KONSEP PEMBENTUKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

KONSEP PEMBENTUKAN – POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) Oleh: Ahmad Mu’am

1. PENDAHULUAN Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan definisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sedangkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya Secara nyata, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan angin segar bagi Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk pengelolaan yang lebih baik ke depan. Pada pasal 68 dan 69 undang-undang tersebut, diatur suatu koridor baru dalam pengelolaan keuangan negara yaitu Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau disingkat PPK-BLU

(di Pemda

PPK-BLUD) yaitu

pola pengelolaan keuangan

yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Ketentuan lebih lanjut tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian direvisi melalui PP nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan PP 23 tahun 2005. Sebagai mana diketahui bahwa, paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari pengganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, rnulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs). Perubahan ini penting

1

dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan

dana yang

makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Hal ini semakin mendesak lagi dengan kenyataan bahwa beban pembiayaan pemerintahan yang bergantung pada pinjaman semakin dituntut pengurangannya demi keadilan antargenerasi. Dengan demikian, pilihan rasional oleh publik sudah seyogianya menyeimbangkan prioritas dengan kendala dana yang tersedia. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan pelaksanaan BLUD dalam lingkup pemerintah daerah. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

2. PEMBENTUKAN PPK-BLUD Saat ini, orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan

modern

di

berbagai

negara.

Mewiraswastakan

pemerintah

(enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Dalam salah satu Undang-Undang yang masuk dalam Paket Keuangan Negara, yatiu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan membuka peluang bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan umum daerah (BLUD), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Adanya peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuansatuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektifDalam tataran pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan umum daerah Daerah. Di antara mereka ada yang memperoleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan layanan yang diberikan, 2

dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh APBD. Kepada mereka, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan untuk

keuangan

yang

fleksibel,

berupa

keleluasaan

menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan

pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas melalui Badan Layanan Umum. BLUD pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Dengan kata lain, Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan intansi di lingkungan pemerintah pusat, sedangkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau Unit SKPD yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kota.

3. POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BLUD Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah SKPD/ Unit SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan atau/ jasa pelayanan publik yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun PPK-BLUD bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Penerapan BLUD terdiri dari BLUD Penuh dan BLUD Bertahap. Penerapan ini ditetapkan oleh kepala daerahnya dan membawa konsekuensi kepada fleksibilitas yang diperolehnya. Melalui pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLUD juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLUD dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.

3

BLUD juga wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLUD harus mampu menghitung anggaran yang digunakannya

dan menyajikan

dalam kaitannya dengan layanan yang telah

direalisasikan. Oleh karena itu, BLUD berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak menandatangani kontrak

kinerja

(a

contractual performance agreement), di mana pimpinan lembaga SKPD bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLUD bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta. Dengan sifat-sifat tersebut, BLUD tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dipisahkan. Dan karenanya, seluruh perdapatan yang diperolehnya dari non APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBD. Sehubungan dengan privilese yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan dari BLUD, keberadaannya harus diseleksi dengan tata kelola khusus. Untuk

itu, pimpinan SKPD terkait diberi kewajiban untuk

membina aspek teknis BLUD, sementara PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan. Pola BLUD tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang. Sehubungan dengan itu, organisasi dan struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkan PPK-BLUD kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundangan.

4. PENUTUP Pada akhirnya, BLUD diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBD, tetapi BLUD diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan Salah satu amanat dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah SKPD/ Unit SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan atau/ jasa pelayanan publik yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun PPK-BLUD bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada 4

umumnya. Penerapan BLUD terdiri dari BLUD Penuh dan BLUD Bertahap. Penerapan ini ditetapkan oleh kepala daerahnya atas rekomendasi tim penilai. Penetapan status ini membawa konsekuensi kepada fleksibilitas yang diperolehnya.

---OOO---

5