IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012

SKRIPSI

Oleh: KOMSIYATUN K7409090

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Januari 2013 commiti to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Komsiyatun

NIM

: K7409090

Jurusan/Program Studi

: PIPS/Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi

menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

PERDESAAN

(PNPM-MP)

DALAM

MENINGKATKAN

PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Surakarta, Januari 2013

Yang membuat pernyataan

Komsiyatun

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012

Oleh: KOMSIYATUN K7409090

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit user Januarito2013 iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

HALAMAN BUKTI REVISI

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO “ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 216)

“So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then when we summon the will, they soon become inevitable.” (Christopher Reeve)

“Keberhasilan tidak pernah final dan kegagalan tidak pernah fatal, keberanianlah yang paling penting.” (Frances Mc Guckin)

“Bermimpi saja untuk mencapai kesuksesan tidaklah cukup, dibutuhkan usaha keras, doa, dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan mimpi meraih sukses.” (Penulis)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  Ibu Darini dan Bapak Tugimin tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada akhir hingga saya menjadi seperti sekarang ini.  Mas Wiji, Dik Dyah, dan Dik Zanu, terima kasih atas segala dorongan, kasih sayang, doa, dan semangat selama ini.  Mas Tri Mujiyanto, terima kasih karena senantiasa memberikan semangat, cinta, kasih sayang, motivasi, perhatian, dan doa selama

ini.

Semoga

kesuksesan

dan

kebahagiaan selalu mengiringi langkah kita.  Almamater. commit to user viii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Komsiyatun. IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012, (2) dampak pemberian kredit PNPM-MP ditinjau dari aspek pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012, (3) kendala-kendala yang dialami PNPM-MP dan para pedagang kecil dalam proses pemberian kredit PNPM-MP serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan purposive sampling yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data. Subjek penelitian ini adalah para pedagang penerima kredit PNPM-MP yang ada di Desa Brojol dan pengurus PNPM-MP di Kecamatan Miri yang terdiri dari Fasilitator Kecamatan dan Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Prosedur penelitian meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur dalam pemberian kredit PNPM-MP dimulai dari kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, Musdes Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Khusus Perempuan, Verifikasi, MAD Prioritas Usulan, MAD Penetapan Usulan, Penetapan Persyaratan, Pencairan Dana, Pengembalian Kredit, dan Pengelolaan Dokumen dan Administrasi oleh UPK, (2) kredit usaha PNPM-MP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pedagang di Desa Brojol secara signifikan, (3) kendala yang dialami oleh pihak PNPM-MP dan pedagang meliputi kendala internal dan eksternal yang upaya untuk mengatasinya disesuaikan dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Simpulan penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan pemberian kredit PNPMMP di Desa Brojol masih ada beberapa hal yang belum sesuai prosedur sehingga masih perlu perbaikan, (2) terdapat peningkatan pendapatan pedagang dengan adanya kredit PNPM-MP, (3) terdapat berbagai kendala internal dan eksternal dalam proses pemberian kredit PNPM-MP baik dari pelaku di kecamatan maupun pedagang selaku penerima kredit dan ada beberapa upaya untuk mengatasinya. commit to user Kata kunci: implementasi pemberian kredit PNPM-MP, pendapatan pedagang ix


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Komsiyatun. THE IMPLEMENTATION OF CREDIT ISSUANCE IN THE NATIONAL RURAL INDEPENDENT COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM-MP) IN INCREASING THE SMALL TRADER’S INCOME IN BROJOL VILLAGE OF MIRI SUBDISTRICT OF SRAGEN REGENCY IN 2012. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. December 2012. The aim of this research is to find out: (1) credit issuance procedure in PNPM-MP in increasing the small trader’s income in Brojol Village of Miri Subdistrict of Sragen Regency in 2012, (2) the effect of PNPM-MP credit issuance viewed from small trader’s income aspect in Brojol Village of Miri Subdistrict of Sragen Regency in 2012, and (3) the constraints the PNPM-MP and small traders face in the PNPM-MP credit issuance process and the attempt taken to deal with such the constraints. This research uses a descriptive qualitative approach. The sample was taken by using purposive sampling, selecting the informants with in-depth knowledge and reliable to be data source. The subject of this research was the traders receiving PNPM-MP credit existing in Brojol Village and PNPM-MP administrators in Miri Subdistrict consisting of subdistrict facilitator and the chief of PNPM-MP Activity Organizing Unit. Techniques of collecting data used were interview, observation, and documentation. The data validation was done by using source and method triangulations. The data analysis was done by using technique of analyzing qualitative data encompassing data collection, data reduction, data display, and verification. The procedure of this research included preparation, data collection, data analysis, and research report writing. The result of research showed that: (1) the procedure of PNPM-MP credit issuance started from Cross-Village Discussion (MAD) of Socialization, Socialization Village Discussion, Hamlet Discussion, Women-Specific Discussion, Verification, Cross-Village Discussion (MAD) of Proposal Priority, Cross-Village Discussion (MAD) of Proposal Assignment, Prerequisite Establishment, Fund Issuance, Credit Repayment, and Document Management and Administration by UPK, (2) business credit of PNPM-MP affected positively the increase in trader’s income in Brojol Village significantly, (3) the constraints the PNPM-MP organizer and the trader faced included internal and external ones in which the attempt to deal with them is adjusted with the context of problems. The conclusions of research were: (1) in the implementation of PNPM-MP credit issuance in Brojol Village, there were still several points inconsistent with the procedure, so that some improvements were needed, (2) there was an increase in trader’s income in the presence of PNPM-MP credit, and (3) there were some internal and external constraints in PNPM-MP credit issuance process, from either the performers in subdistrict or the traders as the recipient of credit and some attempts had been taken to deal with them. to user Keywords: the implementation ofcommit PNPM-MP credit issuance, trader’s income. x


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat, nikmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, saran, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. M Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi. 2. Bapak Drs. Syaiful Bachri, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P. IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Drs. Wahyu Adi, M.Pd selaku Ketua BKK Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P. IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Drs. Ngadiman, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan sehingga membantu kelancaran penulisan skripsi ini. 5. Bapak Nurhasan Hamidi, S.E, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Tim penguji skripsi yang telah melaksanakan tugasnya sebagai penguji terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini. commitxito user


digilib.uns.ac.id

7. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Ekonomi dan BKK Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 8. Bapak Drs. Budi Santoso selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPMMP Kecamatan Miri yang telah memberikan ijin penelitian skripsi. 9. Bapak Agus Suryanto selaku Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, Ibu Sri Hastuti selaku Fasilitator Kecamatan, dan segenap pengurus UPK PNPM-MP Kecamatan Miri yang sudah ikut membantu dalam proses penelitian. 10. Ibu-ibu kelompok penerima kredit SPP PNPM-MP Desa Brojol yang telah membantu dalam proses penelitian. 11. Ibu dan Bapak tersayang, kakak dan adik-adikku serta Mas Tri Mujiyanto, terima kasih atas kasih sayang, doa, semangat, dan dukungannya. 12. Teman-teman Wisma Putri Qurota a’yun: Yeny, Mutia, Dina, Tya, Fery, Riva, Aan, Uswah, dan Tetia; serta sahabat-sahabat seperjuangan: Linda, Lelya, Yuyun, Yona, Susi dan Tria terima kasih untuk segala dukungan dan persahabatan kita. 13. Teman-teman Pendidikan Ekonomi, BKK Pendidikan Akuntansi 2009 terutama kelas B, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah kita. 14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi yang telah dikerjakan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Surakarta, Januari 2013

Penulis, commitxiito user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………………

i

HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………….

ii

HALAMAN PENGAJUAN ………………………………………………….

iii

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………………….

iv

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………..

v

HALAMAN BUKTI REVISI ……………………………………………......

vi

HALAMAN MOTTO ……………………………………………………......

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………….......

viii

HALAMAN ABSTRAK …………………………………………………….

ix

HALAMAN ABSTRACT ……………………………………………………

x

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

xi

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

xiii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………

xvi

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………...

xvii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………...

xviii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ……………………………………….

1

B. Perumusan Masalah ……………………………………………

6

C. Tujuan Penelitian ………………………………………………

6

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………..

7

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka ………………………………………………

8

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ……………

8

2. Organisasi Nonbisnis …………………………………...….

23

3. Implementasi Pemberian Kredit PNPM-MP dalam commit xiiito user


digilib.uns.ac.id

Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil ……………...

24

B. Penelitian yang Relevan ……………………………………..

33

C. Kerangka Pemikiran ………………………………………….

34

BAB III METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ………………………………..

36

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian ……………………………...

37

C. Sumber Data ………………………………………………….

38

D. Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan) …………………….

39

E. Teknik Pengumpulan Data …………………………………...

39

F. Validitas Data ………………………………………………...

41

G. Analisis Data …………………………………………………

42

H. Prosedur Penelitian …………………………………………..

44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ………………………………….

45

1. Kondisi Geografi dan Demografi Kecamatan Miri ………

45

2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Brojol …………...

48

B. Deskripsi Temuan Penelitian …………………………………

50

1. Sejarah PNPM-MP di Kecamatan Miri …………………..

50

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian ……………………..

52

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ………………………….

52

4. Tim Verifikasi (TV) ……………………………………...

55

5. Prosedur Pemberian Kredit SPP ………………………….

57

6. Dampak Kredit SPP PNPM-MP bagi Para Pedagang Kecil di Desa Brojol …………………………………………….

72

7. Kendala dalam Proses Pemberian Kredit PNPM-MP ……

76

8. Upaya Mengatasi Kendala dalam Proses Pemberian Kredit PNPM-MP ………………………………………………..

80

C. Pembahasan …………………………………………………..

83

commit xivto user


digilib.uns.ac.id

1. Prosedur Pemberian Kredit SPP PNPM-MP ……………..

84

2. Dampak Kredit PNPM-MP Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang di Desa Brojol …………………….

91

3. Kendala Pemberian Kredit SPP PNPM-MP dan Upaya Mengatasinya ……………………………………………..

92

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan ………………………………………………………

96

B. Implikasi ………………………………………………………

98

C. Saran …………………………………………………………..

99

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………

101

LAMPIRAN ………………………………………………………………..

103

commitxvto user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2010 …….

4

Tabel 2.1. Alokasi BLM Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal ………..

15

Tabel 2.2. Alokasi BLM Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk …………………………………………………………

15

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kecamatan Miri ……………..

46

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Kecamatan Miri ……………….

47

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Perekonomian Kecamatan Miri …………...

47

Tabel 4.4. Distribusi Kelompok Umur Penduduk Desa Brojol ………………

49

Tabel 4.5. Akumulasi Dana BLM Kecamatan Miri 2009-2012 ……………...

51

Tabel 4.6. Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok SPP …………….

64

Tabel 4.7. Kenaikan Pendapatan Informan Penerima Kredit SPP …………...

92

commit xvito user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran …………………………………………

35

Gambar 3.1. Jadwal Penelitian …………………………………………….

37

Gambar 3.2. Bagan Analisis Data Kualitatif ………………………………

43

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Miri ……………………………….

48

Gambar 4.2. Struktur Organisasi UPK PNPM-MP Kecamatan Miri ………

54

Gambar 4.3. Alur Kegiatan SPP PNPM-MP ……………………………….

71

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Pedoman Wawancara …………………………………………

103

Lampiran 2 Fieldnote Wawancara 1 ……………………………………….

105


113


119


127


133


136


139


142


144

Lampiran 11 Fieldnote Wawancara 10 ……………………………………..

152

Lampiran 12 Fieldnote Observasi 1 ………………………………………...

159


160


161


163


165

Lampiran 17 Formulir Terkait Prosedur Pemberian Kredit PNPM-MP ……

166

Lampiran 18 Foto Penelitian …………………………..…………………...

229

Lampiran 19 Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi …………………...

232

Lampiran 20 Surat Keputusan Dekan FKIP ………………………………..

233

Lampiran 21 Surat Permohonan Ijin Research (Rektor) …………………...

234

Lampiran 22 Surat Permohonan Ijin Research (Ketua UPK PNPM-MP) ....

235

Lampiran 23 Surat Keterangan Pemberian Ijin Penelitian …………………

236

Lampiran 24 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian …………………....

237

commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditempuh berbagai upaya melalui pembangunan nasional disegala bidang, yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Bangsa Indonesia. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari usaha untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional haruslah mencakup seluruh lapisan masyarakat dan setiap rangkaian kegiatan pemerintah hendaknya mengikutsertakan masyarakat karena tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Negara

Indonesia

merupakan

negara

yang

tingkat

kesejahteraan

masyarakatnya masih rendah. Hal itu tercermin dari masih banyaknya permasalahan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius yang menghambat jalannya pembangunan saat ini. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh kesenjangan pembangunan antar wilayah dan rendahnya peluang kerja bagi angkatan kerja terutama di wilayah perdesaan. Upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut harus menggunakan Pemberdayaan

pendekatan yang

tepat

multidisiplin harus

yang

memadukan

berdimensi

pemberdayaan.

aspek-aspek

penyadaran,

peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2 Mandiri Generasi, PNPM Mandiri Pariwisata serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007 yang merupakan salah satu program Departemen Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, PNPM-MP ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, serta kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan. Seluruh proses kegiatan PNPM-MP pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu: pertama, memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggungjawab. Kedua, menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat

dalam

pembangunan,

khususnya

dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan mereka sendiri (Abang Suriyanto, 2009: Vol VI). Melalui pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri ini, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Keefektifan dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. commit to user


digilib.uns.ac.id

3 Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga

miskin

(RTM)

sebagai

kelompok

sasaran,

menguatkan

sistem

pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pemerintah

daerah

memperbaiki

keadaan

penduduknya

dengan

menggunakan PNPM-MP. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang berdasarkan keadaan perdesaan tersebut. Dalam pelaksanaannya tentu berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut mengalami kendala-kendala, baik kendala yang bersumber dari dalam maupun dari luar pihak yang bersangkutan. Kendalakendala tersebut perlu ditanggulangi dengan baik agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan PNPM-MP. Jika berbagai kendala yang dihadapi mampu diatasi maka hal itu akan mendukung dalam rangka pencapaian tujuan commit to user yang diharapkan secara lebih optimal.


digilib.uns.ac.id

4 Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan dengan menggunakan PNPM nampaknya belum mendapat hasil yang sesuai dengan rencana bersama. Di Kecamatan Miri masih menunjukkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi meski hanya beberapa desa. Setiap desa memiliki tingkat perekonomian yang berbeda sehingga tingkat kesejahteraannya juga berbeda. Hal ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, terutama dalam pengalokasian dana maupun penentuan target kemajuan yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan dari PNPM-MP tersebut. Berikut adalah data distribusi kemiskinan di Kabupaten Sragen tahun 2010: Tabel 1.1. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2010 Rumah Tangga No.

Kecamatan

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Kalijambe Plupuh Masaran Kedawung Sambirejo Gondang SB. Macan Ngrampal KR.Malang Sragen Sidoharjo Tanon Gemolong Miri SB.Lawang Mondokan Sukodono Gesi Tangen Jenar Total

SM 686 624 973 415 366 550 983 684 539 763 576 801 720 315 773 403 310 217 253 462

(Sumber: BPS Sragen, 2010)

M 1900 1666 1895 1053 929 1109 1631 1006 1394 1029 1437 1925 1519 1317 1824 1216 1233 788 648 1004

HM 2014 1577 1371 891 1055 1345 1099 878 1683 761 1075 1666 1551 2579 1878 1172 1663 618 814 1052

Penduduk Jumlah 4600 3876 4239 2359 2350 3004 3713 2568 3616 2553 3088 4392 3790 4211 4475 2791 3206 1623 1715 2518 64678

commit to user

L 5929 4249 5713 2634 3502 4125 4977 3066 4565 3418 3822 5494 4782 6342 5875 3145 3515 1495 2118 3333

P 6751 5389 6503 3366 3924 4523 5682 3530 5201 3940 4432 6503 5678 6865 6972 3939 4645 2177 2719 3822

Jumlah 12680 9638 12216 6000 7426 8648 10659 6596 9766 7358 8254 11997 10460 13207 12847 7084 8160 3672 4837 7155 178660


digilib.uns.ac.id

5 Keterangan: SM = Sangat Miskin

L = Laki-laki

M = Miskin

P = Perempuan

HM = Hampir Miskin Dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi tindak kecurangan dari pihakpihak terkait, sebagai contoh Tim Pelaksana selaku pihak pelaksana bisa saja menggunakan kewenangannya untuk melakukan kecurangan kaitannya dengan pengeluaran dana sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan yang ada tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, pencapaian sasaran yang belum optimal dari PNPM-MP dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan juga disebabkan kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana PNPM-MP, seperti UPK (Unit Pengelola Kegiatan), Timlak (Tim Pelaksana), fasilitator teknik, fasilitator keuangan dengan masyarakat perdesaan. Berbagai permasalahan tersebut tentunya perlu untuk ditindaklanjuti untuk memaksimalkan hasil program yang diharapkan. Seperti diungkapkan di atas bahwa tujuan utama dari PNPM-MP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan target utamanya yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM). Melalui PNPM-MP ini diharapkan masyarakat desa yang tergolong dalam kategori Rumah Tangga Miskin dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonominya. Di Kecamatan Miri mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Kebanyakan dari mereka memperoleh bantuan dari PNPM-MP berupa pinjaman modal untuk membuka atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan adanya pengembangan usaha dagang yang dimiliki ini akan semakin memperbesar peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Selain itu, mereka juga memperoleh pelatihan dari PNPM-MP berupa kegiatan pelatihan ketrampilan tertentu yang dapat menunjang kemampuan mereka dalam bidang yang baru. Apabila target dari PNPM-MP tersebut dapat terwujud, maka hal ini sejalan dengan

apa

yang

diamanatkan

dalam

konstitusi.

Namun,

terkadang

implementasinya di lapangan tidak selalu sesuai dengan target yang sudah commit to user direncanakan karena adanya berbagai faktor terkait.


digilib.uns.ac.id

6 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012”.

B. Perumusan Masalah Untuk penegasan arah kajian penelitian ini maka perlu adanya perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahanpermasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012? 2. Bagaimana dampak pemberian kredit PNPM-MP ditinjau dari aspek pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012? 3. Apa saja kendala yang dialami PNPM-MP dan para pedagang kecil dalam proses pemberian kredit PNPM-MP serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012.

commit to user


digilib.uns.ac.id

7 2. Mengetahui dampak pemberian kredit PNPM-MP ditinjau dari aspek pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012. 3. Mengetahui kendala-kendala yang dialami PNPM-MP dan para pedagang kecil dalam proses pemberian kredit PNPM-MP serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian Manfaat teroretis maupun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 1. Manfaat Teoretis Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan bagi pedagang kecil, sebagai salah satu sumber bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Penulis Dapat menerapkan ilmu teori ekonomi dan ekonomi pembangunan yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan kondisi maupun permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penulis memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoretis dan praktiknya. b. Bagi Pemerintah Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penentuan target dan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). c. Bagi Masyarakat Pengguna PNPM Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya sebagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam commit to user pelaksanaan program PNPM guna meningkatkan kesejahteraannya.


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka Pemahaman terhadap teori-teori yang relevan diperlukan dalam penelitian ilmiah. Kajian teori yang tepat akan memudahkan proses penelitian sebab hal tersebut akan memberikan inspirasi bagi peneliti dalam memecahkan masalahmasalah penelitian. Dengan kata lain, teori-teori tersebut dijadikan pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) a. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008). Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan keefektifan kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah: 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program berbasis pemberdayaan

masyarakat.

PNPM

Mandiri

dilaksanakan

melalui

harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam committerkait to userupaya peningkatan kualitas hidup, memecahkan berbagai persoalan 8


digilib.uns.ac.id

9 kemandirian,

dan

kesejahteraannya.

Pemberdayaan

masyarakat

memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (pnpm-madiri.org).

b. Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008) adalah sebagai berikut: 1) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat

miskin

perdesaan.

Kesejahteraan

berarti

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. 2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, perlembagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

c. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tujuan PNPM-MP (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008) adalah sebagai berikut: 1) Tujuan

Umum

PNPM

Mandiri

Perdesaan

adalah

meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Tujuan khususnya meliputi: commit to user


digilib.uns.ac.id

10 a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. b) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. c) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. d) Melembagakan pengelolaan dana bergulir. e) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). f) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. g) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan cara mendayagunakan sumber daya lokal.

d. Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri 1) Pendekatan PNPM Mandiri Pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: a) Menggunakan

kecamatan

sebagai

fokus

program

untuk

mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. b) Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. c) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. d) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. e) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari pembelajaran, commit to(pnpn-mandiri.org). user kemandirian, dan keberlanjutan


digilib.uns.ac.id

11 2) Ruang Lingkup PNPM Mandiri Ruang lingkup PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi: a) Penyediaan

dan

perbaikan

prasarana

atau

sarana

lingkungan

pemukiman, sosial, dan ekonomi secara kegiatan padat karya. b) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. c) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target pembangunan. d) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik (pnpmmandiri.org).

e. Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Sesuai

dengan

Pedoman

Umum,

PNPM

Mandiri

Perdesaan

mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008). Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) Bertumpu pada pembangunan manusia Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. 2) Otonomi Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.commit to user


digilib.uns.ac.id

12 3) Desentralisasi Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 4) Berorientasi pada masyarakat miskin Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 5) Partisipasi Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. 6) Kesetaraan dan keadilan gender Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 7) Demokratis Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 8) Akuntabilitas dan Transparansi Pengertian prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9) Prioritas commit to user


digilib.uns.ac.id

13 Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 10) Keberlanjutan Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

f. Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tahun 2008, sasaran program PNPM-MP yaitu: 1) Lokasi Sasaran: Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. 2) Kelompok Sasaran: a) Masyarakat miskin di perdesaan, b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan, c) Kelembagaan pemerintah lokal.

g. Dasar Hukum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta landasan khusus

pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008) adalah sebagai berikut: commit to user


digilib.uns.ac.id

14 1) Sistem Pemerintahan Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2) Sistem Perencanaan Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). b) Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c) Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

h. Pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tahun 2008, pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri meliputi: 1) Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu: a) Alokasi Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah commit to user Tertinggal.


digilib.uns.ac.id

15 Tabel 2.1. Alokasi BLM Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal Jumlah Desa Tertinggal ≤3 4 5 6 7 8 9 10 11 ≥ 12

Alokasi BLM (Rupiah) 1.000.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 2.250.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 3.000.000.000

(Sumber: PTO PNPM-MP, 2008) b) Alokasi Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, BLM dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Table 2.2. Alokasi BLM Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin Lokasi

Jumlah Penduduk <25.000 25.000-50.000

Jawa >50.000 <15.000 15.000-25.000 Luar Jawa >25.000

Persen Penduduk Miskin ≤ 40% > 40% ≤ 40% > 40% < 20% 20% - 40% >40% ≤ 40% > 40% ≤ 40% > 40% < 20% 20% - 40% > 40%

Alokasi BLM (Rupiah) 1.500.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 2.250.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 2.250.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

(Sumber: PTO PNPM-MP, 2008) 2) Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan commit to user Sumber dana berasal dari:


digilib.uns.ac.id

16 a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c) Swadaya masyarakat d) Partisipasi dunia usaha Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu: a) Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. b)

Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten.

3) Mekanisme Pencairan Dana Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut: a) Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK. b) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya). c) Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. 4) Mekanisme Penyaluran Dana Penyaluran dana diartikan sebagai proses penyaluran dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM sebagai berikut: a) Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran dari Departemen Keuangan. commit to user


digilib.uns.ac.id

17 b) Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dari Departemen Keuangan. c) Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN. d) Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya. 5) Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK tiap desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK tiap desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan

yang dialokasikan sesuai hasil

Musyawarah Antar Desa menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.

i. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Alur kegiatan PNPM-MP (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008) adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD, sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai user dengan MAD penetapan commit usulan.toPerencanaan kegiatan di kabupaten


digilib.uns.ac.id

18 adalah perencanaan koordinatif yang dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 2) Pelaksanaan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan

pelaksanaan

yang

matang

dan

terencana.

Persiapan

pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. 3) Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi

masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka

semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.

j. Peran Para Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008) 1) Pelaku di Perdesaan a) Kepala Desa (Kades) Peran kepala desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan commit to user di desa.


digilib.uns.ac.id

19 b) Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. c) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola adsministrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. d) Tim Penulis Usulan (TPU) TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. e) Tim Pemantau Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. f) Tim Pemelihara Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. g) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) KPMD/K adalah warga desa terpilih yang bertugas memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. h) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. commit to user


digilib.uns.ac.id

20 2) Pelaku di Kecamatan a) Camat Camat atas nama bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. b) Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) PjOK adalah seorang kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar surat keputusan bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. c) Tim Verifikasi (TV) TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa. d) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. e) Badan Pengawas UPK (BP-UPK) BP-UPK

berperan

dalam

mengawasi

pengelolaan

kegiatan,

administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. f) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) Fasilitator

Kecamatan

(F-Kec)

dan

FT

adalah

pendamping

masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM-MP. g) Pendamping Lokal (PL) Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu

FK/FT

untuk

memfasilitasi

masyarakat

dalam

melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada commit to user tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.


digilib.uns.ac.id

21 h) Tim Pengamat Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. i) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. j) Setrawan Kecamatan Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah

kecamatan,

perubahan

tata

pemerintahan,

dan

mendampingi masyarakat. 3) Pelaku di Kabupaten a) Bupati Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) serta bertanggungjawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten. b) Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Kabupaten (TK PNPM Kab) Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten dibentuk oleh bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan. c) Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab) PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri kabupaten. d) Fasilitator Kabupaten (F-Kab) committenaga to userprofessional yang berkedudukan Fasilitator Kabupaten adalah


digilib.uns.ac.id

22 di tingkat kabupaten. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan

yang

difasilitasi

oleh

Fasilitator

Kecamatan

dan

memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. e) Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab) Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survai, dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. f) Pendamping UPK Pendamping Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan kepada Unit Pengelola Kegiatan dan lembaga pendukung agar menjadi suatu lembaga andal dan memiliki akuntabilitas. g) Setrawan Kabupaten Setrawan Kabupaten merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah, perubahan tata kepemerintahan, mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta mendampingi

masyarakat,

khususnya

dalam

manajemen

pembangunan partisipatif. 4) Pelaku Lainnya a) Gubernur sebagai pembina dan penanggungjawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat provinsi. b) TK PNPM Mandiri Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, memberikan dukungan pelayanan dan proses to user administrasi di tingkat commit provinsi.


digilib.uns.ac.id

23 c) Penanggung jawab Operasional Provinsi (PjOProv) adalah pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai

tugas pokok

sejenis

di

provinsi

yang

berperan sebagai pelaksana harian TK-PNPM. d) Di tingkat provinsi disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Koordinator Manajemen Provinsi (KM-Prov). e) Di tingkat wilayah disediakan Konsultan Manajemen Wilayah yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah (Korwil). f) Di tingkat nasional disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional (KT-KM Nas). g) Tim Pengendali PNPM Mandiri berperan dalam melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di provinsi dan kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan didukung oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Organisasi Nonbisnis a. Pengertian Organisasi Nonbisnis Organisasi nonbisnis berbeda dengan organisasi bisnis karena organisasi nonbisnis tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan laba pada perusahaan bisnis. Selain itu, pada umumnya organisasi nonbisnis tidak menjadi subjek dari kompetisi dalam pasar. Belkaoui (2006) menyatakan bahwa “organisasi nonbisnis adalah suatu organisasi yang memiliki sasaran pokok untuk mendukung suatu program atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (keuntungan)”. Contohcontoh dari organisasi nonbisnis meliputi organisasi pribadi, nirlaba dan filantropis seperti perguruan tinggi dan universitas, rumah sakit, badan kesehatan dan kesejahteraan, organisasi keagamaan, yayasan negara dan unit pemerintahan

lokal,

dan

organisasi-organisasi perdagangan dan profesional. commit to user

keanggotaan

seperti


digilib.uns.ac.id

24 b. Karakteristik Organisasi Nonbisnis Karakteristik organisasi nonbisnis juga berbeda dengan karakteristik organisasi bisnis. Ada tiga karakteristik organisasi nonbisnis (Belkaoui, 2006) yaitu: 1. Sejumlah sumber daya diterima dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali ataupun keuntungan ekonomi yang proporsional terhadap sumber daya yang telah mereka berikan. 2. Operasi bisnisnya terutama bergerak untuk tujuan-tujuan selain penyediaan barang atau jasa yang mendapatkan laba atau ekuivalen laba. 3. Tidak ada saham kepemilikan yang pasti yang dapat dijual, dialihkan, atau ditebus, atau yang akan menjadi hak atas bagian dari distribusi nilai sisa dari sumber daya pada saat organisasi dilikuidasi.

3. Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil a. Konsep Implementasi Widodo (2006:19) mendefinisikan “impelementasi sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu”. Joner dalam Widodo (2006:22) mengartikan implementasi sebagai suatu proses yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Gunawan (2006) dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik menyatakan bahwa: Jasa negara atau daerah terlihat dihadapan rakyatnya melalui keberhasilan menetapkan kebijakan yang diputuskan pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan setelah mempertimbangkan berbagai hal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan baik dalam jajaran legislatif maupun eksekutif dituntut untuk mengoptimalkan kinerja kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk program pembangunan. Program pembangunan harus melalui proses strategik penetapan bukan saja berupa keputusan mengenai persoalan yang terjadi namun juga proses bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. Disamping itu perlu dirumuskan pula bagaimana mengimplementasikannya (Gunawan, 2006:217). commit to user


digilib.uns.ac.id

25 Nugroho (2004:106) memberikan penjelasan mengenai implementasi program yaitu: Implementasi program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan program dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan program pembangunan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan programprogram pembangunan dan implementasi program dalam bentuk keputusan dan peraturan. Manurung (2003:12) mengemukakan bahwa “implementasi program merupakan kebijakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan dengan

menggunakan

strategi

yang

tepat”.

Program-program

yang

diimplementasikan merupakan kerangka kerja yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dari setiap kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Fungsi implementasi merupakan tindakan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program kerja. Dengan demikian, fungsi implementasi terdiri dari tindakan atau cara-cara atau saran-saran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan yang dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Smith dan Grindle dalam Wahab (2000:37) melihat bahwa implementasi merupakan sandungan terberat dan serius bagi efektivitas kebijaksanaan pembangunan dibanding sosial ekonomi.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Program yang akan diimplementasikan tidak lepas dari berbagai faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap program itu sendiri. Manurung (2003:38) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program terdiri dari dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1) Faktor Internal Faktor internal di sini mencakup keseluruhan program yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan.commit Faktor to internal user terdiri dari:


digilib.uns.ac.id

26 a) Misi dan tujuan program Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai. b) Strategi pencapaian tujuan Misi dan tujuan suatu program dapat tercapai melalui bentuk strategi yang digunakan. c) Sifat dan jenis kegiatan Sifat dan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. d) Jenis teknologi yang digunakan Implementasi program pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari jenis teknologi yang digunakan. 2) Faktor Eksternal Organisasi berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Agar kegiatan program itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka harus memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang terdiri dari: a) Kebijakan pemerintah Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan. b) Sosial Budaya Masyarakat Faktor sosial budaya masyarakat tidak dapat diabaikan dalam implementasi program pembangunan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar organisasi. c) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan harus disesuaikan dengan kegiatan program yang tepat. c. Konsep Kredit Kata “kredit” bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat. Kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota besar tetapi juga masyarakat di perdesaan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan (Thomas Suyatno, 2003:12). Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan (kontraprestasi) tersebut dapat berupa barang, uang, maupun jasa. Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti commit to user ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang.


digilib.uns.ac.id

27 Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya Money and Banking, “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang” (Thomas Suyatno, 2003:13). Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud kredit adalah: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit tersebut merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti pihak pemberi kredit akan benar-benar memberikan kredit

apabila

pihak

tersebut

yakin

bahwa

penerima

kredit

akan

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak (Thomas Suyatno, 2003:14). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari: 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3) Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima. Semakin lama kredit diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko ini, maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. 4) Prestasi, merupakan objek kredit yang dapat berbentuk uang, barang, maupun jasa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

28 Terkait dengan tujuan pemberian kredit, khususnya oleh lembagalembaga pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai agent of development ada beberapa tujuan yang hendak dicapai (Thomas Suyatno, 2003:15), yaitu: 1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya Dalam kehidupan perekonomian yang modern ini kredit memegang peranan penting dalam meningkatkan kegiatan usaha dan hubungan internasional. Kredit yang diterima oleh debitur secara umum memiliki fungsi sebagai berikut (Thomas Suyatno, 2003:16): 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

d. Konsep Pendapatan Teori pendapatan secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori yaitu pendapatan dalam arti akuntansi dan pendapatan dalam arti ekonomi. Konsep pendapatan secara akuntansi merupakan pendapatan yang dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu dan mengenai kapan pendapatan harus dilaporkan. Menurut Keynes “pendapatan adalah determinan primer dari seberapa banyak orang yang memilih untuk mengkonsumsi”. Menurut Winardi (1992:171) “pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan faktor-faktor produksi”. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (1999:2) pengertian “pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, apabila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas (modal) yangcommit tidak berasal to userdari kontribusi penanam modal”.


digilib.uns.ac.id

29 Konsep pendapatan dalam artian ekonomi merupakan penerimaan pendapatan secara umum tanpa mempertimbangkan analisis dan perhitungan akuntansi tertentu. Pendapatan keluarga merupakan salah satu contoh konsep pendapatan secara ekonomi. Ada beberapa definisi pengertian pendapatan keluarga dari para ahli (Ninik Asri Rokhana, 2005: 8), yaitu: 1) Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982) Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun hasil sendiri dengan dinilai sejumlah uang atas harga yang berlaku pada saat ini. 2) Bayu Wijayanto (1999) Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota keluarga yang bekerja. Mulyono Sumardi dan Hans Dieter Evers (Ninik Asri Rokhana, 2005:8) membedakan pendapatan menjadi tiga macam, yaitu: 1) Pendapatan yang berupa uang Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber-sumber utamanya adalah: a) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur, dan kerja musiman. b) Dari usaha sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, dan penjualan dari kerajinan rumah. c) Dari hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. d) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial. 2) Pendapatan berupa barang Pendapatan yang berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler, tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Pendapatan ini berupa: a) Bagian pembayaran upah dan gaji dalam bentuk beras, pengobatan, commit to user transportasi, perumahan dan rekreasi.


digilib.uns.ac.id

30 b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati. 3) Penerimaan yang merupakan pendapatan Penerimaan yang merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penagihan piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah atau pemberian uang.

e. Konsep Usaha Kecil Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. 1) Pengertian Usaha Kecil Berdasarkan UU No. 9 / 1995 Bab I Pasal 1 Ayat (1) tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undangundang ini”. Menurut surat edaran BI No. 26/1/UKK/ tanggal 29 mei 1993, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah: Usaha yang memiliki total asset maksimum Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600.000.000,00. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 / 1998 pengertian usaha kecil adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu to user usaha yang tidak sehat.” dilindungi untuk mencegahcommit dari persaingan


digilib.uns.ac.id

31 Dalam perkembangan usahanya seringkali usaha kecil menghadapi kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menyebabkan usaha kecil kurang mampu memanfaatkan peluang yang ada, baik akses pasar, akses terhadap sumber pembiayaan, dan akses terhadap teknologi, sedangkan kendala eksternal berkaitan

dengan

iklim

usaha

yang

kurang

kondusif

terhadap

perkembangan usaha kecil. Selama ini berbagai kebijaksanaan terkesan lebih berpihak pada sektor usaha besar (R. Maryatmo, 1996:3). 2) Karakteristik Usaha Kecil Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut (Singgih Wibowo, 2000:1): a) Usaha kecil mempunyai strategi tersendiri dengan membuat produk yang khusus, unik, dan spesial agar tidak kalah bersaing dengan usaha besar. b) Daerah pemasaran produknya tidak terlalu jauh sehingga tabiat konsumennya dapat dipahami. c) Permodalannya tidak besar. d) Usaha kecil sering mengabaikan hal-hal prinsip dalam pengoperasian usahanya. e) Kebanyakan pengelola tidak membiasakan diri mencatat data transaksi, keuangan, pembukuan, dan sebagainya dengan baik dan tertib. Mereka lebih mengandalkan daya ingat saja. Akibatnya sulit mendapatkan kredit karena pihak kreditur meragukan kemampuan usaha kecil untuk mengembalika pinjaman sesuai aturannya. f) Kebanyakan pengelola usaha kecil enggan mengeluarkan biaya untuk promosi dan penelitian ala usaha besar. g) Komunikasi dengan konsumen berjalan cepat dan seringkali berlangsung kepada pemilik. h) Data dan fakta yang benar dan aktual yang sangat diperlukan dalam pengelolaan ilmiah tidak mencukupi, bahkan tidak ada. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan tampak sulit untuk mendapatkan solusi yang tepat dan jelas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

32 3) Kelemahan Usaha Kecil Kelemahan yang sering dijumpai pada usaha kecil pada umumnya dapat ditinjau dari beberapa aspek (Singgih Wibowo, 2000:3), yaitu: a) Kelemahan Keorganisasian Kelemahan ini umumnya berupa tidak jelasnya struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas, status karyawan, sistem penggajian dan kepegawaian yang tidak beres. Selain itu kepemimpinan seorang diri mempunyai kelemahan yang dapat menghancurkan usaha. Terutama jika pimpinan sakit dalam waktu lama atau bahkan meninggal dunia, sementara persiapan kader belum dilakukan. b) Kelemahan di Bidang Keuangan Usaha kecil biasanya lemah dalam membuat anggaran, tidak adanya pencatatan dan pembukuan yang memadai, dan tidak adanya batasan yang tegas antara harta milik pribadi (keluarga) dengan milik perusahaan. c) Kelemahan di Bidang Pemasaran Kelemahan ini lazimnya berupa ketidakserasian antara program produksi dengan penjualan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penelitian pasar sehingga tidak tahu bagaimana posisi pasarnya, mengidentifikasi para pesaing, cara menghadapi persaingan, fungsi promosi, dan lain-lain. d) Kelemahan di Bidang Pengelolaan Usaha Kelemahan dalam hal pengelolaan usaha mencakup masih rendahnya kemampuan manajemen pengelola dalam mengatur kegiatan usaha terutama terkait dengan kegiatan produktivitas usahanya. e) Kelemahan Lain-lain Kelemahan lain yang sering menjadi jebakan adalah perluasan yang emosional tanpa didukung data dan fakta yang aktual. Selain itu juga seringnya unsur keluarga diikutcampurkan ke dalam persoalancommit to user persoalan usaha.


digilib.uns.ac.id

33 f. Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Implementasi pemberian kredit PNPM-MP merupakan perwujudan secara nyata dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dari program penyaluran kredit PNPM-MP dan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara target dengan realisasinya. Berbagai aspek yang termasuk di dalamnya antara lain implementasi prosedur dalam pemberian kredit kepada masyarakat, khususnya bagi para pedagang kecil di perdesaan, kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM-MP maupun pedagang kecil kaitannya dengan penyaluran kredit tersebut, serta dampak ekonomi dari pemberian kredit PNPM-MP berupa peningkatan pendapatan para pedagang kecil. Implementasi pemberian kredit yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional akan memberikan jaminan terhadap hasil program yang diharapkan, salah satunya adalah meningkatnya pendapatan para pedagang kecil. Hal ini terjadi karena bantuan kredit yang diperoleh para pedagang kecil dari PNPM-MP dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki atau mendirikan usaha baru. Simpulannya adalah apabila implementasi pemberian kredit PNPM-MP dilaksanakan secara benar menurut ketentuan yang berlaku, maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka meningkatkan pendapatan pedagang kecil. B. Penelitian yang Relevan Hasil penelitian yang relevan yang dapat mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian dari Agus Budiyono (2010) yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Program

PNPM

Mandiri

Perdesaan

Terhadap Peningkatan

Pendapatan Masyarakat di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak commitPerdesaan to user di Desa Darupono Kecamatan pelaksanaan program PNPM Mandiri


digilib.uns.ac.id

34 Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNPM mandiri sangat membantu dalam peningkatan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada masyarakat desa yang selama ini sangat bergantung pada pinjaman karena kekurangan modal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Darupono memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa setempat. Hasil penelitian lain yang relevan yaitu penelitian dari Abang Suriyanto (2009) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang dicanangkan dengan pelaksanaannya, serta dampak program tersebut terhadap masyarakat di Kecamatan Noyan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Noyan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun begitu masih ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan. PNPM Mandiri Perdesaan juga memberikan dampak positif terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat di Kecamatan Noyan, yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kemandirian kelompok dalam kegiatan pengelolaan dana, administrasi kelompok, dan berbagai kegiatan kelompok lainnya, serta meningkatkan kapasitas masyarakat. C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran digunakan untuk memberi landasan atau dasar berpijak pada penelitian yang akan dilakukan serta dimaksudkan untuk memperjelas makna dan maksud teori yang dipakai, atau memperjelas kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya dalam teori tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut. commit to user


digilib.uns.ac.id

35 PNPM-MP merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat perdesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Selain itu pemerintah juga membuat program untuk membantu mengatasi masalah perekonomian penduduk perdesaan seperti pengadaan koperasi simpan pinjam perempuan. Sorotan penelitian ini adalah pada prosedur kegiatan penyaluran kredit PNPM-MP bagi para pedagang kecil di perdesaan, dampak ekonomis terhadap peningkatan pendapatan pedagang penerima kredit, dan berbagai kendala yang dialami pihak-pihak terkait serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Sebelum ada kredit PNPM-MP pendapatan para pedagang dari hasil penjualan barang dagang dapat dikatakan relatif kecil, selain karena belum mempunyai kios tetap untuk berjualan, juga dikarenakan variasi maupun kuantitas barang dagang yang masih sedikit. Melalui program kredit PNPM-MP yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, para pedagang kecil yang mengalami kesulitan permodalan untuk mengembangkan usahanya dapat memperoleh bantuan kredit dengan syarat-syarat yang relatif mudah. Bantuan kredit usaha yang diperoleh ini selanjutnya akan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, menambah jumlah dan variasi barang dagang, dan membuka usaha dagang di bidang yang lain. Dampaknya adalah pendapatan para pedagang kecil dapat meningkat secara signifikan seiring dengan berkembangnya usaha yang dimiliki. Kondisi awal

Kelesuan usaha

Pendapatan

dagang

relatif kecil

Program kredit

Pengembangan

Pendapatan

PNPM-MP

usaha dagang

meningkat

Implementasi kredit berhasil Gambar 2.1. Kerangka commit to userPemikiran


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dari suatu penelitian. Metode penelitian harus dipilih terlebih dahulu sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketepatan dalam memilih metode akan mengantarkan penelitian ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kartini Kartono (1990:28) “Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan memakai metode-metode ilmiah.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode adalah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memahami objek penelitian dengan memakai pendekatan ilmiah.

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat menunjukkan hal penting dalam suatu penelitian sebab di tempat penelitian inilah diperoleh data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan penelitian. Penelitian mengenai implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil dilakukan di Desa Brojol Kecamatan Miri karena lokasinya mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam pengadaan penelitian dan penghimpunan data yang dibutuhkan. Selain itu juga karena mayoritas penduduk Desa Brojol Kecamatan Miri bekerja sebagai petani dan pedagang sehingga hal ini sesuai dengan subjek penelitian yaitu para pedagang kecil. Objek penelitiannya adalah aspek pendapatan para pedagang setelah memperoleh kredit PNPM-MP. commit to user 36


digilib.uns.ac.id

37 2. Waktu Penelitian Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Oktober-November 2012. Jenis No. 1.

Kegiatan

Tahun 2012-2013 September Oktober

November Desember

Januari

Penyusunan Judul

2.

Penyusunan Proposal

3.

Perijinan

4.

Pengumpulan Data dan Analisis Data

5.

Penyusunan Laporan dan Ujian Skripsi

Gambar 3.1. Jadwal Penelitian

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada suatu objek dan mengkondisikannya seperti apa adanya. Menurut pendapat Kirk dan Miller sebagaimana dikutip Moleong (2004: 4), “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. Bentuk penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena atau situasi commit yang aktual atau yang ada pada saat penelitian to user


digilib.uns.ac.id

38 berlangsung. Sutopo (2002: 111) mengatakan bahwa “… dalam penelitian kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya”. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Lexy J. Moleong, (2004: 4) menyatakan bahwa ”metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian meliputi perilaku, persepsi, tindakan yang sifatnya secara holistik dan naturalistik. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini merupakan

penelitian

deskriptif

kualitatif

yang

akan

mendeskripsikan

implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012.

C. Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong (2004: 157), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Artinya sumber data dalam penelitian kualitatif adalah manusia, tingkah laku, dokumen serta benda-benda lain. Ketepatan dalam memilih dan menentukan sumber data sangat penting karena akan dapat menentukan ketepatan data yang diperoleh. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1.

Informan Menurut Moleong (2004: 90), “Informan adalah orang yang dimanfaatkan user dan kondisi latar penelitian”. untuk memberikan informasicommit tentangto situasi


digilib.uns.ac.id

39 Informan dalam penelitian ini adalah pengurus UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, Fasilitator Kecamatan dan Ketua Kelompok SPP Desa Brojol dan beberapa pedagang di Desa Brojol sebagai sampel penelitian. 2.

Dokumen dan Arsip Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dapat berupa laporan-laporan atau catatan-catatan perusahaan, studi kepustakaan atau instansi terkait.

D. Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan) Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan permasalahan agar pemilihan sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian. Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi suatu perumusan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi (H.B Sutopo, 2002: 55). Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering dinyatakan dengan internal sampling artinya cuplikan mewakili informasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, yakni didasarkan pada landasan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi dan sebagainya. Sumber data digunakan di sini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Dalam purposive sampling ditetapkan kualifikasi dan pemilihan informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Pada saat pelaksanaannya, pengumpulan dan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu pedagang penerima kredit usaha PNPM-MP yang berasal dari Desa Brojol Kecamatan Miri.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dengan commit todata usersehingga didapatkan data yang menggunakan alat-alat atau instrumen


digilib.uns.ac.id

40 objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: 1. Observasi Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, mencari kejadian yang diteliti melalui penglihatan dan pendengaran. Observasi yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang diperoleh selama penelitian yang menyangkut implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri. 2. Wawancara Menurut Lexy J. Moleong (2004: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer)

yang

mengajukan

pertanyaan

dan

yang

diwawancarai

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Menurut Nana Syaodih (2006:216): Wawancara (interview) ditujukan untuk memperoleh data dari individu dan dilaksanakan secara individual. Beberapa bentuk wawancara yaitu: a. Wawancara terstruktur adalah apabila bahan wawancara sudah dipersiapkan terlebih dahulu. b. Wawancara setengah terstruktur adalah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu, akan tetapi memberikan keleluasaan untuk menerangkan lebih jauh, namun tidak langsung pada topik bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara berlagsung. c. Wawancara tidak terstruktur yaitu prakarsa untuk memilih topik bahasan diambil oleh informan. Dalam penelitian ini yang diterapkan adalah wawancara setengah terstruktur. Daftar pertanyaan sesuai dengan topik bahasan sudah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk menerangkan lebih jauh. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka diperlukan informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan commit to user informasi secara langsung dari informan mengenai implementasi pemberian


digilib.uns.ac.id

41 kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Ada beberapa pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pengurus UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, Fasilitator Kecamatan, dan sejumlah pedagang di Desa Brojol Kecamatan Miri. 3. Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada dalam kegiatan PNPM-MP. Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang ada dalam perusahaan atau instansi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi pemberian kredit PNPM-MP bagi para pedagang kecil.

F. Validitas Data Validitas data sangat diperlukan agar data dan informasi yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sutopo (2002: 78) mengemukakan bahwa, ”Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian”. Pemantapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu, sedangkan dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data dilakukan dengan cara trianggulasi dan reviu informan untuk menjamin validitas data. Patton (1984) seperti yang dikutip Sutopo (2002: 78) membedakan empat macam teknik trianggulasi sebagai cara untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 1. Trianggulasi Sumber Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber yang berbeda. 2. Trianggulasi Metode Jenis Trianggulasi ini dapat dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam trianggulasi metode yang ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan lebih jelas diusahakan mengarah pada yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. commit to user


digilib.uns.ac.id

42 3. Trianggulasi Peneliti Yang dimaksud dengan cara trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. 4. Trianggulasi Teori Trianggulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori yang akan digunakan akan dapat diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Jenis trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber yakni penggunaan beberapa narasumber yang berbeda untuk mengumpulkan data atau informasi yang sejenis sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber satu dapat dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari narasumber lain. Selain itu penelitian ini juga menggunakan trianggulasi metode yaitu mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Reviu informan dilakukan pada waktu data yang diperoleh sudah cukup lengkap kemudian disusun penyajian data tersebut walaupun mungkin masih belum utuh dan menyeluruh, unit-unit laporan tersebut dikomunikasikan dengan informannya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang disusun merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang mereka setujui.

G. Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan data” (Moleong, 2004: 248). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kegiatan menguraikan dan menggambarkan objek penelitian terutama pada dampak ekonomi yang dirasakan para pedagang ditinjau dari aspek peningkatan pendapatan sebagai hasil dari pemberian kredit Program commit to user Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Selain itu penelitian ini


digilib.uns.ac.id

43 juga menguraikan mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran kredit dari PNPM-MP kepada para pedagang kecil. Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Sugiyono, 2008:247), yaitu: 1. Reduksi Data Reduksi data dalam penelitian ini menjalankan analisis, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 2. Penyajian Data Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Verifikasi

to user Data Kualitatif Gambar 3.2.commit Tahap Analisis


digilib.uns.ac.id

44 H. Prosedur Penelitian Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan mengambil prosedur penelitian dari Sutopo (2002: 187-190), yaitu: 1. Persiapan a. Menyusun proposal penelitian yang meliputi pengajuan judul dan penulisan proposal penelitian kepada dosen pembimbing. b. Membuat desain penelitian yaitu dengan mengumpulkan bahan/sumber materi penelitian yang berasal dari lapangan berupa data dan pengamatan awal serta menyiapkan instrumen penelitian atau alat observasi. c. Mengurus perizinan penelitian. 2. Pengumpulan Data a. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan serta atau observasi partisipan. b. Membuat fieldnote (catatan lapangan) dan transkrip hasil wawancara. c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan. 3. Analisis Data a. Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai desain penelitian yang meliputi reduksi data (pembuatan matriks hasil penelitian lapangan), penyajian data (pembuatan matriks hasil lapangan dengan matriks teori) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). b. Mengembangkan hasil intepretasi data dengan analisis lanjut kemudian disesuaikan dengan hasil temuan di lapangan. c. Melakukan pengayaan dalam menganalisis data yang sudah ada dengan dosen pembimbing. d. Membuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 4. Penyusunan Laporan Penelitian a.

Penyusunan laporan awal.

b. Reviu laporan yaitu mendiskusikan laporan yang telah disusun dengan dosen pembimbing. c. Melakukan perbaikan laporan sesuai hasil diskusi. d. Penyusunan laporan akhir. commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Kondisi Geografi dan Demografi Kecamatan Miri Kecamatan Miri berada di ujung barat Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan merupakan kecamatan yang jaraknya terjauh dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten Sragen yaitu sekitar 50 km. Tekstur wilayah Kecamatan Miri adalah berbukit dan masih lebat pepohonannya. Kecamatan Miri dilewati beberapa aliran sungai, seperti Sungai Mudal, Sungai Giren, dan Sungai Bakalan. Ada pula dua waduk besar yaitu Waduk Kedungombo dan Waduk Kedungkancil. Penduduk di Kecamatan Miri memanfaatkan air sungai dan waduk tersebut untuk mengairi lahan pertanian mereka. Lahan pertanian di Kecamatan Miri masih cukup luas yaitu 1.417,77 Ha karena mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang. Lahan pertanian tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu lahan irigasi teknis 194 Ha, lahan irigasi sederhana 51,20 Ha, dan lahan tadah hujan 1172,57 Ha. Berikut adalah batas wilayah Kecamatan Miri (Buku PDRB Kabupaten Sragen). Sebelah utara

: Kabupaten Grobogan

Sebelah timur

: Kecamatan Sumberlawang

Sebelah Selatan

: Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Kalijambe

Sebelah barat

: Kabupaten Boyolali

Luas wilayah Kecamatan Miri adalah 5.380,99 Ha dengan jumlah penduduk 32.788 jiwa pada awal tahun 2012 yang terdiri dari 16.202 penduduk laki-laki dan 16.586 penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 9811 KK dan 2843 KK miskin (Data Sekunder BPS Kabupaten Sragen). Ada sepuluh desa yang masuk dalam wilayah administratif

Kecamatan

Miri.

Berikut

administratif Kecamatan Miri.commit to user 45

adalah

pembagian

wilayah


digilib.uns.ac.id

46 Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kecamatan Miri No.

Nama Desa

Pusat Desa

Jumlah Dukuh

Jumlah RT

1.

Desa Geneng

Pelem

8

21

2.

Desa Jeruk

Dungdang

14

25

3.

Desa Sunggingan

Kropak

8

20

4.

Desa Girimargo

Girimargo

15

23

5.

Desa Doyong

Pungkruk

7

18

6.

Desa Soko

Bulaksari

15

26

7.

Desa Brojol

Purwosari

11

18

8.

Desa Bagor

Kaliapang

10

17

9.

Desa Gilirejo Lama

Gilirejo

11

21

10.

Desa Gilirejo Baru

Sumberejo

5

15

(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012) Kecamatan Miri memiliki beberapa potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata, seperti Waduk Kedungombo dan Waduk Kedungkancil yang bisa dikelola menjadi tempat wisata pemancingan. Ada pula tempat penangkaran ikan gurame, karper dan nila di Desa Girimargo dan sumber mata air Ontrowulan serta makam Pangeran Samudera di kawasan Gunung Kemukus yang sangat menarik untuk tujuan wisata, namun sampai saat ini keberadaan tempat-tempat potensi wisata ini masih kurang terawat sehingga kurang begitu menarik minat turis domestik maupun turis asing untuk berkunjung. Ditinjau dari bidang pendidikan, mayoritas penduduk Kecamatan Miri adalah lulusan SMP dan SMA atau sederajat. Kecamatan Miri memiliki 2 SD swasta dan 25 SD Negeri, 2 SMP/MTs swasta dan 4 SMP/MTs Negeri, 4 SMA/K swasta dan 1 SMA/SMK Negeri. Kecamatan Miri belum mempunyai Akademi atau Perguruan Tinggi. Kelengkapan sarana prasarana kesehatan dan perekonomian Kecamatan Miri adalah sebagai berikut. commit to user


digilib.uns.ac.id

47 Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Jenis Sarana Prasarana

Jumlah

Rumah Sakit

-

Puskesmas

1

Puskesmas Pembantu

5

PKD/Polindes

10

Posyandu

54

Dokter

1

Mantri

2

Bidan

13

Apoteker

-

Ahli Gizi

-

Apotik/Toko Obat

-

(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012)

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Perekonomian No.

Uraian

Jumlah

1.

Pasar

6

2.

Koperasi

5

3.

KUD

1

4.

BPR

1

5.

LKD

10

6.

Pertokoan

141

7.

Warung

155

8.

Pangkalan Minyak

3

(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012) commit to user


digilib.uns.ac.id

48 Berikut ini adalah peta wilayah Kecamatan Miri:

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Miri (Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012) 2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Brojol Desa Brojol merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Miri. Desa Brojol terletak di perbatasan dengan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Pusat Desa Brojol adalah Dukuh Purwosari yang terletak di tengah-tengah desa. Desa Brojol memiliki tekstur wilayah yang berbukit dengan didominasi jenis tanah kapur/gamping dan tanah merah. Luas wilayah Desa Brojol adalah 463,71 Ha. Luas wilayah tersebut diklasifikasi dalam beberapa jenis lahan, yaitu lahan persawahan tadah hujan 204,14 Ha, tanah pekarangan/bangunan 82,56 Ha, tegal/kebun 92,21 Ha, hutan negara 67 Ha, dan sungai serta jalan 17,80 Ha. Tanaman commit to user usaha yang dihasilkan Desa Brojol antara lain padi, jagung, ketela pohon,


digilib.uns.ac.id

49 kacang tanah, kacang hijau, buah mangga, dan tebu. Batas wilayah Desa Brojol adalah sebagai berikut. Sebelah utara

: Desa Bagor

Sebelah timur

: Desa Girimargo dan Desa Soko

Sebelah selatan

: Desa Sunggingan

Sebelah barat

: Kecamatan Andong Boyolali

Penduduk Desa Brojol mayoritas adalah petani dan pedagang. Ada pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh industri dan buruh bangunan. Untuk segi pendidikan mayoritas penduduknya adalah tamat SMP dan SMA. Untuk sarana perumahan terdiri dari 93 rumah berdinding tembok, 87 rumah semi permanen, 565 rumah berdinding kayu/papan, dan 26 rumah berdinding bambu/sirap (Data Sekunder Desa Brojol). Berikut adalah distribusi kelompok umur penduduk Desa Brojol. Tabel 4.4. Distribusi Kelompok Umur Penduduk Desa Brojol Kelompok Umur (th)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

0-4

73

89

162

5-9

127

132

259

10-14

139

167

306

15-24

237

239

476

25-35

234

268

502

36-44

254

275

529

45-54

273

271

544

55-64

168

172

340

≥65

118

123

241

Total

1673

1786

3459

(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012) Dari distribusi penduduk tersebut yang memeluk agama Islam sebanyak 3359 orang, sedangkan yang memeluk agama Katholik sebanyak commit to user 100 orang. Terkait dengan upaya untuk menekan pertumbuhan jumlah


digilib.uns.ac.id

50 penduduk, warga Desa Brojol juga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan rincian sebagai berikut: PIL 60 orang, AUD 12 orang, MOD 1 orang, MOW 9 orang, Susuk 108 orang, Suntik 165 orang, dan PUS 449 orang. Sarana prasarana di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan agama yang ada di Desa Brojol meliputi 1 balai desa, 2 kantor desa, 1 pasar umum, 1 lumbung desa, 3 PAUD, 1 TK, 2 Sekolah Dasar, 1 Puskesmas Pembantu, 4 Posyandu, 8 masjid, dan 1 gereja.

B. Deskripsi Temuan Penelitian 1. Sejarah PNPM-MP di Kecamatan Miri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Miri. Mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Miri adalah petani dan pedagang. Kecamatan Miri memiliki sejumlah sumber daya alam potensial seperti perkebunan tebu yang cukup luas, penambangan batu kapur untuk material bangunan, usaha perikanan, pohon jati, dan mahoni. Adapun produk unggulan pertanian kecamatan ini adalah tebu, padi, kacang tanah, dan singkong. Produk unggulan yang lain adalah kerupuk usus, industri tempe, dan konveksi. Kecamatan Miri telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun 2009. Hingga saat ini Kecamatan Miri telah mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp5.900.000.000,00 yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri. Tugas dari Unit Pengelola Kegiatan ini adalah sebagai suatu bentuk organisasi yang menaungi dan mengelola berbagai kegiatan PNPM-MP di tingkat kecamatan. Sampai saat ini jumlah dana BLM yang dikucurkan di Kecamatan Miri sudah hampir mencapai Rp6.000.000.000,00. Berikut adalah akumulasi dana BLM yang dikelola oleh UPK Kecamatan Miri dari tahun 2009 hingga 2012. commit to user


digilib.uns.ac.id

51 Tabel 4.5. Akumulasi Dana BLM Kecamatan Miri 2009-2012 Tahun

Jumlah

2009

Rp2.000.000.000,00

2010

Rp1.500.000.000,00

2011

Rp1.500.000.000,00

2012

Rp 900.000.000,00

Total

Rp5.900.000.000,00

(Sumber: Data Bendahara UPK Kecamatan Miri) Secara umum, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan

dan

rehabilitasi

sarana

prasarana

perdesaan,

kegiatan

pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga saat ini sebagian besar dana tersebut di Kecamatan Miri yaitu 75% dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang sarana prasarana, pendidikan, dan kesehatan. Sisanya sebesar 25% dialokasikan untuk dana perguliran UEP dan SPP. Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen berdiri pada tahun 2009. UPK ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM-MP agar berjalan sesuai dengan kaidah, ketentuan, petunjuk teknis operasional, dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama demi kelancaran agenda yang telah disusun. Kegiatan awal yang dilakukan adalah pengelolaan dana BLM yang meliputi kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan BLM yang berupa penyaluran dana untuk kegiatan pembangunan secara fisik, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan (jembatan, jalan, pasar, sumur dalam, kamar mandi umum, sekolah, posyandu, dan sebagainya). commit to user


digilib.uns.ac.id

52 2. Gambaran Umum Subjek Penelitian Subjek penelitian implementasi pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012 adalah warga masyarakat Desa Brojol yang menerima kredit usaha PNPM-MP dan bekerja sebagai pedagang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan cuplikan (sample) yang digunakan adalah purposive sampling sehingga perlu dilakukan seleksi kualitatif atau penetapan kualifikasi informan yang dianggap mengetahui secara mendalam terkait dengan permasalahan penelitian. Subjek penelitian yang memenuhi kualifikasi tersebut adalah perwakilan ketua kelompok SPP Desa Brojol, perwakilan anggota kelompok peminjam, Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, dan Fasilitator Kecamatan. Dari hasil penelitian melalui wawancara rata-rata jawaban dari para informan sama, maka penulis hanya menyajikan hasil wawancara dari beberapa pedagang dan informan tambahan yang berguna untuk cek dan ricek data yang ada yaitu Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri dan Fasilitator Kecamatan. Dari beberapa subjek penelitian yaitu para pedagang yang telah diwawancara, sebagian besar menggunakan uang pinjaman PNPM-MP untuk mengembangkan usaha jualan yang dimiliki, seperti usaha jualan pakaian, perabotan rumah tangga, warung kelontong, dan usaha produksi kerupuk. 3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan dan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Kepengurusan UPK masih cukup sederhana karena hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Tugas dan tanggungjawab UPK meliputi: commit to user


digilib.uns.ac.id

53 a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MP c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MP baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MP bersama pelaku lainnya g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap terjadi transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MP sesuai kebutuhan k. Melakukan

bimbingan

teknis

dan

pemeriksaan

secara

langsung

administrasi dan pelaporan pelaku desa l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme

PNPM-MP

untuk

disahkan

oleh

BKAD/MAD

dan

menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah n. Melakukan pengelolaan

penguatan keuangan,

kelompok

peminjam

dalam

pengelolaan pinjaman, commit to user pengembangan usaha kelompok

dan

kelembagaan, memfasilitasi


digilib.uns.ac.id

54 o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MP p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MP Adapun kriteria yang harus dipenuhi sebagai pengurus Unit Pengelola Kegitan (UPK) Kecamatan, yaitu: a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya b. Pendidikan minimal SMA atau sederajat c. Memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan d. Dapat diterima oleh masyarakat e. Bukan PNS, staf kecamatan, atau aparat desa f. Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan Berikut adalah susunan kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Miri tahun 2012:

Ketua UPK (Agus Suryanto)

Sekretaris UPK

Bendahara UPK

(Rina Dwi F)

(Alfiah Rahma W)

Gambar 4.2. Struktur Organisasi UPK PNPM-MP Kecamatan Miri commit to user


digilib.uns.ac.id

55 Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa struktur kepengurusan UPK PNPM-MP Kecamatan Miri masih cukup sederhana karena hanya terdiri dari tiga posisi lini yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. 4. Tim Verifikasi (TV) Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM-MP dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi yaitu: a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masingmasing desa b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM-MP, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada Fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD Untuk menjadi Tim Verifikasi PNPM-MP ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: a. Anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang

teknik

prasarana,

keuangan,

perbankan,

simpan

pendidikan, kesehatan, dancommit pelatihan ketrampilan masyarakat to user

pinjam,


digilib.uns.ac.id

56 b. Sanggup meluangkan waktu sesuai dengan kebutuhan kegiatan verifikasi yang diperlukan c. Diutamakan berasal dari penduduk setempat (desa, kecamatan, atau kabupaten) d. Mempunyai wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja e. Jumlah personel antara 5 sampai dengan 10 orang Tim Verifikasi PNPM-MP Kecamatan Miri terdiri atas tiga orang. Jumlah ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya karena jumlah minimalnya adalah lima orang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dari Tim Verifikasi dalam melakukan analisis kredit dan observasi lapangan belum terlaksana secara optimal seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) dalam kutipan wawancara berikut: …bukan hanya sebatas itu, untuk pelaku PNPM-MP di tingkat kecamatan juga ada beberapa hal yang belum optimal pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan. Sebagai contoh pelaksanaan tugas Tim Verifikasi yang belum maksimal dalam melakukan analisis kredit dan survai lapangan. Unsur subjektivitas dalam proses verifikasi juga masih ada. Hal itu karena penentuan layak tidaknya suatu kelompok yang akan didanai oleh BLM belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek penilaian secara objektif, tetapi hanya didasarkan pada tafsir perkiraan saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan Tim Verifikasi PNPMMP ini, yaitu: a. Pembentukan

Tim

Verifikasi

harus

mempertimbangkan

adanya

keseimbangan dan keterlibatan kaum perempuan sebagai wujud penerapan salah satu prinsip dan kebijakan dalam PNPM-MP yakni prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dalam prinsip ini laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. b. Pembentukan Tim Verifikasi harus benar-benar berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

57 5. Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu jenis program PNPM-MP yang memberikan kredit permodalan usaha untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program ini diadakan setiap tahun sekali dengan sasaran penerimanya adalah kelompok rumah tangga miskin (RTM). Pada hakikatnya kegiatan SPP ini berupaya untuk memberdayakan keberadaan kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan demi peningkatan kapasitas dan pembangunan karakter yang berbasis kelompok. Program SPP ini juga menanamkan nilai tanggung jawab kelompok dan kemandirian dalam pengelolaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. a. Tujuan Kegiatan SPP 1) Tujuan Umum Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar,

memperkuat

kelembagaan

kegiatan

kaum

perempuan,

meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola dana pinjaman, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) berikut ini: Tujuan utama dari program SPP ini adalah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kualitas kelompok peminjam mbak. Pengembangan yang dimaksud memiliki dua artian, yaitu dalam artian ekonomis dan karakter masyarakat. Dalam artian ekonomis, melalui program kredit usaha ini kelompok peminjam diharapkan dapat meningkat taraf kesejahteraan ekonominya, seperti usaha yang dimiliki mengalami kemajuan, pendapatan yang diperoleh meningkat, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik, dan lain-lain. Dalam artian pengembangan karakter diharapkan masyarakat dapat mengubah pola pikir dan cara pandang tentang bagaimana untuk mengelola dana dan memenuhi apa commit yang menjadi to userkebutuhannya.


digilib.uns.ac.id

58 2) Tujuan Khusus a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. b) Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. b. Ketentuan Dasar Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini memiliki beberapa ketentuan dasar, yaitu: 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan dengan tidak mengesampingkan prosedur dan aturan yang berlaku. 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Pengembangan yang dimaksud juga mencakup aspek pembangunan karakter masyarakat. 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat.

Pada

dasarnya program SPP ini adalah program dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga pelaksanaan atas apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara materiil maupun moril kepada masyarakat. commit to user


digilib.uns.ac.id

59 c. Ketentuan Pendanaan BLM Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan

untuk

mendanai

kegiatan

Simpan

Pinjam

Kelompok

Perempuan (SPP) setiap kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. 1) Sasaran Program SPP Sasaran program ini adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Untuk Desa Brojol penerima kredit program SPP belum sepenuhnya kelompok rumah tangga miskin. Ada anggota kelompok yang sebenarnya tidak tergolong dalam kategori miskin tetapi masih bisa memperoleh kredit SPP PNPM-MP ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Atik Lestari (Informan IV) berikut: …dulu juga disampaikan kalau yang berhak mendapat pinjaman itu dari golongan miskin dan bukan PNS. Tapi menurut pengamatan saya tidak semua yang mendapat kredit itu orang miskin mbak. Mungkin ada anggapan kalau orangnya miskin bagaimana mau buka usaha lha wong paling-paling uangnya dipakai untuk makan dan biaya anak sekolah. Jadi orang yang bisa dikatakan cukup mampu juga bisa memperoleh kredit ini yang penting bukan PNS. Menurut ketentuan yang ada, kelompok peminjam yang menjadi sasaran pengembangan dari program SPP adalah kelompok yang sudah berumur minimal satu tahun, sudah memiliki administrasi sederhana, dan pengelolaan kegiatan simpan pinjam. Tetapi dalam kenyataannya khusus untuk Desa Brojol banyak kelompok dadakan yang bermunculan dengan beberapa anggota kelompok peminjam yang berasal dari RT atau dukuh lain, seperti penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Agus Suryanto (Informan IX) berikut: Seharusnya kelompok peminjam itu adalah kelompok yang sudah berumur minimal satu tahun untuk kemudian dikembangkan melalui program SPP ini. Akan tetapi kenyataannya di lapangan banyak muncul kelompok dadakan hanya untuk tujuan mendapatkan commit to user pinjaman.


digilib.uns.ac.id

60 2) Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Bentuk kegiatan SPP ini berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan kelompok simpan pinjam yang sebelumnya sudah terbentuk dalam masyarakat. 3) Ketentuan Kelompok SPP a) Kelompok yang dikelola anggotanya kaum perempuan yang satu sama lain saling mengenal, berada dalam lingkup satu RT atau satu dukuh, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun. b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. e) Mempunyai

organisasi

kelompok

dan

administrasi

secara

sederhana. d. Mekanisme Pengelolaan Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut: 1) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan. Yang terlibat dalam MAD Sosialisasi ini yaitu camat, kepala desa, BPD, LPM, perwakilan RTM tiap desa, wakil perempuan tiap desa, komite sekolah, LSM, dan tokoh masyarakat. commit to user


digilib.uns.ac.id

61 2) Musdes Sosialisasi Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. Musdes ini dihadiri oleh pelakupelaku internal dari desa yang bersangkutan, seperti kepala desa, BPD, LPM, wakil RTM, wakil perempuan, LSM, dan tokoh masyarakat. 3) Musyawarah Dusun Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun atau kampung dengan proses sebagai berikut: a) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, termasuk kondisi anggota. b) Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Kelompok Pemula, Kelompok Berkembang, dan Kelompok Siap. Proses kategorisasi

kelompok

mengacu

pada

ketentuan

kategori

perkembangan kelompok. c) Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat. d) Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. e) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan peta rumah tangga miskin, serta rekapitulasi kebutuhan pemanfaat. 4) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa yang meliputi: commit to user


digilib.uns.ac.id

62 a) Penentuan usulan desa untuk kegiaan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil dalam keputusan MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. b) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. c) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal

kelompok

yang

akan

dikompetisikan

di

tingkat

kecamatan. Pengisian data dalam proposal pengajuan kredit PNPM-MP harus dilakukan dengan teliti, benar, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada. Dalam proses penyusunan proposal ini, calon peminjam dapat melakukan beberapa kali konsultasi dengan Fasilitator Kecamatan hingga proposal ini dirasa sudah layak untuk selanjutnya diajukan ke Tim Verifikasi guna pemeriksaan proposal, analisis kredit, dan penentuan pemberian kredit. Di Desa Brojol beberapa peminjam merasa mengalami kesulitan dalam penyusunan proposal ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mardiyanti (Informan I) berikut: Kebetulan lembaran proposalnya sudah disediakan dari pihak kecamatan jadi saya dan ibu-ibu lain hanya tinggal mengisi saja dengan lengkap. Meskipun hanya tinggal ngisi tapi yang namanya saya ini sudah cukup tua mbak jadi ya susah. Lha wong ngisi datanya itu harus benar-benar ditanyai satu-satu lho mbak anggota saya itu. Masalah jaminannya apa, terus disuruh ngitung rencana angsuran itu. Kalau saya kerjakan sendiri kan pusing saya mbak semua yang ngisi saya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Darini (Informan III) berikut: Kalau bikin proposal ini tidak boleh sembarangan lho mbak karena pengisian datanya harus benar. Untuk kelompok saya saja dulu itu harus beberapa kali tanya ke Fasilitator Kecamatan baru bisa benar dan lengkap semua datanya. commit to user


digilib.uns.ac.id

63 d) Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat beberapa hal sebagai berikut: (1) Sekilas kondisi kelompok SPP. (2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, dan perhitungan rencana kebutuhan dana. (3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin. 5) Verifikasi Hal-hal yang diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP yaitu: a) Penetapan Formulir Verifikasi Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian analisis kredit yang meliputi

penilaian

tentang

permodalan,

kualitas

pinjaman,

manajemen, pendapatan, dan likuiditas. b) Proses Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengalaman kegiatan simpan pinjam (2) Persyaratan kelompok (3) Kondisi

kegiatan

permodalan,

simpan

kualitas

pinjam

pinjaman,

dengan

penilaian

administrasi

dan

pengelolaan, pendapatan, dan likuiditas (pendanaan jangka pendek) (4) Penilaian khusus rencana kegiatan (5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin commit to user (6) Penilaian kategorisasi kelompok


digilib.uns.ac.id

64 Dengan memperhatikan indikator-indikator pada tabel di bawah ini dan memberikan nilai pada setiap indikator untuk kemudian dijumlahkan nilainya akan diperoleh kategorisasi kelompok sebagai berikut: (a) Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator sampai dengan 9 (b) Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator antara 10 sampai dengan 18 (c) Kelompok Siap/Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator di atas 18 Tabel 4.6. Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok SPP Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP Indikator

Nilai = 1

Nilai = 2

Nilai = 3

Nilai = 4

Ikatan

Domisili,

Kegiatan simpan

Kegiatan

Kegiatan

Pemersatu

geografis,

pinjam kurang

simpan pinjam

simpan

atau keluarga

dari satu tahun

satu sampai

pinjam lebih

tiga tahun

dari tiga tahun

Kegiatan

Belum

Mempunyai

Mempunyai

Mempunyai

anggota

mempunyai

kegiatan tapi

kegiatan

kegiatan

untuk tujuan

kegiatan

belum terencana

simpan pinjam

simpan

bersama

secara rutin

dengan baik

yang masih

pinjam yang

berjalan

terus

dengan baik

berkembang

Pengurus

Belum

Pengurus sudah

Ada pertemuan

Ada

mempunyai

mempunyai

rutin tetapi

pertemuan

pengurus

pertemuan tetapi

belum ada

rutin dan

yang

belum rutin

agenda

agenda

pertemuan

pertemuan

terencana

terencana

disepakati commit to user


digilib.uns.ac.id

65 Aturan

Belum ada

Mempunyai

Mempunyai

Mempunyai

Kelompok

kesepakatan

kesepakatan

aturan tertulis

AD/ART

mencapai

untuk tujuan

tetapi belum

yang telah

tujuan

bersama tetapi

seluruhnya

dilaksanakan

bersama

tidak secara

dilaksanakan

dengan baik

tertulis Iuran

Belum

Mempunyai

Mempunyai

Mempunyai

Anggota

mempunyai

iuran tapi belum

iuran wajib dan

iuran wajib,

iuran anggota

mencukupi

sukarela untuk

iuran sukarela,

secara

operasional

operasional

dan simpanan

wajib/tetap

kelompok

kelompok

sebagai modal

Administrasi

Belum

Mempunyai

Mempunyai

Mempunyai

Kelompok

mempunyai

administrasi

administrasi

administrasi

administrasi

tertulis tetapi

tertulis dan

tertulis dan

secara tertulis

belum

mempunyai

laporan

mempunyai

laporan tertulis

tertulis dan

laporan tertulis

tetapi belum

secara rutin

secara rutin

dipertanggung

dipertanggung

jawabkan

jawabkan (7) Pembuatan berita acara hasil verifikasi yang di dalamnya mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan

kelompok

apakah

sudah

dalam

kewajaran,

keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok Sebelum adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi di tingkat kecamatan, ada serangkaian kegiatan survai lapangan dalam rangka mengetahui kondisi nyata dari masyarakat yang mengajukan kredit. Informasi yang diperoleh melalui survai ini commit to user nantinya akan sangat diperlukan dalam melakukan analisis kredit dan


digilib.uns.ac.id

66 pengambilan

keputusan

pemberian

kredit.

Temuan

penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan survai oleh Tim Verifikasi di Kecamatan Miri masih belum optimal karena kegiatan terjun langsung ke lapangan dilakukan apabila terjadi suatu masalah seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman SPP. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Agus Suryanto (Informan IX) berikut: …peninjauan langsung kepada pedagang dilakukan dalam keadaan tertentu misal ketika ada pedagang yang merupakan anggota kelompok SPP yang agak bandel dalam membayar angsuran pinjaman barulah ada tim kami yang turun langsung ke lapangan. Tetapi kalau untuk survai secara periodik belum bisa dikatakan optimal dik. Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi yang belum sepenuhnya optimal tersebut cenderung disebabkan oleh faktor kesibukan dari anggota Tim Verifikasi yang latar belakangnya guru dan kepala desa sehingga tugas mereka untuk melakukan survai dan analisis kredit kurang terlaksana dengan baik. 6) MAD Prioritas Usulan Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas

penilaian

ditekankan

pada

kelompok

yang

lebih

mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa dinilai. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM tepenuhi. Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok, bukan peringkat paket usulan desa. Hasil pemeringkatan kelompok SPP commit to user sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP


digilib.uns.ac.id

67 sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai

dari

BLM.

Tahap

selanjutnya

adalah

melakukan

penyempurnaan dokumen usulan, misalnya KK, KTP dan Perjanjian Pinjaman.

Prioritas

kebutuhan

kelompok

SPP

harus

mempertimbangkan: a) Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat b) Kategori tingkat perkembangan kelompok c) Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam berita acara tim verifikasi d) Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha 7) MAD Penetapan Usulan Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD Penetapan Usulan ini dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima. Jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir, maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD Perguliran. 8) Penetapan Persyaratan Penetapan

persyaratan

pinjaman

yang

tertuang

dalam

perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal berikut: a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besarnya jasa pinjaman ditentukan berdasarkan buga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan di wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan commit to user


digilib.uns.ac.id

68 c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK tanpa melalui perantara di luar kelompok, bisa dilakukan oleh ketua, sekretaris, atau bendahara kelompok yang bersangkutan Di Desa Brojol rata-rata tenggang waktu pembayaran angsuran pinjaman adalah 12 bulan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (1,5% untuk kecamatan, 0,5% untuk tanggung renteng anggota kelompok). Angsuran dibayarkan sebulan sekali setiap tanggal 16. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) berikut: Pengangsuran kredit dilakukan sebulan sekali selama satu tahun hingga lunas seluruh pinjamannya. Besarnya angsuran yaitu pokok pinjaman ditambah bunga 2%, yang 1,5% untuk UPK Kecamatan sedangkan yang 0,5% untuk tanggung renteng semua anggota kelompok yang biasanya dimasukkan ke dalam kas kelompok. 9) Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana BLM kepada penerimanya adalah sebagai berikut: a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) untuk setiap kelompok c) Pada saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan d) Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang tiap pemanfaat kepada UPK

commit to user


digilib.uns.ac.id

69 10) Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK Pengelolaan dokumen dan administrasi kegiatan di tingkat UPK meliputi: a) Pengelolaan dokumen UPK mencakup pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyaluran (kuitansi dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) b) Pengelolaan administrasi meliputi Rekening Pengambilan SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, dan kartu pinjaman c) Pengelolaan pelaporan mencakup Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas SPP, Neraca, dan Laporan Operasional Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan PNPM-MP termasuk dalam pengelolaan dokumen dan administrasi di Kecamatan Miri terkadang masih kurang teratur dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri yang hanya terdiri dari tiga posisi lini yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara sehingga ada kalanya jumlah dan beban pekerjaan tidak sebanding dengan tenaga pengelolanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) dalam petikan wawancara berikut: …dari kami sendiri kendalanya adalah pada kurangnya jumlah personel pengelola di sini sehingga terkadang pengelolaan pekerjaan kurang teratur. Sebetulnya kami membutuhkan tambahan tenaga di sini mbak, tetapi anggaran kami memang hanya cukup untuk pegawai yang ada sekarang ini. 11) Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok Peminjam Hal-hal yang dikelola di tingkat kelompok peminjam meliputi data-data peminjam, dokumen pendanaan dan kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian atau kartu pinjaman commitpinjaman to user pemanfaat. pemanfaat, dan administrasi


digilib.uns.ac.id

70 12) Penetapan Daftar Tunggu (Waiting List) Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak untuk didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. Selain menetapkan

daftar

tunggu

juga

menetapkan

mekanisme

dan

persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu. 13) Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang mencakup: a) Pelestarian Kegiatan Dasar-dasar dalam mewujudkan pelestarian kegiatan yaitu: (1) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin (2) Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi (3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok (4) Pengembangan layanan kepada masyarakat (5) Pengembangan permodalan b) Pengembangan Kelompok Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpan pinjam yang profesional dan akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok dan fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

commit to user


digilib.uns.ac.id

71

MAD Sosialisasi

Musdes Sosialisasi

Pengembalian SPP Supervisi dan Monitoring Musdes

Musyawarah Dusun

Pertanggungjawaban

Identifikasi Kelompok SPP

RPD, Pencairan, Pelaksanaan, LPD Musdes Informasi

Musdes dan MKP

Hasil MAD

(Seleksi Kelompok)

Verifikasi

MAD Prioritas Usulan MAD Penetapan Usulan Penyempurnaan Dokumen Usulan SPP

commitPinjam to userKelompok Perempuan (SPP) Gambar 4.3. Alur Kegiatan Simpan


digilib.uns.ac.id

72 6. Dampak Kredit PNPM-MP bagi Pendapatan Para Pedagang di Desa Brojol Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha. Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan untung atau justru mengalami kerugian. Program kredit usaha PNPM-MP dalam bentuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan para pedagang di Desa Brojol. Para pedagang penerima kredit SPP ini sebagian besar memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengembangan usaha yang dimaksud adalah dengan menambah jumlah dan jenis dagangan yang dijual, beralih dari berjualan keliling menjadi berjualan menetap di pasar karena sudah mampu membayar sewa kios, dan memperluas usaha jualan di bidang yang lain. Ibu Sri Mardiyanti (Informan I) dalam wawancara tanggal 4 Oktober 2012 menyatakan bahwa: Setelah tahun 2009 hingga sekarang saya mendapatkan kredit PNPM Mandiri, saya bisa berjualan di pasar, menambah jumlah dan jenis barang dagangan saya sehingga apa yang dibutuhkan oleh pembeli itu saya ada stok barangnya gitu mbak. Kalau dibandingkan antara sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri ya jelas ada peningkatan mbak. Dulu saya dalam sehari paling cuma dapat Rp20.000. sekarang sebulan saya bisa mendapatkan Rp1.200.000,00 sebulan dari berdagang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) dalam wawancara tanggal 7 Oktober 2012 berikut: Dengan adanya kredit usaha PNPM Mandiri ini bisa saya gunakan untuk membayar sewa kios Rp150.000,00 setiap bulan. Kemudian juga saya gunakan untuk memperbanyak jumlah dan variasi barang dagangan saya, seperti aksesoris wanita, jepit rambut, bedak, lipstick, cermin, sisir dan lain-lain. Saya juga menjual minuman bagi para pedagang di pasar, seperti teh, kopi, susu, dan lain-lain. Hal ini tentu to user bisa menambah jumlahcommit pendapatan saya mbak karena saya tidak hanya


digilib.uns.ac.id

73 mengandalkan hasil dari penjualan perabot rumah tangga, tetapi juga dari penjualan dagangan saya yang lain. Istilahnya kalaupun penjualan dari perabot itu sedikit, paling tidak penjualan dari minuman bisa setiap hari diandalkan. Sekarang terkadang saya dibantu adik laki-laki saya dalam berjualan mbak. Dulu penjualan dari perabot dalam sehari paling Rp20.000,00. Sekarang bisa sampai Rp50.000,00 karena barang yang saya jual juga semakin banyak jenis dan jumlahnya mbak. Dari hasil penjualan minuman saja dalam sehari saya bisa memperoleh sekitar Rp40.000,00. Informan lain yaitu Ibu Sri Wahyuni (Informan V) dalam wawancara tanggal 25 Oktober 2012 juga mengungkapkan hal yang senada sebagai berikut: Tapi setelah ada pinjaman PNPM saya bisa kulak beras, air galon, dan gas untuk saya jual di warung saya. Memang saya jualannya nggak kayak grosiran yang barangnya banyak, yang penting menurut saya adalah setiti mbak. Dengan setiti insyaallah bisa menghasilkan sedikit demi sedikit. Pendapatan saya sebelum warung kelontong saya tambah gede ini paling Rp25.000,00, namun sekarang dalam sehari pendapatan saya sekitar Rp100.000,00. Selain itu ada juga uang pinjaman PNPM-MP yang mereka gunakan untuk membeli motor bekas sebagai kendaraan untuk berjualan keliling seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kursi Setyaningsih (Informan II) dalam wawancara tanggal 6 Oktober 2012 berikut: …pada tahun 2010 saya sudah bisa membeli motor meskipun cuma motor bekas mbak. Motor ini sangat membantu saya dalam berjualan. Biasanya ketika masih naik sepeda, saya hanya berjualan di sekitar Desa Brojol, namun setelah adanya motor ini saya bisa berjualan keliling Kecamatan Miri bahkan kadang sampai keliling juga ke Kecamatan Andong Boyolali. Hal ini berpengaruh pada pendapatan saya yang dulu dalam sehari hanya menghasilkan Rp60.000,00 setelah adanya kredit PNPM Mandiri sehari saya bisa dapat uang Rp100.000,00. Salah satu informan yaitu Ibu Atik Lestari (Informan IV) mengungkapkan bahwa uang pinjaman PNPM-MP selain digunakan untuk memperbesar usaha jualan yang dimiliki juga digunakan untuk membuka usaha lain yaitu mendirikan warung makan. Hal tersebut sesuai dengan yang Ibu Atik ungkapkan dalam wawancara tanggal 7 Oktober 2012 berikut: commit to user


digilib.uns.ac.id

74 …pada tahun 2010 saya mendapat pinjaman Rp4.000.000,00 yang saya pakai untuk membuka usaha warung makan. Lumayan lah mbak dari usaha warung makan saya itu saya tidak haya mengandalkan hasil jualan di pasar. Dulu ketika hanya berjualan jajanan di pasar saya sehari hanya mendapat uang Rp60.000,00. Tetapi sekarang bisa sampai Rp150.000,00. Pendapatan saya dari warung makan dalam sehari kurang lebih Rp100.000,00. Usaha mendirikan warung makan juga dilakukan oleh Ibu Murtini (Informan VII) yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai usaha jualan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Ibu Murtini pada tanggal 25 Oktober 2012: …tahun kedua saya pakai untuk usaha buka warung mi ayam, lumayan lah mbak hasilnya sekitar Rp120.000,00 setiap hari. Saya berjualan dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam mbak. Dana pinjaman PNPM-MP tidak hanya digunakan untuk berbagai hal tersebut, namun ada juga penerima kredit usaha PNPM-MP yang menggunakan dana pinjaman untuk mendirikan usaha produksi. Salah satunya adalah Ibu Ngatmi (Informan VI) yang sebelumnya hanya berjualan kerupuk di pasar. Dana pinjaman PNPM-MP beliau gunakan untuk mendirikan usaha produksi kerupuk di rumahnya. Dengan begitu beliau tidak perlu lagi membeli kerupuk di Pasar Gemolong untuk kemudian dijual kembali di Pasar Brojol. Berikut adalah petikan wawancara pada tanggal 25 Oktober 2012: Uang pinjaman itu saya pakai untuk membeli alat-alat yang saya perlukan untuk membuat kerupuk. Sisanya saya pakai untuk beli bronjong baru untuk wadah kerupuk yang mau saya jual. Setelah saya membuat kerupuk sendiri itu pendapatan saya semakin besar mbak bisa sampai Rp250.000,00 sehari karena banyak yang kulak ke tempat saya. Jadi pendapatan saya tidak hanya dari berjualan kerupuk di pasar mbak. Hasil wawancara terhadap para pedagang tersebut diperkuat dengan pernyataan pelaku PNPM-MP di kecamatan yaitu Bapak Agus Suryanto (Informan IX) selaku Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Miri dalam wawancara tanggal 11 Oktober 2012 sebagai berikut: Barometer kami untuk menilai dampak positif dari adanya pemberian kredit usaha bagi paracommit pedagang adalah semakin bertambahnya nilai to user kredit yang diajukan oleh mereka. Pada tahun pertama mungkin ada


digilib.uns.ac.id

75 yang cuma meminjam Rp1.000.000,00 untuk menambah modal usahanya. Untuk tahun kedua pinjaman yang diajukan meningkat menjadi Rp2.000.000,00. Untuk tahun ketiga pinjaman yang diajukan Rp3.000.000,00 dan seterusnya. Nah ini kami anggap sebagai salah satu indikator bahwa program SPP ini bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi para pedagang penerima kredit PNPM-MP ini dik. Selain melakukan wawancara terhadap beberapa informan, penulis juga melakukan kegiatan observasi ke Pasar Brojol pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ke beberapa warung yang dimiliki oleh informan pada tanggal 25 Oktober 2012. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat bukti nyata dari usaha jualan para informan beserta dampak pemberian kredit SPP PNPM-MP terhadap kondisi usaha dagang dan pendapatan mereka. Hasil observasi menunjukkan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, seperti kondisi fisik usaha jualan, kondisi kios tempat berjualan, dan jumlah pembeli yang datang. Begitu pula dengan usaha warung kelontong maupun warung makan yang dimiliki oleh para informan. Kondisi fisik dan jualan mereka sudah sesuai dengan informasi yang mereka ungkapkan pada saat wawancara. Berdasarkan berbagai hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa pedagang tersebut, dapat diketahui bahwa dana pinjaman yang diperoleh para pedagang dari program SPP PNPM-MP mereka gunakan sebagai tambahan modal untuk mendirikan usaha jualan baru dan mengembangkan usaha jualan yang sudah dimiliki yaitu dengan menambah jumlah dan jenis barang dagangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil observasi dan wawancara tersebut juga menunjukkan adanya dampak positif dari penyaluran kredit usaha SPP PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan pedagang penerima kredit SPP di Desa Brojol khususnya untuk tahun 2012 ini. Peningkatan pendapatan tersebut cukup signifikan dengan jumlah kredit yang diterima. Pendapatan yang diterima dari usaha dagang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengembangkan usaha, dan membayar angsuran kredit. commit to user


digilib.uns.ac.id

76 7. Kendala dalam Proses Pemberian Kredit Usaha SPP Proses yang harus dilaksanakan dalam pemberian kredit usaha SPP mulai dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi hingga pengembalian pinjaman oleh peminjam membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Prosedur yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan. Melalui pelaksanaan prosedur yang baik diharapkan akan dapat mendukung pencapaian tujuan program SPP yaitu pemberdayaan dan pengembangan kelompok simpan pinjam di masyarakat, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pengurangan angka kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja di kawasan perdesaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur tersebut diantaranya adalah pelaku di kecamatan dan pelaku tingkat desa, sedangkan penerima kredit PNPM-MP adalah masyarakat yang tergolong dalam Rumah Tangga Miskin di perdesaan. Pelaksanaan program SPP yang melibatkan banyak pihak ini tidak semudah dalam prosedur tertulis, apalagi masyarakat perdesaan yang mayoritas tingkat pendidikan dan ekonominya masih rendah sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan yang intensif agar pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kredit usaha SPP ini, yaitu: a. Kendala yang Dihadapi Pelaku Tingkat Kecamatan Secara umum ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku PNPM-MP di tingkat Kecamatan Miri. Kendala yang pertama adalah kurangnya jumlah personel dalam kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri yang hanya terdiri dari tiga orang pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang kurang maksimal, termasuk dalam proses penyaluran kredit SPP menjadi terkesan kurang teratur, seperti yang diungkapkan oleh Ketua UPK Kecamatan Miri yaitu Bapak Agus Suryanto (Informan IX) dalam wawancara tanggal 11 Oktober 2012 commit to user berikut:


digilib.uns.ac.id

77 Dari kami selaku pengelola lebih cenderung pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang kurang maksimal karena jumlah personel kami yang terbatas. Apalagi untuk UPK ini sendiri struktur organisasinya masih sangat sederhana sehingga terkadang pekerjaan kami termasuk dalam proses penyaluran kredit usaha ini terkesan semrawut begitu. Kendala yang kedua adalah yang berasal dari Tim Verifikasi PNPM-MP. Anggota Tim Verifikasi Kecamatan Miri yang terdiri atas orang-orang sibuk menyebabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan survai secara teratur dan analisis kredit dalam pemeriksaan untuk menentukan keputusan pemberian kredit menjadi kurang optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Suryanto (Informan IX) berikut: Untuk unit yang lain misalnya Tim Verifikasi seharusnya juga melakukan survai secara teratur kepada masyarakat peminjam dan melakukan analisis kredit secara tepat, tetapi karena mungkin anggota Tim Verifikasi ini termasuk orang-orang yang sibuk jadi tugas mereka agak terbengkalai. Ini juga menjadi kendala bagi kita dik. Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari luar institusi PNPM-MP Kecamatan Miri yaitu dalam hal kesiapan masyarakat desa selaku penerima kredit SPP yang masih kurang sehingga masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan fasilitator yang intensif. Kendala lain yang bersumber dari masyarakat penerima kredit adalah sikap mental masyarakat yang masih menunjukkan egoisme yang kuat dan basis kelompok yang rendah, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) dalam petikan wawancara berikut: Salah satu kendala yang masih ada sampai sekarang adalah pada masyarakat penerima kredit. Menurut saya mereka masih membutuhkan pendampingan yang intensif karena latar belakang pendidikan mereka yang rata-rata hanya lulusan SD atau SMP. Untuk sekedar menyusun proposal pengajuan kredit saja mereka harus konsultasi beberapa kali kepada fasilitator agar pengisian datanya benar dan lengkap. Kendala yang lain terkait dengan sikap mental atau karakter masyarakat perdesaan yang berpikiran bahwa yang penting aku dapat pinjaman begitu mbak, bukan pada commit to user bagaimana usaha untuk bisa memperoleh pinjaman dan mengelola


digilib.uns.ac.id

78 dana itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebersamaan dalam kelompok peminjam juga relatif masih rendah karena mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kurang bertanggung jawab terhadap anggota kelompok yang lain. Beberapa kendala tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan khususnya, sekaligus menjadi tantangan bagi mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara lebih baik lagi ke depannya. b. Kendala yang Dihadapi Masyarakat Penerima Kredit SPP Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat penerima kredit PNPM-MP. Kendala yang pertama yaitu adanya kesulitan dalam penyusunan proposal pengajuan kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Dalam penyusunan proposal ini tidak boleh dilakukan sembarangan atau pengisian data yang tidak benar dan tidak lengkap karena proposal ini selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Verifikasi guna melakukan analisis kredit dan penentuan keputusan tentang pemberian kredit SPP bagi masyarakat penerima kredit ini sehingga pengisiannya harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Pernyataan tentang kesulitan dalam menyusun proposal pengajuan kredit ini diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) dalam petikan wawancara pada tanggal 7 Oktober 2012 berikut: Kendala yang saya alami mengenai pembuatan proposal untuk mengajukan kredit itu lho mbak. Kan data yang harus diisi lumayan banyak dan ada beberapa hal yang saya masih perlu bantuan, jadi ya memang agak sedikit susah mbak. Kendala yang kedua terkait dengan pembuatan kelompok peminjam. Sebagian besar informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kendala dalam pembuatan kelompok peminjam ini cenderung dikarenakan oleh adanya anggota masyarakat yang kurang rajin dalam membayar angsuran pinjaman sehingga tidak ada yang berkenan untuk memasukkan orang tersebut ke dalam kelompoknya, seperti yang commit to user (Informan II) berikut: diungkapkan oleh Ibu Kursi Setyaningsih


digilib.uns.ac.id

79 …hanya saja saya agak sedikit kerepotan ketika akan membuat kelompok peminjam untuk Desa Munggur ini. Hal itu karena ibuibu dari Desa Kapulogo banyak yang ingin ikut bergabung di kelompok saya, padahal dalam aturan yang dulu sudah disosialisasikan oleh UPK Kecamatan semua anggota yang ada dalam satu kelompok itu harus berasal dari satu RT yang sama. Kejadian

seperti

ini

juga

diakibatkan

karena

kurang

diberdayakannya kelompok simpan pinjam yang sudah ada. Masyarakat justru berlomba-lomba untuk membentuk kelompok dadakan yang keanggotaannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini tampak pada pemasukan anggota kelompok peminjam yang berasal dari RT atau bahkan dari dukuh lain. Kendala yang ketiga adalah dalam kegiatan pengumpulan angsuran SPP, seperti yang diungkapkan Ibu Darini (Informan III) berikut: Lalu masalah pengumpulan angsuran itu terkadang ada anggota saya yang kurang rajin dalam membayar angsuran sehingga perlu didatangi langsung ke rumahnya. Itu yang kadang membuat saya repot. Seharusnya semua anggota dengan kesadaran diri untuk mengumpulkan uang angsuran ke tempat saya. Tetapi kadang sampai pada tanggal penyetoran masih ada yang belum menyetor. Kendala yang keempat adalah kendala yang berasal dari luar masyarakat penerima kredit SPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala tersebut terkait dengan proses pembayaran angsuran kredit SPP ke UPK Kecamatan Miri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Atik Lestari (Informan IV) berikut: Kemudian untuk masalah penyetoran angsuran ke UPK itu kadangkadang kantornya kosong nggak ada pengurusnya sama sekali mbak, padahal hari itu waktunya kelompok saya untuk setor. Akhirnya saya harus datang lagi ke UPK keesokan harinya. Pihak UPK sendiri bilang katanya waktu itu lagi ngurusi pelatihan di Desa Gilirejo. Harusnya hal seperti itu kan ada sendiri bagian yang mengurusnya. Permasalahan ini hendaknya menjadi masukan untuk pelaku tingkat kecamatan khususnya UPK Kecamatan Miri untuk lebih meningkatkan kinerja secara optimal dalam pengelolaan berbagai kegiatan commit to user PNPM-MP terutama program kredit SPP ini.


digilib.uns.ac.id

80 8. Upaya Mengatasi Kendala dalam Proses Pemberian Kredit SPP Berbagai kendala dalam proses pemberian kredit SPP baik dari pelaku di tingkat kecamatan maupun masyarakat penerima kredit telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Kendala-kendala yang timbul tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar pihak yang bersangkutan. Penanganan lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul agar tidak mengganggu pelaksanaan program kredit SPP yang sudah berjalan. Hal ini penting untuk menjamin pencapaian tujuan agar sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, yaitu: a. Upaya Pelaku Tingkat Kecamatan Miri 1) Melaksanakan Reorganisasi dalam Kepengurusan UPK Upaya ini dilakukan untuk mengubah pola kerja yang tidak produktif agar menjadi lebih produktif. Jalan yang ditempuh dalam upaya ini diantaranya mengubah kepengurusan UPK Kecamatan Miri dan memaksimalkan kinerja meskipun dengan jumlah personel pengelola yang terbatas. Untuk kepengurusan UPK Kecamatan Miri belum lama ini mengalami perubahan, Ibu Rina Dwi F yang dulu menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Miri diturunkan jabatannya menjadi Sekretaris UPK, sedangkan posisi Ketua UPK digantikan oleh Bapak Agus Suryanto. Hal ini dilakukan karena dalam kepengurusan yang semula kinerja UPK dinilai kurang optimal. 2) Memperbaiki Rencana Kerja Upaya perbaikan rencana kerja ini dilakukan melalui penyusunan rencana kerja yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan program dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efisiensi kinerja, meminimalisir pemborosan sumber daya, dan melakukan pengelolaan kegiatan yang seefektif mungkin. Perbaikan rencana ini sangat perlu dilakukan karena akan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan program dan memberikan kontribusi commit tujuan. to user yang besar dalam pencapaian


digilib.uns.ac.id

81 3) Melakukan Penyadaran Masyarakat Penyadaran masyarakat yang dimaksud adalah melakukan upaya pembangunan karakter (character building) dan sikap mental masyarakat akan arti penting pengembangan basis kelompok yang kuat, mandiri, dan saling bertanggungjawab satu sama lain. Sikap egois dan individualis perlu dihilangkan agar pengembangan kelompok dalam aspek pembangunan sikap mental dan mindset yang baik dapat tercapai. 4) Melaksanakan Kegiatan Pendampingan yang Intensif Kegiatan pendampingan dan bimbingan yang intensif kepada masyarakat terutama terkait dengan permasalahan teknis yang dialami oleh masyarakat, sebagai contoh dalam kegiatan penyusunan proposal pengajuan kredit oleh setiap kelompok peminjam mungkin saja mengalami kesulitan dalam pengisian data yang benar, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Dalam situasi tersebut tugas dari pelaku

di

kecamatan

adalah

memberikan

bimbingan

kepada

masyarakat perdesaan penerima kredit PNPM-MP yang mayoritas latar belakang pendidikannya relatif masih rendah agar penyusunan proposal dapat dilakukan dengan benar dan lengkap. Berbagai upaya tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) dalam wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagai berikut: Upaya yang kami lakukan yaitu melakukan kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terutama terkait dengan penyusunan proposal pengajuan kredit, jadi nanti semakin lama mereka akan semakin terlatih dan terbiasa untuk mengelola cara untuk memenuhi kebutuhan kredit. Kami juga berupaya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengembangan kelompok yang kuat dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Untuk masalah kekurangan personel kami berupaya untuk memaksimalkan kinerja dengan jumlah pengurus yang ada saat ini mbak karena terus terang untuk menambah jumlah personel belum dapat dilakukan mengingat keterbatasan anggaran yang ada. commit to user


digilib.uns.ac.id

82 b. Upaya Masyarakat Penerima Kredit SPP 1) Terkait Penyusunan Proposal Pengajuan Kredit SPP Untuk

masalah

kesulitan

dalam

penyusunan

proposal,

masyarakat penerima kredit biasanya meminta bantuan kepada sekretaris atau bendahara kelompok untuk ikut membantu dalam pengisian data dalam proposal pengajuan kredit tersebut. Upaya lain yang ditempuh adalah berkonsultasi kepada Fasilitator Kecamatan mengenai kesulitan yang dialami sehingga nantinya akan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan dalam pengisiannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) dalam petikan wawancara sebagai berikut: Sebenarnya untuk proposal itu lembarnya sudah disediakan dari kecamatan mbak, kami hanya tinggal mengisi saja. Berhubung saya adalah ketua kelompok jadi saya yang bertugas untuk mengurus itu. Sempat beberapa kali saya harus datang ke kantor PNPM Miri untuk menanyakan tentang pembuatan proposal itu. Untungnya ada Ibu Tuti Fasilitator Kecamatan yang mendampingi saya dalam membuat proposal itu. 2) Terkait Pembayaran Angsuran SPP Penyetoran angsuran SPP dilakukan sebulan sekali pada pertengahan bulan. Ada kalanya ketua kelompok peminjam mengalami kesulitan dalam penarikan uang angsuran kepada para anggota kelompok. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh ketua kelompok adalah dengan mendatangi seluruh anggota kelompok peminjam agar segera membayar angsuran, terutama apabila memang sudah tanggal jatuh tempo untuk membayar angsuran ke UPK Kecamatan. Mengenai penyetoran angsuran ke UPK Kecamatan tidak selalu harus ketua kelompok yang menyetorkan, bisa digantikan oleh sekretaris, bendahara, atau bahkan anggota. Upaya yang dilakukan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) sebagai berikut: commit to user


digilib.uns.ac.id

83 Yang masalah angsuran tadi saya terpaksa mendatangi langsung ke rumah anggota saya yang belum membayar angsuran itu mbak, terutama ibu-ibu yang tidak punya usaha berdagang tadi kan harus menunggu suaminya memberi uang. 3) Terkait Pembentukan Kelompok Peminjam Permasalahan dalam pembentukan kelompok peminjam diatasi dengan jalan tidak memasukkan anggota masyarakat yang dirasa kurang rajin dalam membayar angsuran SPP. Kekosongan anggota diisi dengan memasukkan anggota kelompok yang berasal dari RT lain atau dukuh lain meskipun sebenarnya hal ini menyalahi ketentuan yang ada, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mardiyanti (Informan I) berikut: Terus kalau tentang anggota saya terpaksa mengambil anggota dari RT lain, bahkan ada satu anggota yang berasal dari dukuh lain mbak. Tetapi selama kami masih bisa membayar angsuran dengan lancar ya itu tidak menjadi masalah bagi kami mbak. Buat apa anggota kami berasal dari satu RT kalau tidak sanggup untuk membayar tepat waktu. Pelaksanaan berbagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala di atas harus dilakukan dengan maksimal agar tidak mengganggu proses pemberian kredit SPP PNPM-MP sehingga tujuan program yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Diperlukan suatu bentuk koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit SPP ini sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan taat aturan.

C. Pembahasan Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi pemberian kredit SPP PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Desa Brojol. Hasil penelitian dari wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian kredit SPP di Kecamatan Miri masih ada beberapa bagian yang belum sesuai dengan yang seharusnya, seperti pelaksanaan tugas dari unit tertentu dan commit to user terkait dengan pembentukan kelompok peminjam. Temuan hasil penelitian juga


digilib.uns.ac.id

84 menunjukkan bahwa terdapat dampak positif antara pemberian kredit SPP PNPMMP dengan peningkatan pendapatan para pedagang penerima kredit tersebut. Oleh karena itu, layak dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan prosedur, dampak kredit terhadap pendapatan, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kredit SPP serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 1. Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam proses pemberian kredit SPP PNPM-MP ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan prosedur ini harus sesuai dengan ketentuan atau aturan tertulis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang terkait dengan prosedur pemberian kredit SPP PNPM-MP, tahapan prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi MAD Sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, penentuan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam pelaksanaan PNPM-MP maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM-MP salah satunya adalah program kredit SPP. Waktu pelaksanaan MAD Sosialisasi ini adalah sebelum pelaksanaan Musdes Sosialisasi atau selambat-lambatnya dua minggu setelah fasilitator pertama kali ditugaskan di kecamatan tersebut. Tempat pelaksanaan MAD Sosialisasi ini biasanya di kantor kecamatan atau balai pertemuan di Kecamatan Miri. Peserta dalam MAD Sosialisasi ini yaitu camat, kades, BPD, LPM, RTM, wakil perempuan, LSM, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi Musdes Sosialisasi merupakan musyawarah masyarakat desa yang dilaksanakan segera setelah MAD Sosialisasi. Musyawarah ini juga masih merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi PNPM-MP di desa. Tempat pelaksanaannya adalah di balai desa Brojol. Tujuan dari Musdes Sosialisasi yaitu: commit to user


digilib.uns.ac.id

85 1) Sosialisasi program PNPM-MP kepada BPD, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di desa. 2) Memilih Ketua TPK sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di desa, sekretaris, dan bendahara TPK. 3) Memilih dan menetapkan dua orang KPMD yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. 4) Menyepakati dan menetapkan jadwal musyawarah desa informasi hasil MAD prioritas usulan. 5) Menyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PNPM-MP dan media informasi lainnya. c. Musyawarah Dusun Musyawarah Dusun adalah musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk menggali gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah tentang kebutuhan tambahan modal usaha bagi perempuan yang tertuang dalam gagasan pemberian kredit usaha SPP. Ada beberapa tahapan dalam proses penggalian gagasan ini, yaitu: 1) Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan Tujuan dari penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah, dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil pengelompokan selanjutnya akan digunakan oleh fasilitator kecamatan untuk menggambarkan rumah tangga yang ada di desa pada sebuah peta. 2) Penyusunan Peta Sosial Setelah membuat klasifikasi tingkat kesejahteraan, peserta pertemuan dusun difasilitasi oleh KPMD untuk membuat peta sosial. Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan pada sebuah sketsa peta dusun yang memuat tentang kondisi geografis, commit to user sumber daya alam, fasilitas umum, dan potensi desa lainnya, termasuk


digilib.uns.ac.id

86 yang di luar batas desa yang membawa pengaruh besar terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, dan pasar. Sketsa peta ini dilengkapi dengan hasil pemetaan rumah tangga miskin yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penyusunan peta sosial dipakai sebagai dasar untuk menggali gagasan masyarakat sesuai kebutuhan dan berguna bagi mayoritas RTM, serta dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan dan memantau tahapan PNPM-MP, seperti penulisan usulan, verifikasi, Musdes, dan Musyawarah Antar Desa. d. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) Musyawarah Khusus Perempuan merupakan pertemuan di tingkat desa yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasangagasan yang berasal dari kelompok perempuan. Tempat yang biasanya dipakai untuk MKP adalah balai desa dengan pesertanya yaitu wakil-wakil perempuan dari dusun dan wakil-wakil dari kelompok perempuan yang ada di desa. Tujuan dari MKP ini yaitu: 1) Menentukan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana, kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif, kegiatan bidang kesehatan dan pendidikan. 2) Menentukan usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan pinjam perempuan yang masih berjalan aktif dan berusia minimal satu tahun. 3) Memilih wakil perempuan untuk hadir dalam MAD prioritas usulan. 4) Memilih wakil perempuan yang akan terlibat dalam penetapan usulan. e. MAD Prioritas Usulan MAD Prioritas Usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan

membahas

dan

menyusun

peringkat

usulan

kegiatan.

Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan. commit to userSPP dilakukan secara terpisah Penyusunan prioritas usulan-usulan


digilib.uns.ac.id

87 sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya. Waktu pelaksanaan MAD Prioritas Usulan ini adalah setelah Musyawarah Desa perencanaan, penulisan usulan, dan verifikasi seluruh usulan. Musyawarah ini dihadiri oleh camat, instansi dinas terkait tingkat kecamatan, tim pengamat, enam orang wakil tiap desa (kades, ketua tim pelaksana, empat orang wakil masyarakat), pengurus UPK, dan anggota masyarakat lainnya yang berkenan hadir. Tujuan MAD Prioritas Usulan ini yaitu: 1) Menyusun dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati. 2) Menetapkan jadwal MAD penetapan usulan serta waktu penyelesaian pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan 4) Mendapatkan umpan balik mengenai kualitas pendampingan oleh Fasilitator Kecamatan. Untuk tahapan penyusunan dan penetapan peringkat usulan adalah sebagai berikut: 1) Presentasi Laporan Tim Verifikasi a) Ketua Tim Verifikasi membacakan rekomendasi terhadap usulanusulan desa yang masuk. b) Peserta

memberikan

tanggapan

atau

pertanyaan

terhadap

rekomendasi Tim Verifikasi. c) Jawaban dan klarifikasi pertanyaan oleh Tim Verifikasi. d) Peserta diminta untuk menyepakati usulan-usulan yang akan dibahas

dalam

diskusi

kelompok

dengan

memperhatikan

rekomendasi dari Tim Verifikasi. 2) Pembahasan Usulan di Kelompok a) Pembagian kelompok kecil b) Semua usulan yang sudah diverifikasi dan disepakati oleh peserta MAD Prioritas Usulan dibagikan kepada masing-masing kelompok c) Setiap kelompok membahas usulan-usulan desa yang telah commit disepakati sebelumnya (di to luaruser usulan SPP)


digilib.uns.ac.id

88 Kriteria usulan yang perlu dinilai meliputi beberapa hal sebagai berikut: 1) Lebih bermanfaat bagi RTM 2) Berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan 3) Dapat dikerjakan oleh masyarakat 4) Didukung oleh sumber daya yang ada 5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan Hasil penilaian dari berbagai kelompok tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Fasilitator Kecamatan. f. MAD Penetapan Usulan MAD Penetapan Usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang didanai melalui PNPM-MP. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. MAD Penetapan Usulan ini dihadiri oleh camat, ketua dan sekretaris MAD, Tim Pengamat, enam orang wakil tiap desa, pengurus UPK, seluruh KPMD, dan anggota masyarakat yang berminat untuk hadir. Tujuan dari MAD Penetapan Usulan yaitu: 1) Membahas dan menetapkan jenis kegiatan yang akan didanai oleh PNPM-MP beserta besar dananya. 2) Menyusun jadwal pelaksanaan PNPM-MP. 3) Menyepakati sanksi-sanksi dan tata cara perguliran yang akan diterapkan selama pelaksanaan PNPM-MP di wilayah kecamatan tersebut serta memilih minimal tiga orang wakil MAD sebagai pengawas kinerja UPK dalam mengelola dana PNPM-MP. 4) Membahas berbagai keluhan yang timbul selama proses dalam tahap sosialisasi dan perencanaan. g. Musdes Informasi Hasil MAD Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi hasil penetapan alokasi dana PNPM-MP yang diputuskan dalam MAD Penetapan Usulan. Musdes ini dilaksanakan di desa yang mendapatkan dana maupun tidak commit to user


digilib.uns.ac.id

89 mendapatkan dana PNPM-MP. Bagi desa yang mendapatkan alokasi dana tujuan dari Musdes ini yaitu: 1) Menentukan susunan lengkap TPK 2) Menyepakati besarnya insentif pekerja dan tata cara pembayarannya 3) Menyepakati jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan 4) Menyepakati sanksi-sanksi yang akan diberlakukan di desa tersebut 5) Menjelaskan mekanisme pengadaan bahan dan alat 6) Menyepakati realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat 7) Membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan PNPM-MP h. Musdes Pertanggungjawaban Musdes

ini

dimaksudkan

untuk

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musdes pertanggungjawaban dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM-MP tahap pertama dan tahap kedua. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah selesai tahap pencairan dana dari UPK ke TPK dan sebelum pencairan tahap berikutnya. Tujuan dari Musdes Pertanggungjawaban ini yaitu: 1) Melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai PNPM-MP. 2) Mempertanggungjawabkan

semua

pengeluaran

keuangan

yang

digunakan untuk biaya bahan, upah/ongkos, honor, pinjaman kepada kelompok, dan operasional lainnya. 3) Mengevaluasi hasil pekerjaan dari masing-masing unit. 4) Memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan baik saat ini. 5) Membuat persiapan pelaksanaan tahap berikutnya. i. Penetapan Persyaratan Pengembalian Kredit Untuk Desa Brojol kesepakatan mengenai syarat pengembalian kredit yakni rata-rata tenggang waktu pembayaran angsuran pinjaman adalah 12 bulan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (1,5% untuk operasional di kecamatan, 0,5% untuk tanggung renteng anggota kelompok). Tanggung renteng ini dimaksudkan untuk mengantisipasi commit to user apabila ada anggota kelompok yang tidak bisa mengangsur, maka semua


digilib.uns.ac.id

90 anggota kelompok tersebut bertanggungjawab untuk menutup pembayaran angsuran anggota yang masih kurang. Angsuran dibayarkan sebulan sekali setiap tanggal 16. Pembayaran angsuran yang tepat waktu akan memperoleh IPTW (Insentif Pelunasan Tepat Waktu). j. Pencairan Dana Pencairan dana melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) untuk setiap kelompok setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok yang telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan ke UPK. k. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK Pengelolaan dokumen dan administrasi ini meliputi pengelolaan data kelompok dan peminjam, proposal penulisan usulan dengan peta sosial, kuitansi, rekening pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, kartu pinjaman, Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas SPP, Neraca, dan Laporan Operasional. l. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok Dokumen dan administrasi yang dikelola di tingkat kelompok meliputi data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK,

administrasi

penyaluran

dan

pengembalian/kartu

pinjaman

pemanfaat, administrasi pinjaman pemanfaat, dan buku kas kelompok yang mengelola kas yang bersumber dari dana tanggung renteng. m. Penetapan Daftar Tunggu Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak untuk didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai commit todalam user daftar tunggu kelompok. kelompok tunggu yang dilaporkan


digilib.uns.ac.id

91 n. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM, sedangkan pengembangan kelompok yang dimaksud adalah kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpan pinjam yang profesional dan akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelompok yang ditinjau dari sudut pandang pembangunan karakter yang berbasis kelompok juga perlu diperhatikan. Hal ini karena masih kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab kelompok dari para anggota kelompok peminjam. Melalui program kredit SPP ini diharapkan dapat membangun sikap mental dan karakter kelompok yang kuat sehingga dampak dari program ini tidak melulu terfokus pada tujuan secara ekonomis berupa peningkatan pendapatan maupun perkembangan usaha yang dimiliki para penerima kredit SPP. Jadi antara tujuan ekonomis dan tujuan non ekonomis harus terjalin suatu bentuk keseimbangan. 2. Dampak

Pemberian

Kredit

PNPM-MP

Terhadap

Peningkatan

Pendapatan Pedagang di Desa Brojol Pada dasarnya program kredit usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

memberdayakan

dan

mengembangkan kelompok simpan pinjam yang sudah ada di masyarakat. Pengembangan ini mencakup aspek ekonomis maupun non ekonomis. Ditinjau dari aspek ekonomis, dampak program SPP ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat penerima kredit SPP ini. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit usaha SPP ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pedagang. Mereka menggunakan kredit SPP ini untuk menambah barang dagang, membeli motor bekas yang dipakai untuk berjualan, membuka usaha produksi kerupuk, dan mendirikan warung makan. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan kenaikan pendapatan commit topara userinforman penerima kredit SPP.


digilib.uns.ac.id

92 Tabel 4.7. Kenaikan Pendapatan Informan Penerima Kredit SPP (Perbulan) Sebelum

Sesudah

Menerima Kredit

Menerima Kredit

Sri Mardiyanti

Rp 600.000,00

Rp 1.200.000,00

2.

Kursi Setyaningsih

Rp1.800.000,00

Rp 3.000.000,00

3.

Darini

Rp 600.000,00

Rp 2.700.000,00

4.

Atik Lestari

Rp1.800.000,00

Rp 7.500.000,00

5.

Sri Wahyuni

Rp 750.000,00

Rp 3.000.000,00

6.

Ngatmi

Rp2.250.000,00

Rp 7.500.000,00

7.

Murtini

0

Rp 3.600.000,00

8.

Suratmi

Rp6.000.000,00

Rp12.000.000,00

No.

Nama Informan

1.

(Sumber: Hasil Wawancara Informan) Dari tabel tersebut dapat kita lihat kenaikan pendapatan informan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah menerima kredit usaha SPP PNPMMP, bahkan ada yang kenaikan pendapatannya mencapai hampir lima kali lipat dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit usaha SPP ini masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya tetapi dampak program ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Desa Brojol. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang relevan dari Agus Budiyono (2010) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program PNPM-MP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan penerimanya. 3. Kendala Pemberian Kredit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MP dan Upaya Mengatasinya Secara garis besar ada dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian kredit PNPM-MP yaitu pelaku di tingkat Kecamatan Miri selaku penyalur dan pengelola kredit PNPM-MP dan para pedagang kecil di Desa Brojol selaku penerima kredit PNPM-MP. Para pelaku tersebut mempunyai commit to user peran dan tanggung jawab masing-masing.


digilib.uns.ac.id

93 Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait. Jika ditinjau dari sudut pandang pelaku PNPM-MP di tingkat kecamatan, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah tenaga pengelola dalam kepengurusan UPK yang hanya terdiri dari tiga orang yaitu Ketua UPK, Sekretaris UPK, dan Bendahara UPK sehingga berdampak pada kegiatan pengelolaan kegiatan dan administrasi yang kurang terlaksana dengan baik. Kendala yang kedua yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dalam melaksanakan analisis kredit dan survai lapangan sebelum menetapkan keputusan pemberian kredit yang layak bagi para pedagang yang mengajukan kredit. Pelaksanaan tugas yang belum optimal ini disebabkan oleh kesibukan lain dari anggota Tim Verifikasi sehingga tanggung jawabnya agak terbengkalai. Kendala yang ketiga yaitu kurangnya kesiapan masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah sehingga masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan yang intensif. Kendala lain yaitu sikap mental masyarakat yang masih menunjukkan egoisme yang tinggi. Ini tampak dari sikap mementingkan diri sendiri dalam membayar angsuran pinjaman sehingga tanggung jawab terhadap anggota kelompok yang lain masih kurang. Ditinjau dari sudut pandang masyarakat selaku penerima kredit ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, terkait dengan masalah penyusunan proposal pengajuan kredit. Kendala ini menyangkut pengisian data dan perhitungan rencana pembayaran angsuran secara benar, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Beberapa kelompok bahkan harus berkonsultasi beberapa kali dengan Fasilitator Kecamatan hingga proposal yang mereka buat sudah benar dan lengkap. Kedua, terkait pembentukan kelompok peminjam. Informasi dari para informan menyebutkan bahwa kendala dalam pembentukan kelompok peminjam ini disebabkan adanya beberapa anggota masyarakat yang kurang rajin membayar angsuran pinjaman sehingga tidak ada yang berkenan untuk memasukkan orang tersebut ke dalam kelompoknya. Hal semacam ini tidak akan terjadi seandainya kelompok simpan pinjam yang commitdiutamakan to user sudah ada di masyarakat lebih pemberdayaannya daripada


digilib.uns.ac.id

94 membentuk kelompok-kelompok dadakan yang justru akan memunculkan permasalahan baru. Ketiga, terkait dengan kegiatan pengumpulan angsuran dari anggota kelompok peminjam. Ini terjadi karena ada anggota dari kelompok peminjam yang kurang rajin dalam membayar angsuran sehingga ketua kelompok harus mendatangi rumah anggotanya tersebut terutama jika sudah jatuh tempo pembayaran angsuran. Keempat, terkait dengan proses penyetoran angsuran ke UPK. Terkadang tidak ada satupun pengurus UPK di kantor karena sedang mengurus kegiatan PNPM-MP yang lain di beberapa tempat. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah pengurus UPK Kecamatan Miri sehingga pengelolaan kegiatan yang satu dengan yang lain kurang terorganisir dengan baik. Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pelaku di kecamatan maupun masyarakat penerima kredit, yaitu: a. Upaya Pelaku Tingkat Kecamatan Miri 1) Melaksanakan Reorganisasi Kepengurusan UPK Langkah ini ditempuh dengan cara mengadakan perubahan kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan maupun administrasi. 2) Memperbaiki Rencana Kerja Perbaikan rencana kerja ini dilakukan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program-program yang sudah dilaksanakan selama beberapa waktu terakhir. Sudah terjadi kesesuaian atau belum antara ketentuan yang ada dengan realisasi program di lapangan. Program-program yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan harus diperbaiki. 3) Melakukan Penyadaran Masyarakat Penyadaran masyarakat dimaksudkan untuk mengubah sikap mental masyarakat yang egois dan individualis menjadi karakter commit to user


digilib.uns.ac.id

95 kelompok yang kuat, mandiri, dan bertanggungjawab dalam mengelola dana dan kegiatan kelompok peminjam. Penyadaran masyarakat juga bertujuan untuk membangun kebersamaan dalam kelompok. 4) Melaksanakan Kegiatan Pendampingan yang Intensif Kegiatan pendampingan dan pembimbingan ini dilakukan terutama ketika proses penyusunan proposal pengajuan kredit oleh masing-masing kelompok peminjam karena sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam mengisi data dan menyusun perhitungan rencana pembayaran angsuran dengan benar dan sesuai petunjuk pengisian. Pendampingan ini dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan yang terdiri dari dua orang yaitu Bapak Panjoyo dan Ibu Sri Hastuti. b. Upaya Masyarakat Penerima Kredit SPP 1) Upaya yang dilakukan terkait dengan kendala dalam penyusunan proposal pengajuan kredit adalah ketua kelompok meminta sekretaris atau bendahara kelompok untuk ikut membantu dalam menyusun proposal. Bahkan ada kelompok yang berkonsultasi kepada fasilitator kecamatan beberapa kali hingga proposal mereka benar dan lengkap. 2) Terkait dengan kendala dalam penarikan angsuran, maka ketua kelompok mendatangi rumah anggotanya yang kurang rajin dalam membayar angsuran terutama apabila sudah jatuh tempo untuk membayar angsuran ke UPK Kecamatan Miri. Dalam melakukan upaya ini ketua dibantu sekretaris dan bendahara kelompok sehingga tidak akan terlalu kerepotan. 3) Langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pembentukan kelompok peminjam dilakukan dengan cara tidak memasukkan anggota masyarakat yang kurang rajin dalam membayar utang. Kekosongan anggota dalam kelompok peminjam dapat diisi oleh masyarakat dari RT lain atau dukuh lain. Meskipun sebenarnya menyalahi aturan namun dalam praktiknya hal tersebut masih tetap dilakukan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan analisa data dan pembahasan mengenai implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012, maka dapat diambil simpulan sesuai pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang meliputi: 1. Prosedur pemberian kredit PNPM-MP bagi para pedagang meliputi beberapa tahap kegiatan yaitu Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi, Musdes sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan, penetapan

persyaratan,

pencairan

dana,

pengelolaan

dokumen

dan

administrasi di UPK, pengelolaan dokumen dan administrasi di kelompok peminjam, penetapan daftar tunggu, serta pelestarian dan pengembangan kegiatan. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit PNPM-MP di Desa Brojol Kecamatan Miri belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang termuat dalam ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Salah satunya adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dari tim verifikasi dalam melakukan analisis kredit secara objektif dan survai lapangan sebelum menentukan keputusan pemberian kredit. 2. Penyaluran

kredit

PNPM-MP

memberikan

dampak

positif

terhadap

peningkatan pendapatan para pedagang di Desa Brojol pada tahun 2012. Para pedagang tersebut menggunakan kredit PNPM-MP untuk mengembangkan usaha dagang yang sudah dimiliki yaitu dengan menambah jumlah dan jenis barang dagang, membeli motor bekas yang dipakai untuk berjualan, membuka usaha produksi kerupuk, dan mendirikan warung makan. Pengembangan usaha ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kenaikan commitkredit to user pendapatan para pedagang penerima PNPM-MP di Desa Brojol. 96


digilib.uns.ac.id

97 3. Kendala dalam proses pemberian kredit dialami oleh pelaku di tingkat kecamatan maupun pedagang penerima kredit PNPM-MP. Pelaku di tingkat kecamatan mengalami beberapa kendala, yaitu: a. Kurangnya jumlah tenaga pengelola dalam kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang hanya terdiri dari tiga posisi lini yaitu ketua UPK, sekretaris UPK, dan bendahara UPK. b. Belum

maksimalnya

pelaksanaan

tugas

Tim

Verifikasi

dalam

melaksanakan analisis kredit dan survai lapangan sebelum menetapkan keputusan pemberian kredit yang layak bagi para pedagang yang mengajukan kredit. c. Kurangnya kesiapan masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah sehingga masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan yang intensif. d. Sikap mental masyarakat yang masih menunjukkan egoisme yang tinggi dan tanggung jawab kelompok yang masih relatif rendah. Kendala-kendala tersebut diatasi dengan berbagai upaya, yaitu melaksanakan reorganisasi kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), memperbaiki rencana kerja, melakukan penyadaran masyarakat, dan melaksanakan kegiatan pendampingan yang intensif. Para pedagang selaku penerima kredit juga megalami beberapa kendala, yaitu: a. Kesulitan dalam penyusunan proposal pengajuan kredit PNPM-MP. b. Kendala dalam pembentukan kelompok peminjam yang disebabkan adanya beberapa anggota masyarakat yang kurang rajin membayar angsuran kredit. c. Kendala dalam kegiatan pengumpulan angsuran dari anggota kelompok peminjam. d. Kendala dalam proses penyetoran angsuran kredit ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan. Ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu terkait kesulitan penyusunan proposal pengajuan kredit, maka ketua kelompok commit to userKecamatan. Terkait pengumpulan peminjam meminta bimbingan Fasilitator


digilib.uns.ac.id

98 angsuran dari anggota kelompok peminjam, maka ketua kelompok peminjam dibantu sekretaris dan bendahara kelompok mendatangi rumah anggotanya yang kurang rajin mengangsur. Kendala terkait pembentukan kelompok peminjam diatasi dengan cara tidak memasukkan anggota masyarakat yang kurang rajin membayar angsuran. Kekosongan anggota diisi oleh anggota masyarakat dari RT lain bahkan dukuh lain. Berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang timbul sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini belum sepenuhnya dapat teratasi. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan masih harus terus dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak terkait.

B. Implikasi Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikaji implikasinya yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis sebagai berikut: 1. Implikasi Teoretis Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian kredit PNPM-MP bagi para pedagang di Desa Brojol ternyata mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini berbanding lurus dengan visi PNPM-MP yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Meskipun demikian dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit ini masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tertulis yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP. 2. Implikasi Praktis Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan pemberian kredit di lapangan dengan ketentuan dalam PTO PNPM-MP. Salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Tim Verifikasi yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam prosedur tertulis disebutkan bahwa tugas Tim Verifikasi adalah melaksanakan survai lapangan dan menganalisis kredit secara objektif sebelum menetapkan keputusan pemberian kredit yang layak bagi masyarakat, commitbelum to user namun kenyataannya tugas tersebut dilaksanakan dengan optimal.


digilib.uns.ac.id

99 Terkait dengan tahap pembentukan kelompok peminjam, dalam prosedur tertulis semua anggota kelompok peminjam harus berasal dari dukuh yang sama, namun dalam kenyataannya ada beberapa kelompok yang anggotanya berasal dari dukuh lain. Pelaku PNPM-MP di tingkat kecamatan, desa, maupun masyarakat penerima kredit harus segera membenahi berbagai keadaan yang ada agar segala sesuatu yang terkait implementasi pemberian kredit PNPM-MP dapat berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang diharapkan.

C. Saran Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: 1. Bagi Masyarakat Penerima Kredit PNPM-MP Masyarakat penerima kredit PNPM-MP hendaknya melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam proses memperoleh kredit dengan baik, termasuk dalam tahap pembentukan kelompok peminjam dan penyetoran angsuran kredit ke UPK Kecamatan. Berbagai bentuk penyimpangan yang ada saat ini harus segera dibenahi agar tidak mengganggu pelaksanaan program yang sudah direncanakan. 2. Bagi Pelaku PNPM-MP Tingkat Kecamatan Pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan hendaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena kualitas kinerja mereka akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan, khususnya Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya untuk menganalisis kredit secara lebih objektif dan melakukan survai lapangan untuk menentukan keputusan pemberian kredit. Penambahan jumlah tenaga dalam kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan juga layak untuk dipertimbangkan demi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja UPK. Upaya penyadaran secara nyata juga perlu dilaksanakan secara lebih optimal khususnya oleh para pelaku di tingkat kecamatan yang disertai dengan koordinasi dan kerjasama yang baik commit to user dengan semua pihak.


digilib.uns.ac.id

100 3. Bagi Universitas Pihak universitas hendaknya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba untuk program magang agar mahasiswa dapat mengetahui mekanisme dan prosedur dari berbagai kegiatan organisasi nirlaba, termasuk dalam kegiatan perkreditan dan pencatatan laporan keuangannya. 4. Bagi Pemerintah Pemerintah hendaknya mengefektifkan kegiatan survai dan pengecekan secara rutin terhadap pelaksanaan berbagai program PNPM-MP pada khususnya, dan kegiatan organisasi nirlaba yang berada di bawah naungan pemerintah pada umumnya untuk menanggulangi terjadinya berbagai penyimpangan oleh pihak-pihak yang terlibat dan memantau serta menilai sejauh mana suatu kegiatan sudah terlaksana dan derajat keberhasilan yang dicapai. Transparansi dalam pelaporan berbagai kegiatan publik juga perlu untuk ditingkatkan agar tidak menimbulkan prasangka negatif dari berbagai pihak.

commit to user

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT

Recommend Documents