SELAYANG PANDANG MUBES ITS

MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS

Organizing Committee MUBES III ITS

SELAYANG PANDANG MUBES ITS

Koordinator

: Arif Arma Rahadian

(4198 100 044)

Wakil

: I Ketut W. Parwatha

(2198 100 110)

Sekretaris

: Elok Widayanti

(1498 100 017)

Bendahara

: Bestari Indah Citra Dewi

(3399 100 077)

Sie Kesekretariatan

: Vera Citra Wulandari

(1399 100 004)

Sie Acara

Sie Publikasi

Sie Dana

Sie Perlengkapan

Sie Transportasi

Laily Romdhoni

(1300 100 068)

M. Dingin Huda

(7400 030 023)

Rika

Yuvita Palit

(1399 100 034)

: Angelin Margaretta Willems

(1200 100 014)

Elly Matul Imah

(1200 100 010)

Anddys Natalia Firstanty

(3299 100 019)

: Renni Andriani

(2200 100 042)

Arie Tjahyaningtyas

(3498 100 046)

Atiek Dianasari

(3498 100 036)

Dian Natallia

(3498 100 053)

Leoni Arista Subekti

(3499 100 068)

: Rama Uji Sasongko

(7100 030 047)

Sahrul Walid

(1298 100 035)

: Ahmad Saiful

(2700 100 031)

Iin Budianto

(3398 100 051)

Kurniadi Heru Prabowo

(2500 100 019)

Didik Setiyo Nugroho Sie Konsumsi

Sie Keamanan

88

(5100 100 080)

Fritha Kartika Senja

: Ari Usman Wahyudi

(3198 100 047) (2198 100 116)

: Dewi Puspasari

(5100 100 067)

Dian Sukmana

(7100 030 063)

: Indrawati


(2700 100 004)

Musis Luthfi

(7100 030 063)

Dedhi Udiyarsa

(2200 100 050)

I. PENDAHULUAN Setengah abad lebih usia kemerdekaan Indonesia adalah tempaan sejarah bangsa dalam menentukan arah masa depan. Mahasiswa ITS sebagai bagian dari mahasiswa Indonesia secara komunal, sekaligus bagian tak terpisahkan dari rakyat Indonesia selaku pemilik kedaulatan Republik Indonesia, berada pada posisi strategis untuk senantiasa berperan aktif mengisi dan menentukan nasib bangsa Indonesia kedepan. Sebagai anak didik bangsa, mahasiswa adalah agen perubahan transformasi bangsa di era reformasi yang sarat akan kepentingan kapitalisasme dan liberalisme yang mengatasnamakan modernisasi. Menyadari hal itu, mahasiswa selalu berusaha untuk membekali dirinya dalam proses pembelajaran secara utuh, agar nantinya bisa memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut demi kemajuan bangsanya.. Sebagai calon pemimpin bangsa masa depan haruslah dibekali kemampuan yang paripurna untuk memimpin. Kebutuhan akan ruang aktifitas ilmiah - rasional harus dibarengi dengan pemberian wadah yang mengasah jiwa kepemimpinan, mempertajam visi kebangsaan, meningkatkan moralitas, dan membentuk kepekaan sosial yang tinggi. Oleh karena itu dibentuklah organisasi kemahasiswaan sebagai tempat untuk menempa diri dalam rangka membekali mahasiswa untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.

II. SEJARAH ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITS Melihat sekilas refleksi dari perjalanan Organisasi Kemahasiswaan di ITS telah banyak mengalami berbagai perubahan sebagai bagian dari dinamika kehidupan mahasiswa dari waktu kewaktu. Berawal dari bentuk organisasi mahasiswa (ormawa) intra dan ekstra kampus saat itu, akhirnya memberikan nuansa persaingan aktifitas kemahasiswaan baik di ekstra kampus maupun di intra kampus dan antar keduanya. Awalnya ormawa intra kampus, menggunakan format dan nama Dewan Mahasiswa - sebagai student goverment – yang ada di kampus. Dengan format seperti itu cukup beralasan bila dinamika di kampus dan ekstra kampus berkembang sangat baik. Aktifitas yang tinggi ini salah satunya mengarah pada wilayah politik yang selama itu dikenal “zero aktivity area” sebagai akibat politik pembangunan ( developmentalisme ) yang dilakukan oleh rezim orde baru.

1


Karena dianggap berpotensi membahayakan kekuasaan maka pemerintah mulai mengatur urusan rumah tangga mahasiswa tersebut, yang selama masa itu dikenal sangat mandiri dan independen. Kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan SK no. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Tak lama kemudian diikuti dengan dikeluarkannya SK no.037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kampus (BKK) yang pada dasarnya mengintervensi kemandirian ormawa. Keberadaan NKK/BKK akhirnya membuat kehidupan organisasi mahasiswa menjadi mati suri dengan adanya format lembaga kemahasiswaan yang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari institusi perguruan tinggi (PT) sehingga harus patuh pada aturan PT tersebut, ormawa akhirnya menjadi terkekang, terpasung dan tidak lagi mandiri. Selang beberapa tahun kemudian kondisi ini dirasa tidak menguntungkan terutama dalam hal kebutuhan aktifitas kemahasiswaan sehingga muncul SK no. 0457/O/19901 yang mengatur tentang pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). II.1. SENAT MAHASISWA ITS Bagi mahasiswa ITS kenyataannya konsep Senat Mahasiswa yang ditawarkan dalam SK 0457 dirasa tidak beda dengan SK sebelumnya yang diyakini memasung hak – hak politik mahasiswa dalam melakukan peran fungsi kontrol terhadap penguasa. Di tengah kebutuhan adanya sebuah wadah bersama sebagai representasi mahasiswa ITS, pada saat itu yang ada hanya forum komunikasi antar ormawa di tingkatan fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas & BPM Fakultas), HMJ, dan UK – UK, artinya tidak ada garis koordinasi yang jelas antara lembaga – lembaga tersebut2. Polemik dan perdebatan penolakan SK 0457 berhadapan dengan kebutuhan adanya sebuah ormawa yang mampu menaungi seluruh aktifitas kemahasiswaan di ITS. Berangkat dari keinginan untuk membentuk suatu wadah ormawa yang mandiri, independent dan mampu menaungi seluruh aktivitas kemahasiswaan di tingkat Insitut maka dibentuklah Senat Mahasiswa ITS sebagai perwujudan konsep student government yang dicita – citakan. Dengan terbentuknya ormawa di tingkatan institut ini diharapkan mahasiswa ITS memiliki nilai integralistik ke –ITS-an yang lebih utuh, tidak lagi terkotakkan oleh arogansi jurusan/fakultas yang seringkali salah arah. Dengan diawali pembentukan PPSMITS ( panitia pembentukan SM ITS ) lahirlah lembaga representasi SM ITS melalui deklarasi Manifestasi Langkah dan Gerak (MALAGA) pada september 1993. Lembaga ini pada awal periodenya mengalami kendala dalam berhubungan dengan ormawa lain ITS semisal HMJ, SMF ataupun UK. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme dan pola hubungan antar lembaga di ITS serta belum adanya

2


Panitia Ad-hoc MUBES III ITS

Koordinator

:

Nafiri Furqony Anggota

( 2696 100 035 ) :

Arief Rachman

( 3197 100 074 )

Elien

( 2398 109 034 )

Hari Sasongko

( 2397 100 126 )

Ihwan Alfianto

( 2196 100 074 )

Ira Rachmawati

( 2497 100 042 )

Joko Arisanto

( 2698 100 035 )

Linda Saraswati

( 2398 100 008 )

Nugroho Fredivianus

( 2298 100 113 )

Purwito Priambodo

( 2195 100 150 )

Rahmanara M.P.

( 4196 100 004 )

Syamsu Rizal

( 2498 100 082 )

Andias Tektoniko W.A. *

( 2698 100 088 )

Aris Budiono *

( 2395 100 099 )

Catur Nugroho *

( 4200 109 601 )

Edi Jatmiko *

( 4297 100 006 )

Ervan Latuhari *

( 2498 100 010 )

Ru’yat Rahmawan *

( 1296 100 018 )

Taufan Luko Bahana *

( 1198 100 057 )

Vita Auliana *

( 2697 100 032 )

Wildi Suton *

( 1496 100 011 )

Keterangan : * : mengundurkan diri

87


Senat Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( SMITS ) periode 2000 - 2001

Ketua

: Widigdo Dwilaksono

(4296 100 029)

Komisi A ( Organisasi ) Koordinator

: Nur Izzudin

(2297 100 144)

Anggota

: Rahmat Pledoi

(2197 100 022)

F. Ayok Adarlisa

(2397 100 051)

Amar Vijay

(1198 100 026)

Ivan Imaduddin

(2298 030 087)

Komisi B ( Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa ) Koordinator

: Rikzul Masy’aril Imra

(2397 100 126)

Anggota

: Bilal Satryo S.

(1397 100 006)

Rahman Hadi

(1297 100 026)

Donny Yudhia Hersanjaya

(3497 100 047)

Arif Hidayat

(6399 030 017)

Komisi C ( Pengembangan Sumber Daya Manusia ) Koordinator

: Eko Setiadi

(2496 100 019)

Anggota

: Syaiful Huda

(4197 100 0xx)

Agus Restijono

(2296 100 0xx)

Kunhendarso

(2196 100 085)

Helmy Fatkhurrohman

(7198 030 013)

Komisi D ( Hubungan Luar dan Pengabdian Masyarakat ) Koordinator

: Iwan Kurnia

(2597 100 027)

Anggota

: Agustina Rahmawardhani

(2498 100 070)

86

Dian Pradipto

(3396 100 029)

Heri Surachman

(2698 100 077)

Prita Dwi Wahyuni

(1598 100 005)


kesepakatan mengenai visi dan misi yang membawa arah dinamika kemahasiswaan di ITS4. Dengan pertimbangan inilah SM ITS memprakarsai diadakannya Musyawarah Besar Mahasiswa ITS (MUBES ITS) pertama pada September 1994 di Batu sebagai titik awal peletakan pondasi ormawa yang kokoh bagi MUBES selanjutnya. Tujuan diselenggarakannya MUBES pertama ini adalah untuk membuat kesepakatan pola hubungan antar lembaga di ormawa ITS berikut aturan main dan mekanismenya, serta merumuskan visi dan misi organisasi kemahasiswaan ITS. II.2. KEBERADAAN MUBES ITS Substansi visi dan misi ormawa ITS tidak sempat terumuskan secara eksplisit dalam MUBES pertama dikarenakan para utusan MUBES kurang memahami keberadaan arti penting MUBES sebagai produk hukum tertinggi dan arahan bagi ormawa ITS. Kecurigaan antar lembaga akibat ketidakdewasaan melihat perbedaan yang ada mengakibatkan seringnya terjadi kompromi kepentingan antar lembaga – lembaga yang hadir. Hal ini tercermin dari pola hubungan antar lembaga yang bersifat koordinatif. Sedangkan fungsi normative representatif SMITS selaku lembaga di tingkatan institut bertumpuk dengan kewenangan eksekutifnya. Bagaimanapun, MUBES I ITS telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dinamika kemahasiswaan di ITS. MUBES ITS merupakan forum kekuasaan tertinggi mahasiswa ITS melalui perwakilan seluruh lembaga ormawa yang ada di ITS, menjadi dasar hukum yang kuat secara de facto dan de jure bagi mahasiswa ITS untuk bersuara lantang dengan mengatasnamakan Mahasiswa ITS5 Permasalahan lahan garap atau batasan wilayah kerja merupakan masalah klasik yang muncul dilapangan selama pelaksanaan MUBES. Sehingga muncul pemahaman bahwa penerapan MUBES hanya menjadi kepentingan dan tanggung jawab SMITS dan BP-SMITS pada saat itu.. Catatan ini sangat berharga bagi MUBES II ITS yang dilaksanakan pada 1998, saat kekuasaan orde baru tumbang oleh gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. MUBES II ITS diharapkan memecahkan persoalan – persoalan yang muncul pada saat penerapan MUBES I. Dengan segala dinamika yang berkembang dalam forum MUBES ke-2 tersebut akhirnya visi dan misi ormawa yang menjadi ruh bagi perjuangan ormawa ITS terdefinisi dengan jelas dan gamblang pada bagian pembukaan MUBES. Idealita student government tentang pemisahan eksekutif, dan legislative terwujud dengan dibentuknya BEM dan SMITS selaku lembaga di tingkatan institut. Partisipasi mahasiswa ITS terakomodasi melalui pemilihan langsung presiden BEM ITS dan senator SMITS.Penguatan ormawa di tingkat institut lebih terasa dengan

3


pola hubungan instruktif koordinatif dari BEM ITS ke HMJ – HMJ khusus untuk menangani agenda bersama agar sinergisitas ormawa lebih terbangun. Lembaga Minat & Bakat menaungi keberadaan UK di ITS sebagai penjelmaan dari forum komunikasi UK. Diakui atau tidak, dibalik perubahan pada MUBES II tersebut masih terdapat kekurangan – kekurangan yang patut diperhatikan sebagai evaluasi MUBES sebagai produk hukum tertinggi, yaitu : ) Bingkai ormawa yang terlalu formalistik dengan fokus pengelolaan pada lembaga membuat peran pemberdayaan kepada mahasiswa berkurang sehingga sense of belonging mahasiswa terhadap ormawa juga semakin surut. ) Bertumpuknya kewenangan SMITS sebagai lembaga normatif representatif seringkali mengakibatkan kurang optimalnya peran sebagai legislatif ketika SMITS harus menyelesaikan konflik – konflik yang berkaitan dengan norma hukum yang ada di ormawa ITS. ) Tidak adanya mekanisme yudikatif yang jelas ( eksplisit ) menjadikan konflik yang ada semakin berlarut –larut sehingga kredibilitas ormawa menurun di mata mahasiswa. ) Pemisahan LMB dan ormawa struktural ( meminjam istilah MUBES II ) dan tidak adanya pola hubungan yang jelas antara keduanya membuat aktivitas keduanya tidak cukup sinergis dan harmonis. Tidak adanya forum yang mempertemukan keduanya membuat kedua ormawa ini seolah berjalan sendiri – sendiri. ) Belum adanya rumusan tentang pola pengembangan sumber daya mahasiswa sebagai pijakan hukum sekaligus arahan bagi pemberdayaan mahasiswa membuat pengembangan sdm berjalan stagnan dan tak tentu arah. II.3. KONDISI MENJELANG MUBES III ITS Organisasi Kemahasiswaan ITS telah meretas jalan cukup panjang dengan dihadirkannya MUBES sebagai forum kekuasaan tertinggi sekaligus produk hukum tertinggi dlam aktivitas kemahasiswaan di ITS. Berbagai perubahan telah dilakukan sebagai upaya untuk merekontruksi ormawa sebagai organisasi yang mandiri dan independent sesuai konsep student goverment yang dicita – citakan. Dinamika eksternal yang sarat perubahan akibat efek percaturan global menuju liberalisasi pasar adalah fakta yang tak terbantahkan dan harus diantisipasi. Kompetisi global yang ketat mengharuskan ormawa bergerak secara efektif dan efisien seiring laju perkembangan iptek. Penguasaan terhadap akses informasi adalah syarat mutlak agar tidak tertinggal.

4


Substansi Hukum Teknologi

: :

Transparan Verifikasi

: :

Yudikatif

:

seorang ketua Isi, pokok, inti dari suatu hukum Kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis Tembus sinar, tembus pandang, jelas, nyata Pemeriksaan latar belakang laporan, perhitungan uang, dsb 1bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan keadilan 2bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara

Kamus Singkatan MUBES III ITS 2001 Ormawa KM LMF DOP BEM LM HMJ MKM LSM LMB FHMJ KLB GBPK UKM MUBES MUSMA RUU KPU PPU Panwaslu SMITS

: Organisasi Kemahasiswaan : Keluarga Mahasiswa : Lembaga Mahasiswa Fakultas : Daerah Otonomi Politeknik : Badan Eksekutif Mahasiswa : Legislatif Mahasiswa : Himpunan Mahasiswa Jurusan : Mahkamah Konstitusi Mahasiswa : Lembaga Swadaya Mahasiswa : Lembaga Minat dan Bakat : Forum Himpunan Mahasiswa Jurusan : Kongres Luar Biasa : Garis-garis Besar Program Kerja : Unit Kegiatan Mahasiswa : Musyawarah Besar : Musyawarah Mahasiswa : Rancangan Undang Undang : Komisi Pemilihan Umum : Panitia Pemilihan Umum : Panitia Pengawas Pemilu : Senat Mahasiswa ITS

85


Normatif

:

Organ/struktur

:

Organisasi

:

Otonomi (Politeknik)

:

Paripurna Patnership Penalaran

: : :

Pluralis

:

Potensi

:

Presidium

:

Proaktif Profesional

: :

Referendum

:

Rekomendasi

:

Representatif

:

Sistem

:

Staf (ahli)

84

:

sesuai dan berterima Berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku Alat yang mempunyai fungsi tertentu yang disusun dengan pola tertentu 1kesatuan (susunan, dsb) yang terdiri atas bagianbagian (orang dsb) di perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu 2kelompok kerja sama yang antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama Hak, wewenang dan kewajiban daerah politenik untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Lengkap; penuh lengkap hubungan Cara (hal) menggunakan nalar; pemikiran atau cara berpikir logis; jangkauan pemikiran Kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kemampuan; kesanggupan; daya Pimpinan tertinggi suatu badan yang terdiri atas beberapa orang yang berkedudukan sama Selalu aktif 1Bersangkutan dengan profesi, 2memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya 1Penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); 2penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat) 1hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik, dsb (bisa dinyatakan dengan surat) 2saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) dapat (cakap, tepat) mewakili; sesuai dengan fungsinya sebagai wakil 1Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitansehingga membentuk suatu totalitas 2Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asa, dsb 3Metode Sekelompok orang yang bekerja sama membantu


Kondisi bangsa yang sedang berubah tidak menentu, gerakan reformasi yang berjalan mundur akibat konflik kepentingan antar elit , berdampak pada ketidakjelasan mahasiswa untuk mengambil sikap dan posisi yang tepat. Kerawanan sosial, kemiskinan akibat krisis ekonomi dan moralitas yang sangat kompleks belum banyak tersentuh oleh peran pengabdian ormawa kepada masyarakat. Demikian juga ancaman disintegrasi bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Perkembangan iptek yang pesat diiringi pembentukan prodi/jurusan baru memunculkan dinamika baru dengan bertambahnya jumlah HMJ. Masalah klasik ormawa yang seringkali muncul adalah benturan soal kegiatan penerimaan mahasiswa baru dengan pihak rektorat melalui keluarnya SK Rektor tentang pelarangan kegiatan pengkaderan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan Independensi dan kemandirian Ormawa yang diatur dalam MUBES. Fenomena lain menjelang MUBES III yang berkembang di dunia kemahasiswaan antara lain : ) Semakin menurunnya aktivitas sosialisasi dan internalisasi nilai dan semangat MUBES kepada mahasiswa menjadikan sense of belonging mahasiswa terhadap ormawa juga semakin surut. ) Sama halnya dengan MUBES I sebelumnya, kurangnya pemahaman dan komitmen dari para pelaku organisasi dalam menjalankan organisasinya demi kepentingan bersama (secara holistik dan integral)8 sehingga mengakibatkan keberadaan MUBES II ITS sebagai makanisme dan aturan lebih banyak ditinggalkan. ) Menurunnya kredibilitas ormawa akibat sedikitnya pimpinan lembaga yang hadir pada forum Kongres ataupun forum presidium. Padahal kongres adalah forum tertinggi di bawah MUBES sehingga mengakibatkan elitisme antar elit selain gap wacana dan pemahaman. Secara umum terjadi penurunan aktivitas dalam ormawa ITS menjelang MUBES III ITS, banyak kegiatan kemahasiswaan dilakukan hanya sebagai rutinitas ritual organisasi. Yang lebih ironis lagi adalah fenomena banyaknya pengurus lembaga yang bukan saja tidak aktif tetapi juga bersikap cuek dan apatis terhadap kondisi kemahasiswaan. Hal ini terjadi di hampir semua lemabaga di ITS mulai dari SMITS yang ditinggalkan para senatornya juga BEM, LMB, UK, LMF dan HMJ.

III. TINJAUAN ORGANISASI MUBES ITS Telaah kritis dan evaluasi MUBES diatas serta dengan berbagai kondisi yang ada menimbulkan alasan perlu adanya penyikapan kritis demi menyelamatkam ormawa sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa ITS.

5


Mengingat bahwa kekuasaan tertinggi organisasi kemahasiswaan di ITS adalah di tangan seluruh mahasiswa ITS melalui forum tertinggi MUBES ITS maka penilaian dan penyikapan kritis secara konkret harus dilaksanakan pada forum dengan kedudukan setingkat yaitu MUBES III ITS. Disamping itu dari segi tinjauan organisasi, berdasarkan MUBES II ITS bahwa MUBES diselenggarakan setiap tiga tahun yang berarti terhitung sejak MUBES II ITS Th. 1998. Penguatan eksistensi ormawa baik secara struktur dan sistemik dengan berpijak pada realitas kebutuhan mahasiswa terus akan dilakukan seiring penyempurnaan MUBES sebagai produk hukum tertinggi. Penyelenggaraan MUBES III ITS telah menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh elemen mahasiswa ITS dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki melalui suatu wadah organisasi kemahasiswaan, tanpa adanya maksud membatasi dengan aturan yang mengekang melainkan kesamaan visi dan misi secara integral sekaligus merapatkan barisan menuju independensi ormawa demi memberi kontribusi kepada bangsa dan negara.

Referensi : Agus M. Maksum – Ketua SMITS periode 1995/1996 dan pelaku MUBES I ITS’94 – “MUBES, Visi Dan Fungsionalisasi Lembaga Kemahasiswaan di ITS”, 1996 Danar Surya W. – Presiden BEM ITS 2001/2002 dan pelaku MUBES III ITS’01 – “MUBES ITS, Sebuah Upaya Pencarian Jatidiri Ormawa ITS”, 2001. Kurnia K.P. Pratomo – Senator SMITS 1997/1998 dan pelaku MUBES II ITS’98 – “Menjelang MUBES III ITS : Satu Langkah Ke Depan!!!!”, 2000. Purwito Priambodo – Ketua SMITS periode 1999/2000 dan pelaku MUBES III ITS’01 – “Telaah Kritis MUBES II ITS : Sebuah Upaya Penguatan Ormawa ITS”, 2000 Ketetapan MUBES II ITS No. 01/TAP/MUBES/VII/1998, Ketetapan MUBES II ITS No. 01/TAP/MUBES/VII/1998,

6


Interpersonal Kader

: :

Ketentuan normatif

:

Kongres

:

Konsekuensi

:

Konstitusi (dasar)

:

Kontra produktif Lambang

: :

Legislatif Lembaga Swadaya Mahasiswa

: :

Mahasiswa Mahkamah Konstitusi Mahasiswa

: :

Manajerial Mandat

: :

Mekanisme internal Memorandum

: :

Moralitas

:

Mukadimah Norma

: :

kemampuan yang memancarkan kewibawaan Antara dua personal (anggota) Orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan yang penting dalam pemerintahan, partai, dsb Sesuatu (ketetapan) yang telah ditentukan dengan berpegang pada norma atau kaidah yang berlaku 1Pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi, dsb) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah, muktamar, rapat besar 2Pertemuan para wakil-wakil negara untuk membicarakan satu masalah 1Akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dsb) 2persesuaian dengan yang dahulu Segala aturan dan ketentuan yang mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar, dsb) Mampu menghasilkan sesuatu yang bertentangan Sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dsb) yang menyatakan suatu hal atau suatu maksud tertentu Berwenang membuat undang-undang Badan (organisasi ) mahasiswa yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha dengan kekuatan sendiri (mandiri) Orang yang belajar di perguruan tinggi Badan yang beranggotakan mahasiswa tempat memutuskan hukum atau suatu perkara atau pelanggaran sesuai dengan segala ketentuan atau aturan yang berlaku Berhubungan dengan manajer 1Perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) 2kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dari suatu badan atau organ kekuasaan atas nama badan atau organ kekuasaan tersebut 3instruksi atau wewenang yang diberikan oleh organisasi (perkumpulan dsb)kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu dalam perundingan, dewan, dsb Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb) 1Nota atau surat peringatan tidak resmi 2surat pernyataan dalam hubungan diplomasi 3bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan atau penerangan Sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun Pendahuluan, kata pengantar aturan atau ketentua n yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku yang

83


KAMUS ISTILAH MUBES III ITS 2001


Keputusan dan Ketetapan MUBES III ITS 2001

Almamater

:

Akademika Amandemen Atribut

: : :

Badan kerja

:

Demokratis

:

Departemen

:

Distrik kuota

:

Egaliter Eksekutif

: :

Etika

:

Fakta kronologis

:

Fasilitator Fatwa

: :

Forum Hak Prerogatif

: :

Hakekat Institusi Idealita Ikatan Primordial Inisiatif Internal

: : : :

Inklusif Integral

: :

Integritas

:

82

Perguruan tinggi atau akademi tempat mahasiswa pernah belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Yang bersifat akademis Penambahan pada bagian yang sudah ada Tanda kelengkapan; lambang; sifat yang menjadi ciri khas Panitia yang mengurus pelaksanaan tugas seharihari pada suatu organisasi (bentuk atau sistem) pemerintahan yang segenap rakyat ikut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat Lembaga tinggi pemerintahan yang mengurus suatu bidang pekerjaan negara dengan pimpinan seorang menteri Jumlah yang ditentukan untuk mewakili bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu Bersifat sama; sederajat Berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan atau penyelenggaraan sesuatu Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) Hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar terjadi menurut urutan waktu (dalam penyusunan sejumlah kejadian atau peristiwa) Orang yang menyediakan fasilitas; penyedia Jawab (keputusan , pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah) Lembaga atau badan, wadah Hak khusus atau istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misal memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti Intisari atau dasar dari pelembagaan Cita-cita yang tinggi Perkumpulan yang paling dasar Usaha (tindakan, dsb) yang mula-mula berasal dari dalam Termasuk dalam Mengenai kesaluruhannya ; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; sempurna Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan

Keputusan MUBES III ITS Nomor : 01/KPTS/MUBES/VIII/2001 Tentang : Tata Tertib Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS Tanggal : 27 Agustus 2001 Keputusan MUBES III ITS Nomor : 02/KPTS/MUBES/VIII/2001 Tentang : Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS Tanggal : 27 Agustus 2001

Keputusan MUBES III ITS Nomor : 03/KPTS/MUBES/VIII/2001 Tentang : Agenda Acara Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS Tanggal : 27 Agustus 2001

Keputusan MUBES III ITS Nomor : 04/KPTS/MUBES/VIII/2001 Tentang : Pembentukan Komisi dan Anggota Komisi Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS Tanggal : 27 Agustus 2001

Keputusan MUBES III ITS Nomor : 05/KPTS/MUBES/VIII/2001 Tentang : Perubahan Tata Tertib Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS Tanggal : 30 Agustus 2001



7



Keputusan MUBES III ITS Nomor : 08/KPTS/MUBES/VIII/2001

REKOMENDASI BERSIFAT EKSTERNAL

Tentang : Perubahan Tata Tertib Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS REKOMENDASI I TENTANG ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL

Tanggal : 31 Agustus 2001 Keputusan MUBES III ITS Nomor : 09/KPTS/MUBES/VIII/2001 Tentang : Penggantian Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Besar III Mahasiswa

Ditujukan kepada Isi rekomendasi

ITS

: Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia : 1. Meningkatkan anggaran pendidikan nasional 2. Melakukan penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional

Tanggal : 31 Agustus 2001 REKOMENDASI II TENTANG KONDISI BANGSA INDONESIA Keputusan MUBES III ITS Nomor : 10/KPTS/MUBES/IX/2001 Tentang : Perubahan Tata Tertib Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS Tanggal : 1 September 2001

Ketetapan MUBES III ITS Nomor : 01/TAP/MUBES/IX/2001 Tentang : Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS


: Presiden Republik Indonesia : 1. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Hak Azasi Manusia khususnya permasalahan di Acheh dan Ambon sesuai dengan azas perikemanusiaan dan perikeadilan 2. Memperbaiki kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas tahun 2003

Tanggal : 1 September 2001

Ketetapan MUBES III ITS Nomor : 02/TAP/MUBES/IX/2001 Tentang : Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan di ITS Tanggal : 1 September 2001

Rekomendasi Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) Tanggal : 1 September 2001

8

81


Isi rekomendasi


KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS (MUBES III ITS) No. 01/KPTS/MUBES/VIII/2001

: Melakukan pengkajian bersama tentang kesiapan ITS menuju otonomi kampus

REKOMENDASI VI TENTANG PELARANGAN KEGIATAN PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU Ditujukan kepada Isi rekomendasi

: Rektor ITS : Mencabut SK Rektor 1307.1/KO3/KM/2001 tentang pelarangan kegiatan penyambutan mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember

REKOMENDASI VII TENTANG MASTER PLAN PEMBANGUNAN ITS Ditujukan kepada Isi rekomendasi

TENTANG TATA TERTIB MUBES III ITS ( TATIB MUBES III ITS )

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar III Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2001

Menimbang

: Rektor ITS : Mensosialisasikan secara luas tentang Master Plan pembangunan ITS

b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan MUBES III ITS maka dipandang perlu adanya suatu Tata Tertib MUBES III ITS

REKOMENDASI VIII TENTANG PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MAHASISWA Ditujukan kepada Isi rekomendasi

: Birokrasi kampus : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Mahasiswa di bidang keprofesian melalui kerjasama secara aktif dengan dunia usaha

Isi rekomendasi

: a. Birokrasi kampus b. Ikatan Orang Tua Mahasiswa ( IKOMA ) ITS : Meminta pihak-pihak terkait untuk menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dalam administrasi dan keuangan kepada mahasiswa

80

: Senat Institut Teknologi Sepuluh Nopember : Menyelenggarakan pemilihan Rektor ITS transparan

: Ketetapan MUBES II ITS No. 01/TAP/MUBES/VII/1998 tentang Pedoman Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan di ITS

Senin, tanggal 26 – 27 Agustus 2001

REKOMENDASI X TENTANG TRANSPARANSI PEMILIHAN REKTOR ITS Ditujukan kepada Isi rekomendasi

Mengingat

Memperhatikan : Hasil musyawarah peserta MUBES III ITS pada hari Minggu –

REKOMENDASI IX TENTANG TRANSPARANSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KAMPUS Ditujukan kepada

: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS (MUBES III ITS)

Memutuskan :

Pertama

: Tata Tertib Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS )

Kedua

: Tata Tertib MUBES III ITS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya MUBES III ITS

Ketiga yang

: Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya

9


Ditetapkan di

: Wale Papetaupan II, Prigen

Hari

: Senin

Tanggal

: 27 Agustus 2001

Pukul

: 01.20 WIB


REKOMENDASI MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS )

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, REKOMENDASI BERSIFAT INTERNAL

REKOMENDASI I TENTANG SINERGISITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI ITS

Pimpinan Sidang Sementara Ketua


Merangkap Anggota

: Musyawarah Mahasiswa ITS : Membahas posisi Tim Pembina Kerohanian ( TPK ), Laboratorium dan Proyek Kerja Mahasiswa dalam kaitannya dengan Keluarga Mahasiswa ITS untuk menciptakan kegiatan kemahasiswaan yang sinergis

Syamsu Rizal REKOMENDASI II TENTANG PENGELOLAAN DANA MANDIRI OLEH MAHASISWA

NRP. 2498 100 082

Ditujukan kepada Isi rekomendasi Wakil Ketua

Wakil Ketua

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota

Nugroho Fredivianus

Elien

NRP. 2298 100 113

NRP. 2398 109 082

: Legislatif Mahasiswa ITS : Melaksanakan usaha-usaha untuk mewujudkan pengelolaan dana mandiri oleh Organisasi Kemahasiswaan dan LMB

REKOMENDASI III TENTANG POLA HUBUNGAN ORMAWA DAN BIROKRASI KAMPUS Ditujukan kepada Isi rekomendasi

: Legislatif Mahasiswa ITS : Melaksanakan pembahasan pola hubungan Organisasi Kemahasiswaan dengan birokrasi kampus

REKOMENDASI IV TENTANG SOSIALISASI HASIL-HASIL MUBES III ITS Ditujukan kepada Isi rekomendasi

: Badan Eksekutif Mahasiswa ITS : Segera mensosialisasikan hasil-hasil MUBES III ITS kepada seluruh mahasiswa ITS dalam waktu 1 ( satu ) bulan

REKOMENDASI V TENTANG KESIAPAN ITS MENUJU OTONOMI KAMPUS Ditujukan kepada

10

: a. Rektor ITS b. Badan Eksekutif Mahasiswa ITS dan Legislatif Mahasiswa ITS

79


2. 3. 4.

Mampu memberikan kerangka penyadaran kepada mahasiswa ITS menuju masyarakat kampus yang rasional dalan bergerak dan bertindak. Mampu menjadi fasilitator aktualisasi segenap potensi mahasiswa. Mampu melakukan optimalisasi ruang publik untuk penyadaran social demi terciptanya sebuah transformasi produktif pada masyarakat, bangsa dan negara.


Lampiran Nomor Tentang Tanggal

C. Sasaran Terbentuknya organisasi kemahasiswaan yang mandiri, independent, akomodatif aspiratif, responsive, tarnsfromatif, serta mampu memberdayakan segenap potensi yang ada dan peningkatan profesionalisme dalam organisasi yang mencerminkan demokratisasi dengan memberikan kesempatan partisipasi aktif seluruh mahasiswa ITS dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI PENUTUP

: Keputusan MUBES III ITS : 01/KPTS/MUBES/VIII/2001 : Tata Tertib MUBES III ITS : 27 Agustus 2001

TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS

BAB I NAMA,WAKTU, DAN TEMPAT Pasal 1 Nama Musyawarah ini bernama Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS yang merupakan kekuasaan tertinggi dan forum musyawarah wakil-wakil mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan di ITS dan selanjutnya disebut MUBES III ITS

Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan ini merupakan landasan organisasi kemahasiswaan di ITS dalam merancang dan mengaplikasikan segenap aktivitasnya untuk mencapai visi bersama.

Pasal 2

Berhasilnya kerja kemahasiswaan tergantung kepada partisipasi aktif mahasiswa ITS serta pada sikap mental, tekad, semangat dalam bingkai ketaatan dan kedisiplinan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari Keluarga Mahasiswa ITS dalam bingkai penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MUBES III ITS dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu tanggal 26 s/d 29 Agustus 2001

Sehubungan dengan itu semua potensi yang ada pada organisasi kemahasiswaan ITS perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam rangka melaksanakan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan ini

Waktu

Pasal 3 Tempat MUBES III ITS bertempat di Wale Papetaupan II, Prigen BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Hasil kerja kemahasiswaan harus dapat dinikmati secara adil sesuai proporsinya oleh mahasiswa ITS

Pasal 4 Tugas

Evaluasi pelaksanaan atas penerjemahan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan di seluruh organisasi kemahasiswaan di ITS dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun.

MUBES III ITS bertugas :

Pada akhirnya implementasi Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan akan memperkuat jati diri dan kepribadian kemahasiswaan ITS yang tercermin dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

1. 2. 3.

Memutuskan Tata Tertib MUBES III ITS Menetapkan Pedoman Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan di ITS Menetapkan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di ITS

Pasal 5 Wewenang MUBES III ITS berwenang : 1. Membuat ketetapan dan keputusan

78

11


2. 3.

Memilih pimpinan Sidang Pleno MUBES III ITS dari dan oleh peserta MUBES III ITS Menetapkan rekomendasi BAB III PESERTA MUBES III ITS

1. 2.

3.

4.

Pasal 6 Peserta MUBES III ITS adalah perwakilan mahasiswa ITS yang terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau dan undangan Peserta penuh adalah 1 (satu) orang perwakilan organisasi kemahasiswaan, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS dan Lembaga Minat Bakat (LMB) serta seluruh senator Senat Mahasiswa (SM) ITS Peserta peninjau adalah Kepala departemen BEM ITS, 1 (satu) orang perwakilan tiap HMJ, 2 (dua) orang perwakilan setiap Lembaga Mahasiswa Fakultas (LMF), 1 (satu) orang perwakilan tiap Unit Kegiatan (UK) dan Panitia Pengarah (Ad-Hoc) MUBES III ITS Undangan adalah peserta MUBES III ITS yang diundang oleh panitia MUBES III ITS BAB IV HAK SUARA DAN HAK BICARA

1. 2. 3.

Pasal 7 Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara Peserta peninjau mempunyai hak bicara Undangan dapat memperoleh hak bicara atas permintaan dan/atau persetujuan forum sidang MUBES III ITS

4. BAB V PERSIDANGAN

1. 2. 3.

Pasal 8 Persidangan MUBES III ITS terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi Sidang Pleno diikuti oleh seluruh peserta MUBES III ITS Sidang Komisi diikuti peserta peninjau dan peserta penuh MUBES III ITS dengan ketentuan yang diatur kemudian BAB VI KUORUM

1.

12

Pasal 9 MUBES III ITS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari peserta penuh (kuorum)


BAB V POLA KERJA ORMAWA ITS

A. Kondisi Umum MUBES sebagai tonggak sejarah kemahasiswaan di ITS selama perjalanan pelaksanaannya telah menorehkan sebuah dinamika bagi kehidupan organisasi kemahasiswaan di ITS. Sebagai sebuah pedoman dalam melakukan aktivitas kerja kemahasiswaan MUBES II telah memberikan penguatan terhadap eksistensi kelembagaan secara kokoh. Keberadaan lembaga yang melakukan tugas dan peran sebagai eksekutif-direpresentasikan oleh BEM ITS, legislatif sekaligus yudikatifdirepresentasikan oleh SMITS harus diakui cukup memberikan pondasi yang kuat terhadap idealita student goverment sebagaimana yang termaktub pada bagian penjelasan MUBES II. Akan tetapi dalam tataran pelaksanan, pondasi BEM sebagai peran eksekutif dan SMITS sebagai legislatif dengan kewenangannya untuk menjaga kaidah normatif tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini berakibat kepada berkurangnya kepercayaan ormawa dan mahasiswa ITS terhadap lembaga di tingkat institut. Tidak terdapatnya orientasi arah pergerakan dalam masing-masing ormawa ITS hasil Mubes II mengakibatkan sering bertumbukannya lahan garap yang ada di ITS sehingga terjadi ketidak efektif dan efisien-an dalam prelaksanaannya. MUBES II bukanlah produk hukum yang sempurna, ada beberapa kelemahan mendasar dari MUBES II yang justru bisa menghambat laju penguatan eksistensi kelembagaan ormawa serta pemberdayaan kepada mahasiswa ITS. Bertumpuknya kewenangan ( legislatif dan yudikatif ) yang diberikan kepada SMITS seringkali kontraproduktif dalam penerjemahannya. Pemisahan struktural antara LMB dengan ormawa lainnya menjadi sekat bagi pola koordinasi dan konsolidasi yang seharusnya dilakukan antar keduanya. Sehingga pengembangan SDM yang dilakukan keduanya berjalan kurang sinergis dan tidak integral. Era pasar bebas sebagai bagian dari skema besar globalisasi memiliki implikasi sebagai hambatan, ancaman sekaligus peluang dan tantangan. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan derasnya arus informasi menuntut kesiapan untuk melakukan perubahan baik mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan. Percepatan kurikulum pendidikan berimplikasi pada melemahnya orientasi ekstra kurikuler mahasiswa ITS. Lebih disayangkan lagi tidak adanya orientasi budaya ilmiah dalam kemahasiswaan disaat parameter akademis dijadikan fokus utama mahasiswa. Terlebih krisis multi dimensi yang terjadi sangat sangat berpengaruh terhadap kehidupan kemahasiswaan di ITS. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi internal kemahasiswaan agar mampu menjawab permasalahan tersebut. Orientasi kemahasiswaan harus secara konkret dilakukan dalam rangka akselerasi pemberdayaan mahasiswa ITS.

B. Tujuan Tujuan Kerja Ormawa ITS adalah : 1. Menjadi wadah yang memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada mahasiswa ITS

77


6.

Wawasan ke-ITS-an; memahami nilai-nilai Intergralistik, kejuangan dan kepahlawanan dengan memanfaatkan segenap fasilitas yang ada di lingkungan kampus dengan baik.


2.

BAB VII INTERUPSI

3.Tahap pengabdian a.Target potensi dasar mahasiswa 1. Pola pikir; kritis, dan berwawasan luas 2. Mental; terbentuk kredibilitas pribadi, amanah dalam melakukan segenap aktivitas, mampu menjadi teladan yang baik bagi lingkungannya. 3. Jasad; mampu meningkatkan citra diri yang positif bagi lingkungannya. b.Target potensi kecenderungan 1. Manajerial; berdaya dan mampu memberdayakan lingkungan sekitar serta dapat memberikan motivasi bagi orang lain, persiapan terjun ke masyarakat dan lapangan pekerjaan, mampu menciptakan ruang aktivitas untuk dirinya dan atau orang lain. 2. Akademis; memiliki kapabilitas dan kuat basic keilmuan yang dipelajari, professional serta mampu mengembangkan budaya ilmiah. 3. Talenta (minat bakat); Orientasi prestasi yang nyat, mampu memberikan kontribusi bagi dirinya dan lingkungannya 4. Interpersonal; menerapkan prinsip empati (care_, berbagi (share) dan kepercayaan (thrust) serta bekerja sama dengan lingkungan sekitar. 5. Wawasan ke-ITS-an; pengabdian pada almamater dan masyarakat utamanya masyarakat sekitar kampus. H. Pelaksana kegiatan Kegiatan sebagai alat dari pemberdayaan kepada mahasiswa ITS dilakukan oleh seluruh perangkat kelembagaan Keluarga Mahasiswa ITS, baik perangkat struktural maupun perangkat non struktural karena pembentukan SDM unggul merupakan tanggung jawab bersama. I. Sifat kegiatan Kegiatan pengembangan SDM di ITS bersifat Terbuka untuk seluruh mahasiswa ITS, berlandaskan pada kesadaran dan tanggung jawab pribadi bukan pemaksaan. J. Bentuk kegiatan Bentuk kegiatan dirumuskan secara bersama oleh perangkat sistem yang ada pada Keluarga Mahasiswa ITS yang meliputi bentuk acara dan metodologi. Dengan batasan metodologi tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

76

Apabila sampai pada waktunya kuorum belum tercapai, maka MUBES III ITS ditunda sampai 2 x 15 menit, dan setelah itu MUBES III ITS dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum

1. 2.

Pasal 10 Setiap peserta berhak mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang Peserta yang mengajukan interupsi berhak berbicara setelah mendapat ijin dari pimpinan sidang BAB VIII PUTUSAN Pasal 11

1. 2. 3. 4.

Bentuk-bentuk putusan MUBES III ITS adalah Keputusan, Ketetapan dan Rekomendasi Keputusan MUBES III ITS adalah putusan MUBES III ITS yang mengikat ke dalam MUBES III ITS Ketetapan MUBES III ITS adalah putusan MUBES III ITS yang mengikat ke luar dan ke dalam MUBES III ITS Rekomendasi MUBES III ITS adalah putusan MUBES III ITS yang tidak mengikat dan ditujukan pada pihak-pihak terkait

Pasal 12 Pengambilan putusan diusahakan dengan asas musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai putusan diambil berdasarkan suara terbanyak Pasal 13 Apabila hasil pungutan suara sama, maka sidang ditunda sampai waktu tertentu, setelah itu diadakan pemungutan suara yang kedua kalinya Pasal 14 Apabila pada tahap ini kedudukan suara masih sama, maka atas persetujuan peserta, putusan diserahkan pada kebijaksanaan pimpinan sidang setelah melihat perkembangan sidang BAB IX PIMPINAN MUBES III ITS Pasal 15 Pimpinan MUBES III ITS adalah pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi

13



Pasal 16 Pimpinan Sidang Pleno MUBES III ITS adalah satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan dua orang wakil merangkap anggota

itu pola kegiatan pengembangan SDM haruslah dalam terpola dalam definisi yang jelas, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dilaksanakan.

Pasal 17 Pimpinan Sidang Komisi MUBES III ITS adalah satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan dua orang wakil merangkap anggota Pasal 18 Selama pimpinan MUBES III ITS belum terpilih, sidang untuk sementara waktu dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang berasal dari unsur kepanitiaan Pasal 19 Pimpinan sidang pleno tidak diperbolehkan mengikuti sidang komisi Pasal 20 Untuk membantu tugas notulensi dan dokumentasi persidangan maka pimpinan sidang dibantu oleh satu orang atau lebih notulis sidang dari unsur panitia pelaksana

Pimpinan Sidang

Pasal 21 berhak menerima atau menolak interupsi dari peserta

sidang Pasal 22 Pimpinan Sidang dapat diminta mengundurkan diri oleh peserta sidang

BAB X TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG PLENO MUBES III ITS Pasal 23 Pimpinan MUBES III ITS dipilih dari dan oleh peserta MUBES III ITS Pasal 24 Prosedur Pemilihan Pimpinan Sidang 1. Tiap peserta berhak mengajukan satu orang calon 2. Calon Pimpinan Sidang ditanyai kesediannya oleh Pimpinan Sidang Sementara 3. Apabila pimpinan sidang sementara menjadi calon, maka kedudukannya digantikan oleh elemen kepanitiaan yang lain

14

Tahapan yang dipakai sebagai bingkai dari pola kegiatan pengembangan SDM adalah sebagai berikut : 1.Tahap pengenalan : a.Target potensi dasar mahasiswa 1. Pola pikir; terbentuk pola pikir dalam upaya pengenalan lingkungan barunya sehingga memunculkan kemauan dan keseimbangan dalam bersikap serta mempunyai pola pikir prestatif. 2. Mental; mempunyai tata etika, psikologis dan moral yang baik sebagai bagian proses adaptasi. 3. Jasad; mempunyai pemahaman pentingnya penjagaan keseimbangan dalam jasad. b.Target potensi kecenderungan 1. Akademis; pahamnya filosofi dasar dari basic keilmuan dari jurusannya, kuatnya pondasi keilmuan dasar. 2. Manajerial; mengenal dasar-dasar keorganisasian 3. Talenta (minat bakat); mengenal berbagai sarana yang dipakai untuk menyalurkan bakat dan potensi diri 4. Interpersonal; pribadi yang memiliki konsep diri, dengan mengenal diri sendiri, mempunyai motivasi serta kepercayaan diri. 5. Wawasan ke-ITS-an; memahami kondisi lingkungan ITS dan nilai-nilai Intergralistik, kejuangan dan kepahlawanan. 2.Tahap pemahaman dan pembentukan a.Target potensi dasar mahasiswa : 1. Pola pikir; terbentuk paradigma yang rasional, prestatif dan kreatif inovatif 2. Mental; terbentuk sosok pribadi yang jujur, bertanggung jawab, berani melakukan improvisasi aktivitas. 3. Jasad; trampil dan cekatan dalam bertindak, serta mampu mencitrakan dirinya secara positif. b.Target potensi kecenderungan 1. Manajerial; bersentuhan dengan perangkat sistem yang ada dalam Keluarga Mahasiswa ITS, mampu melakukan pengembangan organisasi 2. Talenta (minat bakat); teraktualisasikan potensi diri dengan baik 3. Akademis; terjadi proses internalisasi dengan keilmuan yang dipelajari 4. Interpersonal; terbentuk pribadi yang mampu berkomunikasi secara empatik.

75


4. Fisik yang kuat Kekuatan fisik akan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan amanah yang dibebankan kepada mahasiswa dengan baik, mengingat begitu besar tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa ini. Karena hanya dengan fisik yang kuat maka pencapaian tugas akan lebih optimal dan maksimal. 5. Kesungguhan dan Bertanggung jawab dalam bertindak Kesungguhan dalam melakukan setiap aktivitas menunjukkan lebih jauh adanya iktikad baik, tekad yang kuat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah yang diembankan kepada mahasiswa. Dengan dorongan niat dan keinginan yang kuat maka diharapkan hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan bangsa ini.

F. Proses Pencapaian Untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan, dibutuhkan sebuah pentahapan - pentahapan dengan subtansi nilai yang semakin menguatkan. Dengan tetap mengacu pada potensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu mahasiswa dan unsur fungsi dan kemampuan yang merupakan potensi kecenderungan minat dan bakat mahasiswa yang juga perlu diakomodir. Adapun tahapan itu meliputi 1. Tahapan pengenalan • Merupakan tahapan adaptasi terhadap lingkungan baru yang ada • Pemberian soft skill dasar • Pengenalan basic keilmuan dan kondisi jurusan


4. 5. 6.

Apabila calon yang bersedia berjumlah 3, maka langsung ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Apabila calon yang bersedia berjumlah lebih dari 3 orang, Pimpinan Sidang dipilih dengan musyawarah Apabila calon yang bersedia berjumlah kurang dari 3 orang maka dilakukan pemilihan ulang, dan apabila masih terdapat kekurangan maka kekurangan pimpinan sidang dipenuhi dari unsur kepanitiaan Pasal 25

Tugas Pimpinan Sidang 1. Penugasan : Pimpinan sidang MUBES III ITS terpilih memimpin persidangan setelah dilakukan penandatangan keputusan MUBES III ITS tentang pemilihan Pimpinan Sidang 2. Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang : a. Memimpin persidangan sesuai tata tertib MUBES III ITS dan menyimpulkan pembahasan dalam sidang b. Pimpinan Sidang Pleno menyampaikan hasil-hasil putusan MUBES III ITS dalam acara penutupan MUBES III ITS c. Pimpinan Sidang Pleno mengantarkan Sidang Komisi d. Pimpinan Sidang Komisi menyampaikan hasil-hasil Sidang Komisi kepada Sidang Pleno e. Menetapkan tugas dan pembagian tugas diantara ketua, wakil-wakil ketua dan notulis sidang f. Menjaga ketertiban sidang dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang berintikan kebenaran, kebijakan dan musyawarah untuk mufakat

BAB XI ATURAN TAMBAHAN

2. Tahapan pemahaman dan pembentukan • Merupakan tahapan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai dan pemahaman • Aktualisasi potensi dan peran kolektif 3. Tahapan pengorganisasian/ pengabdian • Tahapan ini merupakan tahapan pematangan personal dan terkristalisasinya nilai pada diri mahasiswa sehingga tercipta suatu tindakan yang mencerminkan bentuk dari nilai tersebut. • Merupakan tahapan pengembangan yang dapat berdaya secara utuh serta mampu memberdayakan lingkungan di sekitarnya.

G. Pola Kegiatan

Pasal 26 Setiap peserta sidang wajib berpakaian rapi dan sopan, menegenakan jas almamater dan tanda pengenal yang telah disediakan oleh penitia pelaksana MUBES III ITS Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib MUBES III ITS ini, akan diatur kemudian

Pola kegiatan pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan penjabaran lebih lanjut untuk mewujudkan SDM yang tangguh dan handal dengan segenap potensi dasar dan potensi kecenderungan kemampuan seseorang dengan berpedoman pada pola pengembangan SDM ITS yang tercantum sebelumnya. Untuk

74

15


KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 02/KPTS/MUBES/VIII/2001 TENTANG PIMPINAN SIDANG PLENO MUBES III ITS


D. Aspek Dasar Mahasiswa dan Unsur Potensi Mahasiswa Tiga aspek potensi dasar indiividu : • • •

Aspek fisik Aspek akal dan pikiran Aspek mentalitas

Unsur potensi dalam skala fungsi dan kemampuan : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar III Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2001 Menimbang

: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan MUBES III ITS maka dipandang perlu ditetapkan pimpinan sidang pleno MUBES III ITS

Mengingat

: Keputusan MUBES III ITS No. 01/KPTS/MUBES/VIII/2001 tentang Tata Tertib MUBES III ITS

Memperhatikan

: Hasil musyawarah peserta MUBES III ITS pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2001

Memutuskan : Pertama

Kedua Ketiga Keempat

: Menunjuk Saudara : a. Nugroho Fredivianus b. Fahmi Arifin c. Arief Putranto sebagai Pimpinan Sidang Pleno MUBES III ITS : Pimpinan MUBES III ITS terpilih segera memimpin sidang-sidang MUBES III ITS berikutnya : Pimpinan sidang sementara menyerahkan jalannya sidang kepada pimpinan sidang terpilih : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Hari Tanggal Pukul

16

: Wale Papetaupan II, Prigen : Senin : 27 Agustus 2001 : 08.10 WIB

• • • •

Akademis (mitra keprofesian) Managemen (keorganisasian) Talenta (minat dan bakat) Potensi Interpersonal

E. Model ideal mahasiswa Model ideal mahasiswa mengacu pada penanaman nilai-nilai yang ideal dengan tetap tidak mengabaikan aspek-aspek dasar yang ada pada tiap individu yang perlu teroptimalisasikan dengan aspek kecenderungan kemampuan yang dimiliki oleh setiap personal. Adapun 3 potensi dasar yang ada pada tiap individu yang harus terpenuhi dalam skala kebutuhannya adalah aspek fisik, aspek akal pikiran, aspek moralitas. Unsur fungsi atau unsur kemampuan ini meliputi akademis, manajerial, talenta (minat bakat), interpersonal dan unsur tambahan untuk menguatkan rasa memiliki ( sense of belonging ) dengan wawasan ke-ITS-an yang kuat. Model mahasiswa ideal dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mahasiswa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa haruslah senantiasa mensyukuri karunia yang diberikan sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mama Esa diharapkan tercipta keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam segenap aktivitasnya. 2. Kapasitas pemikiran Intelektual yang menonjol. Mahasiswa selaku kader penerus bangsa yang dipundaknya terpikul amanah masa depan bangsa ini, haruslah mempunyai pemikiran intelektual dan wawasan yang luas, dengan demikian ia diharapkan mampu berpikir jauh ke depan dalam rangka memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar untuk masyarakat dan bangsa ini. 3. Integritas diri yang tinggi Sebagai aset bangsa maka mahasiswa haruslah memiliki integritas diri yang utuh. Hanya dengan dilandasi nilai-nilai moral yang senantiasa dipegang teguh maka mahasiswa akan memiliki sebuah integritas pribadi yang utuh ketika harus berperan sebagai apapun di masyarakat. Dengan kondisi seperti itu maka diharapkan mahasiswa akan senantiasa menjadi sosok yang dapat dijadikan panutan dan teladan masyarakat.

73



B. Maksud dan Tujuan Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya mahasiswa adalah upaya-upaya yang dilakukan terhadap potensi sumber daya (resources) dalam bentuk aktivitas yang meliputi interaksi subyek, obyek dan lingkungan untuk menghasilkan segenap bentuk dan output yang produktif. Dengan berpegang fungsi dan modal dasar mahasiswa sebagai agen perubah , kekuatan moral, dan generasi penerus, pengembangan sumber daya mahasiswa di ITS bertujuan : 1. Membentuk mahasiswa ITS yang mampu berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi permasalahan secara profesional. 2. Membentuk mahasiswa ITS yang mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan fungsi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Meningkatkan kualitas mahasiswa yang mampu memanfaatkan kampus dan lingkungan sosialnya sebagai wadah pengembangan diri. 4. Memunculkan semangat ke-ITS-an. 5. Menumbuhkembangkan budaya ilmiah pada diri mahasiswa ITS.

C. Tantangan Mahasiswa Arus perubahan global dunia yang amat cepat serta sarat akan kepentingankepentingan ideologis, politis dan ekonomis, dimana faktor tersebut merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan penentu setiap pengambilan keputusan, membuat terjadinya proses transformasi sosial budaya, politik dan ekonomi pada negara ini. Semuanya ini akan berdampak pada seluruh lapisan kehidupan, dan mahasiswa salah satu bagian di antaranya. Kondisi bangsa dan negara yang tak dapat diprediksi dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bahkan ancaman bagi kehidupan kemahasiswaan yang mau tidak mau harus bisa mengikuti perkembangan segala bidang. Perubahan regulasi maupun perangkat sistem yang lain dalam bidang kemahasiswaan menuntut adanya kemandirian sikap, profesionalisme dan visi ke depan dalam upaya menyikapi perubahan ini. Kejelasan arah perjuangan serta mempersiapkan mekanisme kelembagaan yang demokratis merupakan agenda mutlak dalam upaya pencapaian cita-cita ideal yang ingin diwujudkan bersama. Kampus sebagai pusat pendidikan sangat erat kaitannya dalam proses kemajuan umat manusia dalam meraih cita-cita. Tokoh-tokoh masyarakat telah dan akan lahir dari kampus. Sejarahpun telah menunjukkan bahwa perubahan masyarakat sering berawal dari kampus. Secara individual Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan karunia kecerdasan yang lebih pada mereka, kemudahan sarana, serta posisi-posisi strategis dalam berbagai aspek. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus memiliki kedudukan yang khusus karena telah melalui proses seleksi , strategis bagi masa depan dan mempunyai karakter yang positif seperti sikap berani, siap menerima perubahan, serta sarat dengan idealisme, jujur dan keterbukaan.

72

Pimpinan Sidang Sementara Ketua Merangkap Anggota

Syamsu Rizal NRP. 2498 100 082

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota

Nugroho Fredivianus

Elien

NRP. 2298 100 113

NRP. 2398 109 082

17


KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 03/KPTS/MUBES/VIII/2001 TENTANG AGENDA ACARA MUBES III ITS

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar III Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2001 Menimbang

: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) c. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan MUBES III ITS maka dipandang perlu ditetapkan suatu agenda acara

Mengingat


Memperhatikan



memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan. Wawasan ini juga menjelaskan bahwa sekalipun mahasiswa ITS itu berbeda-beda, baik dari disiplin ilmu yang dipelajari maupun dari sisi agama, suku, latar belakang, orientasi akademik dan non akademik, ideologis, kelas social, hobby, minat bakat serta aliran politik berbeda, tetapi tetap merasa satu yaitu mahasiswa ITS pada khususnya, mahasiswa Indonesia pada umumnya. Wawasan ini bertujuan menumbuhkembangkan rasa persatuan, solidaritas dan kebanggaan terhadap almamater dan juga diarahkan pada terciptanya dan terbinanya rasa persatuan dan kesatuan bengsa dan negara Indonesia yang dalam sejarahnya wawasan integralistik ini merupakan kehendak bersama untuk mengikatkan diri sebagai satu kesatuan yang utuh.

BAB III POLA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA Pola pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan sebuah pola atau bentuk pengembangan yang berorientasi pada proses pengembangan diri dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan tidak melepaskan elemen-elemen yang terkait guna menbantu terciptanya kualitas mahasiswa yang utuh dalam proses pelaksanaannya. Pola pengembangan ini juga merupakan bagian dari sistem yang terkait dengan cita-cita besar pendidikan untuk mampu menghasilkan generasigenerasi yang berkualitas tidak hanya cerdas secara intelektual saja tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. A. Pendahuluan

Memutuskan : Pertama Kedua Ketiga

: Agenda Acara MUBES III ITS : Agenda Acara ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya MUBES III ITS : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya


18

: Wale Papetaupan II, Prigen : Senin : 27 Agustus 2001 : 08.53 WIB

Dengan berpijak pada nilai-nilai dari visi mahasiswa ITS yang hendak dikembangkan, dimana perlunya penguatan etos partisipatif dalam membangun Ormawa ITS, mahasiswa dituntut mampu menumbuhkembangkan segenap potensi yang dimilikinya sehingga dapat terlihat dengan cara mencitrakan diri dengan baik, disisi yang lain mahasiswa juga dituntut untuk mampu menjadi ruang penyadaran sosial yang terjadi di masyarakat umumnya dan masyarakat kampus pada khususnya. yang dijiwai oleh nilai-nilai yang moralis, egaliter, professional, pluralis, inklusif dan patnership. Berangkat dari pemahaman tersebut diatas maka perlu dirumuskan suatu pola pengembangan sumber daya mahasiswa yang tepat, berdaya guna dan professional sehingga cita-cita untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa ini dapat diwujudkan secara bersama - sama dengan penuh tanggung jawab. Satu tantangan besar yang harus dijawab adalah bagaimana mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme, metode dan pola yang tepat dan terarah secara analisa, sasaran, proses, waktu, biaya, serta dampak yang terjadi dalam mewujudkannya.Untuk mencapai ketepatan yang utuh maka dibutuhkan sinergisitas dari keluarga mahasiswa ITS disertai usaha dinamis yang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

71


7.

Asas Hukum; bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas kemahasiswaan, seluruh mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa ITS harus menegakkan hukum yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta kesepakatan bersama. 8. Asas Kejuangan; bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas kemahasiswaan ITS harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, ketaatan dan kedisiplinan berlandaskan nilai-nilai kejuangan Sepuluh Nopember, demi kepentingan ITS serta bangsa dan negara. 9. Asas Kesadaran dan Tanggung Jawab; bahwa dalam proses beraktivitas oleh mahasiswa ITS haruslah dilandasi rasionalitas beerpikir, kesadaran dalam bergerak untuk mewujudkan tindakan yang bertanggung jawab. 10. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; bahwa agar aktivitas kemahasiswaan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi mahasiswa ITS dan seluruh rakyat Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebebasan akademik dalam upaya mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan norma-norma agama.


PIMPINAN SIDANG PLENO MUBES III ITS 2001

Ketua Merangkap Anggota

Nugroho Fredivianus NRP. 2298 100 113

Wakil Ketua Merangkap Anggota


Modal dasar Modal dasar pengembangan kemahasiswaan adalah keseluruhan sumber kekuatan ITS, baik efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan mahasiswa ITS dalam pengembangan lembaga kemahasiswaan, yaitu : 1. Spiritual dan mental, yaitu keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian dan perjuangan aspirasi mahasiswa dalam mencapai cita-citan luhurnya. 2. Karakteristik mahasiswa ITS, yaitu sebagai generasi muda yang mempunyai karunia lebih sebagai insan terdidik, kekuatan idealisme berupa kekuatan moral (moral force) sebagai bagian dari agen perubah peradaban bangsa (agent of change) dan generasi penerus kepemimpinan bangsa dan negara ini nantinya (iron stock) dengan dilandasi semangat Sepuluh Nopember. 3. Keberagaman mahasiswa ITS dengan berbagai disiplin ilmu dan hampir mewakili seluruh daerah di Indonesia dengan latar belakang, orientasi akademik dan non akademik, ideologis, kelas social, hobby, minat bakat serta aliran politik yang berbeda merupakan modal dasar aktivitas kemahasiswaan di ITS dalam mencapai cita-cita. 4. Potensi dan kekuatan efektif di ITS, yaitu segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai ITS sepanjang sejarahnya termasuk kekuatan tradisi keilmuan dan kecendikiawanan maupun ikatan primordial ITS yang merupakan daya dukung dan daya padu yang potensial. 5. Semangat Sepuluh Nopember, yaitu perwujudan rasa ingin menumbuhkembangkan nilai-nilai kepahlawanan, rasa persatuan dan solidaritas serta kebanggaan terhadap almamater sebagai pengemban nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan.

Arief Putranto NRP. 1197 100 016

Fahmi Arifin NRP. 4399 100 028

Wawasan integralistik Yang dimaksud dengan wawasan integralistik mahasiswa ITS adalah suatu wawasan yang memandang ITS sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan ini

70

19



BAB II POLA DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN ITS

: Keputusan MUBES III ITS : 03/KPTS/MUBES/VIII/2001 : Agenda Acara MUBES III ITS : 27 Agustus 2001

Tujuan pengembangan kemahasiswaan

AGENDA ACARA MUBES III ITS

I.

SIDANG PLENO I

: Pembahasan


Tata

Tertib,

Pemilihan

Pimpinan

Pengembangan kemahasiswaan bertujuan mewujudkan dan membina sikap kekeluargaan antar civitas akademika, membentuk pribadi mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas pribadi, sikap cendekiawan, sikap kemandirian, sikap kepemimpinan, sikap keteladanan, rasa tanggung jawab kebangsaan dan kerakyatan, berbudaya keilmiahan dan keteknologian, berdaya saing tinggi serta berprestasi melalui wahana dan sarana yang ada dalam sistem keluarga mahasiswa ITS, sehingga dunia baru yang penuh rahmat dan kemajuan yang kita citacitakan bersama dapat terwujud.

Sidang Pleno MUBES III ITS, Pembahasan Agenda Acara II.

SIDANG PLENO II

: Penjelasan Panitia Ad Hoc tentang Draft Materi MUBES III ITS

III.

SIDANG PLENO III

: Penyamaan Persepsi dan Eksplorasi tentang Materi MUBES III ITS

IV.

SIDANG PLENO IV

: Pembagian Komisi

V.

SIDANG KOMISI

VI.

SIDANG PLENO V

VII. SIDANG PLENO VI

20

: Pembahasan Hasil Sidang Komisi : Penyampaian dan Pembacaan Hasil-hasi MUBES III ITS

Asas-Asas Pengembangan Kemahasiswaan Asas pengembangan kemahasiswaan adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh sistem keluarga mahasiswa ITS. Asas-asas tersebut adalah : 1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bahwa segala usaha dan kegiatan kemahasiswaan ITS dijiwai, dilaksanakan dan dilandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam upaya membentuk kerangka spiritual, moral, dan etika aktivitas kemahasiswaan. 2. Asas Manfaat ; bahwa segala usaha dan aktivitas kemahasiswaan ITS harus dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan seluruh mahasiswa, pengembangan kepribadian mahasiswa, serta mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Asas Demokrasi; bahwa aktivitas kemahasiswaan ITS adalah dari, oleh dan untuk mahasiswa. Dalam setiap proses pelaksanaan aktivitas harus dilandasi semangat musyawarah untuk mufakat, keterbukaan, kesetaraan serta partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa ITS. 4. Asas Kebersamaan dan kekeluargaan; bahwa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan keluarga mahasiswa ITS dilingkupi oleh suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang bercirikan kesetiakawanan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan yang positif dari masyarakat kampus ITS. 5. Asas Kemandirian dan Kepercayaan pada Diri Sendiri; bahwa segala keputusan dan aktivitas dalam Keluarga Mahasiswa ITS dilaksanakan berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan tradisi akademis, kecendikiawanan, profesionalisme, dan kepribadian bangsa tanpa terpengaruh atau tergantung dari pihak luar. 6. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan; bahwa dalam pengembangan kemahasiswaan ITS harus ada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan umum, ITS dan bangsa negara.

69




KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS (MUBES III ITS) No. 04/KPTS/MUBES/VIII/2001

: Ketetapan MUBES III ITS : 02/TAP/MUBES/IX/2001 : Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan ITS : 1 September 2001

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAN ANGGOTA KOMISI MUBES III ITS HALUAN DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN ITS BAB I PENDAHULUAN

PENGANTAR Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa organisasi kemahasiswaan ITS telah melalui segenap dinamika kemahasiswaan dan kebangsaan yang terjadi. Penyusunan sistem kemahasiswaan kali ini merupakan sebuah jawaban atas kodisi yang ada demi terwujudnya cita kita bersama. Penyempurnaan sistem akan terus kita lakukan dengan tidak melupakan sejarah kemahasiswaan yang telah terjadi di bumi ITS tercinta kita. PENGERTIAN Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan ITS merupakan pedoman dasar tentang nilai-nilai fundamental bagi pengembangan kemahasiswaan ITS yang melingkupi segenap keluarga mahasiswa ITS.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar III Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2001

Menimbang

b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan MUBES III ITS maka dipandang perlu pembentukan komisi dan penetapan anggota komisi

Mengingat

RUANG LINGKUP Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan serta bagaimana dapat mencapainya, maka Haluan Dasar pengembangan kemahasiswaan ITS disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan BAB II Pola Dasar Pengembangan Kemahasiswaan ITS BAB III Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS BAB IV Pola Kerja Ormawa ITS BAB V Penutup

68

: a.

Keputusan

MUBES

01/KPTS/MUBES/VIII/2001

MAKSUD DAN TUJUAN Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan ITS ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi perjuangan keluarga mahasiswa ITS dan pengembangan sumber daya mahasiswa ITS sehingga secara bertahap dapat tercapai cita-cita mahasiswa ITS yang termaktub dalam mukadimah Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. LANDASAN Haluan Dasar pengembangan kemahasiswaan ITS disusun berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi dan ketetapan mengenai Pedoman Umum Pengembangan Kemahasiswaan di ITS.

: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS )

III

ITS

No.

tentang Tata Tertib

MUBES III ITS Bab II pasal 4 tentang Tugas MUBES III ITS b.

Keputusan MUBES III ITS No. 03/KPTS/MUBES/VIII/2001 tentang Agenda Acara MUBES III ITS

Memperhatikan


Memutuskan : Pertama

: Pembentukan Komisi dan Anggota Komisi MUBES III ITS

Kedua

: Pembentukan Komisi dan Anggota Komisi MUBES III ITS berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya MUBES III ITS

21


Ketiga

: Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam



keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di

: Wale Papetaupan II, Prigen

Hari

: Senin

Tanggal

: 27 Agustus 2001

Pukul

: 17.12 WIB


Nugroho Fredivianus NRP. 2298 100 113 Wakil Ketua Merangkap Anggota







Wakil Ketua

Wakil Ketua

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota

Fahmi Arifin

Nugroho Fredivianus

NRP. 4399 100 028

22

NRP. 2298 100 113

67


KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 02/TAP/MUBES/IX/2001 TENTANG HALUAN DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DI ITS


: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan pengembangan kemahasiswaan ITS maka dipandang perlu adanya Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan di ITS

Mengingat

: a. Ketetapan MUBES II ITS No. 02/TAP/MUBES/VII/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan di ITS b. Ketetapan MUBES III ITS No. 01/TAP/MUBES/IX/2001 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS

Memperhatikan

: a. Aspirasi mahasiswa ITS yang disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan di ITS sebelum dan selama berlangsungnya MUBES III ITS b. Hasil permusyawaratan peserta MUBES III ITS pada tanggal 26 Agustus – 1 September 2001

Menetapkan Pertama Kedua

Ketiga

Memutuskan : : : Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan di ITS : Ketetapan ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya dilakukan usaha-usaha penyesuaian : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam ketetapan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya Ditetapkan di Hari Tanggal Pukul

66

: Wisma Sejahtera, Ketintang, Surabaya : Sabtu : 1 September 2001 : 14.25 WIB



: Keputusan MUBES III ITS : 04/KPTS/MUBES/VIII/2001 : Pembentukan Komisi dan Pembagian Angota Komisi MUBES III ITS : 27 Agustus 2001

KOMISI A Membahas pasal 4 ayat 2 Tata Tertib MUBES III ITS Anggota : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

KRISNANTO D. TENO ARIEF PRIHANTO IMAM SAFAWI ZYA LABIBA M. ASWAD HERRY IRAWAN JAWAHIRIL N. A. HADI SYAFRUDIN WIBOWO AGUS ARIFIYANTO RACHMAD ADI S. INDRA SETIAWAN YUSWONO HADI ARIEF KURNIAWAN KAMAL M. DAVIQ RAHMAD TATAS MUHAMMAD KHUMAINI BIMO HARYOSENO WAFIYUDDIN RENI TRI M. ARIEF RACHMAN IMAM TAZI LINDA KUSUMASTUTIE F. FERDIANSYAH BAKTI NUGROHO M. RIDHO H. WINDI RIES DIANSYAH ENDAH PUJI ASTUTI NURHADI RAHMAT HIDAYATULLAH DANAR SURYA W. HERI SURACHMAN IVAN IMADUDDIN A. RACHMAWARDANI IWAN KURNIA

HIMASIKA HIMATIKA HIMASTA HIMKA HIMAPRODI BITS HMM HMDM HIMATEKTRO HMCC HIMATEKK HIMADEKKIM HMTF HMTI HMTC HMMT HMS BEMJ D3 T. SIPIL HIMASTHAPATI HMTL HIMA IDE HIMAGE HIMATEKPAL HIMASISKAL HIMATEKLA HIMATBK HIMASINKA HIMALISPAL HIMATELKOM HIMA LISTRIK INDUSTRI HIMIT BEM ITS SM ITS SM ITS SM ITS SM ITS

1198 100 001 1298 100 050 1399 100 003 1499 100 031 1598 100 031 2198 100 013 2100 030 043 2299 100 128 2299 030 025 2399 100 088 2399 030 008 2499 100 013 2599 100 012 2699 100 041 2799 100 027 3199 100 022 3198 039 301 3298 100 031 3398 100 038 3499 100 035 3599 100 017 4198 100 014 4298 100 058 4399 100 043 6200 030 011 6300 030 060 6400 030 060 7299 030 019 7300 030 020 7400 030 034 3396 100 062 2698 100 077 2298 030 087 2498 100 070 2597 100 027

23


36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

RIKZUL M.I. DONNY Y.H. HELMI F. PRITA DWI W. EKO SETIADI SUKISNO ROHIMATUSH SHOFIYAH ERVAN LATUHARI AMINATUZ ZUHRIAH YUDHISTIRA YONIE YUWITA RIANAWATI SRI WIDYA ASTUTI M. KADAFFI AGUSTIN RACHMAWATI KUSWANTO ERICK SAPUTRA DEDDY ARDIANSYAH DWI K. SAPUTRO JOHAN NOVIANSYAH NAFIRI FURQONY JOKO ARISANTO IHWAN ALFIYANTO HARI SASONGKO M. ARIEF R.

SM ITS SM ITS SM ITS SM ITS SM ITS LMB LMFMIPA LMFTI LMFTSP DEMA PENS BEM ITS BEM ITS BEM ITS UK PSM UK TK UK TEATER TIYANG ALIT UK KARATEDO UK BRIDGE UK OLAH RAGA AIR PANITIA AD-HOC PANITIA AD-HOC PANITIA AD-HOC PANITIA AD-HOC PANITIA AD-HOC

2397 100 126 3497 100 047 7198 030 013 1598 100 005 2496 100 019 4198 100 045 1499 100 010 2498 100 010 3399 100 073 7398 030 030 1499 100 029 1498 100 011 4398 100 009 1598 100 021 1498 100 047 1496 100 017 2498 100 074 1297 100 040 4300 100 034 2696 100 035 2698 100 061 2196 100 074 2397 100 126 3197 100 074



: Ketetapan MUBES III ITS : 01/TAP/MUBES/VIII/2001 : Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS : 1 September 2001

STRUKTUR KELUARGA MAHASISWA ITS MUBES

MKM ITS KONGRES

LSM

LMB

BEM

DOP

LM ITS

HMJ

FHMJ

LMF

KOMISI B Membahas pasal 4 ayat 3 Tata Tertib MUBES III ITS Anggota : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

24

MASNUN LUKMAN H. SAEFUDIN BAYU HARMOKO INDRA HARIYADI INDRA PUTRADI KHUSAINI ARI SUSANTO ERSTANTO ALFAN FERI JOHAN TIGOR PERDANA ARY MASHARUDDIN S, YANUAR SAFARI RULLY PRASETYO ERIZA MULHADI CICIK ROHMAWATI M.A. TRI NANANG Y SUKARYANTO

HIMASIKA HIMATIKA HIMASTA HMM HMDM HIMATEKTRO HMCC HIMATEKK HIMADEKKIM HMTF HMTC HMMT HMS BEMJ D3 T. SIPIL HMTL HIMA IDE HIMAGE

1199 100 013 1298 100 051 1399 030 038 2198 100 053 2100 030 083 2299 100 070 2299 030 049 2399 100 077 2300 030 013 2499 100 087 2699 100 068 2799 100 009 3100 100 086 3199 032 044 3398 100 060 3499 100 078 3599 100 031

MAHASISWA ITS

Keterangan Garis : 1.

: Koordinatif

2.

: Instruktif

3.

: Aspiratif

4.

: Instruktif Koordinatif

5.

: Kontrol

6.

: Rekomendasi / Rujukan

7.

: Pertanggungjawaban

8.

: Batas Ormawa

65


BAB II Pasal 10

Pasal 13 -

Telah jelas

Pasal 11 (1) Telah jelas (2) Telah jelas (3) Yang dimaksud dengan tidak ditanggapi ialah Tidak memberikan penjelasan ( hadir atau tidak ) atau tidak memperbaiki ( mengubah atau mencabut ) sesuatu yang dianggap keliru

-

-

Yang dimaksud dengan staf ialah anggota KM ITS yang diangkat untuk menangani permasalahan teknis operasional. Yang dimaksud dengan staf ahli ialah anggata KM ITS yang karena kemampuannya diangkat untuk memberikan sumbangan pemikiran. Yang dimaksud dengan badan pekerja ialah sekelompok anggota KM ITS yang diangkat untuk mengkaji dan membahas permasalahan tertentu. BAB V

BAB III

Pasal 14

Pasal 12

Telah jelas

(1) Telah jelas (2) Dukungan dibuktikan dengan pengumpulan tanda tangan

BAB VI Pasal 15

BAB IV

64

Telah jelas


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

YENNI MARTALATA HIMATEKPAL KARTIKO KUS HENDRIATNA HIMASISKAL ERLYA CITRA R. HIMA TBK RAHMAWATI FITRI H. HIMASINKA INDRA DWI PERMANA HIMALISPAL JEFFRY SETYOHADI HIMA LISTRIK INDUSTRI F. AYOK A. SM ITS NUR IZZUDDIN SM ITS WIDIGDO DWI SM ITS ARIEF HIDAYAT SM ITS RAHMAN HADI SM ITS DIAN PRADIPTO SM ITS AMAR VIJAY SM ITS HADI WAHYUDI LMFMIPA RUSDIYANTO LMFTI EVI ROHANAWATI BEM ITS EDWIN ANELIA H. BEM ITS ZULQARNAIN S.P. BEM ITS FITRI IRAWATI UK MENWA AGUNG PRIBADI UK KEMPO DANANG SUMARTONO UK CATUR WUWUS ARDIYATNA UK BASKET YULIAN YUDI UK MERPATI PUTIH RUDI HARTONO UK PRAMUKA NUR AINI AISYIAH UK WE & T ELIEN PANITIA AD-HOC IRA RACHMAWATI PANITIA AD-HOC PURWITO PRIAMBODO PANITIA AD-HOC RAKHMANARA M.P. PANITIA AD-HOC SYAMSU RIZAL PANITIA AD-HOC

4199 100 056 4299 100 007 6100 030 055 6300 030 008 6400 030 029 7300 030 006 2397 100 051 2297 100 144 4296 100 029 6399 030 017 1297 100 026 3396 100 029 1198 100 026 1198 100 041 2199 100 089 2298 100 109 3297 100 020 2498 100 067 2498 100 038 2498 100 030 2698 100 038 2499 100 022 2600 100 013 4299 100 036 2600 100 073 2398 109 034 2497 100 042 2195 100 150 4196 100 004 2498 100 082

25


KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 05/KPTS/MUBES/VIII/2001 TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB MUBES III ITS


tingkat pelanggaran berikut sanksinya. (6) Telah jelas (7) Fatwa ialah putusan yang diambil sebagai pertimbangan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan. (8) Telah jelas BAB X Pasal 27


: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa agenda yang belum terselesaikan harus ditindaklanjuti dengan sebuah perubahan tata tertib

Telah jelas

BAB XI Pasal 28

Mengingat


(1) Telah jelas (2) Pernyataan sikap politik ialah pernyataan sikap ikut mendukung atau menolak seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kekuasaan.

Memperhatikan

: Hasil musyawarah peserta MUBES III ITS pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2001

BAGIAN KEEMPAT

Memutuskan : Pertama Kedua

: Perubahan Tata Tertib MUBES III ITS, Bab II, pasal 4 : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya Ditetapkan di Hari Tanggal Pukul

: Wale Papetaupan II, Prigen : Kamis : 30 Agustus 2001 : WIB

Pasal 5 Telah jelas

Pasal 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Telah jelas Telah jelas Telah jelas Telah jelas Telah jelas Telah jelas Presiden BEM ITS mengesahkan hasil pemilu setelah mendapat fatwa dari MKM ITS tentang keabsahan pemilu. (8) Telah jelas (9) Telah jelas Pasal 7 (1) Fasilitator ialah perangkat pemilu yang bertugas sebagai pelaksana teknis terhadap keseluruhan proses pemilu. (2) Telah jelas (3) Telah jelas

BAB I

Pasal 8

Pasal 1

Telah jelas

Telah jelas Pasal 9 Pasal 2 (1) Yang dimaksud serentak dilakukan bersama-sama. (2) Telah jelas Pasal 3 Telah jelas

ialah

(1) Telah jelas (2) Yang dimaksud pengawas pemilu independen ialah perseorangan atau sekelompok orang diluar Panwaslu. (3) Yang dimaksud dengan verifikasi ialah suatu proses evaluasi terhadap kelengkapan administratif Pemantau Pemilu (4) Telah jelas

Pasal 4 Telah jelas

26

63


Telah jelas BAB VI Pasal 13 Telah jelas

(3) Draft RUU dapat diajukan oleh internal LMITS atau BEM ITS (4) Telah jelas (5) Telah jelas (6) Telah jelas (7) Telah jelas (8) Telah jelas

BAB VII Pasal 14 Telah jelas




Pasal 21 (1) Telah jelas (2) Yang dimaksud dengan memorandum ialah nota peringatan (3) Telah jelas

Pasal 15 Pasal 22

Telah jelas


Wakil Ketua

Wakil Ketua

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota

Fahmi Arifin

Nugroho Fredivianus

Telah jelas Pasal 16 BAB IX

Telah jelas

Pasal 23

NRP. 4399 100 028

NRP. 2298 100 113

Telah jelas

Pasal 17 Telah jelas


BAB VIII Pasal 18

Pasal 25

Telah jelas

Telah jelas Pasal 19 Pasal 26

Telah jelas

Pasal 20 (1) Yang dimaksud menjunjung tinggi ialah menaati dan melaksanakan Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS . (2) Telah jelas

62

(1) (2) (3) (4)

Interpretasi ialah penafsiran makna Telah jelas Telah jelas Perumusan substansi hukum positif dilakukan dengan mengikutsertakan elemen di KM ITS. (5) Hukum positif ialah suatu aturan yang bersifat kausalitas / sebab akibat , yang mencangkup jenis dan

27



: Keputusan MUBES III ITS : 05/KPTS/MUBES/VIII/2001 : Perubahan pasal 4 Keputusan MUBES III ITS No. 01/KPTS/MUBES/VIII/2001 : 30 Agustus 2001


BAB XI

Pasal 6

Pasal 29

Telah jelas

Yang dimaksud dengan sistem ialah seluruh perangkat KM ITS.

Pasal 7 Telah jelas

Pasal 30 Telah jelas No

Sebelum

Menjadi

BAB III Pasal 8

BAGIAN KETIGA 1.

Pasal 4 Keputusan MUBES III ITS No. 01/KPTS/MUBES/VIII/2001 :

Pasal 4 :

MUBES III ITS bertugas : 1. Memutuskan Tata Tertib MUBES III ITS. 2. Menetapkan Pedoman Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan di ITS. 3. Menetapkan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di ITS.

MUBES III ITS bertugas : 1. Memutuskan Tata Tertib MUBES III ITS. 2. Menetapkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. 3. Menetapkan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa ITS.

BAB I Pasal 1 Telah jelas

Pasal 2 Telah jelas

Telah jelas

BAB IV Pasal 9 (1) Telah jelas (2) Yang dimaksud dengan instruksi ialah kebijakan yang harus dilaksanakan sebagai penerjemahan GBPK dan hal-hal lain yang sifatnya penting yang dihasilkan dalam forum presidium.

Pasal 3 (1) (2) (3) (4) (5)

Telah jelas Telah jelas Telah jelas Telah jelas Yang dimaksud dengan undanganundangan Ialah pihak-pihak yang pada saat penyelenggaraan MUBES ITS dirasakan perlu kehadirannya. BAB II Pasal 4 Telah jelas

BAB V Pasal 10 (1) Telah jelas (2) Koordinasi yang dilakukan dalam rangka penyelarasan aktifitas kerja HMJ dengan program kerja LMF. (3) Telah jelas (4) Bidang keprofesian yang dimaksud melingkupi basis profesi di ITS dalam rangka penguatan visi teknologi ITS. Pasal 11 Telah jelas

Pasal 5 Telah jelas

28

Pasal 12

61


(2) Telah jelas BAB III Pasal 16 Telah jelas

BAB IV Pasal 17 (1) Telah Jelas (2) Telah jelas (3) Fasilitas Ormawa dan LMB ialah fasilitas yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Ormawa dan LMB terkait. (4) Telah jelas (5) Telah jelas. BAB V Pasal 18 Telah jelas



BAB VI Pasal 21 Khusus untuk LMB hanya terikat oleh Konstitusi Dasar KM ITS.

BAB VII



Mahasiswa ITS ialah mahasiswa D3, Politeknik dan S1 baik reguler maupun extension. Pasal 23 Telah jelas

Pasal 24 Yang dimaksud dengan kehilangan status kemahasiswaan ialah sudah tidak menjadi mahasiswa ITS


b.

BAB VIII Pasal 25 Tidak mengikat ialah tidak mengganggu kemandirian KM ITS.


Memperhatikan


Pasal 26

BAB X

Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) Bahwa agenda yang belum terselesaikan harus ditindaklanjuti dengan sebuah perubahan tata tertib

Mengingat

BAB IX

Telah jelas

: a.


: Perubahan Tata Tertib MUBES III ITS, Bab I, pasal 2 : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya

Pasal 27 (1) Referendum ialah mekanisme jajak pendapat pada seluruh mahasiswa ITS. (2) Telah jelas


: Wale Papetaupan II, Prigen : Kamis : 30 Agustus 2001 : 00.08 WIB

Pasal 28 Yang dimaksud dengan amandemen ialah perubahan terhadap berbagai hal yang dianggap perlu dan relevan terhadap konstitusi dasar dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS.

Pasal 22

60

29




Pasal 9 (1) Yang dimaksud Eksekutif mahasiswa ITS ialah ormawa ITS yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi-fungsi sebagai pelaksana pemerintahan. (2) Yang dimaksud menjunjung tinggi ialah menaati dan melaksanakan Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS .


Arief Putranto

(2) Telah jelas Pasal 13 (1) (2) (3) (4) (5)

Telah jelas Telah jelas Telah jelas Telah jelas Kelengkapan yang diperlukan berbentuk Biro-biro, Pokja dan Divisi (6) Telah jelas (7) Telah jelas

NRP. 1197 100 016 Pasal 10 Wakil Ketua

Wakil Ketua

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota

Fahmi Arifin

Nugroho Fredivianus

NRP. 4399 100 028

NRP. 2298 100 113

(1) Telah jelas (2) Masing-masing HMJ memiliki kewenangan penuh (otonomi) untuk mengatur mekanisme internal organisasi. Otonomi tersebut meliputi penamaan organisasi, syarat kanggotaaan, mekanisme kepengurusan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 11 (1) Telah jelas (2) Telah jelas (3) Menguatkan daya dukung terhadap BEM ITS dalam hal koordinasi antar HMJ dan pengembangan Sumber Daya Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Haluan Dasar Kemahasiswaan KM ITS. (4) Telah jelas (5) Mekanisme pelaporan kerja dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi berjalannya kinerja LMF. Pasal 12 (1) Sebagai daerah otonomi, maka DOP memiliki struktur pemerintahan seperti halnya di tingkat Institut dengan status dan pola hubungan yang sejajar dengan HMJ.

30

Pasal 14 (1) Yang dimaksud representatif ialah dapat mewakili aspirasi – aspirasi mahasiswa yang merupakan konstituennya (2) Telah jelas (3) Yang dimaksud dengan sistem distrik kuota ialah pemilihan umum yang melibatkan konstituen di tingkat Jurusan dengan ketentuan kuota sebagai berikut : a. Jika jumlah konstituen di tingkat jurusan kurang dari tujuh ratus orang, maka berhak di wakili oleh satu orang dalam LMITS b. Jika jumlah konstituen di tingkat jurusan lebih dari tujuh ratus orang, maka berhak di wakili oleh maksimal dua orang dalam LMITS (4)Telah jelas

Pasal 15 (1) - Yang dimaksud dengan normatif ialah menjaga dan menafsirkan setiap kaidah hukum yang melingkupi berbagai kebijakan yang mengatur suatu sistem - Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah melakukan tafsir lanjut terhadap suatu pelanggaran dalam sebuah sanksi

59


BAGIAN KELIMA


Lampiran Nomor Tentang

PENJELASAN

Tanggal

BAGIAN PERTAMA


Mukadimah Pedoman Dasar Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan di ITS merupakan serangkaian pernyataan kehendak ( State of Purposes ) mahasiswa ITS. Mahasiswa sebagaimana disebutkan mengandung pengertian dan penegasan terhadap keberadaan dirinya dalam dunia kemahasiswaan di Indonesia. Dengan memandang peran dan hakikat yang terkandung dalam sebuah kebesaran arti seorang mahasiswa dan lingkungan akademisnya, maka diyakini mahasiswa sebagai generasi muda terdidik dan kader penerus bangsa. Sehingga sebuah pernyataan atas dasar kesadaran untuk membentuk suatu sistem yang mampu menaungi segala potensi dalam lingkup kemahasiswaan ITS berupa Keluarga Mahasiswa untuk mencapai visi dan misi bersama, menjadi sesuatu hal yang dimaktubkan alenia terakhir mukadimah.

BAGIAN KEDUA BAB I

No

1.

Sebelum

Menjadi


Pasal 2 :

MUBES III ITS dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu tanggal 26 s/d 29 Agustus 2001

MUBES III ITS dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 26 s/d 30 Agustus 2001

golongan politik maupun golongangolongan ekonomi di luar ITS.

Pasal 1 Yang dimaksud dengan sistem sebagaimana tercantum dalam pasal ini ialah merujuk pada pengertian organ/ struktur pemerintahan dan non pemerintahan Pasal 2

Pasal 5 Organisasi Kemahasiswaan dalam sistem KM ITS merujuk pada pengertian organ/struktur pemerintahan, sedangkan LMB dan LSM ialah struktur non pemerintahan.

Telah jelas Pasal 6 Pasal 3

Telah jelas

Telah jelas Pasal 7 Pasal 4 Yang dimaksud mandiri ialah Organisasi Kemahasiswaan di ITS dalam mengambil keputusan-keputusannya tidak terpengaruh dan tidak tergantung pada organisasi-organisasi lain, golongan-

58

Telah jelas

BAB II Pasal 8 Telah jelas

31




3.

Apabila dalam jangka waku dua minggu setelah memorandum II jatuh, tidak ditanggapi atau tidak memenuhi harapan, maka LM ITS dapat memutuskan untuk menyelenggarakan KLB ITS.

BAB V FORMALITAS PROSES LEGISLATIF

Pasal 14 1.


: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa perpindahan lokasi persidangan harus ditindaklanjuti dengan sebuah perubahan tata tertib

Mengingat


Memperhatikan


BAB III MEKANISME PERGANTIAN ANGGOTA LEGISLATIF MAHASISWA ITS

2.

Pasal 12 1.

2.

LM ITS mencabut keanggotaan yang BAB VI bersangkutan dan menggantinya dengan calon dari distrik yang sama MEKANISME PEMBERIAN SANKSI berdasarkan rekomendasi yang TERHADAP LSM diterima dari HMJ atau DOP. Pasal 15 Pimpinan HMJ atau pimpinan eksekutif DOP mengirimkan surat 1. Jika terdapat pengaduan tentang rekomendasi pergantian anggota dugaan dilakukannya pelanggaran LMITS dari distriknya apabila oleh LSM terhadap ketentuan didukung oleh minimal 10 % dari normatif dan atau perundangjumlah anggota distrik. undangan KM ITS, maka MKM ITS

Memutuskan : BAB IV Pertama Kedua


KELENGKAPAN KERJA LEGISLATIF MAHASISWA ITS Pasal 13

Ditetapkan di Surabaya Hari Tanggal Pukul

32

:

Wisma

Sejahtera,

: Kamis : 30 Agustus 2001 : 19.07 WIB

Ketintang,

Draft RUU yang telah disahkan menjadi RUU oleh LM ITS diajukan kepada BEM ITS RUU disahkan menjadi UU setelah mendapat persetujuan dari Presiden BEM ITS.

Dalam menjalankan tugasnya LM ITS dibantu kelengkapan kerja yang dapat berupa staf, staf ahli, badan pekerja dan lain-lain yang keberadaannya merupakan kewenangan LM ITS.

2.

segera melakukan uji materi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Jika dalam proses uji materi oleh MKM ITS LSM tersebut terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan normatif dan atau perundang-undangan KM ITS, maka MKM ITS berwenang memberikan fatwa kepada BEM ITS untuk memberikan sanksi berdasarkan rumusan hukum positif yang berlaku.

57


8.

KPU melaporkan hasil Pemilu kepada BEM ITS, MKM ITS dan seluruh mahasiswa ITS tentang hasil kerja yang dilakukan. 9. KPU berwenang memberikan sanksi kepada peserta Pemilu atas setiap pelanggaran yang terjadi. 10. KPU berwenang mengangkat anggota Panitia Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum.

5.

2.

3.

Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPU, berfungsi sebagai fasilitator pada proses pemilu dan bertanggungjawab kepada KPU. Anggota PPU ialah mahasiswa ITS yang merupakan perwakilan tiap – tiap HMJ dan DOP dengan jumlah yang sama Anggota PPU ditetapkan oleh KPU dengan difasilitasii oleh BEM ITS.


Pemantau Pemilu 1.

2.

1.


Pasal 9

Pasal 7 Panitia Pemilihan Umum

Panwaslu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU.


3.

4.

Pemantau Pemilu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya proses Pemilu. Pemantau Pemilu ialah pengawas pemilu independen. Pemantau pemilu bersifat non struktural dan keberadaannya disahkan oleh BEM ITS setelah terlebih dahulu melalui mekanisme pemberitahuan dan verifikasi. Pemantau pemilu berhak mengeluarkan rekomendasi yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan kepada KPU sebagai pertimbangan pengambilan keputusan .






BAB II Pasal 8

MEMORANDUM

Panitia Pengawas Pemilu Umum 1.

2.

3.

4.

56

Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu Anggota Panwaslu terdiri dari dua orang perwakilan tiap –tiap HMJ dan DOP. Panwaslu berhak memberikan peringatan kepada PPU dan pelaku pelanggaran secara langsung apabila terjadi pelanggararan terhadap ketentuan Pemilu. Panwaslu berhak mengeluarkan rekomendasi yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan kepada KPU sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 10 Memorandum merupakan hak legislatif untuk meminta keterangan kepada pihak eksekutif. Pasal 11 Mekanisme jatuhnya memorandum 1.

2.

Memorandum I dijatuhkan apabila presiden diduga menyimpang Konstitusi Dasar KM ITS, Ketetapan Kongres ITS, Undang-Undang dan GBPK. Apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ditanggapi atau respon yang diberikan tidak memenuhi harapan, maka LM ITS dapat menjatuhkan Memorandum II.

33





2.

3.

4. No

Sebelum

Menjadi 5. 6.

1.


Pasal 3 :

MUBES III ITS bertempat di Walepapetaupan II, Prigen

MUBES III ITS bertempat di Walepapetaupan II, Prigen kemudian dilanjutkan di Wisma Sejahtera, Ketintang – Surabaya

7.

8.

menggunakan haknya secara langsung tidak diwakilkan. Umum, artinya proses pemilihan dapat diikuti secara umum oleh mahasiswa ITS. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihan sesuai haknya tanpa mendapat tekanan. Rahasia, artinya dalam menggunakan haknya setiap pemilih dijamin kerahasiaannya. Jujur, artinya dilakukan sesuai dengan kebenaran dan hati nurani. Adil, artinya berpihak pada kebenaran dan aturan main yang berlaku. Transparan, artinya proses dan hasilnya dapat diketahui oleh semua pihak. Rasional, artinya memberikan pendidikan politik untuk menciptakan rasionalitas pemilihnya.

Pasal 4 Hak Dipilih 1.

2.

Anggota KM ITS yang memenuhi kriteria, memiliki hak untuk dipilih menjadi calon anggota LM ITS dan calon Presiden BEM ITS. Kriteria calon anggota LM ITS dan calon presiden BEM ITS diatur dalam ketetapan Kongres ITS. Pasal 5 Pelaksanaan Pemilihan Umum

1.

2.

Pasal 2

Proses Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Presiden BEM ITS Perangkat Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Pemantau Pemilihan Umum.

Sifat 1.

2.

Pemilihan anggota LM ITS dan Presiden BEM ITS bersifat serentak di lingkup ITS. Pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan pada lingkup ormawa yang lain diserahkan pada institusi yang bersangkutan.

Pasal 6 Komisi Pemilihan Umum 1. 2.

3. Pasal 3 Hak Memilih

1.

2.

34

4. Anggota KM ITS memiliki hak untuk memilih dalam proses Pemilihan 5. Umum. Pemilih berhak menggunakan haknya 6. dalam proses Pemilihan Umum terhadap calon anggota LM ITS dan calon presiden BEM ITS. 7.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU bertugas sebagai panitia pengarah pada proses pemilu. KPU bertugas membuat aturanaturan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KPU bertugas menetapkan hasil akhir proses Pemilu. Anggota KPU ialah mahasiswa ITS berjumlah maksimal 11 orang. Proses pemilihan anggota KPU melalui mekanisme uji kelayakan oleh LM ITS dan disahkan oleh Presiden BEM ITS. KPU dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh anggota KPU lainnya.

55




Pasal 26 BAB X

Tugas 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berkaitan dengan penafsirannya jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga. Melakukan hak uji materi terhadap Undang-undang, hasil pemilu dan aturan pelaksana di bawahnya. Mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KM ITS. Melakukan perumusan substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada dalam KM ITS Melakukan perumusan hukum positif sebagai acuan dalam memberikan konsekuensi bagi pelanggar perundang-undangan KM ITS. Menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada mahasiswa ITS dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Memberikan fatwa atas laporan KPU Mengesahkan LSM sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

LEMBAGA MINAT DAN BAKAT Pasal 27 1. 2.

3.

4.

5.

LMB terdiri atas presidium ketuaketua UKM. LMB menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif terhadap UKM-UKM Dalam menjalankan roda organisasi, LMB dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui mekanisme internal LMB Presiden LMB bertanggungjawab kepada presidium UKM melalui mekanisme internal LMB LMB dan BEM ITS saling berkoordinasi untuk menunjang keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan.


: a.

b.

Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) Bahwa agenda yang belum terselesaikan harus ditindaklanjuti dengan sebuah perubahan tata tertib

Mengingat


Memperhatikan

: Hasil musyawarah peserta MUBES III ITS pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2001

BAB XI LEMBAGA SWADAYA MAHASISWA Pasal 28 1.

2.

Pendirian LSM dilakukan atas inisiatif internal komunitas mahasiswa ITS LSM tidak boleh mengeluarkan pernyataan sikap politik keluar.




: Wisma Sejahtera, Ketintang, Surabaya : Jumat : 31 Agustus 2001 : 07.30 WIB

BAGIAN KEEMPAT PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ORMAWA DI ITS

BAB I PEMILIHAN UMUM Pasal 1 Asas

54

Prinsip dasar yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam pelakaksanaan pemilihan umum ialah : 1.

Langsung, artinya setiap pemilih yang memenuhi kriteria

35




4.

5. Ketua Merangkap Anggota


6. 7.



8.

Mengajukan RUU kepada BEM ITS untuk disahkan menjadi UndangUndang Penjaringan dan penilaian kandidat anggota MKM ITS Menyelenggarakan Musyawarah Mahasiswa ITS Melakukan penjaringan dan penilaian kandidat anggota Komisi Pemilihan Umum. Memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja masing-masing anggotanya secara periodik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada mahasiswa ITS Pasal 21

4.

lingkup Ormawa yang terkait dan LMB. MUSMA ITS berhak mengusulkan kepada Kongres ITS dan Forum tertinggi LMB untuk diselenggarakannya MUBES ITS. BAB IX MAHKAMAH KONSTITUSI MAHASISWA ITS Pasal 23 Struktur

MKM ITS terdiri dari ketua dan anggotaanggota.

Hak dan Wewenang 1.

2. 3.

Meminta penjelasan kepada presiden BEM ITS atas kebijakankebijakan yang diambil oleh BEM ITS. Menyampaikan memorandum kepada Presiden BEM ITS Memberikan usulan-usulan kepada BEM ITS dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa ITS. Pasal 22 Musyawarah Mahasiswa ITS

1.

2.

3.

36

Musyawarah Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut MUSMA ITS diselenggarakan oleh LM ITS sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. MUSMA ITS dihadiri oleh semua elemen Ormawa baik dalam fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan semua elemen LSM dan LMB. MUSMA ITS berfungsi sebagai wadah penjaringan dan komunikasi aspirasi bagi semua potensi KM ITS untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam

Pasal 24 Keanggotaan 1. Kriteria anggota MKM ITS ialah : a. b. c. d.

Bertakwa kepada Tuhan YME Anggota KM ITS Berkelakuan baik Memiliki pemahaman terhadap konstitusi dasar KM ITS e. Anggota MKM ITS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga di lingkup KM ITS. f. Bersedia mengikuti uji kelayakan yang dilaksanakan oleh LM ITS. 2. Jumlah maksimal anggota MKM ITS ialah 11 orang

Pasal 25 Masa Jabatan Anggota MKM ITS memegang jabatannya dalam satu periode selama satu tahun.

53


1.

2.

Memberikan evaluasi terhadap laporan kerja LMF sebagai bentuk koordinasi Mengesahkan anggota MKM ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh LM ITS

pimpinan HMJ eksekutif DOP.

dan


KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 09/KPTS/MUBES/VIII/2001 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN SIDANG PLENO MUBES III ITS

pimpinan

BAB VIII LEGISLATIF MAHASISWA ITS Pasal 18

Pasal 16 Hak dan Wewenang BEM ITS 1. 2. 3.

Menyampaikan keberatan atas RUU yang disampaikan oleh LM ITS. Mewakili KM ITS keluar atas persetujuan LM ITS Mengambil keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan GBPK yang telah ditetapkan dalam Kongres ITS Pasal 17

Keanggotaan dan Masa Jabatan 1.

2.

3.

4.

Presidium BEM ITS 1.

2.

3.

4.

5.

52

Presidium BEM ITS melaksanakan Rapat Kerja Tahunan sekali dalam setahun pada awal masa kepengurusan BEM ITS. Selain Rapat Kerja Tahunan, Presidium BEM ITS melakukan koordinasi setiap tiga bulan sekali melalui Rapat Kerja Tri Wulan dalam rangka evaluasi kerja yang telah dilaksanakan dan melakukan penyesuaian program kerja yang akan dijalankan Apabila ada hal-hal yang mendesak, Presiden BEM ITS dapat mengadakan forum Presidium BEM ITS sewaktu-waktu. Anggota Presidium BEM ITS terikat kepada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada rapat kerja tahunan dan rapat kerja Tri Wulan. Forum Presidium BEM ITS dapat melakukan proses pengambilan kebijakan yang akan dijalankan oleh

5.

Anggota LM ITS dipilih secara langsung melalui Pemilu dengan sistem distrik kuota Anggota LM ITS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus ormawa yang lain. Syarat tentang kriteria calon anggota LM ITS ditetapkan dalam aturan selanjutnya. LM ITS memegang jabatannya dalam satu periode yang berlangsung selama satu tahun. Keanggotaan LM ITS berakhir apabila : a) mengundurkan diri b) periode jabatannya berakhir. c) Mengalami mekanisme pergantian anggota


: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa pengunduran diri saudara Arief Putranto harus ditindaklanjuti dengan sebuah penambahan pimpinan sidang pleno

Mengingat


Memperhatikan

: Hasil musyawarah peserta MUBES III ITS pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2001 Memutuskan :

Pertama Pasal 19 LM ITS terdiri dari ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan anggota.

Pasal 20 Tugas 1.

2. 3.

Kedua

: Menunjuk saudara Syamsu Rizal sebagai pimpinan sidang pleno MUBES III ITS : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya Ditetapkan di Hari Tanggal Pukul

: Wisma Sejahtera, Ketintang, Surabaya : Jumat : 31 Agustus 2001 : 07.34 WIB

Menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS Melakukan kontrol tehadap kinerja BEM ITS Mengesahkan draft RUU menjadi RUU

37



BAB IV

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

DAERAH OTONOMI POLITEKNIK

Pasal 9

Pasal 13




1.

2. Nugroho Fredivianus NRP. 2298 100 113


Pimpinan HMJ bertanggungjawab langsung kepada anggotanya melalui mekanisme internal masingmasing HMJ tersebut. HMJ wajib melaksanakan instruksi dari BEM ITS .

1.

2. BAB V

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat Fakultas dalam DOP bertanggung jawab pada anggotanya melalui mekanisme internal. Eksekutif DOP wajib melaksanakan instruksi dari BEM ITS.

LEMBAGA MAHASISWA FAKULTAS BAB VII

Pasal 10

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA ITS

Tugas dan Wewenang 1. 2. 3. 4.

Melaksanakan GBPK yang ditetapkan FHMJ Melakukan koordinasi lintas HMJ dalam lingkup fakultasnya Melakukan koordinasi dalam menguatkan basis profesi bersama Melakukan pemberdayaan di bidang keprofesian dan menguatkan daya dukung terhadap BEM ITS

Pasal 14 Presiden BEM-ITS 1.

2.

Pasal 11 Susunan Kepengurusan Kepengurusan LMF terdiri atas pimpinan LMF dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.

3.

4. Pasal 12 Pencabutan Mandat Pengurus 1. 2.

38

Pencabutan mandat Pengurus LMF dilakukan pada FHMJ Pencabutan mandat Pengurus LMF sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah HMJ dan 2/3 dari jumlah tersebut menyatakan setuju.

5.

Presiden BEM ITS dipilih langsung oleh mahasiswa ITS dengan masa jabatan selama satu tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Jika presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya maka KLB ITS menunjuk pejabat sementara untuk melanjutkan masa jabatan yang tersisa. Presiden BEM ITS mengkoordinasikan aktifitas kemahasiswaan di lingkup KM ITS. Presiden BEM ITS bertanggung jawab kepada mahasiswa ITS melalui Kongres ITS Syarat-syarat tentang Calon Presiden BEM ITS ditetapkan dalam perundang-undangan. Pasal 15 Tugas BEM ITS

51


4.

5.

BEM ITS, satu orang perwakilan setiap HMJ, satu orang perwakilan LMB dan satu orang perwakilan Eksekutif DOP. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari kepala-kepala departemen BEM ITS, satu orang perwakilan setiap HMJ, dua orang perwakilan setiap LMF, satu orang perwakilan setiap UKM, satu orang perwakilan setiap lembaga mahasiswa jurusan dibawah DOP dan panitia penyusun materi. Selain peserta penuh dan peninjau terdapat undangan-undangan.

1.

2.

3.

Pasal 7

1.

KONGRES MAHASISWA ITS

2.

1. 2.

3. 4. 5.

Pasal 4

2.

Penyelenggaraan

3.

Kongres ITS diselenggarakan oleh LM ITS Kongres ITS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Kongres Luar Biasa mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut KLB ITS dapat diselenggarakan apabila presiden BEM ITS tidak mampu melaksanakan tugasnya. KLB ITS diselenggarakan oleh LM ITS Syarat-syarat pelaksanaan KLB ITS ditetapkan dalam aturan selanjutnya.


: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa agenda yang belum terselesaikan harus ditindaklanjuti dengan sebuah perubahan tata tertib

Mengingat


Memperhatikan

: Hasil musyawarah peserta MUBES III ITS pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2001 Memutuskan :

BAB III

Pasal 5

FORUM HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Menetapkan Tata Tertib Kongres ITS Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disebut GBPK bagi BEM ITS. Mengukuhkan Presiden BEM ITS untuk kepengurusan selanjutnya. Melakukan penilaian terhadap kinerja Presiden BEM ITS. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 10/KPTS/MUBES/IX/2001 TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB MUBES III ITS

Kongres Luar Biasa Mahasiswa ITS

BAB II

1.

Peserta Kongres ITS terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari seluruh anggota LM ITS Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan HMJ, Eksekutif DOP dan LMF.


Pertama Kedua


Tugas dan wewenang 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Menetapkan Tata tertib FHMJ Membentuk LMF Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disebut GBPK bagi LMF Memilih dan mengukuhkan ketua LMF Menilai kinerja LMF Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.



Pasal 6 Kepesertaan

50

39




BAB X ATURAN TAMBAHAN

Ketua Merangkap Anggota 1.




2.



Pasal 27 Pembubaran KM ITS Hal pembubaran KM ITS ditetapkan melalui MUBES ITS setelah didahului referendum yang diselenggarakan oleh LM ITS. Hasil referendum untuk pembubaran KM ITS dapat dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah mahasiswa ITS menggunakan hak pilihnya dan 2/3 dari jumlah tersebut menyatakan setuju.

Pasal 28 Amandemen Konstutusi Dasar KM ITS danHaluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaaan KM ITS

Amandemen terhadap Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS dilakukan pada MUBES ITS BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 29 Seluruh Organisasi Kemahasiswaan dan peraturan-peraturan yang ada masih berlaku hingga diadakan sistem dan peraturan yang baru menurut hasil MUBES III ITS. Pasal 30 Dalam waktu tiga bulan sesudah MUBES III ITS berakhir, SMITS periode 2000/2001 mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam MUBES III ITS.

BAGIAN KETIGA PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA (KM) ITS

BAB I

2.

MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA ITS Pasal 1

3.

Menetapkan amandemen Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS. Menetapkan pembubaran KM ITS

Penyelenggaraan 1. 2.

MUBES ITS diselenggarakan oleh BEM ITS MUBES ITS diselenggarakan berdasarkan rujukan dari Kongres ITS dan Forum tertinggi LMB.

Pasal 3 Kepesertaan 1.

2. Pasal 2 Tugas dan Wewenang 1.

40

Menetapkankan tata tertib MUBES ITS

3.

Peserta MUBES ITS ialah wakilwakil mahasiswa dalam lingkup Ormawa dan LMB. Peserta MUBES ITS terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari anggota-anggota LM ITS, presiden

49


Musyawarah Besar Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut MUBES ITS merupakan forum musyawarah tertinggi wakil-wakil mahasiswa dalam lingkup Ormawa dan LMB.

Pasal 23

1.

Pasal 19 Kongres Mahasiswa ITS

2.

Kongres Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut Kongres ITS merupakan forum musyawarah wakilwakil mahasiswa yang duduk dalam LMITS, perwakilan HMJ, Eksekutif DOP, dan LMF

3.

Pasal 20

4.

Forum Himpunan Mahasiswa Jurusan Forum HMJ yang selanjutnya disebut FHMJ merupakan forum musyawarah pimpinan–pimpinan HMJ dalam lingkup Fakultas.

BAB VI TATA URUTAN PERUNDANGUNDANGAN Pasal 21 Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di KM ITS ialah : 1. Konstitusi Dasar KM ITS 2. Ketetapan Kongres ITS 3. Undang-Undang 4. Keputusan Presiden BEM ITS

BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 22

Hak dan Kewajiban Anggota Anggota KM ITS berhak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang diatur dalam perundang-undangan. Anggota KM ITS berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi dasar KM ITS dan peraturan pelaksana di bawahnya. Anggota KM ITS berhak dan wajib memahami, menghayati, serta melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan sebagai perundang-undangan KM ITS Anggota KM ITS wajib menjaga nama baik KM ITS. Pasal 24



No

1.

: Keputusan MUBES III ITS : 10/KPTS/MUBES/IX/2001 : Perubahan pasal 2 Keputusan MUBES III ITS No. 08/KPTS/MUBES/VIII/2001 : 1 September 2001

Sebelum

Pasal 2 Keputusan MUBES III ITS No. 08/KPTS/MUBES/VIII/2001 : MUBES III ITS dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 26 s/d 31 Agustus 2001

Menjadi

Pasal 2 :

MUBES III ITS dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu tanggal 26 Agustus s/d 1 September 2001

Hilangnya Status Keanggotaan Anggota KM ITS gugur status keanggotaannya apabila yang bersangkutan kehilangan status kemahasiswaannya.

BAB VIII PERBENDAHARAAN Pasal 25 Keuangan Keuangan KM ITS dapat diperoleh dari usaha-usaha yang dianggap sah, halal, dan tidak mengikat. BAB IX LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 26 Hal Lambang dan atribut akan diatur dalam undang-undang.

Anggota Anggota KM ITS ialah mahasiswa ITS.

48

41


KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR III MAHASISWA ITS ( MUBES III ITS ) No. 01/TAP/MUBES/IX/2001 TENTANG KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA ITS


: a. Bahwa perkembangan dinamika kemahasiswaan di ITS harus mendapatkan penanganan, maka dipandang perlu diselenggarakan Musyawarah Besar III Mahasiswa ITS ( MUBES III ITS ) b. Bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan organisasi kemahasiswaan di ITS maka dipandang perlu adanya Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS


8.

1.

2. 3.

4. Mengingat


Memperhatikan

: a. Aspirasi mahasiswa ITS yang disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan di ITS sebelum dan selama berlangsungnya MUBES III ITS b. Hasil permusyawaratan peserta MUBES III ITS pada tanggal 26 Agustus – 1 September 2001

1.

Memutuskan : Menetapkan Pertama Kedua

Ketiga

: : Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS : Ketetapan ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya dilakukan usaha-usaha penyesuaian : Apabila di kemudian waktu ditemukan kekeliruan dalam ketetapan ini dapat dilakukan perbaikan seperlunya


42


2.

presiden BEM ITS dengan pimpinan HMJ, dan pimpinan Eksekutif DOP BEM ITS dan LMB saling berkoordinasi dalam menunjang keselarasan pelaksanaan program kerja. Pasal 14 Legislatif Mahasiswa ITS Legislatif Mahasiwa ITS yang selanjutnya disebut LM ITS merupakan ormawa di tingkat Institut yang bersifat representatif terhadap mahasiswa ITS. LM ITS wajib menjunjung tinggi konstitusi dasar KM ITS. LM ITS terdiri dari wakil – wakil mahasiswa yang dipilih secara langsung dengan sistem distrik kuota LM ITS bertanggungjawab kepada massa pemilihnya.

Pasal 15 Yudikatif Mahasiswa ITS Yudikatif Mahasiswa ITS yang kemudian dinamakan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa ITS dan selanjutnya disebut MKM ITS menjalankan fungsi yudikatif mahasiswa ITS yang bersifat normatif dan memegang kekuasaan kehakiman. MKM ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS

2.

3.

4.

BAB IV LEMBAGA SWADAYA MAHASISWA Pasal 17

1.

2.

3.

4.

5. BAB III LEMBAGA MINAT DAN BAKAT

1.

Pasal 16 Lembaga Minat dan Bakat yang selanjutnya disebut sebagai LMB ialah lembaga mahasiswa yang menaungi aktifitas kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di ITS.

LMB wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dalam setiap aktifitasnya. LMB menaungi Unit-unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM dalam bidang–bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran secara spesifik. LMB mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.

Lembaga Swadaya Mahasiswa Lembaga Swadaya Mahasiswa yang selanjutnya disebut LSM ialah komunitas mahasiswa di luar ormawa dan LMB yang tumbuh dan berkembang di ITS. LSM wajib menjunjung tinggi konstitusi dasar KM ITS dalam setiap aktifitasnya LSM berhak menggunakan fasilitas dalam lingkup kewenangan ormawa dan LMB dalam aktifitas kerjanya dengan koordinasi dan persetujuan pihak terkait. LSM mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Syarat-syarat tentang pendirian LSM diatur dalam Undang-undang dan keberadaannya disahkan oleh MKM ITS.

BAB V KEKUASAAN Pasal 18 Musyawarah Besar Mahasiswa ITS

47


1.

2.

Pasal 9 Eksekutif Mahasiswa ITS Eksekutif Mahasiswa ITS terdiri atas Himpunan Mahasiswa Jurusan, Lembaga Mahasiswa Fakultas, Daerah Otonomi Politeknik, dan Badan Eksekutif Mahasiswa ITS Eksekutif Mahasiswa ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

46

Pasal 10 Himpunan Mahasiswa Jurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ ialah ormawa yang menaungi aktifitas kemahasiswaan dalam bidang keprofesian di tingkat jurusan. HMJ mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri. Pasal 11 Lembaga Mahasiswa Fakultas Lembaga Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LMF, ialah ormawa yang menaungi aktifitas kemahasiswaan di tingkat fakultas. LMF dibentuk oleh Forum HMJ berdasarkan kebutuhan bersama HMJ di lingkungan fakultasnya dan pendiriannya dikoordinasikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa ITS. LMF berfungsi melakukan pemberdayaan di bidang keprofesian dan menguatkan daya dukung terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa ITS. LMF wajib memberikan laporan pertanggung jawaban dalam tiap satu periode kepengurusan kepada Forum HMJ. LMF melakukan mekanisme pelaporan kerja dalam tiap satu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


periode kepengurusan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa ITS.


Pasal 12 Daerah Otonomi Politeknik Daerah Otonomi Politeknik yang selanjutnya disebut DOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KM ITS dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri. DOP terdiri dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif , dan yudikatif di tingkat fakultas terhadap lembaga – lembaga mahasiswa jurusan di politeknik.


Pasal 13 Badan Eksekutif Mahasiswa ITS Badan Eksekutif Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut BEM ITS ialah ormawa yang menaungi aktifitas kemahasiswaan di tingkat institut. BEM ITS terdiri dari presiden sebagai pimpinan eksekutif, departemen dan presidium. Presiden BEM ITS bertanggung jawab kepada mahasiswa ITS melalui Kongres Mahasiswa ITS. Presiden BEM ITS mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Departemen BEM ITS. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden BEM ITS dapat dibantu kelengkapan-kelengkapan lain yang dianggap perlu. Presidium BEM ITS terdiri atas Presiden BEM ITS sebagai koordinator presidium dengan pimpinan HMJ dan pimpinan Eksekutif DOP sebagai anggota presidium. Forum Presidium BEM ITS merupakan forum koordinasi antara

Nugroho Fredivianus NRP. 2298 100 113 Wakil Ketua Merangkap Anggota




43



: Ketetapan MUBES III ITS : 01/TAP/MUBES/IX/2001 : Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) : 1 September 2001


BAGIAN KEDUA PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA (KM) ITS

BAB I KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER (ITS)

BAGIAN PERTAMA MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan karunia dan bukanlah sebuah ruang hampa sehingga harus diisi dengan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia secara paripurna.

KETENTUAN UMUM 2. Pasal 1 Keluarga Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut KM ITS ialah sistem yang menaungi seluruh aktifitas kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan ITS.

Mahasiswa ITS sebagai bagian integral dari mahasiswa Indonesia selaku pemilik sah kedaulatan Republik Indonesia, berperan aktif dalam menentukan perjalanan sejarah kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.

Pasal 2 KM ITS didirikan di Surabaya pada tanggal 1 September 2001 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Sebagai generasi muda terdidik dan kader penerus bangsa, selalu berusaha menempa diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat memberikan dharma bakti terbaik pada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Tri Darma perguruan Tinggi dan wawasan almamater.

Pasal 3 KM ITS berkedudukan di kampus Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan kesadaran akan peran dan hakekat mahasiswa maka dibentuklah keluarga mahasiswa sebagai sistem yang menaungi organisasi kemahasiswaan yang mandiri, profesional, demokratis dan proaktif sebagai institusi unggulan yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kejuangan Sepuluh Nopember serta nilai kerakyatan untuk mewujudkan kesempurnaan pendidikan dalam rangka membentuk pribadi mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas pribadi, moralitas, sikap kecendekiawanan, sikap kemandirian, sikap kepemimpinan, sikap keteladanan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing tinggi, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan,

Pasal 4 KM ITS bersifat mandiri dan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa ITS.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Pasal 5 KM ITS terdiri dari Organisasi Kemahasiswaan, Lembaga mInat dan Bakat, dan Lembaga Swadaya Mahasiswa. Pasal 6 Kedaulatan tertinggi KM ITS berada di tangan mahasiswa ITS dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Organisasi Kemahasiswaan dan Lembaga Minat dan Bakat. Pasal 7 KM ITS bertujuan :

44

1.

9.

Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap mahasiswa. Membina kebersamaan dan kekeluargaan diantara seluruh mahasiswa dengan dilandasi sikap keterbukaan dan kemitraan. Membentuk mahasiswa yang memiliki sikap kecendekiawanan dan integritas pribadi yang dilandasi kebenaran dan keadilan. Membangun sikap kepemimpinan, keorganisasian, dan kemampuan manajerial bagi seluruh mahasiswa. Melaksanakan kebebasan dan mimbar akademik dalam rangka penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menumbuhkembangkan rasa peka dan peduli terhadap masalahmasalah sosial kemasyarakatan. Meningkatkan potensi penalaran, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, dan budaya. Memelopori pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kesejahteraan masa depan umat manusia.

BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 8 Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa terdiri atas Eksekutif Mahasiswa ITS, Legislatif Mahasiswa ITS dan Yudikatif Mahasiswa ITS.

45

SELAYANG PANDANG MUBES ITS

Recommend Documents