktur Pajak dengan pembukuannya Tidak ada selisih antara PPN yang terutang dengan pembukuannya


- 9-



CHECK LANGKAH 5 : MENELITI HASIL PERBAIKAN 5.1 Rangkaian Tindakan Perbaikan Yang Dilakukan No

Akar Penyebab

1


Tindakan Perbaikan Yang Dilakukan

Status

Membuat kode pajak yang sudah didefinisikan pada sistem finance -

Selesai

Account Receivable Account Payable General Ledger Aplikasi FISTax

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masukan

Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) / Barang Kena Pajak (BKP) Dalam Negeri dapat dikreditkan atau perolehannya mendapat fasilitas

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Keluaran

Pemungut Selain Bendahara

Kepada Pihak yang bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Proses Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem Surat Pemberitahuan-elektronik (e-SPT) formulir Surat Pemberitahuan (e-SPT) seri III versi 1.5.0-0

Langkah1: -Data-data penjualan /invoice dari Seksi Pajak, Asuransi, dan Faktur : Nama Konsumen, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Seri Faktur Pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diambil Langkah 2: 1 -Data-data pembelian dari Seksi Verifikasi (DivisiAkuntansi) Nama Rekanan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Seri Faktur Pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diambil


- 10-



Langkah3: -Memisahkan data Pajak Sederhana dari General Ledger yang akan diambil

2

Entry Faktur Pajak Manual

3

Rekanan salah mengisi Nomor Seri Faktur Rekanan salah kirim Faktur Pajak

4

5

Rekanan Sulit Dihubungi

Membuat aplikasi perubahan / modifikasi sistem dengan membuat Selesai desain data model sebagai jembatan antara Sistem Finance yang dipakai di unit otonom dengan Surat Pemberitahuan-elektronik (eSPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masa Verifikasi data tagihan dari rekanan sebagai Pajak masukan yang Selesai sudah tampil pada layar dengan cara klik dua kali pada baris data yang akan dicek Membuat Pembetulan Laporan Surat Pemberitahuan-elektronik (eSelesai SPT)

Verifikasi secara otomatis akan cepat terdeteksi Faktur Pajak yang Selesai akan kedaluarsa Modul FISTAX : - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-Masukan - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -Keluaran - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -Sederhana Hotel

KSBM

Modul Fistax

Wisma Krakatau

Excel

Verifikasi

CSV

e-SPT

Kurang Bayar

ya

Bayar

tidak Lapor ke KPP

Selesai


- 11-



Berikut ini adalah cara pemakaian FISTAX :

1. Pilih Pajak Pertambahan Nilai (Keluaran, Masukan atau Sederhana) 2. Pilih Masa Periode ( Bulan & Tahun) 3. Klik Tampilkan Data


- 12-



Setelah klik Tampilkan Data maka akan keluar semua datanya seperti ini, lalu data di Ekspor ke Excel

Setelah kita klik Ekspor ke Excel, kita simpan ke folder yang sudah kita siapkan


- 13-



Setelah kita ekspor data PPN ke file Excel, dalam format Excel kita memverifikasi antara lain : Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP), pengusaha wajib pungut atau tidak. Setelah selesai lalu kita simpan data Excel ke CSV, tampilan CSV akan seperti ini.

Setelah data kita simpan ke CSV, kita mulai masukkan data ke Surat Pemberitahuan-elektronik (e-SPT), Langkahnya : 1. Klik Program dan pilih koneksi 2. Pilih Data.mdb


- 14-



1. Masukkan User name 2. Masukkan Password 3. Klik OK

1. Klik Tools 2. Klik Import Data 3. Klik Faktur Pajak


- 15-



1. Pilih Masa Pajak (Bulan & Tahun) 2. Klik Browse File untuk membuka Dokumen CSV yang ingin kita input ke Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) 3. Jika data sudah terbuka, kita klik Import setelah itu klik Keluar

1. Klik Input Data 2. Klik Posting Data


- 16-



Langkah Posting : 1. Pilih Masa Pajak ( Bulan & Tahun) 2. Klik Posting lalu OK dan keluar

Langkah Cetak e-SPT : 1. Pilih e-SPT 2. Pilih Cetak e-SPT


- 17-



Tampilan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai ( SPT PPN) yang akan dicetak

Dari hasil posting e-SPT kita dapat mengetahui hasil perhitungan PPN kurang atau lebih bayar.


- 18-



5.2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perbaikan terhadap PQCDSME Aspek Mutu Productivity

Quantity

Cost

Delivery

Kriteria Evaluasi Sebelum Perbaikan Tergantung pada Hanya 1 orang yang bisa mengerjakan 1 orang yang untuk pembuatan/perhitungan serta mengerjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pengumpulan Hardcopy Faktur Pajak PPN diinput lagi Data secara manual

Efisiensi waktu, tenaga dan biaya pembuatan laporan PPN masa, meminimalisir/ menghindarkan terjadinya penggelapan PPN oleh pihak luar dan denda PPN yang akan timbul dikemudian hari Akses Transaksi Keakuratan data

Jika terjadi tagihan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Rp. 43.908.940,- maka akan di tambah 100% atas sanksi tersebut yaitu Rp.43.908.940,-. Jika dijumlahkan denda tersebut menjadi Rp. 43.908.940,- + Rp. 43.908.940,- = Rp. 87.817.880,-

Semangat kerja

Dalam waktu 1 minggu hanya 1 pekerjaan yang bisa dilakukan

Rekanan

Keraguan mengenai data PPN yang diinput dengan data asli (Nomor Faktur Pajak dan Nilai Pajaknya)

Service

Akses tidak 24 jam Pencocokan General Legder (Buku Besar) ke Surat Pemberitahuan-elektronik (e-SPT) dilakukan secara manual

Moral

Environment


Sesudah Perbaikan Tidak tergantung pada 1 orang saja

Setiap unit otonom hanya mengirim email data PPN (berupa file excel) ke PT KIEC (Dinas Pajak, Asuransi dan Faktur) Dapat menghindarkan penggelapan PPN dari pihak luar dan denda pajak sebesar 100%

Akses 24 jam Karena sudah dilakukan interkoneksi, sehingga data PPN antara yang terutang dengan pembukuan sudah sama Dalam waktu 1 minggu bisa mengerjakan banyak hal termasuk memikirkan inovasi yang lain Data yang dimasukkan ke Surat Pemberitahuanelektronik Pajak Pertambahan Nilai (eSPT PPN) Masa sudah sesuai dengan yang ada di akuntansi PT KIEC

- 19-



ACTION LANGKAH 6 : DRAFT STANDARISASI 6.1 Langkah 6 ini merupakan draft standarisasi yang nantinya akan ditetapkan menunggu pelaksanaan perbaikan dan penelitian hasil perbaikan selesai dilakukan sebagai berikut: 6.1. DRAFT STANDAR PROSEDUR NO 1

2

3

4

DRAFT STANDARISASI

PIC Setiap unit otonom atau lokasi input data PPN mengirimkan data Kasi Verifikasi dan PPN hasil dari program Fistax dalam bentuk file Excel ke Dinas Kasi. Pajak, Asuransi dan Pajak, Asuransi dan Faktur setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Faktur I Seksi Pajak, Asuransi dan Faktur I melakukan Import Data Excel Kasi Pajak, Asuransi dan yang diterima dari masing-masing unit otonom ke program aplikasi Faktur I FISTAX Seksi Pajak, Asuransi dan Faktur I memverifikasi dengan cara Kasi Pajak, Asuransi dan memastikan alamat Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Faktur I Nomor Seri Faktur, Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN), Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memisahkan data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang masuk kriteria Pemungut atau Kepada pihak yang bukan Pemungut sudah benar. Begitu juga untuk PPN bisa dikreditkan atau Tidak Bisa Dikreditkan Ekspor data dari aplikasi FISTAX yang sudah valid ke program Kasi Pajak, Asuransi dan Surat Pemberitahuan-elektronik Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT Faktur I PPN) Form 1111 version.1.5.0.0 Posting data

Kasi Pajak, Asuransi dan Faktur I

Melakukan permintaan pembayaran PPN

Kasi Pajak, Asuransi dan Faktur I

5

6

KESIMPULAN : Dari delapan langkah kerja langkah ke 3 memakan waktu paling lama yaitu 420 menit sedangkan langkah –langkah lainnya rata-rata memakan waktu 2-5 menit.. Sehingga kalau dihitung dalam satuan hari maka pekerjaan rutin membuat Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) Masa bulanan adalah 2 hari.


- 20-



LANGKAH 7 : MENENTUKAN TEMA SELANJUTNYA Tema yang selanjutnya akan kami fokuskan dan ambil adalah: No 1

Keterangan Penyederhanaan SPPT PBB Kawasan II

Rencana Pelaksanaan Tahun 2014

1. Alasan kelompok kami mengambil tema diatas adalah: Kawasan Industri II Ciwandan PT KIEC saat ini masih mempunyai sekitar 540 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang telah dibeli Investor sebanyak 6 perusahaan. SPPT PBB ini tiap tahun ditagihkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cilegon. Sehingga penyederhanaan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ini penting dilakukan. Hal ini diperlukan sebagai syarat pengurusan sertifikat HGB ke masing–masing investor. Sedangkan lahan yang tersedia tersisa ± 10% yang masih bisa dijual. Sisanya adalah fasilitas dan digunakan sendiri untuk persewaan pergudangan. Targetnya adalah dari 540 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) menjadi ± 10 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB).

Cilegon, 20 November 2013

Muh. Murtaqi Fasilitator


Rizqi Liliati Ketua

- 21-

GKM TAXi TAX INFORMATION INTEGRATED OF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Recommend Documents