Implikasi Kesepakatan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia Tri Handayani, Lastuti Abubakar Universitas Padjadjaran
[email protected] Abstract ASEAN Banking Integration Framework Agreements (ABIF) will be implemented in 2020 and will change the legal based of the Indonesian Banking Law No: 7 of 1992 as amended by Law No: 10 of 1998 Regarding Banking, no longer can be used as a legal protection to regulate changes in banking activities Indonesia, especially to take advantage of the opportunity to compete with the banks of the ASEAN countries which will operate in Indonesia. Therefore, the necessary reform banking laws can be a solid legal foundation for the Indonesian banking activities to prepare for anticipating developments in global banking. The government has issued Law No: 9 2016 Regarding Prevention and Crisis Management, Financial System, Which reflects the importance of macro prudential policy to avoid, and reduce systemic risk and increase the resilience of the financial system, which is largely the contribution of banking. In addition, the government has initiated the draft Banking Act in order to meet regulatory standards demanded and required by global banking development.. Keywords: global banking development, banking law reform. Abstrak Kesepakatan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 akan mengubah tatanan hukum Perbankan Indonesia. UU No: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dianggap tidak dapat lagi digunakan sebagai payung hukum untuk mengatur perubahan aktivitas perbankan Indonesia, khususnya untuk memanfaatkan peluang bersaing dengan Bank-bank dari negara ASEAN yang akan beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perbankan yang dapat menjadi landasan hukum yang kokoh bagi aktivitas perbankan Indonesia untuk mempersiapkan diri guna mengantisipasi perkembangan perbankan global. Pemerintah telah menerbitkan UU No : 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), yang merefleksikan pentingnya kebijakan makroprudensial untuk mecegah dan mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan, yang sebagian besar merupakan kontribusi perbankan.Selain itu, pemerintah telah menggagas Rancangan UU Perbankan guna memenuhi standar regulasi yang dituntut dan diperlukan oleh perkembangan perbankan global. Kata kunci: perkembangan perbankan global, pembaruan hukum perbankan. keuangan domestik, selain disebabkan
Pendahuluan Gejolak
perekonomian
khususnya
pasca
krisis
berdampak
kepada
kondisi
dunia,
oleh perlambatan ekonomi domestik
global,
serta pasar uang dan pasar modal yang
pasar
masih tersegmentasi dan dangkal. Dari 136
137
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
sisi risiko, pasar keuangan domestik
serta pembangunan ekonomi inklusif
masih relatif terjaga ditengah tekanan
dan berkeadilan.
yang cenderung meningkat terutama di
Berbicara mengenai kesejahteraan
pasar uang antar bank, valas, saham dan
rakyat,
surat
Sunaryati Hartono , yang dimaksud
berharga
tersebut
negara
tidak
(SBN).
terlepas
dari
Hal
mengacu
kepada
pendapat
upaya
dengan
kesejahteraan
mitigasi risiko dan langkah-langkah
adalah
adanya
pendalaman pasar keuangan yang telah
penyelenggaraan kebutuhan masyarakat
dilakukan oleh Bank Indonesia, otoritas
sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan
keuangan lainnya dan industri.
perseorangan sebagai bagian daripada
Di sisi lain, kebutuhan akan jasa
rakyat
disini
keseimbangan
keseluruhan masyarakat itu. Dengan
perbankan berkembang pesat sebagai
kata lain kesejahteraan
dampak perkembangan perekonomian
Indonesia, baik dalam arti masyarakat
baik .internasional maupun nasional,
sebagai satu kesatuan, maupun untuk
sehingga diperlukan legal basis yang
mencapai
kokoh
warga
bagi
aktivitas
perbankan
Indonesia,
dan
perannya
penggerak
perekonomian
sebagai Indonesia
untuk
masyarakat
kesejahteraan
negara
hartono;
bagi
Indonesia
1988:17)
setiap
(Sunaryati sebagaimana
didalilkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
pembangunan
“Tiap-tiap warga negara berhak atas
sebagaimana di jelaskan dalam Buku II
pekerjaan dan penghidupan yang
Rencana
layak bagi kemanusiaan”
mencapai
tujuan
Pembangunan
Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
Berdasarkan
2015-2019. Bab 3 RPJMN Tentang
bahwa
Pembangunan
menyatakan
dimaksud adalah kesejahteraan yang
bahwa pembangunan sektor keuangan
mencapai suatu keadilan sosial sesuai
difokuskan kepada ketahanan dan daya
dengan
saing sektor keuangan. Peningkatan
Indonesia
ketahanan
Ekonomi
dan
daya
saing
sektor
uraian
diatas
kesejahteraan
kehendak
jelaslah
rakyat
falsafah
yaitu
yang
bangsa
Pancasila.
Memperhatikan peranan lembaga
keuangan bertujuan untuk meningkatkan
perbankan
kesejahteraan rakyat melalui pencapaian
dalam mencapai tujuan pembangunan
stabilitas
nasional
sektor
keuangan
yang
yang sedemikian strategis
maka
terhadap
lembaga
berkontribusi pada stabilitas ekonomi,
perbankan perlu senantiasa dilakukan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
pembinaan
dan
pengawasan
yang
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
efektif.
Perkembangan
138
perbankan
sistemik adalah Bank yang karena
Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan
ukuran aset, modal dan dan kewajiban;
secara berkelanjutan dan bermanfaat
luas jaringan atau kompleksitas transaksi
bagi
pembangunan
atas jasa perbankan serta keterkaitan
nasional. Perbankan Indonesia bertujuan
dengan sektor keuangan lain dapat
mewujudkan sistem perbankan yang
mengakibatkan gagalnya sebagian atau
efisien,
keseluruhan bank lain atau sektor jasa
pelaksanaan
sehat
dan
stabil,
untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang
keuangan,
berkelanjutan dan lebih merata melalui
maupun finansial, jika bank tersebut
pembiayaan yang mudah, aman, dan
mengalami gangguan atau gagal (Pasal 1
terjangkau dalam rangka meningkatkan
UU
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
PPKSK
rakyat.
penyelamatan
Dalam
melakukan
kegiatan
baik
secara
PPSKSK). diatur
operasional
Berdasarkan mengenai Bank
UU
proses dengan
usahanya, Bank wajib menggunakan
menghapuskan mekanisme Bail Out dan
prinsip kehati-hatian dan tata kelola
mengutamakan proses Bail In.
Bank yang baik.
Setiap
Perkembangan
institusi
perbankan
jika
perekonomian
menghadapi kondisi sistemik, maka hal
Internasional yang bergerak secara cepat
pertama yang wajib dilakukan adalah
memberikan
bagaimana
dampak
kepada
Bank
itu sendiri
dapat
perekonomian nasional terutama kepada
bertahan dan menyelamatkan diri sendiri
perbankan nasional dalam menjalankan
dengan menggunakan kekuatan sendiri.
fungsinya sehingga pemerintah melihat
Mulai dari permodalan sampai ke total
perlunya upaya pembaruan dasar hukum
asset digunakan untuk langkah pertama
perbankan agar
nasional
upaya penyelamatan bank sistemik.
geraknya
Setelah itu, apabila tidak tercapai maka,
jangkauan
Bank sistemik tersebut dimintakan untuk
dapat
perbankan
memperluas
seperti
ruang
memperluas
pelayanan,
memperkuat
asset
melakukan
pengalihan
asset
dan
permodalan dan lain sebagainya. Hal ini
kewajiban bank sistemik baru setelah itu
sejalan dengan dikeluarkannya UU No.
maka Bank sistemik akan difasilitasi
9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan
oleh LPS dalam melakukan pemasaran
Penanganan Krisis Sistem Keuangan
atas asset dan/atau kewajiban bank
(UU PPKSK). UU PPKSK mengatur
sistemik
mengenai
mekasnisme
upaya
penyerahan Bank sistemik kepada LPS
penyelamatan
Bank
Bank
untuk
sistemik.
kemudian
dilakukan
diputuskan
penanganan
139
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
berdasarkan undang-undang PPSK dan
memanfaatkan peluang dan bersaing ,
UU
serta berkontribusi dalam pembangunan
Lembaga
Penjamin
simpanan.
Upaya pengaturan dan pengawasan bank
nasional.
yang efektif ditujukan untuk menjaga
dibidang perbankan di bawah kerangka
stabilitas sistem keuangan oleh karena
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
itu penting untuk dapat memperkuat
ABIF diciptakan untuk mempercepat
fungsi pengaturan dan pengawasan oleh
liberalisasi perbankan ASEAN melalui
otoritas terkait.
sebuah
Selain
berlakunya
UU
PPSK,
ABIF merupakan
kerangka
kerja
inisiatif
integrasi
perbankan ASEAN. Indonesia dituntut
pemerintah telah menggagas adanya
untuk
Rancangan Undang-undang Perbankan,
Nasional agar dapat menembus kategori
mengingat UU Perbankan yang berlaku
Qualified
sekarang dinilai sudah tidak sesuai
dapat
dengan
industri
lainnya. Salah satu upaya yang harus
Urgensi
segera dipersiapkan adalah pembaruan
perkembangan
perbankan
dewasa
pembaruan
hukum
ini.
perbankan
ini
segera
Bank
ASEAN Bank, sehingga
bersaing dengan Bank ASEAN
hukum
perbankan
dikarenakan adanya beberapa indikasi
mengantisipasi
yang dalam beberapa tahun terakhir ini
tersebut.
memerlukan pendekatan yang berbeda
mempersiapkan
yang
perkembangan
Mengutip
pendapat
global
Mochtar
dari 20 tahun yang lalu, sehingga tidak
Kusumaatmadja,
dapat hanya berpayung hukum kepada
lebih memungkinkan dilaksanakan pada
UU No 10 Tahun 1998 Tentang
bidang-bidang hukum yang bersifat
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992
netral , antara lain di bidang perbankan,
Tentang Perbankan (UU Perbankan).
karena penggunaan model-model asing
UU Perbankan sudah tidak relevan
tidak akan menimbulkan suatu kesulitan
dengan
perkembangan
industri
apapun.
perbankan
global,
adanya
2002:24). Oleh karena itu salah satu
Banking
upaya pembaruan hukum perbankan
Integration Framework (ABIF) pada
nasional itu dilakukan melalui perbaikan
tahun 2020 yang memungkinkan Bank
dan
yang berasal dari negara-negara ASEAN
Perbankan
beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu,
beberapa ketentuan yang berasal dari
industri perbankan nasional memerlukan
organisasi
payung hukum yang kokoh agar dapat
regional sektor jasa keuangan maupun
kesepakatan
terutama
ASEAN
pembaruan
mampu
(Mochtar
perubahan dengan
hukum
Kusumaatmadja,
undang-undang memperhatikan
internasional
maupun
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
140
perbankan yang mana Indonesia menjadi
oleh karena itu penelitian ini sifatnya
salah satu anggotanya seperti Financial
mengkaji dan memaparkan berbagai
Stability
Board
(FSB),
Banking
permasalahan aspek hukum dan fakta
Settlement
(BIS),
serta gejala lainnya yang berkaitan
International Organization Of Securities
dengan perkembangan global dalam
Commisions (IOSCO), ASEAN Banking
bidang
Integration Framework (ABIF), dan lain
kesepakatan Indonesia untuk turus serta
sebagainya.
melaksanakan
Internasional
khususnya
denga
ASEAN
adanya
Banking
Berdasarkan uraian di atas, maka
Integration Framework (ABIF) tahun
perlu di kaji mengenai bagaimanakah
2020, kemudian menganalisisnya guna
urgensi pembaruan hukum perbankan
memperoleh gambaran yang utuh dan
dalam rangka mewujudkan stabilitas
menyeluruh
keuangan
hukum yang berkaitan dengan Metode
upaya
nasional
serta
pemerintah
bagaimana
mengantisipasi
pendekatan
tentang
yang
permasalahan
digunakan
adalah
adanya perkembangan global dalam
metode pendekatan yuridis normatif
hukum perbankan dengan di sepakatinya
maka pendekatan yang digunakan antara
ASEAN
lain menggunakan bahan hukum primer
Banking
Integration
Framework ini?
yaitu
perundang-undangan,
bahan
Tujuan dilaksanakannya penelitian
hukum sekunder seperti jurnal maupun
ini adalah untuk menghasilkan kajian
hasil penelitian sebelumnya dan bahan
tentang
hukum
hukum
rangka
2013:295) Metode pendekatan yuridis
memajukan perekonomian nasional dan
normatif ini dapat menggunakan cara
mengkaji kesiapan regulasi perbankan
(Mamudji, 2005 : 9-11) : penelitian
Indonesia
menarik asas hukum dan sinkronisasi
urgensi
perbankan
pembaruan
Indonesia
dalam
menghadapi
ASEAN
Banking Integration Framework (ABIF)
tersier
(Jhonny
Ibrahim,
peraturan perundang-undangan.
yang akan di laksanakan pada tahun 2020.
Hasil dan Pembahasan Pembangunan ekonomi di Indonesia
Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif
bertumpu pada beberapa unsur yang satu sama lain saling mendukung.
Unsur
analitis, yaitu membuat pencandraan
tersebut antara lain meliputi sumber
secara sistematis, faktual dan akurat
daya, modal, manusia sebagai pelaku
mengenai fakta-fakta (Sumadi, 1988:19)
ekonomi dan regulasi yang menjadi
141
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
landasan hukum dan meberi arah bagi
perbankan
pembangunan ekonomi. Dalam konteks
didukung oleh regulasi yang tepat guna,
tulisan ini, setidaknya terdapat 3 unsur
agar tujuan yang diamanatkan pada
yang akan saling berkaitan, yaitu pelaku
perbankan dapat tercapai.
usaha
sebagai
penggerak
ekonomi,
Saat
di
atas
ini,
tentunya
aktivitas
harus
perbankan
sumber-sumber pembiayaan bagi dunia
bertumpu pada dua Undang-undang,
usaha, dan regulasi yang mendorong
yakni UU NO ; 10 Tahun 1998 Tentang
bagaimana pembiayaan tersebut dapat
Perubahan UU No : 7 Tahun 1992
dioptimalkan oleh pelaku usaha.
Tentang Perbankan dan UU No : 21
Salah satu institusi keuangan yang
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
berperan besar dalam aktivitas ekonomi
Dualieme hukum perbankan ini terjadi
adalah
berfungsi
untuk memanfaatkan sebesar-besarnya
sebagai intermediary, yaitu institusi
dana yang dapat dihimpun oleh pihak
yang
yang
perbankan dan dilanjutkan disalurkan
kelebihan dana (surplus of fund) dan
dalam bentuk kredit atau pembiayaan.
pihak
kekurangan
Eksistensi perbankan syariah dipicu oleh
dana/membutuhkan dana (lack of fund).
perubahan tatanan ekonomi dunia pasca
Kehadiran
dapat
krisis ekonomi global. Negara-negara
mengoptimalkan dana-dana yang ada
dunia mencoba menata kembali struktur
agar dapat disalurkan kepada yang
perbankan
memerlukan, khususnya pelaku usaha
keuangannya agar dapat menghimpun
untuk menggerakkan ekonomi.
dana, khususnya dari pemilik dana yaitu
perbankan,
yang
mempertemukan
pihak
yang
perbankan
dan
seluruh
institusi
Selain berfungsi sebagai alternatif
Negara-negara timur tengah yang kaya
pembiayaan dunia usaha, perbankan
akan sumber daya migas (Negara-negara
juga menjadi alternative invetasi bagi
petrodollar). Indonesia tentu harus cepat
pemilik
melihat peluang ini, dan mengubah
dana,
diharapkan
dan
pada
akhirnya
perbankan
berkontribusi
terhadap
dapat
pembangunan
regulasi
perbankan
memaksimalkan
agar
dapat
sumber-sumber
ekonomi dan mampu mensejahterakan
keuangan agar dapat diinvestasikan di
rakyat banyak. Dapat dikatakan bahwa
Indonesia.
perbankan
merupakan
urat
nadi
Perbankan
Indonesia
memiliki
perekonomian Indonesia, yang akan
tujuan strategis dan tidak semata-mata
menghidupkan
berorientasi
perekonomian
dan di
menjalankan
Indonesia.
Fungsi
ekonomis
tetapi
juga
berorientasi kepada stabilitas nasional
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
142
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4
menuntut
UU Perbankan yang berbunyi:
perbankan yang dapat memberdayakan
“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam
peran
lebih
dari
sektor
ekonomi masyarakat guna mengawal pencapaian
pertumbuhan
ekonomi.
rangka
Perbankan Indonesia mempunyai fungsi
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
penting dalam aktivitas bisnis dan
ekonomi dan stabilitas nasional kearah
pembangunan
peningkatan
sebagai lembaga intermediary. Melalui
kesejahteraan
rakyat
banyak”
ekonomi,
khususnya
fungsi itu, perbankan menjadi urat nadi
Ketentuan di atas dapat disimpulkan
perekonomian Indonesia, yang
bahwa lembaga perbankan memegang
menciptakan
peranan penting dan strategis dalam
keuangan, menggerakkan perekonomian
menggerakkan
perekonomian
dan mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional yang senantiasa bergerak cepat,
nasional sebagaimana tertuang dalam
kompetitif,
API. Sasaran yang akan dicapai yang
roda
dan
terintegrasi
dengan
kestabilan
dapat
tantangan yang semakin kompleks serta
ditetapkan
sistem keuangan yang semakin maju,
Menciptakan
diperlukan
domestik yang sehat yang mampu
penyesuaian
kebijakan
bidang ekonomi, termasuk perbankan. Salah
satu
pemerintah
dalam
sumber dana dengan
arah
kebijakan
oleh
API
sistem
struktur
yaitu:
1)
perbankan
memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong
pembangunan
ekonomi
mengupayakan
nasional yang berkesinambungan; 2)
pembangunan adalah
Menciptakan sistem pengaturan dan
mengoptimalkan
sumber-
pengawasan bank yang efektif dan
sumber pembiayaan yang ada dan
mengacu pada standar internasional. 3)
mengurangi ketergantungan dana dari
Menciptakan industri perbankan yang
luar
dalam
kuat dan memiliki daya saing yang
kebijakan ekonomi pemerintah terletak
tinggi serta memiliki ketahanan dalam
pada
menghadapi risiko. 4) Menciptakan
negeri.
Prinsip
peningkatan
utama
kesempatan
serta
kesanggupan rakyat Indonesia sendiri
good
(swadaya) untuk pembangunan ekonomi
rangka memperkuat kondisi internal
nasionalnya (Abubakar, 2009 : 20).
perbankan nasional. 5) Mewujudkan
Banks leading the development, besarnya
peran
perbankan
dalam
keseluruhan sistem keuangan nasional,
corporate
infrastruktur mendukung
governance
yang
lengkap
terciptanya
dalam
untuk industri
perbankan yang sehat. 6) Mewujudkan
143
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
pemberdayaan
dan
perlindungan
konsumen jasa perbankan.
dalam kondisi seperti sekarang maupun dimasa yang akan darang oleh karena itu
Kegiatan usaha perbankan adalah
diperlukan kerjasama yang harmonis
kegiatan yang bergerak atas dasar
antara
kepercayaan
perbankan tersebut. Regulasi keuangan
masyarakat.
Setiap
kedua
pemegang
pemangku kepentingan (stakeholder) di
sangat
bidang
menjaga
kegiatan perekonomian agar para pelaku
kepercayaan masyarakat tersebut dengan
di sektor keuangan dapat bertindak
menyelenggarakan
atas
secara adil dan berhati-hati serta tidak
dasar prinsip kehati-hatian (prudential
menimbulkan risiko sistemik terhadap
banking principle) sesuai dengan asas
perekonomian.
perbankan
wajib
pengelolaan
yang dianut oleh perbankan Indonesia
penting
guna
otoritas
mendukung
Berdasarkan perkembangan kondisi
berdasarkan Pasal 2 UU perbankan.
perbankan
secara
Mengingat
begitu
perbankan
Indonesia
strategis, dalam rangka mencapai tujuan
tantangan
baru
pembangunan
menyesuaikan dengan kondisi global
perannya
yang
nasional
mengadakan
pemerintah
pengaturan
global,
maka
mendapatkan untuk
dapat
dan
sehingga bank-bank di Indonesia siap
pengawasan yang ketat agar lembaga
bersaing dengan bank asing. Salah satu
perbankan di Indonesia berfungsi secara
upaya untuk mengantisipasi perubahan
efisien,
mampu
tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan
melindungi secara baik dana yang
(OJK) dan Bank Indonesia selaku
dititipkan
mampu
penentu kebijakan mikroprudential dan
menyalurkan dana masyarakat tersebut
makroprudential, mendorong industri
ke bidang-bidang yang produktif guna
jasa
pencapaian
kontribusinya
sehat,
wajar
masyarakat
sasaran
serta
serta
pembangunan.
keuangan
untuk
meningkatkan
dalam
pertumbuhan
Dalam hal pengaturan dan pengawasan
ekonomi nasional dan meningkatkan
tersebut
daya saing.
Bank
Indonesia
sebagai
pemegang ototitas kebijakan makro bekerjasama
dengan
Jasa
perbankan Indonesia dinilai membaik,
Keuangan sebagai pemegang otoritas
dan perekonomian Indonesia pun dinilai
kebijakan mikro berdasarkan amanat
semakin
UU No. 21 Tahun 2011 Tentang
ekonomi meningkat menjadi 4,73% pada
Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan
kuartal ketiga 2015 dari 4,67 % pada
yang
kuartal
terintegrasi
Otoritas
Menjelang akhir tahun 2015 kinerja
sangat
diperlukan
membaik.
sebelumnya.
Pertumbuhan
Selain
itu
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
pertumbuhan
industri
keuangan di Indonesia dengan pangsa
perbankan membaik selama dua bulan
pasar sekitar 77.9 persen dari total aset
berturut-turut
2016).
lembaga keuangan (Bank Indonesia,
bertujuan
2013). Fungsi bank sebagai intermediary
Perbankan
kredit
di
144
(Wisnubroto, Indonesia
menunjang pelaksanaaan pembangunan
institution
nasional dalam rangka meningkatkan
kbagi
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan
suatu negara. Karena peran perbankan
stabilitas nasional ke arah peningkatan
begitu besar, penting untuk dipastikan
kesejahteraan
rakyat
banyak.
bahwa
Sebagaimana
diketahui
bahwa
perekonomian suatu negara juga akan
merupakan
berjalan lancar dan efisien. (Aviliani,
pembangunan
nasional
upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia
yang
adil
dan
makmur
memiliki
peran
pengembangan
sistem
strategis
perekonomian
keuangan
dan
2015 : 380) Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
bergerak
cepat,
kompetitif
dan
Sektor perbankan sangat erat kaitannya
terintegrasi
dengan
tantangan
yang
dengan perekonomian suatu negara, jika
semakin
kompleks
serta
sistem
sistem perbankan suatu negara sehat
keuangan
semakin
maju,
maka hal tersebut dapat menunjang
diperlukan
pembangunan ekonomi, oleh karena itu
dibidang ekonomi, termasuk perbankan.
terwujudnya suatu sistem perbankan
Penyesuaian kebijakan dalam bidang
yang sehat perlu dilakukan secara
perbankan
berkesinambungan
yang berdampak
laksanakannya
pada terwujudnya
kepastian hukum
perbankan melalui revisi UU Perbankan,
dalam pelaksanaan kegiatan perbankan
revisi ini dimaksudkan agar perbankan
di Indonesia melalui prinsip kehati-
nasional
hatian.
perkembangan
yang
penyesuaian
di
mulai
kebijakan
dengan
pembaruan
semakin
kokoh ekonomi
di
hukum
mengikuti dan
Bank merupakan sumber institusi
internasional sehingga kinerja perbankan
penting dan utama bagi pembiayaan
Indonesia sesuai dengan perkembangan
eksternal dalam suatu bisnis hampir
zaman namun tetap memperhatikan
disemua negara. Bahkan perannya lebih
kepentingan nasional. Seiring dengan
besar lagi dinegara-negara berkembang
diberlakukannya ABIF pada tahun 2020
tidak terkecuali Indonesia. Peran industri
seharusnya revisi UU Perbankan ini
perbankan masih mendominasi sistem
sudah
dapat
diundangkan
sehingga
145
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
perbankan nasional Indonesia dapat beraktivitas
dalam
kerangka
ABIF
dengan legal basis yang kuat. Perkembangan khususnya
dengan
pemenuhan
isu
global yang masuk dalam prioritas kebijakan yang akan diatur oleh OJK
dunia
sektor
Terkait
global
maka dengan adanya MEA pada akhir
perbankan
tahun 2015 lalu, membawa dampak
menyebabkan beberapa substansi yang
kepada
terdapat dalam UU Perbankan sudah
perekonomian
tidak relevan lagi diterapkan di industri
ASEAN. Negara-negara yang tergabung
perbankan sekarang ini. Pengaturan
dalam ASEAN ini diantaranya adalah
perbankan
dilakukan
Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia,
penyempurnaan baik terkait dengan
Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina,
Undang-undang perbankan itu sendiri.
Singapura,
Setelah UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Ekonomi
perbankan
menuju pembentukan suatu ASEAN
banyak
perlu
itu
telah
perkembangan
diundangkan
keuangan
di
dalam
Thailand, ASEAN
dan wilayah
dan
Vietnam.
bergerak
maju
terjadi
Financial Integration, dalam hal ini
sebagai contoh, UU No 8 Tahun 2010
terkait perbankan maka di bentuklah
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
ASEAN
Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.
Framework
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Perbankan ASEAN merupakan salah
Syariah, UU No. 11 Tahun 2008
satu sumber dominan pembiayaan untuk
Tentang
pengembangan dan memfasilitasi aliran
Informasi
yang
sistem
dan
Transaksi
Elektronik, UU No. 24 Tahun 2004
Banking
Integration
(ABIF).
Integrasi
perdagangan dan investasi.
Tentang Lembaga Penjamin simpanan,
Meningkatkan keterkaitan dalam
UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
sistem keuangan ASEAN diperlukan
Jasa Keuangan, Serta yang terakhir
suatu
adalah UU No 9 Tahun 2016 Tentang
mendukung stabilitas keuangan regional.
Pencegahan dan Penanganan Krisis
Menurut penelitian sebelumnya yang
Sistem
mengangkat
Keuangan,
adalah
undang-
kerangka
tema
peraturan
mengenai
untuk
Cross
undang yang ada keterkaitan dengan
Border Cooperation Bank In ASEAN
industri perbankan, oleh karena itu perlu
(Vivien Chen, 2016 : 2) menjelaskan
ada nya perubahan UU Perbankan
bahwa: The cooperation is central to the
mengingat
effective
perkembangan
perbankan sangat pesat.
industri
internationally
implementation prescribed
of
resolution
frameworks for cross border banking
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
146
groups. Such frameworks aim to achieve
fleksibilitas
the smooth resolution of financially
disepakati antara tuan rumah dan negara
distressed financial institution without
asal (Yati Kurniati, 2016). Oleh karena
jeopardising
itu,
systemic
stability
or
lainnya
perlu
langkah
burdening the public purse. Kerjasama
mempersiapkan
tersebut merupakan pusat pelaksanaan
agar
resolusi internasional dari kerangka
berkualitas ASEAN.
lintas perbankan yang efektif. Kerangka tersebut
bertujuan untuk mencapai
resolusi yang lancar
yang
mungkin
untuk
perbankan
memenuhi
dapat
Indonesia
kategori
Bank
Pemerintah Indonesia menyambut kehadiran
ABIF
dan
siap
dalam
dari lembaga-
implementasinya dengan tetap menjaga
lembaga keuangan yang mengalami
kepentingan nasional, hal ini menjadi
kesulitan
tanggung
keuangan
tanpa
jawab
OJK
untuk
membahayakan stabilitas sitemik atau
mengimplementasikan kerangka ABIF.
dompet (kas keuangan) publik.
Kebutuhan perbankan nasional untuk
Tujuan dimulai
dibentuk
dengan
ABIF
semangat
yaitu
ekspansi di wilayah ASEAN akan
untuk
dikawal oleh OJK melalui kerangka
mendorong proses integrasi perbankan
ABIF.
ASEAN dengan tetap menjaga stabilitas
negosisasi dalam rangka pembuatan
keuangan
perjanjian
regional.
ABIF
telah
Hal
ini
dilakukan
bilateral,
melalui
Indonesia
akan
menetapkan ketentuan-ketentuan dasar
dapat mengirimkan bank-bank terpilih
bagi negara-negara ASEAN untuk dapat
sebagai Qualified ASEAN Bank (QAB).
masuk ke dalam pengaturan bilateral
Kerjasama bilateral ini didasarkan pada
yang
prinsip resiprokalitas dan reducing the
bertujuan
membentuk
Bank
ASEAN yang Berkualitas (Qualified
gaps.
ASEAN Banks (QABs)) dengan akses
prinsip yang mengutamakan adanya
pasar yang lebih besar dan fleksibilitas
kesetaraan nilai manfaat yang diterima
operasional. Maksud dari fleksibilitas
oleh
operasional disini adalah QABs akan
prinsip reducing the gaps adalah prinsip
diberikan perlakuan yang sama dengan
yang mengutamakan upaya mengecilkan
perlakuan yang diberikan ke bank
kesenjangan yang ada. Kedua prinsip
pribumi di Host Country. Fleksibilitas
tersebut diacu dalam pembuatan Heads
operasional
bidang-
of Agreement antara keduabelah pihak
bidang seperti: ruang lingkup kegiatan,
dan akan terus dijadikan acuan ketika
penyediaan
OJK melakukan negosiasi dan membuat
mengacu
produk
pada
dan
jasa,
dan
Prinsip
Resiprokalitas
keduabelah
pihak,
adalah
sedangkan
147
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
perjanjian
dengan
negara
anggota
ASEAN lainnya ( OJK, 2014).
bank
perlu
struktur
melakukan
pendanaan
perubahan
yang
masih
Bank Indonesia telah menyepakati
didominasi dana-dana jangka pendek
kriteria umum bank yang masuk ke
dan mahal. Hal ini berpengaruh pada
dalam kategori Qualified ASEAN Bank
potofolio pembiayaan bank yang juga
atau
cenderung
bank-bank
kualifikasi
yang
untuk
kawasan
memiliki
berekspansi
ASEAN.
Kriteria
membiayai
sektor-sektor
di
berjangka pendek dengan return yang
yang
tinggi seperti perdagangan dan jasa serta
dimaksud adalah (Alamsyah, 2016 : 1)
kredit
Dikelola dengan baik (Well Managed);
portofolio pembiayaan UMKM yang
2) Memiliki cukup banyak modal (Well
juga didominasi pada sektor yang sama.
Capitalised)
mendapatkan
2) Meningkatkan kemampuan perbankan
Rekomendasi dari otoritas (Recomended
dalam menjangkau masyarakat yang
by authorities) 4) Lulus Ketentuan
selama ini belum atau kurang mendapat
Basel; dan 5) Merupakan Bank yang
akses
dinilai penting dinegara asalnya.
keuangan inklusif dan laku pandai
3)Bank
OJK
memberikan
focus
konsumtif
keuangan
manajemen
industri
pelaksanaan
dalam
jangka
peningkatan
melalui
inisiatif
(branchless banking). 3) Memperkuat
perhatiannya terhadap pengembangan perbankan
dan
risiko
bank
Good
serta
Corporate
menengah yang diharapkan mampu
Governance (GCG) untuk mendukung
merespon perubahan lingkungan internal
proses Shifting Portofolio dan perluasan
dan
layanan serta memperkuat daya tahan
eksternal
Adapun
industri
yang
menjadi
pengembangan
industri
perbankan. target
dari
perbankan
perbankan menghadapi kondisi krisis. Hal
ini
penting
agar
pembenahan
tersebut adalah: (OJK, 2016 : 1)
manajemen risiko termasuk kecukupan
Melanjutkan pertumbuhan perbankan
permodalan harus didukung pengawasan
yang
aset,
berbasis
dana
meningkatkan
pesat
pembiayaan, masyarakat shifting
tercermin
dari
penghimpun dengan
portofolio
memperhatikan perbankan
risiko yang telah terbukti daya
tahan
industri
perbankan dalam menghadapi krisis baik
yang
yang datangnya dari domestik maupun
diarahkan untuk pemenuhan pendanaan
imbas dari krisis keuangan global.
sektor-sektor ekonomi prioritas dan
Penguatan daya tahan ini tercermin dari
memberikan
yang
penerapan Basel III secara bertahap
tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut,
sebagai kelanjutan Basel II. Sementara
multiplier
effect
Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016
148
untuk perbankan syariah dan BPR
perbankan
dilakukan
lembaga-lembaga internasional, dimana
upaya
percepatan
yang
dikeluarkan
implementasi manajemen risiko pada
Indonesia
operasional
Sementara itu, upaya pemerintah yang
bank
dan
berbasis risiko.
4)
pengawasan Meningkatkan
dapat
menjadi
oleh
dilakukan
anggotanya.
agar
perbankan
peranan perbankan dalam pendanaan
Indonesia siap menghadapi kesepakatan
sektor-sektor
ramah
ABIF adalah dengan membuat landasan
dari
hukum yang kokoh antara lain ; untuk
keuangan
meningkatkan kemampuan perbankan
berkelanjutan (RKB). 5) Mempercepat
dalam menjangkau masyarakat yang
penataan struktur industri perbankan
selama ini belum atau kurang mendapat
nasional yang diarahkan pembentukan
akses
bank nasional yang kuat dan sehat
keuangan inklusif dan laku pandai
sehingga tidak hanya mampu melayani
(branchless
kebutuhan domestik namun mampu
manajemen
bersaing di tingkat ASEAN.
pelaksanaan
lingkungan implementasi
usaha sebagai
yang bagian
roadmap
keuangan
melalui
banking); risiko
inisiatif
memperkuat bank
Good
serta
Corporate
Governance; memperkuat daya tahan perbankan menghadapi kondisi krisis;
Simpulan Berdasarkan
hasil
dan
meningkatkan peranan perbankan dalam
pembahasan, dapat disimpulkan sebagai
pendanaan sektor-sektor usaha yang
berikut : Pembaruan hukum perbankan
ramah lingkungan sebagai bagian dari
Indonesia memegang peran penting
implementasi
untuk
sistem
berkelanjutan (RKB); serta mempercepat
keuangan nasional, yang dipengaruhi
penataan struktur industri perbankan
oleh kondisi keuangan dan perbankan
nasional.
menjaga
analisis
stabilitas
roadmap
keuangan
global, guna mempersiapkan ketahanan perbankan nasional terhadap krisis dan persaingan,
khususnya
menghadapi
kesepakatan ABIF yang akan berlaku pada tahun 2020.
Diperlukan adanya
pembaruan hukum perbankan sebagai
Daftar Pustaka Buku Abubakar, Lastuti, 2009, Transaksi Derivatif Di Indonesia; Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Bandung : Books Terrace & Library.
bidang hukum yang bersifat netral agar dapat perkembangan
mengakomodasikan regulasi
dan
standar
Hartono, Sunaryati, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung : Binacipta.
149
Ibrahim, Jhonny, 2013, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia. Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis, Bandung : Alumni. Mamudji, Sri. 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sumadi, 1988, Metode Penelitian, Jakarta : CV Rajawali. Jurnal Aviliani, The Impact of Macroeconomic Condition On The Bank’s Performance in Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan PErbankan, Vol 17 Nomor 4 April 2015. Makalah Kurniati, Yati, Makalah: Macroprudential Policy Departement, Central Bank), Advances and Challenges In Regional Integration, Disampaikan pada pertemuan Di Tokyo-Jepang yang di selenggarakan oleh Hitosubashi
Rechtidee, Vol. 11. No 2, Desember 2016
University And IMF Regional Offices For Asia an The Pasific, 34 Maret 2016. Website Alamsyah, Halim. 2014, Ada lima Kriteria Qualified ASEAN Bank, Apa Saja?, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2016) http://finansial.bisnis.com/read/20 140718/90/244401/ada-5-kriteriaqualified-asean-bank-apa-saja. Chen, Vivien. 2016, Cross Border Cooperation in Bank Resolution: A Framework For ASIA, Singapore Journal Of Legal Studies, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, http://law.nus.edu.sg/sjls/articles/S JLS-Mar-16-1.pdf . OJK, Booklet Perbankan Tahun 2016 , Diakses pada tanggal 29 September 2016, www.ojk.co.id. Wisnubroto, Rully A, Analysis; Challenges For Indonesia Banking Industry in 2016, Diakses pada tanggal 29 September 2016 , http://www.thejakartapost.com/ne ws/2015/12/16/analysischallenges-indonesian-bankingindustry-2016.html.
