INSPEKTORATJENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
PI
BOX
48
L
IN5PEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI email: it;
[email protected] website : www.ltjen.kemkes.go.id phone :021-5223011 address : ll. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavllng 4-9 Jakarta Selatan 12950
KEPUTUSANINSPEKTUIJENDEIAL
KEMENlEIIAN KESEHATAN II
NOMOI :HK,02103/11~7215/2013
lENrANG
KEBIJAKAN PEN,GAWASAN INSPEKIORAI JENDERAl
KEMENIERIAN KESEHAIM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN2014
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : HK.02.03/1.1/7215/2013 TENTANG KEBIJA'KAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Menimbang
Mengingat
a.
Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan tat a kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan percepatan pemberantasan KKN perlu adanya pengawasan yang profesional dan akuntabel
b.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes RI tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2014.
1.
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
2.
Undang-Undang RI Nomor 17 i ahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.
Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
6.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Korupsi (Strategi Nasional PPK) Jangka Panjang 2012 - 2025 dan Jangka Menengah 2012 - 2014 ;
7.
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 2025;
8.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERl05/M .PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP;
10.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11 .
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 238/Menkesl SK/IV/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan RI;
12.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PERlVIII 12010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014;
KESATU
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
Kebijaka n lPengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh aparatur pengawasan di li ngkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 Desember 2013 Inspektur Jenderal,
YUdhl~Udh:I~Ok
Djuorso
NIP. 19541001 198311 1 001
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Iinspektur Jenderal Kemenkes RI Nomor : HK.02.03/1.1/7215/201 3
KE BIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDIE RAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014
BABI
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai internal auditor yang mela1ksanakan fungsi assurance dan consulting serta anti corruption activities. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari APIP, dituntut untuk melaksanakan peran tersebut agar dapat mem berikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan /kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu. Kebij akan Pengawasan ,Inspektorat Jenderal diarahkan guna membantu dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari KKN . Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan perilaku dan lingkungan yang bebas korupsi , kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan mendorong pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi pada Tahun 201A sebagai kelanj utan dari program yang sama di tahun 2013 yang merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 2014. Agar pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal lebih terarah, efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk menyusun
1 Kebijakan Pengawasan Insp ektorat Jenderal Kemenkes RJ 2014
Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Aks i Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 serta mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan RI 2010- 2014 .
B. Ruang Lingkup Kebijakan Pengawasan merupakan acuan pelaksanaan program pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI yang efektif. Efektifitas pelaksanaan program pengawasan akan memberi kontribusi pos'itif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih , bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kementerian Kesehatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program-program prioritas Kementerian Kesehatan berjalan efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek pengawasan meliputi Unit Utama beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT), pengelola dana Oekonsentrasi (OK) dan Tugas Pembantuan (TP), serta Bantuan Sosial (Bansos) .
C. Maksud dan Tujuan Kebijakan pengawasan dimaksudkan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan. Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 adalah : 1.
Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2014.
2. Pelaksanaan pengawasan berkesinambungan. 3.
Oasar penyusunan (PKPT) tahun 2014.
Program
yang
Kerja
efektif,
efisien,
dan
Pengawasan Tahunan
4. Optimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pela'ksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
2 Kebijakan Pengawasan lnspektorat } enderal Kemenkes Rl2014
5.
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan , katalisator dan quality assurance mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.
D. Pengertian-pengertian 1.
Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan .
2.
Pengawasan Masyarakat atau Wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, disampaikan secara 'Iisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa.
3.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
4. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan , yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang di lakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menila i kebenaran , kecermatan, kredibiHtas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instans i pemerintah . 7.
Audit Kinerja adalah audit atas pela'ksanaan tugas dan fungs i instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
3 Kebijakan P engarvasan InspektoratJenderal Kemenkes RI2014
8.
Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan .
9. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit. 10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan balhwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai denQ'an ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan stan dar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 13. Satuan Organisasi adalah unit organisasi dimana diselenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi kepegawaian, keuangan , perlengkapan, dan administrasi umum. 14. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum. 15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional, tugas teknis penunjang, dan tugas teknis yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 16. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah. 17. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencaku p semua penerim aan dalam rangka tugas pembantuan.
4 Kebijakan P enga wasan InspektoratJendera] Kemenkes RI 2014
18. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). 19. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu opini yang diberikan oleh BPK sebagai hasil audit laporan keuangan terhadap satuan kerja pad a tahun tertentu . 20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan . 21 . Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementerian/Lembaga/Provinsi IKabupaten/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. 22 . Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada Zona Integritas yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90. 23. Konsultan adalah pihak yang memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 24. Katalisator adalah pihak yang senantiasa mendorong Imemacu terjadinya peru bahan untuk mewuj.udkan tata kelola pemerintahan yang baik. 25 . Watchdog adalah pihak yang mengawasi jalannya roda organisasi dengan berpegang pada peraturan perundang undangan.
26. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan. 27. Manajemen Risiko adalah tindakan organisasi yang membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. 28. Quality Assurance yaitu menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.
29. Pendidikan Budaya Anti Korupsi yaitu membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.
5 Kebijakan P engawasan lnspektorat Jenderal Kemenkes R12014
30. Whist/eb/ower's system adalah Mekanisme penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan atau orang lain yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan. 31. Justice Collaborator yaitu usaha pelaku yang terlibat atau bisa dinilai ikut membantu dan atau mau bekerja sam a dengan pengawas internal dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK).
6 Kebijakan P engawasan lnspektorat Jenderal Kemenkes Rl2014
BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2014
A.
Tuju an Pengawasan Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehata n adal ah:
1. Memberikan
keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan .
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
3. Meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tug as dan fungsi Kementerian Kesehatan yang akuntabel.
B.
Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jendera l sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, hal tersebut dilakukan melalu i peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penye lenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan pengawasan Itjen Kementerian Kesehatan tahun 2014 ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui : 1. Kegiatan Pokok a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai kons ultan , katalisator dan quality assurance. Adapun pengertian peran-peran tersebut yakni: 1) Konsultan , yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek
7 Kebijakan Pengawasan ImpektoratJenderal Kemenk es RI2014
2)
3)
pengawasan tidak bertentangan dengan peratura n perundang-undangan yang berlaku. Katalisator, yaitu senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Quality Assurance, yaitu menerapkan sistem kendal i mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.
b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan 1) 2) 3)
Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. Penetapan sasaran/obyek audit berbasis risiko. Konsisten pada pedoman pengawasan.
c. Peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementeria n Kesehatan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui:
1)
Peningkatan kualitas laporan keuangan Dalam rangka meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2014, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2013 semester II dan Laporan Keuangan tahun 2014 semester I. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyaki nan tentang akurasi , keandalan dan keabsaha n informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntans i Pemerintah (SAP) .
2)
Pendampingan berbasis risiko
penyusunan
laporan
keuanga n
Dilakukan dengan cara mendampingi penyusunan laporan keuangan dalam setiap satuan kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan berdasarkan bukti (evidence based). 3)
Pen gam an an aset Kementerian Kesehatan
8 Kebijakan P engawasall Insp ektorat jeJJdera/ K emeJJkes RI2014
Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 4)
Pendampingan Pengadaan Barang Jasa/Konsultasi Pengadaan Barang Jasa Dilakukan dengan tujuan untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender, meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses PBJ dan menghindari terjadinya praktik korupsi.
5)
Reviu 20 15
penyusunan
perencanaan anggaran tahun
Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2015, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2015 di masing-masing Unit Utama atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan . Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan melakukan penelahaan terlebih dahulu terhadap perencanaan anggaran sebelum dilakukan penelanaan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 6)
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan sis tim akuntansi pemerintah , maka Inspektorat Jenderal akan melakukan evaluasi SAKIP setiap akhir periode tahun anggaran.
d. Percepatan Tindak Lanjut Pengawas Fungsional (APF)
Has/!
Pengawasan
Aparat
Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kemenkes mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalu i pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satker untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.
9 Kebijak an Penga nrasan Inspektorat Jenderal K em enkes RI2014
e.
Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain Kerjasama pengawasan dilakukan pengawasan lain, baik dari intern pemerintah .
f.
dengan maupun
aparat ekstern
Penanganan pengaduan masyarakat Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.134/MENKES/SKJIII/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu . Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PERl05/M.PAN 14/2009 Tentan g Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah .
g.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1) Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya melalui : a) Pendidikan Budaya Anti Korupsi di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. b) Sosialisasi tentang Whistleblower's System dan Justice Collaborator. c)
Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
d) Penerapan Peraturan Pemerintah No. 60 tahu n 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan me'lalui Asistensi/Pendampingan Penerapan SPIP dan Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Rangka
10 K ebijakan Penga wasan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI 2014
Manajemen Risiko di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. e) Pemantapan Pendid ikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di beberapa satuan kerja terpilih . 2) Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) . 3)
Mengoptimalkan pelaporan LHKPN.
4) Memantau implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online di Kementerian Kesehatan melalui : a) Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. b) Mengoptimalkan peran agent of change dan assessor di seluruh unit utama untuk mend ukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2.
Kegiatan Penunjang a.
Peningkatan SOM SOM pengawasan dilakukan melalui Oiklat Substansi Audit, seminar, Workshop Pengawasan dan Oiklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Manajemen resiko baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
b.
Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan mel iputi: SIM TLHP, Keuangan, Rencana Pengawasan (Renwas) , Tata Persuratan , Electronic Data Management System (EOMS) .
c. Sosialisasi Bidang Pengawasan Media elektronik dan cetak (website, inforwas , leaflet, banner dll). d.
Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pad a satker Badan Layanan Umum (BLU) Melalui bimbingan teknik (Bimtek), Koordinas i Pengawasan pada Satker BLU diharapkan dapat
11 Kebijakan P engawasan Inspektoratlendera1 Kemenkes RI2014
meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan tangan Itjen pada satker BLU. e. Peningkatan SDM Penunjang Kegiatan peningkatan SDM penunjang dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan , Kepegawaian, Pelayanan Prima, Keuangan , ArsipfTata Usaha, dll.
c.
Sasaran Pengawasan
1. Sekretariat Jenderal Pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi reviu laporan keuangan, reviu RKA-KlL, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
2. Inspektorat Jenderal Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal meliputi audit kinerja reviu laporan keuangan , reviu RKA-KlL, evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan meliputi reviu laporan keuangan, reviu RKA-KlL, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah , Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi reviu laporan keuangan , reviu RKA-KlL, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
5. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan A tat Kesehatan (Sinfar & Alkes) Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Binfar & Alkes meliputi reviu laporan keuangan, reviu RKA-KlL , evaluasi
12 Kebijak an P enga wasan lnspektoratJenderal Kemenkes Rl 2014
akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di li ngkungan Direktorat Jenderal Binfar & Alkes (Kantor Pusat dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
6. Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan
Pengawasan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan meliputi reviu laporan keuangan, reviu RKA-KlL, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi).
7. Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes)
Pengawasan di Ilingkungan Badan Litbangkes meliputi reviu laporan keuangan, reviu RKA-KlL,evaluasi akuntabiHtas kinerj,a dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Badan Litbangkes (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).
8. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan (PP & PL) Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL meliputi reviu laporan keuangan, reviu RKA-KlL, evaluasi akuntabilitas kinerja dan audit kinerja terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PP & PL (Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). D. Kegiatan Pengawasan 2014
Berdasarkan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, selanjutnya disusun kegiatan kegiata n sebagai berikut:
1. Peni ngkatan Pengawasan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
a. Audit Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan di seluruh satker telah memenuhi aspek efektifitas, efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit meliputi:
13 Kebijakan Pengawasan fnspektorat Jenderal Kemenkes Rf 2014
1) Audit Reguler yaitu audit terhadap Unit Utama, Satker Vertikal , Satker Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelayanan Kesehatan Haji. Penetapa n sasaran audit ditetapkan berdasarkan risiko sebagai berikut: a) Belanja alokasi anggaran, b) Besarnya belanj a modal, c) Saldo kerugian negara yang belum ditindaklanjuti, d) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti, dan d) Program prioritas Kemenkes. 2) Klarifikasi , Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan, pengaduan masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. 3) Joint Audit dengan APIP lain meliputi audit terhadap pelaksanaan program BOK. b. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendorong satuan kerja agar lebih mening:katkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yaitu : 1) Pemantauan/evaluasi SPI'P di Lingkungan Kementerian Kesehatan, 2) Pemantauan/evaluasi Tindak Lanjut atas laporan hasil audit APF, 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja c. Reviu Laporan Keuangan Salah satu tug as Inspektorat Jenderal dalam mendoro ng Kementerian K esehatan menyusun laporan keuanga n sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu denga n melakukan reviu terhadap laporan keua nga n berdasarkan P P No .8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang aka n d isampaikan kepada Menteri Keuangan untuk pertanggungjawaban dikonsolidasikan sebagai bagian keuangan pemerintah. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA KL sesuai dengan RKP, Renja KlL dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk
14 Kebijakan Penga wasan Insp ektoratJenderal Kemenkes RI 2014
membantu berkualitas.
Menteri
agar
menghasilkan
RKA-KL
yang
Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan maka Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan dalam ra ngka penyusunan Laporan Keuangan dan bentuk penyampaian Laporan keuangan berbasis resiko serta penataan pengelolaan aset. d. Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2015 Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2015 di masing masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2015. e. Pembinaan Satker Pembinaan satker binaan di lingkungan Kemenkes dilakukan dalam upaya tertib pengelolaan pertanggung jawaban kinerja dalam rangka terselenggaranya good governance dan clean government. f. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan hasil audit. baik audit reguler maupun audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi.
2. Peningkatan
Peran APIP Sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi
a. Penyusunan Pedoman Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting. b. Peningkatan Pendampingan Pelaksanaan SPIP c. Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa d. Pembinaan. Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan ruang lingkup: 1) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 2) Pembinaan teknis penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
15 Kebijakan Pengawasan lnspektorat JenderaI Kemenlces R1 2014
3)
e. f. g. h. i. j. k. I.
Pembinaan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Satker BLU Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan yaitu BOK . Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online Penguatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Penyusunan Profil Pengawasan Itjen Kemenkes RI Penerapan Zona Integritas dan WBKlWBBM Pendidikan Budaya Anti Korupsi di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sosialisasi tentang Whistleblower's System dan Justice Collaborator. AssistensilPendampingan Penerapan SPIP dan Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Oalam Rangka Manajemen Resiko di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas SDM Pengawasan
Oalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme SOM pengawasan Itjen dilakukan melalui : a. Rekruitmen SOM Pengawasan b. Peningkatan Kapasitas SOM Pengawasan (Capacity Building) c. Pendidikan dan Pelatihan internal dan Eksternal d. Peningkatan Kompetensi SOM Pengawasan dan Penunjang Pengawasan (SOM Perencanaan , Keuangan . Kepegawaian & Ketatausahaan) e. Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Retensi , Klasifikasi , Registrasi, dan Penerapan Sistem Kearsipan) f. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
4. Perencanaan
Program Pengawasan Lintas Program Dan
Lintas Sektor a. b. c. d. e. f.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pengawasan Rapat Kerja Pengawasan Rapat Koordinasi Pengawasan Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan Pengumpulan Bahan Awal Pengawasan Penyusunan, Pengolahan dan Analisis Data sebagai upaya pelaksanaan tertib administrasi yang dilakukan secara berkala (bulanan , triwulanan dan tahunan)
16 Kebijakan Pengawasan InspektoratJenderal Kemenkes RI 2014
5. Percepatan Tindak Lanjut HasH Pengawasan Untuk meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang belum di tindaklanjuti maka dilakukan langkah-Iangkah percepatan tindak lanjut sebagai berikut : a. Pembahasan Hasil Tindak Lanjut dengan Unit Utama/Penyusunan Ikhtisar Laporan Peraturan Menteri PAN 42/2011 b. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan APF c. Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan d. Pembahasan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)
6. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengawasan Salah satu penunjang i<elancaran pelaksanaan dan peningkatan pengawasan adalah dengan tersedianya informasi-informasi pengawasan melalui
a.
Sarana informasi Itjen yaitu melalui Website Kemenkes yang terus diperbaharui (update)
b.
Pengembangan dan updating software serta hardware Sistem Informasi Manajemen (SIM)
C.
Majalah Inforwas, sebagai media komunikasi internal dan eksternal Inspektorat Jenderal
d.
Media lainnya melalui leaflet, brosur, banner, poster, buku saku dll)
Itjen
17 Kebijakan Pengawasan lnspektorat Jenderaf Kemenkes R12014
BAB III
INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal 2010 2014, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang dicapai pada tahun 2014. Adapun indikator yang ditetapkan masing-masing Inspektorat dan Sekretariat meliputi: program kegiatan, outcome/output dan indikator serta capaian target sebagai berikut: TARGET RENSTRA ITJEN KEMKES TAHUN 2010 - 2014 NO
1
PROGRAMI KE'GlATAN Penlngkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Pengaw as an dan perrtlinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Perrtlinaan Upaya Kesehatan dan Setjen
Menlngkatnya pengawasan dan
Persentase unit kerla yang
akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan Meningkatnya pengaw as an dan perrt>inaan pelaksanaan kebijakan Ditjen
menerapkan administrasi yang akuntabel
Perrtlinaan Upaya Kesehatan dan Setjen
TARGET 2014
INOIKATOR
OUTCOM ElOlJTPlJT
100
1 Jumah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen
196
Perrtlinaan Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk rrerrperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2 . Persentase terTlJan laporan hasil
80
pengaw asan yang ditindakJanjuti
2
Pengaw asan dan perrtlinaan pelaksanaan kebijakan Diljen Bina Gizi dan Kesehatan bu dan Anak dan ttjen
Meningkatnya pengaw asan dan perrt>inaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
dan ttjen
1. Jumah Satuan Kerja dl lingkungan Diljen
50
Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan ttjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk rrerrperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2 . Persenlase terYlJan laparan hasil
80
pengaw asan yang ditindaklanjuti
3
rv1eningkatnya pengaw asan dan Pengaw as an dan perrbinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PI.. perrbinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen dan Balrtbangkes PP & PI.. dan Balilbangkes
1. Jumah Satuan Kerja di lingkungan Diljen
140
PP & PI.. dan Badan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk rrerrperoleh opini Wajar Tanpa Pengecuallan (WTP) 2 . Persentase terllJan laporan hasil
80
pengaw asan yang dilindakianjuti 4
5
Pengaw asan dan perrtlinaan pelaksanaan kebijakan Diljen Kefarmasian & Alkes dan Badan
rv1eningkatnya pengaw asan dan perrbinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badan
PPSDMK
PPSDMK
Pengusutan dan Investigasi kasus kasus yang berindikasi rrerugikan
Meningkatnya peng usutan dan investigasi kasu s -kasus yang berindikasi negara dan rrengharrtlat kelancaran merugikan negara dan mengharrbat tugas dan fungsi Kementerian I kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Kesehatan
1. Jumah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen
114
Binlar dan Alkes dan Badan PPSDM< yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk rrerrperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Persentase terruan laporan hasil pengaw asan yang dilindakianjuti
80
1. Pers en tase Pengusutan dan nvesligas i
70
kasus - kasus yang berindikasi rrer ugika n negara dan rrengharrtlat kelancara n tugas dan fungsi Kerrenterian Kesehatan
2. Jumah NSA< lenlang perreriksaan
2
investigasi yang diletapkan
6
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuga s Teknis Lainnya
pada Program Peningkatan Pengaw asan dan Akuntab ilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
fv1eningkatnya dukungan rranajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
1. Persentase hasil pen-utakhiran tindak
70
lanjut ha s il pengaw as an
2 . Presentase u nrt kerja yang rrenerapkan SPiP
90
3. Jumah rancangan regulasl dan standar
10
yang d isusu n
18 Kebijakan Pengawasan lnspektoratJenderal Kemenkcs R12014
BAB IV
PENUTUP
Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 merupakan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes tahun 2014 . Selanjutnya kebijakan pengawasan tersebut dijabarkan dalam kebijakan pengawasan 2014 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk diimplementasikan oleh jajaran Organisasi Inspektorat Jenderal. Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 ini diharapkan menjadi acuan semua pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas bag i terwujudnya Kementerian Kesehatan yang bersih, be bas dari korupsi , kolusi , dan nepotisme. Pada akhirnya Kebijakan Pengawasan ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dalam rangka tercapainya visi dan misi Kementerian Kesehatan RI.
19 Kebij~ka~ Peng awasan lnsp ektoratJenderal Kemenkes R1 2014
Diterbitkan Oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Tim Penyusun Penasehat
: dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH (Inspektur Jenderal)
Pengarah
: drg. 5.R. Mustikowati, M.Kes (Sekretaris Inspektorat Jenderal) Drs. Wiyono Budihardjo, MM (Inspektur I) Heru Arnowo, 5H, MM (Inspektur II) Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes (Inspektur III) Drs. Mulyanto, MM (Inspektur IV) Drs. Wayan Rai 5uarthana, MM (Inspektur Investigasi)
Penanggung Jawab
: Dede Mulyadi, 5KM, MM (Kabag. Program dan Informasi)
Anggota
: 5ri 5usilorini, 5.505, M.Ak (Kabag. Keuangan dan Perlengkapan) Rudi 5upriatna N.5., 5.Kp, M.Kep (Kasubag. Program) Aas Masriah, 5.505, MM (Kasubag. TU. Inspektorat I) 5ri Hartati, 5.505, MM (Kasubag. TU. Inspektorat II) Khairina, 5KM (Kasubag . TU. Inspektorat III) Asep 5upriatna, 5.505, MM (Kasubag. TU. Inspektorat IV) Nur Mega Aehmad Agus, B5e (Staf Program dan Informasi) Idah Herliah, 5KM, MKM (Staf Program dan Informasi) Aehmad Noor Cholid, 5E, MPH (Staf Program dan Informasi) Jem Tifaokto, 5E (StafTU. Inspektorat I) Lailatus 5yarifah, 5.Kom (Staf TU . Inspektorat II) Detya Junita, 5H, MH (Staf TU . Inspektorat III) Juarnengsih, 5 50S, M.Kes (Staf TU. Inspektorat IV) Nurina Mayasari, Apt (Staf APTLHP)
Desain
: Andri Rubiana, 5.Kom (Staf Program dan Informasi)
