IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009

SKRIPSI Oleh: RINA ANJARWATI X7406082 PENDIDIKAN TATA NIAGA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009

Oleh: RINA ANJARWATI X7406082 PENDIDIKAN TATA NIAGA

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pedidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Harini, M.Pd NIP. 195805241983 032.001

Jonet Arianto,SE,MM NIP. 19750728 2005 01.1002

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hari

:

Tanggal

:

Tim Penguji Skripsi Nama Terang

tanda tangan

Ketua

: Sudarno, S.Pd, M.Pd

Sekretaris

: Drs. Soemarsono, M.Pd

Anggota I

: Dra. Harini, M.Pd

Anggota II

: Jonet Ariyanto, SE, MM

Disahkan oleh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Dekan

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. NIP 196007271987 021.001

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Rina Anjarwati. IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2011. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur pemberian kredit PNPM-MP. (2) Kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit PNPM-MP. (3) Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam proses penarikan kredit PNPM-MP. (4) Upaya yang dilakukan pedagang dan pengelola UPK dalam mengatasi kendala tersebut. (5) Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat bantuan kredit PNPM-MP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan terdiri dari informan serta dokumen. Teknik sampling yang dipergunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan data teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Prosedur pemberian kredit PNPM-MP meliputi pengajuan proposal dana pinjaman disertai nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah dana yang dipinjam, dan dilampiri foto copy KTP setiap anggota yang masih aktif. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat meminjam dana yaitu setiap anggota mempunyai kelompok dan mempunyai usaha yang produktif. Setelah itu Tim Verifikasi dari kecamatan mengadakan studi kelayakan untuk menentukan layak atau tidaknya pedagang mendapat bantuan kredit. Jika dikatakan layak maka dana yang diajukan dapat cair dan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal commitpedagang to user golongan ekonomi lemah dalam kesepakatan. 2) Kendala yang dihadapi

v


digilib.uns.ac.id

proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan adalah kesulitan mengangsur pinjaman, hal ini disebabkan menurunnya usaha yang mereka jalankan 3) Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam penarikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan sebenarnya tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pihak UPK, tim pengelola kegiatan (TPK) serta para pedagang golongan ekonomi lemah terjadi kendala apabila mengalami kredit macet. 4) Upaya yang dilakukan pedagang untuk menghadapi kendala tersebut adalah kelompok pengguna jauh-jauh hari sebelum tanggal pengembalian angsuran berusaha mengumpulkan uang tersebut dari hasil keuntungan yang diperoleh setiap berdagang. 5) Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa program ini telah mampu memberikan sumbangan terhadap perbaikan ekonomi pedagang golongan ekonomi lemah walaupun sepenuhnya belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah dana yang dipinjam dan usaha mereka bertambah besar.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Rina Anjarwati. IMPLEMENTATION OF LENDING PROGRAMINDEPENDENT NATIONAL RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT (PNPM-MP) INCREASE IN REVENUE TRADERS GROUP IN WEAK ECONOMIC SUB Bringin NGAWI DISTRICT IN 2009, Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education faculty of Surakarta 11 Maret, January 2011. The purpose of this study was to determine (1) lending procedures PNPM-MP.

(2) obstacles faced by traders of the economically weak in the

lending process PNPM-MP.

(3) Obstacles faced Activity Management Unit

(DMU) in the process of withdrawal of credits PNPM-MP. (4) The efforts of merchants and UPK managers in overcoming these obstacles. (5) Revenue traders economically weak after obtaining credit assistance PNPM-MP. This study used a qualitative descriptive method with a single fixed strategy. Source data used consisted of informants, research sites and documents. The sampling technique used was purposive sampling. In collecting data using interviews, observation and documentation. For the validity of data triangulation technique used was the source. The data analysis technique used is an interactive model analysis techniques. Based on the results of this study concluded that 1) The procedures for granting credit PNPM-MP include the submission of a loan proposal along with the name of each member, their businesses, a large amount of funds borrowed, and enclosing a copy of ID card of each member who is still active. While the requirements that must be met in order to borrow the funds which each member has a group and have a productive business. After this verification team from the district conducted a feasibility study to determine whether or not merchants get credit assistance. If is feasible, the funds proposed to liquid and installment payments made each month according to the date of the agreement.

2)

Constraints faced by traders of the economically weak in the process of loan repayment PNPM Rural is the difficulty commit torepay user the loan, this is due to declining

vii


digilib.uns.ac.id

business that they run 3) obstacle faced by the Activity Management Unit (DMU) in PNPM Rural credit withdrawal does not exist.

This was due to good

cooperation between the UPK, team management activities (TPK) and the merchants of the economically weak constraints occur when having bad credit. 4) The efforts of traders to deal with these constraints are groups of users well in advance before the date of repayment installments are trying to collect money from the profits obtained by each trade. 5) From the research results can be seen that this program has been able to contribute towards economic recovery despite weak economic traders fully achieve the target. It can be seen with an increase in the amount of funds borrowed and grow their businesses.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

HR Ahmad Bin Tabrani

Selamat datang kepada penuntut ilmu Sesungguhnya penuntut ilmu dikitari malaikat dengan sayapnya Kemudian sebagian mereka menaiki yang lainnya Hingga mencapai langit dunia Karena kecintaan mereka kepada apa yang ia tahu

Ahmad Bin Ismail

Buku adalah teman yang tidak mendahuluimu. Teman yang tidak memanggilmu ketika kamu bekerja. Teman bicara yang tidak memaksamu berdandan ketika menghadapinya. Teman hidup yang tidak menyanjungmu. Kawan yang tidak membosankan. Penasehat yang tidak mencari-cari kesalahan.

Q.S. Al Insyiroh : 6-7

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Kusuntingkan skripsi ini untuk:

-

Almarhum ayah dan ibuku atas do’a, kasih sayang dan perjuangannya demi masa depanku.

-

Saudara sekandungku Kiki Trismawati yang selalu mewarnai hidupku

-

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan menginspirasiku menyusun skripsi ini ( Niken, Nining, Mbak Yati, Mbak Nana’, Fahim, Rika, Hani’, Ellin, Yuana, dll )

-

Teman-teman PTN angkatan’06 yang telah memberikan semangat dan saran dalam menyusun skripsi ini

-

FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, almamater tercinta

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, yang semuanya dapat memberikan kemudahan dan menunjang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1.

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan skripsi;

2.

Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi;

3.

Drs. Sutaryadi, M.Pd., Ketua Program Pendidikan Ekonomi Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi;

4.

Dra. Harini, M.Pd., pembimbing I dan Jonet Aryanto N, S.E, M.M., selaku Pembimbing II yang memberikan banyak arahan dan bimbingan serta petunjuk yang berharga kepada penulis dalam menyusun skripsi;

5.

Prof. Dr. Soetarno, M.Pd., Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswa di Pendidikan Tata Niaga FKIP UNS;

6.

Sudarno, S.Pd, M.Pd., Ketua BKK Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi;

7.

Bapak/Ibu dosen Khususnya BKK Pendidikan Tata Niaga yang telah user dibangku kuliah; memberi banyak ilmu kepadacommit penulistoselama

xi


8.

digilib.uns.ac.id

Teman-teman seperjuangan PTN 2006, yang memberikan dukungan kepada penulis;

9.

Seluruh informan yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;

10. Ali Mustofa, S.Kom, selaku ketua UPK Kecamatan Bringin beserta stafnya yang telah berkenan memberikan ijin penelitian; 11. Tim pengelola UPK bapak Arif dan bapak Didik yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi informasi sebanyak mungkin mengenai kredit PNPM-MP; 12. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Surakarta, Januari 2011

Penulis

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL ...........................................................................................................

i

PENGAJUAN SKRIPSI ...............................................................................

ii

PERSETUJUAN ............................................................................................

iii

PENGESAHAN .............................................................................................

iv

ABSTRAK .....................................................................................................

v

MOTTO .........................................................................................................

ix

PERSEMBAHAN ..........................................................................................

x

KATA PENGANTAR ...................................................................................

xi

DAFTAR ISI ..................................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

xv

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

xvi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xvii BAB I

PENDAHULUAN ...........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..............................................................................

4

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ................................................................................

5

BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................

7

A. Tinjauan Pustaka ....................................................................................

7

1. Tinjauan tentang Kredit ....................................................................

7

2. Tinjauan tentang PNPM-MP .............................................................

16

3. Tinjauan tentang Pedagang ...............................................................

33

4. Tinjauan tentang Pendapatan ............................................................

35

5. Hasil Penelitian yang Relevan ..........................................................

37

B. Kerangka Berpikir ..................................................................................

38

BAB III METODE PENELITIAN ..............................................................

42

A. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................

42

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ............................................................... commit to user C. Sumber Data ...........................................................................................

42

xiii

44


digilib.uns.ac.id

D. Teknik Sampling (Cuplikan) ..................................................................

46

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................

47

F. Validitas Data .........................................................................................

50

G. Analisis Data ..........................................................................................

51

H. Prosedur Penelitian .................................................................................

53

BAB IV HASIL PENELITIAN ....................................................................

56

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ..................................................................

56

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian .......................................................

60

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Teori ..................................

72

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ....................................

77

A. Simpulan ...............................................................................................

77

B. Implikasi ................................................................................................

80

C. Saran .....................................................................................................

81

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

83

LAMPIRAN ...................................................................................................

85

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bringin ………............………....

57

2. Sarana Perekonomian di Kecamatan Bringin ……………………...............

58

3. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Kredit untuk SPP …………...……...

59

4. Peningkatan Modal Pedagang Setelah Menerima Kredit …………………

70

5. Peningkatan Pendapatan Pedagang Setelah Menerima Kredit …….............

72

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK ………………......

22

2. Struktur Organisasi PNPM Mandiri …………………… ………...............

32

3. Struktur Kelembagaan Tingkat Kecamatan……………………..................

33

4. Kerangka Berfikir ………………………………………………...............

41

5. Model Analisis Interaktif ……………………………………………….....

54

6. Prosedur Penelitian ………………………………………………. ……….

55

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadual Penelitian …………………………………………………...............

87

2. Daftar Pedoman Wawancara ………………………………………………

88

3. Daftar Informan ……………………………………………………………

90

4. Daftar Field note …………………………………………………………...

93

5. Validitas Data ……………………………………………………………... 132 6. Contoh Proposal pengajuan dana dan Berita Acara ………………………. 146 7 Permohonan Ijin Penelitian ……………………………………………….. 173 8 Dokumentasi ………………………………………………………………. 177

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan. Sedemikian pentingnya sektor perekonomian ini sehingga dalam pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat mempengaruhinya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dewasa ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya

harus

menggunakan

pendekatan

multi

disiplin

yang

berdimensi pemberdayaan. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual yang mencakup seluruh strata masyarakat perdesaan. Penduduk di daerah perdesaan mempunyai mata pencaharian sebagai petani pada umumnya. Petani mempunyai sikap hidup dan ciri khas, sitem kerja tetap dan terus menerus merupakan kegiatan rutinitas petani. Masyarakat perdesaan sebagai komunitas kehidupan warga tergantung dan dipengaruhi sektor pertanian. Pola kehidupan masyarakat masih sederhana dengan karakteristik kehidupan homogen serta budaya dan tradisinya mengacu pada orientasi masa lalu. Masyarakat perdesaan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia terutama pada waktu dulu pola agraris tradisional mendominasi aspek kehidupan masyarakat. Pertanian merupakan suatu mata pencaharian di masyarakat perdesaan. Pendapatan dari sektor pertanian rendah dan jumlahnya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pola penerimaan dan pengeluaran masyarakat perdesaan yang bersifat musiman dan sangat tergantung

commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2 pada alam menyebabkan mereka mencari biaya diluar sektor pertanian. Berbeda dengan dulu, sekarang ini pertanian di Indonesia semakin menurun. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani lebih banyak terbukti dengan harga pupuk yang semakin mahal dan pengairan yang sulit, sehingga tidak sebanding dengan hasil yang mereka peroleh. Harga hasil pertanian semakin tidak menentu sehingga berdampak bagi perekonomian para petani Indonesia. Sekarang ini banyak petani yang tidak hanya bekerja di sawah saja, mereka berusaha untuk mendapatkan uang tambahan, salah satunya dengan berdagang. Di daerah perdesaan kebanyakan yang membuka usaha berdagang adalah para ibu rumah tangga. Berbagai macam jenis yang mereka jual, ada yang berjualan sayur-mayur keliling desa, makanan kecil, toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang menjual palawija di pasar. Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan suatu usaha untuk berdagang, tetapi pada umumnya pada masyarakat perdesaan mempunyai kesulitan dalam kelemahan modal. Adanya kekurangan modal ini membuat ruang gerak aktivitas masyarakat perdesaan khususnya para pedagang golongan ekonomi lemah menjadi terbatas. Padahal modal merupakan unsur yang essensial dalam mendukung peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Kebutuhan kredit modal bagi para petani perdesaan yang berdagang sebagian besar termasuk masyarakat golongan lemah sangat penting untuk membuka usaha. Namun para pedagang golongan ekonomi lemah ini sulit untuk memperoleh kredit terutama ketika mengajukan permohonan kredit di bank yang berskala besar dan umum. Bank yang berskala besar dan umum mempunyai prosedur perkreditan yang rumit yang mengharuskan debitur untuk memberikan jaminan. Padahal para pedagang golongan ekonomi lemah pada umumnya tidak memiliki barang yang cukup berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit. Ada juga pihak yang dapat memberikan kredit kepada mereka yaitu renternir. Renternir memberikan kredit tanpa jaminan dan prosesnya cepat. Setiap hari para pedagang tersebut bisa mengangsur semampu mereka tanpa harus dibatasi berapa jumlah yang harus mereka angsur. Namun tanpa mereka sadari justru

commit to user


digilib.uns.ac.id

3 pengembalian beserta bunganya sangat tinggi. Untuk itu pemerintah harus campur tangan membantu mereka dalam memecahkan masalah tersebut. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri N0. 414.2/842/PMD tahun 2002 perihal program pemberdayaan masyarakat dengan transparasi dan akuntabilitas publik, Pemerintah membentuk Program Pengembangan Kecamatan yang berupaya menanggulangi kemiskinan. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada tahun 2003 dan berlangsung hingga 2006, sedangkan fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada awal tahun 2006. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah

perdesaan.

Pendekatan

PNPM

Mandiri

Perdesaan

merupakan

pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pedagang yang kesulitan modal. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan kredit dengan prosedur yang mudah sehingga diharapkan mereka dapat memperluas dan meningkatkan usahanya agar memperoleh peningkatan pendapatan. Tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan di lingkup Kecamatan khususnya di Kecamatan Bringin diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pedagang golongan ekonomi lemah dalam usahanya mengatasi kesulitan permodalan dan upaya meningkatkan pendapatan dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan modal usaha dalam bentuk kredit, sehingga diharapkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

4 mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pemerintah berharap dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini masyarakat pedagang golongan ekonomi lemah mampu meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Penelitian yang relevan dan selaras dengan judul penelitian ini dijumpai dalam penelitian Shofia Arini tahun 2008 tentang Implementasi Pemberian Kredit Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitiannya dalam prosedur pemberian kredit sebagian besar masyarakat perdesaan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, jika ada yang belum memenuhi persyaratan itu dikarenakan belum mengumpulkan KTP. Kredit PPK tersebut digunakan oleh pedagang untuk menambah modal usaha mereka, sehingga setelah mendapat bantuan kredit PPK ini banyak pendapatan pedagang yang meningkat serta jumlah barang dagangan bertambah. Persentase peningkatan pendapatan mulai dari 25%-100%. Hambatan yang dihadapi pedagang dalam proses pemberian kredit PPK yaitu dalam proposal misalnya ada KTP yang sudah tidak berlaku dicantumkan dalam proposal dan setelah diadakan verifikasi ke lapangan besarnya kredit yang diajukan dalam surat perjanjian tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan pedagang, sehingga ada perbaikan proposal. Selain itu ada juga pedagang yang merasa kecewa karena jumlah kredit yang cair tidak sesuai dengan jumlah pengajuan kredit. Upaya yang dilakukan UPK untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pihak UPK berjanji jika nanti dalam pelunasan tidak ada yang terlambat maka untuk pengajuan kredit berikutnya akan sesuai dengan permohonan kredit. Dari hasil penelitian ini maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi yang sudah melaksanakan program PNPM-MP di 10 Kelurahan. Dengan melihat latar belakang yang ada serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul ”IMPLEMENTASI

PEMBERIAN KREDIT

PROGRAM

NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – MANDIRI PERDESAAN (PNPM-

commit to user


digilib.uns.ac.id

5 MP)

DALAM

GOLONGAN

MENINGKATKAN

EKONOMI

LEMAH

PENDAPATAN DI

PEDAGANG

KECAMATAN

BRINGIN

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 ”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 1.

Bagaimana prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tahun 2009 ?

2.

Apakah kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit PNPM-MP ?

3.

Apakah kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam proses penarikan kredit PNPM-MP ?

4.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi oleh pedagang dan pengelola UPK?

5.

Bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat bantuan kredit PNPM-MP ?

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1.

Untuk

mengetahui

prosedur

pemberian

kredit

PNPM-MP

dalam

meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 2.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit PNPM-MP.

3.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam proses penarikan kredit PNPM-MP.

4.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi oleh pedagang dan pengelola UPK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6 5.

Untuk mengetahui bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat bantuan kredit PNPM-MP.

D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah yang aktual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperdalam mata kuliah manajemen perbankan.

b.

Memperkaya khasanah penelitian dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang perkreditan. 2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Peneliti Penelitian ini sebagai studi untuk mengkaji dan merealisasikan teori yang telah diperoleh selama ini dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

b.

Bagi Pengelola UPK Memberi informasi kepada pengelola PNPM-MP mengenai kondisi pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat bantuan kredit.

c.

Bagi Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Dapat memberi masukan bagi para pedagang golongan ekonomi lemah akan pentingnya memanfaatkan kredit PNPM-MP dalam rangka meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan landasan teori bagi jalannya penelitian. Teori digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian sehingga tidak melenceng dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. 1. Tinjauan tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena banyak orang melakukan transaksi jual beli melalui kredit selain tunai. Kata Credit berasal dari perkataan lain credo, yang berarti I Belive, I Trust, saya percaya atau saya memenuhi kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinasi perkataan sansekerta cred yang berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin do, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maka terkandung pengertian bahwa lembaga keuangan pemberi kredit selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah selaku debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Raymond P. Kent, yang dikutip oleh Thomas Suyatno, H.A Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala (2003:12) mengatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. Lebih lanjut dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dikutip Kasmir (2002: 73) mengartikan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kredit itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

commit to user 7


digilib.uns.ac.id

8

Definisi lain tentang kredit menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata (2006: 4) mengatakan bahwa “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan yang dicitacitakan. Dalam prakteknya pemberian kredit adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur untuk membiayai kegiatan usahanya, dalam jumlah tertentu, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuanketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali termasuk beban bunga yang harus dibayar.

b. Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Secara garis besar unsurunsur kredit menurut Thomas Suyatno, et al (2003: 14) adalah sebagai berikut : 1) Kepercayaan Suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2) Waktu Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa akan datang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

9

3) Degree of risk (tingkat risiko) Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. 4) Prestasi Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan dalam modern ini maka yang dimaksudkan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang. Unsur-unsur kredit yang terdiri dari kepercayaan, waktu, degree of risk (tingkat risiko), dan prestasi harus benar-benar dipahami oleh pihak pemberi kredit dan peminjam kredit. Hal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi adanya kesepakatan terjadinya perjanjian kredit diantara dua belah pihak.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang berarti pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Lembaga pemberi kredit dalam hal ini akan memberikan kredit jika ia benar-benar merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan unsur keamanan (safety) dan sekaligus unsur keuntungan (profitability) dari suatu unsur kredit yang saling berkaitan. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit seperti yang diungkapkan oleh Kasmir (2002:105) adalah sebagai berikut : 1) Mencari keuntungan Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10 2) Membantu usaha nasabah Bantuan ini berupa dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 3) Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan seperti yang diungkapkan Thomas Suyatno et al (2003: 16) yaitu : 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan. Kedua, dengan cara dapat menyimpan uangnya pada lembagalembaga keuangan. Oleh bank uang tesebut dapat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk usaha sehingga uang tersebut lebih bermanfaat. 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga dengan pembayaran tersebut maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula. 3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. 4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

11 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha Bantuan

kredit

yang

diberikan

oleh

bank

akan

dapat

mengatasi

kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. 6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian terserapnya tenaga kerja tersebut maka akan terjadi pula pemerataan pendapatan. 7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang besangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. Pada umumnya tujuan kredit adalah mencari keuntungan. Keuntungan dalam pemberian kredit dapat dirasakan oleh beberapa pihak, yaitu lembaga pemberi kredit, nasabah dan pemerintah. Begitu juga dengan fungsi kredit yang manfaatnya dapat dirasakan oleh ketiga pihak tersebut.

d. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Suyatno et al (2003) adalah sebagai berikut : 1) Kredit dilihat dari sudut tujuannya a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

commit to user


digilib.uns.ac.id

12 b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. 2) Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. 3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya a) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. b) Kredit dengan agunan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan agunan bak barang tetap maupun barang tidak tetap. 4) Kredit dilihat dari sudut penggunaannya a) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. b) Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Peminjam dana kredit mempunyai usaha yang berbeda-beda, sehingga dalam mengajukan permohonan kredit harus disesuaikan dengan jenis kreditnya. Jenis kredit tergantung dari kemampuan dari pihak peminjam kredit sesuai dengan usaha mereka.

commit to user


digilib.uns.ac.id

13 e. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Pada dasarnya pihak kreditur khususnya lembaga pemberi kredit pelu keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman serta bunga sesuai waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu untuk memperkecil resiko dalam

memberikan

kredit

pihak

pemberi

uang

(kreditur)

harus

mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar seorang debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Maka biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 6C menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata (2006) adalah sebagai berikut : 1) Character Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian watak sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 2) Capital Capital adalah jumlah dana /modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. 3) Capacity Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan hutangnya secara tepat waktu. 4) Collateral Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

commit to user


digilib.uns.ac.id

14 5) Condition of Economy Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. 6) Constraint Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Prisip-prinsip kredit yang terdiri dari character, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraint, semuanya harus dipenuhi oleh nasabah. Karena jika salah satu unsur tersebut tidak dapat dipenuhi oleh nasabah maka lembaga pemberi kredit tidak akan memberikan dana pinjaman kredit kepada nasabah.

f. Prosedur Umum Kredit

Untuk memperoleh kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui prosedur pemberian kredit, begitu juga bagi kreditur harus melalui prosedurprosedur tertentu untuk dapat memberikan kredit. Menurut Thomas Suyatno et al (2003) menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 1) Permohonan Kredit Permohonan kredit meliputi : 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya. 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit

yang

sedang

berjalan,

antara

lain

penukaran

jaminan,

perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. 2) Penyidikan dan Analisis Kredit Penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, kemudian mengumpulkan data yang berhubungan dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

15 permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Penyidik juga harus memeriksa kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan debitur dan informasi lainnya. Setelah selesai malakukan penyidikan, penyidik harus membuat laporan hasil penyidikan. 3) Keputusan atas Permohonan Kredit Setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibutuhkan secara tertulis. 4) Penolakan Permohonan Kredit Dalam pengajuan sebuah permohonan kredit oleh calon nasabah kepada lembaga pemberi kredit, ada kemungkinan ditolak. Penolakan permohonan kredit dilakukan oleh bagian kredit dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penolakan permohonan kredit dapat dilakukan apabila permohonan kredit dianggap tidak memenuhi syarat. Surat penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon kredit dan harus disertai dengan alasan serta dibuat minimal tiga rangkap. 5) Persetujuan Permohonan Kredit Apabila pemohon kredit telah mampu memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh kreditur, maka debitur dapat memberikan persetujuan permohonan kredit. 6) Pencairan Fasilitas Kredit Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh lembaga pemberi kredit. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Dalam melakukan pencairan kredit oleh nasabah, kreditur hanya akan menyetujui pencairan kredit apabila syaratsyarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

16 7) Pelunasan Fasilitas Kredit Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap lembaga pemberi kredit yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Proses pemberian kredit harus melalui tahap demi tahap dalam prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur. Jika pada salah satu tahap tersebut nasabah dianggap tidak memenuhi syarat dalam meminjam kredit, maka nasabah dinyatakan tidak layak untuk memperoleh dana pinjaman kredit.

2.Tinjauan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan

a. Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan

sebagai

dasar

dan

acuan

pelaksanaan

program-program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme

program

pemberdayaan

masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

17 Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, serta swadaya masyarakat.

b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 1) adalah sebagai berikut : 1) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat

miskin

perdesaan.

Kesejahteraan

berarti

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. 2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan

lembaganya,

pelembagaan

sistem

pembangunan

partisipatif,

pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). c. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 1-2) adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

18 1) Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Tujuan Khusus a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. b) Melembagakan

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

dengan

mendayagunakan sumber daya lokal. c) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. d) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir. f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa. g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. Keseluruhan tujuan baik umum maupun khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan semuanya memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat perdesaan. Sehingga diharapkan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat tercapai.

d. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008:2-3) meliputi : 1) Bertumpu pada pembangunan manusia Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

commit to user


digilib.uns.ac.id

19

2) Otonomi Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar. 3) Desentralisasi Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 4) Berorientasi pada masyarakat miskin Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 5) Partisipasi Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan

pengawasannya,

mulai

dari

tahap

sosialisasi,

perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. 6) Kesetaraan dan Keadilan gender Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 7) Demokratis Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat. 8) Transparasi dan Akuntabel Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9) Prioritas Masyarakat

memilih

kegiatan

yang

diutamakan

dengan

mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

20 10) Keberlanjutan Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan atau nilai-nilai dasar selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

e. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 3) adalah : 1) Lokasi Sasaran Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. 2) Kelompok Sasaran a) Masyarakat miskin di perdesaan, b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan, c) Kelembagaan pemerintah lokal. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya ditujukan kepada keseluruhan yang berada di tingkat kecamatan baik dari kelembagaan dan masyarakat miskin di perdesaan yang memberikan keuntungan bagi mereka.

f. Pendanaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (TK PNPM MP, 2008: 3) : 1) Sumber dan ketentuan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Sumber dana berasal dari:

commit to user


digilib.uns.ac.id

21 a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c) Swadaya masyarakat d) Partisipasi dunia usaha 2) Kriteria alokasi Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin. 3) Mekanisme pencairan dana Mekanisme pencairan dana BLM dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) atau kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut: a) Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan

yang

diatur

dalam

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan, Depkeu. b) Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah. c) Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Depdagri. d) Penerbitan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan. e) Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN. f) Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan kemasyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

22

KPPN Pengajuan SPM, Tahapan Penyaluran Sesuai Kriteria Kecamatan

KABUPATEN

Perintah

KCBI

pembayaran Kredit Rekening SP2DLeb3

Perintah Pembayaran

KPA, Penerbit SPM Bendahara

BO KKPN

Kredit Rekening KECAMATAN

Pengajuan SPP Tahapan Penyaluran Sesuai Kriteria Kecamatan, Lampiran: SPC, BAPDK, KW-1 Dan fotocopy rekening Kolektif BPNPM yang Diverifikasi oleh Fasilitator Kabupaten

perjanjian pendanaan

UPK/MAD

PPK/PjOK Pengajuan Pencairan Dana

pencairan Sesuai Kebutuhan

Kelompok Masyarakat

DESA

Gambar 1. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK (Sumber : TK PNPM MP (2008: 4)) Keterangan : KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KCBI

: Kantor Cabang Bank Indonesia

BO KPPN

: Badan Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

UPK

: Unit Pengelola Kegiatan

MAD

: Musyawarah Antar Desa

PjOK

: Penanggung jawab Operasional Kegiatan

KPA

: Kuasa Pengguna Anggaran

SPM

: Surat Perintah Membayar

SP2DLb3

: Surat Perintah Pencairan Dana Lembar 3

commit to user


digilib.uns.ac.id

23 4) Mekanisme penyaluran dana Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut: a) Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK. b) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya). c) Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. 5) Dana operasioanal UPK dan pelaksanaan di Desa Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC)untuk desa yang bersangkutan.

g. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM

Mandiri

Perdesaan

dilaksanakan

melalui

upaya-upaya

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapantahapan kegiatan (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Perdesaan

diakses pada tanggal 9 Maret 2010) sebagai berikut : 1) Sosialisasi dan penyebaran informasi program Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

24 2) Proses partisipatif pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemetaan sosial Masyarakat diajak untuk bersama-sama menetukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya. 3) Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan Masyarakat memilih fasilitator desa atau kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa masing-masing untuk menggagas masa depan desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna

memfasilitasi/ membantu upaya

sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 4) Seleksi/ prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan

commit to user


digilib.uns.ac.id

25 akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan dari masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 5) Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain saran/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat. 6) Akuntabilitas dan laporan perkembangan Selama

pelaksanaan

kegiatan,

TPK

harus

memberikan

laporan

perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepala desa, serta badan operasioanal dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

h. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

1) Perencanaan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian

commit to user


digilib.uns.ac.id

26 gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 2) Pelaksanaan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. 3) Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.

i. Jenis-jenis Kegiatan yang dapat dibiayai PNPM-MP

Dalam PTO Penjelasan (2008: 1) terdapat jenis-jenis kegiatan yang dapat dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, antara lain :

commit to user


digilib.uns.ac.id

27 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM. 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan, kesehatan, dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal). 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal). 4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Sedangakan usaha yang dilakukan pedagang golongan ekonomi lemah termasuk dalam bantuan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. Untuk menjadi kelompok SPP harus memenuhi beberapa persyaratan (PTO Penjelasan, 2008: 59), antara lain : 1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun. 2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. 3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. 4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. 5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Persyaratan-persyaratan diatas harus dipenuhi oleh kelompok yang berada di masyarakat perdesaan agar mereka dapat menjadi kelompok SPP dan mendapatkan bantuan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

28 Mekanisme pengelolaan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) (PTO Penjelasan, 2008: 59-64) adalah sebagai berikut : 1) MAD Sosialisasi Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP. 2) Musdes Sosialisasi Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. 3) Musyawarah Dusun Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di

dusun/kampung

dengan proses sebagai berikut : a) Identifikasi kelompok termasuk kondisi anggota. b) Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat. c) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri: (1) Daftar kelompok yang diidentifikasi, (2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, (3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin, (4) Rekap kebutuhan pemanfaat. 4) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) 5) Verifikasi Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah : a) Penetapan formulir verifikasi b) Proses pelaksanaan verifikasi Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai (1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam (2) Persyaratan Kelompok

commit to user

berikut :


digilib.uns.ac.id

29 (3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian : (a) Permodalan (b) Kualitas Pinjaman (c) Administrasi dan Pengelolaan (d) Pendapatan (e) Likuiditas (pendanaan jangka pendek) (4) Penilaian khusus rencana kegiatan. (5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin. (6) Penilaian Kategorisasi Kelompok. 6) MAD Prioritas Usulan Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. 7) MAD Penetapan Usulan Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD Perguliran. 8) Penetapan Persyaratan Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal : a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga

commit to user


digilib.uns.ac.id

30 keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap. b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan. c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok. d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK. 9) Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2. b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok. c) Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK. d) Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana. e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK. 10) Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup : a) Pelestarian Kegiatan Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah (1) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.

commit to user


digilib.uns.ac.id

31 (2) Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri - Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi. (3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. (4) Pengembangan layanan kepada masyarakat (5) Pengembangan permodalan. b) Pengembangan Kelompok Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan

kelompok

dapat

didasarkan

pada

tingkat

perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam Pengelolaan Dana Bergulir.

j. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik dipusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri digambarkan berikut ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id

32 Departemen/LPND

Komunitas Nasional

TPK Tim Pengendali PNPM Mandiri

Satker (APBN) Pusat

Konsultasi

Provinsi TKPKD Provinsi Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Provinsi Konsultasi Kabupaten/Kota

SKPD Pelaksana

TKPKD Kabupaten/Kota Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Satker (APBD) Komponen co-sharing Fasilitator

BKAD, MAD/K, UPK

Kab/Kota Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan

Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Masyarakat Penerima Manfaat Desa/Kelurahan

Gambar 2. Struktur Organisasi PNPM Mandiri (Sumber : TP PNPM Mandiri (2008:30))

Catatan: SKPD

= Satuan Kerja Perangkat Daerah

TKPK

= Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPKD

= Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

BKAD

= Badan Kerjasama Antar Desa

MAD/K = Musyawarah Antar Desa/Kelurahan Sedangkan struktur hubungan kelembagaan tingkat Kecamatan menurut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

33

F-MAD

KECAMATAN

BKAD 1. Sukardi, S. Ay 2. Lolo Asih 3. Munaji

BP-UPK 2. Sukardi, BA 3. Warsidik, S.Pd 4. Ririn A.

UPK 1. Ali M, S.Kom 2. Sri Andayani 3. Kristina PA 1. Hermin Y.

TIM-VER 1. Didik BM, ST 2. Paniem Ama.Pd 3. Nuzulul H, SE

Gambar 3. Struktur Kelembagaan-Tingkat Kecamatan Keterangan : F-MAD

: Fasilitator Musyawarah Antar Desa

BKAD

: Badan Kerjasama Antar Desa

BP-UPK

: Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan

UPK

: Unit Pengelola Kegiatan

TIM-VER

: Tim Verifikasi 3. Tinjauan tentang Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

a. Pengertian Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

Menurut Thomas Suyatno et al (2003: 33-34) kriteria pengusaha kecil golongan ekonomi lemah adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

34 1) Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan/atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia Asli. 2) Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang mempunyai jumlah harta (total assets) tidak melebihi Rp 300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor: 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp 75 juta, mempunyai jumlah harta tidak melebihi Rp 600 juta. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 9 tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 3/9/Bkr tahun 2001 seperti yang dikutip Suhardjono (2002:33) yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria : 1) Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000. 3) Milik warga negara Indonesia. 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan/ cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai/berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 5) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Sedangkan dalam keanggotaan PNPM Mandiri Perdesaan yang disebut dengan pedagang golongan ekonomi lemah adalah masyarakat yang mempunyai usaha mikro. Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tahun 2003, yaitu “Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00”. Jadi pedagang golongan ekonomi lemah adalah pengusaha kecil golongan ekonomi lemah yang mempunyai standar pendapatan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan standar pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah pada umumnya dalam lingkungan sekitarnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

35 b. Ciri-ciri Usaha Mikro (Pedagang Golongan Ekonomi Lemah) Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tahun 2003, ciri-ciri usaha mikro adalah : 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3) Belum melakukan manajemen/catatan keuangan yang sederhanasekalipun, belum atau masih sangat sedikit yang dapat membuat neraca usahanya. 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya sampai tungkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha atau tengkulak. 5) Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan tapi lebih mengenal renternir atau tengkulak dan tidak memiliki izin usaha. Pedagang golongan ekonomi lemah di perdesaan pada umumnya mereka berjualan sayur-mayur, membuka toko yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat, menjual palawija di pasar, berternak, dan bertani. Semua usaha tersebut termasuk dalam ciri-ciri usaha mikro.

4. Tinjauan tentang Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan suatu imbalan baik yang berupa pendapatan, baik barang maupun uang. Karena dengan uang tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka agar dapat melangsungkan kehidupannya. Begitu juga dengan pedagang, pendapatan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka khususnya pedagang golongan ekonomi lemah. Pengertian pendapatan (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan

yang diakses pada tanggal 9 Maret 2010) menyatakan bahwa “pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran”. Sedangkan pengertian pendapatan menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1994 pasal 14 ayat (1) seperti yang dikutip Shofia Arini (2008: 19) adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

36 Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pendapatan atau penghasilan yang diterima dapat berupa uang dan dapat pula berupa barang atau jasa yang ditaksir atau dinilai dengan uang. Pendapatan dapat diperoleh dari usaha sendiri maupun dari pemberian orang lain. Jadi pengertian pendapatan adalah penerimaan baik yang berupa uang, barang dan atau jasa yang dinilai dengan uang yang diterima seseorang dari usaha sendiri maupun dari pemberian orang lain dalam kurun waktu tertentu.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Besar kecilnya pendapatan khusunya pedagang golongan ekonomi lemah ditentukan oleh besar kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas dari transaksi penjualan yang dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas transaksi penjualan menurut Shofia Arini (2008:20) adalah sebagai berikut : 1)

Modal Usaha Modal usaha atau Capital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya untuk menambah penghasilan (output). Dalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.

2)

Pengalaman Usaha Pengalaman usaha identik dengan lamanya waktu seseorang menjalankan usahanya. Hal ini memberikan asumsi semakin lama seseorang menekuni usahanya, maka membuat seseorang mendapat pengalaman dan tenikteknik baru dalam berdagang.

3)

Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita karena merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan manusia. Pendidikan adalah suatu proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

37 memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. 4)

Lokasi Usaha Seorang pedagang harus mampu memilih lokasi yang strategis untuk tempat berjualan mereka. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pedagang, terutama pedagang kecil golongan ekonomi lemah adalah faktor pesaing usaha, kondisi lingkungan tempat berjualan dan jauh dekatnya dengan sumber barang dagangan.

5)

Sikap Usaha Sikap seorang pedagang merupakan sikap dalam mengembangkan usahanya, adanya sikap usaha dagang dalam diri pedagang menunjukkan adanya jiwa wiraswasta. Peluang untuk menjadi wiraswasta bisa datang dari mana saja, asalkan seseorang mempunyai niat dan tekat yang kuat untuk maju serta bekerja keras. Faktor-faktor diatas harus diperhatikan pedagang dalam melakukan usaha

mereka. Karena faktor-faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu usaha dan agar pedagang mampu mempertahankan usaha mereka di tengah persaingan yang ketat. 5.Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang relevan untuk dijadikan titik tolak penelitian kita. Penelitian yang relevan dan selaras dengan judul penelitian ini dijumpai dalam penelitian Miftahul Huda tahun 2009 tentang Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi PNPM PPK di Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitiannya adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih rendah yang dipengaruhi oleh intensitas pendampingan oleh pemerintah dan konsultan kurang optimal. (2) Terhambatnya akses informasi ke masyarakat karena media-media penyampaian informasi tidak dimanfaatkan dengan baik. (3) kapasitas masyarakat tidak berkembang karena tidak ada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin khususnya dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

38 (4) Pendampingan oleh fasilitator tidak berlangsung dengan baik karena dipengaruhi oleh perekrutan, sementara pendampingan oleh fasilitator desa dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki fasilitator tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada (1) Obyek yang diteliti, penelitian ini menekankan implementasi kredit PNPM yang pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan pedagang, sedangkan penelitian

terdahulu

lebih

menekankan

untuk

memahami

bagaimana

pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui PNPM PPK dan permasalahan apa yang terjadi dilapangan dengan studi implementasi PNPM PPK. (2) Tempat yang di teliti, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

B. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir digunakan untuk memberi landasan atau dasar berpijak pada penelitian yang akan dilakukan serta dimaksudkan untuk menjelaskan makna dari teori yang dipakai, atau menjelaskan kata-kata abstrak pengertiannya dalam teori tersebut, maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir sebagai berikut : Masyarakat merupakan sumber daya yang harus dikembangkan, agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagian besar masyarakat perdesaan bekerja di sektor pertanian. Padahal hasil dari sektor pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga mereka perlu membuat usaha baru untuk menambah penghasilan mereka, salah satunya dengan berdagang. Untuk mengembangkan usaha, mereka membutuhkan modal yang tidak sedikit. Mereka tetap berjuang walaupun dengan mempunyai modal yang sangat minim sekali. Melihat kondisi tersebut pemerintah memberikan bantuan untuk menanggulangi masyarakat miskin di Indonesia. Wujud dari bantuan ini adalah PNPM Mandiri dengan program pemberdayaan. Pemerintah mempunyai empat

commit to user


digilib.uns.ac.id

39 program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang menjadi PNPM Mandiri Perdesaan,

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Perkotaan

(P2KP),

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Untuk membantu permodalan pedagang golongan ekonomi lemah di perdesaan pemerintah melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini akan diteruskan ke masyarakat dalam hal ini pedagang golongan ekonomi lemah melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Untuk memperkenalkan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan ini melalui UPK melaksanakan adanya sosialisasi terlebih dahulu baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan. Kemudian diadakan musyawarah desa untuk membahas mengenali kemiskinan. Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas desa mereka, misalnya ada rumah tangga yang kaya, menengah atau miskin. Tahap selanjutnya adalah Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) Partisipatif. Pemetaan RTM Partisipatif adalah merumuskan kriteria dan mengidentifikasi nama kepala keluarga, jumlah, dan lokasi RTM dan sangat miskin di dusun. Dengan tujuan mendapatkan kriteria dan baseline data RTM yang mendekati kenyataan tentang kelompok sasaran program. Pemetaan ini juga bermanfaat untuk digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan kelayakan suatu usulan oleh tim verifikasi usulan. Dari kegiatan ini menghasilkan kriteria kelompok masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang benar-benar membutuhkan suatu bantuan dari pemerintah, salah satunya yaitu kelompok pedagang golongan ekonomi lemah yang termasuk dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan untuk kegiatan sarana prasarana dasar (Jalan raya, Kesehatan, Pendidikan), Usaha Ekonomi Produktif

commit to user


digilib.uns.ac.id

40 (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bantuan kredit untuk pedagang golongan ekonomi lemah ini termasuk dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program PNPM Mandiri Perdesaan didukung pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha. Dengan adanya pinjaman kredit ini diharapkan pedagang golongan ekonomi lemah dapat memanfaatkan dengan baik untuk menambah modal dalam mengembangkan usahanya. Usaha yang berkembang diharapkan akan berdampak positif dengan meningkatnya pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah. Dari uraian di atas maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran mengenai Implementasi Pemberian Kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

Kredit PNPM-MP

Implementasi Kredit PNPM-MP

Peningkatan Pendapatan Pedagang

Sosialisasi awal

UPK

Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

TPK

Mengenali Kemiskinan : a. Identifikasi kemiskinan b. Kesepakatan kriteria miskin c. Merumuskan masalah & penyebab kemiskinan

Pemetaan RTM Partisipatif : a. Pencatatan KK miskin b. Merumuskan kebutuhan

Gambar 4. Kerangka Berpikir

commit to user

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kegiatan Sarana Prasarana


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bringin dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Tersedianya

data-data

yang

mendukung

kelancaran

peneliti

dalam

mengumpulkan data yang dibutuhkan. b. Lokasinya mudah dijangkau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Penelitian in akan dimulai pada bulan Februari 2010 sampai dengan terselesainya laporan ini.

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian

Dalam mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Bentuk penelitian yang tepat akan mencerminkan kedalaman materi permasalahan yang disajikan. Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif. Menurut Winarno Surakhmad (2004: 132) : Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan survey, teknik test, studi kasus, studi komparatif, dan studi opersional. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2006:9) adalah sebagai berikut :

commit to user 42


digilib.uns.ac.id

43 a) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan pada kenyataan jamak. b) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. c) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Lebih lanjut Moleong (2006: 34) mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif itu cenderung untuk mencari dan menemukan dan menyimpulkan hipotesis; hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang tentatif, berkembang, dan didasarkan pada sesuatu studi tertentu”. Menurut Bodgan dan Taylor seperti dikutip Moleong (2006: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Sedangkan Menurut Nana Syaodih (2008: 60) mengatakan bahwa “Penelitian

kualitatif

adalah

suatu

penelitian

yang

ditujukan

untuk

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.” Sehingga dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam meneliti suatu peristiwa pada masa sekarang yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Strategi Penelitian

Setiap penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan

strategi

penelitian.

Strategi

penelitian

merupakan

teknik

pengumpulan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut H.B Sutopo

(2006: 139)

menjelaskan bahwa “Bentuk strategi penelitian dalam penelitian kualitatif bisa berupa studi kasus tunggal atau studi kasus ganda dan secara khusus dibedakan adanya jenis penelitian terpancang maupun holistik penuh”. Dalam penelitian kualitatif tingkatan penelitian dibagi dua yaitu :

commit to user


digilib.uns.ac.id

44 a.

Studi kasus terpancang (embedded research), yaitu penelitian yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian

b.

Studi kasus tidak

terpancang (penjelajahan/grounded reseach) yaitu

penelitian yang sejak awal penelitinya tidak menyusun pertanyaan yang mengarah ke fokus tertentu, karena sasaran penelitiannya dengan beragam masalahnya belum diketahui atau sama sekali asing baginya. Dari penjelasan di atas jenis penelitian kualitatif di bagi dua macam yaitu: a.

Studi kasus tunggal, yaitu: bilamana penelitian tersebut terarah pada satu sasaran karakteristik.

b.

Studi kasus ganda, yaitu: bilamana penelitian tersebut memiliki lebih dari satu sasaran yang memiliki perbedaan karakteristik. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunggal terpancang.

Di mana peneliti hanya mengkaji satu masalah saja. Tunggal dalam arti hanya satu ruang lingkup lokasi penelitian yaitu UPK Kecamatan Bringin. Sedangkan terpancang pada tujuan penelitian maksudnya bahwa penelitian ini hanya terfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tahun 2009.

C. Sumber Data Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut H.B Sutopo (2006: 56), ”Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang

commit to user


digilib.uns.ac.id

45 golongan ekonomi lemah, sehingga peneliti menggunakan sumber data antara lain:

1. Informan Informan memberikan data yang berupa kata-kata. Berdasarkan katakata tersebut kemudian dianalisa dan hasil akhirnya ditarik kesimpulan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Agar mendapatkan data yang valid maka diadakan cross chek data antara informan satu dengan yang lain. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah a. Ketua UPK Kecamatan Bringin, yang memberikan ijin penelitian serta mampu memberikan informasi tentang data-data yang dibutuhkan khususnya kredit PNPM-MP dan data pedagang golongan ekonomi lemah. b. Fasilitator Kecamatan Bringin, yang mengetahui perkembangan simpan pinjam perempuan dan yang memberikan pengarahan kepada pedagang. c. Ketua TPK di Tingkat Kelurahan, yang mengetahui tentang perkembangan anggota disetiap kelurahan dibawah tanggung jawabnya. d. Pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin, merupakan objek penelitian yang diteliti. 2. Dokumen dan Arsip Dokumen dan arsip biasanya merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang digunakan adalah segala bentuk dokumen dan arsip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data ini kebanyakan berupa rekaman tertulis. Dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan ini sangat diperlukan berupa arsip laporan, catatan, dan dokumen/arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin. Misalnya kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, dan data semua anggota khususnya para pedagang di UPK Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

46 D. Teknik Sampling (Cuplikan) Teknik sampling atau teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan sumber data dalam penelitian yang mengarah pada seleksi. Menurut Bodgan & Biklen seperti yang dikutip H.B Sutopo (2006: 63) menjelaskan ada dua jenis cuplikan yaitu cuplikan dalam penelitian kualitatif dan cuplikan dalam penelitian kuantitatif. Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan sebagai internal sampling yang berlawanan dengan sifat cuplikan dalam penelitian kuantitatif, yang dinyatakan sebagai external sampling. Dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya bukan populasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada informasi yang diperoleh dari jumlah nara sumber yang lebih banyak, yang mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya. Menurut Lexy J Moleong (2006:224) “Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (purposive sample)”. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut: 1.

Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.

2.

Pemilihan sampel secara berurutan: tujuan memperoleh variasi sebanyakbanyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis.

3.

Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun sesudah semakin banyak informasi yang masuk maka, sampel semakin dipilih atas dasar fokus penelitian.

4.

Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi jika sudah terjadi pengulangan informasi maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

47 Suharsimi Arikunto (2005: 97) menjelaskan bahwa “Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan berdasar strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu”. Peneliti

hanya

memilih

informan

yang

benar-benar

menguasai

permasalahan yang dikaji, peneliti hanya mengamati kondisi lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. informan dapat bertambah atau berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Informan tersebut dapat menunjuk informan lain yang dipandang lebih tahu tentang permasalahan yang diteliti. Teknik penentuan informan seperti ini disebut teknik bola salju atau snowball sampling. Dalam H.B. Sutopo (2006:65) teknik snowball sampling adalah peneliti dapat mengumpulkan data tanpa rencana, semakin lama semakin menemukan informan yang paling mengetahui informasi pada akhirnya akan menggali informasi secara lengkap dan mendalam. Jadi penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih. Menurut Moleong (2006: 186) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewes) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Adapun jenis wawancara menurut Patton seperti yang dikutip Moleong (2006: 187) adalah sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

48 a. Wawancara pembicaraan informal Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan. b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Secara umum langkah-langkah dalam menyusun pedoman wawancara adalah membuat Lay-out, memilih pertanyaan yang relevan, mencobakan (try-out), dan membuat pedoman (guide sheet) wawancara yang siap digunakan. c. Wawancara baku terbuka Merupakan wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajiannya sama untuk semua informan. Dalam melaksanakan wawancara, melibatkan beberapa tahapan yang tidak harus linear, tetapi memerlukan perhatian karena tidak jarang hal itu perlu dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan perlengkapan dan pendalaman data yang diperoleh. Tahapan tersebut menurut H. B Sutopo (2006:70-72) meliputi : a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai Informasi atau data baik kelengkapan dan juga kedalamannya, adalah sangat penting artinya bagi kualitas simpulan hasil penelitian. Oleh karena itu dalam hal pengumpulan informasi lewat wawancara mendalam, peneliti harus bisa mendapatkan narasumber atau informan yang tepat. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1) Ketua UPK Kecamatan Bringin 2) Fasilitator Kecamatan Bringin 3) Ketua TPK di Tingkat Kelurahan 4) Pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin

commit to user


digilib.uns.ac.id

49 b. Persiapan wawancara Setelah penentuan informan, peneliti perlu mempersiapkan diri untuk memahami pribadi dan peran informan dalam konteksnya, sehingga bila perlu peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan karakter dan posisi informannya agar tidak terjadi kesan yang mungkin kurang tepat sehingga bisa berakibat hanya mendapatkan informasi yang kurang sesuai dengan yang sebenarnya diharapkan. c. Langkah awal Pada saat melakukan pertemuan dengan nara sumber, peneliti perlu benarbenar memahami konteksnya agar proses wawancara disesuaikan dengan kondisinya dan bisa berjalan lancar. d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif Irama wawancara perlu dijaga supaya tetap terasa santai tetapi lancar. Peneliti jangan banyak memotong pembicaraan, dan berusaha menjadi pendengar yang baik tetapi harus berusaha bersikap kritis. e. Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan Peneliti

perlu

memahami

kondisi

pelaksanaan

wawancara

dengan

produktivitasnya. Bila peneliti menangkap gejala kelelahan baik pada informan maupun pada peneliti sendiri, maka ia wajib berpikir apakah sudah waktunya peneliti menghentikan wawancara tersebut, dan sudah menarik simpulan dari semua informasi yang telah diperolehnya.

2. Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memilki beragam bentuk, yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dengan kompleks, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau. Menurut Moleong (2006: 216) mendifinisikan “Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film yang digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal”. Teknik ini juga digunakan untuk pertimbangan sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

50 a. Dokumen dapat digunakan sebagai nara sumber data sebab datanya stabil dan kaya akan informasi. b. Lebih mudah didapatkan. c. Lebih mudah dalam kajian isi karena tidak bersifat reaktif. d. Berguna sebagai bukti kebenaran dalam pengujian. F. Validitas Data Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk mendukung kebenaran data tersebut yang disebut validitas data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data dilakukan dengan cara trianggulasi. Menurut H.B Sutopo (2006: 92) mengatakan bahwa “Pada dasarnya trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif” artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang saja tetapi juga melihat dari sudut pandang lain. Sehingga dapat dipetimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan diterima kebenarannya. Menurut Patton yang telah dikutip oleh H.B Sutopo (2006: 93-98) menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi yaitu : 1. Trianggulasi sumber (data) Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 2. Trianggulasi metode Teknik trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

commit to user


digilib.uns.ac.id

51 3. Trianggulasi peneliti Trianggulasi peneliti merupakan hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 4. Trianggulasi teori Trianggulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber atau data dan trianggulasi metode. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dengan sumber yang berbeda. Sehingga kesamaan informasi atau data yang diberikan dari sumber yang berbeda kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus UPK dan TPK, serta pedagang golongan ekonomi lemah.

G. Analisis Data Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti setelah semua data terkumpul dibaca dan kemudian diolah dengan mengorganisir data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menurut Moleong (2006: 163) mengatakan bahwa “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data”. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interactive model of analysis, yang menggunakan tiga komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : 1. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan selama data yang dibutuhkan belum memadai, dan akan dihentikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai untuk mengambil keputusan. Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lanjut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

52 2. Reduksi data Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 3. Penyajian data Data yang tertumpuk, akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan antara data yang satu dengan yang lain dan sukar pula melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat penyajian data. 4. Penarikan simpulan atau verifikasi Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan mula-mula bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan lebih mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan kuat dari proses analisis data yang dilakukan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan yang bersifat sementara, sehungga diperoleh kesimpulan yang mantap. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti sajikan skema model analisis interaktif:

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

Pengumpulan data (1)

(2)

Reduksi data

Sajian data

(3)

Penarikan simpulan/verifikasi Gambar 5. Model Analisis Interaktif (Sumber : Sutopo (2006: 120))

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir. Adapun prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 1. Tahap Persiapan Penelitian Tahap ini kegiatannya adalah merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, dimulai dengan pengajuan judul penelitian, pembuatan proposal dan mengurus perijinan untuk memperlancar jalannya penelitian. 2. Tahap Pengumpulan Data Setelah semua persiapan matang kemudian peneliti terjun kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan

data

yaitu

pengamatan

(observasi),

wawancara,

dan

dokumentasi. Dengan data-data yang terkumpul dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut bisa saling melengkapi sehingga data dapat dikatakan valid. 3. Tahap Analisis Data Awal Analisi data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

54 diketahui mana data yang diperlukan dan tidak diperlukan agar data yang sangat diperlukan dapat terpisah dari data yang tidak diperlukan. 4. Tahap Analisis Data Akhir Data yang dianalisis dalam tahap ini merupakan data yang sudah diseleksi dan dianggap penting dalam penelitian sehingga merupakan data yang valid. 5. Tahap Penarikan Kesimpulan Setelah data selesai dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan tujuan penelitian yang didukung oleh data yang valid, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 6. Tahap Penulisan dan Penggandaan Laporan Dalam tahap ini semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan hasil yang dicapai ditulis dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bentuk laporan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

55

Persiapan Penelitian

Pengumpulan Data

Pembuatan Proposal Penelitian dan Perijinan

Analisis Data Awal

Analisis Data Akhir

Penarikan Kesimpulan

Pembuatan dan Penggandaan Laporan

Gambar 6. Prosedur Penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Bringin

Kecamatan Bringin merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Ngawi. Kecamatan Bringin mempunyai batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah utara Kabupaten Bojonegoro 2) Sebelah timur Kecamatan Karangjati 3) Sebelah selatan Kecamatan Karangjati dan Pangkur 4) Sebelah barat Kecamatan Padas Luas Kecamatan Bringin adalah 221.837,77 Ha, terdiri dari 10 desa, yaitu desa Lego Wetan, Dero, Krompol, Mojo, Sumber Bening, Bringin, Dumpit, Suruh, Gandong, dan Kenongo Rejo. Terdiri dari 49 dusun, 49 Rukun Warga (RW), dan 206 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk kecamatan Bringin adalah 32.410 jiwa (L: 15.446 dan P: 16.996) yang mayoritasnya beragama Islam yaitu 32.062 jiwa dan minoritas beragama Khatolik 349 jiwa. Jumlah penduduk menurut pendidikannya yaitu belum sekolah 5.017 jiwa, tidak tamat sekolah dasar 4.658 jiwa, tamat SD 13.329 jiwa, tamat SLTP 597 jiwa, tamat SLTA 26 jiwa. Kecamatan Bringin terdiri atas luas tanah sawah sebesar 216.525 Ha yaitu sawah irigasi teknis 64.507 Ha, sawah irigasi setengah teknis 84.551 Ha, dan 67.467 Ha. Luas tanah kering sebesar 1.333,67 Ha terdiri dari pekarangan 591,21 Ha dan Tegal 197, 46 Ha. Luas tanah basah yang berupa kolam sebesar 0,50 Ha, luas tanah hutan konservasi 3.907,60 Ha dan luas tanah keperluan fasilitas umum yang berupa lapangan olah raga 60 Ha dan pemakaman 11 Ha. Luas dan produksi utama perdagangan terdiri dari padi 2.952 Ha, jagung 587 Ha, ketela pohon 384 Ha, kacang tanah 1.574 Ha, kedelai 1.612 Ha, dan kacang hijau 19 Ha.

commit to user 56


digilib.uns.ac.id

57 b. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Bringin

Penduduk Kecamatan Bringin mempunyai mata pencaharian yang beragam. Adapun data mata pencaharian penduduk Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut: Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bringin No

Mata Pencaharian

Jumlah

1.

Petani

25.427

2.

Pengusaha Sedang/Besar

46

3.

Pengrajin/Industri Kecil

40

4.

Buruh Industri

89

5.

Pedagang

6.

Pengangkutan

16

7.

Pegawai Negeri Sipil

63

8.

ABRI

19

9.

Pensiunan (ABRI/PNS)

98

10.

Peternak

4.019

2.245

Jumlah

32.062

Sumber : Monografi Kecamatan Bringin, Desember 2009 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk sebagai petani menduduki jumlah terbesar di Kecamatan Bringin yaitu sebesar 25.427 orang atau sekitar 79,3 %. Sedangkan mata pencaharian sebagai pedagang merupakan jumlah terbesar kedua setelah petani yaitu sebesar 4.019 orang atau sekitar 12,53 %. Untuk mata pencaharian sebagai ABRI menduduki peringkat terendah yaitu sebesar 19 orang atau sekitar 0,06 %. Adapun data sarana perekonomian di kecamatan Bringin adalah sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

58 Tabel 2. Sarana Perekonomian di Kecamatan Bringin No

Jenis Sarana

Jumlah

1.

Koperasi

14

2.

Pasar Umum

6

3.

Pasar Bangunan Permanen

3

4.

Pasar tanpa bangunan semi permanen

1

5.

Jumlah Toko/Kios/Warung

415

Sumber : Monografi Kecamatan Bringin, Desember 2009 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana perekonomian di desa-desa

Kecamatan Bringin

toko/kios/warung

sebesar

sudah berjalan, terbukti dengan adanya

415

buah.

Dengan

semakin

banyaknya

toko/kios/warung tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi disuatu desa semakin beragam. Untuk pasar umum sebanyak 6 buah, pasar bangunan permanent 3 buah, pasar tanpa bangunan semi permanen 1 buah dan terdapat koperasi sebanyak 14 buah. Dengan adanya sarana yang mendukung kegiatan ekonomi tersebut diharapkan usaha produktif yang dijalankan penduduk kecamatan Bringin dapat terjamin kelangsungannya.

c. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bringin

UPK di Kecamatan Bringin bernama UPK PNPM-MP Kecamatan Bringin yang beralamat di Desa Mojo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. UPK ini berdiri sejak tahun 1998. Visi UPK yaitu membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peran dari UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Untuk pengurus UPK sekurangkurangnya

terdiri

dari

ketua,

sekretaris

dan

bendahara.

Adapun

pengelola/pengurus UPK di Kecamatan Bringin adalah : 1) Ketua

: Ali Mustofa, S.Kom

2) Sekretaris

: Sri Andayani

3) Bendahara

: Kristina PA

Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah

commit to user


digilib.uns.ac.id

59 antar desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/ BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

2. Gambaran Umum Implementasi Pemberian Kredit

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)

Mandiri

Perdesaan di Kecamatan Bringin sudah berjalan 12 tahun sejak adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini merupakan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) salah satunya dalam bentuk pinjaman/ kredit modal usaha kepada masyarakat. Jenis kegiatan yang memanfaatkan pinjaman ini diantaranya adalah simpan pinjam perempuan (SPP) yang anggotanya terdiri dari para pedagang golongan ekonomi lemah, usaha ternak, usaha pertanian,dll. Adapun jumlah kelompok peminjam SPP adalah sebagai berikut : Tabel 3. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Kredit untuk kelompok SPP No

Desa

Jumlah Kelompok

1.

Lego Wetan

35

2.

Dero

44

3.

Krompol

23

4.

Mojo

40

5.

Sumber Bening

31

6.

Bringin

19

7.

Dumpit

9

8.

Suruh

8

9.

Gandong

4

10.

Kenongo Rejo

16

Total

229

Sumber : Laporan Bulanan UPK pada 30 Desember 2009

commit to user


digilib.uns.ac.id

60 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kelompok penerima bantuan kredit PNPM-MP di Kecamatan Bringin sebanyak 229 kelompok dan tersebar di 10 desa. Desa Dero merupakan desa yang paling banyak jumlah kelompoknya yaitu 44 kelompok. Sedangkan desa yang paling sedikit kelompoknya adalah Desa Gandong yaitu 4 kelompok. Kredit PNPM-MP ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh desa di Kecamatan Bringin, terbukti dengan sudah adanya kelompok di setiap desa. Pengguna kredit PNPM-MP sebagian besar adalah usaha kecil dan usaha mikro. Tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mempunyai industri besar juga memanfaatkan pinjaman ini, terbukti dengan adanya pinjaman untuk kelompok

Usaha

Ekonomi

Produktif

(UEP).

Usaha

kecil/mikro

yang

menggunakan pinjaman ini antara lain usaha warung nasi, jualan jajanan pasar, toko, jualan polowijo, blantik, dan usaha lainnya yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Untuk kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini tidak ada jaminan berupa sertifikat atau barang berharga lainnya yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengajukan kredit. Tetapi jaminan yang diberikan adalah berupa jaminan tanggung renteng.

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian Berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan maka untuk langkah selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Proses analisis data dimulai dari pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti secara langsung observasi mendatangi informan untuk melakukan wawancara. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca , dipelajari dan ditelaah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama dua minggu, setelah data dianggap cukup sesuai yang diinginkan maka pengumpulan data diberhentikan. Setelah semua data terkumpul yang berupa catatan lapangan, dokumentasi berupa foto, dokumentasi dari UPK tentang pedagang golongan

commit to user


digilib.uns.ac.id

61 ekonomi lemah tahap selanjutnya yaitu reduksi data. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang data yang dianggap tidak perlu dari catatan-catatan lapangan (field note). Tahap selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data. Sejalan dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu tentang implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tahun 2009, maka untuk memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah, kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit, kendala yang dihadapi UPK dalam proses pemberian kredit, upaya yang dilakukan pedagang dan UPK untuk mengatasi kendala tersebut, dan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Mengenai gambaran data tersebut dikemukakan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin melewati tahapan-tahapan seperti prosedur perkreditan pada umumnya. Adapun prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Kredit

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini diberikan bukan secara perorangan tetapi secara berkelompok. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kredit harus membentuk kelompok terlebih dahulu agar bisa mendapat dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan . Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan pada masyarakat yang ditunjuk sebagai kelompok sasaran. Namun biasanya masyarakat yang akan mengajukan kredit PNPM Mandiri Perdesaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

62 harus sudah mempunyai kelompok minimal berumur 1 tahun. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Arif selaku Fasilitator Kecamatan (FK) sebagai berikut : Syarat yang harus dipenuhi masyarakat supaya dapat meminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah mempunyai kelompok yang sudah berumur minimal 1 tahun, mempunyai kas atau pembukuan yang jelas, mengumpulkan KTP masih aktif, serta anggota kelompok itu mempunyai usaha yang produktif. (Wawancara: AY, 27 Sepetember 2010). Penuturan bapak Arif tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Kartini sebagai berikut: Membuat kelompok dulu mbak, saya ikut kelompok RT IV dengan ibuibu lingkungan sini membuat buku proposal diajukan ke TPK. Setelah satu minggu ada orang dari kecamatan tanya tentang usaha saya, kalau disetujui dapat cair. (Wawancara: KT, 28 September 2010). Pembentukan kelompok tersebut diserahkan penuh kepada kelompok sasaran, karena dianggap lebih efektif. Sedangkan untuk pemilihan pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara harus bertanggung jawab terhadap penyetoran angsuran dari anggota. Selain itu ketua merupakan orang pertama yang akan mendapat teguran bila ada hal-hal yang menyimpang dari anggotanya. Setelah terbentuk kelompok, maka kelompok usaha tersebut mengajukan permohonan dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam pengajuan dana ini setiap kelompok harus membuat proposal pengajuan dana yang dilampiri foto copy KTP setiap anggota. b. Penyidikan dan Analisa Kredit

PNPM Mandiri Perdesaan tidak memberikan persyaratan atau jaminan yang berat kepada masyarakat untuk bisa meminjam dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang adalah setiap anggota harus mempunyai kelompok dan harus mempunyai usaha yang produktif. Untuk mengajukan permohonan dana mereka harus membuat proposal yang dilampiri dengan fotocopy KTP yang masih aktif. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Didik selaku PJOK sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

63 Masyarakat harus mempunyai kelompok dahulu bisa kelompok arisan atau sinoman yang penting sudah lebih dari 1 tahun, kemudian setiap anggota harus yang mempunyai usaha yang produktif. (Wawancara DB, 27 September 2010) Penuturan Bapak Didik tersebut didukung oleh penuturan Ibu Puji sebagai berikut: Persyaratan yang harus dipenuhi biasanya KTP yang masih hidup, terus mempunyai kelompok, dan mempunyai usaha yang produktif (Wawancawa PJ, 26 September 2010) Persyaratan-persyaratan untuk bisa meminjam dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dijelaskan oleh Bapak Didik dan Ibu Karpilah juga sama dengan penuturan informan yang lainnya yaitu setiap masyarakat harus mempunyai kelompok terlebih dahulu, bisa kelompok arisan atau sinoman. Setiap anggota harus mempunyai usaha yang produktif salah satunya berdagang. Agar dana bantuan dapat cair para pedagang harus membuat proposal yang disertai lampiran fotocopy KTP yang masih aktif. Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh para pedagang, pihak PNPM Mandiri Perdesaan melakukan penyidikan dan analisa kredit melalui tim verifikasi dari kecamatan. Mengenai survey studi kelayakan usaha tersebut seperti ungkapan Ibu Karpilah sebagai berikut: Prosedurnya saya mengumpulkan KTP ke kelompok, dari kelompok mengajukan proposal pinjaman dana lalu diperiksa, ditanya saya bapak dari kecamatan tentang usaha saya mbak, tinggal nunggu bisa cair apa tidak. (Wawancara KP, 30 September 2010). Penuturan diatas didukung oleh penuturan Bapak Didik selaku PJOK di Kecamatan Bringin sebagai berikut: Setelah kelompok mengajukan proposal pengajuan kredit dari kecamatan yaitu Tim Verifikasi datang kekelompok untuk memeriksa antara lain persyaratan kelompok, kondisi kegiatan anggota kelompok mulai dari permodalan, jenis usaha sampai pendapatan anggota. (Wawancara DB, ST, 27 September 2010) Studi kelayakan usaha tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara permohonan dana dan usaha yang dijalankan. Dengan ini

commit to user


digilib.uns.ac.id

64 diharapkan dapat mempermudah proses pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan. c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan atas permohonan kredit masyarakat dapat cair atau tidak tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi para pedagang atau tidak. Untuk di Kecamatan Bringin mayoritas para pedagang sudah memenuhi persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal itu seperti diungkapkan oleh Bapak Didik berikut ini, “Rata-rata memang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Kalau misalkan ada yang tidak memenuhi syarat tersebut berarti dana tidak cair”. (Wawancara DB, 27 September 2010). Penuturan tersebut didukung oleh Ibu Nurul, “Sudah, buktinya saya selalu mendapatkan pinjaman”. (Wawancara NL, 27 September 2010). Dari hasil penelitian juga diungkapkan oleh semua informan pedagang bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan. d. Penolakan/Persetujuan Kredit

Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mudah sehingga mayoritas pedagang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu pengajuan pinjaman dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh para pedagang dengan bentuk proposal selalu disetujui oleh pihak UPK. Hal ini berdasarkan penuturan semua informan dari hasil penelitian bahwa rata-rata mereka mengatakan pengajuan dana pinjaman selalu disetujui karena sudah memenuhi persyaratan. e. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan setelah adanya analisa pinjaman dari Tim verifikasi. Tim verifikasi bertugas menganalisa, merangkum dan merekap serta menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan. Apabila kelompok yang dianalisa dinyatakan “layak” maka pengurus UPK menginformasikan kepada kelompok berupa paling tidak persetujuan atau ditolak, besarnya pinjaman, waktu pencairan, dan tempat pencairan pinjaman. Dalam pelayanan pinjaman tidak dikenakan biaya sama sekali kecuali penggantian

materai,

penggantian

pengetikan/rental

commit to user

yang

besarnya


digilib.uns.ac.id

65 disesuaikan/realitas dan telah disepakati kelompok. Dana yang cair kepada para pedagang golongan ekonomi lemah sangat tergantung pada survey study kelayakan yang dilakukan tim pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Memang untuk pengajuan pertama dana yang turun tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dana yang tidak sesuai ajuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu besarnya dana daerah yang bersangkutan, kondisi/jenis usaha, kemampuan kelompok sasaran dalam membayar angsuran, dan penilaian khusus rencana kegiatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Didik B.M, ST selaku PJOK berikut ini, “Kecamatan Bringin ini kan terdiri dari 10 desa yang setiap desa mempunyai jumlah kelompok, jadi anggotanya banyak. Tidak semua jumlah pengajuan pinjaman sesuai dengan ajuan dari kelompok, karena uangnya juga diratakan keanggota lainnya mbak biar kebagian semua”. (Wawancara DB, 27 September 2010). Pada awal program turun dana yang sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan, karena dianggap besarnya pengajuan tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurul berikut ini, “Pertama dulu saya mengajukan pinjaman Rp 3.000.000,00 tapi cuma dikasih Rp.2.000.000,00 karena usaha saya dulu masih kecil mbak”. (Wawancara NL, 27 September 2010). Untuk pengajuan dana yang kedua dan tahun berikutnya masyarakat bisa bernafas lega karena dana yang mereka ajukan sudah sesuai dengan besarnya ajuan yang mereka inginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Harmi berikut ini “Sekarang sudah sesuai dengan ajuan mbak, tapi dulu pertama kali saya meminjam saya mengajukan Rp 2.000.000,00 cuma dikasih Rp 1.000.000,00”. (Wawancara HR, 30 September 2010). Pada tahap pencairan dana, pelayanan pada kelompok sasaran terkesan mudah dan tidak berbelit-belit terbukti dengan tidak adanya keluhan dalam hal pencairan. Sebelum pencairan dana pengurus UPK mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi: 1) Surat perjanjian pinjaman/kredit (SPK) minimal rangkap 2 dan bermaterai secukupnya. Berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus

commit to user


digilib.uns.ac.id

66 kelompok disimpan oleh UPK dan satu salinan berkas yang tidak bermaterai diserahkan kepada pengurus kelompok. 2) Kartu pinjaman rangakap 2 beda warna, satu untuk kelompok dan satunya lagi disimpan UPK. 3) Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewakili) dengan pengurus kelompok, yang diketahui oleh TPK 4) Surat perjanjian pinjaman/kredit (SPK) dan dokumen lain diarsipkan dengan tertib. f. Pelunasan Fasilitas Kredit

Tanggal pengembalian angsuran untuk setiap kelompok berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit. Menurut kesepakatan bersama kelompok sasaran dan tim pengelola, angsuran dikumpulkan pada ketua kelompok masing-masing dan ketua kelompok mewakili anggotanya untuk menyetorkan ke TPK setiap tanggal angsuran, dari TPK baru diserahkan ke UPK. Seperti yang diungkapkan Ibu Narti berikut ini, “Saya membayar angsuran ke ketua, kemudian disetor ke TPK, baru bendaharanya setor ke UPK”. (Wawancara NR, 29 September 2010). Angsuran yang diwakilkan kepada ketua kelompok dirasakan lebih efektif karena tim pengelola dari UPK lebih mudah dalam melakukan koordinasi. Dengan terwakili pada waktu angsuran, tim pengelola hanya menanyakan kepada ketua kelompok mengenai keadaan anggotanya juga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana itu sendiri. Sehingga bila ada hal-hal yang memerlukan penanganan langsung dari UPK bisa secepatnya diatasi. Angsuran yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga dikenakan bunga/jasa 1,5% per bulan. Bunga ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan diberikan ke masyarakat desa untuk pelestarian desa. Dari hasil penelitian mayoritas masyarakat membayar angsuran tepat pada tanggal pembayaran. Jika ada itupun sangat sedikit sekali. Untuk anggota yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan sanksi Rp 5.000,00 per hari setelah hari yang seharusnya membayar angsuran. Seperti yang diungkapkan Ibu Narti berikut ini,

commit to user


digilib.uns.ac.id

67 “Saya pernah telat membayar angsuran, dulu itu saya harus bayar 5.000/hari, jadi kalau telat 2 hari ya 10.000 ribu”. (Wawancara NR, 29 September 2010). Penuturan di atas diperkuat oleh bapak Darmaji selaku ketua TPK sebagai berikut, “Kalau ada anggota yang telat membayar saya datangi kerumahnya mbak, saya kasih tahu dapat denda 5.000 per harinya”. (Wawancara DJ, 28 September 2010). Jika kelompok peminjam di suatu desa tidak melunasi pinjaman pada jangka waktu yang sudah ditentukan maka kelompok tersebut bisa tidak akan mendapat lagi dana perguliran. Bagi kelompok yang membayar dengan tepat waktu dan tepat jumlahnya dari jatuh tempo pembayaran setiap bulannya, maka kelompok akan diberikan insentif pembayaran tepat waktu (IPTW) sebesar satu kali jasa pada angsuran terakhir (bebas jasa angsuran terakhir). Dari uraian data di atas dapat diambil kesimpulan, dalam implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan prosedur yang harus dilakukan oleh pedagang golongan ekonomi lemah sebagai berikut: 1) Permohonan kredit dilakukan dengan cara pedagang membentuk kelompok terlebih dahulu agar dapat meminjam dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. 2) Penyidikan dan analisa kredit oleh PNPM Mandiri Perdesaan dilihat dari kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang yaitu setiap anggota yang ikut harus memiliki usaha yang produktif, mempunyai kelompok, dan membuat proposal pengajuan dana ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 3) Keputusan atas permohonan kredit tergantung dari kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi para pedagang. Untuk pedagang di Kecamatan Bringin sebagian besar sudah memenuhi persyaratan tersebut. 4) Sebagian besar pedagang di Kecamatan Bringin sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga permohonan kredit yang mereka ajukan rata-rata disetujui. 5) Pencairan dana dilakukan setelah tim verifikasi mengadakan studi kelayakan usaha, sehingga besar dana yang cair ke para pedagang tergantung dari hasil tim verivikasi. Tempat dan waktu pencairan dana dilakukan dari kesepakatan koordinasi antara pengelola UPK dengan TPK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

68 6) Pelunasan kredit PNPM mandiri Perdesaan dilakukan dengan cara setiap pedagang membayar ke ketua kelompok masing-masing pada tanggal yang telah disepakati bersama.

2. Kendala Pedagang Golongan Ekonomi Lemah dalam Proses

Pelunasan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses pelunasan kredit tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa hambatan dialami oleh para pedagang. Sebenarnya untuk kecamatan Bringin tidak ditemukan kredit macet, hanya sedikit sekali anggota yang telat membayar. Masalah pengembalian pinjaman dirasakan sulit oleh para pedagang adalah ketika usaha mereka sedang mengalami hambatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Warti yang setiap harinya berjualan sayur keliling berikut ini, “Susahnya kalau dagangan saya masih banyak mbak, jadi g laku, susah mengumpulkan uang buat angsuran”. (Wawancara WR, 29 September 2010). Hal itu juga sama dialami oleh Ibu Nurul yang berjualan polowijo di pasar sebagai berikut, “Polowijo kan tanaman musiman mbak, jadi kalau tidak musimnya tidak ada barang, tidak ada mungkin orang membeli tiap hari jadi pendapatan saya tidak ada”. (Wawancara NL, 27 September 2010). Setiap orang berdagang pasti ada waktunya dagangan mereka laris terjual, tetapi terkadang juga sepi. Pedagang mengalami kendala kesulitan membayar angsuran hanya ketika dagangan mereka sepi pembeli. Dari uraian di atas, terdapat berbagai permasalahan dalam hal angsuran. Pada umumnya hal itu disebabkan karena sepinya usaha yang sedang mereka jalankan bukan karena beban bunga yang diberikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Kendala Unit Pengelola Kegiatan dalam Proses Penarikan

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses penarikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini pihak UPK menuturkan tidak ada kendala sama sekali. Karena dalam prosesnya pihak UPK juga dibantu dari tim pengelola kegiatan (TPK). Misalnya pada saat terdapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

69 anggota yang belum bisa membayar angsuran tepat pada tanggal kesepakatan anggota KPMD membantu UPK mengatasi permasalahan tersebut dengan mendatangi rumah anggota tersebut, sehingga UPK tidak perlu datang langsung. Namun jika permasalahannya sudah rumit misalnya sampai kredit macet, pengelola turun langsung menengani permasalahan tersebut agar cepat selesai.

4. Upaya yang dilakukan untuk Menghadapi Kendala dalam Proses

Pelunasan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Pedagang harus bisa menghadapi kendala dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan tersebut agar masih dapat menggunakan bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Berbagai macam upaya yang pedagang lakukan dalam menghadapi kendala dalam proses pelunasan kredit yaitu kendala dalam hal membayar angsuran pada saat usaha mereka sepi pembeli. Seperti ungkapan Ibu Puji berikut ini, “Biasanya untuk menghadapinya keuntungan yang saya peroleh dari berdagang tersebut sebagian saya tabung agar dapat membayar anguran”. (Wawancara PJ, 26 September 2010). Sama halnya dengan Ibu Narti yang berusaha menabung uang hasil keuntungan berdagang agar waktu mengangsur tidak merasa keberatan. Berikut penuturan Ibu Narti, “Pas waktu bayar angsuran sebelum tanggal itu saya sudah mengumpulkan uang dahulu”. (Wawancara NR, 29 September 2010). Pendapat lain yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Mariyam berikut ini, dulu dari pada “Kebutuhan saya kan banyak mbak, kadang untung dari jualan buat bayar uang sekolah anak saya. Jika pas waktu tanggal bayar tidak ada uang sama sekali saya menjual ayam ternak kepasar saya didenda”. (Wawancara MY, 27 September 2010). Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menghadapi kendala yang dihadapi pedagang dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dalam hal pembayaran angsuran, maka segala upaya telah dilakukan oleh pedagang. Salah satunya dengan mengumpulkan uang sedikitsedikit dari hasil keuntungan berdagang setiap hari, sehingga pada saat waktunya tanggal pembayaran angsuran pedagang bisa membayar. Upaya lain yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

70 dilakukan pedagang yaitu dengan menjual binatang ternak yang dimiliki mereka supaya bisa membayar angsuran.

5. Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Setelah Mendapat

Bantuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Sebelum adanya bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini usaha yang dimiliki masyarakat hanya usaha kecil yang mempunyai modal yang minim sekali. Setelah adanya bantuan kredit ini usaha masyarkat bertambah maju, barang dagangan semakin banyak. Tabel 4. Peningkatan Modal Pedagang setelah Menerima Kredit PNPM-MP No

Nama

Modal awal

Modal setelah kredit

Prosentase

(Rupiah)

PNPM-MP

peningkatan

(Rupiah)

modal (%)

1.

Wagiyem

1.000.000

3.000.000

200

2.

Sri Martini

3.000.000

5.000.000

66,67

3.

Puji

300.000

1.300.000

333,33

4.

Remi

2.000.000

4.000.000

100

5.

Murni

500.000

1.500.000

200

6.

Mariyam

5.000.000

9.000.000

80

7.

Nurul

2.000.000

5.000.000

150

8.

Kartini

500.000

2.500.000

400

9.

Martini

1.000.000

3.500.000

250

10.

Warti

500.000

2.000.000

300

11.

Narti

2.000.000

6.000.000

200

12.

Lugiyem

500.000

1.500.000

200

13.

Harmi

500.000

2.500.000

400

14.

Karpilah

5.000.000

7.000.000

50

Jumlah

23.800.000

53.800.000

126,05

Rata-rata

1.700.000

3.842.867,1

126,05

Sumber: Hasil wawancara dengan informan yang telah diolah (September 2010)

commit to user


digilib.uns.ac.id

71 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum menerima kredit PNPM Mandiri Perdesaan modal pedagang golongan ekonomi lemah ratarata sedikit, tetapi setelah menerima kredit PNPM Mandiri Perdesaan modal menjadi bertambah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata prosentase peningkatan modal yaitu sebesar 126,05% dengan prosentase peningkatan modal terendah 50% dan prosentase peningkatan modal tertinggi 333,34%. Kredit PNPM Mandiri Perdesaan tersebut digunakan oleh pedagang untuk menambah modal usaha mereka agar pendapatan mereka dapat meningkat. Sebelum mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan pendapatan para pedagang tersebut biasa-biasa saja tapi setelah mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan pendapatan mereka rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

72 Tabel 5. Peningkatan Pendapatan Pedagang setelah Menerima Kredit PNPM-MP No

Nama

Pendapatan

Pendapatan

Prosentase

sebelum kredit

setelah kredit

peningkatan

(Rupiah)

(Rupiah)

pendapatan (%)

1.

Wagiyem

80.000

100.000

25

2.

Sri Martini

30.000

50.000

66,67

3.

Puji

40.000

50.000

25

4.

Remi

100.000

180.000

80

5.

Murni

20.000

35.000

75

6.

Mariyam

20.000

30.000

50

7.

Nurul

15.000

25.000

40

8.

Kartini

30.000

55.000

71,43

9.

Martini

130.000

200.000

53,85

10.

Warti

30.000

50.000

66,67

11.

Narti

55.000

85.000

72,73

12.

Lugiyem

20.000

30.000

50

13.

Harmi

20.000

35.000

75

14.

Karpilah

60.000

75.000

25

Jumlah

650.000

970.000

49,23

Sumber: Hasil wawancara dengan informan yang telah diolah (September 2010) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah menerima kredit PNPM Mandiri Perdesaan rata-rata peningkatan pendapatam masyarakat naik sebesar 49,23%. Hal ini dapat di lihat prosentase peningkatan pendapatan tertinggi yaitu 72,73% dan prosentase peningkatan pendapatan terendah sebesar 25%.

C. Temuan Studi yang dihubungkan dengan Teori

Berdasarkan permasalahan penilitian yang dikemukakan dimuka, temuan study yang dihubungkan dengan teori yaitu mengenai :

commit to user


digilib.uns.ac.id

73 1. Prosedur Pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Untuk memperoleh suatu kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui prosedur perkreditan, begitu juga bagi kreditur harus melalui prosedur-prosedur tertentu dapat memberikan kredit. Menurut Thomas Suyatno et al (2003:69) menyatakan bahwa,”Prosedur perkreditan meliputi tahap-tahap permohonan kredit, penyelidikan dan analisis kredit, penolakan atas permohonan kredit, persetujuan atas permohonan kredit, pencarian fasilitas kredit dan pelunasan fasilitas kredit”. Adapun tahapan dalam proses pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut: a. Permohonan Kredit

Untuk mendapat dana bantuan kredit PNPM Mandiri perdesaan masyarakat khususnya para pedagang harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Permohonan kredit dapat dilakukan dengan mengajukan proposal pengajuan dana pinjaman yang telah di buat setiap anggota dengan kelompok mereka masing-masing. Proposal pengajuan dana pinjaman disertai nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah dana yang dipinjam, dan dilampiri foto copy KTP setiap anggota yang masih aktif. Proposal pengajuan dana dapat menentukan layak atau tidaknya pedagang mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. b. Penyidikan dan Analisa Kredit

Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi syarat agar bisa menjadi peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk menjadi peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan ini usia kelompok minimal 1 tahun. Setelah kelompok dibentuk harus ditentukan pengurus kelompok antara lain ketua, bendahara dan sekretaris. Selain mempunyai kelompok syarat lainnya yaitu setiap anggota simpan pinjam perempuan (SPP) harus mempunyai usaha yang produktif. Di kecamatan Bringin sendiri jenis usaha yang ikut menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan antara lain usaha warung, toko, dagang jajanan pasar,

commit to user


digilib.uns.ac.id

74 mrancang, menjual ayam potong, dll. Selain itu kelompok harus memiliki administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi tertib dan teratur. c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan atas permohonan kredit masyarakat dapat cair atau tidak tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi para pedagang atau tidak. Untuk di Kecamatan Bringin mayoritas para pedagang sudah memenuhi persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan. d. Penolakan atau Persetujuan Kredit

Penolakan atau persetujuan kredit ditentukan oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mudah sehingga mayoritas pedagang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu pengajuan pinjaman dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh para pedagang dengan bentuk proposal selalu disetujui oleh pihak UPK. Hal ini berdasarkan penuturan semua informan dari hasil penelitian bahwa rata-rata mereka mengatakan pengajuan dana pinjaman selalu disetujui karena sudah memenuhi persyaratan. e. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan dana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang langsung mendatangi kelompok yang mengajukan pinjaman, sedangkan waktu dan tempat pencairan dana dikoordinasikan dengan pihak TPK. Pencairan dana dilakukan setelah adanya hasil analisa studi kelayakan usaha terhadap kelompok yang diakukan oleh tim verifikasi. Sehingga besarnya dana yang cair dan pegajuan proposal itu layak atau tidak tergantung analisa dari tim verifikasi. Sebelum proses pencairan dana kekelompok, bendahara UPK mempersiapkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) rangkap dua untuk ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok yang mengajukan dana pinjaman. f. Pengembalian (Pembayaran Angsuran)

Tanggal

pengembalian

angsuran

setiap

kelompok

berbeda-beda

tergantung tanggal pengajuan dan pencairan dana. Berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pengelola, angsuran dibayarkan ke setiap ketua kelompok pada tanggal yang telah ditetapkan. Setelah itu ketua membayarkan ke bagian

commit to user


digilib.uns.ac.id

75 TPK dan kemudian ke kantor UPK. Pengelola UPK bisa menanyakan langsung ke ketua kelompok pada saat membayar angsuran tentang keadaan anggotanya. Jumlah bunga yang harus dibayar anggota setiap bulannya yaitu 1,5% per bulan. Bunga ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan diserahkan ke masyarakat desa untuk pelestarian desa.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pedagang Golongan Ekonomi Lemah

dalam Pelunasan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan tidak selamanya berjalan lancar. Pedagang juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah kesulitan membayar angsuran. Masalah pengembalian pinjaman dirasakan sulit oleh pedagang ketika usaha mereka mengalami penurunan. Selain itu ada juga pedagang yang mengalami kesulitan pada saat membayar angsuran karena uang yang seharusnya untuk membayar angsuran dipakai untuk memenuhi kebutuhan lain.

3. Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Proses

Penarikan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam proses penarikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini pihak UPK menuturkan tidak ada kendala sama sekali. Karena dalam prosesnya pihak UPK juga dibantu dari tim pengelola kegiatan (TPK). Misalnya pada saat terdapat anggota yang belum bisa membayar angsuran tepat pada tanggal kesepakatan anggota KPMD membantu UPK mengatasi permasalahan tersebut dengan mendatangi rumah anggota tersebut, sehingga UPK tidak perlu datang langsung. Namun jika permasalahannya sudah rumit misalnya sampai kredit macet, pengelola turun langsung menangani permasalahan tersebut agar cepat selesai.

4. Upaya yang dilakukan pedagang dan UPK untuk Menghadapi

Kendala dalam Proses Pelunasan Kredit PNPM-MP

Kredit diberikan kepada nasabah atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar

commit to user


digilib.uns.ac.id

76 diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai waktu dan syarat-syarat yang disepakati. Dari hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh pedagang untuk mengatasi kendala yang dialami dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan antara lain sebelum tanggal pembayaran angsuran para pedagang menabung setiap hari dari hasil keuntungan berdagang. Selain itu jika terpaksa benar-benar tidak mempunyai uang, pedagang terpaksa menjual binatang ternak yang dimiliki supaya bisa membayar angsuran. Untuk UPK selama penarikan kredit tidak mengalami hambatan sama sekali, sehingga pihak UPK sendiri tinggal bekerjasama dengan pengelola UPK agar proses pemberian kredit berjalan lancar dan tidak terjadi kredit macet.

5. Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Setelah Menerima

Kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Adanya kredit PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk meningkatkan perluasan usaha dan peningkatan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bringin, rata-rata pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah masih rendah. Namun dengan adanya bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan usaha para pedagang golongan ekonomi lemah semakin meningkat. Sebagian besar dana bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan digunakan untuk membeli barang dagangan, tetapi ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pengamatan dengan adanya bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini rata-rata pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin meningkat. Peningkatan pendapatan setiap pedagang berbeda-beda, tergantung kondisi, keadaan dan kebutuhan pedagang itu sendiri.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan Penanggulangan

kemiskinan

dengan

menitik

beratkan

pada

pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan wujud nyata dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kecamatan Bringin melaksanakan program pemberdayaan mulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 1997. Kecamatan Bringin mampu menyerap dana tebesar dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan pemberian kredit di Kecamatan Bringin telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan dana yang cenderung meningkat. Peningkatan saldo tersebut bisa menunjukkan adanya indikator keberhasilan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Dari pelaksanaan implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah, meliputi: a. Permohonan Kredit Untuk mendapat dana bantuan kredit PNPM Mandiri perdesaan masyarakat khususnya para pedagang harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Permohonan kredit dapat dilakukan dengan mengajukan proposal pengajuan dana pinjaman yang telah di buat setiap anggota dengan kelompok mereka masing-masing. Proposal pengajuan dana pinjaman disertai nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah dana yang dipinjam, dan dilampiri foto copy KTP setiap anggota yang masih aktif.

commit to user 77


digilib.uns.ac.id

78 Proposal pengajuan dana dapat menentukan layak atau tidaknya pedagang mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. b. Penyidikan dan Analisa Kredit Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi syarat agar bisa menjadi peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk menjadi peminjam dana PNPM Mandiri Perdesaan ini usia kelompok minimal 1 tahun. Setelah kelompok dibentuk harus ditentukan pengurus kelompok antara lain ketua, bendahara dan sekretaris. Selain mempunyai kelompok syarat lainnya yaitu setiap anggota simpan pinjam perempuan (SPP) harus mempunyai usaha yang produktif. Di Kecamatan Bringin sendiri jenis usaha yang ikut menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan antara lain usaha warung, toko, dagang jajanan pasar, mrancang, menjual ayam potong, dll. Selain itu kelompok harus memiliki administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi tertib dan teratur. c. Keputusan atas Permohonan Kredit Keputusan atas permohonan kredit masyarakat dapat cair atau tidak tergantung apakah persyaratan yang diajukan bisa dipenuhi para pedagang atau tidak. Untuk di Kecamatan Bringin mayoritas para pedagang sudah memenuhi persyaratan yang diajukan PNPM Mandiri Perdesaan. d. Penolakan/persetujuan Kredit Penolakan atau persetujuan kredit ditentukan oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mudah sehingga mayoritas pedagang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu pengajuan pinjaman dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dibuat oleh para pedagang dengan bentuk proposal selalu disetujui oleh pihak UPK. e. Pencairan fasilitas kredit Pencairan dana dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang langsung mendatangi kelompok yang mengajukan pinjaman, sedangkan waktu dan tempat pencairan dana dikoordinasikan dengan pihak TPK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

79 Pencairan dana dilakukan setelah adanya hasil analisa studi kelayakan usaha terhadap kelompok yang diakukan oleh tim verifikasi. Sehingga besarnya dana yang cair dan pegajuan proposal itu layak atau tidak tergantung analisa dari tim verifikasi. Sebelum proses pencairan dana kekelompok, bendahara UPK mempersiapkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) rangkap dua untuk ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok yang mengajukan dana pinjaman. f. Tahap pembayaran angsuran Tanggal pengembalian angsuran setiap kelompok berbeda-beda tergantung tanggal pengajuan dan pencairan dana. Berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pengelola, angsuran dibayarkan ke setiap ketua kelompok pada tanggal yang telah ditetapkan. Setelah itu ketua membayarkan ke bagian TPK dan kemudian ke kantor UPK. Pengelola UPK bisa menanyakan langsung ke ketua kelompok pada saat membayar angsuran tentang keadaan anggotanya. Jumlah bunga yang harus dibayar anggota setiap bulannya yaitu 1,5% per bulan. Bunga ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan diserahkan ke masyarakat desa untuk pelestarian desa. 2. Kendala yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pelunasan kredit PNPM Mandiri Perdesaan adalah kesulitan mengangsur pinjaman. Sebenarnya untuk Kecamatan Bringin tidak ditemukan kredit macet, memang terdapat anggota yang kadang terlambat membayar angsuran tetapi tidak sampai menimbulkan kredi macet. Masalah pengembalian pinjaman dirasakan sulit oleh para pedagang golongan ekonomi lemah ketika usaha mereka sepi. Ada kalanya usaha mereka mengalami kemajuan tetapi ada kalanya mengalami penurunan. Pada saat mengalami penurunan pada umumnya disebabkan oleh sepinya usaha mereka jalankan. Untuk peminjam yang tidak bisa membayar angsuran pinjaman, UPK memberikan sanksi denda Rp 5.000,00 per hari setelah hari jatuh tempo membayar angsuran. Selain itu jika kelompok itu mengajukan pinjaman lagi tidak akan dikabulkan oleh UPK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

80 3. Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam penarikan kredit PNPM Mandiri Perdesaan sebenarnya tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pihak UPK, tim pengelola kegiatan (TPK) serta para pedagang golongan ekonomi lemah terjadi kendala apabila mengalami kredit macet. 4. Upaya yang dilakukan pedagang untuk menghadapi kendala tersebut adalah kelompok pengguna jauh-jauh hari sebelum tanggal pengembalian angsuran berusaha mengumpulkan uang tersebut dari hasil keuntungan yang diperoleh setiap berdagang. Ini dimaksudkan agar pengembalian angsuran tidak memberatkan mereka dan bisa membayar tepat waktu. 5. Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah menerima kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bringin yaitu sebelum adanya kredit PNPM Mandiri Perdesaan usaha para pedagang masih kecil dan modalnya sangat minim. Namun dengan adanya bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan usaha para pedagang golongan ekonomi lemah semakin meningkat. Sebagian besar dana bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan digunakan untuk membeli barang dagangan, tetapi ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pengamatan dengan adanya bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini rata-rata pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin meningkat. Peningkatan pendapatan setiap pedagang berbeda-beda, tergantung kondisi, keadaan dan kebutuhan pedagang itu sendiri.

B. Implikasi Bertitik tolak dari kesimpulan dalam penelitian, maka dapat dikaji suatu implikasi teoritas dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain dalam menunjang kajian teori dan pengembangan materi penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

81 b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana memperdalam mata kuliah manajemen perbankan.

2. Implikasi Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelola unit pengelola kegiatan (UPK) dalam menentukan kebijakankebijakan yang menyangkut tentang pelaksanaan pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan. b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dapat membantu pedagang golongan ekonomi lemah untuk memperluas usaha sehingga pendapatan mereka dapat bertambah.

C. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Saran untuk pengelola UPK dan TPK a. Pengelola UPK diupayakan memberikan sanksi kepada pedagang dengan mengembalikan proposal yang tidak sesuai dengan persyaratan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga pedagang terbiasa disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Pengelola UPK diupayakan mengadakan monitoring kepada pedagang golongan ekonomi lemah dengan melakukan

pertemuan secara rutin

setiap bulannya yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana PNPM-MP yang telah diterima pedagang. Sehingga diharapkan pedagang golongan ekonomi lemah mempunyai kesadaran untuk mempergunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan kredit dan kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang dapat diatasi. c. Pengelola UPK diupayakan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan cara pihak UPK bekerjasama dengan TPK mendatangi langsung

commit to user


digilib.uns.ac.id

82 kekelompok pedagang sehingga terjalin koordinasi yang baik dengan pedagang dan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi. 2. Saran untuk pedagang golongan ekonomi lemah kecamatan Bringin selaku kelompok sasaran. a. Diharapkan agar pedagang giat mengikuti kegiatan pengembangan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seperti pelatihan manajemen, pelatihan ketrampilan, dan pelatihan pemasaran yang bertujuan agar usaha para pedagang lebih meningkat dan kendala yang dihadapi bisa diminimalisir. b. Diharapkan pedagang aktif berpartisipasi dengan ikut berdiskusi saat diadakan musyawarah desa dengan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sehingga kesulitan melunasi kredit dapat dicari solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. c. Diharapkan pedagang mempergunakan dana bantuan yang diperoleh dari PNPM-MP untuk menambah modal usaha mereka bukan untuk kebutuhan yang lain agar diperoleh hasil yang maksimal yaitu peningkatan pendapatan yang berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

commit to user

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL

Recommend Documents