PENERAPAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Studi Kasus Pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Linda Mega Sari, 20205730 ABSTRAK Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Bank sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, dan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah struktur pengendalian intern dan sistem pemberian kredit mikro yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah sebagai mana adanya sehingga merupakan pengungkapan suatu fakta dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek yang di teliti. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pemberian kredit. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit mikro pada Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk dinilai dengan baik. Hal ini terlihat dari unsur struktur pengendalian internal yang telah diterapkan dengan baik, sistem pemberian kredit mikro yang dilakukan dengan jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian telah dilakukan dengan baik karena dalam penerapan sistem pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan pedoman atau peraturan Undang-undang Perbankan No 10. tahun 1998 dalam pasal 8 tentang pemberian kredit. Kata Kunci : Pengendalian Internal, Kredit Usaha Mikro. 1. PENDAHULUAN. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Bank sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Salah
satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspekaspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. Pengertian Bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah. Dengan peran serta bank terhadap usaha kecil menengah dalam pemberian kredit, maka usaha kecil menengah dapat meringankan masalah permodalannya dan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang baik dan bermutu sehingga usaha kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu proses kegiatan pengkreditan berfungsi sebagai sarana untuk membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli. Disamping itu kegiatan pengkreditan (berupa bunga, komisi, dan provisi) tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain proses pendanaan jasa dan perbankan. Kemampuan bank sebagai lembaga keuangan untuk dapat memberikan pinjaman dana, sangat bergantung kepada dana yang ditarik dari masyarakat. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro yang berjangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastiaan atau resiko atas kredit yang diberikan. Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidak-tidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain
diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehatihatian dalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian internal merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Hal ini disebabkan karena pengendalian internal dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian skripsi ini dengan judul: “PENERAPAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Studi Kasus Pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk”. Penelitian ini membatasi pembahasan pada pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Dengan demikian permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah sistem pemberian kredit usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan bagaimanakah struktur pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemberian kredit dan struktur pengendalian internal. 2. LANDASAN TEORI. 2.1. Pengertian Struktur Pengendalian Internal. Definisi pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar professional akuntan publik (2001 : 319) ialah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai. Pengertian struktur pengendalian internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam standar professional akuntan publik (2001 : 319) yaitu struktur pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu usaha yang spesifik akan dicapai.
Didalam buku Amir Widjaya Tunggal (2008 : 70) The Committee of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 telah mengeluarkan definisi tentang Pengendalian Intern, Definisi COSO tentang pengendalian intern adalah sebagai berikut: “Internal control is process -effected by an entity’s board of director, management, and other personal- designed to provide reasonable assurance regarding achievement of objectives in the following categories: a. Reliability of financial reporting. b. Effectiveness and efficiency of operation, and c. Compliance with applicable laws and regulations”. Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Menurut Mulyadi (2002 : 180) dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini: 1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, buka hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. 2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain. 3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Menurut Mulyadi (2006 : 183) pengendalian internal yang terdiri dari komponen-komponen: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.
2.2. Pengertian Kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian”. Pengertian Kredit menurut Malayu (2008 : 87) bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 2.3. Pengertian Pengendalian Kredit Bank. Pengertian pengendalian kredit menurut Malayu (2008 : 105) adalah usahausaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu tidak dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. 3. METODE PENELITIAN. 3.1. Metode Pegukuran Data. Metode pengukuran data yang digunakan penelitian ini dalam sistem pemberian kredit mikro mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3.2. Metode Analisis Data. Dalam menganalisis data, metode ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang disusun dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkannya dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil pembandingan, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai transaksi pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. 4. PEMBAHASAN. 4.1. Sistem Pemberian Kredit. Prosedur pemberian kredit Mikro yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Terbagi menjadi 5 prosedur-prosedur, adapun Prosedurnya adalah sebagai berikut:
1).
2).
3).
4).
5).
Prosedur permohonan kredit mikro, dalam prosedur ini calon debitur harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan agar dapat diproses permohonan kreditnya. Prosedur penyelidikan dan analisis kredit mikro, prosedur ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap analisis kredit. Yang termasuk dalam tahap penyelidikan adalah: 1. wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. 2. pengumpulan data intern dan ektern. 3. pemeriksaan dan penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah. Kemudian analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank rakyat Indonesia menggunakan prinsip 5C yaitu : character, capacity, capital, collateral, condition of economic. Adapaun prosedur analisis yang dilakukan antara lain: 1. mempersipakan pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui segala kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 2. menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi uraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Prosedur persetujuan permohonan kredit mikro, apabila semua prosedur ditidak disetujui maka semua berkas calon debitur dikembalikan, tetapi bila semua prosedur disetujui maka ditindak lanjuti. Adapun prosedur yang diperiksa oleh kepala unit (ka.unit) adalah sebagai berikut: 1. memeriksa keabsahan dokumen jaminan yang biasanya ditentukan berdasarkan penjadwalan wawancara antara pihak debitur dengan pihak analis kredit (mantri) mengenai kredit perjanjian/surat keputusan yang berisi: jumlah pinjaman kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit yang diajukan, pola angsuran, besarnya kewajiban perbulan (pokok dan bunga), dan barang-barang agunan. 2. dilakukan pengikatan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris. Prosedur pencairan fasilitas kredit mikro, cara pencairan kredit mikro yang telah disetujui dimulai dengan customer service menghubungi nasabah untuk datang kembali dan customer service juga menyiapkan Surat pengakuan hutang (SPH) untuk ditandatangi akad kredit oleh nasabah dan menyiapkan kuintansi realisasi kredit untuk pencairan pinjaman kredit. Pencairan dapat dilakukan pada hari itu juga pada saat nasabah datang, pencairannya langsung mendatangi bagian teller (kasir). Prosedur pelunasan fasilitas kredit mikro, Pelunasan kredit yaitu dipenuhinya semua hutang debitur terhadap bank yang mengakibatkan hapusnya perikatan perjanjian kredit. Semua kewajiban debitur harus
diselesaikan sampai tanggal pelunasan yang meliputi utang pokok dan utang bunga. Bank akan mengatakan kepada debitur bahwa kredit telah lunas, apakah ingin dipakai lagi atau tidak. Bila debiturnya memakai lagi setelah dilakukan evaluasi oleh analis kredit (mantri) dan kepala unit (ka.unit) maka bank akan memperpanjang kreditnya. Namun jika tidak diperpanjang lagi maka bank harus mengembalikan semua dokumen milik debitur dalam keadaan bersih dan begitu pula bank akan menerima tanda terima serta memberi tanda kredit lunas. 4.2. Struktur Pengendalian Kredit. Berikut pembahasan atas setiap unsur struktur pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah atmosfir dimana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatannya dan menunaikan tanggung jawabnya untuk mengendalikan organisasi. Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan dimana terdapat orang-orang yang kompeten yang memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenang, mengetahui, menghayati dan memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi. Lingkungan pengendalian Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai buku panduan dalam pemberian kredit (Manual Of Operations) yang disebut Pedoman Pemberian Kredit (PPK) yang sifatnya confidential dan selalu disesuaikan atau di up-date sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan perbankan serta dipergunakan bagi staf yang berpotensi bagi bidang perkreditan. Ini merupakan suatu kekuatan dalam sistem pengendalian intern bank sebagai pedoman/panduan kredit dalam memproses permohonan kredit agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan, karena di dalam buku panduan pedoman pemberian kredit mengacu dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 2 yang dimana setiap bank harus wajib dan menetapkan pedoman perkreditan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dimana terdapat ketetapan-ketetapan dalam pemberian kredit seperti pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, penilaian bank terhadap calon nasabah debiturnya dengan menggunakan penilaian 5’Cs, untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit, penyelesaian kredit yang bermasalah atau macet. Pembagian tugas dan wewenang dibidang perkreditan kredit pada bank ini sudah baik. Sebelumnya semua staf dan pejabat kredit diberikan
bekal pengetahuan khusus dan ditraining lebih dahulu agar bisa secara jelas memahami bidang perkreditan. Pembagian tugas tersebut adalah baik untuk menyakinkan bahwa masing-masing staf atau bagian mengetahui dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat terjalinnya kerjasama yang baik antar bagian-bagian di dalam kegiatan operasional demi tercapainya tujuan perusahaan. Bank juga melakukan mutasi kerja karyawan pada bagian perkreditan ini sudah baik, hal ini dilakukan dengan memiliki berbagai tujuan untuk menghilangkan kejenuhan pada satu bidang saja, adanya sifat apatis, menimbulkan self-motivation, dan untuk mengembangkan keterampilan pada jenis-jenis tugas dibidang yang lain. Bank Rakyat Indonesia mempunyai divisi hukum BRI sendiri dikarenakan agar divisi hukum hanya memusatkan pada masalah-masalah yang dihadapi dan terjadi di bank sendiri yang salah satunya masalah perkreditan seperti kredit macet atau bermasalah, dan dalam hal ini bank sudah baik karena disetiap cabang-cabang BRI yang tersebar di Indonesia mempunyai notaris/akuntan publik masing-masing, supaya mereka dapat dengan cepat mengambil tindakan dalam pengambil alihan atau pemindahtanganan agunan debitur yang tidak dapat dilunaskan dan pemeriksaaan laporan keuangan disetiap cabangnya agar dapat dipublikasikan. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan kredit sampai dengan berkas penutupan kredit diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan diletakkan di dalam brankas tahan api dan di ruang khusus. Dalam proses pengarsipan ini bank sudah baik, hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bahan bukti audit yang akan diperlukan dalam proses audit dan untuk menjaga kerapihan penyimpanan dokumen jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai salah satu acuan bank pada debitur yang akan meminjam lagi, penggunaan komputer dalam hal transaksi kredit menunjang kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang memiliki keuntungan seperti menghemat waktu dan tempat penyimpanan data debitur dan menjaga keamanan penyimpanan pembukuan karena tiap-tiap debitur mempunyai kode-kode pribadi sendiri yang tidak diketahui oleh pihak lain dan disimpan di brankas tahan api supaya bila sewaktu-waktu terjadi hal yang terburuk. 2.
Penaksiran Resiko. Penaksiran resiko mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang timbul dari perubahan keadaan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank yang bersangkutan. Penaksiran resiko pada Bank Rakyat Indonesia yang berhubungan dengan kredit adalah adanya kredit bermasalah atau kredit macet dimana
kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti nasabah yang meninggal dunia, nasabah yang pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan atau diketahui oleh pihak bank, bangkrutnya usahanya dari suatu debitur. Selain itu adanya resiko dimana terjadinya perubahan keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi kelancaran kredit yang diberikan oleh bank. Untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit bermasalah dimasa mendatang, maka Bank Rakyat Indonesia mengambil langkah-langkah yang ditujukan kepada debitur, sebagai berikut: 1. Melihat debitur yang usahanya yang bagus dan karakteristiknya bagus atau melihat 5 C’s secara periodik. 2. Bank melakukan penagihan yang secara terus menerus. 3. Eksekusi agunan debitur secara selektif. Dalam langkah-langkah yang dilakukan bank untuk mengantasipasi/menghindari adanya kredit macet atau bermasalah sudah baik karena bank untuk menyetujui permohonan calon debitur dilakukan secara selektif, setelah menjadi debitur pemberian kredit, bank melakukan penilaian atau penyelidikan kepada debiturnya dalam hal character, capacity, capital, collection, dan condition of economic (5C’s) dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan/peningkatan atau penurunan usaha debitur, jika bank ternyata menemukan adanya debitur yang usahanya akan menunjukkan penurunan maka bank melakukan penagihan secara terus menerus agar tidak terjadi kredit macet dan jika debitur tersebut ternyata memang sudah bangkrut atau tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman dan bunga pinjaman maka bank menyelesaikannya dengan cara mengeksekusi atau menyita agunan kredit dan mengambilalih agunan debitur untuk di lelang atau dijual agar bank mendapatkan uang kas untuk proses kegiatan operasional perkreditan demi tercapainya tujuan perusahaan. 3.
Informasi dan Komunikasi. Informasi mencakup sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu usaha, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang usahanya tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi yang telah dilaksanakan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi ini dimulai dari pencatatan kredit pada waktu pemberian kredit, penyetoran-penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan kredit. Adanya usaha kecil dan menengah, oleh sebab itu bank menetapkan batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan kemampuan dan
persyaratan, berikut juga dengan tingkat suku bunganya sesuai dengan segmen kredit. Bank menetapkan plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit sudah baik karena hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksanggupan debitur untuk membayar pinjaman beserta bunganya, sebelumnya plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan debitur) sebelum penyaluran kredit diberikan. Plafond kredit ini ditetapkan secara objektif atas hasil analisis asas 5C’s (character, capacity, capital, collection, dan condition of economic) oleh analis kredit (mantri). 4.
Aktivitas Pengendalian. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank. Adapun kebijakan maupun prosedur aktivitas pengendalian ini dalam Bank Rakyat Indonesia mencakup: 1. Adanya pemisahan fungsi yang memadai/jelas dalam prosedur pemberian kredit. 2. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Agar aktivitas pengendalian ini berjalan dengan baik maka pihak Bank Rakyat Indonesia juga telah membuat struktur organisasi terutama dalam bidang perkreditannya, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan dalam perusahaan, sehingga masing-masing bagian mengetahui dengan jelas apa tugas mereka dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Hal ini adalah baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Guna menjaga keakuratan informasi yang diperlukan, maka laporanlaporan dari calon debitur dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan independen. Pengendalian dan pengevaluasian jaminan calon debitur dilakukan sendiri oleh analis kredit (mantri) dalam penilaian jaminan. Keabsahan jaminan tersebut telah dipastikan menurut hukum, besarnya kredit yang diberikan bukan berdasarkan jaminan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan nilai jaminan yang dimiliki. Dalam hal ini penilaian jaminan calon debitur adalah baik, dilakukan oleh analis kredit (mantri) karena pemberian kredit dalam skala kecil, tetapi jika dalam pemberian kredit dalam skala besar, penilaian jaminan calon debitur dilakukan oleh perusahaan appraisal. Bank bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan informasi up to date tentang calon-calon debitur untuk menilai dan menganalisa apakah calon debitur termasuk dalam “Black list” (daftar hitam) dan memperoleh kredit dari bank-bank yang lain. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kredibilitas usaha calon debitur, untuk mengetahui apakah
calon debitur memiliki masalah dengan bank lain dan untuk mencegah terjadinya resiko pengembalian pinjaman dimasa mendatang. Kondisi ekonomi yang kadang-kadang kurang mendukung para debitur dalam pengembalian pinjaman mereka, maka bank secara tertib/periodik diadakan penilaian kolektivitas para debiturnya yang dibagi menjadi 5 yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi terhadap keterlambatan pembayaran kredit untuk debiturnya. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan kredit sampai dengan berkas penutupan kredit diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan diletakkan di dalam brankas tahan api dan diruang khusus. Hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bahan bukti audit yang diperlukan dalam proses audit. Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit dibuat back-upnya dan hanya tidak disimpan di kantor operasional saja. Jika terjadi perubahan data mengenai debitur, maka akan selalu di update melalui pemantuan dan pemeriksaan kembali, karena dokumen ini digunakan sebagai bahan monitoring. 5.
Pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian intern, khususnya dibidang perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan oleh bagian analis kredit (mantri), analis kredit (mantri) melakukan pemantuan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan maksimalnya 12 kali dalam setahun. Dalam pemantauan ini pihak bank sebelum melakukan pemantauan memberitahukan informasi kepada pihak calon debitur. Fokus utama pemantauan yang dilakukan oleh analis kredit (mantri) adalah pada aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam usahanya. Disamping itu juga ada empat unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian menjadi faktor yang sangat penting dalam pemberian kredit karena pada elemen SPI (Struktur Pengendalian Internal) tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian kredit kepada debitur. Dalam hal ini terdapat kelemahan dimana sebaiknya analis kredit (mantri) sebelum melakukan pemantauan tidak perlu memberitahukan kepada calon debitur karena bisa saja calon debitur menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh analis kredit (mantri) dengan informasi yang palsu atau tidak benar keadaannya.
5. KESIMPULAN. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dari struktur pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk adalah sebagai berikut: 1. Dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah baik karena mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 tahun 1998 dalam pasal 8. 2. Dalam komponen struktur pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut: 1). Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dalam sistem pemberian kredit mikro dapat dilihat baik secara umum. 2). Penaksiran Resiko. Secara umum penaksiran resiko yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sudah memadai atau sudah baik. 3). Informasi dan Komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia sudah baik. 4). Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sudah baik. 5). Pemantauan. Pemantauan yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia dalam sistem pemberian kredit sudah baik. 6. DAFTRA PUSTAKA. Bodnar, George H dan William S Hopwood. 2000. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan, Ciawi Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Frendy. 2005. Analisis Sistem Pengendalian Intren Dalam Prosedur Pemberian Kredit Di PT BPR RAMA GANDA Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Macet,, Skripsi Ekonomi, Program Sarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Hall, James A. 2006. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hasibuan, Malayu S.P. Bumi Aksara.
2008. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Penerbit
Http://www.bri.co.id/web/id/Laporan Keuangan dan lainnya/15 Juli 2009.htm Irmayanto, Juli dkk. 2006. Bank dan lembaga Keuangan, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Jogiyanto. 2003. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Penerbit Andi off set. Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada. Mahdi,
Vidya Oktorina. 2007. Audit Manajemen Evaluasi Sistem Pengendalian Intren Atas Prosedur Pemberian Kredit Menengah Pada Bank X, Skripsi Ekonomi, Program Sarjana Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, Jakarta.
Mulyadi. 2006. Auditing, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2003. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Shahputrai, Harfadila. 2006. Analisis Struktur Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Dan Pembalian Kredit Pada Bank KALBAR. Skripsi Ekonomi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia Jogyakarta. Siamat, Dahlan. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Standar Profesional Akuntansi Publik. 2006. Per 1 januari 2001/Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Tunggal, Amin Widjaya. 2008. Internal Auditing (Suatu Pengantar), Jakarta: Penerbit Harvarindo. Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
