REVIU
Oleh Margono Widyaiswara Madya pada Pusdikat Pus KNPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
Abstract Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) yang dipimpinnya. Mengingat luasnya rentang kendali yang berada dalam kewenangan seorang Menteri/Pimpinan Lembaga maka perlu adanya reviu atas laporan keungan oleh aparat yang independen di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian penyajia Laporan Keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Tulisan berikut ini menguraikan pengertian dan tujuan n reviu, sasaran reviu, unit yang melakukan reviu serta standar reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga.
U
ndang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara N Pasal 9 menyatakan
bahwa
menteri/pimpinan
lembaga embaga
sebagai
pengguna
anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga embaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
kementerian negara/lembaga embaga yang dipimpinnya. Kewajiban menyusun laporan keuangan bagi kementerian negara/lembaga embaga diatur juga dalam Pe Perpres pres 54 tahun 2010 pasal 8 ayat 1 huruf h h yang antara lain menyatakan bahwa Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Menurut Undang-undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat 2, Laporan keuangan yang disusun meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) 1
Neraca; dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Layana Umum pada kementerian negara/ egara/lembaga masing-masing. Dalam rangka menghasilkan informasi ormasi yang dapat diandalkan ((termasuk informasi keuangan seperti laporan aporan keuangan), pimpinan harus mengadakan pengendalian atas pengelolaan ssistem stem informasi (PP ( 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah). Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap pelaksanaan APBN di kementerian/ ementerian/lembaga masing-masing. masing. Mengingat luasnya rentang kendali yang berada erada dalam kewenangan seorang menteri/pimpinan lembaga embaga maka perlu adanya reviu oleh aparat yang in independen di lingkungan kementerian/ ementerian/lembaga yang bersangkutan. Reviu dimaksud aksud digunakan untuk membantu menteri/pimpinan impinan lembaga meyakini bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajiban reviu dinyatakan kan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 pasal 33 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang-Undang Undang Keuangan Negara dan peraturan perundangan sebagaimana disebut di atas, telah dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang reviu atas laporan keuan keuangan gan kementerian negara/lembaga. a. Pengertian dan Tujuan ujuan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Reviu adalah penelaahan atas penyelengg penyelenggaraan araan akuntansi dan penyajian Laporan L Keuangan Kementerian/Lembaga embaga (LK K/L) oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara atau Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan
laporan
keuangan
kementerian/lembaga sesuai
dengan
telah
Standar
disajikan Akuntansi
Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan menghasilkan
Lembaga laporan
untuk
keuangan
kementerian/lembaga yang berkualitas.
2
Reviu laporan keuangan sebagaimana disampaikan di atas bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh M Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Presiden P melalui Menteri Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko r pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan, dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam audit. Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Sementara itu sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Ak Pemerintahan. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 44/PMK.07/2006, Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa reviu eviu adalah prosedur penelusuran angka angka-angka angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan,dan analitik yang harus menjadi dasar mema memadai dai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. b. Sasaran Reviu Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Sasaran reviu adalah p penyelenggaraan enyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Dalam melakukan reviu tidak termasuk kegiatan pengujian atas sistem pengendalian
intern,
catatan
akuntansi
dan
dokumen sumber dan tidak termasuk pengujian atas
respon
permintaan
keterangan keterangan.
Dengan
demikian reviu dititikberatkan pada unit akunta akuntansi dan an
atau
akun
kementerian/lembaga
laporan yang
keuangan
berpotensi
ttinggi
terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan atau penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga. 3
c. Unit yang Mereviu Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Sesuai denganPasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP 60 tahun 2008 pasal 57 ayat 1 serta Pasal 32 ayat (4) sampai dengan (6), Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
PMK
171/PMK.05/2007
juga
menye menyebutkan butkan
bahwa
laporan
keuangan
kementerian/lembaga yang telah direkonsiliasi dengan D Ditjen tjen PBN cq. Dit APK akan direviu oleh aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya dalam d Perdirjen Perbedaharaan rbedaharaan nomor 44/PB/2006 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan reviu atas laporan keuangan. Berdasarkan berbagai peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang wajib melakukan reviu laporan la keuangan adalah Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/lembaga atau biasa disebut sebagai Inspektorat Jenderal. Apabila Kementerian Negara/Lembaga belum memiliki Aparat Pengawasan
Intern,
Sekretaris
Jenderal/pejabat
yang
setingkat
pada
Kementerian
Negara/Lembaga.menunjuk beberapa orang pejabat di luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan (Perdirjen Perbendaharaan no 44/PB/2006, Pasal 2 ayat 2). Untuk
dana
dekonsentrasi
dan
tugas ugas
pembantuan,
PMK
156/PMK.07/2008
sebagaimana telah diubah bah dengan PMK nomor 248/PMK.0 248/PMK.07/2010 7/2010 menyatakan bahwa Aparat Pengawas Intern Kementerian/lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan apabila kementerian/lembaga belum memiliki aparat pengawas intern. Sekretaris Jenderal/ Jenderal/Pejabat yang setingkat pada kementerian/lembaga menunjuk beberapa orang pejabat di luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan. Tata cara reviu dan penyampaian hasil reviu laporan keuangan mengacu kepada a Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. d. Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, Pasal 57 ayat (5), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan. Standar ini digunakan oleh : (1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dalam melakukan reviu atas laporan keuangan kemente kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. 4
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu
(2)
Inspektorat Provinsi dalam melakukan reviu atas
laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan
gubernur
kepada
Badan
Pemeriksa
Keuangan. (3)
Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melakukan reviu
atas laporan keuangan angan pemerintah daerah kabupaten/kota
atas laporan keuangan dan
sebelum
digunakan oleh:
Pemeriksa Keuangan. (4)
disampaikan
BPKP
dalam
bupati/walikota melakukan
kepada
reviu
atas
Badan Laporan
•
Inspektorat Jenderal
Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri
•
Inspektorat Provinsi
Keuangan kepada Presiden
•
Inspektorat Kabupaten/Kota
•
BPKP
Sesuai dengan amanah PP 60 tahun 2008 pasal 57 tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan PMK no 41/PMK.09/2010 tentang Standar tandar Reviu atas Laporan Keuangan euangan Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Pasal 1 PMK no. 41/PMK.09/2010, Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Negara/ yang selanjutnya disebut Standar Reviu, adalah prasyarat yang
diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Standar tersebut ersebut di atas bertujuan untuk untuk: (1) memberikan prinsip-prinsip prinsip dasar yang diperlukan dalam praktek reviu; (2) menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu;
(3) menetapkan dasar dasar-dasar dasar untuk
mengevaluasi
pelaksanaan reviu; dan (4) mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. e. Langkah-langkah Mereviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dilihat dari waktu pelaksanaan reviu, reviu atas laporan keuangan dilakukan secara paralel dengan pelakanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. ra/Lembaga. Yang dimaksud paral paralel el adalah reviu dilakukan sepanjang pelaksanaan anggaran dan tidak menunggu laporan keuangan Kementerian/Lembaga selesai disusun. Kebijakan ini diambil karena terbatasn terbatasnya waktu yang tersedia bagi kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke Menteri Keuangan.
5
Untuk mencapai tujuan reviu sebagaimana telah dibahas pada bagian di atas, apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akun akuntansi tansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama bersama-sama sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan atau kesalahan tersebut secara berjenjang. kan dengan aktivitas aktivitas, pertama, menelusuri laporan keuangan euangan ke catatan Reviu dilakukan akuntansi nsi dan dokumen sumber. Kedua, meminta eminta keterangan mengenai proses pengumpulan, pengikhtisaran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Ketiga Ketiga, meminta keterangan mengenai nai kompilasi dan rekonsiliasi laporan keuangan kementerian/lembaga dengan Bendahara Umum Negara secara berjenjang berjenjang. Dan keempat, eempat, kegiatan analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal hal yang kelihatannya tidak biasa. Terdapat beberapa langkah revi reviu yaitu : (1) Pastikan bahwa rekonsiliasi be belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. (2) Lakukan uji petik atas transaksi belanja dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung ukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen Surat S Perintah Membayar embayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (3) Pastikan
bahwa
pengembalian
belanja
hanya
merupakan transaksi pengembalian belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB SSPB). (4) Pastikan
bahwa
sebelumnya
telah lah
pengembalian diakui
dan
belanja
perio periode
dicatat
sebagai
Penerimaan enerimaan Negara Bukan Pajak, dengan melakukan permintaan
keterangan
dan
penelusuran
jurnal
transaksi ke dokumen SSBP. (5) Pastikan bahwa setiap belanja modal telah dicatat dalam jurnal korolari dan menambah Aset Tetap,
[Apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama bersama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan atau kesalahan tersebut
]
secara berjenjang
dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D ke jurnalnya.
6
f.
Syarat sebagai Pereviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Untuk mencapai ncapai efektivitas reviu atas laporan keuangan,, pereviu harus memiliki
kompetensi tertentu. Sesuai dengan tujuan reviu, tim reviu secara kolektif seharusnya memiliki kompetensi sebagai berikut : (1) Menguasai standar akuntansi pemerintahan; (2) Menguasai Sistem Akuntansi Instansi yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara; (3) Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu; (4) Menguasai dasar-dasar dasar Audit (5) Mengusasi teknik komunikasi; dan (6) Memahami analisis basis data. g. Laporan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Di Direviu dan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan no 44/PB/2006 pasal 3 ayat (3) (3). Pernyataan Telah Direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penyusunan Statement of Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
yang
disampaikan kepada Menteri Keuangan disertai dengan
Pernyataan aan
Tanggung
Jawab
yang
ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pernyataan Telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat
Pengawasan
Negara/Lembaga.
Intern
Kementerian
Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu dan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan no 44/PB/2006 pasal 3 ayat (3). (3) Pernyataan Telah Direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga
7
Daftar Pustaka
Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana ana Dekonsetrasi dan Dana Tugas Pembantuan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 248/PMK.07/2010 Perubahan atas PMK 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar tandar Reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Direktur Jendera Jenderall Perbendaharaan nomor 44/PB/2006 44/PB tentang Kementerian Keuangan RI,Peraturan Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Kement Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8
