IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN PROGAM NASIONAL

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) di DESA NGEBUNG KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011

SKRIPSI Oleh:

SRI WAHYUNI K7408272

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) di DESA NGEBUNG KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011

Oleh:

SRI WAHYUNI K7408272

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

commit to user v


digilib.uns.ac.id

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada beratnya ujian. Dan sesugguhnya apabila Alloh mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka,barangsiapa ridho maka ia akan mendapat keridhaan-Nya dan barangsiapa murka maka ia mendapat kemurkaan-Nya” (H.R.Tirmidzi) “Bekerjalah untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk kebahagiaan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. ”(H.R. Bukhori) “Berbuatlah terbaik bagi diri Anda sendiri, karena disitulah Terletak segala sesuatu yang mengangkat diri Anda” (Ralph Wald Emerson)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Teriring syukurku pada-Mu, ku persembahkan karya ini untuk :  ”Bapak dan Ibu Tercinta” Do’a mu yang selalu menyertainku, Tetes Keringatmu yang menjadikan cambuk motivasi bagi penulis serta kasih sayangmu yang tiada henti. Tiada kasih sayang yang setulus dan seabadi kasih sayang bapak dan ibuku tercinta.  Heri dan fritsco Tersayang” Kasih sayang mu dan do’a mu yang slalu serta menyertaiku, dan senyuman bahagia si kecil yang menjadikan motivasi terbesar bagi penulis.  ”Teman-teman pak 2008” Terima kasih atas semangat, kerjasama serta kebersamaan kita selama ini.  “Almamater Uns”

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Sri Wahyuni. IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN di DESA NGEBUNG KECAMATAN KALIJAMBE TAHUN 2011. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan di bidang pembangunan prasarana dan di bidang pendidikan berupa beasiswa SD dari PNPM-MP di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe dan hambatan-hambatan apa yang timbul dalam Implementasi pemberian bantuan tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), dimana sampel yang diambil tidak ditentukan pada banyaknya sampel melainkan lebih ditekankan pada kualitas pemahaman sampel terhadap permasalahan yang diteliti, dan Snowball sampling (bola salju) dimana sampel diambil tanpa direncana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (A) Implementasi Pemberian Bantuan pembangunan prasarana dan Beasiswa SD Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen meliputi tahap-tahap sebagai berikut : (1) Tahap Perencanaan, melalui (a) musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan (b) Musyawarah Desa (MusDes) (c) Musyawarah Dusun (2)Tahap Pelaksanaan Bidang pembangunan prasarana meliputi (a) Pengadaan tenaga kerja dan pelaksanaan kontruksi (b) Penyelesaian laporan, (c) Mencairkan dana. Bidang pendidikan berupa Beasiswa SD penyerahan beasiswa langsung diberikan kepada siswa.(3) Tahap Pelestarian meliputi (1) bidang pembangunan prasarana dengan iuran rutin Rp 1000,00 setiap 3 bulan sekali (2) kegiatan pemberian beasiswa SD dengan memperbanyak pengguna dana Kredit Bergulir. (B) Hambatan-hambatan dalam Implementasi Pemberian Bantuan PNPM-MP di Desa Ngebung: (1) Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana terjadi pada saat MAD sosialisasi tingkat Kecamatan (2) Hambatan pada pemahaman tentang PNPM-MP untuk melaksanakan Program PNPM-MP meliputi: (a) tahap perencanaan tingkat kehadiran warga dalam sosialisasi kurang sehingga UPK menunda untuk dilakukan sosialisasi, (b) tahap pelaksanaan sering kekurangan tenaga kerja dan saat penyelesaian pelaporan terjadi kesulitan dalam pembuatan RAB, dan (c) Tahap pelestarian minimnya swadaya masyarakat dan rendahnya pengguna dana Bergulir di Desa Ngebung.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Sri Wahyuni. THE IMPLEMENTATION OF RURAL INDEPENDENT COMMUNITY EMPOWERMENT NATIONAL PROGRAM GRANT IN NGEBUNG VILLAGE OF KALIJAMBE SUBDISTRICT IN 2011. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. The objective of research is to find out how the Implementation of Fund Grant is in infrastructure and in education area in the form of Elementary School scholarship from PNPM-MP in Ngebung Village of Kalijambe Subdistrict and the obstacles emerging in the Implementation of Fund Grant. In line with the objective of research, this study employed a descriptive qualitative research method. The sampling techniques used were purposive sampling, in which the sample taken was not determined by the number of sample but emphasized more on the quality of sample’s conception on the problem studied, and Snowball sampling in which the sample was taken without planned. The techniques of collecting data used were interview, observation, and documentation. Technique of validating data used was source triangulation. Technique of analyzing data used was an interactive model of data analysis technique. From the result of research, it could be concluded that, (A) the implementation of infrastructure building and Elementary School Scholarship Grants of Rural Independent Community Empowerment National Program (PNPM-MP) in Ngebung Village of Kalijambe Subdistrict of Sragen Regency included the following stages: (1) Planning, through (a) Inter-village Discussion (MAD) at Sub-District Level, (b) Village Discussion (MusDes), (c) Hamlet Discussion (2) Implementation of infrastructure building area including (a) labor procurement and construction implementation (b) report writing (c) fund liquefaction. Education sector in the form of Elementary School scholarship, the scholarship was given directly to the students. (3) Preservation including (a) infrastructure building sector by routine due of Rp. 1,000.00 once in every three months (b) elementary school scholarship administration activity by increasing the number of Rotating Loan fund users. (B) The obstacles emerging in the Implementation of PNPM-MP Grant in Ngebung Village included: (1) Communication obstacles among the executive organization during MAD of socialization at sub-district level (2) the obstacles concerning perception on PNPM-MP to implement the PNPM-MP program including (a) less adequate planning of society members presence level in the socialization so that UPK postponed the socialization, (b) limiter number of labor during the implementation and during report writing there were found some difficulties in making RAB, and (c) in preservation stage, the obstacles concerned the limited society self-help and less number of rotating fund users in Ngebung Village. commit to user x


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Implementasi Pemberian Bantuan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2011”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Penulis menyadari bahwa

terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Dra. Sri Witurachmi, M.M selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Drs. Sukirman, M.M selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen yang telah memberikan surat rekomendasi penelitian . 7. Ketua PNPM-MP Kecamatan Kalijambe Bpk. Adi Penawan, yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian. 8. Tri Yanto SP, selaku Kepala Desa ngebung, yang telah memberi ijin dan bantuan dalam penelitian di Desa Ngebung. commit to user xi


digilib.uns.ac.id

9. Perangkat Desa Ngebung dan warga Desa Ngebung yang berrsedia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini. 10. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karenaa keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Surakarta, 20 Mei 2012

Penulis,

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL………………………………………………………………...

I

HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………………....

Ii

HALAMAN PENGAJUAN…………………………………………………………

Iii

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………………….

Iv

HALAMAN REVISI…………………………………………………………………

V

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………..

Vi

HALAMAN MOTTO………………………………………………………………..

Vii

HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………………… Viii HALAMAN ABSTRAK……………………………………………………………..

Ix

ABSTRACT………………………………………………………………………….

X

KATA PENGANTAR………………………………………………………………..

Xi

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………

Xiii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………… Xvii DAFTAR TABEL…………………………………………………………………… Xviii DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………………

Xix

I PENDAHULUAN....................................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................................................

7

C. Tujuan Penelitian.....................................................................................................

7

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................

8

1. Manfaat Teoretis ................................................................................................

8

2. Manfaat Praktis ..................................................................................................

8

BAB II KAJIAN PUSTAKA ......................................................................................

10

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan...................................................

10

1. Kajian Teori......................................................................................................

10

A. Tinjauan Tentang Implementasi…………………………………………..

10

a. Pengertian Implementasi……………………………………………....

10

b.

11

Variabel-Variabel dalam proses Implementasi kebijaksanaan............. commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan………………………….........................

12

1. Pengertian Pemberdayaan……………………………………………..

12

2. Pemberdayaan masyarakat…………………………………………….

13

3. Karakteristik program berbasis Pemberdayaan……………………….

14

C. Tinjauan Tentang PNPM Mandiri Perdesaan..…………….......................

16

a. Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan.......................................................

16

b. Visi-Misi PNPM Mandiri Perdesaan........................................................

16

c. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan……....................................................

17

d. Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan………………...........................

18

e. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan………………...................................

19

f. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan.......................................................

20

g. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan………….............................

21

D. Ruang Lingkup Kegiatan ...........................................................................

24

1). Bidang Prasarana……………… ...........................................................

24

a. Dasar pemikiran………………………. ...........................................

24

b. Tujuan ..............................................................................................

24

c. Sasaran danJenis kegiatan..................................................................

25

d. Mekanisme pengelolaan Kegiatan ....................................................

29

2) Bidang pelayanan pendidikan…….....................................................

36

a. Dasar pemikiran ...........................................................................

36

b. Tujuan ..........................................................................................

37

c.Sasaran dan jenis kegiatan .............................................................

37

d.Mekanisme pengelolaan kegitan ...................................................

38

2. Hasil Penelitian Yang Relevan ........................................................................

40

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................................

42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................................

45

A. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................................

45

1. Tempat Penelitian...............................................................................................

45

2. Waktu Penelitian................................................................................................

45

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.............................................................................. commit to user

46

xiv


digilib.uns.ac.id

1. Pendekatan Penelitian.........................................................................................

46

2. Jenis Penelitian ..................................................................................................

47

C. Data dan Sumber Data.............................................................................................

48

D. Tekhnik Sampling....................................................................................................

49

E. Teknik Pengumpulan Data.......................................................................................

51

F. Uji Validitas Data.....................................................................................................

53

G. Analisis Data ...........................................................................................................

54

H. Prosedur Penelitian..................................................................................................

56

BAB IV. HASIL PENELITIAN …………………………………………………......

58

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ……………………………………………………..

58

B. Deskripsi Temuan Penelitian…………………………………………………….

63

1. Implementasi Pemberian Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung……………………………. 1). Tahapan dalam implementasi Pemberian Bantuan Pembangunan

63 64 65 65 66

Prasarana dari PNPM-MP di Desa Ngebung…………………………….

67

a. Tahap Perencanaan………………………………………………….

67

b. Tahap Pelaksanaan…………………………………………………..

72

c. Tahap Peleestarian…………………………………………………..

84

2). Tahapan dalam implementasi Pemberian Bantuan Beasiswa SD dari

84 85

PNPM-MP di Desa Ngebung……………………………………………

85

a. Tahap Perencanaan………………………………………………….

85

b. Tahap Pelaksanaan…………………………………………………..

87

c. Tahap Peleestarian…………………………………………………..

89

2. Hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Nasional

88 89

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung…………....

89

1). Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana……………………….

90

2). Hambatan pada pemahaman tentang PNPM-MP dan Pelaksanaan

89 90

Program PNPM-MP……………………………………………………..

91

a. Tahap Perencanaan……………………………………………………

91

b. Tahap Pelaksanaan……………………………………………………. commit to user

92

xv


digilib.uns.ac.id

c. Tahap Pelestarian………………………………………………………

96

C. Pembahasan………………………………………………………………………

97

1. Temuan Studi Yang Dihubungkan Dengan Teori…………………………...

97

a. Sikap Pelaksana………………………………………………………...

97

b. Komunikasi…………………………………………………..................

98

c. Dukungan masyarakat………………………………………………….

100

2. Temuan Hasil Penelitian Lapangan Dengan Ketentuan Dari Pedoman

101

PNPM Mandiri Pedesaan ………………………………………………......

104

a. Mengenai aturan swadaya masyarakat……..…………………………..

104

b. Mengenai sasaran yang ingin dicapai PNPM-MP……………………...

104

BAB. V SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN……………………………………....

106

1. Simpulan………………………………………………………………...

106

2. Implikasi ………………………………………………………………...

108

a. Implikasi Teoretis…………………………………………………...

108

b. Implikasi Praktis…………………………………………………….

109

3. Saran…………………………………………………………………….

109

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….

112

LAMPIRAN…………………………………………………………………………

114

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Variabel - variabel proses implementasi kebijaksanaan…………

12

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif………….

54

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 1.Alokasi BLM berdasarkan Desa Tertinggal………………………....

20

Tabel 2.Alokasi BLM berdasarkan ratio penduduk miskin…………………..

21

Tabel 3.Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Penelitian……………………..

45

Tabel 4 Komposisi penduduk Desa Ngebung Menurut Tingkat Pendidikan...

60

Tabel 5.Komposisi Penduduk Desa Ngebung Menurut Mata Pencaharian......

60

Tabel 6. Swadaya Masyarakat Desa Ngebung ……………………………....

100

commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Daftar Informan .......................................................................... 114 Lampiran 2.Pedoman Wawancara ................................................................. 115 Lampiran 3.Fieldnote ..................................................................................... 120 Lampiran 4.Laporan Pendanaan PNPM-MP ................................................ 147 Lampiran 5.Dokumen Perencanaan………………………………………… 156 Lampiran 6.Pengadaan Alat dan Bahan ......................................................... 166 Lampiran 7. Pengadaan Tenaga Kerja ........................................................... 184 Lampiran 8. Penyelesaian Laporan ................................................................ 190 Lampiran 9.Dokumentasi Observasi di Desa Ngebung .................................. 240 Lampiran 10.Surat Keputusan dekan tentang ijin penyusunan skripsi ............ 261 Lampiran 11.Surat Ijin menyusun Skripsi ....................................................... 243 Lampiran 12. Surat Ijin Observasi ................................................................... 244 Lampiran 13. Surat Rekomendasi penelitian dari BAPPEDA......................... 245 Lampiran 14. Surat Keterangan dari PNPM-MP ............................................. 249 Lampiran 15. Surat Keterangan dari Desa ....................................................... 250

commit to user xix


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang giat dilakukan saat ini meliputi segala aspek kehidupan, sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan hal tersebut, sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditempuh berbagai upaya melalui pembangunan nasional di segala bidang, yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Negara Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, hal itu tercermin dari masih banyaknya permasalahan kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik untuk bulan September 2011 mencapai 29.000.089 juta orang (12,36 persen). Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius yang menghambat jalannya pembangunan saat ini, di Indonesia masih banyak daerah tertinggal yang masih membutuhkan pembangunan yang menunjang kehidupan masyarakat seperti, pembangunan jalan utama desa, lapangan usaha mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. “Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik“ (BAPPENAS:2012). Maka ke-6 (enam) kriteria ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2003 dan Survei Sosial Ekonomi commit to userKabupaten 2004 dari Departemen Nasional (SUSENAS) 2002 dan data Keuangan 1


digilib.uns.ac.id 2

Keuangan, berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan ada 199 Kabupaten yang dikategorikan Kabupaten tertinggal. Telah diketahui bersama keberadaan jalan sebagai prasarana transportasi darat adalah suatu hal yang sangat vital dan masih banyak aspek kehidupan yang telah terkait didalamnya, diantaranya aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, sosial politik maupun lingkungan. Oleh sebab itu, kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan dan perkembangan pada sektor transportasi. Sarana perhubungan seperti jalan merupakan akses utama masyarakat pedesaan dalam melakukan segala aktivitasnya, dengan kondisi jalan yang baik masyarakat pedesaan dapat mengakses berbagai informasi dan pemasaran sehingga, tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum begitu nampak memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sekarang ini pedesaan menjadi sasaran pemerintah untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan bidang infratruktur sarana dan prasarana dasar seperti pembangunan jalan, karena di pedesaan umumnya kondisi jalannya masih memprihatinkan. Jalan di pedesaan banyak yang sudah rusak, kondisi jalan yang berlubang bahkan ada jalan yang sama sekali belum dibangun. Untuk membantu pemecahan masalah masyarakat pedesaan dalam menunjang kelancaran aktivitas masyarakat dan mengacu pada pembangunan nasional dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa, pembangunan hendaknya dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, karena masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelestarian hingga monitoring dan evaluasi maka pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah selaku pembuat kebijakan, memang perlu untuk melindungi dan memberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai wujud pelaksanaan fungsi pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah to userMandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program Nasional Pemberdayaancommit Masyarakat


digilib.uns.ac.id 3

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diluncurkan oleh presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yaitu melalui konsolidasi program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementrian/lembaga. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) merupakan suatu fase dari perubahan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) merupakan bagian dari PNPM Mandiri dan merupakan tindak lanjut dari PPK Tahap III yaitu pada tahun 2009 secara kumulatif terdapat 5.263 kecamatan yang akan mendapatkan PNPM ini. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/406 bahwa “PPK merupakan program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat miskin perdesaan, melalui pengelolaan di kecamatan dalam bentuk pemberian dana bergilir untuk usaha ekonomi produktif dan dana pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan”. Adapun perjalanan fase tersebut yaitu : 1. Tahun 1996

: Pilot Proyek

2. Tahun 1998-2002

: PPK Tahap I

3. Tahun 2002-2005

: PPK Tahap II

4. Tahun 2005-2007

: PPK Tahap III

5. Tahun 2007

: PNPM PPK

6. Tahun 2008

: PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) maka diharapkan dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini dapat sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan PNPM pada tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program to user Penanggulangan Kemiskinan di commit Perkotaan (P2KP) hal ini sebagai dasar bagi


digilib.uns.ac.id 4

pengembangan pemberdayaan masyarakat di tingkat perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri telah dilaksanakan hingga diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusatpusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Adapun PNPM mandiri sendiri terdapat dua jenis, yaitu: · PNPM Mandiri Perdesaan; dan · PNPM Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat desa, yaitu di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan/monitoring dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan “sebagai subjek utama yang menentukan jalanya pembangunan” (Mardikanto, 2010:14). Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah terpencil dan terisolir. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Sejalan to user dengan target waktu pencapaian commit tujuan pembangunan milenium atau “Milenium


digilib.uns.ac.id 5

Development Goals (MDG’s)” pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDG’s tersebut.(Tim Pengendali PNPM Mandiri (2007: 10)) Pembangunan di bidang pendidikan khususnya di Jawa Tengah selama ini telah dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja, dengan memperhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen Internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) yang di setujui oleh 19 negara dan Indonesia masuk didalamnya, diantaranya Kesepakatan atau Daklar Pendidikan Untuk Semua (PUS). Millenium Development Goals (MDG’s) adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; mengurangi penyakit menular maupun penyakit lainnya; dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. PNPM-MP di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen juga ikut mendudukung pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk anak SD dan MI Keluarga Rumah Tangga Miskin sehingga, orang tua tidak harus memikirkan biaya sekolah anaknya sehingga, orang tua bisa bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari agar keadaan keluarga rumah tangga miskin menjadi lebih baik. Keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan dilingkungan Kecamatan khususnya Kecamatan Kalijambe pada tahun 2010 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kalijambe mendapat penghargaan SIKOMPAK AWARD sebagai pengelola UPK (Unit Pengelola Kegiatan) terbaik nasional, diharapkan dapat memberikan bidang kegiatan yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat. Kelompok penerima manfaat kegiatan ekonomi PNPM-MP di Kecamatan Kalijambe adalah kelompok masyarakat yang mau berusaha atau telah memiliki usaha yang to user membutuhkan modal. Anggaran commit dana yang diberikan pemerintah untuk Provinsi


digilib.uns.ac.id 6

jawa tengah Pada tahun 2011: Rp 909.960.000.000,00 dan telah direalisasikan ke 35 Kota dan 573 Kecamatan yang ada di Jawa Tengah, untuk Kabupaten Sragen mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Rp 21.650.000.000,00 dan direalisasikan ke 20 Kecamatan sedangkan untuk Kecamatan Kalijambe mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp 600.000.000,00 (TNP2K:2011) kemudian direalisasikan ke 14 Desa untuk Desa Ngebung mendapat dana Sebesar Rp 35.275.600,00. Adapun kegiatan ekonomi PNPM-MP Kecamatan Kalijambe mengalokasikan 25% untuk kegiatan pinjaman perguliran setiap tahun anggaran program, dari jasa kegiatan pinjaman kelompok yang dikelola UPK dikembalikan lagi ke masyarakat secara umum antara lain pemberian bantuan beasiswa untuk anak SD dan MI dari keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM). PNPM-MP mengembangkan sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh masyarakat. Ruang lingkup kegiatan PNPM-MP dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati oleh masyarakat, diantaranya penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya. Desa Ngebung merupakan Desa yang terdiri 11 dusun, mempunyai jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang cukup besar. Warga mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, hal ini didukung dengan kondisi alam di lingkungan Desa Ngebung yang kebanyakan terdiri dari lahan pertanian dan tegalan. Desa Ngebung mendapat bantuan program PNPM-MP, yang diharapkan dengan adanya PNPM-MP ini mampu membantu warga Desa Ngebung untuk tumbuh dan memiliki daya dan kemauan serta kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya. Adapun pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun 2009 adalah membangun jembatan di Dusun Padas, tahun 2010 membangun jalan di Dusun Ngrasak dan tahun 2011 rabat beton serta pemberian beasiswa untuk SD dan MI kepada Keluarga rumah tangga miskin. Berdasarkan pengamatan dalam melaksanakan kegiatan masih ada sedikit kendala yang commit topemahaman user dihadapi diantaranya: masih rendahnya akan pelaksanaan PNPM


digilib.uns.ac.id 7

Mandiri Perdesaan baik oleh aparat pelaksana maupun masyarakat di karenakan kurangnya kemampuan SDM dari para pelaku program dari masyarakat setempat, selain itu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, aparat pelaksana yang lebih dominan dan kurang berpihak kepada masyarakat serta masih rendahnya pengawasan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Agar pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung ini dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan yaitu untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kemandirian masyarakat pedesaan maka, diperlukan adanya dukungan dari masyarakat yang tinggi, serta adanya pemerintah sebagai pembimbing dan penuntun pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan program pembangunan dari pemerintah ini dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat terwujud termasuk kesejahteraan masyarakat di Desa Ngebung. Dengan melihat latar belakang seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun 2011” B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut : a. Bagaimana pelaksanaan PNPM-MP dalam memberikan bantuan di bidang prasarana dan pendidikan di Desa Ngebung? b. Hambatan apakah yang muncul dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan di bidang prasarana dan pendidikan dari PNPM-MP di Desa Ngebung? C. Tujuan Penelitian Keingintahuan terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya merupakan suatu kodrat yang melekat pada diri seorang manusia oleh karena itu, manusia selalu menggali apa yang menjadi tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Penelitian commit to user


digilib.uns.ac.id 8

ini pada dasarnya selalu mempunyai maksud dan tujuan yang dijadikan pedoman dan arahan peneliti, yaitu: a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam memberikan bantuan di bidang prasarana dan pendidikan di desa Ngebung. b. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam memberikan bantuan di bidang prasarana dan pendidikan di Desa Ngebung. D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 1. Manfaat Teoretis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperdalam mata kuliah yang selama ini diterima di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. b. Memperkaya khasanah ilmu penelitian dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti Penelitian ini sebagai studi untuk mengkaji dan merealisasikan teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan fakta yang terjadi di masyarakat. b. Bagi pengelola UPK Memberikan informasi kepada pengelola PNPM-MP mengenai masalah yang timbul dalam implementasi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sehingga dapat dijadikan bahan kajian dan bahan analisis dalam mendukung keberhasilan kegiatan tersebut untuk memantapkan program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin selanjutnya. c. Bagi masyarakat commit to user


digilib.uns.ac.id 9

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat adanya bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pedesaan dan bidang pendidikan bagi keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat memanfaatkan seoptimal mungkin serta ikut memanfaatkan maupun memelihara dan sekaligus melestarikan keberadaan sarana-prasarana yang telah berhasil dibangun. BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 1. Kajian Teori a. TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI 1) Pengertian Implementasi Implementasi atau pelaksanaan program merupakan usaha mendasar dalam pembangunan, sebab sebaik-baiknya kebijakan, bila tidak ada tindak lanjut atau keberlangsungannya maka suatu kebijakan tersebut tidak akan mempunyai dampak yang berarti karena tidak akan dapat memberikan implikasi tertentu dalam masyarakat. Menurut Udji dalam Wahab (2005: 59) mengatakan bahwa : the execution of policies is a important if not more than policymaking. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan tersebut. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Mengenai definisi implementasi,Westra dalam Ensiklopedia Administrasi (1989) berpendapat,”Implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya serta yang harus dilaksanakan” (hlm. 210). Pendapat lain menyatakan bahwa,”Implementasi merupakan Tindakantindakan yang dilakukan baik commit oleh individu-individu atau kelompok-kelompok to user


digilib.uns.ac.id 10

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” (Meter dan Horn dalam Wahab (2005: 65)) Mazmanian dan Sabatier (1975) dalam Wahab (2005) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Memahami apa yang senyatanya yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yaitu yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (hlm. 65). Dalam kamus Webster dalam Wahab (2005) merumuskan secara pendek makna dari implementasi kebijaksanaan dengan mengatakan, ”To implement (mengimplementasikan) yaitu: berarti to provide the means for carrying out: (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)” (hlm. 64). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi merupakan proses pelaksanaan semua rencana kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu program/kebijakan. 2) Variabel-Variabel dalam Proses Implementasi Kebijaksanaan Dalam melaksanakan suatu program ada beberapa variabel kebijaksanaan bersangkut paut dengan tujuan yang telah di gariskan dengan sumber-sumber yang tersedia, seperti model yang dikembangkan oleh Mazmania dan Sabatier, dalam Wahab (2005) mengambarkan variabel-variabel proses implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa, ”A Frame Work for Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi) yaitu mengidentifikasi variabelvariabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi”(hlm.82). Alasan dikemukakan hal tersebut, bahwa dalam proses implementasi itu dipengaruhi oleh beberapa variabel kebijaksanaan, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki commit to user relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka



yang mengoperasikan program dilapangan tidak lepas dari kebijakan program yang telah ditentukan. Maka untuk lebih jelasnya gambaran mengenai kerangka konseptual proses implementasi kebijaksanana negara dapat dilihat sebagai berikut:

A. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan - Kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran. - Prosentase kelompok sasaran di banding jumlah penduduk. - Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

B. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi

- Kejelasan dan konsistensi tujuan digunakannya teori kausal yang memadai. - ketetapan alokasi sumber dana - keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana. - Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana - Rekrutmen pejabat pelaksana - Akses formal pihak luar

C. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi - Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. - Dukungan publik - Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok - Dukungan dari pejabat atasan - komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

D. Tahap-tahap dalam proses implementasi kebijaksanaan Output kebijaksana an badanbadan pelaksana

Kesediaan Dampak Dampak kelompok nyata output sasaran output kebijaksanaan mematui kebijaksana sebagai output an persepsi kebijaksanaan Sumber : Solichin Abdul Wahab (2005: 82)

Perbaikan mendasar dalam undangundang

Gambar 1. Variabel - variabel proses implementasi kebijaksanaan b. TINJAUAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1) Pengertian Pemberdayaan commit to user



Mengenai definisi Pemberdayaan, Mardikanto (2010),berpendapat bahwa, ”Pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau suatu penguatan (Strengthening) kepada masyarakat” (hlm.32), maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok yang renta dan lemah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pendapat lain menyatakan bahwa “Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (Voice) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu ( konsep, metode, produk, tindakan dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya”. (World Bank dalam Mardikanto (2010: 34)) Rappaport dalam Mardikanto (2010) menjelaskan mengenai makna pemberdayaan dengan mengatakan bahwa,”Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya” (hlm.35). Dari beberapa pendapat diatas maka disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat agar meningkatan kemampuan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan sehingga, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan kontrol terhadap lingkungannya. 2) Pemberdayaan Masyarakat Mengenai definisi Pemberdayaan masyarakat Subejo dan Supriyanto dalam Mardikanto (2010) berpendapat bahwa,” Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki to user ekologi dan sosial”(hlm. 51). kemampuan dan kemandirian commit secara ekonomi,



Prijono dan Pranarka dalam Mardikanto (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat dengan mengatakan bahwa: Manusia adalah subjek dari dirinya sendiri, maka proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberian kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, sehingga mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (hlm. 55). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat, seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru dalam pendekatan pembangunan. “Paradigm pembangunan lama yang bersifat top-dwon perlu diorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menekankan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan”(Mardikanto (2010: 52)) Sumodiningrat dalam Mardikanto (2010) menjelaskan mengenai makna pemberdayaan masyarakat dengan mengatakan bahwa: Upaya untuk memandirikan masyarakat dapat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, adapun pemberdayaan masyarakat yang senangtiasa menyangkut dua kelompok masyarakat yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan (hlm. 56). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memfalitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan stategisnya untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. 3) Karakteristik program berbasis pemberdayaan masyarakat Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan, di bangun dari sumberdaya lokal, sensitive terhadap nilai-nilai budaya lokal serta memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait (Instansi pemerintah, lembaga peneliti, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak-pihak lainnya), serta berkelanjutan. commit to user Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah diwujudkan dalam bentuk



dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan visi Community Emprowerment For Rural Development (CERD) yang dirilis oleh Kementrian Dalam Negeri maka, pemberdayaan masyarakat ditunjukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan. Beberapa katekteristik program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dalam Mardikanto (2010: 93) untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dengan diiringi dan dipantau dari pihak terkait guna menciptakan kemandirian masyarakat yaitu: 1. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional sehingga, proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. 2. Menggunakan pendekatan partisipatif Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, yang meliputi proses identifikasi kebutuhan desa, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. 3. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat bertujuan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas to user kelembagaan tidak hanya commit pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk



mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga akan memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. 4. Pelaksanaan kegiatan berkelompok Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri. c. TINJAUAN TENTANG PNPM MANDIRI PERDESAAN 1) Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan salah satu mekanisme program pembangunan pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan dan mendorong kreativitas usaha yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilaksanakan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. (Tim Koordinasi PNPM-MP (2008:2)) 2) Visi Misi PNPM Mandiri Perdesaan commit to user



Secara umum, Visi PNPM-Mandiri Pedesaan adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, agar mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah memberdayakan masyarakat pedesaan yaitu dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui : a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. c. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana dasar masyarakat. e. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM-Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin ( RTM ) sebagai kelompok sasaran dan penguatan sistem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. (Tim Koordinasi PNPM-MP (2008:2)) 3) Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Melalui PNPM-MP diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sedangkan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah : a. Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. b. Tujuan Khusus commit to user



1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, 2. Melembagakan pengelolaan pembangunan bersifat partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal, 3. Mengembangkan kapasitas atau kemampuan pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, 4. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir, 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa, 7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. (Tim Koordinasi PNPM-MP, (2008:3)) 4) Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip itu meliputi: 1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. 2. Otonomi. Masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. 3. Desentralisasi. Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat pedesaan to user sektoral dan kewilayahan yang untuk mengelola kegiatancommit pembangunan



bersumber dari pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 5. Partisipasi. Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. 6. Kesetaraan dan keadilan gender. Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan antara laki-laki-perempuan pada saat situasi konflik. 7. Demokratis. Masyarakat dapat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 8. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9. Prioritas. Masyarakat yang memilih sendiri kegiatan dan diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 10.

Keberlanjutan. Dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pengendalian serta

pemeliharaan kegiatan harus mempertimbangkan sistem pelestariannya. commit to user (Tim Koordinasi PNPM-MP, (2008:3))



5) Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan 1. Lokasi Sasaran: Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Pedesaan meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan : a. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori dalam kecamatan bermasalah dalam PPK, b. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam skema kontribusi pendanaan. 2. Kelompok Sasaran: a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di pedesaan, b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan, c. Kelembagaan pemerintahan lokal. (Tim Koordinasi PNPM MP, (2008:4)) 6) Pendanaan 1. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu: a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang berada di kecamatan tersebut. Data desa tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Alokasi BLM Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel1. Alokasi BLM berdasarkan Desa Tertinggal Jumlah Desa Tertinggal <3 4

Alokasi BLM (Rupiah) 1.000.000.000 1.250.000.000 commit to user


digilib.uns.ac.id 20 5 6 7 8 9 10 11 < 12

1.500.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 2.250.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 3.000.000.000

(Sumber : PTO Penjelasan PNPM-Mandiri Perdesaan) b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan Untuk kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2. Alokasi BLM berdasarkan ratio penduduk miskin

Jumlah Penduduk < 25.000

Persen Alokasi BLM Lokasi Penduduk Miskin (Rupiah) 40% 1.750.000.000 40% 2.000.000.000 < 20% 2.250.000.000 Jawa > 50.000 20% sd 40% 2.500.000.000 > 40% 3.000.000.000 40% 1.750.000.000 40% 2.000.000.000 Jawa < 20% 2.250.000.000 > 25.000 20% sd 40% 2.500.000.000 > 40% 3.000.000.000 (Sumber : PTO Penjelasan PNPM-Mandiri Perdesaan) 2. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Sumber dana berasal dari: commit to userNegara (APBN) a. Anggaran Pendapatan dan Belanja



b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Swadaya masyarakat dan Partisipasi dunia usaha (Tim Koordinasi PNPM-MP, (2008:4)) 7) Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan para pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau monitoring, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi : 1. Desa Berpartisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatankecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas didanai. Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara otomatis kepada desa-desa tertinggal sama sekali tidak diinginkan karena dalam setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun manfaat sosial ekonominya. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan commit to user



mempertimbangkan kedekatan wilayah.Proses pembentukan desa “cluster” dilakukan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi. 2. Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat berarti kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya dapat diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat maka dari itu, harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong/diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri. (PTO PNPM-MP, (2008:6)) 3. Kriteria dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: a. Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat dan didukung oleh sumber daya yang ada d. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Pedesaan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM, commit to user



b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal) c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (Tim Koordinasi PNPM-MP, (2008:7)) 3) TINJAUAN RUANG LINGKUP KEGIATAN 1) Bidang prasarana (1) Dasar pemikiran Prasarana dan sarana di Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuka akses informasi dan pemasaran terutama di daerah tertinggal atau terpencil meskipun demikian, eksistensi progam bukan hanya sebatas membangun program fisik, namun lebih dimaksudkan menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakannya agar mampu mengakses manfaat program fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan mengacu pada sejumlah kreteria yang meliputi: a. Aspek teknis, b. Manfaat, c. Keberpihakan kepada rumah tangga miskin, d. Mendesak untuk dilaksanakan, e. Didukung oleh sumber daya, serta f. Upaya pelestarian kegiatan. (PTO Penjelasan IV, (2008:4)) (2) Tujuan 1) Tujuan umum

commit to user



Secara umum tujuan dalam pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan pedesaan atau antar desa, serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. 2) Tujuan khusus Membangun prasarana yang mendukung aktivitas bagi desa-desa yang membutuhkan, diperuntukkan: 1) Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin. 2) Meningkatkan kepedulian masyarakat, perhatian atau dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. 3) Meningkatkan kualitas kegiatan dengan menggunakan teknologi sederhana. 4) Meningkatkan kapasitas anggota tim pengelola kegiatan dan tim pelaksana pemeliharaan prasarana, dalam pengelolaan kegiatan. 5) Meningkatkan ketrampilan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring serta pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan (PTO Penjelasan IV, (2008:4)) (3) Sasaran dan Jenis kegiatan (1) Sasaran (a) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan prasarana dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat namun memprioritaskan bagi rumah tangga miskin: 1. Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan, dilakukan identifikasi dan pendaftaran calon tenaga kerja khusus daerah setempat untuk ikut berpartisipasi sehingga akan memperoleh upah dari pekerjaan commit to user maupun pengumpulan bahan.



2. Pencatatan RTM yang aktif dalam kegiatan prasarana dan pendapatan yang diterima berdasarkan jumlah HOK ( Hari Orang Kerja) dan jumlah angkatan kerja. 3. Pengutamaan penggunaan bahan lokal kemungkinan kualitas bahan lokal yang tak sebagus bahan dari luar, tetapi sepanjang masih memenuhi standar teknis, maka bahan lokal tersebut perlu di manfaatkan. (b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Kegiatan Prasarana) Peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan prasarana dan sarana bagi para pelaku PNPM-MP, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Metode perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan prasarana harus difokuskan untuk menumbuhkan rasa memiliki dari dan oleh masyarakat, diantaranya: (a) Meningkatkan keahlian masyarakat terutama dalam bidang teknis dan administrasi kegiatan prasarana. (b) Mengefektifkan lembaga-lembaga yang ada di desa baik formal maupun informa. (c) Memperoleh kualitas desain dan pekerjaan yang sesuai dengan standar teknis dan biaya yang efisien. 2) Usulan didasarkan pada pandangan masa depan yang dihasilkan secara musyawarah dengan mengutamakan manfaat bagi rumah tangga miskin. 3) Kegiatan yang akan dibangun tidak boleh ada dampak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. 4) Sejauh mungkin memanfaatkan potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya setempat. 5) Tenaga kerja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan, dibayar intensif secara penuh. Upah tenaga kerja tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. commit to user upah secara utuh, kemudian Setiap pekerja harus menerima setelah itu dapat disumbangkan



6) Sistem perencanaan dan pengelolaan dibuat sederhana, agar mudah dimengerti, mudah dikelola masyarakat sendiri, dan dapat direvisi dengan alasan yang kuat. 7) Segala informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya. 8) Pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun menjadi tanggungjawab masyarakat bersama pemerintah desa sehingga, masyarakat harus dilatih untuk memelihara prasarana dan sarana yang telah dibangun. 9) Harus terjadi alih teknologi dari FT-Kec kepada masyarakat baik dalam tahapan perencanan, pelaksanaan, dan cara pengelolaan pemeliharaan, yaitu melalui pelatihan dengan cara bekerja sambil belajar. (c) Peningkatan kapasitas masyarakat Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan): (1) Tahap perencanaan/desain Pada tahap ini dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, KPMD, dan masyarakat yang berminat meliputi: cara melakukan survei, perencanaan dan penyusunan RAB. (2) Tahap pelaksanaan Tahap ini dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, Ketua kelompok, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat pekerjaan meliputi: cara melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis yang ditentukan. (3) Tahap pemeliharaan Pada tahap ini dilakukan penguatan kepada tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) tentang organisasi dan bagaimana commit to user teknis pemeliharaannya.



(b) Jenis Kegiatan Kegiatan yang diusulkan untuk bidang sarana dan prasarana bersifat open menu, artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk dalam negative list yaitu jenis kegiatan yang dilarang. Semua usulan masyarakat semestinya sesuai dengan tujuan bidang sarana dan prasarana PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga, diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi, derajat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan (hasil kualitas, bermanfaat dan dipelihara). Contoh jenis sarana dan prasarana yang dapat didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu: 1.

Jalan, antara lain: a. Kontruksi pengerasan telford b. Kontruksi pengerasan telasah c. Kontruksi pengerasan rabat beton d. Kontruksi pengerasan sirtu e. Tanah (pembukaan badan tanah) f. Pengaspalan g. Saluran drainase

2.

Jembatan, antara lain: a. Jembatan Gantung b. Jembatan Gelagar baja c. Jembatan Gelagar kayu d. Jembatan beton e. Jembatan lengkung batu atau beton f. Jembatan banjir limpas

3.

Pasar, tempat pelelangan ikan.

4.

Air bersih, antara lain: a. PAH (Penampungan Air Hujan) commit to user b. PMA (Perlindungan Mata Air)



c. Air bersih sumur dalam (Sumur bor) d. Sumur gali e. Penjernihan air f. perpipaan 5.

MCK (Mandi Cuci dan Kakus)

6.

Tambatan perahu

7.

Rakit penyebrangan

8.

Listrik

9.

Pompa air

10.

Irigasi, antara lain: a. Bendung b. Saluran irigasi c. Waduk d. Tanggul penahan banjir

11. Pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah, posyandu dan TK. 12. TPT (Tembok Penahan Tanah)/Taulud (PTO Penjelasan IV, (2008:4)) (4) Mekanisme pengelolaan kegiatan Langkah-langkah proses pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana secara garis besar meliputi penyusunan rencana kegiatan, persiapan pelaksanaan, dan pelaksanaan. a). Perencanaan Kegiatan Prasarana proses penyusunan rencana kegiatan prasarana dan sarana dimulai dari persiapan survey hingga pembuatan RAB(Rencana Anggaran Biaya), Fkab(Fasilitator Kabupaten) harus mengendalikan waktu yang diperlukan untuk proses perencanaan ini. Pelaku utama dalam proses ini adalah TPK, KPMD, Pendamping lokal dan masyarakat yang berminat untuk belajar, dibantu oleh Fk (Fasilitator Kecamatan). Penyusunan perencanaan kegiatan prasarana dimulai dari usulan desa yang mendapat rangking dan setelah mendapatkan nilai RAB yang pasti, commit to user Demikian seterusnya dan akan dilanjutkan ke usulan rangking berikutnya.



berhenti bila dana bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kegiatan perkecamatan, sudah terlaokasikan semua, mulai dari: -

Survei dan pengukuran

-

Desain

-

Gambar ( peta desa, peta situasi, gambar teknik)

-

Perhitungan pekerjaan

-

Survei sumber material

-

Survei harga

-

Rencana Anggaran Biaya (RAB) RAB adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

pekerjaan untuk menghitung RAB dibutuhkan: 1. Hasil perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan. 2. Harga bahan, tenaga, dan alat baik (beli atau sewa) yang didapat dari hasil survei. 3. Biaya umum tiap desa (bukan tiap kegiatan) adalah untuk honor TPK dan administrasi. Besarnya biaya setiap desa maksimal sebesar 3% dari alokasi dana kegiatan prasarana. Nilai RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan bahan, tenaga, dan alat dengan harga hasil survei, kemudian ditambah dengan biaya umum. Jika terdapat sumbangan dari masyarakat yang berpengaruh pada besarnya dana untuk kegiatan pembangunan prasarana dapat diperhitungkan dan dimasukkan dalam RAB sehingga dapat terlihat porsi dana PNPM-MP dan porsi sumbangan masyarakat untuk kegiatan prasarana (khusus untuk sumbangan lahan tidak dimasukkan ke RAB tetapi dilaporan terpisah pada format yang disediakan PTO). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAB: a. Dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan prasarana tidak boleh dikurangkan atu ditambah untuk alokasi dana kegiatan nonprasarana. commit to user



b. Bila terjadi kekurangan dana dapat dilakukan revisi jika revisi tidak mungkin harus ditambah dengan swadaya. Sebaliknya bila terjadi ada sisa dana tidak boleh dilimpahkan ke kegiatan lain, tetapi harus digunakan untuk untuk penyempurnaan dana penambahan kegiatan prasarana tersebut. c. Dana untuk kegiatan pembangunan prasarana tidak boleh digunakan untuk membayar ganti rugi. Masalah ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Jika ada hibah berupa tanah, pohon-pohon untuk pembangunan prasarana harusa ada bukti penyerahan tertulis oleh pemilik atau pemegang kuasa yang disahkan oleh kepala desa. b). Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Prasarana dan Sarana Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait didalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik dilapangan, pengadaan material, pengadaan alat, dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. TPK harus melaksanakan konstruksi yang terkait didalamnya secara bersama sesuai dengan kebutuhan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk jadwal pelaksanan, jadwal pengadaan material, kebutuhan alat dan tenaga kerja. Ketua TPK bertanggungjawab atas kelancaran jalannya kegiatan konstruksi, dibantu oleh satu atau beberapa orang mandor. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri yang dipimpin oleh ketua TPK. Fk mempunyai tanggungjawab untuk memfasilitasi bagaimana hal ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Harus diciptakan suasana serta tujuan untuk membangun desa sendiri yang berbeda dengan bekerja pada proyek komersil. Kegiatan pelaksanaan konstruksi dilapangan harus didasari dengan azas “dari, oleh dan untuk masyarakat”, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap kegiatan konstruksi dilapangan. Kualitas seluruh prasarana diharapakan cukup baik, sehingga manfaat prasarana tersebut dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama oleh commitberkaitan to user erat dengan kualitas konstruksi, masyarakat. Masa pemakiannya



operasional prasarana dan pemeliharaannya. Semakin baik konstruksi awal semakin lama prasarana dapat difungsikan. Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan harus dilakukan beberapa hal, antara lain: 1. Persiapan konstruksi. Tim pengelola kegiatan harus mengatur tugas dan tanggungjawab tiap anggota, dan persiapan rencana kerja sesuai dengan kebutuhan , baik gambar rencana, jadwal pelaksanaan, bahan, peralatan serta tenaga kerja. Bila jumlah material sesuai kebutuhan minimal, dan peralatan serta angkatan kerja telah siap, maka harus dilakukan rapat pra pelaksanaan konstruksi. 2. Rapat pra pelaksana: dalam rapat pra pelaksana, Fk atau pendamping lokal memberikan pengarahan teknis kepada mandor dan para pekerja bagaimana tata cara pelaksanaan yang diinginkan sesuai dengan petunjuk teknis agar didapat hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan. KPMD harus mencatat setiap langkah kegiatan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan. Rapat pra pelaksanan tersebut direncanakan sesuai dengan target yang akan dicapai, misalnya untuk minggu pertama pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pengadaan tenaga kerja, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap pengadaan alat kerja, hal ini untuk memudahkandalam pelaksanaan dilapangan. Hasil rapat prapelaksanaan menjadi acuan langkah kerja dilapangan yang telah disepakati bersama antara Fk, tim pengelola kegiatan, mandor dan KPMD. 3. Pelaksanaan konstruksi: pada saat pelaksanaan konstruksi, para pelaksana harus mematuhi langkah-langkah yang telah disepakati dalam rapat pra pelaksanaan. Apabila pada kenyataan di lapangan memerlukan perubahan dari rencana, mandor harus melaporkan kepada ketua TPK dan KPMD. KPMD bertugas mengawasi jalannya pekerjaan pada tiap kegiatan serta membantu dengan cara memberikan saran kepada para mandor setempat, mengenai apa saja yang perlu commitdan to user diperbaiki atau dibenarkan mencatat hal-hal yang diperluakan



untuk dikonsultasikan kepada Fk dan sebagai bahan untuk rapat evaluasi tim pengelola kegiatan. 4. Rapat Evaluasi Tim Pengelola Kegiatan. Disini diharapkan dapat dilaksanakan setiap minggunya, dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan kontruksi selama satu minggu berjalan, apakah sudah sesuai denagn yang direncanakan atau apakah kegiatan dilapangan masih belum mencapai target mingguan, maupun apa saja yang menjadi kendala dilapangan, apakah faktor material yang kurang mendukung atau peralatan tidak memadai atau mungkin cara kerja tim pengelola kegiatan dan masyarakat yang tidak disiplin. Rapat evaluasi mingguan harus membahas setiap permasalahan atau kendala yang terjadi dilapangan. 5. Dokumentasi foto. Dokumentasi foto kegiatan hasi prasarana dibuat berdasarkan kemajuan kegiatan yaitu 0%,50% dan 100% sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PTO. 6. Transparansi. Seluruh kegiatan prasarana yang di mulai dari survei, perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian harus dilakukan secara transparan. Tujuannya agar masyarakat berpartisipasi, membantu, mengawasi dan merasa memiliki terhadap prasarana yang telah dibangun. Transparasi dalam kegiatan pembangunan bidang prasarana dituangkan pada papan informasi tentang sosialisasi. c). Pengendalian Kualitas Prasarana dan Sarana Untuk menjaga kualitas perlu dilakukan tindakan khusus oleh Fk. Tindakan khusus dan utama adalah mengharuskan tim pengelola kegiatan lebih bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan lebih transparan kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk secara aktif turut serta mengawasi dan menjaga kualitas pelaksanaan. Hal-hal di bawah ini merupakan pelajaran dari pengalaman pada kegiatan serupa, maka diharapkan seluruh kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Fk dan seluruh unsur yang terkait dengan PNPM MP dalam rangka commit to user meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan



sarana. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan pemeliharaan terhadap aturan yang membantu pelaku-pelakunya mengendalikan program, supaya hasilnya sesuai dengan harapan. Berdasarkan pengalaman dilapangan, terdapat kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan kualitas prasarana yang di bangun, antara lain: (1) Targetkan kualitas bukan kuantitas (2) Manfaatkan musim kemarau (3) Mulai dengan penyuluhan (4) Beri pelatihan dan pembimbingan secara kontinyu (5) Periksa desain (6) Ketat dalam penerimaan bahan (7) Lakukan sertifikasi (8) Laporan masalah (9) Periksa kualitas fisik (10) Jamin bahwa orang lapangan pegang gambar (11) Buat berita acara revisi bila ada perubahan (12) Bukukan pengeluaran secara langsung d). Pengendalian kualitas bahan Bahan yang dipakai harus memenuhi standar, misalnya: 1. Untuk pekerjaan jalan, digunakan batu belah yang keras bukan batu pipih atau batu berpori dan memiliki minimal 3 bidang permukaan. 2. Untuk pekerjaan jembatan, dan fondasi digunakan batu belah yang keras dengan campuran spesi yang memenuhi standar industri Indonesia. e). Pengendalian dimensi Untuk mencapai kualitas pelaksanaan kontruksi yang baik, dimensi (ukuran) prasarana harus selalu dikendalikan sesuai dengan gambar rencana. Untuk menjaga dimensi perlu diperhatikan dan dibahas dari awal yaitu sejak rapat pra-pelaksanaan dan selanjutnya diawasi pada saat pelaksanaan, seperti: -

pekerjaan jalan:

commit to user



1. kemiringan permukaan badan jalan (punggung sapi) 2. ketebalan lapisan pasir, pasang batu, dan ketebalan sirtu 3. lebar perkerasan 4. kedalaman, lebar atas, dan lebar dasar saluran drainase. f). Revisi desain dan RAB Bila terjadi perubahan rencana pekerjaan yang realisasinya akan menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan terhadap target volume pekerjaan atau terhadap spesifikasi, jenis kontruksi pekerjaan harus dibuat berita acara revisi. g). Pemeriksaan Dalam tahap pemeriksaan kegiatan pembangunan prasarana meliputi: 1. pemeriksaan kualitas fisik pekerjaan 2. pemeriksaan fisik dilapangan 3. penilaian kualitas teknik 4. pemeriksaan kualitas manajemen kontruksi 5. dokumentasi kegiatan h). Penyelesaian kegiatan Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban TPK kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian kegiatan tersebut yaitu: 1. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan(LP2K) LP2K adalah laporan untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) ditandatangani oleh ketua TPK dan FT-Kec serta siap diperiksa oleh PJOK. 2. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) Tujuannya untuk melaporkan hasil nyata tentang apa saja yang telah dilaksanakan dilapangan didalamnya termasuk penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.RKB ini dibuat dan disusun oleh TPK bersama kader desa yang dibantu oleh FT-Kec/F-Kec. commit toPelaksanaan user 3. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP3K)



Tujuannya untuk melaporkan secara resmi bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan selesai. SP3K ini ditandatangani oleh ketua TPK dan PJOK serta diketahui kepala desa dan camat atas nama bupati. 4. Dokumentasi Penyelesaian, Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang berisi: 1. Surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K) 2. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan(LP2K) 3. Realisasi kegiatan dan biaya (RKB) dan lampiran pendukung lainnya. (PTO Penjelasan IV, (2008:8)) (4) Pemeliharaan Pasca penyelesaian kegiatan merupakan tahap pasca pelaksanaan pembangunan yang wajib dioperasikan dan dipelihara oleh desa, agar kegiatan pembangunan prasarana, mempunyai nilai manfaat yang dapat terus berlangsung dan berkembang. Kesanggupan desa untuk memelihara hasil kegiatan tersebut sudah termasuk pada kreteria pengajuan usulan desa pada musyawarah desa. (merupakan bagian tidak terpisahkan dari usulan desa) dan MAD, tujuan dari pemeliharaan prasarana tersebut yaitu: 1. Menjamin terpelihara serta berkelanjutannya fungsi dari prasarana yang telah dibangun dengan kemampuan masyarakat sendiri. 2. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat yang ada di desa dan kecamatan dalam pengelolaan progam. (PTO Penjelasan IV, (2008:30)) 2) Bidang pelayanan pendidikan a) Dasar pemikiran Bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih oleh desa. Sejalan dengan prinsip open menu, semua jenis kegiatan pendidikan baik formal dan non formal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Rumah Tangga commitIV, to user Miskin (RTM). (PTO Penjelasan (2008:38))



b) Tujuan a. Tujuan umum Mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin pedesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. b. Tujuan khusus 1. Meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin atau anak putus sekolah dengan prioritas menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberian beasiswa dari PNPM-MP. 2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan metode pengajaran. 3. Meningkatkan kepedulian orang tua siswa rumah tangga miskin dan komite sekolah terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka. 4. Meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan kerja, melalui usaha kecil. (PTO Penjelasan IV, (2008:38)) c) Sasaran dan jenis kegiatan a. Sasaran progam Kelompok penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin, anak rumah tangga miskin usia sekolah, sekolah dasar atau MI dan SMP/MTs, guru, dan komite sekolah di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. b. Jenis kegiatan Jenis kegiatan pendidikan yang dapat didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan diantaranya yaitu beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin. commit tobagi usermurid atau siswa belajar atau anak Bantuan beasiswa diperuntukkan



dari rumah tangga miskin dalam mendukung pelaksanaan progam pendidikan wajib belajar 9 tahun, dengan ketentuan: 1. Penerima beasiswa tersebut tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain. 2. Beasiswa dapat dimanfaatkan untuk iuran bulanan sekolah, biaya praktikum dan biaya ujian dan pembelian perlengkapan sekolah. 3. Jangka waktu beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan para penerima beasiswa. 4. Pemberhentian beasiswa, dilakukan atas persetujuan musyawarah desa. 5. Pemberian bantuan beasiswa diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat termasuk, setiap orang tua penerima beasiswa melauli papan informasi. 6. Setiap orang tua dari penerima beasiswa wajib memotivasi anaknya untuk belajar dan belajar. (PTO Penjelasan IV, (2008:38)) d) Mekanisme pengelolaan kegiatan (a). Perencanaan Tahapan perencanaan kegiatan pendidikan, meliputi: 1) Sosialisasi Sosialisasi dilakukan ditingkat kecamatan, desa, dan dusun, kelompok dan komite sekolah. Maksud dari sosialisasi ini agar tujuan , sasaran, jenis kegiatan dan mekanisme bidang layanan pendidikan dimengerti masyarakat. 2) Penggalian gagasan bidang pendidikan Penggalian gagasan difasilitasi oleh KPMD dibantu oleh fasilitator kecamatan/PL dengan menggunakan peta sosialisasi dan kalender musim yang dibuat bersama masyarakat dusun dengan melibatkan komite sekolah, guru, dan kepala sekolah. 3) Penulisan usulan commit to user


digilib.uns.ac.id 38 Proposal kegiatan pendidikan masyarakat berisi tentang jenis kegiatan, pemanfaatan kegiatan,cara pelaksanaan kegiatan, bagaimana keterkaitan dengan pihak lainnya, perkiraan RAB, rencana pelestarian dan pengembangannya.

4) Verifikasi usulan Hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi usulan bantuan peningkatan pelayanan pendidikan dan beasiswa yaitu: a. Tim verifikasi melakukan diskusi dengan komite sekolah, kepala sekolah dan guru untuk memastikan bahwa usulan kegiatan benar-benar dibutuhkan oleh rumah tangga miskin. b. Memastikan bahwa jenis usulan kegiatan tidak tumpang tindih dengan pendanaan sumber lain. c. Besarnya beasiswa yang dibutuhkan dan bersifat rutin setiap tahun. d. Beasiswa dianggarkan pada rencana anggaran sekolah agar dapat diketahui rencana penggunaannya. (b). Pelaksanaan kegiatan Proses pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat adalah: 1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dilakukan oleh TPK, untuk mengelola kegiatan ini TPK dapat membentuk bidang pendidikan. 2. Sebelum melaksanakan kegiatan, TPK bidang kegiatan harus dilatih terlebih dahulu, Pelatihan dilakukan oleh fasilitator kecamatan/Pl dengan materi: kebijakan PNPM MP, alur tahapan kegiatan, jenis-jenis kegiatan masyarakat, tugas TPK Bidang pendidikan dan administrasi keuangan. 3. Penyusunan rencana kerja dan pencairan dana difasilitasi oleh fasilitator kecamatan dan PL dengan mengacu pada proposal. 4. Pengadaan bahan dan alat mengikuti proses yang ada. commit to user



5. Penyaluran dana bidang pendidikan diberikan kepada penerima manfaat oleh TPK bidang pendidikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 6. Sertifikasi kegiatan pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator kecamatan dengan melibatkan cabang dinas pendidikan setempat dengan memperhatikan kemungkinan pelestarian dan pengembangan kegiatan tersebut. 7. Serah terima kegiatan pendidikan masyarakat dilakukan oleh TPK kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Dokumen serah terima disusun oleh TPK bersama KPMD dan pengurus kelompok kegiatan. Beberapa jenis kelompok kegiatan yang perlu dilestarikan sehingga pada forum ini perlu/harus dibentuk tim pemelihara. (PTO Penjelasan IV, (2008:41)) 2. Hasil Penelitian Yang Relevan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program lanjutan dari inpres no. 5 Tahun 1993 dan sekarang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dimulai tahun 2007. Baik PKK maupun PNPM bertujuan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan pembangunan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam penelitian Yasin, Yauhar, Soraidy, pada tahun 2004 dengan judul Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Pemberdayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan Program Pengembangan Kecamatan masih banyak mengalami hambatan, yaitu (1) Partisipasi masyarakat miskin dalam tahap perencanaan masih rendah, masih sebatas partisipasi pasif, (2) Partisipasi masyarakat miskin dalam tahap pelaksanaan cukup baik dilihat dari tingginya swadaya masyarakat, (3) Tahap pelestarian sarana dan prasarana partisipasi masyarakat cukup baik, terlihat terbentuknya Tim pemelihara hasil kegiatan yang commit to user dan pengembangan. berfungsi sebagai penanggung jawab pelestarian



Temuan senada dengan hasil penelitian Septiani, Soemarno, & Purwadio, pada tahun 2009 dengan judul Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasonal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang melakukan studi kasus di kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yaitu:(1) Dalam pengambilan keputusan, kemampuan mobilitas tenaga dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah partisipasi mayarakat berlangsung secara aktif, dengan Redistribusi kekuasaan secara optimal terjadi pada aspek kemampuan mobilisasi tenaga. (2) Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat digunakan beberapa strategi yaitu: penguatan modal sosial, pendampingan kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi yang intens, pemberian insentif, menggunakan alternatif pembiayaan kegiatan, dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, dan material lokal yang tersedia. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program harus didukung dengan kelembagaan program itu sendiri, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Sofianto, Afif, Aratri, Phrita, Nugroho, dengan judul Kajian Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) Perdesaan dan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) di Kabupaten Temanggung dan Demak, yang menyebutkan bahwa: masih banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga PNPM diantaranya: (1) Kapasitas kelembagaan Program PNPM Mandiri Perdesaan telah mampu mengkoordinasi segenap struktur kelembagaan penangan kemiskinan, namun belum mampu secara sinergi memberdayakan struktur kelembagaan yang ada di Desa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, (2) Kelembagaan program PNPM-Mandiri Perdesaan diwarnai oleh improvisasi terhadap Petunjuk

Teknis Operasional

(PTO), sehingga antar daerah satu dengan yang lain terdapat berbagai struktur kelembagaan, (3) Pelembagaan program PNPM Perdesaan belum didukung dengan payung hukum yang kuat dan sumber daya manusia yang memadai. Jadi, di perlukan penyempurnaan PTO sesuai kondisi masyarakat pedesaan dengan menekankan kepada pemanfaatan struktur kelembagaan masyarakat yang sudah commit to user



ada untuk meningkatkan parsipasi masyarakat dalam pelaksanaan program selanjutnya. B. Kerangka Berpikir Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia Nomor:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Melakukan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat miskin maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dipedesaan dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subjek dalam pembangunan. Nantinya masyarakat sebagai pelaku utama akan dibantu oleh tim fasilitator sebagai langkah pendampingan dalam pelaksanaan program PNPM. Sebagai pelaku utama, masyarakat dan jajaran aparatur pemerintah daerah dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai PNPM MP serta mampu melaksanakan sesuai aturan pelaksanaan. Selain itu kinerja yang baik juga merupakan faktor dominan dalam proses pelaksanaan program ini sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah hubungan kerja sama pihak UPK sebagai implementator dengan target gruop serta organisasi lain yang terkait dengan pelaksanaan program ini seperti dengan lembaga pengawas yang lainnya. Untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Desa commit to user



Ngebung Kecamatan kalijambe Kabupaten Sragen ini penulis menggunakan beberapa indikator yakni : a. Sikap Pelaksana Pengertian pelaksana (implementator) menurut Abdillah M. Syukur dalam Sedah Ayu Fitriani, (2006: 41) adalah organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses implementasi. Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (govermental units), yaitu jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor diluar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan. Untuk menghindari pertentangan dan perbedaan persepsi dalam pelasksanaan antar implementators (unit birokrasi maupun non birokrasi), proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya (Irfan Islamy dalam Sedah Ayu Fitriani, 2002: 42). Sikap pelaksana yang mendukung suatu pelaksanaan program maka akan memberikan loyalitasnya dengan tujuan agar program tersebut berhasil, karena sikap pelaksana yang mendukung sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dalam memahami tujuan program. Tingkat pemahaman pelaksana merupakan elemen penting program, karena pelaksanalah yang nantinya akan berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Pelaksana yang baik akan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap kelompok sasaran sehingga dapat menciptakan keberhasilan implementasi, oleh sebab itu pelaksana harus dapat memahami, mengetahui program yang sedang dijalankan serta apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini pemerintah telah menerbitkan buku panduan yang berupa tatacara serta aturan aturan pelaksanaan, agar pelaksanaan program ini menjadi lebih efektif maka kepatuhan implementator terhadap aturan serta tatacara yang telah dibuat sangat diperlukan. Hal ini berarti ketegasan pengelola dalam menerapkan commit to user berbagai aturan mutlak diperlukan.



b. Komunikasi Antar Lembaga dan kelompok sasaran Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan suatu program karena komunikasi merupakan sarana koordinasi antara sesama aparat pelaksana. Dengan adanya koordinasi yang jelas diantara lembaga pelaksana maka menghindarkan adanya overlapping terhadap tugastugas yang ada. c.

Dukungan Kelompok Sasaran Sementara itu baik komunikasi maupun sikap pelaksana akan sangat berpengaruh pada dukungan kelompok sasaran. Dukungan kelompok sasaran berupa peran aktif dari masyarakat mitra dalam semua tahapan kegiatan, serta kesediaan untuk datang dalam semua kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini diagram kerangka berpikir guna mempermudah pemahaman: Kerangka Berpikir Penelitian

Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

Sikap pelaksana Terhadap PNPM MP

komunikasi

Pelaksanaan program PNPM MP, meliputi 3 tahap, yaitu : · Tahap Perencanaan · Tahap Pelaksanaan · Tahap Pelestarian

Dukungan masyarakat

Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen

Program di bidang prasarana

Kegiatan di bidang pendidikan

BAB III commit toPENELITIAN user METODOLOGI

Hambatan dalam pelaksanaan PNPM-MP


digilib.uns.ac.id 44 A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, dengan alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Ngebung merupakan desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kalijambe, selain itu dengan pertimbangan sebagai berikut : a.

Pembangunan di desa ini terlalu lambat,

b.

Pembangunan infrastruktur jalan, masjid, dan fasilitas umum lainnya seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat.

c.

Peneliti ingin mengetahui implementasi pemberian bantuan di bidang prasarana dan pendidikan dari PNPM-MP di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, dan kendala apa yang timbul dalam pelaksanaannya.

d.

UPK PNPM-MP tahun 2010 mendapatkan pengharagaan SIKOMPAK AWARD dari pemerintah sebagai unit pengelola kegiatan terbaik se Indonesia.

2.

Waktu Penelitian Waktu penelitian merupakan lamanya proses penelitian yang diawali dari pengajuan masalah, pembuatan proposal penelitian, penyusunan dan penulisan laporan sampai selesai. Waktu yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini adalah mulai bulan Desember 2011 sampai bulan Mei 2012. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut: Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Penelitian Jenis Kegiatan Persiapan Penelitian 1. Pengajuan Masalah 2. Penyusunan Proposal 3. Izin Penelitian Pelaksanaan Penelitian 1. Pengumpulan Data

Desember Januari

commit to user

Tahun 2012 Februari Maret

April

Mei



2. Analisis Data 3. Penarikan Kesimpulan Pembuatan & Penggandaan Laporan 1. Pembuatan Laporan 2. Penggandaaan Laporan

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Dalam mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Bentuk penelitian yang tepat akan mencerminkan kedalaman materi permasalahan yang disajikan Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan agar permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara mendalam dengan mencari kebenaran secara ilmiah dan memandang obyek secara keseluruhan. Sukmadinata (2008: 60) menyatakan bahwa,“Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”. Pendapat lain yang disampaikan Moleong (2007: 6) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas yang ada secara mendalam oleh peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama dari obyek dan permasalahan penelitian. Peneliti memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami peristiwa yang ada sehingga akan memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai “Implemenasi Pemberian Bantuan Progam Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdasaan di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun 2011” 2. Jenis Penelitian commit to user



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dasar karena penelitian dasar merupakan jenis penelitian yang banyak dilakukan secara individual, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian dasar dengan tipe deskriptif. Sutopo, (2002:111) berpendapat bahwa,”dalam penelitian deskriptif, yaitu studi kasusnya mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya”. Strategi merupakan pola dan cara yang digunakan berdasarkan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam penelitian ini peneliti telah menggunakan strategi penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2008: 72) menyatakan bahwa,“Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia”. Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian diskriptif yaitu: a. Deskripsi merupakan hal yang alamiah dan sesuai dengan kenyataan manusia. b. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling dasar dari penelitian penelitian non eksperimental. c. Bagi para peneliti pemula cocok untuk memulai pengembangan kemampuan penelitiannya dengan penelitian deskriptif. Menurut Sutopo (2006: 12) penelitian deskriptif ada 2 jenis penelitian yaitu: a. Studi kasus terpancang (embedded research), yaitu penelitian yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian b. Studi kasus tidak terpancang (penjelajahan atau grounded reseach) yaitu penelitian yang sejak awal penelitinya tidak menyusun pertanyaan yang mengarah ke fokus tertentu karena sasaran penelitiannya dengan beragam masalahnya belum diketahui atau sama sekali asing baginya. Dari penjelasan di atas jenis penelitian kualitatif di bagi dua macam yaitu: a. Studi kasus tunggal, yaitu: bilamana penelitian tersebut terarah pada satu commit to user sasaran karakteristik.



b. Studi kasus ganda, yaitu: bilamana penelitian tersebut memiliki lebih dari satu sasaran yang memiliki perbedaan karakteristik. Penelitian ini telah menggunakan jenis penelitian dasar dengan metode penelitian deskriptif dengan studi kasus tunggal terpancang. Tunggal artinya dalam penelitian ini hanya ada satu ruang lingkup yang diteliti yaitu Kelurahan Ngebung. Terpancang artinya penelitian ini hanya mengkaji satu masalah yaitu studi mengenai implementasi pemberian bantuan di bidang prasarana dan pendidikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Ngebung, Kalijambe, Sragen. C. Data dan Sumber Data Data adalah suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan menunjang maksud dan tujuan dari penelitian baik itu data primer maupun data sekender. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekender diperoleh dari dokumentasi, sehingga data tersebut diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan. Arikunto (2007) mengemukakan bahwa “Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”(hlm. 129). Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data adalah manusia sebagai responden, sumber tertulis, sumber tempat dan peristiwa. Peneliti dalam penelitian ini mengggunakan berbagai macam sumber data yaitu : 1. Responden Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti,baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Responden dalam penelitian ini adalah: a) Kepala Desa Ngebung b) Tim Pelaksana Kegiatan PNPM MP (TPK-PNPM MP) Kalijambe c) Tim Fasilitator d) Guru dan SD N 1 Ngebung e) Wakil masyarakat yang mengetahui program PNPM MP dan mengetahui pemberdayaan masyarakat. commit to user 2. Sumber Tertulis



Sumber tertulis yang berhubungan dengan permasalahan ini sangat diperlukan berupa arsip laporan, catatan serta dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Misalnya: dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini berguna sebagai pemandu, karena data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan berisi informasi yang berkaitan dengan data yang di peroleh di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari kantor Kecamatan Kalijambe, Kantor Kepala Desa Ngebung, Tim Pelaksana Kegiatan PNPM MP (Tim TPK). 3. Sumber Tempat dan Peristiwa Sumber yang diperlukan adalah lokasi penelitian meliputi: ruang dan tempat pelaksanaan penelitian, benda dan peralatan sebagai objek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi sumber data adalah perangkat Kelurahan Ngebung. D. Teknik Sampling Moleong (2007: 224) mengatakan bahwa “sampling ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunanya” .Sampling digunakan untuk menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori. Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi agar pemilihan sampel sesuai dengan tujuan permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2007: 224) “Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (purposive sample)”. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut: 1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. 2. Pemilihan sampel secara berurutan: tujuan memperoleh variasi sebanyakbanyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. 3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun sesudah semakin banyak informasi yang masuk to user maka, sampel semakin dipilihcommit atas dasar fokus penelitian.



4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi jika sudah terjadi pengulangan informasi maka penarikan sampel sudah harus dihentikan. Peneliti hanya memilih responden yang diangap benar-benar menguasai permasalahan yang peneliti kaji. Peneliti hanya mengamati kondisi lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Namun ternyata kurang dapat memenuhi kelengkapan data, maka pencarian data merembet ke informan lain yang lebih mengetahui informasi. Teknik penentuan responden seperti ini disebut teknik bola salju atau snowball sampling. Sutopo (2006: 65) menyatakan “Teknik snowball sampling adalah peneliti dapat mengumpulkan data tanpa rencana, semakin lama semakin menemukan informan yang paling mengetahui informasi pada akhirnya akan menggali informasi secara lengkap dan mendalam”, dengan demikian peneliti dapat terhindar dari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Jadi penelitian ini telah menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dalam uraian diatas, maka informan yang akan di ambil oleh penulis adalah sebagai berikut: a. Kepala Desa sebagai “key informan” atau pemberi informasi utama karena mereka merupakan orang yang terlibat langsung dan menguasai sepenuhnya tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung. b. Pelaksana Teknis PNPM Mandiri Perdesaan baik itu TPK, guru SD N1 Ngebung dan UPK sebagai informan utama atau pihak yang terlibat langsung, dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. c. Masyarakat sebagai informan tambahan atau pihak yang tidak terlibat langsung tetapi mempunyai hubungan, dalam hal ini masyarakat yang diambil adalah masyarakat yang diwilayahnya terdapat PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Masyarakat Desa Ngebung dan siswa SD Negeri 1 Ngebung yang mendapatkan beasiswa. E. Teknik Pengumpulan Data commit to user



Data merupakan bahan informasi dalam proses berpikir gamblang (eksplisit) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda dan rekaman gambar. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data yang ada di lapangan. Observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah yang paling sesuai di bidang ilmu sosial. Melalui metode ini dapat diketahui mengenai lingkungan tempat penelitian. Spradley (1980) dalam Sutopo (2002: 65) menyatakan bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi: a. Observasi tak berperan, peneliti sama sekali kehadirannya dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subjek yang diamati. b. Observasi berperan, peneliti mendatangi lokasi peristiwa secara langsung. Observasi berperan dibagi menjadi: 1). Berperan pasif Teknik penelitian untuk mengamati dan menggunakan informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan peneliti menunjukkan kondisi yang sebenarnya. 2). Berperan aktif Observasi ini merupakan cara khusus dan peneliti tidak bersikap pasif hanya sebagai pengamat, tetapi memainkan peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan penelitiannya yaitu dengan mempertimbangkan posisi yang bisa memberikan akses yang bisa diperoleh untuk dimanfaatkan bagi pengumpulan data yang lengkap dan mendalam. 3). Berperan penuh Peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya, sehingga commitkegiatan to user yang ditelitinya. benar-benar terlibat dalam



Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi berperan pasif karena peneliti hanya mengamati langsung hasil pembangunan prasarana dari PNPMMandiri Pedesaan kepada Masyarakat di kelurahan Ngebung. Hasil dari kegiatan observasi dicatat dalam bentuk laporan. 2. Wawancara Menurut Zuriah (2005: 179) “Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula”. Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden (HB.Sutopo, 2002: 59). Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti. 3. Dokumentasi Untuk mendukung kebenaran analisis data yang diperoleh dari wawancara, maka diperlukan dukungan dari sumber data sekunder yaitu: dokumentasi yang relevan. Dalam teknik pengumpulan data bersumber pada catatan-catatan tertulis,maupun gambar yang berkaitan dengan PNPM-MP. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis data-data yang ada di lokasi penelitian. Dokumen merupakan kumpulan data secara tertulis untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan. Dokumen atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pemberian bantuan pembangunan prasarana dan kegiatan pemberian beasiswa SD oleh PNPM Mandiri Perdesaan kepada Masyarakat di Kelurahan Ngebung. F. Validitas Data commit to user



Data yang sudah terkumpul dalam kegiatan penelitian maka harus di usahakan kemantapan dan kebenarannya. Setiap peneliti harus mampu harus bisa menentukan validitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Moleong (2007: 330) berpendapat bahwa,”Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Menurut Denzin (1978) dalam Moleong (2007: 330) membedakan empat macam triangulasi yaitu: 1. Triangulasi sumber yaitu dilaksanakan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan dengan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Dari hasil pembandingan tersebut akan mendapatkan kesamaan pandangan, pikiran dan pendapat kemudian akan lebih memantapkan kebenaran yang digali dari beberapa sumber yang berbeda. 2. Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa tehnik pengumpulan data. 3. Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 4. Triangulasi teori yaitu dalam membahas permasalahan menggunakan lebih dari satu teori. Pada penelitian ini peneliti telah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data sejenis yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber data yang berbeda baik dengan wawancara, observasi dan dokunentasi kemudian ditarik kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan dengan teknik wawancara dengan sumber yang berbeda baik dari, Tim Pengelola Kegiatan “TPK” selaku Pengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan kalijambe, kepala desa kelurahan Ngebung, guru dan siswa SD N1 Ngebung serta Masyarakat yang menjadi objek penelitian kemudian dibandingkan dengan hasil observasi maupun dokumentasi. Kemudian kesamaan data responden to user dibandingkan antara satu dengancommit yang lain dan dapat digunakan untuk menarik



kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil dari pengalaman, wawancara, analisis dokumen sehingga hasil akhir dari analisis mencapai tingkat mutu dan kevalidan yang tinggi tentunya sesuai dengan tujuan penelitian. G. Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sutopo (2002: 95) dinyatakan bahwa “Ada dua model dalam melaksanakan analisis penelitian kualitatif yaitu (1) model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis), dan (2) model analisis interaktif (interactive model of analysis)”. 1. Analisis jalinan adalah model analisis yang berkaitan dengan hubungan yang mengalir dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penarikan simpulan dan verifikasinya, serta proses pengumpulan data di lapangan, proses dengan tiga komponen analisisnya tersebut bila aktivitasnya terjadi saling menjalin dalam bentuk arus alur kegiatan menyusun setiap komponen analisisnya, dan dilakukan secar terus menerus dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. 2. Analisis interaktif adalah dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisisnya (reduksi data, penarikan simpulan dan verifikasi) dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data masih berlangsung. Kemudian sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang tersisa bagi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis. Gambar pemahaman analisis dengan metode interaktif adalah: Gambar 2 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Pengumpulan data

Penyajian data

commit to user Reduksi data



Kesimpulan-kesimpulan Penariakan/Verifikasi

( Sumber : Mattew B. Milles & A. Michael Huberman (1992:20)) Penjelasan mengenai teknik analisis data adalah: 1. Pengumpulan data Pengumpulan data akan dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data dapat dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah: wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 2. Reduksi Data Proses memilih, menyederhanakan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi berlangsung secara terus sampai laporan akhir penelitian disusun. Reduksi merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah. 3. Penyajian Data Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengorganisasikan

informasi

secara

sistematis,

menggabungkan

dan

merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari obyek penelitian. 4. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian dalam satuan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan. Tahapan analisis data dilakukan setelah kegiatan awal pengumpulan data untuk memperoleh data selesai, maka reduksi data segera dilakukan dan dilanjutkan penyajian data, dengan penyajian data dapat dilakukan penarikan kesimpulan sementara mengingat proses pengumpulan commit to user data masih berlangsung. Apabila mendapatkan data baru maka kesalahan



segera dapat diperbaiki dari data selanjutnya, pengumpulan data akan berjalan dan analisis tetap berjalan sampai seluruh data terkumpul dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian. H. Prosedur Penelitian Prosedur dalam penelitian ini digambarkan melalui skema yang terencana dari awal sampai akhir pembuatan laporan selesai. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: 1. Tahap penyusunan proposal dan perijinan Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yaitu mulai dari pengajuan mini proposal, pembuatan proposal, dan mengurus perijinan. 2. Tahap pengumpulan data Pada tahap ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang akan menjadi bahan pendukung penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik digunakan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid. 3. Tahap analisis data awal Hal ini dilakukan agar data yang diperlukan dapat terpisah dari data yang tidak digunakan. Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sesuai yang diharapkan atau tidak. 4. Tahap analisis data akhir Data yang dianalisis dalam tahap ini adalah keseluruhan dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan merupakan data yang mendukung tujuan penelitian. Data ini sudah di analisis awal, dan dapat dikatakan data sudah valid. 5. Tahap pemeriksaan kesimpulan Setelah analisis data dilakukan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan tujuan penelitian. Dengan dukungan data yang valid, maka penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 6. Tahap penulisan dan penggandaan laporan commit to user



Tahap ini semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian hasilnya telah tercapai, ditulis dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bentuk laporan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penyusunan Proposal dan Perijinan

Persiapan Penelitian

Pengumpulan Data dan Analisis Data

Analisis Data Akhir

Penarikan Kesimpulan

Penulisan Laporan

Prosedur Penelitian Penggandaan Laporan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian 1. Kondisi Umum dan Geografis Berdasarkan manografi Desa Ngebung tahun 2010, Desa Ngebung merupakan salah satu desa yang terletak/berada di wilayah Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dan memiliki (11) dusun yang terdiri dari Dusun Wonolelo, Dusun Ngrasak, Dusun Mbubak, Dusun Pengkol dan Dusun Ngebung, Dusun Mlandingan, Dusun Ngglagah ombo, Dusun Ngerejeng, Dusun Sendanglampok, Dusun Padas, dan Dusun Karanganyar. Desa Ngebung memiliki (tujuh belas) 17 RT. Desa Ngebung terletak di bagian barat kecamatan Kalijambe. Adapun gambaran umum kodisi geografis Desa Ngebung adalah sebagai berikut : A. Batas Wilayah

commit to user



1) Sebelah Utara

: Desa Tegalombo

2) Sebelah Timur : Desa Plupuh 3) Sebelah Barat

: Desa Banaran

4) Sebelah Selatan : Desa Krikilan B. Luas Wilayah : 435.0715 Ha 1. Tanah sawah berupa Sawah tadah hujan atau sawah rendengan seluas 137.9740 Ha 2. Tanah kering yang terdiri dari : Luas tanah untuk pekarangan dan bangunan : 70.9326 Ha Luas tegal dan kebun

: 209.9840 Ha

3. Hutan Swasta seluas 431Ha 4. Lain-lain: a. kuburan

: 2.3000 Ha

b. Balai Desa

: 1,5000 Ha

c. Tanah Bengkok Kades dan perangkat desa: 13,5000 Ha d. lapangan

: 1000 Ha

 Jarak dari Ibukota Kecamatan : 4 Km  Jarak dari Ibukota Kabupaten : 34 Km  Jarak dari Ibukota Provinsi

: 65 Km

Sehingga di lihat dari posisi maupun letak desa, Desa Ngebung tergolong desa yang kurang strategis, karena begitu luasnya daerah cakupan desa, yang berpengaruh pada kualitas akses jalan yang kurang, sedangkan untuk topografi Desa Ngebung yaitu berbukit serta sebagian merupakan lahan pertanian dan pertegalan serta perhutanan. Desa Ngebung merupakan salah satu desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kalijambe, sebab pembangunan di desa ini terlalu lambat, misalnya saja Infrastruktur jalan, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Desa Ngebung merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar lahannya merupakan lahan pertanian, lahan pertegalan, perkebunan dan perhutanan sehingga, wilayah Desa Ngebung belum bisa dijangkau dengan commit to userNgebung masih sedikit mengalami angkutan umum maka, masyarakat Desa



kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya fasilitas umum yang memadai seperti belum tersedianya akses jalan yang baik karena kondisi jalan banyak yang sudah rusak bahkan belum ada angkutan umum untuk mendukung kelancalaran perhubungan mereka. Dengan melihat situasi dan kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Ngebung belum terjadi mobilitas perhubungan yang baik oleh masyarakat Desa Ngebung sendiri maupun masyarakat desa lain. Dampaknya yang dapat dilihat yaitu desa ini tergolong sepi, artinya belum banyak dikunjungi masyarakat desa lain yang mempunyai beberapa kepentingan yang berbeda, akibatnya sektor perekonoman Desa Ngebung kurang berkembang. Hal ini terlihat dari adanya sarana perekonomian di Desa Ngebung hanya ada toko dan warung saja, bahkan Koperasi Unit Desa tidak ada. 2. Kondisi Demografis 1). Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Desa Ngebung sebesar 2. 615 yang terdiri 1.342 pria dan 1. 273 wanita. Pekerjaan/mata pencaharian utama penduduk Desa Ngebung adalah petani, pedagang, pegawai negeri sipil, swasta, tukang, pensiunan, dan jasa/sosial, jumlah penduduk miskin di desa ini sebesar 517 jiwa atau 226 KK. 2). Pendidikan Banyaknya jumlah penduduk Desa Ngebung dan tidak didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang tidak bersekolah karena di dukung dengan fasilitas pendidikan yang kurang memadai maka, desa ini tergolong desa tertinggal baik segi pendidikan maupun infratrukturnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 4. Komposisi penduduk Desa Ngebung Menurut Tingkat Pendidikan (Umur 5 tahun ke atas) commit to user No Pendidikan Jumlah



1 2 3 4 5 6

SD/Sederajat SLTP SLTA Akademik Perguruan tinggi Tidak Sekolah

325 355 360 15 16 554

(Sumber : Manografi Desa Ngebung tahun 2010)

3).

Mata Pencaharian Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tidak bersekolah, serta luasnya wilayah Desa Ngebung, maka penduduk Desa Ngebung kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Jenis mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh penduduk Desa Ngebung. Hal ini seperti terlihat dalam table sebagai berikut: Tabel 5. Komposisi Penduduk Desa Ngebung Menurut Mata Pencaharian (Bagi umur 16 tahun ke atas) No 1 2 3 4 5 6 7

Mata Pencaharian Tani Pedagang PNS Swasta Tukang Pensiunan Jasa/ PNS

Jumlah 560 225 10 64 48 1 5

(Sumber : Manografi Desa Ngebung tahun 2010)

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani berada di tingkatan nomor satu yaitu sebesar 560 jiwa, lalu diikuti oleh pedagang sebesar 225 jiwa dan PNS hanya 10 jiwa dan seterusnya. 4). Identifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) Sebagian besar penduduk Desa Ngebung bermata pencaharian sebagai petani, sektor pertanian ternyata belum mampu memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat di Desa Ngebung, hal ini menyebabkan angka Rumah commit to user



Tangga Miskin (RTM) di Desa Ngebung cukup banyak yaitu sebesar 226 KK atau 517 Jiwa. 3. Sarana dan Prasarana a. Sarana Pemerintahan Sarana pemerintahan yang dimaksud di sini adalah sarana yang berwujud bangunan fisik yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan di Desa Ngebung. antara lain: 1) Kantor Desa 2) Kantor, seperti BPD dan PKK. 3) Gedung Balai Desa b. Sarana Perekonomian Sarana-sarana yang menunjang kegiatan perekonomian di Desa Ngebung hanya ada toko kelontong, dan warung sehingga, masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan skunder dan tersier harus mencari keluar daerah. Untuk koperasi simpan pinjam maupun koperasi unit desa di Desa Ngebung tidak ada atau belum ada hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Desa Ngebumg sebagai petani tradisional yang kurang berpengetahuan. c. Sarana Sosial Budaya 1) Tempat Ibadah Mayoritas penduduk Desa Ngebung menganut agama Islam dan jumlah penganut agama Islam sebanyak 2.614 orang, tapi ada seorang warga yang menganut agama Budha, sehingga yang ada hanya sarana ibadah umat islam yaitu masjid sebanyak 9 buah dan mushola sebanyak 4 buah. 2) Sarana Pendidikan Di Desa Ngebung memiliki sarana pendidikan taman kanakkanak (TK) dan sekolah dasar (SD) yaitu berupa 2 sekolah dasar dan 1 Taman kanak-kanak yang sekaligus digunakan untuk PAUD sehingga penggunaannya saling bergantian jika pagi hari digunakan commit to useruntuk PAUD. Maka masyarakat untuk TK sore hari digunakan



yang ingin mengenyam pendidikan dari SLTP harus bersekolah keluar daerah. 3) Sarana Kesehatan Di Desa Ngebung terdapat sarana kesehatan berupa Posyandu sebanyak 6 unit dan poliklinik kesehatan desa ada 1 unit, Sehingga masyarakat yang inggin mendapatkan layanan kesehatan yang lebih memadai harus mencari alternatif ke luar daerah. 4) Sarana Olah Raga Dengan jumlah penduduk yang relative sedikit dan kondisi geografi berupa lahan pertanian dan pertegalan, maka sarana olah raga yang ada hanya 2 lapangan volley. 5) Sarana Perhubungan Sarana perhubungan yang dimaksud adalah jalan, jembatan, dan sarana untuk mobilitas perhubungan yang berada dan dimiliki Desa Ngebung. Di Desa Ngebung terdapat 45 Km jalan dusun, 10 Km jalan Desa, 4 km dan jembatan sebanyak 2 buah. 4. Susunan Pengurus Susunan pengurus Desa Ngebung adalah sebagai berikut : Kepala Desa : Triyanto SP Sekretaris

: Supriyanto

Kebayanan I : Sudaryanto Kebayanan II : Sunarso Kebayanan III: - (Belum ada yang menjabat) Seksi-seksi

:

· Kaur Pemerintahan

: Umi Barokah

. Kaur Kesejahteraan masyarakat : Mukmin · Kaur Pembangunan

: Tugimin

· Kaur Pelayanan umum

: Jumadi

Petugas Penyuluhan Lapangan

: Suyadi

Petugas Lapangan Keluarga Berencana : Hendratmo commit to user



Dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, Kepala Desa Ngebung secara otomatis berperan sebagai pembina sekaligus pengendali dalam kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. B. Deskripsi Temuan Penelitian Pemerintah Indonesia terus berupaya membuat kebijkan-kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan,hal ini membutuhkan intervensi dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, karena kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang akan menghambat jalannya pembangunan saat ini, pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera yang adil dan merata. Dengan kebijakan dalam pembangunan tersebut sebanyak mungkin mengajak keterlibatan aktif dari masyarakat pedesaan, untuk itu pemerintah secara bertahap melaksanakan pembangunan nasional. Dengan paradigma pembangunan yang adil dan merata, setiap warga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga, untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan harus muncul dari, oleh masyarakat dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, sekarang ini masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, akan tetapi merupakan suatu subjek dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik itu secara individu maupun berkelompok, untuk memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan keterlibatan masyarakat yang lebih besar daripada perangkat pemerintah daerah, tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan dan commit hasil to user menjamin keberlanjutan berbagai yang dicapai. Oleh karena itu suatu



kebijakan harus dilakukan secara parsial dan berkelanjutan, sehingga tingkat efektivitasnya terutama dalam penanggulangan kemiskinan dapat dipandang optimal. Dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan memciptakan lapangan pekerjaan sehingga pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program ini berwujud kerangka sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam program ini swadaya dan partisipasi masyarakat dijadikan tumpuan utama dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian. Sejalan dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu mengenai implementasi pemberian bantuan PNPM-MP di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe dalam memberikan bantuan di bidang prasarana dan bantuan pendidikan yaitu kegiatan pemberian bantuan berupa beasiswa SD bagi Rumah Tangga Miskin maka, untuk memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dapat di lihat/diketahui dari implementasi pemberian bantuan PNPM-MP kepada masyarakat di Desa Ngebung, dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Mengenai gambaran data tersebut dikemukakan sebagai berikut: A. Implementasi Pemberian Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung. Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dan hasilnya. Dalam pelaksanaannya sebelum memulai tahapan perencanaan, yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. commit to user


digilib.uns.ac.id 64 Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku

PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Program PNPM MP berbasis pemberdayaan maka langkah-langkah dalam pelaksanaan program PNPM MP berdasarkan serangkaian kegiatan dari berbagai tatanan yaitu pusat dan daerah (pemerintah) yaitu sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut, dengan langkah yang bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (parallel) atau menerus. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe dilaksanakan melalui proses yang sistematis, dengan kejelasan prinsip, visi dan misi yang mengarah terwujudnya tatanan masyarakat madani, sehingga PNPM Mandiri Perdesaan lebih mengedepankan pemberdayaan dengan serangkaian proses meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian tentunya dengan asas yang dianut PNPM MP "Dari Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM)" yaitu: 1. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian; 2. Memberi kepercayaan untuk memilih kegiatan yang diinginkan dan tanpa intervensi dari berbagai pihak; 3. Pemihakan pada Rumah Tangga Miskin (RTM); 4. Memberi akses sebebas-bebasnya kepada masyarakat; 5. Mendorong suasana kompetisi sehat dalam pengajuan kegiatan Tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan: menciptakan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan salah satunya dengan pembangunan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, keterangan commit to user



tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adi Penawan, SE.MM selaku ketua UPK PNPM-MP: Ya Tahu mbak, pada dasarnya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. (Wawancara 27 Februari 2012, 10.15 WIB) Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Tri Yanto SP Selaku kepala Desa Ngebung yang mengatakan bahwa: Tujuannya itu dek “pemberdayaan masyarakat Desa itu sendiri sehingga dari program PNPM-MP Dari olehdan untuk masyarakat. Jadi tujuan dari pemerintah itu sendiri agar masyarakat tau alokasi dana yang diberikan secara bertahap, sehingga dana itu transparan gitu lho dek”(Wawancara 28 Februari 2012, 12.20 WIB) 1. Tahapan dalam implementasi Pemberian Bantuan Pembangunan Prasarana dari PNPM-MP di Desa Ngebung yaitu: a. Tahap perencanaan Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukan perencanaan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, dan Perencanaan kegiatan pembangunan prasarana dari PNPM-MP yaitu meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, yang di mulai dengan: 1) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa yaitu untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa yaitu dalam melaksanakan program/kegiatan PNPM MP. Keterangan mengenai musyawarah antar desa sosialisasi seperti diungkapkan Bapak Adi Penawan,SE,MM selaku ketua PNPM-MP: Melalui musyawarah antar Desa (MAD) Sosialisasi Program PNPM-MP di Tingkat Kecamatan yang di hadiri seluruh desa kecamatan kalijambe, yang hasilnya membahas semua hal mengenai PNPM-MP baik itu prinsip, tujuan, maupun dasar pelaksanaan sumber dana dan lain-lain. (Wawancara 27 Februari 2012 10.20 WIB) commit to user



Pernyataan yang sama juga diungkapkan yaitu Bp. Tri Yanto SP Selaku kepala Desa Ngebung yang mengatakan bahwa: “awalnya itu dengan musyawarah antar desa dek di tingkat kecamatan, dengan agenda atau pembahasan mengenai tujuan dari PNPM MP itu sendiri, tentu ada dasarnya kemudian prinsipnya itu apa aja, dan bagiamana prosedur pelaksanaan kegiatan PNPM MP meliputi UEP dan SPP, pembangunan prasarana, jadi intinya kita membahas kesepakatan antar desa, seperti dana pelestarian pembangunan yang di setorkan ke Bank Kredit Kecamatan, dan mekanisme penyaluran dana bantuan untuk pembangunan melalui BKK ” (Wawancara 28 Februari 2012, 11.10 WIB) Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Sudaryanto selaku Kebayanan II Desa Ngebung: Pertama menjelaskan tentang PNPM-MP kepada masyarakat, dan kedua menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat supaya masyarakat dapat memberikan swadaya berupa uang dan tenaga, tujuan PNPM untuk mengurangi Jumlah KK Miskin, tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan PNPM MP serta prinsip PNPM juga di samapaikan mbak. (Wawancara 12 Maret 2012 11.00 WIB) Untuk menyebarluaskan informasi mengenai PNPM MP maka dalam MAD sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kepala Desa se Kecamatan kalijambe, perwakilan ketua RT dari tiap Desa, ketua Dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, karang taruna, jajaran petugas PNPM MP dan petugas dari kecamatan. Keterangan mengenai hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adi Penawan, SE.MM selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP: Kepala Dinas/UPTb/UPTD dan satker di tingkat Kecamatan, Kepala Desa se Kecamatan kalijambe mbak,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Perangkat Desa, Pengurus BPD, LP2MD, Kepala Dusun (bayan), Ketua RT, Tokoh RT, PKK Desa, dan Karang Taruna mbak. (wawancara 27 Februari 2012, 10.10 WIB ) commit to user



Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri winarni selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP: Ya terdiri dari Kepala Dinas/UPTb/UPTD dan satker di tingkat Kecamatan, dan semua Kepala Desa se Kecamatan, ada para Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan para Perangkat Desa baik itu Pengurus BPD, LP2MD, Kepala Dusun (bayan), serta Ketua RT ditambah PKK Desa dan Karang Taruna mbak. (Wawancara 03 Maret 2012, 12.30 WIB ) 2) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa terbagi menjadi MusDes Sosialisasi, MusDes Perencanaan, MusDes informasi hasil MAD, MusDes Pertanggungjawaban dan MusDes Serah terima. Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat Desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi tentang PNPM-MP, yang dilaksanakan di kantor balai desa Ngebung. Proses ini berjalan cukup baik, dengan dukungan perangkat Desa dan masyarakat, partisipasi masyarakat Desa cukup baik ditunjukkan dengan antusias masyarakat dalam MusDes Sosialisasi, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Triyanto SP, selaku kepala Desa Ngebung: sangat berantusias dek, karena tingkat kehadirannya di tentukan oleh UPK kalau tidak memenuhi maka sosialisasi akan di tunda, jadi saat sosialisasi mereka juga aktif dek, masyarakat yang kita undang ikut menyampaikan aspirasinya agar mendapatkan dana dari PNPM untuk pembangunan sarana dan prasarana. (Wawancara 28 Februari 2012, 13.10 WIB) Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Tugimin selaku Kaur Pembangunan Desa Ngebung: Sangat berantusias mbak karena sebelum sosialisasi kita sudah beritahu kalau akan ada bantuan pembangunan dari PNPM-MP sehingga warga mau datang dan menyampaikan aspirasi mereka. (Wawancara 12 maret 2012, 11.30 WIB) Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan salah seorang warga yaitu ibu Surti yang mengikuti sosialisasi tersebut: Iya saya datang mbak, karena diundang mbak katanya akan ada bantuan dari PNPM-MP jadi saya sempatkan datang. Pas di balai commit to user desa dulu saya diberitahu oleh pihak PNPM mbak kalau nanti



cucu saya mendapat beasiswa harus digunakan untuk kebutuhan sekolah. (wawancara 20 Maret 2012 pukul 18.20 WIB) Selain digunakan untuk sosialisasi, dalam musyawarah Desa sosialisasi juga digunakan untuk memilih perwakilan masyarakat guna menjadi Panitia lelang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari beberapa orang anggota masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM- MP. Selain itu juga terpilih Fasilitator Desa (FD) yang nantinya akan memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pemeliharaan namun sebelum melaksanakan tugasnya baik itu TPK maupun FT diberikan pelatihan dilapangan maupun secara administrasi. Keterangan ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri Yanto SP, selaku kepala Desa Ngebung: …jadi setelah MusDes sudah terbentuk TPK kemudian diberikan pelatihan-pelatihan baik itu cara pembuatan RAB atau laporan administrasinya dek, selanjutnya di praktekkan saat pelaksanaan di lapangan”(Wawancara 28 Februari 2012, 10.10 WIB) Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sunardi Selaku Sekretaris TPK: Ada kendala mbak dan itu sifatnya kecil dan tidak fatal kok mbak, karena setelah dibentuk kepengurusan TPK anggotanya dilatih dilapangan dan segi administrasinya. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pengurus ataupun pelaku-pelaku anggota TPK sebenarnya bisa saja berubah tetapi di Desa Ngebung sejak tahun 2007 sampai sekarang ini susunan pengurus TPK masih sama.Adapun gambaran rinci mengenai commit to user



susunan pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7. Susunan Tim Pengelola Kegiatan Desa Ngebung No Nama 1

Minanto

Kedudukan dalam tim Ketua

Pendidikan

2

Umi Barokah

Bendahara

Sarjana Ekonomi

3

Sunardi

Sekretaris

SLTA

SLTA

(Sumber : Data yang diolah) 3) Musawarah Dusun (RT)/ Penggalian Gagasan Tahap perencanaan selanjutnya yaitu Musyawarah Dusun (RT) yang diadakan/dilaksanakan setelah terlaksananya sosialisasi PNPM MP ditingkat desa, selanjutnya dilaksanakan Muasyawarah penggalian gagasan/usulan. Musyawarah penggalian gagasan sendiri merupakan pertemuan di tingkat dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan dengan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. MusDus ini dihadiri oleh kepala dusun, pengurus RW/RT, serta perwakilan anggota masyarakat. Musyawarah penggalian gagasan ini menghasilkan daftar usulan-usulan kegiatan yang hendak diajukan ke PNPM MP agar dapat di danai dari program PNPM MP. Walaupun penetapan usulan-usulan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah yaitu berdasarkan banyaknya RTM yang membutuhkan, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat tetap pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada RPJMdes sehingga, hasil musyawarah di tingkat dusun akan dimusyawarahkan lagi yaitu pada Musyawarah Desa perencanaa untuk menentukan usulan dari dusun commit to user mana yang dilaksanakan selanjutnya hasil MusDes Perencanaan akan



di Musyawarahkan lagi dalam MAD Prioritas usulan dan hasilnya di msyawarahkan lagi dalam MAD Penetapan usulan se Kecamatan Kalijambe setelah itu hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa Informasi hasil MAD. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri yanto SP, selaku Kepala Desa Ngebung: …untuk bidang pembangunan prasarana itu dimulai dari MusDes, musyawarah skala prioritas, musyawarah penetapan usulan, dan musyawarah verifikasi penetapan usulan, tapi sebelum itu di Musyawarahkan pemabangunan yang dilaksanakan itu harus ada di RPJMDes dek, dan RPJMDes itu sendiri tadinya dihasilkan dari rapat kadus dari RT atau yang dikenal dengan MusDus, Namun yang dibahas dalam Musyawarah Dusun harus berdasarkan pada MusRemBangDes yaitu Musyawarah rembuk pembangunan desa kemudian disusun lagi dalam RPJMdes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)”. (wawancara 28 Februari 2012, 11.10 WIB) Hal tentang musyawarah dusun ini dibenarkan oleh Bapak Suwardi selaku warga Dusun Padas: iya mbak, dulu sebelum diadakan pembangunan jembatan itu ya dirapatkan dulu, dalam rapat itu banyak mbak yang diusulkan untuk dibangun, tapi karena yang paling mendesak dan sudah lama sekali direncanakan pembangunan jembatan, makanya tahun 2009 kemarin baru dibangun dengan dana dari PNPM mbak. (Wawancara 13 Maret 2012, 15.40 WIB) b. Tahap pelaksanaan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, yaitu dengan cara memberikan pelatihan termasuk kepada masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Setelah ditetapkan bahwa Desa Ngebung akan mendapat dana pembangunan prasarana, selanjutnya Desa harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kemudian UPK mengajukan dana commit to userimplementasi ini peneliti hanya ke KPKN Kabupaten Sragen. Pada



mengulas bagaimana mekanisme penyelesaian pembangunan program PNPM-MP pada tahap pelaksanaan yang dimulai dengan pengadaan tenaga kerja, pelaksanaan kontruksi dan tahap penyelesaian laporan, baru dapat mencairkan dana. 1) Pengadaan tenaga kerja, alat dan bahan material & pelaksanaan kontruksi Proses pelaksanaan kontruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, muali dari persiapan yang dimaksud persiapan disini berupa RAB yang telah dibuat oleh TPK sebagai acuan untuk melaksanakan proyek, kemudian sosialisasi perencanaan pelaksanaan pembangunan proyek atau rapat pra pelaksanaan, persiapan kontruksi yaitu pengadaan material dan alat serta pengadaan tenaga kerja. Jadi untuk pelaksanaan kontruksi dilapangan TPK harus membuat jadwal pelaksanaan untuk memimpin masyarakat melaksanakan kegiatan kontruksi. Keterangan tersebut disampaikan oleh bpk. Tugimin selaku Kaur pembangunan Desa Ngebung: Prosesnya gini mbak, dimulai dari persiapan, baik itu berupa RAB sebagai dasar pelaksanaan kontruksi, RAB setelah disetujui kepala Desa kita sosialisasikan kepada para pekerja, setelah itu dibuat jadwal pelaksanaan kontruksi tentunya sudah terpilih atau ada tenaga pekerja, alat dan bahan material. (Wawancara 12 maret 2012, 11.30 WIB) Hal yang sama juga diungkapkan warga yaitu Bpk. Suwardi: Iya mbak, waktu itu sebulum saya ikut membangun Jembatan diundang untuk rapat mengenai mulai kapan akan dilaksanakan pembangunannya, bagiamana tenaga kerjanya dan konsumsi, selain itu juga disampaikan tentang alat apa saja yang harus dibawa. (Wawancara 13 Maret 2012, 15.40 WIB) Pengadaan tenaga kerja disini baik itu tenaga kerja laden, mandor itu diambil dari masyarakat penerima manfaat. Contohnya pembangunan jembatan di Desa Ngebung Dusun Padas, semua yang menjadi pekerja adalah warga Desa Padas mereka secara swadaya menyumbangkan tenaga, konsumsi, commit to user dan waktu mereka karena setiap



hari mereka bekerja di sawah. Tenaga kerja disini setiap KK itu wajib datang untuk kerja bakti membangun jembatan bagi mereka yang tidak datang wajib menyediakan konsumsi. Keterangan tersebut disampaikan oleh Bpk Sudaryanto Selaku Kepala Dusun Padas: Itu swadaya mbak, jadi tenaga kerja itu dengan sistem kerja bakti dari anggota warga Dusun Padas, dan kerja bakti itu berupa tenaga dan konsumsi mbak, jadi gini yang tidak datang kerja bakti itu wajib meyediakan konsumsi ya semampu mereka lah mbak mau diberi apa? (Wawancara 12 Maret 2012 09.00 WIB) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. Suwardi warga Dusun Padas yang ikut dalam pembangunan jembatan : Cuma tenaga mbak, kan sudah ada tukangnya, jadi setiap KK itu wajib ikut kerja bakti dan yang tidak datang kerja bakti itu memberi makan bagi yang kerja bakti, (Wawancara 13 Maret 2012, 15.40 WIB) Dalam pelaksanaan kontruksi semua tenaga berupa swadaya masyarakat sehingga hal ini akan mengurangi jumlah anggaran biaya dari PNPM-MP karena dana dari PNPM-MP terbatas tujuannya untuk menambah volume proyek yang di bangun sehingga, dalam hal ini para pekerja yang seharusnya mendapat upah untuk meningkatkan pendapatan RTM malah tidak dibayarkan dan tenaga yang mereka disumbangkan akan diperhitungkan dalam RAB sebagai swadaya dan material tambahan atau berupa hibah dari warga juga dihitung dalam RAB serta konsumsi yang diberikan warga disini juga dihitung dan keseluruhannya akan dimasukkan dalam RAB yaitu berupa swadaya masyarakat, hal ini berdasarkan kesepakatan. Keterangan ini seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Tri Yanto, SP Selaku kepala Desa: hanya untuk menambah volume proyek dek, kalau dana PNPM cukup untuk taulud 10 m dengan swadaya kan bisa tambah menjadi 15 m gitu dek, iya dek itu sama saja kok” gini misalkan saja kita menuriti pedoman pelaksanaannya itu akan sama saja, pekerja setiap hari kita bayar, material tambahan seperti tanah uruk tadi kita beli dari masyarakat kita bayar, konsumsi kita sediakan itu dananya mana? Kembali lagi toh kita akan commitdari to user memungut dana dari masyarakat!


digilib.uns.ac.id 73 (wawancara 28 Februari 2012, 10.10 WIB)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk Sunardi selaku sekretaris TPK: Begini mbak, disini tenaga dan material tambahan seperti tanah uruk itu kita swadaya jadi jika pemabangunan yang dianggarkan dalam RAB, dengan adanya swadaya dimensi atau ukuran proyek yang kita bangun kan, bertambah sedikit mbak, jadi anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar tenaga kerja kita gunakan untuk membeli material seperti semen dan pasir. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB) Untuk menjaga kelancaran pembangunan maka setiap minggu sekali diadakan rapat evaluasi oleh tim TPK, tujuannya untuk mengevalusi kegiatan pembangunan proyek apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, apa saja kendala-kendala yang dihadapi sehingga, jika terjadi masalah dapat langsung diatasi oleh pihak pemerintahan desa dan jika tidak dapat ditemukan solusinya akan di konsultasikan ke Fasilitator Kecamatan. Namun yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan pembangunan, rapat evaluasi pembangunan diadakan setiap satu bulan sekali karena pembangunanya dapat dikatakan lambat disebabkan swadaya masyarakat yang tidak begitu baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Sudaryanto selaku Kepala Dusun: Tidak mbak, swadaya masyarakat yang berupa tenaga itu kadang berkurang mbak, masyarakat Desa Ngebung yang mayoritas sebagai petani jika pembangunan dilaksanakan pada saat musim panen dan tanam maka kita kekurangan tenaga pekerja. (Wawancara 12 Maret 2012 09.00 WIB) Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu surti selaku warga Desa Ngebung: Kerja bakti mbak, yaitu bergotong royong untuk membangun jembatan. Waktu itu pembangunannya lama kok mbak karena saat itu pas musim panen padi. (wawancara 20 Maret 2012 pukul 18.20 WIB) Namun demikian selama ini pembangunan yang direncanakan commit to userdengan kerja keras dan semangat selalu dapat terselesaikan tentunya



para warga untuk mendapatkan akses perhubungan yang lebih baik, setelah pembangunan tersebut selesai maka pihak PNPM MP yaitu UPK akan memverifikasi bagunan tersebut untuk mendapatkan dana pembangunan proyek tentunya dengan syarat-syarat dokumentasinya, seperti pendokumentasian foto tahap 0%, 50% dan 100%, maupun administrasi. 2) Penyelesaian Laporan Untuk dapat mencairkan dana pembangunan prasarana terlebih dahulu harus melaksanakan pembangunan, karena dana dari PNPMMP di berikan secara bertahap yaitu 40% pertama dan 40% kedua dan terakhir 100% dengan besarnya dana yang telah ditentukan, sehingga TPK, FD dan masyarakat harus melaksanakan pembangunan pertama yaitu 40%, dengan membuat RPD dan RAB dan setelah diverifikasi oleh UPK, TPK harus membuat Laporan Penggunaan Dana untuk dapat mengajukan RPD kedua. Jadi laporan yang harus dibuat oleh TPK untuk dapat mencairkan dana PNPM-Mandiri Pedesaan sebagai berikut: a) Mengajukan Rencana Pengajuan Dana (RPD) Sebelum mengajukan pencairan dana untuk prmbangunan prasarana baik itu pembangunan jembatan, taulud jalan, rabat beton, dan perbaikan fasilias pendidikan, TPK harus terlebih dahulu membuat Rancangan Penganjuan Dana (RPD) 40% dari dana keseluruhan disertai dengan Rencana Anggara Belanja I. Adapun desain dari PNPM-MP dalam pengajuan dana pertama yaitu beberapa dokumentasi yang perlu dilaporkan kepada UPK diantaranya sebagai berikut: (a) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). (b) RPD (Rencana Penggunaan Dana) (c) Berita Acara Musdes III (d) Revisi Usulan (bila ada) commit to user


digilib.uns.ac.id 75 langkah yang ditempuh pertama TPK melakukan survey

harga ke beberapa toko untuk perbandingan harga, sehingga pada akhirnya akan dipakai untuk menyusun RAB untuk syarat penyusunan RPD, Lalu di buat perjanjian anatara pihak TPK dengan pemilik toko dimana pihak toko harus mau menyetori bahan material dan pembanyarannya dilakukan setelah dana turun. Berdasarkan hasil survey, maka panitia lelang harus benar-benar menyeleksi toko bangunan yang akan menjadi supplier dengan baik artinya mencari harga murah dengan material yang bagus. Keterangan ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Sunardi: Itu berdasarkan standar yang ditentukan dari PNPM-MP mbak, dimana kita ambil harga umum atau harga pasarnya dengan kualitas yang bagus dengan cara survey kebeberapa toko, sebelum pelaksanaan dalam MusDes telah dibentuk panitia lelang kemudian tugasnya mencari toko bangunan yang mau menyetori bahan bangunan tetapi dengan harga murah kualitas bagus yang uangnya akan dibayar jika pembangunan telah selesai. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB) Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Tugimin selaku Kaur Pembangunan: ….kemudian rapat atau sosialisasi pengurus kepanitiaan TPK dari ketua, sekretaris, dan bendahara, sekaligus juga pembentukan panitia lelang, jadi pembangunan itu kan membutuhkan material to mbak padahal dana dari PNPM turun sesudah proyek dibangun dan sudah sesuai dengan RAB jadi panitia lelang akan memilih supplier material yang uangnya akan di banyar setelah pembangunan selesai. (wawancara 12 maret 2012, 11.30 WIB) b) Mengoreksi RAB dan Penyaluran Dana 40% (Tahap I) Setelah material dan alat tersedia, tenaga kerja mencukupi ditambah swadaya masyarakat kemudian proyek dikerjakan sesuai dengan RAB yang telah di buat. Disini setelah TPK membuat RAB, kemudian kepala Desa selaku Pembina terlebih dahulu commit to user mengoreksi RAB tersebut setelah dinyatakan layak, selanjutnya



disosialisasikan kepada masyarakat penerima manfaat tujuannya agar pelaksanaan proyek sesuai dengan RAB tetapi yang terjadi selama ini RAB sering mengalami revisi, hal ini dikarenakan Fasilitator Teknis (FT) sampai saat ini belum selesai menjalankan pelatihan. Keterangan ini disampaikan oleh Bpk. Tri Yanto SP: contoh lain dalam pembuatan RAB baik itu pembuatan jembatan, taulud, dan rabat beton, RAB dipahami dengan pelaksana dilapangan jika tidak sesuai ditegur karena yang terjadi selama ini sering mengalami perubahan RAB, yang sering terjadi RAB mengikuti pelaksanaan di lapangang jadi RAB harus direvisi.(Wawancara 08 maret 2012, 10.10 WIB) Setelah proyek selesai 40% dan administrasi telah selesai dibuat kemudian dilakukan vertifikasi oleh UPK, kemudian FK memastikan bahwa TPK pada hari jam yang telah disepakati akan dilakukan pencairan dana. Setelah dana cair langsung digunakan sesuai dengan RAB yang telah dibuat, sehingga pihak TPK tidak menyimpan uang tersebut karena begitu dana diterima langsung di realisasikan. Keterangan ini di sampaikan oleh Bpk. Sunardi: Setelah bangunan selesai 40% dan RAB sudah disesuaikan dan kualitas bangunan sudah di nilai dan dinyatakan baik maka dana itu akan cair, jadi siangnya dana turun pihak bendahara TPK langsung menggunakan dana tersebut ya sesuai dalam RAB mbak untuk pembayaran material. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB ) c) LPD I (Laporan Penggunaan Dana Pertama) MD 40% Setelah dana pertama direalisasikan kemudian digunakan TPK untuk membuat laporan tentang penggunaan dana atau LPD I sebagai syarat untuk mengajukan RPD II, disini sekaligus diselenggarakan Musyawarah Pertanggungjawaban I oleh TPK, dan dilaporkan juga perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan serta pemeriksaan bukti-bukti administrasi secara baik dan benar. Keterangan tersebut disampaikan oleh ibu Umi Barokah selaku kaur Pemerintahan sekaligus menjadi Bendahara commit to user TPK:



Setelah dana itu kita realisasikan yaitu berdasarkan RAB, kemudian TPK harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunanan dana tersebut mbak, dan laporan-laporan yang setiap bulan yang kita buat dalam perkembangan proyek dan bukti admnistrasi dikumpulkan kemudian dijadikan satu untuk diperiksa oleh UPK mbak. (wawancara 14 Maret 2012, 13.20 WIB) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sunardi selaku Sekretaris TPK: Ya, ada laporan pertanggungjawaban isinya ya mengenai laporan keuangan mbak, pendokumentasian dan inventaris barang atau system pemeliharaannya, laporan itu setiap bulan dibuat yaitu baik laporan 40% pertama 40% kedua dan 100% begitu terus mbak dalam pelaksanaan setiap proyek. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB ) d) Pengajuan RPD II (Dana Kedua) Kegiatan ini sama Tahap I hanya dalam pengajuan dana ini tidak ada SPPB tetapi tetap ada Berita Acara Musdes 40%. Namun untuk dapat mengajukan RPD II menggunakan Pelaporan Penggunaan Dana Pertama (LPD I) yang dilampiri dengan Bukti Kuitansi, Nota Penerimaan dan Pengadaan Barang Swadaya dll. keterangan ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umi Barokah: Sama mbak dengan RPD pertama dengan yang kedua dan ketiga, berdasarkan survey bahan material kemudian disusun RAB lalu dilaksanakan, setelah diverifikasi dana turun lalu direalisasikan kemudian dibuat laporan LPD I beserta buktibukti yang ada untuk mengajukan RPD II. (wawancara 14 Maret 2012, 13.20) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. Sunardi: Pemeriksaan fisik dilapangan dan administrasinya mbak, karena jika kontruksi bangunan sudah bagus administrasi tidak sesuai maka dana tidak akan turun imbasnya dan 40% kedua tidak akan ada dananya mbak, jadi kita harus menyelesaikan LPD I untuk mengajukan RPD II dilampiri bukti nota swadaya maupun kwitansi begitu seterusnya sampai terakhir pembuatan LPD III. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB ) e) Penyaluran Dana commit 40% (Tahap II) to user


digilib.uns.ac.id 78 Mekanisme penyaluran dana kedua yaitu 40% kedua yaitu

dana tersebut disalurkan secara sistematika yang sama dengan penyaluran dana pertama yitu dana diterima langsung disalurkan berdasarkan RAB yang telah direvisi tentunya sehingga tidak ada dana berhenti tujuannya agar dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut benar-benar direalisasikan untuk pembangunan. f) Laporan Penggunaan dana II/ MD 80% Setelah dana digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan fungsi pelaporan dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu pelaporan dengan membuat Laporan Penggunaan Dana II(LPD II) sekaligus melaksanakan Musyawarah Pertanggungjawaban II. Disini para Pengurus TPK juga melaporkan atau mempertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana PNPM-MP yang telah digunakan untuk pembangunan prasarana kepada masyarakat penerima manfaat. Keterangan ini disampaikan oleh Bpk. Sunardi selaku sekretaris TPK: LPD II itu dilaporkan kepada masyarakat penerima manfaat sekaligus diadakan musyawarah pertanggungjawaban TPK dan seluruh elemen dalam pelaksanaan pembangunan mbak. (Wawancara 21 maret 2012, 16.20 WIB) g) Pengajuan RPD & Dana Ketiga / MD 100% Dalam kegiatan ini hampir sama dengan Tahap II ditambah Berita Acara Musdes 40% Tahap II. Sebelum selesai tahap 100% pelaksanaan pekerjaan lapangan & administrasi 100%, tiap bulan TPK juga harus membuat laporan perkembangan pembangunan. Sebelum melakukan serah terima proyek 100% dan laporan pertanggungjawaban III, terlebih dahulu akan di bentuk panitia pemelihara proyek. Kemudian pembangunan prasarana yang sudah selesai yaitu tahap 100% dan sudah diverifikasi oleh pihak PNPM maka dana akan cair. Keterangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Tri Yanto Selaku kepala Desa Ngebung: commit to user


digilib.uns.ac.id 79 Sebelum laporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan serah terima pembangunan proyek dibentuk petugas pemelihara proyek berdasarkan wilayah proyek tersebut di bangun, maka dibentuklah ketua, sekretaris, dan bendahara, (wawancara 08 maret 2012, 11.10 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bpk. Gono selaku ketua RT 10 Dusun Padas: Ya mbak, saya dipilih menjadi ketua tim pemelihara, waktu itu dibentuk dalam musyawarah Dusun mbak. (wawancara 14 Maret 2012, 16.50 WIB) h) Penyaluran Dana 20% (Tahap III) Sistem penyaluran dana sama seperti pada Penyaluran dana Pertama dan kedua namun sebelumnya FT (Fasilitator Teknis) perlu memastikan semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan bukti-bukti administrasi telah dilakukan secara baik dan benar baru dilakukan persiapan pelaksanaan LPD 100%. Pelaksanaan LPD tahap terakhir yaitu 100% dilakukan dengan mengundang semua unsur dalam masyarakat maka, kegiatan ini memastikan sistem tranparansi dan akuntabilias masyarakat. Disamping itu, tidak adanya dana parkir di luar pemanfaatan proyek sehingga, dalam hal ini telah menciptakan sistem yang tidak korup dan mendidik masyakat dalam kemandirian dan bertanggungjawab. i) LPD Ketiga dan Musyawarah Serah Terima Kegiatan ini diawali dengan TPK melakukan koordinasi dengan FK dalam pelaksanaan LPD 100%. FK perlu memastikan bahwa TPK telah melaksanakan semua pekerjaan di lapangan dan bukti-bukti administrasi telah dilakukan secara baik dan benar. Persiapan pelaksanaan LPD 100% dalam bentuk Musdes Serah Terima Proyek. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa sistem dan pola dalam pelaksanaannya menghasilkan sistem pemberdayaan masyarakat karena warga masyarakat yang melaksanakan dari perencanaan hingga evaluasi commit dan mempertanggungjawabkan sendiri kegiatan to user



yang dilaksanakan. Dalam Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) juga diinformasikan bahwa telah terjadi revisi desain contohnya saja pada jembatan di Dusun Padas yaitu desain awal jembatan gorong-gorong setelah dilapangan dibuat beton plat besi, sehingga RAB diubah yang tadinya dianggarkan 25 sak semen menjadi 225 sak semen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bpk. Tri Yanto SP selaku kepala Desa: ..Sebagai contoh dalam pembuatan RAB baik itu jembatan, taulud, dan rabat beton, misalnya gini RAB yang dibuat oleh fasilitator teknis itu mengalami kekurangan material, yaitu pada pembangunan jembatan yang paling mengherankan jembatan yang dianggarkan untuk dibuat gorong-gorong dengan 25 sak semen pada pelaksanaan dilapangan dibuat jembatan beton plat besi sehingga menghabiskan 225 sak semen. (wawancara 08 maret 2012, 11.10 WIB) Hal yang sama juga disampaikan oleh Bpk. Tugimin Selaku Kaur pembangunan Desa Ngebung: Setelah proyek selesai atau 100% ya mbak, kita musyawarah pertanggungjawaban pengurus di situ juga di bentuk tim pemelihara proyek, namaya pertanggungjawaban ya mbak jika ada perubahan antara rencana dengan pelaksanaan dilapangan maka rencana tersebutkan harus direvisi yaitu RAB nya direvisi, contohnya saat pembangunan jembatan mbak yang paling parah dalam RAB dianggarkan goronggorong padahal jembatan tersebut dibuat jembatan beton plat besi sehingga menghabiskan 225 sak semen. (Wawancara 12 maret 2012, 11.30 WIB) 3. Alur Pencairan Dana PNPM-MP Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program PNPM-MP maka penyaluran dana dilakukan lewat Kantor Pos atau Bank pemerintah. Setelah Rencana Penggunaan Dana I diajukan kepada pihak UPK di kecamatan dan diverifikasi, kemudian ditentukan tanggal pencairan dana selanjutnya pihak UPK melakukan transaksi kepada TPK yaitu pengurus TPK mengambil uang di UPK, dan UPK mengantar ke desa dan di desa dilakukan penghitungan commit to user uang kembali dengan diawasi



oleh tim khusus. Begitu pula seterusnya untuk proses pencairan dana 40%, 80% dan 100%. Penyaluran dana seperti ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengambilan dana yang secara bertahap agar tidak terjadi penyelewengan dana. Hal itu dibenarkan oleh bendahara UPK PNPM-MP Ibu Sriwinarni: Dana dari KPPN Kabupaten Sragen kemudian masuk ke Rekening UPK dan di realisasikan ke TPK Desa-desa mbak dengan mengajukan RPD mbak. (Wawancara 03 maret 2012, 12.20 WIB) Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Desa Ngebung Bapak Tri Yanto SP : lewat UPK dek, dana dari pusat yaitu dari BLM dimasukkan ke no rekening bank BPD atas nama seseorang yang didampingi saksi, nah dari BPD itu di salurkan ke UPK jadi kita tinggal ke kecamatan saja untuk mencairkan dana tentunya dengan RPD yang telah diverifikasi UPK! Hal itu berdasarkan hasil MAD tingkat kecamatan kesepakatannya begitu dek, dan pencairannya pun secara bertahap, tujuannya agar tidak terjadi penyelewenagn dana dek, sehingga dana tersebut tepat sasaran”. (Wawancara 08 Maret 2012, 11.10 WIB) Model pencairan dana dalam implementasi pemberian bantuan pembangunan prasarana dari PNPM-MP adalah secara klaster atau bertahap. Dimulai dengan TPK membuat RPD I (Rencana Pengajuan dana) disertai RAB (Rancana Anggaran Biaya), kemudian diverifikasi oleh UPK kecamatan dan selanjutnya ditentukan tanggal pencairan dana. Setelah cair dan digunakan selanjutnya TPK perlu membuat LPD I (Laporan Penggunaan Dana), kemudian akan digunakan untuk mengajukan RPD II, begitu seterusnya sampai pada tahap LPD 100% dan sampai pada Musyawarah Desa Serah Terima. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Tri Yanto SP, selaku kepala Desa: …….baru pelaksanaan di lapangan, setelah pembangunan selesai 40% Sekretaris TPK membuat Laporan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban, kemudian dapat dilaksanakan serah terima proyek (100%) (Wawancara 08 Maret 2012, commit to 11.20 user WIB)



pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. Sunardi selaku Sekretaris TPK: Jadi Sebelum dana dari PNPM-MP turun, kami perlu membuat RPD disertai beberapa syarat ketentuan yang lain, misal RAB, Ceklis Swadana dll. Setelah dana turun,lalu kami gunakan sesuai dengan RPD I, setelah itu membuat LPD I (laporan penggunaan dana) yang nantinya digunakan untuk pengajuan RPD II hingga pencairan dana 100%. (wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB) 3) Tahap Pelestarian Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Sistem pemeliharaan hasil dari program PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan kepada yaitu adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Fasilitator Kecamatan dibantu Fasilitator Kabupaten memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara yang dibentuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai yaitu sebelum diadakan musyawarah laporan pertanggungjawaban TPK dan pelaksanaan Serah Terima Proyek. Tim pemelihara yang dibentuk terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, ketua sebagai pembina sekaligus yang bertanggungjawab terhadap dana pemeliharaan yang terkumpul, uang iuran dari warga Rp 1.000 per KK yang dikumpulkan tiap 3 bulan sekali oleh bendahara tim Pemelihara, kemudian iuran tersebut disetorkan ke BKK nantinya jika ada kerusakan akan digunakan untuk perbaikan. Keterangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Tri Yanto SP, selaku kepala Desa Ngebung: Sebelum laporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaan serah terima proyek dibentuk petugas pemelihara proyek berdasarkan wilayah proyek di bangun, maka dibentuklah ketua, sekretaris, dan bendahara, dan besarnya dana iuran masyarakat penerima manfaat yaitu Rp to user dan disimpan di BKK Kalijambe 1.000,00 dikumpulkancommit ke bendaharan



dana tersebut akan digunaka untuk perbaikan proyek ditambah dengan swadaya masyarakat. (wawancara 08 maret 2012, 11.10 WIB) Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Umi Barokah: iuran warga dek sebesar Rp 1000,00 , jadi setiap 3 bulan sekali dek warga membayar iuran untuk dana pelestarian yang dikumpulkan ke bendahara tim pemelihara proyek, kemudian bendahara di dampingi ketua menyimpan uang tersebut di BKK (Bank Kredit Kecamatan) yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk perbaikan proyek. (wawancara 14 Maret 2012, 13.20) Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh warga Desa Ngebung yaitu Ibu Surti: Iya mbak 3 bulan sekali kita bayar, diminta saat rapat RT gitu kalau gak pas pas Arisan Yasinan mbak, sebesar Rp 1000,00 untuk dana pembangunan jembatan jika nanti ada kerusakan mbak. (wawancara 20 Maret 2012 pukul 18.20 WIB) 2. Tahapan-tahapan Implementasi Pemberian Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa untuk RTM dari PNPM-MP di Desa Ngebung yaitu: a) Tahap Perencanaan Tahapan perencanaan dalam pemberian beasiswa kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) di Desa Ngebung, meliputi: (1) Sosialisasi Dalam Musyawarah antar desa yang diadakan di kantor Balai Desa Ngebung juga disampaikan mengenai kegiatan PNPM-MP dalam kegiatan pembagian surplus dana bergulir untuk bidang pendidikan yaitu pemberian beasiswa SD/ MI untuk RTM sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengerti tentang tujuan di berikannya beasiswa tersebut dan sasaran yang hendak dicapai. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri winarni selaku Bendahara UPK: Saat MusDes kita juga meyampaikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa Ngebung salah satunya ada dana dari PNPM-MP untuk Keluarga tidak mampu di bidang pendidikan yaitu diberikan kepada anak SD yang tergolong tidak mampu mbak.(Wawancara 03 Maret commit to user2012, 12.30 WIB )



Hal ini sama dengan pernyataan Bpk. Sunardi: Saya selaku guru di sekolah SD Negeri 1 Ngebung mbak, sekaligus menjadi sekretaris TPK jadi saya selalu mengikuti sosialisasi PNPM-MP baik ditingkat Desa dan Kecamatan. Tepatnya saat MusDes Mbak, lalu kabar itu saya sampaikan kepada guru-guru disekolah. (wawancara 21 Maret 2012, 16.20 WIB) (2) Penulisan Usulan Setelah pihak sekolah mengetahui adanya kegiatan bantuan berupa beasiswa untuk siswa yang termasuk Rumah Tangga Miskin, kemudian pihak sekolah menyeleksi siswa mereka yang tergolong tidak mampu tentunya termasuk dalam KK miskin dan selalu berprestasi di sekolah setelah itu daftar siswa tersebut diserahkan ke UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Keterangan ini seperti yang disampaikan oleh ibu Sri winarni selaku bendahara UPK PNPM-MP: Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, Karena dana itu dari pembagian hasil surplus dana bergulir. (Wawancara 03 Maret 2012, 12.30 WIB ) Hal yang sama juga di sampaikan Bpk. Sumarji sekalu kepala SD N 1 Ngebung: Kita seleksi mbak siswa yang berprestasi yang nilainya bagus, sering menang lomba dan tergolong siswa yang miskin kemudian daftar siswa tersebut kita serahkan ke Kecamatan (UPK PNPM MP) untuk diseleksi lagi mbak, (wawancara 20 maret 2012, 09.30 WIB) (3) Verifikasi Usulan Usulan berupa daftar siswa berprestasi dari tiap sekolah diseleksi oleh tim verifikasi ditingkat kecamatan, tentunya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh PNPM MP dan salah satu contohnya siswa yang mendapat beasiswa benar-benar dari keluarga kurang mampu dan tidak sedang menerima bantuan dari manapun. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 SDcommit Negeri to 1 Ngebung selalu mendapatkan bantuan user


digilib.uns.ac.id 85 beasiswa walapun jumlah dana dan penerimanya terbatas tetapi setiap tahun dana itu selalu turun. Di tahun 2009 2 orang siswa mendapat bantuan beasiswa, tahun 2010 hanya 1 orang saja, dan di tahun 2011 ada 2 siswa yang menerima beasiswa. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan Ibu Sri winarni selaku bendahara UPK: Mulai tahun 2009-2011 selalu ada dana untuk beasiswa SD Ngebung mbak, sebesar Rp 150.000,00 untuk 3 orang siswa dan tahun kemarin naik menjadi Rp 175.000,00 untuk 2 orang siswa. (Wawancara 03 Maret 2012, 12.30 WIB ) Hal ini seperti yang diungkapkan oleh oleh Bpk. Sumarji: Untuk tahun 2009 tepatnya diberikan tanggal12 November 2009 siswa kami yang bernama Putri Anggraini dan Evi Setiasih sebesar Rp 150.000,00 sedangkan Tahun 2010 yaitu tanggal 8 Desember 2010 kepada Rena Azizatulsofi sebesar Rp150.000,00, dan di Tahun 2011 yaitu pada tanggal 08 November 2011 kepada Evi Setiasih dan Rena Azizatulsofi sebesar Rp 175.000,00. (wawancara 20 maret 2012, 09.30 WIB)

b) Tahap Pelaksanaan Pada pelaksanaan pemberian beasiswa ini di berikan langsung kepada siswa, jadi siswa yang telah diverifikasi oleh UPK PNPM-MP untuk mendapatkan beasiswa dan waktu penerimaan beasiswa sudah ditetapakan, selanjutnya siswa yang mendapatkan beasiswa diantar oleh guru untuk menerima langsung bantuan tersebut. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bpk. Sumarji: setelah itu kita diberitahu siswa ini yang mendapat beasiswa kemudian berdasarkan waktu yang telah ditatapkan oleh pihak PNPM siswa di dampingi guru diantar ke kecamatan untuk menerima beasiswa tersebut mbak, karena di tahun 2009 dan 2011 uang langsung diterima oleh siswa tapi di tahun 2010 yang menerima orang tuanya mbak!( wawancara 20 maret 2012, 09.30 WIB) Keterangan tersebut dibenarkan oleh Ibu Tentrem selaku Guru SD commit siswa to user Ngebung yang mengantarkan penerima beasiswa ke Kecamatan:



Iya mbak saya waktu itu mengantarkan rena dan evi ke UPK di Kecamatan untuk menerima langsung beasiswa tersebut. jadi dana itu dari kecamatan langsung diberikan kepada siswa. ( wawancara 20 maret 2012, 09.30 WIB) Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Dek Rena siswi SD N 1Ngebung yaitu salah satu siswa yang 2 kali berturut-turut mendapat beasiswa dari PNPM-MP: Iya mbak, saya di ajak bu tentrem ke kecamatan untuk menerima beasiswa itu, Uangnya lansung saya berikan kepada nenek. ( wawancara 20 maret 2012, 16.20 WIB) Para orang tua yang anaknya mendapatkan bantuan beasiswa sebelumnya telah diberikan sosialisasi pada saat MusDes bagaiamana seharusnya dana tersebut digunakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekolah si anak tersebut dan tidak boleh untuk yang lain. Namun pada kenyataannya malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bpk. Sumarji selaku guru SD N 1Ngebung: Tidak mbak, jadi uang tersebut diterima langsung oleh siswa jadi uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah ya seperti untuk membeli tas, sepatu buku, kita hanya mengarahkan saja mbak kepada orang tua kalau uang itu hanya untuk keperluan si anak tersebut. ( wawancara 20 maret 2012, 09.30 WIB) Keterangan yang hampir sama juga diungkapkan oleh ibu Surti nenek Rena yang menerima beasiswa: Saya gunakan untuk keperluaan saya sehari-hari mbak, uang kalau diberikan kepada anak sekecil ini pasti akan habis mbak, memang saat sosialisasi di balai desa saya diberitahu oleh pegawai PNPM-MP agar uang yang di berikan kepada rena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah rena seperti membeli tas, sepatu, buku dan uang saku tapi kan sama saja mbak rena sudah saya cukupi kebutuhan sekolahnya toh kalau sekarang saya mempergunakan beasiswa rena untuk kebutuhan sehari-hari itu gak apa-apa wong saya sudah penuhi kebutuhan sekolah dia. (wawancara 20 maret 2012, 17.00 WIB) c) Tahap Pelestarian

commit to user



Agar kegiatan pemberian bantuan beasiswa SD untuk RTM dapat terus berlanjut dan berkembang itu tergantung dari surplus yang didapat UPK dari kegiatan dana Bergulir. Dari kegiatan dana bergulir yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat yaitu untuk Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan dapat berjalan lancar dan dari tahun ke tahun semakin berkembang maka dana untuk beasiswa SD akan semakain besar pula. Keterangan ini seperti yang disamapaikan oleh Ibu Sri Winarni Selaku bendahara UPK PNPMMP: Jadi gini mbak kredit bergulir yang kita berikan kepada UEP dan SPP kemudian dana surplusnya salah satunya kita gunakan untuk kegiatan beasiswa SD mbak maka tergantung dana Bergulir mbak. (Wawancara 03 Maret 2012, 12.30 WIB ) Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh Bpk. Tri Yanto SP, selaku kepala Desa: ..untuk sekarang ini dana dari surplus kegiatan kredit dana bergulir yang dikelola UPK diberikan pada dinas pendidikan kecamatan kemudian disalurkan kepada kepala sekolah, jadi dana itu sangat tergantung pada perputaran dana bergulir yang mbak… (wawancara 08 maret 2012, 11.10 WIB) B. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Ngebung Sebuah kebijakan meskipun telah direncanakan dengan baik serta diperhitungkan dengan matang, tidak menutup kemungkinan akan muncul hambatan-hambatan yang kurang mendukung keberhasilan tujuan kebijakan. Hambatan itu bisa muncul dari beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan Kebijakan. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana Sosialisasi di kecamatan diberikan hanya dalam waktu satu hari, dalam bentuk pengarahan. Cara seperti itu, kemudian ditambah dengan to user sosialisasi yaitu seluruh kepala besarnya jumlah peserta commit yang meliputi



desa di Kecamatan Kalijambe ditambah perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, di nilai kurang efektif sehingga, para peserta kurang mampu memahami/menyerap materi yang disampaikan. Akibatnya, banyak desa, khususnya desa-desa yang sumberdaya manusianya terbatas, mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi program PNPM-MP, seperti penyusunan usulan kegiatan, pembuatan RPD, RAB, dan LPD bahkan pemahaman mengenai ketentuan penggunaannya, namun lambat laun hal itu bisa diminimalisir dan kesalahan-kesalahan seperti itu sudah jarang terjadi. Seperti yang diungkapkan bpk Tri Yanto SP,selaku kepala Desa Ngebung: MAD di tingkat kecamatan itu persertanya banyak sekali dek mulai dari seluruh kepala Desa se Kecamatan Kalijambe, jajaran pengurus desa, PNPM-MP, tokoh masyarakat, baik perempuan dan laki-laki di berikan pengarahan mengenai program PNPM-MP semua disampaikan saat itu juga dek, jadi sepenangkapan kami atau pemahaman kami itu tidak bisa menyerap seluruhnya APA yang disampaikan, dampaknya masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari penyusunan RAB, pelaporan administrasi, tetapi untuk sekarang hal semacam itu sudah tidak terjadi lagi dek, karena pengurus TPK sudah hampir 5 Tahun menjabat,sehingga sudah hafal dengan system pelaksanaan program PNPM-MP. (Wawancara 08 Maret 2012, 11.10 WIB) Senada dengan hal tersebut, Bapak Sunardi menerangkan bahwa: “Memang komunikasi pada saat awal-awal tahapan perencanaan sedikit mengalami hambatan dikarenakan sosialisasi di kecamatan dan desa yang berlangsung hanya 1 hari saja, namun seiring berjalannya waktu, komunikasi semakin membaik dan lancar baik dari TPK ke Kecamatan, maupun dari TPK ke masyarakat dan kita sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam pelaporan administrasi” (Wawancara 21 Maret 2012, 16.40 WIB) Hambatan komunikasi terjadi pada awal-awal tahapan Pelaksanaan PNPM-MP, hal ini dikarenakan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa yang kurang mengena. Hambatan komunikasi ini perlahan dapat diatasi sejalan dengan berjalannya program PNPM-MP ini. 2. Hambatan pada pemahaman tentang PNPM-MP untuk melaksanakan Program PNPM-MP.

commit to user



Ketika sosialisasi suatu program dilaksanakan terjadi ketidaktahuan, ketidakpahaman dan kesulitan dalam mengerti seluruh rangkaian kegiatan suatu program adalah hal yang biasa terjadi karena memang program itu baru, sehingga program itu masih sulit untuk dimengerti. Tetapi dalam program PNPM-MP ini segalanya sudah sangat tersistematis dari tahapan sosialisasi hingga tahap pelestarian. Di dalam buku petunjuk pelaksanaan sudah sangat runtut dan rinci tentang apa yang harus dilakukan, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan prasarana dan kegiatan pemberian beasiswa masih ada hambatan yang disebabkan saat sosialisasi awal yang tidak dapat dipahami para peserta, mulai dari: a. Tahap Perencanaan Pada tahap ini dimulai dengan sosialisasi untuk menyebarluaskan program PNPM-MP baik di tingkat kecamatan maupun desa dengan diadakan Musyawarah antar Desa di tingkat Kecamatan, Musyawarah Desa, Musyawarah Dusun/RT. Namun kendala yang terjadi pada saat MusDes di kantor balai desa Ngebung yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai PNPM-MP dan adanya ketentuan Kehadiran masyarakat sehingga, saat itu terjadi pengunduran jadwal sosialisasi dikarenakan tingkat kehadiran warga yang tidak memenuhi ketentuan dari UPK dikarenakan bersamaan/bertepatan dengan musim panen padi. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bpk. Tri Yanto SP, selaku Kepala Desa Ngebung: …..karena tingkat kehadirannya di tentukan oleh UPK kalau tidak memenuhi maka sosialisasi akan di tunda, dulu memang pernah terjadi penundaan ya karena saat itu bertepatan dengan musim panen dek,jadi sekarang kita antisipasi pengerjaan saat selo gawean dek…. (Wawancara 08 Maret 2012, 11.20 WIB) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. Tugimin selaku Kaur pembangunan: Hambatan dalam perencanaan baik itu untuk MAD, MusDes, dan MusDus itu pada kehadiran commit to userwarga yang kurang atau sedikit mbak, karena sedang musim panen, tapi untuk sekarang ini kita



melaksanakan pembangunan jika para petani sudah tidak ada pekerjaan di sawah. (wawancara 12 maret 2012, 11.30 WIB) b. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini dimulai dari pengadaan tenaga kerja, alat, dan bahan kemudian pelaksanaan kontruksi, dilanjutkan dengan tahap pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan pengerjaan proyek sebagai syarat mencairkan dana PNPM-MP. Pada tahap ini masih mengalami hambatan yaitu: (1) Pengadaan Tenaga Kerja, alat, dan bahan Pada tahap ini yang sering mengalami hambatan yaitu pada saat persiapan kontruksi yang meliputi pengadaan tenaga kerja, alat dan bahan. Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan pembangunan bersumber dari swadaya masyarakat penerima manfaat maka sering kali saat melaksanakan pembangunan kekurangan tenaga sehingga waktu pengerjaannya menjadi lama. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Bpk. Tri Yanto SP, sekalu kepala Desa Ngebung: ….Jadi sistemnya gotong royong sebenarnya ada dana anggaran untuk para pekerja namun dana tersebut kita alokasikan ke proyek, dalam tahap ini antusias warga kurang dek karena mereka lebih banyak mengurus sawah.(Wawancara 08 maret 2012, 11.10 WIB ) Hal yang sama juga diuangkapkan oleh Bpk. Sunardi: Sebenarnya karena keterbatasan dana dari PNPM-MP mbak sehingga para pekerja yang seharusnya mendapat upah malah harus menyumbangkan tenaga, waktu, serta konsumsi, karena gotong royong maka seringkali saat pelaksanaan kekurangan tenaga, ya karena warga banyak yang ke sawah dari pada kerja bakti. (Wawancara 21 maret 2012, 16.20 WIB ) Tak hanya itu hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan rabat beton, taulud jalan di Desa Ngebung bagian timur sering mengalami kekurangan air, tentunya hal ini di sebabkan oleh jalan yang dibangun jauh dari pemukiman warga sehingga menghambat proses pembangunan. commit to userdalam pelaksanaan pembangunan Kekurangan air menjadi kendala



di Desa Ngebung. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bpk. Adi Penawan, selaku Ketua UPK PNPM-MP: Lokasi yang jauh dari permukiman warga mbak, sehingga kekurangan air itu menjadi hal yang biasa. (wawancara 27 Februari 2012, 10.10 WIB) Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bpk. Sunardi selaku sekretaris TPK: Kendalanya itu Saat pelaksanaan pada wilayah bagian timur di Desa Sendanglampok dan satu dusun itu hanya ada 9 rumah dan jalan yang dibangun jauh dari pemukiman sehingga kekurangan air itu sering terjadi mbak, maka para pekerja harus menggunakan kendaraan untuk mengangkut air. (Wawancara 21 Maret 2012, 16.40 WIB) (2) Pelaksanaan Kontruksi Dalam pelaksanaan kontruksi, dimulai dengan pembuatan RAB oleh Fasilitator Teknis kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan kendala yang sering dihadapi itu kehadiran warga yang minim saat sosialisasi jadwal pelaksanaan dan revisi RAB yang telah di buat sehingga dampaknya akan memperlambat jalannya pelaksanaan kontruksi di lapangan. RAB yang dibuat oleh Fasilitator Teknis sering mengalamai Revisi, hal ini

dikarenakan sampai saat ini

pelatihan yang diberikan oleh PNPM-MP kepada Fasilitator Teknis belum selesai masih kurang 3 kali pelatihan lagi, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pembina yaitu dengan terus mengawasi dan mengontrol pelaksanaan konstruksi. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bpk. Tri Yanto SP, selaku Kepala Desa: sifatnya secara umum ya dek, jadi TPK,Kader KP2MDnya terutama kader teknis dikontrol saat di lapangan, contoh lain dalam pembuatan RAB baik itu pembuatan jembatan,taulud, dan rabat beton, RAB dipahami dengan pelaksana dilapangan jika tidak sesuai ditegur karena yang terjadi selama ini sering mengalami perubahan RAB, sehingga RAB itu mengikuti pelaksanaan dicommit lapangan jadi RAB harus direvisi, karena FT to user


digilib.uns.ac.id 92 yang membuat RAB masih dalam pelatihan dek, kurang 3 kali selesai.(Wawancara 08 Maret 2012, 11.20 WIB )

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. Tugimin: Sering kekurangan material tenaga itu hal biasa mbak, karena anggaran dalam RAB itu sering tidak sesuai dengan di lapangan apa yang disampaiakan saat rapat itu pelaksanaannya akan berbeda dengan RAB tetapi saat pelaporan setelah proyek selesai RAB sudah di benarkan mbak. (Wawancara 12 maret 2012, 11.30) Untuk kegiatan pemberian beasiswa SD untuk Rumah Tangga Miskin tahap pelaksanaannya ada hambatan yang dihadapi oleh guru dalam menentukan siswa yang akan mendapatkan beasiswa, karena di SD N1 Ngebung banyak siswa yang termasuk KK miskin padahal dana dari PNPM MP terbatas hanya untuk beberapa orang siswa saja. Keterangan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunardi sekretaris TPK yang sekaligus menjadi kepala SD N 1 Ngebung: Sekolah ini kecil mbak setiap kelas hanya 20-30 siswa, dan banyak siswa yang tergolong tidak mampu jika setiap tingkat kita ambil 1 siswa yang berprestasi dan tergolong dalam RTM maka ada 6 siswa, tetapi dana dari PNPM terbatas maka kita kebingunan juga saat mengajukan daftar siswa calon penerima beasiswa. (Wawancara 20 Maret 2012, 09.20 WIB) Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. Giyanto selaku Guru SD N1 Ngebung: Ya mbak kendalanya ya hanya itu kita butuh banyak dana untuk para siswa kami namun dari dana yang diberikan terbatas jadi kita harus benar-benar menyeleksi berdasarkan Keluarga yang tidak mampu dan prestasinya selalu bagus. (Wawancara 20 Maret 2012, 09.40 WIB) (3) Penyelesaian laporan Pada tahap penyelesaian laporan terdapat beberapa langkah yang harus dilalui mulai dari pengajuan RPD 1 sampai LPD III dan musyawarah pertanggung jawaban, untuk mengajukan RPD dimulai dengan melakukan survey untuk mendapatkan perbandingan harga commit to user bahan material, kemudian panitia lelang yang telah dibentuk



berdasarkan Musyawarah Desa dilaksanakan dengan mengundang beberapa toko kemudian dilakukan seleksi toko mana yang mau memberikan bahan material dengan harga murah namum kwalitas bagus, namun uangnya akan dibayar setelah proyek selesai. Kendala yang dihadapi oleh para pelaksana yaitu pada tahap pengajuan RPD terjadi sedikit hambatan yang dihadapi oleh panitia lelang karena mereka kesulitan untuk mendapatkan toko yang menawarkan harga terendah, namun dengan adanya sosialisasi dan pengarahan oleh panitia akhirnya terdapat kesepakatan antara pemilik toko dengan panitia lelang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Tri Yanto SP, selaku Kepala Desa Ngebung: …alat dan bahan itu gini dek Dalam MusDes III setelah terpilih usulan mana yang akan ditindak lanjuti atau dibangun itu dibentuk panitia lelang Kemudian panitia lelang dan TPK melakukan survey harga ke toko material untuk mencarai perbandingan harga, kemudian beberapa toko di undang dan dibuka lelang untuk mencari toko yang mau meberikan material bagus dengan harga rendah, kemudian di capai kesepakatan antara TPK dengan pemilik toko.hambatannya itu kita sulit mencari pemilik toko yang mau memberikan tawaran harga rendah dengan kualitas yang bagus, ( Wawancara 08 Maret 2012, 11.20 WIB ) Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bpk. Tugimin yang menjadi panitia lelang: Setelah terbentuk panitia lelang, TPK survey dulu mbak, kemudian beberapa toko diundang dan di lelang toko mana yang mau memberikan harga murah dengan kualitas yang bagus, waktu pertama lelang tahun 2009 kita kesulitan mendapat toko yang bersedia menjadi supplier tapi sekarang sudah bisa teratasi dan lelang berjalan lancar. (Wawancara 12 maret 2012, 11.30) c. Tahap Pelestarian Saat proses pelestarian pada tahap pemilihan tim pemelihara prasarana yang telah dibangun tidak terjadi kesulitan karena pengurus dipilih berdasarkan wilayah prasarana tersebut di bangun dan anggota commit to user



kepengurusannya diambil dari pengurus RT. Dalam menjalankan tugasnya tim pemelihara tidak begitu mengalami kesulitan karena uang iuran Rp 1000,00 setiap 3 bulan sekali tidak begitu menjadi beban bagi masyarakat sehingga ,setiap penarikan warga juga langsung memberi namum terjadi sedikit hambatan pada saat uang terkumpul seringkali uang tersebut tidak langsung disetorkan ke BKK, tetapi hal ini dapat diatasi yaitu dengan cara memberikan teguran kepada para petugas. Keterangan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bpk. Tri Yanto, SP selaku Kepala Desa Ngebung: “ada dek, dan itu hambatan yang sifatnya kecil, gini iuran dari warga seringkali masih dibawa pertugas dan tidak langsung disetorkan ke rekening, kita berikan sosialisasi-sosialisai dan teguran saja dek. Ya karena lagi-lagi pengurusnya para petani dek kadang mereka sibuk di sawah sehingga lupa dengan tugastugas mereka dek, ya’terkadang uang itu juga digunakan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. (Wawancara 08 Maret 2012, 11.10 WIB ) Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Ketua RT 10 Bpk. Gono: Uang itu dibawa bendahara mbak, ya langsung disetor ke BKK, tapi pernah kok uang itu setelah terkumpul beberapa minggu tidak disetor ke BKK karena masih sibuk disawah jadi uang itu digunakan untuk menutupi kebutuhannya mbak tapi hanya sekali terjadi mbak karena langsung ditegur oleh kepala Desa. (Wawancara 14 Maret 2012, 16.50 WIB) Sedangkan pada tahap pelestarian kegiatan bidang pendidikan yaitu beasiswa Sekolah Dasar tergantung dari Surplus Dana bergulir, sedangkan untuk desa Ngebung sendiri kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) hanya ada satu kelompok hal ini dikarenakan penduduk Desa Ngebung mayoritas sebagai petani tradisional sehingga mereka enggan meminjam uang dari PNPM Mandiri Perdesaan, penghasilan petani yang tidak menentu dan tidak adanya usaha sampingan selain bertani menyebabkan dana bergulir PNPM MP tidak terserap banyak oleh warga Desa Ngebung. Keterangan ini seperti yang disampaikan commit to user oleh kepala Desa Ngebung Bpk. Tri Yanto SP,:



…… dalam hal ekonomi: ada dana untuk SPP, dan UEP tetapi untuk dana ini Desa kami tidak memanfaatkannya dek karena mayoritas warga sebagai petani tradisional, sihingga mereka takut kalau tidak bisa mengangsur…. (Wawancara 08 Maret 2012, 11.10 WIB) Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Umi Barokah selaku Kaur pemerintahan: Karena warga Desa ini sebagai petani jadi mereka tidak berani meminjam dana PNPM-MP karena takut tidak bisa mengangsur, pendapatan mereka kan musiman mbak. (Wawancara 12 Maret 2012, 11.30 WIB ) C. Pembahasan 1. Temuan Studi yang Dihubungkan Dengan Teori Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dikemukakan dimuka, maka temuan studi yang dihubungkan dengan teori yaitu mengenai: a. Sikap Pelaksana Dalam pelaksanaan PNPM-MP kali ini pihak pelaksana yaitu FK, dan UPK ditingkat Kecamatan serta TPK ditingkat desa dapat dikatakan sudah berperan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelestarian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bpk. Adi Penawan: sudah mbak, karena tahapan satu dengan yang lain itu saling berhubungan misal pencairan dana itu harus ada pembangunan dulu, program dari PNPM pelaksanaannya sudah disusun secara sistematis mbak. (Wawancara 25 Februari 2012, 10.30 WIB) Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bpk. Sunardi selaku Sekretaris TPK: ….PNPM-MP itu rinci sekali mbak dan banyak prosedurnya, tahap demi tahap harus dijalani sesuai dengan juklak dan juknisnya, (Wawancara 21 maret 2012, 16.20 WIB) Dalam tahapan perencanaan, pihak desa sudah berperan cukup bagus, hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan masyarakat commit to user guna menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan PNPM-MP.



Dalam kesempatan ini pihak pengelola PNPM baik dari tingkat kecamatan dan juga desa menyampaikan penggunaan dana PNPMMandiri Perdesaan secara garis besar melalui musyawarah desa (MusDes) sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengontrol penggunaan dana tersebut, maka dapat dikatakan dalam tahapan implementasi pihak TPK sudah mentaati aturan-aturan yang di tetapakan dari PNPM MP. b. Komunikasi antar Lembaga Hubungan antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program PNPM-MP ini harus terjalin dengan baik serta saling memfasilitasi. Sebagai contoh dalam proses pencairan dana PNPM MP lembaga yang terkait harus mampu memfasilitasi dengan baik, begitu juga mengenai proses pelaporan pemanfaatan dana bantuannya, bagian monitoring dan evaluasi (Monev) harus mampu membimbing serta mengarahkan pihak pelaksana guna memperlancar proses monitoring serta evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung, komunikasi harus terjalin dengan baik yakni antara TPK serta perangkat desa, tim pengelola dan fasilitor Kecamatan, serta Tim fasilitator tingkat kabupaten, namun dalam kenyataanya komunikasi tersebut belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Komunikasi antara TPK dengan tim pengelola tingkat kecamatan misalnya, komunikasi yang terjalin terlihat sangat kurang, hal ini terlihat dari jarangnya proses monitoring yang dilakukan. Proses monitoring hanya mengandalkan pengawasan dari masyarakat dan LSM saja. Contoh lain jika terjadi masalah dalam pelaksanaan PNPM-MP di tingkat Desa maka pihak TPK menyelesaikannya dengan kepala Desa dan tidak menutup kemungkinan jika aparat Desa tidak mampu menyelesaiakan akan segera dikomunikasikan dengan Fasilitator Kecamatan yaitu melalui commit to user rapat koordinasi Musyawarah Antar Desa, Keterangan tersebut



seperti yang disampaikan oleh Bpk. Adi Penawan selaku Ketua UPK PNPM-MP: Sudah, dengan adanya Rapat-koordinasi dan musyawarah antar desa yang rutin diselenggarakan. (Wawancara 27 Februari 2012, 10.30 WIB) Hal yang sama juga disampaikan oleh Bpk. Tri Yanto: jelas ada dek, contohnya itu gini jika ada masalah di tingkat desa dimusyawarahkan di tingkat desa dulu, jika tidak bisa di pecahkan masalah tersebut maka dimusyawarahkan dengan PJOK di tingkat Kecamatan. (Wawancara 08 Maret 2012, 11.10 WIB) Komunikasi yang terjalin dengan baik adalah dengan pihak masyarakat, pihak pengelola selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa yang berhubungan dengan PNPM. Setiap kebijakan yang dibuat oleh TPK harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merupakan alat kontrol yang paling efektif sebab sangat dekat dengan pihak pelaksana yang anggotanya merupakan tokoh masyarakat sendiri. c. Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat Desa Ngebung terhadap pelaksanaan program PNPM-MP sudah mulai terlihat saat tahapan perencanaan, dibuktikan dengan antusiasme masyarakat saat mengikuti tahapantahapan yang diselenggarakan oleh pengelola PNPM-MP, baik yang di tingkat desa maupun yang di tingkat kecamatan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pertemuan di tingkat kecamatan maupun desa yang cukup tinggi. Mengingat program ini cenderung bersifat “dari, oleh, dan untuk rakyat”, sehingga untuk kegiatan pembangunan baik itu jembatan, taulud jalan, maupun rabat beton, dukungan masyarakat Desa Ngebung direalisasikan/diwujudkan dengan memberikan swadaya berupa tenaga, konsumsi dan bahan material seperti tanah uruk. Dalam hal ini dapat kita lihat besarnya swadaya masarakat dari tahun 2007-2011 sebagai berikut: commit to user Tabel 6. Swadaya Masyarakat Desa Ngebung



Pembiayaan PNPM-MP Swadaya 1 2007 Taulud jalan Rp 55.709.000,00 Rp 58.641.000,00 2 2008 Rabat Beton Rp 74.220.000,00 Rp 17.975.000,00 jalan 3 2009 Rabat Beton Rp 89.642.000,00 Rp 48.400.000,00 jalan 4 2010 Taulud jalan Rp 96.041.000,00 Rp 21.400.000,00 5 2011 Rabat Beton Rp 27.365.500,00 Rp 9. 735.500,00 Jalan (Sumber : UPK PNPM Mandiri Pedesaan) No Tahun

Kegiatan

Selaian faktor Sikap para pelaksana, komunikasi, dan dukungan masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan Program PNPM MP, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada pelaksanaan Program PNPM MP berbasis pemberdayaan terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan mulai dari pemerintah yang membuat suatu kebijakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu program, maka pemerintah membuat Pedoman PNPM-MP yang dijadikan acuan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan untuk melaksanakan kegiatan, dan didukung dengan dana untuk merealisasikan suatu program yang telah direncanakan. Pada pelaksanaan kebijakan program PNPM-MP baik itu kegiatan pembangunan prasarana dan kegiatan pemberian beasiswa bagi RTM terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya. Adapun faktor pendukung dalam implementasi pemberian bantuan PNPM-MP di Desa Ngebung sebagai berikut: 1. Pemerintah Dalam hal ini pemerintah sebagai pendukung implementasi PNPM Mandiri Perdesaan karena pemerintah telah membuat kebijakan berupa rumusan pedoman umum PNPM Mandir, petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Perdesaan, lalu di rinci lagi dengan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan commit to user



Program PNPM Mandiri baik itu tata cara pelaksanaan program dan alokasi dana untuk melaksanakan program tersebut. 2. Masyarakat Masyarakat merupakan faktor pendukung dan juga penentu keberhasilan implementasi program PNPM Mandiri karena dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan asas dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan rangkaian proses sebagai berikut: a. Perencanaan Pada tahap ini dukungan masyarakat diwujudkan dengan antusias masyarakat untuk menghadiri sosialisasi program di tingkat kecamatan maupun musyawarah yang diselenggarakan di tingkat desa serta musyawarah dusun untuk menentukan usulan pembangunan. b.

Pelaksanaan Dalam tahap ini dukungan masyarakat diwujudkan dengan besarnya swadaya yang diberikan oleh masyarakat baik itu berupa tenaga, bahan material tambahan seperti tanah uruk, dan konsumsi. Selain itu para pelaksana PNPM MP baik itu TPK, UPK, FD, dan fasilitator teknis yang bersedia untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan agar dapat melaksanakan program PNPM MP sesuai dengan Pedoman.

c. Pelestarian Pada tahap ini dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Program PNPM-MP diwujudkan dengan kesediaan masyarakat untuk menjadi tim pemeliharanan terhadap hasil pembangunan, dan kesediaan para tim pemelihara proyek untuk mengikuti pelatihan yang diberikan, mengingat para pelaku tim pemelihara sebagai petani namun

mereka masih meluangkan waktunya

untuk mengikuti pelatihan, serta adanya swadaya dana yang commit to user


digilib.uns.ac.id 100 diberikan untuk melestarikan prasarana yang telah dibangun yaitu berupa iuran warga Rp 1000,00 setiap 3 bulan sekali.

d. Evaluasi Dalam melakukan evaluasi program PNPM-MP dasarnya adalah hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan, dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung untuk proses monitoring hanya mengandalkan pengawasan dari masyarakat. Contohnya sebelum pelaksanaan proyek pembangunan prasarana diadakan musyawarah yaitu untuk mengatur jadwal pelaksanaan dan sosialisasi RAB, setelah pelaksanaan pembangunan jika terjadi revisi RAB maka saat musyawarah pertanggungjawaban dilaporkan oleh Tim Pengelola Kegiatan sehingga masyarakat dapat memantau apakah yang disampaiakan TPK dengan yang dilapangan sesuai atau tidak jika tidak maka masyarakat berhak membuat pengaduan masalah. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi pemberian bantuan di Desa Ngebung sebagai berikut: 1. Pemerintah Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PNPM-MP berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta di pakai sebagaimana mestinya dan bertugas untuk memantau pelaksanaan Program PNPM-MP. Namun yang terjadi tidak demikian, masih terjadi hambatan yaitu kurangnya pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah (Tim Pengendali) terhadap pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu ketidaksesuaian antara pedoman dengan pelaksanaan dilapangan contohnya saja yaitu mengenai swadaya masyarakat tentang upah yang seharusnya diberikan namun sering tidak diberikan kepada para pekerja yang dianggap sebagai swadaya. 2. Masyarakat Faktor penghambat dalam implementasi pemberian bantuan di commit to user Desa Ngebung, salah satunya yaitu rendahnya sumberdaya yang



dimiliki oleh masyarakat Desa Ngebung dampaknya dapat terlihat pada: a. Tahap perencanaan Pada sosialisasi awal MAD di tingkat kecamatan apa yang disosilisasikan tidak semua yang disampaikan dapat dipahami sehingga saat pelaksanaan terjadi kesulitan dalam mengelola administrasi terlihat dengan adanya revisi RAB yang dibuat oleh fasilitator teknis. b. Tahap pelaksanaan Partisipasi masyarakat Desa Ngebung akan berkurang jika pelaksanaan pembangunan dilaksanakan pada saat musim tanam maupun saat musim panen karena pekerjaan utama mayarakat sebagai petani maka mereka lebih memilih untuk ke sawah dari pada kerja bakti membangun prasarana. c. Tahap pelestarian Mayoritas masyarakat Desa Ngebung sebagai petani maka pendapatan mereka yang bersifat musiman sehingga untuk dana swadaya pelestarian bangunan yang telah dibangun mengikuti pola pendapatan masyarakat, dimana masa tanam kacang kurang lebih 3-4 bulan sehingga dana pemeliharaan juga dibayarkan oleh warga setiap 3 bulan sekali. 2. Temuan Hasil Penelitian Lapangan Dengan Ketentuan Dari Pedoman PNPM Mandiri Pedesaan Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi untuk mencari data yang berkaitan dengan Implementasi pemberian Bantuan PNPM-MP di Desa Ngebung, ternyata terdapat perbedaan dalam melaksanakan program PNPM-MP di Desa Ngebung dengan yang tercantum dalam buku pedoman PNPM Mandiri dari tim pengendali PNPM Mandiri untuk menaggulangi kemiskinan, perbedaan itu antara lain: commit toMasyarakat user a) Mengenai Aturan Swadaya


digilib.uns.ac.id 102 Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga

harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka, hal ini sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri. Namun pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat para pekerja yang seharusnya mendapatkan Upah malah di ganti menjadi gotong royong dari masyarakat tentu hal ini sudah menyimpang dari tujuan PNPM-MP. b) Mengenai Sasaran yang ingin dicapai oleh tim pengendali PNPM MP dengan memberikan bantuan pembangunan prasarana kepada Masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan prasarana dilakukan dengan cara memberikan kesempatan masyarakat untuk berkerja dalam pembangunan proyek namun diprioritaskan untuk rumah tangga miskin, yaitu pada saat tahap persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan identifikasi dan pendaftaran calon tenaga kerja khusus daerah setempat untuk ikut berpartisipasi sehingga akan memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukan maupun saat pengumpulan bahan-bahan. Namun yang terjadi pada implementasi pemberian bantuan pembangunan prasarana di Desa Ngebung tidak demikian tenaga kerja baik itu tenaga mandor maupun tenaga laden tidak sepenuhnya dibayar namun akan dihitung dalam RAB berupa swadaya masyarakat, hal ini telah menyimpang dari petunjuk teknis operasional PNPM-MP tentang sasaran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberian bantuan pembangunan prasarana.

commit to user



BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan suatu wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemberian bantuan di bidang prasarana dan bidang pendidikan berupa beasiswa SD dari PNPM Mandiri Pedesaan merupakan perwujudan nyata sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia. Ngebung merupakan desa yang diprioritaskan untuk memperoleh bantuan guna menunjang kesejahteraan masyarakat setempat karena Desa Ngebung merupakan desa tertinggal sehingga, dalam Implementasi pemberian bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngebung masih mengalami sedikit hambatan namun lambat laun hambatan tersebut dapat diatasi sehingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Pemberian Bantuan pembangunan prasarana dan Beasiswa SD Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen meliputi tahaptahap sebagai berikut : A. Tahap Perencanaan 1) Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan Musyawarah Antar Desa terdiri dari MAD sosialisasi yaitu untuk mensosialisasikan Program PNPM MP, MAD prioritas usulan yaitu musyawarah untuk meyeleksi daftar usulan kegiatan yang diajukan setiap Desa kemudian hasilnya diajukan lagi dalam MAD penetapan usulan yang memutuskan kegiatan yang akan di danai PNPM-MP. 2) Musyawarah Desa (MusDes) Pada tahap ini tahapan pelaksanaan MusDes sebagai berikut: commit to user



a. MusDes Sosialisasi yaitu musyawarah Mengenai Program PNPM-MP dan pembentukan TPK, FD, dan FT disini juga disampaikan adanya pemberian bantuan di bidang pendidikan berupa Beasiswa SD. b. MusDes Perencanaan yaitu musyawarah untuk menentukan daftar usulan kegiatan yang akan dimusyawarahkan lagi dalam MAD prioritas usulan. c. MusDes Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa yaitu musyawarah untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan. d. MusDes Pertanggungjawaban dan Serah Terima proyek. 3) Musyawarah Dusun yaitu musyawarah penggalian gagasan menentukan kegiatan yang akan di usulkan ke PNPM-MP. B. Tahap Pelaksanaan  Bidang pembangunan prasarana meliputi: 1. Pengadaan bahan material dan bahan, serta tenaga kerja dan pelaksanaan kontruksi 2. Penyelesaian laporan, 3. Mencairkan dana.  Bidang pendidikan berupa beasiswa SD penyerahan beasiswa langsung diberikan kepada siswa. C. Tahap Pelestarian 1. Bidang pembangunan prasarana dengan iuran rutin Rp 1000,00 stiap 3 bulan sekali 2. Kegiatan pemberian beasiswa SD dengan memperbanyak pengguna dana Kredit Bergulir. 2. Hambatan-hambatan dalam Implemtasi Pemberian Bantuan PNPM-MP di Desa Ngebung: A. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana MAD yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri Perdesaan melalui pengarahan dalam waktu sehari saja commit to user



dan jumlah peserta yang banyak sehingga, tidak semua yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat. B. Hambatan pada pemahaman tentang PNPM-MP untuk melaksanakan Program PNPM-MP yaitu : 1). Tahap Perencanaan Saat musyawarah MAD dan MusDes sosialisasi yang diadakan pada saat musim tanam dan panen maka, banyak warga yang tidak menghadiri musyawarah tersebut, tingkat kehadiran ditentukan oleh UPK maka sosialisasi sering ditunda. 2). Tahap Pelaksanaan a. Dalam pelaksanaan Kontruksi akan kekurangan tenaga kerja bila pembangunan dilaksanakan musim taman maupun panen. b. Untuk penyelesaian laporan terjadi kesulitan dalam pembuatan RAB terutama pada rancangan penggunaan bahan material karena selama ini sering terjadi Revisi RAB. 3). Tahap Pelestarian Iuran prasaran masih bertumpu pada saat musim panen akibatnya swadaya untuk pemeliharaan masih minim hanya Rp 1000,00 selain itu Tim pemelihara pembangunan prasarana yang sering tidak tepat waktu menyetorkan uang iuran ke BKK sedangkan untuk kegiatan pemberian beasiswa SD N 1 Ngebung hambatan yang ada dikarenakan rendahnya pengguna dana bergulir di Desa Ngebung. B. Implikasi 1. Implikasi Teoretis Dari hasil penelitian ini dapat menguatkan teori Implemtasi kebijakan bahwa keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana PNPM-MP, komunikasi dan dukungan masyarakat yaitu sikap para pelaksanan yang menjalankan kegiatan berdasarkan aturan yang telah ditetapakan pemerintah yaitu berupa pedoman PNPM Mandiri, dalam hasil penelitian ini masih ada tahap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai commit to user program kegiatan sudah terjalin dengan pedoman. Dalam Pelaksanaannya



komunikasi antar lembaga pelaksana dengan baik dan adanya dukungan swadaya masyarakat sehingga implentasi kebijakan berjalan dengan baik. Selain itu Implentasi kebijakan Program PNPM-MP yang berbasis pada pemberdayaan maka, sangat di pengaruhui oleh faktor pendukung maupun penghambat baik itu dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang melaksanakan kebijakan. Namun kini faktor penghamabat implementasi pemberian bantuan di Desa Ngebung lambat laun bisa diatasi, terlihat dari sedikitnya faktor penghambat implentasi program PNPM-MP. 2. Implikasi Praktis Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui hambatanhambatan yang terjadi dalam Implementasi pemberian bantuan PNPM-MP di Desa Ngebung yaitu hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu tidak terjadi komunikasi yang baik dalam sosialisasi MAD di tingkat kecamatan mengakibatkan terjadinya hambatan pada pemahan mengenai PNPM-MP sehingga dalam pelaksanaan program PNPM-MP masih mengalami hambatan namun kini hambatan tersebut dapat diatasi seiring berjalanya waktu. Maka pemberian bantuan di bidang prasarana berupa pembangunan jalan dan di bidang pendidikan berupa kegiatan pemberian Beasiswa SD sangat menunjang kehidupan masyarakat Desa Ngebung terutama dalam hal perhubungan dampaknya memperlacar perekonomian masyarakat, dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini mendukung program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. C. Saran Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 1. Saran untuk Pelaku PNPM-MP di tingkat kecamatan a. Lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang PNPM dan kegiatan yang di danai PNPM-MP di Desa Ngebung melalui lembagalembaga kemasyarakatan maupun papan pengumunan yang ada, commit to user serta melalui forum-forum yang diadakan oleh perangkat Desa



Ngebung. Sosialisasi perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat karena sampai saat ini masih ada hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Pemberian bantuan PNPM-MP. b. Lebih sering melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan terutama pada pelaksanaan program pembangunan prasarana yang tidak sesuai dengan pedoman seperti swadaya masyarakat. c. Perlu penyempurnaan PTO sesuai kondisi masyarakat pedesaan dengan menekankan kepada pemanfaatan struktur kelembagaan masyarakat yang sudah ada yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program selanjutnya. d. Agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna kredit bergulir sehingga, masyarakat banyak yang memanfaatkan dana tersebut agar meningkatkan surplus kredit bergulir sehingga, lebih banyak memberikan bantuan bidang pendidikan maupun kesehatan. e. Agar meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan rasa memiliki terhadap prasarana yang telah dibangun diantara para pelaksana dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Saran untuk Pelaku PNPM-MP ditingkat Desa a. Aktif menjalin komunikasi dengan UPK dan fasilitator kecamatan mengenai kendala yang sering dihadapi agar dapat dicari solusi yang tepat dan cepat bagi masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan. b. Melakukan Restrukturisasi pengurus TPK untuk memberikan kesempatan kepada masayarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam program PNPM-MP. c. Benar-benar memanfaatkan atau memahami pelatihan-pelatihan yang diberikan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan commit to user tidak lagi terjadi hambatan.



d. Agar tidak memotong upah yang seharusnya diberikan kepada para pekerja, dan agar dapat menambah volume pembangunan prasarana sebaiknya menggunakan dana berupa iuran warga saja namun dibedakan antara yang kaya dan miskin yaitu si kaya membantu si miskin (masyarakat yang tergolong kaya sebaiknya dipungut dana lebih banyak daripada yang miskin) 3. Saran untuk masyarakat sebagai penerima manfaat dari program PNPM-MP a. Sebaiknya lebih sering mengikuti sosialisasi Program PNPM-MP yang diadakan oleh UPK maupun perangkat desa. b. Lebih meningkatkan lagi partisipasinya baik dalam pelaksanaan pembangunan prasarana selanjutnya dan pelestarian prasarana. c. Lebih meningkatkan lagi swadaya baik itu tenaga, pikiran, dan konsumsi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana agar tidak menjadi desa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. d. Para penerima beasiswa SD agar menggunakan uang (beasiswa) tersebut benar-benar digunkan untuk keperluan sekolah. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R., (2006). Pembanggunan Pedesaan dan Perkotaan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto, S., (2007). Menajemen Penelitian. Jakarta: Reneka Cipta. Departemen Dalam Negeri. (2005). PTO Program Pengembangan Kecamatan. Jakarta: Tim Koordinasi PPK. (www.pnpm.or.id/.../pto%20ppk3.pdf) (Diakses pada 12 November 2011, 10:52) Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Pedoman umum PNPM Mandiri. Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri. (http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid= 206&catid=1&) (Diakses pada 12 November 2011, 10:38 AM) commit to user

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN PROGAM NASIONAL

Recommend Documents