INSTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN SOSIALISASI PASAL 2 DAN PASAL 3 (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
bahwa dalam rangka terpeliharanya penegakan disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil dimasing masing SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dipandang perlu menginstruksikan kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu mengeluarkan Instruksi Walikota tentang kewajiban dan larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
Memperhatikan : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. MENGINSTRUKSIKAN Kepada
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Direktur Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh; Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
Untuk KESATU
: : Mensosialisasikan Ketentuan kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh pegawai yang berada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Bagian Sekretariat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
KEDUA
: Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain; c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil; d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; f.
memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; i.
memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j.
segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan material;
k. mentaati ketentuan jam kerja; l.
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya; n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya; p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya; r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; s. memberikan kesempatan mengembangkan kariernya;
kepada
bawahannya
untuk
t. mentaati ketentuan perpajakan;
peraturan
perundang-undangan
tentang
u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan; v. hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan; w. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. KETIGA
: Larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut : a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil; b. menyalahgunakan wewenangnya; c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing; d. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara; e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah; f.
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya; h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari sipapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; i.
memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
j.
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; l.
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengu saha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah; o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan; q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatab eselon I; r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. KEEMPAT
: Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang disosialisasikan tersebut agar ditulis/dicetak pada papan sosialisasi atau dalam bentuk baliner/spanduk yang dapat terbaca dengan jelas oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada saat memasuki ruangan kantor.
KELIMA
: Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Meuraxa dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota yang tidak melaksanakan Instruksi ini sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM
: Segala Biaya yang timbul atas Instruksi ini dibebankan pada masingmasing Kepala SKPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
KETUJUH
: Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
KEDELAPAN
: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Februari 2010 10 Rabiul Awal 1431 WALIKOTA BANDA ACEH,
MAWARDY NURDIN
1. ……………)
LAMPIRAN
-
INSTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR TAHUN 2010 TANGAL FEBRUARI 2010
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PASAL 2 Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib : aa. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; bb. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain; cc. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil; dd. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ee. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya; ff. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; gg. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; hh. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; ii. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil; jj. segera melaporkan keatasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan material; kk. mentaati ketentuan jam kerja; ll. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; mm. barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
menggunakan dan memelihara barang-
nn. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing; oo. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya; pp. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; qq. menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya; rr. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; ss. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya; tt. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; uu. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan; vv. hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan; ww. yang baik dalam masyarakat;
menjadi teladan sebagai warga negara
xx. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; yy. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
zz. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
PASAL 3 (1) setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang : s. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil; t. menyalahgunakan wewenangnya; u. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing; v. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara; w. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barangbarang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah; x. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; y. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya; z. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari sipapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; aa. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan; bb. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; cc. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dd. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; ee. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; ff. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
untuk
gg. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; hh. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan; ii. melalkukan kegiatan usaha dagang, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangka`t pembina golongan ruang IV/a ke atas yang memangku jabatab eselon I; jj. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
WALIKOTA BANDA ACEH, MAWARDY NURDIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR … TAHUN 2009 TENTANG PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH YANG TIDAK MASUK KANTOR PADA TANGGAL 30 NOPEMBER 2009 WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
: a.
c.
Mengingat
: 1.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
16.
bahwa berdasarkan surat Gubernur Aceh Nomor Peg.800/540 tanggal 25 Nopember 2009 perihal Libur Nasional dan Kepatuhan Jam Kerja, maka dalam rangka penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Walikota tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 / Nomor KEP.115/MEN/VI/2008 / Nomor SKB/06/M.PAN/6/2008 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009; Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari Kerja Dalam Seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nannggroe Aceh Darussalam; Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 061.2/103/2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Dan Pakaian Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Yang Tidak Masuk Kantor Pada Tanggal 24 dan 25 September 2009.
Memperhatikan
: 1.
2. 3.
Surat Gubernur Aceh Nomor : Peg.800/540 tanggal 25 Nopember 2009 M/7 Dzulhijjah 1430 H perihal Libur Nasional dan Kepatuhan Jam Kerja; Hasil monitoring pegawai pada tanggal 30 Nopember 2009; Notulen Rapat Evaluasi Monitoring kehadiran pegawai tanggal 30 Nopember 2009 pasca libur nasional Hari Raya Idul Adha 1430 H. MENGINSTRUKSIKAN
Kepada
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Untuk KESATU
Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Kepala Kantor di di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;dan Kepala BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
: : Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Dan Honorer di lingkungan unit kerja Saudara bagi PNS yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009 sebagaimana tersebut pada Lampiran Instruksi Walikota ini yaitu : a. Tegoran Lisan terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009. b. Tegoran Tertulis terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 24 dan/atau 25 September dan 30 Nopember 2009 karena mengulangi tindakan tidak mematuhi ketentuan jam kerja.
KEDUA
: Hukuman disiplin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU ditambah dengan pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009. b. Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 24 dan/atau 25 September dan 30 Nopember 2009.
KETIGA
: Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Kepala BUMN yang tidak melaksanakan instruksi ini sebagaimana mestinya, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
KEEMPAT
: Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
KELIMA
: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal Desember 2009 WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH, ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL
Tegoran Lisan terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009. a. Tegoran Tertulis terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 24 dan/atau 25 September dan 30 Nopember 2009 karena mengulangi tindakan tidak mematuhi ketentuan jam kerja. KEDUA
: Hukuman disiplin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU ditambah dengan pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 30 Nopember 2009. b. Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Honorer yang tidak masuk kantor pada tanggal 24 dan/atau 25 September dan 30 Nopember 2009.
KETIGA
: Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Kepala BUMN yang tidak melaksanakan instruksi ini sebagaimana mestinya, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
KEEMPAT
: Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
KELIMA
: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal Desember 2009 WALIKOTA BANDA ACEH, MAWARDY NURDIN
PARAF KOORDINASI 2. Asisten Administrasi Umum
:
( …………………)
3. Kepala Bagian Organisasi
:
( …………………)
4. Kepala Bagian Hukum
:
( …………………)
