indeks editorial
2
fokus Kemajuan P elaksanaan F isik T ahun 2009 Pelaksanaan Fisik Tahun
Cover & Foto : Sekretariat PNPM-PISEW Nasional
3
selayang pandang PNPM-PISEW harus seperti Harmonika yang Seirama
5
inspirasi KSK P engungkit K emajuan Ekonomi Wilayah Pengungkit Kemajuan
7
artikel L okakar ya PSE Kabupaten Langkah Awal emerintah Daerah Penguatan Kapasitas P Pemerintah
PENERBIT Sekretariat Nasional PNPM-PISEW
9
aktualita Implikasi P emekaran Kabupaten Labuhanbatu Pemekaran Terhadap P elaksanaan PNPM-PISEW Pelaksanaan
BAPPENAS
PELINDUNG Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah PENANGGUNGJAWAB Direktur Pengembangan Wilayah
11
news in box Diseminasi PNPM–PISEW T ahun 2009 Tahun
13
Workshop Nasional
13
Rapat T eknis Seknas Teknis
14
PEMIMPIN REDAKSI Uke M. Hussein WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Zaenal Arifin REDAKSI Fidelia Silvana Ahmad Yani Yoga Candra Ditya M. Fitrohayana SEKRETARIS REDAKSI Suri Saraswati DISTRIBUSI & ADMINISTRASI Dina Fitria Suradi ALAMAT PENERBIT Sekretariat Nasional PNPM-PISEW Jl. Syamsu Rizal No. 2, Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 31901201, Fax (021) 3156536 e-mail :
[email protected] www.pnpm-pisew.org
Redaksi menerima tulisan dan artikel dari pembaca yang dapat dikirimkan ke alamat penerbit. Tulisan dan artikel dalam buletin ini tidak selalu mencerminkan opini Penerbit (Sekretariat Nasional PNPM-PISEW).
1
editorial
Pembaca setia PISEW Buletin, Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan Rahmat dan Hidayah-Nya PISEW Buletin edisi IV (empat) dapat terbit. Besar harapan muncul dari hadirnya buletin ini sehingga jalinan komunikasi antar pengelola dan pelaku PNPM-PISEW diharapkan akan selalu tetap terjaga. Buletin Edisi Ke-4 merupakan kelanjutan dari PISEW Buletin sebelumnya yang telah terbit dalam 3 edisi di tahun 2008 dan tentunya dengan segala kekurangannya. Kini kami hadirkan kembali PISEW Buletin Edisi ke-4 kehadirat pembaca sekalian. Buletin Edisi Ke-4 merupakan edisi perdana untuk tahun 2009 yang secara umum format penyajiannya inline dengan edisi-edisi sebelumnya. Dalam rubrik Fokus, kami menampilkan tentang progress pelaksanaan fisik Tahun 2009. Mulai dari target pencapaian Triwulan I yang terbilang sukses, dalam hal kemajuan pencairan dana loan hingga tahap pelaksanaan fisik di 2.293 Desa yang tersebar di 9 Provinsi penerima PNPM-PISEW. Pada rubrik Selayang Pandang, kami menampilkan wawancara khusus dengan Kepala PIU Cipta Karya PNPMPISEW, Juhari Sianturi, seputar Pelaksanaan Kontruksi Fisik PNPM-PISEW yang di mulai April 2009. Petikan hasil wawancaranya mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada Pembaca sejauhmana progress pelaksanaan kegiatan ini dilakukan agar PNPM-PISEW seperti Harmonika yang Seirama. Kemudian, rubrik Inspirasi, memaparkan bagaimana pengembangan KSK secara umum telah memberikan inspirasi yang kuat bagi daerah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Rubrik khas PISEW Buletin, yaitu Artikel tentang Lokakarya PSE sebagai Langkah Awal Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah yang ditulis oleh PPK-PISEW, Zainal Arifin. Lokakarya PSE kita ketahui sebagai agenda penting (milestone) yang dilakukan di tingkat Kabupaten. Namun, seiring dengan hal tersebut muncul pertanyaan sederhana apa manfaat dari Lokakarya PSE bagi Pemerintah Daerah. Satu pertanyaan ini yang coba diulas oleh beliau dalam rubrik Artikel ini, dan diharapkan dapat menambah pemahaman dari pelaku program PNPMPISEW. Sedangkan pada rubrik Aktualita, Kami juga menyajikan info aktual tentang implikasi pemekaran Kabupaten Labuhanbatu yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan terhadap pelaksanaan PNPM-PISEW. Dan rubrik terakhir News in Box yang berisi catatan singkat tentang pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW di awal tahun 2009. Dalam penerbitan PISEW Buletin Edisi ke-4 (empat) Tahun 2009, kami sangat menyadari manakala terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengkayaan isi dan penyempurnaan secara utuh. Semoga PISEW Buletin yang tengah Anda baca mampu memberikan manfaat bagi segenap pihak yang aktif dan peduli dengan tema-tema PNPM-PISEW. Selamat Membaca. (Redaksi)
2
fokus Kemajuan Pelaksanaan Fisik Tahun 2009
Sampai dengan akhir Maret 2009 (Triwulan I) kemajuan pelaksanaan PNPM-PISEW secara keseluruhan telah mencapai 17,12%, dan diukur dari target untuk Triwulan I mencapai 97,5%. Dengan telah dimulainya pembangunan fisik infrastruktur pada bulan Maret 2009, PNPM PISEW telah berhasil menyalurkan BLM hingga Rp 7,2 Milyar (penyerapan Bulan Maret-April 2009). Dengan demikian sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pada Bulan Maret 2009 melalui PNPM PISEW telah dimulai pemberdayaan untuk kurang lebih 9.460 Kepala Keluarga (atau penyaluran stimulus ekonomi keluarga untuk kurang lebih 47.300 jiwa penduduk dengan asumsi 1 keluarga beranggotakan 5 orang). Pencairan Dana L oan Loan Kemajuan pencairan dana loan dapat dibedakan atas 2 bagian, yaitu (i) pencairan dana loan untuk jasa konsultansi dan pendampingan dan (ii) pencairan dana loan untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). (i) Pencairan Dana Untuk Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pengadaan jasa konsultan dan pendamping untuk PNPM-PISEW telah selesai dilakukan di 4 (empat) instansi yaitu; 1) Bappenas, 2) Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 3) Ditjen Bina Bangda Depdagri, dan 4) Ditjen PMD Depdagri. Dari total biaya jasa konsultansi dan pendampingan, proporsi nilai kontrak terbesar, yaitu sebesar 73,50%, ada pada Ditjen Cipta Karya, dan proporsi nilai kontrak terkecil, yaitu sebesar 6,89%, terdapat di Bappenas. Sedangkan untuk progress penyerapan, terhitung dari Bulan Januari TA. 2008 s/d akhir Maret 2009 secara
3
Instansi
Kontrak
Bappenas
(Rp)
22.817.970.000 243.310.757.400 36.948.114.000
Ditjen CK PU Ditjen Bangda Ditjen PMD Total
Proporsi terhadap Total Nilai (%) 6,89% 73,50% 11,16%
Penyerapan (Rp)
Proporsi terhadap Nilai Kontrak (%)
7.497.392.783 52.516.671.573 3.694.811.400
32,86% 21,58% 10,00%
27.950.528.000
8,44%
7.338.009.611
26,25%
331.027.369.400
100,00%
71.046.885.367
21,46%
keseluruhan telah mencapai 21,46% dengan penyerapan terbesar dilakukan oleh Bappenas, yaitu sebesar 32,86%, dan penyerapan terkecil dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda, Depdagri. (ii) Pencairan dana loan untuk bantuan langsung masyarakat. PNPM-PISEW telah memulai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada Bulan Maret 2009 di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bangko, Kecamatan Sungai Tenang, dan Kecamatan Lembah Masurai, di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan kemudian tercatat hingga pertengahan Bulan April 2009, sebanyak 16 kecamatan dari 237 kecamatan lokasi program telah memulai kegiatan pembangunan fisik infrastruktur. Dari total alokasi BLM Rp. 419,5 Milyar sampai dengan status akhir pertengahan April 2009 telah tersalurkan dana sebesar 1,7 % yaitu sebesar Rp. 7,2 Milyar. No
Provinsi
BLM Progress (Milyar_Rp) (Milyar_Rp) 89,5% -
1
Sumatera Utara
2
Jambi
29,5%
3
Bengkulu
48,5% -
4
Bangka Belitung
31,5%
5
Kalimantan Selatan
52,0% -
6
Kalimantan Barat
34,5% -
7
Nusa Tenggara Barat
51,5%
8
Sulawesi Selatan
51,5% -
9 Sulawesi Barat Nasional
31,0% 419,5%
% Progress -
3,6
12,30% -
1,8
5,70% -
1,8
3,50% -
7,2
1,70%
Tahap P elaksanaan F isik Pelaksanaan Fisik
No
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun pertama PNPM-PISEW di 237 Kecamatan, 32 Kabupaten yang tersebar di 9 Provinsi secara total terdiri dari 9.888 paket yang tersebar di 2.293 Desa. Jumlah pembangunan infrastruktur ini 9.888 paket terbagi ke dalam 6 kategori dengan infrastruktur transportasi tercatat sebagai kegiatan yang paling banyak diusulkan, yaitu mencapai 68,81% dari seluruh alokasi pembiayaan BLM Infrastruktur.
Kategori
1
Transportasi
2 3 4 5 6
Biaya (Rp)
%
288.658.724.000
68,81
Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Pemasaran Pertanian
50.964.960.000 9.395.266.000
12,15 2,24
Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Pendidikan Kesehatan
50.001.238.000 6.164.636.000 14.315.176.000
11,92 1,47 3,41
419.500.000.000
100,00
Total
Dari total BLM Rp. 415,9 Milyar , jika diasumsikan sekitar 30% diperuntukkan untuk pembayaran upah tenaga kerja
masyarakat desa dan rata-rata waktu pelaksanaan pekerjaan setiap paket sekitar 2 bulan, maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa BLM yang langsung diterima masyarakat desa per jiwa adalah sekitar Rp. 125.000 per bulan atau Rp. 250.000 per paket kegiatan. Tahap P er encanaan Per erencanaan
Pelaksana dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah masyarakat yang bergabung dalam suatu wadah yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Jumlah paket dan sasaran desa terbesar adalah di Provinsi Sumatera Utara yaitu 2.029 paket di 539 Desa dan terkecil adalah di Provinsi Jambi yaitu 629 paket di 129 Desa Dari total 9.888 paket kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan asumsi minimal 1 paket kegiatan dilaksanakan 10 Kepala Keluarga dan setiap Kepala Keluarga terdiri dari 5 orang, maka dapat ditargetkan untuk pelaksanaan konstruksi fisik PNPM-PISEW akan melibatkan kurang lebih 98.880 Kepala Keluarga atau penyaluran stimulus ekonomi keluarga untuk 494.400 jiwa.
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PNPMPISEW secara konsep seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2008. Namun demikian, dikarenakan beberapa keterlambatan pelaksanaan kegiatan persiapan di TA. 2008, terutama pengadaan jasa konsultan KMAP di PMU Ditjen Ciptakarya, maka telah diputuskan untuk dilakukan mekanisme perencanaan singkat (opsi pintas) yang menyederhanakan beberapa tahap proses perencanaan dengan beberapa asumsi, seperti menggunakan hasil musrenbang yang telah berjalan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten (dengan asumsi proses musrenbang berjalan dengan proses partisipatif).
1 2 3
Sumatera Utara Jambi Bengkulu
5 2 4
53 17 27
539 129 235
2.029 692 1.123
2.029 692 1.123
4 5
Bangka Belitung Kalimantan Selatan
3 5
17 28
138 346
756 1.188
756 1.188
6 7 8
Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan
3 4 4
19 29 29
152 230 403
803 1.253 1.169
803 1.253 1.169
Dengan demikian, konsep tahap perencanaan ideal PNPM PISEW dilakukan pada Tahun Anggaran 2009 ini, dengan tujuan meningkatkan kualitas partisipatif perencanaan opsi pintas yang telah dilakukan di TA 2008 lalu. Kegiatan tahap perencanaan ini dilaksanakan dengan dimulai melalui pelaksanaan Lokakarya PSE di masing-masing kabupaten sebagai titik awal atau “Starting Point” dari konsep ideal perencanaan PNPM PISEW. Dari 32 Kabupaten lokasi PNPM-PISEW, dilaporkan bahwa 28 Kabupaten telah melaksanakan kegiatan Lokakarya tersebut. Tercatat 4 Kabupaten yang belum melaksanakan yaitu, 1) Hulu Sungai Tengah, 2) Hulu Sungai Selatan, dan 3) Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, serta 4) Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.
9
Sulawesi Barat Nasional
2 32
18 237
121 2.293
875 9.888
875 9.888
M. F itr ohayana Fitr itrohayana
No
Provinsi
Jumlah Kab
Kec
Desa
Paket
LKD
4
selayang pandang PNPM-PISEW Harus Seperti Harmonika yang Seirama Kegiatan PNPM-PISEW tahun ini telah memasuki tahap pelaksanaan, antara lain pekerjaan konstruksi fisik mulai April 2009. Untuk mengetahui sejauhmana progress pelaksanaan kegiatan ini Redaksi PISEW Buletin (PB) mewawancarai Kepala PIU Ditjen Cipta Karya, Juhari Sianturi. Berikut petikan hasil wawancaranya
PB: Bisa dijelask an, latar dijelaskan, belak ang lahirnya belakang PNPM-PISEW? JS: Jadi begini berangkat dari permasalahan di Indonesia ini masih banyak yang miskin, dan yang miskin ini harus di kasih makan, di kasih Juhari Sianturi hidup dan harus di buat Kepala PIU Ditjen Cipta Karya sejahtera, karena ada undang-undang kita disebutkan menjunjung masyarakat yang adil, dan makmur. Jadi kalau ada yang miskin, negara harus menyesuaikan itu, nah caranya dengan program PNPMPISEW. Dengan demikian, RISE (nama lain PNPMPISEW, Red) sangat perlu untuk mengurangi kemiskinan, sangat perlu dan sangat penting, jika tidak dilakukan itu namanya “rice”. Kan begitu artinya supaya jelas maunya apa. Bahwa disini kita menganggap orang yang miskin ini karena mereka itu tidak bekerja, yang artinya masih banyak pengangguran yang tidak tahu persis maunya apa. Jadi mereka itu kita anggap mau bekerja tapi tidak ada pekerjaan maka jadilah mereka pengangguran. Persoalan kemiskinan bisa saja selesai dengan hanya disuapin tapi yang kita mau disini adalah bukan menyuapin tapi yang kita anggap mereka itu adalah mau kerja. PB: Jadi tar get pr ogram ini k epada merek a yang mau target program kepada mereka bek erja? bekerja? JS: Ya, karena persoalan miskin bukan kita anggap yang mau disuapin, kalau penyelesaian masalah seperti itu sama dengan Panti Asuhan, ada itu orang yang tidak bisa apa-apa, untuk mereka yang idiot dan sebagainya. Tapi kita disini ditujukan kepada mereka yang bisa kerja dan ada kemauan kerja tapi tidak ada kesempatan kerja. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lapangan pekerjaan mereka. Jadi kita harus menciptakan
5
kegiatan yang kaitannya dengan pendapatan yaitu kegiatan ekonomi. Nah sekarang bisa saja kita membuat pabrik nuklir, membangun pesawat atau membuat handphone yang wah-wah, tapi apakah masyarakat yang menganggur tadi bisa bekerja di situ. Kalau tidak bisa itu berarti mereka masih menganggur dan mereka masih dalam masalah miskin. Berarti kita harus memilih kegiatan ekonomi yang tepat untuk mereka. PB: Lalu k egiatan ek onomi yang tepat untuk merek kegiatan ekonomi mereka a itu seperti apa? JS: Kegiatan ekonomi yang tepat disini adalah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian dengan kegiatan ekonomi yang telah diciptakan tersebut harus menggunakan tenaga pengangguran lokal daerah tersebut. Jangan sampai menggunakan tenaga kerja dari kabupaten lain. Nah dalam kegiatan usaha itu selain tenaga kerja itu juga digunakan material, teknologi, dan manajemen yang juga harus lokal. Itupun diupayakan supaya yang sumberdaya yang lokal setempat, teknologinya setempat, materialnya juga setempat dan lokasinya juga setempat. Jadi jangan mengembangkan di Singapura. Supaya jelas berarti disini bahwa PISEW itu mengatasi pengangguran dan kemiskinan pendekatannya adalah dengan cara mengembangkan ekonomi lokal dan digunakan sumberdaya lokal. Nah itulah yang dianggap strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Nah dengan adanya pengembangan ekonomi lokal itu, masalah yang dihadapi tadi bisa teratasi tapi diupayakan dengan cepat. Jadi timing waktu harus cepat. Harus dilakukan upaya-upaya yang cepat di kabupaten tersebut yang namanya kawasan strategis kabupaten. Nah kalau itu sudah bisa dilakukan masalah yang tadi sudah diutarakan (pengangguran dan kemiskinan, Red) bisa diselesaikan dengan cepat. PB: Berarti wewenang harus diserahk diserahkan an pada daerah an dengan cepat? diselesaikan masing-masing agar bisa diselesaik
JS: Ya, disini yang mau menyelesaikan masalah utamanya adalah Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, penyelesaian masalah orang miskin di daerah kabupatennya itu sendiri, iya kan dia tidak akan memikirkan kemiskinan kabupaten lain karena itu urusan Bupatinya masing-masing. Itu artinya apa, dia harus menciptakan kegiatan ekonomi untuk mengcover penggangguran tadi dan tidak untuk disuapin, tolong ini dibedakan karena ada program yang lain seperti itu. PB: Saat ini PNPM-PISEW telah memasuki tahap pek erjaan k onstruksi fisik, sejauh mana tahapan pekerjaan konstruksi tersebut telah dilaksanak an? dilaksanakan? JS: Sekarang ini daerah yang memulai kegiatan fisik sudah hampir 90% per April 2009, sudah ada penagihan uang muka sebesar Rp. 16 milyar. Khususnya di Kabupaten Merangin sudah start 14 april 2009. Jadi Kabupaten Merangin itu sangat serius, semua dikerahkan. Bupatinya bahkan meminta supaya penanganan PISEW tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan fisik. Kita ketahui pelaksanaan fisik ini, mulai pada bulan April hingga September, kita buat waktu yang cukup longgar. Nah, kemudian proses pengadaan, pembentukan panitia, menyusun kontrak, tanda tangan kontrak, kemudian pelatihan administrasi teknis, dan itu semua sudah cukup bagus dan mantap. Jadi belum ada yang dikatakan mengkhawatirkan karena masih dalam range rencana tahapan pelaksanan fisik. PB: T erk ait dengan terjadi pemek aran Kabupaten Terk erkait pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) Kabupaten, bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan k onstruksi fisik? konstruksi JS: Tidak ada pengaruh, karena pada tanggal 14 April 2009 kita sudah rapat yang dipimpin oleh Setda Kabupaten Labuhanbatu, dan dihadiri oleh wakil dari kabupaten pemekaran Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Semua sepakat dan tanda tangan disitu termasuk saya, bahwa pelaksanaan tahun 2009 itu total dilaksanakan oleh kabupaten induk, dan yang kedua untuk Satker-nya tetap di induk. Namun dalam proses perencanaan nantinya dalam tahun 2010 sebaiknya itu dikoordinasikan oleh masing-masing kabupaten pemekaran. Oleh karena itu, mulai saat ini mereka harus sudah membuat strategi dalam organisasi yang sekarang ini ada di induk. Sehingga nanti pada tahun 2010 diharapkan DIPA-nya sudah bisa masingmasing. PB: Apak ah sejauh ini kriteria yang ada di pedoman Apakah umum dan panduan pelaksanaan telah diimplementasik an dalam hal penetapan LKD terpilih? diimplementasikan JS: Untuk penetapan LKD ditentukan atas rekomendasi dari camat. Sejauh ini kita selalu konsisten pada kriteria yang ada di pedoman umum dan panduan pelaksanaan. Saat ini sudah ada 9.906 LKD, dengan anggota masingmasing LKD 8-10 orang. Jadi ada sekitar 99.060 orang, bisa dibayangkan kalau itu dikumpulkan lalu kita mengatakan suatu hal yang baik, antusias mereka akan luar biasa. Tapi kalau itu masalah bisa dibayangkan
99.060 orang ini bisa buat mati kita, jadi kalau kita salah itu bahaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh salah. PB: Bagaimana dengan persentase k eter wakilan keter eterwakilan perempuan dalam LKD tersebut? JS: Ya, tahun ini sudah 15%, itu sudah lumayan dan luar biasa itu, dan tahun depan kita fokus lagi untuk mencapai target standar JBIC yang 20% untuk keterwakilan perempuan. Dan saya akan selalu ingatkan itu (kepada konsultan di daerah, Red). PB: Salah satu tahapan pek pekerjaan konstruksi erjaan k onstruksi fisik visi pelaksanaan langsung, mulai dari supervisi adalah super teknis k onstruksi, tahapan pembayaran, dan sertifik asi konstruksi, sertifikasi bulanan. Bisa dijelask an mek anisme super visinya? dijelaskan mekanisme supervisinya? JS: Jadi supervisi itu dilakukan oleh PPK, dia punya bawahan namanya PJOK. Nah, PJOK punya bawahan lagi yang nantinya melakukan supervisi. Supaya lebih mantap itu kinerjanya kita juga mengadakan tenaga konsultan namanya fasilitator kecamatan dan TTL (Tenaga Teknis Lapangan). Nah nanti itu mereka yang bertugas membantu penuh untuk melakukan supervisi dan membuat laporan-laporannya. Dan cara pelaporannya itu sudah kita tentukan, jadi di Kabupaten itu sudah kita adakan pelatihan tenaga monitoring sistem keuangan dan kita minta mereka itu membantu penuh PPK menyusun laporan. Mereka (tenaga-tenaga ini) di Jakarta juga sudah kita latih untuk melaksanakan tugasnya, sehingga nanti di lapangan sudah siap pakai. PB: Apa harapan Bapak terhadap daerah tentang pelaksanaan k onstruksi fisik ini? konstruksi JS: Jadi begini kalau daerah terkait dengan yang lokal tadi, kita harus tahu apa konsepsi daripada program PNPM-PISEW itu yaitu untuk mengerahkan kemampuan lokal, juga masalah lokal khususnya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dan juga mengembangkan wilayah di Kabupaten tersebut. Jadi mereka harus mengerti konsepsi tersebut. Nah bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran yaitu dengan program-program pembangunan salah satunya adalah menyediakan atau membangun infrastruktur, kan begitu. Jadi mereka harus tahu dan mengerti, itu artinya mereka harus mampu berpikir, bekerja dan mengorganisir sumberdaya lokal. Makanya perlu manajemen yang baik agar lebih mantap. Jadi dia harus mampu karena ini merupakan program mandiri. Diharapkan dengan program ini tidak lagi terjadi ketimpangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tapi tidak hanya itu yang penting adalah jangan sampai terjadi ketimpangan wilayah yang berakibat pada disparitas nasional. Kalau orang pendapatnya timpang bisa berantem dia, tapi kalau wilayah bisa perang nanti. Dan jangan sampai nanti memisahkan diri. Jadi Pemerintah Daerah harus kompak dengan masyarakat agar harmonis dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Seperti harmonika yang seirama melantunkan sebuah lagu yang menyejukan hati bagi pendengarnya. Mantap bukan. Liputan : Y oga Candra Ditya Yoga
4
inspirasi KSK PENGUNGKIT KEMAJUAN EKONOMI WILAYAH Pengembangan KSK secara umum memberikan inspirasi yang kuat bagi daerah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Bagaimanakah konsepsi tentang KSK ini dapat diinspirasikan? Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dalam PNPMPISEW, berdasarkan tipologi pengembangan kawasan menurut J. Friedman, dapat diarahkan dari tipologi Low Gr owing R egion (LG), yaitu kawasan yang potensi SDAGrowing Region nya rendah tetapi perkembangan ekonomi wilayahnya owing R egion (HG) (HG), yaitu tinggi, menjadi High Gr Growing Region kawasan yang potensi SDA-nya tinggi dan prospek pengembangan ekonominya tinggi. Dapat pula dari egion (LS) kawasan yang bertipe Low Stagnat R Region (LS), yaitu Kawasan yang potensi SDA dan perkembangan ekonominya relatif rendah, menjadi High Stagnat R egion(HS) Region(HS) egion(HS), yaitu Kawasan yang potensi sumberdaya alamnya tinggi tetapi sulit untuk berkembang. Kesemuanya dapat dicapai melalui d u k u n g a n pengembangan infrastruktur. Kesenjangan wilayah, kualitas SDM, serta permasalahan kemiskinan dan pengangguran, bak kembar siam atau pinang yang terbelah yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Success stor y penanggulangan kemiskinan antara lain dipengaruhi success story upaya mengatasi kesenjangan wilayah, sulitnya aksesibilitas, dan/atau keterisolasian wilayah. Fenomena K emiskinan di Indonesia Kemiskinan Fenomena kemiskinan menjadi absurd, bak ‘tikus mati di lumbung padi’, karena justru terjadi di negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Bila demikian, boleh jadi kemiskinan di Indonesia bukan disebabkan terbatasnya SDA, tetapi sebab-sebab lain seperti keterbatasan aksesibilitas wilayah yang sulit dan terisolirnya wilayah akibat rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya di perdesaan. Kondisi ini secara umum dapat dipahami dalam konteks masih sempit ruang gerak dan mobilitas penduduk yang membentuk beberapa tipologi kawasan.
7
Pertama, daerah-daerah yang menjadi marjinal dan terisolir sebagai akibat hambatan geografis, yaitu bentang fisik alamnya berada di jalur geologi yang aktif atau kelerengannya curam, sehingga rawan bencana geologi seperti longsor, gempa, atau terkena tsunami karena berada di laut lepas. Masih segar dalam ingatan, beberapa tahun silam ketika penduduk di kawasan Pegunungan Tengah Papua terkena bencana kelaparan, namun lambat tertolong akibat sulitnya akses transportasi. Fungsionalisasi infrastruktur transportasi untuk moda transportasi manusia dan barang di kawasan ini terbatas, belum lagi faktor demografi akibat jarangnya penduduk dan tersebar tidak merata dalam enklave-enklave yang dihuni berdasarkan marga dalam kelompok yang kecil. Moda transportasi darat belum berkembang baik, sementara moda transportasi udara biayanya relatif mahal dan terbatas, baik volume maupun frekuensinya. Kondisi serupa dialami saudara-saudara kita di Miangas (Sulawesi Utara) akibat terbatasnya moda transportasi laut. Kedua, daerah-daerah hinterland yang ‘sulit’ aksesibilitasnya dari dan ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat. Secara lokasi sebenarnya tidak jauhjauh amat dari pusat, tapi medannya menjadi sulit, karena kualitas infrastruktur transportasinya yang belum baik. Tanpa akses transportasi yang baik, efek snow ball yang bermuara pada kemiskinan akan mudah terbentuk. Pada tahun 90-an, keberhasilan pengembangan transmigrasi acapkali justru memunculkan fenomena ‘tikus mati di lumbung padi’. Petani di UPT Transmigrasi Bomberai (Kabupaten Mimika, Provinsi Papua) sempat sumringah ketika hasil kebun sayur-mayurnya melimpah, namun mereka kurang menikmati hasil panen terkendala pemasaran akibat sulitnya transportasi ke luar daerah. Padahal dalam wilayah kabupaten yang sama ada PT. Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas, yang mesti ‘mengimpor’ sembako dari luar wilayah Papua.
Kondisi ini sempat memciu eksodus petani transmigran untuk menjadi buruh perusahaan HPH atau sektor lainnya. Turba di L okasi PNPM-PISEW Lokasi Di lokasi PNPM-PISEW, terdapat beberapa lokasi yang kondisi jaringan jalannya memperihatinkan dan bahkan sulit diakses. Jalan berlubang di sana-sini, sehingga waktu tempuh lebih panjang dari seharusnya. Inilah gambaran yang dapat dilihat para pelaku PNPM-PISEW yang turba (melakukan kunjungan, red) ke beberapa daerah, antara lain Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat). Ambil contoh apabila ke Putussibau (ibukota Kab. Kapuas Hulu) kita disuguhi perjalanan berkendaraan roda empat mirip arcade, bak Rally Dakkar, dengan waktu tempuh seharian perjalanan. Dari Pontianak, kita bisa naik bus antarkota yang melayani trayek sampai ke Sintang, untuk kemudian nyambung dengan kendaraan lebih kecil ke Putussibau yang berada dekat perbatasan Serawak (Malaysia). Apabila kita menyewakan mobil rental, waktu tempuh lebih pendek, namun rutenya tetap sama, yaitu melewati Sungai Piyuh (Kabupaten Mempawah). Kota kecamatan yang letaknya berada di simpul pertigaan lalu lintas jalur Trans Kalimantan Barat yang mengular dari Pontianak-Singkawang-Sintang ini seolah tidak pernah sepi. Bahkan denyut nadi perekonomian Sungai Pinyuh lebih menggeliat dibandingkan Sungai Raya, ibukota Kabupaten Mempawah. Dari Pontianak, apabila kita hendak ke Singkawang, maka dari Sungai Pinyuh kita mesti menempuh jalan lurus dengan tempo perjalanan sekitar dua jam. Namun untuk ke Putussibau, kita mesti banting setir mobil agak patah, biarkan mobil agak oleng sedikit berbelok kearah Timur, melewati Ngabang (Kab. Landak) dan Sintang. Secara umum ruas-ruas jalan di kawasan ini menjadi cepat rusak karena tonase jalannya overloaded dilewati truk-truk logging yang mengangkut kayu hasil hutan. Pengusaha muda rental mobil di Pontianak, Ferry (26 tahun), menuturkan, Sungai Piyuh adalah rest area untuk melepas lelah dan cuci mata sejenak. Rumah makan yang ada di sini umumnya menyediakan menu khas Tionghoa seperti nasi akuang atau kwetiauw. Maklum, mayoritas penduduknya etnis keturunan Tionghoa yang sudah hidup beberapa generasi. Namun demikian, kalau ingin lebih merasakan suasana Oriental yang lebih kental, kita mesti menyusuri jalan kearah Utara, yaitu Kota Singkawang, yang terkenal flamboyan dengan denyut kehidupan malam dan fenomena ‘kopang’ (kopi pangku) yang khas dan menjadi buah bibir. KSK dan Aksesibilitas Wilayah Kita tidak sedang membicarakan fenomena wilayah tertentu, namun, marilah kita mengambil inspirasi dari persamaan dan perbedaan karakteristik dan perkembangan perekonomian wilayahnya. Kota-kota seperti Singkawang, Sintang atau Sungai Pinyuh menjadi ‘magnet’ pertumbuhan ekonomi wilayah, karena diuntungkan posisi geografisnya yang didukung ketersediaan prasarana transportasi wilayah yang kualitasnya relatif lebih baik dibandingkan Ngabang atau
Putussibau yang lokasinya demikian terpencil di perbatasan. Pesan utamanya cuma satu yaitu aksesibilitas transportasi wilayah kota-kota Singkawang, Sintang maupun Sungai Pinyuh relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Dalam PNPM-PISEW, upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan pembangunan infrastruktur di masing-masing kabupaten merupakan salah satu tujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM (aparat maupun masyarakat) di tingkat lokal dan penguatan perekonomian lokal melalui Bantuan Langsung Mandiri (BLM) seperti halnya pemberian kredit mikro. Untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur menjadi penting karena kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari ketersediaan infrastruktur sebagai penopang bekerjanya sistem sosialekonomi wilayah. Pengembangan KSK dalam PNPM-PISEW tidak saja merupakan jenis penataan ruang yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis kawasan (UU Nomor 26 Tahun 2007), namun pengembangan ekonomi masyarakatnya berbasis potensi ekonomi kecamatan. KSK merupakan satu kesatuan wilayah, artinya terjadi integrasi spasial antar kecamatan tanpa melihat batas administrasi kecamatan itu. Meminjam istilah Prof. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dalam perspektif lain, KSK harus menjadi ‘rumah-rumah’ yang seolah tanpa dinding, namun interaksi dari dalam keluar atau sebaliknya (passing-over) demikian cair, tanpa terkendala batas administrasi wilayah kecamatan. Pembelajaran Pembelajaran ideal yang dapat dipetik adalah bagaimana policy engineering semacam KSK dapat menjadi tuas pengungkit berkembangnya ekonomi wilayah. Melalui pengembangan KSK yang efektif dan terarah, kita akan melihat bagaimana spektrum tarikan gravitasi antara KSK, sebagai daerah inti, dengan desa-desa disekitarnya sebagai hinterland. Ide-ide penguatan getok tular melalui policy marketing yang metodenya mengadopsi metode Multi Level Marketing (MLM) atau Network Marketing patut juga dicoba dalam pengembangan KSK ini. MLM uniknya mampu memperkuat empati komunitasnya untuk melakukan duplikasi secara utuh atau cloning sistem dari upline ke downline untuk saling menolong dalam membangun jaringan, baik secara kedalaman (vertikal) maupun horisontal. Meminjam istilah pakar periklanan AS, William Bernbach, maka tak ada yang peduli berapa banyak panduan atau manual yang dibuat, tetapi yang penting adalah bagaimana kemampuan duplikasinya. Dengan berkembangnya KSK PNPM-PISEW secara optimal, diharapkan perekonomian wilayah makin pro poor dan sinergis. Kedepannya, daerah-daerah seperti Putussibau, Ngabang, atau daerah lainnya dapat berkembang menjadi Singkawang, Sintang atau Sungai Pinyuh yang baru. Boleh jadi, nantinya lewat success story KSK PNPM-PISEW, ukuran populer suatu wilayah tidak lagi dimaknai stereotif, seperti Singkawang dengan kopang-nya, tetapi pada keunggulan ekonomi berbasis komoditas riil seperti hortikultura, dan lain-lain. Ahmad Y ani Yani
8
artikel Lok ak ar ya PSE Kabupaten Lokak akar arya Langk ah Awal P enguatan Langkah Penguatan Kapasitas P emerintah Daerah Pemerintah Sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat, PNPM-PISEW telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada Triwulan 1, Tahun 2009 ini. Para pelaku program, di tingkat pusat dan daerah (9 provinsi, 32 kabupaten dan 237 kecamatan), dengan berbagai agenda kegiatan mulai bergerak menuju pencapaian target tujuan dan sasaran program. Zaenal Arifin, ST PPK PISEW Bappenas Salah satu agenda penting (milestone) yang berhasil dilaksanakan di tingkat kabupaten adalah penyelenggaraan Lokakar ya Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE). Dari 32 kabupaten yang menyelenggarakan, seringkali muncul pertanyaan apa manfaat dari Lokakarya PSE bagi Pemerintah Daerah?. Satu pertanyaan sederhana tersebut yang ingin ditempatkan dalam ulasan singkat ini, sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman dari para pelaku program. Karakteristik Khas PNPM-PISEW Konsepsi pada dasarnya PNPM-PISEW tidak berbeda dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang lainnya, sebagai inti ataupun pendukung Program PNPM Mandiri. Namun, PNPM-PISEW memiliki beberapa karakteristik khas yang diharapkan dapat terlaksana pada tataran operasional di lapangan selama kurun waktu program (2008 – 2012), yaitu: Menerapkan pendekatan kewilayahan, Memperkenalkan konsep “Activities Sharing”, Menegakkan kebijakan dan peraturan perundangan yang ada serta Menitikberatkan pada perkuatan kapasitas dan kemandirian Pemerintah Daerah. Keempat karakteristik khas tersebut pada akhirnya tidak terlepaskan dari tujuan sebuah program pemberdayaan, yakni mengurangi angka pengangguran dan menanggulangi kemiskinan. Selain juga diharapkan mampu mendukung upaya transformasi pendekatan proyek menjadi pendekatan program dalam kerangka pelaksanaan exit strategy yang akan diinisiasi pada awal Tahun 2010. Pada tataran kebijakan PNPM-PISEW berupaya untuk menjabarkan berbagai peraturan perundangan di tingkat pusat yang terkait, seperti Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007), Perencanaan Pembangunan (UU No. 25/2004, UU No. 17/2007, dan Perpres No. 5/2005), Keuangan Daerah (UU No. 17/ 2003 dan UU No. 33/2004), serta Penataan Ruang (UU No. 26/2007 dan PP No. 26/2008). Sedangkan pada tataran penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, melalui PNPM-PISEW diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah yang berbasis sosial ekonomi masyarakat, dengan diawali penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) di satuan wilayah kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
9
Strategi P enguatan Kapasitas P emerintah Daerah Penguatan Pemerintah Dalam era pelaksanaan otonomi daerah sejak awal Tahun 2001, persoalan utama yang dihadapi daerah adalah upaya penguatan kapasitas (capacity building) Pemerintah Daerah. Hal ini terkait erat dengan tanggungjawab daerah dalam menyusun dan menentukan mulai dari aspek kebijakan sampai dengan tingkatan kegiatan/proyek sesuai hakekat dari otonomi. PNPM-PISEW berupaya untuk mendukungnya, melalui desain pada bagian tujuan program, komponen hingga bagian operasional di lapangan, dengan sasaran utama kelembagaan pemerintah di tingkat kabupaten dan tingkat desa. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam PNPMPISEW pada prinsipnya dilaksanakan melalui penguatan peran, pengetahuan dan pengalaman dari institusi dan aparatur didalamnya untuk mendukung proses kemandirian daerah dan pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat miskin dalam menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran dan masalah sosial lainnya di daerah. Di sini diharapkan muncul kemampuan penyusunan kebijakan (policy formulation) serta kesadaran dan insiatif perencanaan dan penganggaran (sense of planning and budgeting) yang memihak kepada masyarakat miskin (pro poor). Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan komponen penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, pertama, pendekatan kemitraan yang melibatkan seluruh aparat dari instansi yang terkait dengan PNPM-PISEW. Pendekatan kedua, yaitu melakukan sinkronisasi substansi dan alokasi anggaran antara kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi. Kedua pendekatan tersebut akan dilakukan pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu sistem, lembaga dan individu dan 7 (tujuh) lingkup kegiatan, yaitu penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi. Strategi penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar berikut. Gambar 1 Strategi P enguatan Kapasitas P emerintah Daerah Penguatan Pemerintah TINGKATAN
STRATEGI
SISTEM
Mendukung (supporting)
Proses Penyusunan Kebijakan
LEMBAGA
Memfasilitasi (facilitating)
Proses Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi
INDIVIDU
Membantu (assisting)
Proses Perencanaan Partisipatif, Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan
LINGKUP KEGIATAN
Strategi P enguatan Kapasitas P emerintah Daerah Penguatan Pemerintah Dari skema tersebut, terlihat pada tingkatan sistem, PNPM-PISEW memberikan suatu kerangka kerja kebijakan (policy framework) bagi para pengambil keputusan di daerah (Eksekutif dan Legislatif). Strategi yang dilakukan adalah mendukung (supporting) dengan cara memberikan masukan substansi dalam proses penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan di tingkat kabupaten, sehingga kebijakan daerah menjadi lengkap. Kebijakan-kebijakan yang diupayakan adalah kebijakan yang terkait dengan bidang Pengembangan Wilayah (PW), Pemberdayaan Masyarakat (PM), Penguatan Kelembagaan (PK) dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan di kabupaten penerima PNPM-PISEW untuk melihat sejauhmana proses menyusun dan melengkapi kebijakan-kebijakan tersebut berjalan. Pada tingkatan lembaga, PNPM-PISEW menitikberatkan pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari lembaga/institusi yang terlibat, yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi yang dilakukan adalah memfasilitasi (facilitating) dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan-kebijakan yang terkait bidang PW, PM, PK dan PEL di atas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah keterlibatan para konsultan pendamping PNPM-PISEW dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten sampai dengan disepakatinya kegiatankegiatan di SKPD yang mengarah pada penjabaran dari kebijakan-kebijakan tersebut. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan pengecekan status kemajuan pelaksanaan melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk Rapat Teknis Provinsi (Ratekprov) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil). Pada tingkatan individu, PNPM-PISEW mengutamakan suatu kerangka pengembangan profesionalisme, kompetensi dan kemampuan aparatur (Sumber Daya Manusia-SDM) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Strategi yang dilakukan yaitu memberikan bantuan (assisting) dari konsultan pendamping PNPM-PISEW kepada aparatur Pemerintah Daerah, di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. PNPM-PISEW berusaha mendorong agar aparat mau berdiri di depan dan mampu berperan menjadi fasilitator masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai bekal untuk melakukan kegiatan itu, dalam agenda PNPM-PISEW telah dirumuskan agenda kegiatan (event) yang terintegrasi bagi peningkatan pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience) dan sikap (attitude) setiap aparat yang terlibat dalam PNPM-PISE, yang terdiri dari kegiatan utama, yaitu koordinasi, monitoring, evaluasi, pelatihan dan pendampingan serta kegiatan pendukung, seperti forum diskusi, workshop/ lokakarya dan seminar.
dari penguatan kapasitas Pemerintah Daerah karena menjadi wahana bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) di tingkat kabupaten dalam menyusun kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, yaitu PW, PM, PK dan PEL. Sehingga lokakarya PSE memiliki tujuan untuk menyamakan pemahaman dan menyatukan komitmen dan tekad untuk mengetahui isu-isu strategis, merumuskan misi dan menetapkan indikator misi terkait Pada Lokakarya PSE Kabupaten, dilakukan pemaparan makalah dari masing-masing perwakilan pelaku pembangunan yang memuat isu-isu strategis dan usulan solusinya. Makalah tersebut disusun dan didiskusikan dengan memperhatikan dinamika dan realisasi pembangunan yang terjadi di kabupaten serta dengan melakukan review atas kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya, seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, RTRW Kabupaten, RDTR, dan sebagainya serta mengacu kepada Pedoman Umum PNPM-PISEW dan Panduan Pelaksanaan PNPM-PISEW. Kegiatan penting yang dilakukan dalam lokakarya PSE adalah perumusan dan ikrar Misi PSE Kabupaten sebagai cakupan sasaran upaya pemberdayaan sosial ekonomi kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebulatan tekad peserta lokakarya dan ketajaman pemilihan isu strategis akan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam merumuskan misi PSE. Dari perumusan dan ikrar itulah, diharapkan tumbuh inisiatif lokal secara kolektif terhadap pencapaian misi pembangunan di daerah yang terkait PSE. Dengan demikian, disinilah letak dari penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan kebijakan yang teknokratis dan partisipatif sampai dengan munculnya semangat (spirit) dari aparat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, kalangan swasta, LSM dan akademisi untuk bersama-sama mewujudkan penanggulangan kemiskinan melalui PSE. Kesimpulan Kerangka konsep dan pelaksanaan PNPM-PISEW telah menempatkan upaya penguatan kapasitas sebagai investasi jangka panjang yang perlu mendapat perhatian. Pandangan ini juga yang mendorong PNPM-PISEW untuk secara khusus memberi dukungan, fasilitasi dan asistensi dalam upaya meningkatkan kemampuan individu, lembaga dan sistem, sehingga tumbuh inisiatif kolektif dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lokakarya PSE Kabupaten merupakan langkah awal untuk mewujudkannya. Dari keberhasilan pelaksanaan lokakarya PSE juga secara langsung dan bertahap akan mendukung pencapaian tujuan PNPM-PISEW secara lebih efektif dan efisien. Lebih jauh, diharapkan pula terjadi pengkajian yang terus menerus terhadap kondisi dan penyesuaian yang dinamis terhadap upaya penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pelaksanaan exit strategy PNPM-PISEW secara penuh pada Tahun 2012 melalui PISEW Mandiri. Semoga. Zaenal Arifin
ya PSE Kabupaten Spirit L Lokakar okakarya okakar Pasca pelaksanaan orientasi dan workshop kabupaten yang merupakan kegiatan sosialisasi PNPM-PISEW, selanjutnya pada pertengahan Bulan Maret 2009, ke-32 kabupaten mulai menyelenggarakan lokakarya PSE Kabupaten. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan awal
10
aktualita IMPLIKASI PEMEKARAN KABUPATEN LABUHANBATU TERHADAP PELAKSANAAN PNPM-PISEW Pemekaran wilayah Kabupaten Labuhanbatu menjadi Labuhanbatu (induk), Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan membawa implikasi pada berubahnya pola pelaksanaan program PNPM-PISEW di daerah tersebut secara signifikan. Namun demikian mengubah pola pelaksanaan sebuah program ketika pada saat sebuah program telah memasuki tahap pelaksanaan tidaklah semudah mengubah arah perjalanan sebuah mobil. Pemekaran wilayah membawa implikasi perubahan organisasi pemerintahan di wilayah baru dengan pengelola yang notabene orang baru pula. Seperti pengemudi mobil, banting setir dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, baik untuk menghindari lubang atau lepas dari tikungan, tapi jangan lupa, siap-siap injak rem dan mainkan pedal gas dengan lembut tapi bertenaga agar mesin tidak mati mendadak.
Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi tiga kabupaten baru merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat dan (mungkin) elit politik Labuhanbatu. Semenjak bergulirnya otonomi daerah tahun 2001 silam, tuntutan pemekaran wilayah memang menjadi isu paling hangat dalam dinamika otonomi daerah. Pemicu pemekaran wilayah bermacam-macam, mulai dari kebutuhan untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan wilayah sampai dengan alasan yang dilatarbelakangi sentimen etnis. Mengutip data yang dihimpun situs Wikipedia, sampai dengan Desember 2008, telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Kita tidak hendak membahas apa latar belakang mekarnya kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara itu. Biarlah prose itu menjadi bagian dari dinamika otonomi daerah yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan ketiga kabupaten baru tersebut. Terdapat dua peraturan perundangan yang mendasari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Pertama, UU No. 22 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kedua, UU No. 23 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu, sejak tanggal 15 Januari 2009, Kabupaten Labuhanbatu secara resmi mekar menjadi 3 (tiga) daerah otonom baru, yaitu Labuhanbatu (induk), Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Pembagian Wilayah P asca P emekaran Pasca Pemekaran Sebelum dimekarkan Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas 22 kecamatan dimana 11 diantaranya penerima PNPMPISEW, sembilan kecamatan masuk PNPM-Perdesaan, serta dua dicakup oleh PNPM-Perkotaan. Keduapuluh dua kecamatan itu, yaitu Sungai Kanan, Torgamba, Kota Pinang, Silangkitang, Bilah Hulu, Kampung Rakyat, Pangkatan, Bilah Barat, Na IX – X, Aek Natas, Aek Kuo, Marbau, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Kualuh Hulu, Kualuh Leidong, Rantau Selatan dan Rantau Utara. Sementara 11 kecamatan yang masuk dalam program PNPM-PISEW adalah Sungai Kanan, Silangkitang, Pangkatan, Aek Natas, Aek Kuo, Marbau, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong.
11
Kabupaten Labuhanbatu induk pasca pemekaran terdiri atas Sembilan kecamatan, yaitu Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Selatan dan Rantau Utara. Sementara empat kecamatan yang masuk dalam program PNPM-PISEW adalah Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Kabupaten Labuhanbatu Utara hasil pemekaran terdiri atas delapan kecamatan, yaitu Na IX – X, Aek Natas, Aek Kuo, Marbau, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Kualuh Hulu, Kualuh Leidong. Sementara lima kecamatan yang masuk dalam program PNPM-PISEW adalah Aek Natas, Aek Kuo, Marbau, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong. Kabupaten Labuhanbatu Selatan hasil pemekaran terdiri atas lima kecamatan, yaitu Sungai Kanan, Torgamba, Kota Pinang, Silangkitang, dan Kampung Rakyat. Sementara 11 kecamatan yang masuk dalam program PNPM-PISEW adalah Sungai Kanan dan Silangkitang. Implikasi P emekaran Pemekaran Terkait dengan pemekaran wilayah, maka otomatis terjadi perubahan yang signifikan terkait pengelolaan PNPM PISEW di tiga kabupaten tersebut.
Pertama, siapa yang berwenang mengelola program, apakah pemerintah daerah di kabupaten induk atau masing-masing kabupaten? Persoalan ini menjadi rumit mengingat SKPD di kedua kabupaten baru belum terbentuk dan belum operasional. Padahal dalam era otonomi daerah ini, tanpa kesepakatan antar pimpinan daerah, amat sulit membagi peran antar daerah. Kedua, apakah DIPA TA 2009 dapat dibagi tiga untuk masing-masing kabupaten? Persoalan membagi DIPA untuk ketiga daerah sulit dilakukan. Hal ini sebagai akibat proses pemekaran wilayah tidak serta merta diikuti secara langsung dengan penerbitan kode satker baru di Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Butuh proses yang cukup panjang untuk menerbitkan kode Satker dan DIPA baru bagi masing-masing Ketiga, apakah diperlukan mobilisasi konsultan baru untuk dua kabupaten baru? Mobilisasi tenaga konsultan baru juga membutuhkan proses yang rumit, baik dari segi pengadaan, amandemen kontrak konsultan, serta pendanaan yang juga berkaitan dengan revisi DIPA. Keempat, apakah perangkat organisasi PNPM-PISEW di daerah seperti Tim Koordinasi dan Sekretariat Kabupaten perlu dibuat di masing-masing kabupaten? Penyusunan perangkat organisasi membutuhkan SK Bupati dan dukungan personil dari masing-masing SKPD. Dengan kondisi bahwa SKPD di kedua kabupaten baru belum terbentuk dan belum operasional, maka pembentukan perangkat organisasi di daerah terkendala dan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Perkembangan P asca P emekaran Prrogram P Pasca Pemekaran Sebagai tindak lanjut pemekaran wilayah, Bupati Labuhanbatu pada 12 Maret 2009 juga telah menyurati Dirjen Cipta Karya Dep. PU selaku penanggung jawab perihal pengelolaan PNPM-PISEW di Kab. Labuhanbatu terkait pembentukan satker dan penunjukan KMK pada 2 kab baru, serta revisi DIPA atau penerbitan petunjuk khusus untuk pengelolaan dana PNPM-PISEW. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Nasional PNPM-PISEW menyelenggarakan rapat teknis pada 24 Maret 2009 guna membahas informasi umum terkait pemekaran yang meliputi aspek pemerintahan, kewilayahan, administrasi, pendanaan dan aspek pendampingan/fasilitasi serta usulan pemekaran. Untuk mengetahui lebih jauh kondisi terakhir di lapangan, Sekretariat Nasional PNPM-PISEW menerjunkan Tim Pemantau yang diketuai Juhari Sianturi (Kepala PIU Ditjen Cipta Kar ya Dep. PU) dan beranggotakan Purwanto (Dep. Keuangan), Moh. Maulana (Ketua Tim KPTKP), serta Agus Sibarani dan Saptarining Wulan dari KMAP. Tim ini didampingi tenaga konsultan yang ada di daerah, yaitu Kusman Kusumanegara (Ketua Tim KMAW Sumatera), Subur Tarigan (KMP Sumatera Utara), Charles Gultom (KMT Sumatera Utara), serta Edward Simanulang (KMK Kabupaten Labuhanbatu). Kunjungan lapangan ke Kabupaten Labuhanbatu tersebut bersamaan dengan kegiatan monitoring gabungan Tim Pusat dalam rangka pelaksanaan Lokakarya PSE dan Persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tanggal 13 – 17 April 2009.
Pada kunjungan lapangan 14 April 2009 ke Kabupaten Labuhanbatu, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu (kabupaten induk), tim bertemu dengan perwakilan ketiga kabupaten pemekaran, yaitu M. Kahfi Tambunan (Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu), Togap Siagian (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara), serta Firdaus (perwakilan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Dalam pertemuan tersebut disepakati antara lain: 1) perlu segera disusun RKPD kedua kabupaten baru sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan PNPM-PISEW di Kabupaten-Kabupaten tersebut; 2) Untuk mengelola PNPM-PISEW di kedua kabupaten baru perlu segera diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Koordinasi, Tim Sekretariat, dan Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan di masing-masing kabupaten; 3) Pj. Bupati kedua kabupaten baru agar segera mengusulkan Satker TA 2010 kepada Menteri Pekerjaan Umum, sedangkan untuk TA. 2009 Satker dan PPK berlaku surut keputusan yang telah diterbitkan; 4) Kedua kabupaten tidak perlu menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) baru; 5) Nilai PAP (termasuk untuk biaya operasional/BOP kecamatan) untuk kegiatan PNPM-PISEW di kedua kabupaten baru akan ditampung dalam APBD Kabupaten bersangkutan sesuai dengan kebutuhan; 6) Surat Keputusan Tim Koordinasi Kabupaten Labuhanbatu akan direvisi antara lain tidak mengikutsertakan camat-camat yang termasuk dalam wilayah kedua kabupaten baru; 7) Untuk TA. 2010 Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan mengalokasikan insentif untuk Fasilitator Desa (FD); dan 8) Penandatanganan dokumen MPK tahun 2009 untuk ketiga kabupaten akan dibahas dan diputuskan di tingkat Pusat. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan antar ketiga pemerintah kabupaten dan akan dibahas di rapat teknis seknas PNPM PISEW 7 April 2009, sebelum disampaikan kepada Tim Koordinasi PNPM PISEW Tingkat Pusat pada rapat Triwulan I 2009 Tim Pelaksana yang rencananya dilaksanakan pada 21 April 2009 bertempat di Ditjen Bina Bangda, Depdagri. Opsi P enanganan Penanganan Berdasarkan hasil keputusan rapat Tim Pelaksana 21 April 2009, dengan berbagai pertimbangan, maka ditetapkan dua opsi pengelolaan program, yaitu Opsi I (2009) dan Opsi II (2010-2011). Dalam Opsi I (2009) ditetapkan bahwa pengelolaan program PNPM-PISEW TA 2009 untuk ketiga kabupaten tetap dilaksanakan oleh kabupaten induk, demikian pula satker dan DIPA. Selain itu jasa konsultan tetap di kabupaten induk, demikian pula kelembagaan TK dan Sekretariat kabupaten tetap mengacu SK lama tapi revisi dengan penambahan perwakilan dari kedua kabupaten baru. Dalam Opsi II (2010-2011) ditetapkan bahwa pengelolaan PNPM-PISEW akan dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten. Kemudian dilakukan revisi DIPA tanpa alokasi biaya utk KSK. Adanya mobilisasi konsultan (KMK, Asisten KMK, dan ATK) di kedua kabupaten baru, serta pembentukan TK dan sekretariat kabupaten yang baru. Agung T atrawar dhana & Ahmad Y ani Tatrawar atrawardhana Yani
12
news in box DISEMINASI PNPM-PISEW T AHUN 2009 TAHUN Pada 21Januari 2009, di Hotel Bidakara, Jakarta, diselenggarakan Diseminasi (launching operational) PNPMPISEW. Kegiatan terpenting di awal Tahun 2009 ini diselenggarakan untuk menyegarkan kembali kerangka kebijakan, strategi dan pola pelaksanaan PNPM-PISEW pada tahun ke-2 kepada seluruh pelaku dan pengelola PNPM-PISEW di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta menjelaskan fokus implementasi di Tahun Anggaran 2009.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri yang memberikan arahan tentang “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam PNPM-PISEW””.
Kegiatan diseminasi ini dibuka dengan sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Acara kemudian dilanjutkan dengan forum panel Pejabat Eselon I dan K/L terkait. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas memberikan arahan tentang “ Kebijakan PNPM-PISEW terkait dengan RKP tahun 2009 dan SPPN””, kemudian Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kemenkokesra tentang “ Kebijakan Umum PNPM Mandiri Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan””, diteruskan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Depdagri tentang “Kebijakan Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam PNPM-PISEW”” , dan diakhiri oleh Direktur Jenderal
Secara umum, kegiatan diseminasi ini berlangsung dinamis dan menarik karena dihadiri oleh beberapa stakeholders terkait. Di samping itu, juga dihasilkan beberapa poin penting antara lain: pada tahap perencanaan PNPM-PISEW Tahun 2008, 32 Kabupaten dan 237 kecamatan yang menjadi lokasi PNPM-PISEW telah berhasil menyusun berbagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan untuk pelaksanaan fisik di Tahun 2009, yaitu penetapan KSK, PIK, MPK. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan konstruksi fisik direncanakan akan dilakukan serempak mulai 1 April 2009, dan kegiatan ini dilakukan secara simultan dengan kegiatan perencanaan untuk Tahun 2010.
Selanjutnya diteruskan dengan Diskusi dan Tanya Jawab mengenai Pelaksanaan PNPM-PISEW TA 2009 dan Perencanaan TA 2010 dengan narasumber dari masingmasing para pejabat esselon II. Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas bertindak sebagai moderator, sementara Direktur Pengembangan Permukiman, Departemen PU, Direktur Pengembangan Wilayah dan Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Depdagri, serta Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas sebagai narasumber.
WORKSHOP NASIONAL Sekretariat Nasional PNPM-PISEW pada tanggal 23-25 Februari 2009 menyelenggarakan workshop dalam rangka Kajian Exit Strategy PNPM-PISEW: Integrasi Mekanisme Perencanaan PNPM-PISEW ke dalam SPPN dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pendanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H. Pohan. Dilanjutkan dengan Arahan Kajian oleh Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas, Arifin Rudiyanto. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bappenas sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan peranannya sebagai Coordinating Agency dalam Program PNPM-PISEW memandang perlu dilaksanakan kegiatan Workshop ini sebagai upaya dalam penyempurnaan kajian integrasi mekanisme perencanaan PNPM-PISEW ke dalam SPPN
13
dan pemanfaatan DAK untuk pedoman Program Masyarakat, dalam rangka Persiapan Exit Strategy PNPM-PISEW. Acara kemudian penyampaian materi oleh PPK PISEW Bappenas, Zainal Arifin, tentang Hasil Kajian Integrasi Mekanisme Perencanaan PNPM-PISEW ke dalam SPPN. Dengan tujuan dari kajian ini adalah terumuskannya strategi dan mekanisme integrasi perencanaan PNPMPISEW ke dalam SPPN, dan yang menjadi sasaran kajian antara lain terindentifikasinya kedudukan dan keterkaitan PNPM-PISEW terhadap SPPN dan upaya pemberdayaan masyarakat; terintegrasinya perencanaan PNPM-PISEW ke dalam SPPN; dan terumuskannya rekomendasi langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan integrasi untuk perencanaan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat dan sesuai dengan SPPN. Penyampaian materi ini dilanjutkan dengan pembahasan narasumber oleh Sumedi Andono Mulyo, dan diskusi tanya jawab dengan moderator Team Leader KPTKP, Mohamad Maulana.
Sedangkan paparan Hasil Kajian Pemanfaatan DAK untuk Pendanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, disampaikan oleh Ketua Sekretariat Nasional PNPMPISEW, Uke M. Hussein. Dengan tujuan adalah mengkaji kemungkinan DAK sebagai mekanisme pendanaan program pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, sasaran yang ingin dicapai antara lain: dipahaminya kebijakan penganggaran DAK berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004; dan teridentifikasinya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan DAK untuk program pemberdayaan masyarakat. Acara ini dilanjutkan dengan pembahasan narasumber oleh Prof. Bambang Brodjonegoro, dan diskusi tanya jawab dengan moderator, Bagoes Joetarto.
Kegiatan workshop ini ditutup oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas, Deddy Koespramoedyo. Dengan beberapa point penting yaitu exit strategy PNPM-PISEW menjadi sangat penting sebagai bentuk penyiapan kemandirian daerah di dalam melaksanakan program pada tahun 2012; beberapa pembelajaran dan keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu program (termasuk PNPM-PISEW); Perubahan paradigma dari pendekatan keproyekan menjadi pendekatan program; dan perubahan persepsi bahwa program PNPM-PISEW bukan merupakan program nasional tetapi juga merupakan bagian dari Pembangunan Daerah.
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Workshop Integrasi Mekanisme Perencanaan PNPMPISEW ke dalam SPPN dan Pemanfaatan DAK adalah masukan-masukan dari berbagai stakeholder terkait, dalam rangka penyempurnaan kajian ini dan rekomendasi dalam rangka penguatan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan partisipatif di daerah serta masukan dan rekomendasi tentang mekanisme pemanfaatan DAK untuk pendanaan program Pemberdayaan Masyarakat.
RAP AT TEKNIS SEKNAS RAPA Sekretariat Nasional PNPM-PISEW pada tanggal 4 Maret 2009 menggelar Rapat Teknis I Tahun 2009 yang diadakan di Ruang Rapat 2 Sekretariat Nasional, Jl. Syamsu Rizal No.2 Jakarta Pusat. Rapat ini berlangsung santai namun tetap hangat membahas berbagai isu terkait tentang pengelolaan dana mikro kredit bergulir hingga persiapan rapat tim pelaksanan kuartal I. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Sekretariat Nasional PNPM-PISEW ini membahas laporan hasil studi mikro kredit yang disampaikan oleh PIU-PMD. Meskipun secara umum pemaparan masih bersifat umum, serta belum memberikan informasi tentang kekhasan dari mikro kredit di PNPM-PISEW. Namun beberapa isu muncul dari diskusi tersebut yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan dana mikro kredit bergulir mulai dari pemilihan lokasi, KUM dan perguliran dana; strategi kelembagaan; administrasi; hingga laporan hasil studi mikro kredit yang belum dilaporkan oleh PIU Ditjen PMD.
Terkait dengan persiapan rapat tim pelaksana kuartal I, yang direncanakan akan diadakan setelah dilakukan monitoring untuk pelaporan status pelaksanaan TA 2009 dan status perencanaan 2010 di daerah. Hal ini perlu diperhatikan terkait dengan persiapan materi yang akan dilaporkan, antara lain: status progress pelaksanaan 2009 mulai dari baseline study; hingga rapat koordinasi pusat dan wilayah; serta status progress perencanaan 2010. Menanggapi hal tersebut PIU Ditjen Cipta Karya sedang melakukan addendum kontrak konsultan untuk dapat melakukan Baseline study, dengan target penyelesaian pada bulan Mei 2009 dan dalam pelaksanaannya PIU Ditjen Cipta Karya dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Pengendali PNPM Pusat. Lebih lanjut, perumusan status progress pelaksanaan TA 2009 dan progress perencanaan TA 2010 akan dilakukan setelah monitoring. Hingga akhir diskusi seluruh peserta mencoba memberikan pemikiran-pemikiran yang inovatif khususnya usulan penyusunan kebijakan disinsentif atas pelaksanaan activities sharing, dan diharapkan rekomendasi dari hasil diskusi rapat ini bisa memperkuat persiapan tahapan pelaksanaan PNPM-PISEW 2009.
Rapat yang berlangsung menarik ini, memberikan kesepakatan bahwa PIU Ditjen PMD akan melakukan finalisasi laporan akhir studi kredit mikro, termasuk di dalamnya adalah draft kasar petunjuk teknis dan exit strategy. Selain itu, terkait dengan progress Monev di 32 Kabupaten, Ditjen Bina Bangda perlu melayangkan surat ke Kabupaten agar segera melakukan lokakarya PSE Kabupaten sebelum minggu pertama April 2009 karena pertimbangan Pemilu di bulan yang sama.
14
