SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGEMBANGAN SEKOLAH SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan sekolah sehat perlu dilakukan bimbingan teknis berupa bantuan pengembangan sekolah sehat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
-2-
5.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGEMBANGAN SEKOLAH SEHAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hibah pengembangan sekolah sehat adalah bantuan dana yang diberikan kepada sekolah/lembaga yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan sekolah sehat. 2. Sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman, peserta didiknya sehat, aktif dan bugar, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 4. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pemberian bantuan pengembangan sekolah sehat bertujuan mewujudkan sekolah sehat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional dalam kerangka pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan. Pasal 3 (1)
Bantuan pengembangan sekolah sehat dapat diberikan kepada: a. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; b. taman kanak-kanak (TK); c. sekolah dasar (SD); d. sekolah menengah pertama (SMP); e. sekolah menengah atas (SMA); dan f. sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh Provinsi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani.
(2)
Bantuan pengembangan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah.
-3-
BAB III JENIS BANTUAN Pasal 4 Jenis bantuan pengembangan sekolah sehat meliputi: a. penataan sarana prasarana kantin sekolah; b. operasional pengembangan model sekolah sehat; c. penyediaan sarana prasarana pendidikan jasmani dan kesehatan; d. pembinaan lingkungan sekolah sehat dalam kerangka pendidikan perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan; e. pembinaan satuan tugas anti narkoba dan HIV-AIDS di sekolah; dan/atau f. pelaksanaan kegiatan gerakan hidup aktif.
untuk
BAB IV SYARAT MEMPEROLEH BANTUAN Pasal 5 Syarat sekolah/lembaga yang dapat memperoleh hibah pengembangan sekolah sehat adalah sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan untuk bantuan yang bersifat fisik. b. memiliki izin pendirian sekolah; c. memiliki rekening bank dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama sekolah/lembaga; d. telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; e. bersedia menandatangani perjanjian hibah; dan f. berkomitmen melaksanakan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan.
BAB V MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN Pasal 6 Pemberian bantuan pengembangan sekolah sehat diatur dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani berkoordinasi dengan Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (KNIU) tentang implementasi pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan sekolah sehat; b. sosialisasi program pengembangan sekolah sehat kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekolah; c. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan;
-4d. Sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan membuat proposal dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; e. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan proposal dari sekolah kepada Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Departemen; f. Tim yang dibentuk oleh Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani melakukan seleksi usulan proposal dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi sekolah calon penerima bantuan; g. Tim seleksi pusat mengusulkan sekolah calon penerima bantuan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani atas nama Menteri Pendidikan Nasional; h. Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani atas nama Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Keputusan sekolah penerima bantuan pengembangan sekolah sehat. Pasal 7 Tahap pemberian bantuan pengembangan sekolah sehat ditetapkan sebagai berikut: a. penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan dana hibah pengembangan sekolah sehat; dan b. pengiriman dana hibah ke rekening sekolah melalui kantor kas negara/kantor pelayanan dan perbendaharaan negara (KPPN).
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN Pasal 8 (1)
Sekolah yang telah menerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaksanakan program pengembangan sekolah sehat sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.
(2)
Sekolah yang telah melaksanakan program pengembangan sekolah sehat melaporkan pertanggungjawaban penggunaan hibah sesuai peraturan perundangundangan.
BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana bantuan terhadap penerima bantuan dana hibah sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.
Pasal 10 Inspektorat Jenderal Departemen melaksanakan pengawasan penggunaan dana bantuan pengembangan sekolah sehat sesuai kewenangannya.
-5BAB VIII SANKSI Pasal 11 (1)
Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani dapat melakukan pencabutan dan/atau pembatalan pemberian bantuan kepada sekolah/lembaga yang diketahui tidak melaksanakan perjanjian hibah yang telah ditandatangani.
(2)
Sekolah/lembaga yang telah dicabut pemberian bantuan atau menyalahgunakan dana bantuan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Petunjuk Teknis pemberian bantuan pengembangan sekolah sehat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2009 Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD
TTD. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003
BAMBANG SUDIBYO
