INDIKATOR KINERJA UTAMA. 2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Unit Organisasi/SKPD

: Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

3. Fungsi

: a. b. c. d.

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ALASAN / PENJELASAN

1

2

3

4

1

Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator

- Jumlah Rancangan Produk Hukum daerah yang diharmonisasikan

-

Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan

dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan

sebagai instrumen Perencanaan Program Pembentukan

hukum, menjaga dan memlihara keamanan, ketertiban

Produk Hukum Daerah yang disusun secara berencana,

dan ketentraman masyarakat

terpadu dan sistematis yang memenuhi aspek yuridis,

-

filosopis dan sosiologis. - Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan

-

Perundang-undangan 2

Kumpulan Produk Hukum Daerah yaitu Kumpulan Peraturan

-

daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Meningkatnya kesadaran,ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat,dunia usaha dan aparatur pemerintah - Pelaksanaan penataan, penegasan batas daerah

- Terlaksananya tertib administrasi pertanahan.

-

- Penyelesaian penanganan konflik pertanahan di

Terdatanya wilayah yang belum memiliki patok batas

-

Kabupaten/Kota.

antar Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota. - Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

-

Adanya bukti hak yang jelas.

-

- Adanya pembinaan demi tertibnya pengembang pembangunan perumahan di Kabupaten Badung.

-

Tertibnya pengembang pembangunan perumahan di

-

Kabupaten Badung.

- Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 3

Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan

- Jumlah orang/masyarakat yang mengikuti Pembinaan Hukum

meningkatnya kesadaran hukum serta perlindungan

Kabupaten Badung. -

Perlunya pemahaman kepada masyarakat tentang Produk Hukum yang berlaku

HAM dalam mensejahterakan masyarakat

NO. 1 4

SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien,

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 - Mewujudkan penataan peraturan daerah

ALASAN / PENJELASAN 4 - Masih Ada peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai situasi terkini

-

transaparan, profesional, responsif dan akuntabel yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap, sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 5

- Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan yang akuntabel serta adanya dokumen Rencana dan Penetapan

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara secara dinamis dan berkelanjutan yg mampu

penganggaran masing-masing SKPD.

menurunkan praktek KKN, meningkatnya kualitas

- Melaksanakan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres No. 5 Tahun 2004

-

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 6

- Terlaksananya pelayanan minimal yang terpadu dalam satu atap kepada masyarakat

- Peningkatan pelayanan minimal

- Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dan persandian untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- Merupakan kebutuhan rutin dalam pelaksanaan tugas

- Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- Masih adanya sarana dan prasarana yg belum terpenuhi

- Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi Pimpinan Daerah

- Kebutuhan untuk memenuhi pelayanan kedinasan

Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota melalui ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan profesional, reponsif dan akuntabel yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap, sistem manajemen partisipatif yang legimate dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

- Tertibnya perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi secara ekonomis, efektif dan efisien dengan peningkatan kwalitas pelayanan, disiplin dan kinerja disiplin dan kinerja aparatur di lingkungan

-

Sekretariat Daerah Kab.Badung

-

Jumlah laporan keuangan,barang dan kepegawaian dapat disampaikan tepat waktu

7

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang

- Terciptanya tali silaturahmi dengan baik

- Laporan Keuangan,barang dan kepegawaian merupakan hasil evaluasi untuk mengambil kebijakan - 100%

-

berbasisi kinerja & tepat sasaran, tepat guna dan

NO.

SASARAN STRATEGIS


1

2

3

tepat waktu

ALASAN / PENJELASAN 4

- Meningkatnya Responsibilitas Pemerintah terhadap berbagai informasi di media massa

- 100%

- Meningkatnya kapasitas SDM di bidang Jurnalistik di Kabupaten

- 100%

Badung

- Menyeragamkan langkah - langkah dan tindakan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah - Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tata tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dimasing - masing SKPD - Menyeragamkan tindakan dalam pengelolaan barang

- Pengelolaan asset daerah yang mantap

- Tertibnya perencanaan,pengadaan dan pengelolaan sesuai peraturan - Tersedianya produk hukum berupa Permendagri No.17 Tahun 2007 dan perda No.1 Tahun2009 sebagai landasan dalam mengelola barang milik daerah - Terdata secara lengkap barang milik daerah yang dimanfaat

-

kan masing - masing SKPD

milik daerah

- Tersedianya dan terkelola dengan baik barang milik daerah daerah

- Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelengga raan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

- Terselenggaranya asuransi asset pemerintah Kab. Badung

-Terjaminnya asset pemerintah Kabupaten Badung 8

- Jumlah kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dimonitoring

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar,

Belum optimalnya monitoring terhadap kegiatan bidang

-

kesejahteraan rakyat

prosedur dan kriteria pembinaan, konsultasi, supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih,

- Jumlah proposal bantuan yang dikaji

Untuk mengetahui jumlah proposal yang akan dibantu

-

- Meningkatnya sistem administrasi pengelolaan LPD Memotivasi pengusaha untuk melegalisasikan usahanya

Meningkatnya jumlah insvestor yang menanam modal, jumlah

-

efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel -

investasi, jumlah permohonan ijin SITU/HO serta jumlah LPD yang telah dibina di Kabupaten Badung.

- Terwujudnya koordinasi yang harmonis antar lembaga/unit kerja - Sebagai suatu sistem kerjasama dalam rangka pemecahan -

Sebagai suatu sistem kerjasama dalam rangka pemecahan

masalah dan penentuan langkah-langkah

Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten

secara tepat waktu guna mewujudkan pemerintahan yang yang baik

Badung.

NO.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

1

2

3

4

-

- Pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang /Jasa Secara Elektronik ( E - Procurement ) pada Lingkungan Pemerintah Kab. Badung

-Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang mantap akuntabel dan sesuai dengan peraturan

-

masalah dan penentuan langkah-langkah terpadu

Peningkatan pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Penerimaan kunjungan kerja/study banding

1 paket

Menyelenggarakan Pembangunan Pemerintahan, Pembangunan

100%

dan Kemasyarakatan - Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Kab. Badung guna lebih transparan, bersaing dan akuntabel

- Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang mantap dan akuntabel

- Penerapan pengadaan Barang/jasa secara elektronik

-

(E-Procurement) lebih efisien dan terbuka dalam tender pengadaan barang/jasa di Kabupaten Badung

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

-

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

yang berlaku mulai dari penganggaran, penata usahaan, dan pelaporan keuangan daerah

daerah - RKA yang disampaikan oleh masing-masing SKPD tepat waktu dan sesuai dengan aturan, sehingga dapat memperlancar proses penganggaran APBD - Penatausahaan Keuangan Daerah yang mantap dan akuntabel

- SPP dan SPM yang disampaikan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang

-

Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga proses penerbitan SP2D menjadi lancar - Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang mantap dan akuntabel

- Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) yang disampaikan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan SPJ dan tepat waktu,

-

sehingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan tepat sasaran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.

1. Unit Organisasi/SKPD

: Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

SASARAN STRATEGIS

1 1

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 - Jumlah Bendesa Adat/ Kalian Banjar Adat yang meningkat pemahamannya terhadap pelaksanaan Ajaran Agama

ALASAN / PENJELASAN 4 - Melalui kegiatan penataran ini kita dapat mengetahui kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran

-

agama 2

Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama di

- Jumlah Desa Adat/ Sekaa Teruna yang mendapatkan pembinaan

-

masyarakat Kabupaten Badung

Pembinaan Desa Adat dan Sekaa Teruna dilakukan adalah

-

untuk mengetahui apakah didesa adat dan sekaa teruna tersebut sudah melaksanakan Srada Bakti sesuai dengan awig-awig

3

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali

- Jumalah sekaa-sekaa yang mendapatkan pembinaan

-

-

tersebut sudah melakukan kegiatan pelatihan dimasing-

yang harmonis, seimbang dan selaras 4

Pembinaan sekaa dilakukan untuk mengetahui apakah Sekaa masing sekaa sesuai dengan kreteria yang ditentukan

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan

- Jumlah forum komonikasi umat beragama (FKUB) yang terbentuk

-

bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai

Forum dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerukunan

-

dari antar umat beragama

(Shanti)


NO.


: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga

3. Fungsi

: a. b. c. d.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

2

3

4

1 1

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak - anak usia sekolah di seluruh Kab. Badung - Terwujudnya Peningkatan dan Ketersediaan Layanan Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK)

-

Angka partisipasi kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa terhadap jumlah penduduk usia sekolah dikalikan 100%

-

- Angka Partisipasi Muni (APM)

-

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan jumlah

-

siswa usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah dikalikan 100% - Angka Transisi/AT

-

Angka transisi (AT)adalah perbandingan jumlah siswa yang

-

lulus tahun pelajaran sebelumnya dengan jumlah siswa baru pada tahun pelajaran saat ini - Terwujudnya Peningkatan Mutu dan Relevansi

- Rata-Rata UAS BN dan UN

- Perbandingan jumlah nilai seluruh UAS BN dan jumlah nilai

Pendidikan

-

seluruh peserta UN dibagi jumlah peserta UAS BN dan jumlah peserta UN - Angka kelulusan /AL

- Perbandingan jumlah peserta didik yang lulus dengan jumlah

-

peserta ujian dikalikan 100% - Angka Kenaikan/AN

- Perbandingan jumlah peserta didik yang naik kelas dengan

-

jumlah seluruh peserta didik dikalikan 100% - Angka Melanjutkan/AM

- Perbandingan jumlah peserta didik yang melanjutkan dengan

-

jumlah peserta didik yang tamat dikalikan 100%

NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2


ALASAN / PENJELASAN

3 - Prosentase Tamatan SMK Terserap Kerja

4 - Perbandingan jumlah peserta didik yang telah tamat langsung

-

bekerja dengan jumlah peserta didik yang tamat dikalikan 100%

- Prosentase Ruang Kelas baik

- Perbandingan jumlah ruang kelas yang baik dengan jumlah

-

ruang kelas yang dimiliki dikalikan 100% - Prosentase Guru yang berkwalifikasi S.1

- Prosentase Guru yang sudah memenuhi kwalifikasi S1/D4

-

adalah perbandingan jumlah guru yang sudah memenuhi kwalifikasi S1/D4 terhadap jumlah guru dikalikan 100% - Standar Mutu Sekolah seperti : Jumlah SSN, Jumlah RSKM dan Jumlah RSBI - Terwujudnya Layanan prima

- Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mantap

- Standar atau kreteria yang digunakan untuk mengukur

-

sekolah yang bermutu - Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelayakan RKAS

-


NO. 1 1


: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tenaga kerja

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tenaga kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tenaga kerja pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS


2 Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya

3 - Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

4 - Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi kali 100 %

saing tinggi di pasar kerja yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya

ALASAN / PENJELASAN

- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

- Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftaran

- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis

- Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftaran

pelatihan berbasis masyarakat kali 100 %

jumlah tenaga terampil usia kerja kewirausahaan

pelatihan berbasis kewirausahaan kali 100 %

- Prosentase penempatan tenaga kerja

- Pencari kerja yang ditempatkan dibagi pencaker terdaftar

- Prosentase lowongan kerja yang diisi

- Jumlah pemenuhan lowongan kerja dibagi jumlah lowongan

kali 100 % kerja terdaftar kali 100 % - Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

- Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi kasus yang tercatat kali 100 %

-

- Jumlah Perusahaan yang berprestasi dibidang hubungan industrial

- Jumlah perusahaan teladan dibidang HI dibagi jumlah

- Jumlah pekerja sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek dibagi

- Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK

- Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK dibagi jumlah

- Jumlah Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)

- Jumlah perusahaan yang memiliki PP dibagi jumlah

- Jumlah Perusahaan yg mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

- Jumlah perusahaan yang memiliki PKB dibagi jumlah

- Jumlah Pemeriksaan Perusahaan

- Jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibagi jumlah

perusahaan terdaftar kali 100% jumlah pekerja/ buruh terdaftar kali 100% perusahaan terdaftar kali 100 % perusahaan yang wajib memiliki PP kali 100 % perusahaan yang memiliki organisasi pekerja kali 100 % perusahaan yang terdaftar kali 100 %

NO.

SASARAN STRATEGIS


1

2

3

2

Mempermudah ,mempelancar dan memperluas akses

-

Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan

ALASAN / PENJELASAN 4 -

masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan

Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan dibagi

-

Jumlah korban bencana di kali 100% -

sumber - sumber usaha produktif secara terbuka

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang

-

diberikan jaminan sosial -

Jumlah Veteran dan cacat veteran yang mendapat bantuan

Jumlah penyandang masalah sosial yang ditangani dibagi penyandang masalah sosial di kali 100 %

-

Jumlah veteran dan cacat veteran yang mendapat bantuan dibagi jumlah veteran dan cacat veteran dikali 100 %

3

Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama

-

Jumlah masyarakat miskin yang diberikan rekomendasi SKTM

-

keluarga miskin untuk memperoleh pendapatan yang tetap,mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan

Jumlah masyarakat miskin yang diberikan rekomendasi SKTM

-

dibagi jumlah masyarakat miskin kali 100% -

Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan KUBE

-

-

Jumlah RTM yang mendapatkan bantuan

-

berdaya saing

Jumlah masyarakat miskin yang membentuk KUBE dibagi jumlah masyarakat miskin kali 100% Jumlah RTM yang mendapat bantuan dibagi jumlah RTM kali 100 %

4

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan pada wilayah Kabupaten

- Jumlah perusahaan yang mendapat pengujian peralatan

-

Jumlah peralatan yang di uji dibagi jumlah peralatan yang terdaftar di kali 100%

-


: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan daerah

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan daerah pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan daerah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

1

2

3

4

1

Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima dijenjang yang lebih lanjut - Mewujudkan perpustakaan yang standar untuk

- Prosentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan

-

meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan

Untuk menilai atau mengevaluasi perkembangan

-

perpustakaan di kabupaten Badung

minat baca masyarakat di Kabupaten Badung - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan sekolah, Desa/kelurahan

- Presentase perpustakaan sekolah yang mantap

-

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah dengan mengadakan pelatihan penyuluhan dan pembinaan

-


NO. 1 1


: Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS


2 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung

ALASAN / PENJELASAN

3 - Cakupan kunjungan pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar

4 - Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan

-

sesuai standar di satu wil kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir di satu wil kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%

- Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu

-

wil. kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali 100% - Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas

-

sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama dikali 100% - Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pd waktu disatu wilayah kerja pd waktu tertentu dibagi jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama dikali 100%

-

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

-

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1 dibagi Jumlah seluruh maskin sakit di kab/kota dikali 100%

- Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 dibagi jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke sarkes strata 2 & 3 dikali 100%

NO.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

1

2

3

4

2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung

-

- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kab./kota

- Pelayanan gawat darurat level 1 dibagi jumlah RS kab./kota dikali 100%

-

Angka Kematian Bayi (AKB)

- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 (satu) tahun di wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu

-

-

Angka Kematian Balia (AKABA)

- Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup adalah angka kematian balita dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 5 (lima) tahun di wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun

-

-

Angka Kematian Ibu (AKI)

- Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dihitung dengan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 (satu) tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali

-

-

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

-

Jumlah Desa/Kelurahan UCI dibagi jumlah seluruh desa/

-

- Umur harapan hidup (UHH)

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Kelurahan dikali 100% - Cakupan Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana

-

pelayanan kesehatan di satu wil. Pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh Balita gizi buruk yang ditemukan di satu wil. Kerja dalam waktu tertentu dikali 100% - Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA

- Jumlah penderita baru TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati

-

di satu wil. Kerja selama 1 thn dibagi jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA+ dalam kurum waktu tertentu dikali 100% - Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

- Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.

-

Kerja selama 1 thn dibagi Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 100%

NO.

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 - Cakupan penemuan penderita Diare

ALASAN / PENJELASAN 4 - Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) dikali 100%

-

- Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita

- Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disatu

-

wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama dikali 100% - Cakupan penemuan kasus AFP

- Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan dibagi Jumlah

-

Penduduk < 15 tahun dikali 100% - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

- Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan

-

difinitif di satu wil. Kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wil. Kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100% - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan

- Jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan di satu

-

wilayah kerja pd kurun waktu tetentu dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wil. Kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%

- Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

- Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani dibagi jumlah

-

seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada dikali 100% - Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia

Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat

-

MP - ASI dibagi Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga

6-24 bulan keluarga miskin

miskin dikali 100% - Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Jml murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya

-

oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu dibagi jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama dikali 100% - Cakupan peserta KB Aktif

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah

-

kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%

NO.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

1

2

3

4

- Cakupan desa/ kelurahan mangalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam

-

periode tertentu dibagi jumlah KLB di Desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama di kali 100%

- Cakupan Desa Siaga Aktif

Jumlah Desa siaga yg aktif dibagi Jumlah Desa Siaga yang dibentuk dikali 100%

-


: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.

SASARAN STRATEGIS


1

2

3

1

Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di

- Cakupan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung


Terpenuhinya tenaga Medis dan Non Medis di dalam

masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna

melaksanakan Pelayanan kpd masyarakat yang berobat ke

meningkatkan daya saing usaha dan daya saing SDM

Rumah Sakit dan terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit

masyarakat Badung - Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Kabupaten Badung


: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

3. Fungsi

: a. b. c. d. e.

perumusan kebijakan teknis perencanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.

SASARAN STRATEGIS


1

2

3

1

Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna

- Jumlah hasil kajian yang dipergunakan sebagai referensi untuk dasar perencanaan dan pengembilan keputusan


Adanya hasil kajian sebagai referensi sebagai dasar

-

perencanaan dalam pengambilan keputusan

meningkatkan daya saing usaha dan daya saing SDM masyarakat Badung 2

Meningkatnya partisipasi dan pelibatan masyarakat

- Jumlah dokumen perencanaan daerah yang diterbitkan

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik

- Perencanaan berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

-

Badung

melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung - Sinkronnya pelaksanaan program & kegiatan antar SKPD

- Perlunya adanya kesamaan pola pikir antar SKPD dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan

-

- Jumlah dokumen pedoman perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

- Pedoman perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan yang didasarkan visi dan

-

misi bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Badung 3

Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang,

- Jumlah Perda tata ruang yang di tetapkan

- Tersusunnya rencana detail tata ruang Kabupaten Badung sebagai dasar penyusunan tata ruang

berkelanjutan dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan


-


: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

1

2

3

4

1

Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu - Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten

- Persentase penduduk yang memiliki KTP

Pengendalian dan penertiban administrasi Kependudukan serta meningkatnya kepemilikan - aktacatatan catatansipil sipilbagi bagimasyarakat masyarakat meningkatnya kepemilikan akta akta-akta

- Prosentase Penduduk yang sudah melaksanakan penerapan

a.

Setiap keluarga agar memiliki Kartu Keluarga (KK)

b.

Setiap penduduk yang telah memenuhi syarat agar memiliki

Badung e-KTP

Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) c.

Setiap penduduk agar memiliki akta-akta seperti akta kelahiran akta perkawian (apabila masyarakat melakukan perkawinan), akta perceraian (apabila masyarakat melakukan perceraian), dan akta kematian (apabila ada penduduk yang telah meninggal dunia ).


: Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera

-

3. Fungsi

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1

: a. b. c. d.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3


Terpenuhinya pelayanan KB yang prima menuju

-

keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung - Meningkatnya kesertaan ber-KB

- Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama bagi

-

Pasangan Usia Subur

- Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

- Masih terdapatnya sisa Pasangan Usia Subur potensial untuk digarap sebagai akseptor KB

- Persentase Peserta KB Pria

- Agar program KB mengacu kepada responsif gender

Persentase cakupan pasangan usia subur yang usia istrinya

-

kurang dari 20 tahun terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)

Adanya kecenderungan semakin tingginya angka kawin muda pada pasangan usia subur

seluruhnya - Meningkatnya Pembinaan dan kemandirian peserta

-

- Meningkatnya pembinaan dan partisipasi

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi anggota

-

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Peserta KB

-

Masih rendahnya pengetahuan keluarga peserta KB tentang

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

KB melalui upaya pemberdayaan ekonomi produktif -

Persentase cakupan anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja yang ber-KB

kelangsungan ber KB Pasangan Usia Subur bagi

tumbuh kembang anak dan remaja dalam upaya pembentukan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

keluarga Balita Anggota Bina keluarga Balita dan Anggota Bina Keluarga Remaja - Semakin menurunnya jumlah keluarga sejahtera

-

- Menurunnya Pasangan Usia Subur yang ber-KB namun tidak terlayani (Unmetneed)

Persentase Kepala Keluarga Sejahtera Tahap I dan Pra Sejahtera

-

terhadap Kepala keluarga.

tahap I dan keluarga Pra Sejahtera -

Masih terdapatnya keluarga kurang mampu menurut indikator tahapan keluarga sejahtera BKKBN

Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ingin anak maupun yang ingin anak namun tidak ber-KB

-

Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang seharusnya ber KB tapi tidak terlayani


: Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan

3. Fungsi

: a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1

Mengwujudkan kemandirian, cakupan dan mutu

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 -

Prosentase Penurunan kasus KDRT

ALASAN / PENJELASAN 4 - Meningkatkan peran wanita dan kesataraan gender di bidang

peranan perempuan,perlindungan anak dan KB serta

yang strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi,

ketahanan dan pemberdayaan perempuan dan

hukum dan politik

-

keluarga -

Jumlah Keluarga yang berprestasi

- Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui perluasan

-

akses, partisipasi, dan peran permpuan dalam bidang kesempatan kerja , jabatan publik dan pengambilan keputusan - Meningkatkan efektifitas dan kapasitas kelembagaan PUG

-

- Meningkatkan pembangunan yang responsif gender di semua bidang. - Mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat dan

-

bahagia


NO.


: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS


ALASAN / PENJELASAN

1 1

2

3

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kreatif

-

berbasis unggulan lokal yang sesuai dengan prinsip

-

Jumlah produk unggulan yang mengikuti promosi Jumlah pengerajin yang mengikuti promosi

4 -

Meningkatnya pangsa pasar produk unggulan

-

Meningkatnya pendapatan para pengerajin

-

Meningkatnya koperasi berkualitas yang didukung oleh

pemberdayaan masyarakat Meningkatkan 2 pertumbuhan sektor UKM dan koperasi

3

- Jumlah koperasi yang sehat berkualitas

dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan

- Jumlah SDM koperasi yang mendapat pelatihan

kualitas SDM koperasi menunjukkan perkonomian rakyat

sebagai penunjang sektor ekonomi Badung

- Jumlah koperasi yang mendapat bantuan dana bergulir

semakin stabil

Terwujudnya UMKM yang kreatif, unggul dan mampu

- Jumlah UMKM yang dibina - Jumlah TDI yang diterbitkan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan

- pertumbuhan UMKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Badung

- Jumlah SIUP yang diterbitkan - Jumlah TDP yang diterbitkan

pertumbuhan ekonomi Kab. Badung

-

- Jumlah SIUP MIKOL yang diterbitkan Jumlah pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa Jumlah UTTP yang ditera / Tera Ulang


NO. 1 1


: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan



sebagai penunjang sektor ekonomi Badung - Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan yang berkelanjutan

- Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi - Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura - Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

2

- Untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan upaya pencapaian tingkat produksi dan tingkat produktivitas serta pemanfaatan secara optimal

-

- Dalam rangka menjaga hutan agar tetap lestari dan

-

Terwujudnya pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan - Terwujudnya pelestarian SDA Hutan dan

- Luas lahan kritis yang direhabilitasi - Jumlah tenaga pengawasan dan pengamanan hutan yang

penanganan lahan kritis

peningkatan kualitas penutupan lahan, maka lahan kritis dan potensial kritis perlu ditangani secara berkelanjutan

terlatih


NO. 1 1


: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan, perikanan dan kelautan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya daya saing daerah Kabupaten Badung dengan indikator peningkatan modal lembaga ekonomi baik yang bersumber dari modal dalam negeri (daerah dan nasional) maupun asing



- Tercapainya peningkatan populasi ternak

- Prosentase peningkatan populasi ternak

- persentase peningkatan populasi adalah jumlah peningkatan

-

populasi ternak tiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya - Populasi ternak adalah jumlah ternak yang dipelihara rumah

-

tangga pada saat sensus data tanpa melihat tujuan pemeliharaan - Tercapainya peningkatan produksi dan produk-

- Prosentase peningkatan produksi daging, susu dan telur

tivitas daging, susu, telur

Prosentase peningkatan produksi daging adalah produksi

-

daging tahun sekarang dibanding tahun sebelumnya dikali 100%

- Tercapainya peningkatan produksi dan produk-

- Prosentase peningkatan produksi hasil-hasil perikanan tangkap

tivitas perikanan budidaya, perikanan tangkap dan

- Produksi usaha perikanan tangkap dan produk olahan hasil-

-

hasil perikanan

pengolahan produk hasil perikanan - Prosentase peningkatan produksi hasil-hasil perikanan budidaya

- Produksi usaha perikanan budidaya dan produk olahan

-

hasil-hasil perikanan - Jumlah konsumsi ikan

NO. 1

SASARAN STRATEGIS 2 - Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan penyakit ikan

- Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi orang per tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 - Persentase kasus - kasus penyebaran penyakit hewan yang

-

ALASAN / PENJELASAN 4 - Berkurangnya kasus-kasus penyakit hewan yang tertangani

-

- Berkurangnya kasus-kasus penyakit ikan

-

- Pengendalian pemotongan sapi betina produktif sebagai salah

-

tertangani - Persentase kasus- kasus dan penyebaran penyakit ikan yang tertangani

- Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya peternakan

- Persentase penurunan jumlah pemotongan Sapi betina bali

perikanan dan kelautan secara lestari dan

satu upaya perlindungan plasma nutfah Sapi Bali - Jumlah penebaran ikan di Perairan umum (restocking)

- restocking yang dimaksud adalah banyaknya jumlah ikan

-

yang ditebar diperairan umum guna kelestarian ikan yang berkelanjutan - Jumlah luasan terumbu karang yang direhabilitasi

- Jumlah luasan terumbu karang yang dimaksud adalah jumlah luasan terumbu karang yang rusak guna direbahilitasi untuk pelestarian terumbu karang

-


: Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata

3. Fungsi

: a. b. c. d.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3


Terwujudnya pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan - Meningkatnya perekonomian daerah

- Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan

- Kunjungan wisatawan yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah

,-

- Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam

- Jumlah pelaku pariwisata yang diberikan pelatihan

-

Sumber daya Manusia yang berkualitas dibidang

penyediaan tenaga trampil yang kompetitif dipasar

kepariwisataan diharapkan akan mampu memberikan

kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk

kontribusi yang baik terhadap pembangunan kepariwisataan.

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi - Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan

- Jumlah usaha kepariwisataan yang dibina

hukum masyarakat dunia usaha dan aparatur

Usaha kepariwisataan yang sesuai dengan aturan yang berlaku memberikan kenyamanan kepada pengusaha didalam

pemerintah

menjalankan usahanya.

- Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang

-

- Jumlah obyek wisata yang tertata

- Obyek Wisata yang tertata dengan baik akan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten


: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa

3. Fungsi

: a. b. c. d.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3


Terwujudnya UMKM yang kreatif, unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kab. Badung - Terwujudnya sistem pengelolaan Pasar Desa/Adat

-

Jumlah Pasar Desa yang berprestasi

-

dan BUMDA - Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat

Mengukur efektifitas dan kebijaksanaan peningkatan usaha

- Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Mengukur efektifitas dan kebijakan peningkatan partisipasi,

dalam membangun desa dan peningkatan kegotong

swadaya dan gotong royong masyarakat dalam

royongan masyarakat

pelaksanaan pembangunan

- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

-

ekonomi keluarga dan masyarakat perdesaan

- Jumlah masyarakat di atas garis kemiskinan

-

Mengukur efektifitas dan kebijakan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat perdesaan

-

-

-

Mengukur efektifitas dan kebijakan peningkatan

-

kesejahteraan RTS - Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti

- Jumlah posyandu yang berprestasi

Mengukur efektifitas dan kebijakan peningkatan kader

penting kesehatan

-

posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar ibu balita dan lansia


NO. 1 1


: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

3. Fungsi

: a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 - Presentase sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran

dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memlihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

pelaksanaan tugas - Prosentase peningkatan ketrampilan anggota Sat Pol PP - Jumlah Pelanggaran Perda yang terdata dan ditangani


Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur

-

Masih kurangnya Ketrampilan anggota Pol PP Masih banyaknya Pelanggaran Perda di Masyarakat/badan

-

-

hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perda dan Perbup)

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

-

hukum, dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Jumlah gangguan kenyamanan dan keamanan yang ditangani

-

dan telah diselesaikan

mewujudkan fungsi kontrol dan adil dalam menegakan -

Prosentase peningkatan pengetahuan tentang kesamaptaan Pol. PP - Prosentase penurunan jumlah pelanggaran penduduk pendatang

Masih perlu ditingkatkan Patroli yang bersifat rutin guna menjaga kenyamanan dan keamanan

-

Masih ada SDM yang perlu ditingkatkan pengetahuan tentang kesamaptaan (Pol PP) - Penertiban penduduk adalah segala usaha dan tindakan terhadap pelanggaran terkait dengan administrasi dokumen kependudukan

-

3

Meningkatnya kesadaran,ketaatan dan kepatuhan

- Prosentase penurunan pelanggaran tindak pidana ringan

-

Tipiring terus dilaksanakan terhadap warga masyarakat

hukum masyarakat,dunia usaha dan aparatur

/Badan Hukum/Instansi yang melakukan pelanggaran Perda

pemerintah

dan Perbup dengan melakukan tindakan Pro Yustisia berupa

-

sidang di tempat, bekerja sama dengan Pengadilan, Kejaksaan Negeri Denpasar dan kepolisian


NO. 1 1


: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2


mewujudkan fungsi kontrol dan adil dalam menegakan

- Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan tentang politik dan Linmas Jumlah LSM yang mendapat pembinaan tentang politk dan Linmas

hukum, dan memelihara keamanan, ketertiban dan

- Jumlah Hansip yang mendapat pembinaan tentang Linmas

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

ALASAN / PENJELASAN 4 - Terwujudnya situasi kondisi keamanan yang kondusif di Kabupaten Badung.

ketentraman masyarakat. - Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan

-

Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung yang tepat waktu dan akuntabel.

Penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung yang tepat waktu dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung secara lan

-

Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali yang tepat waktu dan akuntabel.

Penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali yang tepat waktu dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali secara langsung,

-

Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel.

Penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terselenggaranya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rak

-

-

Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tepat waktu dan akuntabel.

NO.

SASARAN STRATEGIS


1

2

3

Penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tepat waktu dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terselenggaranya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, e


Terjaminnya pemilih di Kabupaten Badung dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Badung.

-

Persentase penduduk Kabupaten Badung yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih berhak untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Badung, jika sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Meningkatnya kesadaran politik masyarakat Kabupaten Badung untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Badung.

-

Persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Badung.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Badung menunjukkan seberapa besar tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Badung untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabup


: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan bencana daerah

3. Fungsi

: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1



Meningkatnya kesadaran,ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat,dunia usaha dan aparatur pemerintah - Terwujudnya penanggulangan bencana secara

- Jumlah data/peta daerah rawan bencana di Kabupaten Badung

-

efektip dan efesien

Adanya peta daerah rawan bencana di Kabupaten Badung akan lebih mudah untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan mensosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi resiko bencana.

- Jumlah peralatan sistem peringatan dini tsunami yang terpasang

-

Dengan peralatan dan sistem yang memadai dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengurangan resiko bencana

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisifasi bencana alam

- Persentase korban bencana yang ditangani

-

Jumlah korban dapat terdata

- Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang

-

Masyarakat dapat mengamati gejala bencana dan

antisipasi bencana

pengambilan tindakan berdasarkan analisa.


NO. 1 1


: Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketata



- Prosentase SK pensiun yang selesai tepat waktu

- Kelengkapan administrasi kepegawaian

-

- Prosentase SK naik pangkat yang selesai tepat waktu


-

- Prosentase jabatan struktural yang telah terisi di lingkungan

- Pengisian jabatan struktural yang kosong

-

- Prosentase pejabat struktural yang telah lulus diklat PIM

- Peningkatan kompetensi pegawai

-

- Prosentase PNS yang memiliki Karpeg, Karis, Karsu


-

- Prosentase pegawai yang mendapat pembinaan tindakan administrasi disiplin

- Memberikan pembinaan disiplin sesuai PP. 53 Tahun 2010

-

- Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar/beasiswa

- Meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal

-

- Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

- Satya Lencana dan Pensiun

-

laksanaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transaparan, profesional, responsif dan akuntabel yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap, sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan

pemerintah Kabupaten Badung

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara secara dinamis dan berkelanjutan yg mampu menurunkan praktek KKN, meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

3

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara secara dinamis dan berkelanjutan yg mampu menurunkan praktek KKN, meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah


NO. 1 1


: Kantor Arsip Daerah Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang kearsipan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2



Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara secara dinamis dan berkelanjutan yg mampu menurunkan praktek KKN, meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip yang mantap

- Terlaksananya sistem kearsipan pada unit kerja sesuai peraturan yang berlaku

- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan kearsipan - Untuk mengurangi volume arsip in aktif yang tersimpan pada

-

Kantor Arsip daerah Kabupaten Badung - Untuk menciptakan arsip yang mempunyai nilai guna permanen - Untuk menambah kasanah arsip yang bernilai guna sejarah - Melestarikan dan merawat arsip yang mempunyai nilai guna administrasi dan nilai guna hukum - Tersedianya SDM yang memadai pada SKPD di lingkungan Pemkab Badung

-

Jumlah petugas pengelolaan kearsipan yang meningkat pengetahuannya tentang kearsipan

- Kurangnya pemahaman terhadap arti pentingnya arsip yang mempunyai nilai guna

-


NO. 1 1


: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2



Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup diseluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau - Terwujudnya pelestarian dan pemulihan kwalitas lingkungan hidup

- Nilai baku mutu kwalitas air - Nilai baku mutu kwalitas udara

-

meningkatnya kwalitas air, udara dan tanah

-

- Nilai baku kwalitas tanah 2

Terwujudnya Penegakan Hukum yang bekaitan dengan Pelestarian Lingkungan hidup - Terwujudnya penerapan penataan hukum lingkungan hidup

- Jumlah kelompok desa sadar lingkungan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan

-


: Inspektorat Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

3. Fungsi

: a. perencanaan program pengawasan b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1



Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, konsultasi, supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel - Peningkatan Inventarisasi bukti-bukti tindak lanjut

- Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal

- Dari penyelesaian tindak lanjut ini hendaknya dapat mengontrol segala kesalahan dari temuan yang ada dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kedepan.

- Peningkatan Pemeriksaan reguler yang terencana

- Prosentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan

- Dengan melakukan pemeriksaan yang rutin dan sesuai prosedur serta ketentuan yang ditetapkan.

- Peningkatan Kinerja dan penguatan Akuntabilitas

- Persentase peningkatan kualitas laporan hasil Evaluasi (LHE) LAKIP

- Berdasrkan Laporan ini dapat diketahui sejauh mana hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Badung sesuai dengan

Instansi Pemerintah Kabupaten Badung

tupoksinya dalam bidang pengawasan guna mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemda Kabupaten Badung - Peningkatan wawasan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang meningkat wawasan dan pengetahuannya tentang pengawasan

- Untuk suatu hasil pemeriksaan yang baik hendaknya tenaga pemeriksa harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan cakap tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan.


: Sekretariat DPRD Kabupaten Badung

-

2. Tugas Pokok

: Menyelenggarakan administrasi keseketariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. Fungsi

: a. b. c. d.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD penyelenggaraan rapat-rapat DPRD penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD INDIKATOR KINERJA UTAMA 3


Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, konsultasi, supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel - Penyelenggaraan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- Indek kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

- Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD - Menyediakan tenaga ahli setiap bidang yang ditangani oleh masing-masing komisi

-

Mengukur kualitas pelayanan sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD


: Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung

3. Fungsi

: a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung

-

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1



Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, konsultasi, supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel - Tersedianya data base sumber PAD yang akurat

-

Persentase capaian penggalian potensi pajak

-

target realisasi PAD dan bagi hasil pajak dapat tercapai

-

dengan melakukan penagihan serta terdatanya jumlah wajib pajak terutang -

Persentase pengunaan sistem pendataan yang akurat

-

pendataan wajib pajak baru yang belum memiliki NPWPD di

-

wilayah Kab. Badung -

terdaftarnya seluruh wajib pajak dan harus memiliki NPWPD dalam menjalankan usahanya

-

efisiensi dan efektifitas dalam penyampaian informasi data yang dimiliki oleh wajib pajak

- Meningkatnya PAD melalui intensifikasi dan

-

- Terwujudnya kelancaran pelayanan kepada wajib

Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

-

Pembinaan dan Pengawasan piutang Pajak Daerah

-

-

akurasi nilai ketetapan pajak daerah setelah laporan hasil

-

melaksanakan kewajiban pajak

diversifikasi sumber penerimaan daerah -

Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan

perhitungan pajak daerah

pajak - Terwujudnya kesadaran wajib pajak dalam

-

persentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak tepat

-

evaluasi tunggakan pajak daerah dan pendapatan lainnya yang terutang oleh wajib pajak

-

pembinaan dan sosialisasi peraturan pajak daerah

waktu

memenuhi kewajiban membayar pajak -

Prosentase pelanggaran aturan oleh wajib pajak yang diselesaikan

-

/ditangani

NO. 1

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 -

Persentase pengunaan sistem pendataan yang akurat


pendataan wajib pajak baru yang belum memiliki NPWPD di

-

wilayah Kab. Badung -

terdaftarnya seluruh wajib pajak dan harus memiliki NPWPD

-

dalam menjalankan usahanya -

efisiensi dan efektifitas dalam penyampaian informasi data

-

yang dimiliki oleh wajib pajak - Meningkatnya PAD melalui intensifikasi dan

-

- Terwujudnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

-

Pembinaan dan Pengawasan piutang Pajak Daerah

-

-

evaluasi tunggakan pajak daerah dan pendapatan lainnya yang terutang oleh wajib pajak

-

melaksanakan kewajiban pajak

diversifikasi sumber penerimaan daerah -

persentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu


NO. 1 1


: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebinamargaan dan pengairan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebinamargaan dan pengairan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebinamargaan dan pengairan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah



kabupaten dan kawasan strategis kabupaten - Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur

- jalan perlu dilakukan pemeliharaan berkala dengan peningkatan ruas jalan

-

- Pemeliharaan rutin dilakukan setahun sekali untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan

-

- Persentase dokumen perencanaan di bidang kebinamargaan yang dimanfaatkan

- Perencanaan jalan dan jembatan

-

- Persentase dokumen perencanaan di bidang pengairan yang dimanfaatkan

- Perencanaan jaringan irigasi, DI, Masterplan di Kab. Badung

-

- rata-rata debit air pada saluran irigasi

- pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi yg telah dibangun

-

- Persentase kondisi jalan Kabupaten Badung yang mantap

jalan Kabupaten

- Meningkatkan kualitas Perencanaan

2

Terwujudnya menejemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif - Terwujudnya peningkatan infrastruktur SDA (Sumber Daya Air)

- pemeliharaan sarana SDA (sumber daya air) untuk mempertahankan kondisinya

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 3



Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang, berkelanjutan dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan - Meningkatnya jumlah tenaga teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan

- Jumlah tenaga teknis yang meningkat pengetahuannya di bidang kebinamargaan dan pengairan

- kapasitas jumlah tenaga teknis masih kurang

-


NO. 1 1


: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk mengurai perusakan



dan pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan - Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat

-

Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap

-

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

terhadap bahaya kebakaran serta cara

Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang

penanggulangannya

bahaya kebakaran serta cara penanggulangannya. Sasaran kegiatan ini adalah desa / kelurahan, hotel-hotel dan restoran serta tempat usaha lainnya - Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya

-

cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran

-

Sarana pemadam api yang terdiri dari selang, pompa portable mobil pemadam kebakaran serta baju tahan panas sangat

kebakaran

dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang cepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik jiwa maupun materi - Meningkatnya kewaspadaan terhadap bahaya

-

Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan di bidang keselamatan bahaya kebakaran

kebakaran

-

Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan Desa Terpadu ( SKKL ) dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah peserta dari desa / kelurahan yang akan dilatih untuk menanggulangi bahaya kebakaran secara dini, sebelum pasukan pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dengan kata lain mereka merupakan penaggap pertama (first resfonder) bila terjadi kebakaran


NO. 1 1


: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk mengurai perusakan dan pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan



- Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan

- Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun

- Untuk meningkatkan keamanan keselamatan dan kenyamanan

-

berlalu lintas bagi masyarakat - Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana

- Jumlah jaringan komunikasi elektronik Kab. Badung yang dipasang

- Untuk meningkatkan sarana dan prasarana teknologi

-

teknologi informasi secara efektif dan efisien


NO. 1 1


: Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kecipta karyaan, pertambangan dan energi

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kecipta karyaan, pertambangan dan energi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kecipta karyaan, pertambangan dan energi pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kecipta karyaan, pertambangan dan energi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2



Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk mengurai perusakan dan pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan -

Jumlah sarana prasarana umum yang dibangun

tercapai keseimbangan antar wilayah dan

-

Jumlah fasilitas umum yg tertata

- Untuk meningkatkan sarana prasarana aparatur dan fasilitas umum

pelestarian lingkungan hidup

-

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung yang

- untuk mendapatkan dokumen perencanaan sbg dasar

- Peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga

-

ditetapkan dan dipergunakan

pelaksanaan fiisik

-

Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditangani

- Dengan melaksanakan program pengembangan kawasan permukiman perkotaan menangani: Rumah tidak layak huni,

-

Jml ITR, IMB, patok dan jalur hijau yang dipasang di Kab. Badung

- Dengan melaksanakan program penataan dan perencanaan guna mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang

-

-

Jumlah sarana air bersih yang mantap

- Dengan melaksanakan program penyehatan lingk meliputi: pembuatan saluran drainase, sistem penanganan

-

-

Jumlah jalan lingkungan yang dibangun pada kawasan pemukiman

- meningkatkan jalan lingkungan dalam rangka pengembangan kawasan pemukiman pedesaan

-

menangani rumah kumuh (liar), mengurangi RTM

limbah terpadu dan pelayanan air bersih.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 2



Terwujudnya penataan sumber daya dan alam lingkungan yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari - Peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga

- Jumlah usaha pertambangan yang memiliki ijin

- Pengawasan thd pelaksanaan kegiatan penambangan dan

-

- Jumlah Ijin Air Bawah Tanah yang diterbitkan

pengusahaan jasa minyak dan gas - untuk mengetahui jumlah ijin yg diterbitkan

-

- Jumlah dokumen hasil pemetaan lingkungan yang dimanfaatkan

- untuk mendapatkan informasi daerah rawan terintrusi air laut

-

tercapai keseimbangan antar wilayah dan pelestarian lingkungan hidup

- Jumlah usaha ketenagalistrikan yang dibina dan dikembangkan

-

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha bidang

-

ketenagalistrikan 3

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan pada wilayah Kabupaten - Peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga

- Jumlah usaha pertambangan yang memiliki ijin

- Pengawasan thd pelaksanaan kegiatan penambangan dan

-

- Jumlah Ijin Air Bawah Tanah

pengusahaan jasa minyak dan gas - untuk mengetahui jumlah ijin yg diterbitkan

-

tercapai keseimbangan antar wilayah dan pelestarian lingkungan hidup


NO. 1 1


: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung

2. Tugas Pokok

: Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan

3. Fungsi

: a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS 2



Terwujudnya penataan sumber daya dan alam lingkungan yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari - Terwujudnya kebersihan lingkungan yang ada di

- Prosentase tingkat pengelolaan persampahan

-

Kabupaten Badung

Pengelolaan sampah rumah tangga, pasar dan limbah usaha

-

di Kabupaten badung - Prosentase pelayanan kebersihan

-

Pelayanan kebersihan jalan dan tempat umum yang dilayani

-

oleh DKP Badung - Terwujudnya Ruang Hijau Terbuka Pertamanan Kabupaten Badung

- Rasio jalan dan perindangan di Kabupaten Badung

-

Untuk dapat meningkatkan ruang hijau terbuka di perkotaan

-


: Kecamatan Kuta

2. Tugas Pokok

: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f. g.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan INDIKATOR KINERJA UTAMA 3


Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, konsultasi, supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel - Terwujudnya penataan sistem administrasi

- Jumlah kartu KK yang diterbitkan

kependudukan yang tertib dan terpadu serta

- prosentase masyarakat yang memiliki KTP

pelayanan kepada masyarakat

- Jumlah surat keterangan Ijin Usaha yang diterbitkan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab

- Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani - Jumlah hansip yang meningkat pengetahuannya tentang Linmas

-

Dengan mengetahui jumlah, maka kita dapat mengetahui kinerja kecamatan yang tentunya manfaat/outcame dari indikator tersebut antara lain kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Kalau semakin banyak jumlah kk,ktp dan surat ijin diterbitkan, maka semakin baik kinerjanya.

-

-

Dengan mengetahui jumlah, maka kita dapat mengetahui

-

situasi dan kondisi dikecamatan Kuta masih kondusif dan segala permasalahan keamanan dan ketertiban dapat diselesaikan dengan musyawarah, kalau semakin sedikit kasus perlanggaran perda maka semakin baik kinerja pelayanan kecamatan dan semakin banyak hansip telah dibina maka keamanan semakin terjaga

- Meningkatkan pelestarian adat dan seni budaya

- Jumlah Sekaa seni budaya yang meningkat pengetahuannya

-

tentang seni dan budaya - Jumlah lembaga Adat yang mendapat pembinaan

semakin banyak sekaa dan lembaga adat yang dibina, serta monumen yang mendapat pemeliharaan maka seni dan budaya akan tetap lestari

-

- Jumlah monumen yang dapat pemeliharaan


: Kecamatan Kuta Utara

2. Tugas Pokok


3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f. g.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1









- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

- Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani

-


-

-


-

- Jumlah hansip yang meningkat pengetahuannya tentang Linmas

situasi dan kondisi dikecamatan Kuta masih kondusif dan

secara konsisten dan bertanggung jawab

segala permasalahan keamanan dan ketertiban dapat diselesaikan dengan musyawarah, kalau semakin sedikit kasus perlanggaran perda maka semakin baik kinerja pelayanan kecamatan dan semakin banyak hansip telah dibina maka keamanan semakin terjaga


- Jumlah Sekaa seni budaya yang meningkat pengetahuannya tentang seni dan budaya - Jumlah lembaga Adat yang mendapat pembinaan - Jumlah Subak yang terbina

-

semakin banyak sekehe dan lembaga adat serta subak yeh maka seni dan budaya akan tetap lestari

-


: Kecamatan Kuta Selatan

2. Tugas Pokok


3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f. g.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1











-


-

-


-







-


-


: Kecamatan Mengwi

2. Tugas Pokok


3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f. g.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1











-


-

-


-







-


-


: Kecamatan Abiansemal

2. Tugas Pokok


3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f. g.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1











-


-

-


-






- Jumlah Sekaa seni budaya yang meningkat pengetahuannya tentang seni dan budaya

-


- Jumlah lembaga Adat yang mendapat pembinaan - Jumlah Subak yang terbina

BUPATI BADUNG,

-


: Kecamatan Petang

2. Tugas Pokok


3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f. g.

SASARAN STRATEGIS 2

NO. 1 1











-


-

-


-







-


-

SUMBER DATA 5 Bagian Hukum dan HAM

Bagian Hukum dan HAM

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM

SUMBER DATA 5 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bag. Umum

Bag. Humas dan Protokol

SUMBER DATA 5

Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi Perekonomian

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

SUMBER DATA 5

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan

SUMBER DATA 5 Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan

SUMBER DATA 5

Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga




Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga

SUMBER DATA 5 Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga

SUMBER DATA 5 Dinas Sosial & Tenaga Kerja

SUMBER DATA 5 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

SUMBER DATA 5

Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung

Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung

SUMBER DATA 5 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

SUMBER DATA 5

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat

SUMBER DATA 5 RSUD BADUNG

SUMBER DATA 5 Bappeda litbang

Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang

SUMBER DATA 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung serta hasil survei di Kecamatan Kab. Badung

SUMBER DATA 5 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SUMBER DATA 5 Kantor Pemberdayaan Perempuan

Kantor Pemberdayaan Perempuan



si, UKM, perindustrian dan perdagangan

koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan

SUMBER DATA

5 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

SUMBER DATA 5

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

SUMBER DATA 5

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan



Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

SUMBER DATA 5 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan


SUMBER DATA 5

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata

masyarakat desa dan pemerintahan desa masyarakat desa dan pemerintahan desa

dayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa

SUMBER DATA 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

an ketertiban umum, menegakkan Peraturan

an ketertiban umum, menegakkan Peraturan

ban umum, menegakkan Peraturan Daerah

man dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan

SUMBER DATA 5 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

sa, politik dan perlindungan masyarakat

sa, politik dan perlindungan masyarakat

n bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

SUMBER DATA 5 Badan Kesbangpol & Linmas

KPUD Badung

KPUD Badung

KPUD Badung

KPUD Badung

SUMBER DATA 5 KPUD Badung

KPUD Badung

gan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

SUMBER DATA 5

BPBD Kabupaten Badung,

BPBD Kabupaten Badung,

waian daerah, pendidikan dan pelatihan

SUMBER DATA 5 Badan kepegawaian Daerah, Diklat Badan kepegawaian Daerah, Diklat Badan kepegawaian Daerah, Diklat Badan kepegawaian Daerah, Diklat Badan kepegawaian Daerah, Diklat Badan kepegawaian Daerah, Diklat Badan kepegawaian Daerah, Diklat

Badan kepegawaian Daerah, Diklat

SUMBER DATA 5

Kantor Arsip Daerah

Kantor Arsip Daerah

SUMBER DATA 5

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

ntahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

SUMBER DATA 5

Inspektorat

SUMBER DATA 5

Sekretariat DPRD

SUMBER DATA 5

Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung

Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung

Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung

SUMBER DATA 5 Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung

SUMBER DATA 5

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

SUMBER DATA 5

Dinas Bina Marga dan Pengairan

dan penanggulangan bencana kebakaran

ahan dan penanggulangan bencana kebakaran

pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

SUMBER DATA 5

Dinas Pemadam Kebakaran



perhubungan, komunikasi dan informatika

SUMBER DATA 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

kecipta karyaan, pertambangan dan energi

SUMBER DATA 5

Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya

SUMBER DATA 5

Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya

SUMBER DATA 5

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

apat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan SUMBER DATA 5

Kecamatan Kuta

Kecamatan Kuta

Kecamatan Kuta


Kecamatan Kuta Utara




Kecamatan Kuta Selatan




Kecamatan Mengwi

Kecamatan Mengwi

Kecamatan Mengwi


Kecamatan Abiansemal




Kecamatan Petang

Kecamatan Petangl

Kecamatan Petang

INDIKATOR KINERJA UTAMA. 2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Recommend Documents