IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PUSKESMAS KULON PROGO Oleh: Drg. Hunik Rimawati, M.Kes.
A. Latar Belakang Di era globalisasi ini, tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang bermutu sudah tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan pelayanan yang bermutu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jika hal ini dapat terpenuhi, niscaya kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah akan meningkat, karena mereka merasa puas dapat mengakses pelayanan yang mereka butuhkan. Selama ini stigma yang timbul di masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah kurang mampu bersaing dengan swasta, kurang transparan, tatakelola kurang baik, pendanaan terbatas, sumber daya manusia kurang memadai dan disiplin rendah. Untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik diperlukan strategi untuk perbaikan sektor pelayanan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerindah Daerah antara lain perlu adanya standar pelayanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama, perlu adanya efisiensi dan efektifitas pada sisi manajemen, perlunya pembenahan tata kelola, adanya proses transparansi, dan yang tidak kalah penting adalah perlu adanya reformasi birokrasi. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, tentu bukan hal yang mustahil
kepuasan
publik akan terwujud terhadap pelayanan yang diberikan . Salah satu strategi untuk dapat melayani publik dengan baik adalah bagaimana menjadikan perangkat daerah yang secara operasional memberikan layanan kepada masyarakat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar mengapa perlu diberikan status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang ber fungsi menyelenggarakan
upaya
kesehatan
masyarakat
tingkat
pertama
dan
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama diwilayahnya dan merupakan lembaga yang padat kepentingan, padat karya dan padat modal, harus didorong
menjadi
PPK-BLUD
agar
terjadi
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat, apalagi sejak diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 seluruh lembaga pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami perubahan mulai dari tarif biaya pelayanan, alur pasien, sistem rujukan, budaya kerja, waktu tunggu sampai kepuasan pasien. B. Perjalanan panjang proses menuju PPK-BLUD Puskesmas di Kulon Progo Tahun 2010 , Dinas Kesehatan Kulon Progo mengadakan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) DIY untuk melakukan sosialisasi BLUD kepada pejabat struktural di Dinkes (Ka Dinkes, Sekretaris, Ka.Bid, Ka.Sie dan Ka.Pusk) Tahun 2011, dilakukan
Pendampingan kepada 4 Puskesmas Ranap (Temon I,
Sentolo I, Galur II,dan Girimulyo II) untuk menyusun dokumen BLUD oleh BPKP Tahun 2012, empat Pusk Ranap diajukan ke Tim Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan lolos semua, 4 Pusk dapat SK BLUD bertahap dari Bupati, walau sudah lolos, empat Puskesmas tersebut belum menerapkan PPK-BLUD, Dinkes masih agak gamang,karena jadi ada 2 mekanisme pengelolaan keuangan. •
Tahun 2012, Karena anggaran minim, Dinkes membentuk Tim BLUD
dan
melakukan pendampingan mandiri kepada 5 Pusk untuk menyusun dokumen
(
Wates, Nanggulan, Pengasih I, Panjatan I dan Galur I) dg sekali2 konsultasi ke BPKP •
Tahun 2013 semester I, dilakukan verifikasi oleh tim Kabupaten kpd 5 Pusk, hanya 2 yg lolos dengan kelemahan ada di pengelolaan keuangan, disamping itu Tim juga menyiapkan 12 Pusk tersisa untuk menyusun dokumen sambil meminta bantuan DPPKA dan RSUD , untuk memberi penjelasan kepada tim BLUD Pusk terutama tentang laporan keuangan yang dari hasil verifikasi paling lemah
•
Tahun 2013 semester II, Smst II diajukan 12 Pusk +3 Pusk (Remidi), November 2013 dilakukan Verifikasi oleh Tim Kabupaten dan semuanya dinyatakan lolos,dengan terbitnya SK BLUD Bertahap; No: 575 th 2013 tgl 24 Des 2013,berlaku mulai 1 Januari 2014
C. Setelah terbit Surat Keputusan tersebut, Tim BLUD Dinkes melakukan langkahlangkah sbb: 1. Mengidentifikasi Regulasi yang dibutuhkan dan melakukan skala prioritas 2. Menyusun draft Peraturan Bupati, SK Bupati, SK Kadinkes sesuai kebutuhan 3. Melakukan bimbingan teknis kepada puskesmas 4. Meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor (bagian Hukum, Organisasi, DPPKA, Keuangan, Bappeda) 5. Sosialisasi tentang BLUD ke semua seksi dan bidang di dinas Kesehatan 6. Konsultasi dengan BPKP 7. Mengadakan Pelatihan tentang SAK D. Regulasi yang sudah berhasil disusun adalah : 1. Perbup no 82/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan BLUD Puskesmas 2. Perbup no 83 /2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas 3. Perbup no 84/2013 tentang Tarif pelayanan pada BLUD Puskesmas 4. Perbup no 56,2014 tentang Pedoman pengadaan, pengangkatan, penggajian dan pemberhentian pegawai non PNS pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Kulon Progo 5. SK Bupati N0 286 th 2014 tentang pejabat pengelola BLUD 6. SK Bupati No 295 th 2014 tentang Anggaran belanja operasional 7. SK Kadinkes 188.4/3624 th 2014 tentang Pejabat teknis BLUD 8. SK Kadinkes ... E. Implementasi di Puskesmas
Sejak 1 Januari 2014 seiring dengan mulai diberlakukannya sistem jaminan kesehatan Nasional seluluh puskesmas di Kulon Progo mulai menerapkan PPK BLUD, namun karena saat SK terbit untuk RKA tahun 2014 sudah ditetapkan dengan pendapatan seluruh puskesmas masih memakai angka 9 M, belum memprediksi naiknya pendapatan puskesmas dengan
besaran kapitasi yang baru, maka
diperlukan
PPK
penyesuaian
antara
BLUD
dan
APBD
Masa Transisi dengan: sebelum Agustus 2014 kita memakai 9 M, smt II pakai angka 26, M
Mekanisme Keuangan BLUD: a. Pembuatan POA--RBA b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran c. SK UP dari Dinas Kesehatan d. Mekanisme UP e. Membuat SPP, SPM UP f. Pencairan dana dari Kas BLUD di bend Penerima, dimasukkan rek giro bend Pengeluaran g. Pencairan UP dari rek giro bend Pengeluaran utk belanja h. Mekanisme GU, diverifikasi Din Kes i. Membuat SPP SPM GU
Laporan Keuangan: a. Bulanan : - Lap Bendahara Penerima - Lap Bendahara Pengeluaran b. Triwulan : - SAK : LO, LAK - Perbup 83 Tahun 2013: Lap Pendapatan, Pengeluaran Biaya, SPTJ c. Semester : - Lap Triwulan - Lap Keu yg berisi On face Lap Keu dan CALK d. Tahunan: - Lap Keu yg berisi On face Lap Keu dan CALK Versi SAK dan SAP
Laporan Bendahara Penerima: a. BKU b. Perincian per Obyek c. Rekapitulasi penerimaan harian d. SPJ Fungsional e. Buku Pembantu Simpanan Bank f.
Buku STS dan Tanda Bukti Setor
Laporan Bendahara Pengeluaran : a. BKU b. Buku Pajak c. SPJ Fungsional d. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Obyek e. Simpanan Bank f.
Register Kas
F. Evaluasi Untuk pelaksanaan evaluasi penerapan BLUD di Puskesmas dan di Rumah Sakit, Bupati membentuk Tim Evaluasi BLUD yang melaksanakan tugasnya setiap tahun sekali. Tim Evaluasi BLUD ini telah menyusun indikator2 evaluasi yang terdiri dari 3 aspek penilaian, yaitu : a. Aspek Peningkatan Kinerja Keuangan, b. Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan c. Aspek Peningkatan Kinerja Manfaat Pada evaluasi tahun I, nilai rata2 terendah ada di aspek peningkatan Kinerja Keuangan, hal ini bisa dimaklumi karena pada awal tahun pertama Puskesmas belum dilatih sistem akutansi Keuangan jadi laporan keuangan di tahun I baru memakai SAP, padahal di PPK BLUD disamping membuat laporan SAP juga diwajibkan membuat laporan SAK, pelatihan SAK baru dilakukan di bulan November 2014,dan ditahun I, semua Puskesmas belum mempunyai tenaga akuntan sehingga pengelola laporan keuangan masih mengoptimalkan SDM yang ada , baru pada tahun 2015 ada beberapa Puskesmas yang mengusulkan rekruitmen tenaga BLUD untuk akuntan. Pada evaluasi tahun ke II PPK-BLUD puskesmas hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi sebagai berikut : No.
PPK BLUD
Nilai
Hasil Penilaian dan Evaluasi
1.
Puskesmas Sentolo I
89,22
Memuaskan
2.
Puskesmas Girimulyo II
80,42
Memuaskan
3.
Puskesmas Galur II
90,22
Memuaskan
4.
Puskesmas Temon I
87,08
Memuaskan
5.
Puskesmas Wates
81,42
Memuaskan
6.
Puskesmas Sentolo II
84,06
Memuaskan
7.
Puskesmas Samigaluh I
90,91
Memuaskan
8.
Puskesmas Samigaluh II
87,31
Memuaskan
9.
Puskesmas Kalibawang
86,82
Memuaskan
10.
Puskesmas Nanggulan
84,70
Memuaskan
11.
Puskesmas Girimulyo I
85,28
Memuaskan
12.
Puskesmas Kokap I
83,50
Memuaskan
No.
PPK BLUD
Nilai
Hasil Penilaian dan Evaluasi
13.
Puskesmas Kokap II
83,62
Memuaskan
14.
Puskesmas Pengasih I
85,40
Memuaskan
15.
Puskesmas Pengasih II
87,75
Memuaskan
16.
Puskesmas Lendah I
86,50
Memuaskan
17.
Puskesmas Lendah II
86,79
Memuaskan
18.
Puskesmas Galur I
86,07
Memuaskan
19.
Puskesmas Panjatan I
89,97
Memuaskan
20.
Puskesmas Panjatan II
92,37
Memuaskan
21.
Puskesmas Temon II
84,85
Memuaskan
G. KESIMPULAN Setelah menerapkan pola keuangan BLUD dirasakan ada peningkatan kinerja di puskesmas,baik kinerja pelayanan, kinerja manfaat maupun kinerja keuangan, walau untuk awal penerapan ditemukan beberapa kendala diataranya: Keterbatasan APBD Operasional Dinkes,Keterbatasan SDM terkait kemampuan APBD untuk Belanja Pegawai > 68% terkendala persetujuan formasi /rekruitmen, Belum semua kepala Pusk dan stafnya faham pentingnya penerapan BLUD, namun semua ada solusinya yaitu Memanfaatkan setiap moment untuk melakukan sosialisasi BLUD ke semua Puskesmas, Optimalkan SDM yang ada untuk implementasikan BLUD dan Selalu melakukan monitoring dan evaluasi dan Alhamdulillah pada tahun ke dua penerapan pola keuangan BLUD di Puskesmas sudah ada peningkatan kinerja, ada beberapa revisi regulasi agar penerapan BLUD
di Puskesmas
semakin baik, dengan
dukungan berbagai pihak dan usaha keras smoga ditahun 2017 kita akan menghantarkan Puskesmas menjadi BLUD Penuh.
bisa
