IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES TRANSFER ASET PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO (Tesis)
Oleh
JUANDA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2011
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES TRANSFER ASET PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
Oleh
JUANDA
Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2011
ABSTRAK IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES TRANSFER ASET PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO Oleh JUANDA
Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan pada UURI Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Dan Kotamadya Dati II Metro yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, yang terdiri dari wilayah Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Akan tetapi dalam pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah masih meninggalkan permasalahan yaitu permasalahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah yang berada di dalam wilayah Kota Metro berjumlah 34 aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan good governance melalui 4 (empat) prinsip utama yaitu Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi dalam proses transfer aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Daerah Kota Metro. Penelitian yang dipergunkan adalah Deskriptif Kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan keadaan atau peristiwa berdasarkan pada fakta-fakta yang nampak pada saat sekarang. Hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan good governance dalam proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah adalah : Prinsip Akuntabilitas (Accountability) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah justru berdampak negatif yaitu adanya penilaian disclaimer oleh BPK RI pada tahun 2008 & tahun 2009, serta aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan apalagi memberikan kontribusi bagi PAD Lampung Tengah dikarenakan mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1999. Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law) dalam proses transfer ini tidak diperhatikan oleh kedua Kabupaten / Kota, yaitu penyelesaian menggunakan jalur hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengelolaan aset-aset tersebut dan menuntaskan perbedaan penafsiran terhadap Kepmendagri Nomor 12 tahun 1999.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro justru mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat ternyata sudah 10 tahun tidak tercapai. Prinsip Transparasi (Transparency) telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua Kabupaten / Kota sehingga masyarakat luas dapat mengetahui data aset, nilai aset dan kebijakan yang diambil untuk pemanfaatan aset-aset tersebut. Prinsip Partisipasi (Participation), adanya partisipasi yang tinggi dan terbuka di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Metro bahkan Pemerintah Daerah Propinsi dan Instansi vertikal sehingga menunjukan kesepahaman yang lebih besar dan kemauan yang lebih serius untuk bekerja sama dalam penyelesaian transfer aset ini, prihal ini justru menjadikan masalah ini menjadi lebih sulit dan berlarut-larut untuk diselesaikan, karena banyak sekali pendapat dan saran sehingga menyulitkan untuk pencari keputusan yang ideal sebagai formulasi pemecahan masalah. Berdasarkan ke 4 (empat) prinsip dalam good governance tersebut semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Metro dapat menerapkan secara utuh dan benar untuk mencapai penyelesaian persoalan aset tersebut tanpa adanya resiko hukum dikemudian hari, dari pada menyelesaikan persoalan transfer ini dengan mengabaikan prinsip good governance yang dikhawatirkan akan memiliki permasalahan hukum.
Kata kunci : otonomi daerah, aset daerah, good governance.
ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE PROCESS OF TRANSFERRING METRO REGIONAL GOVERNMENT’S ASSETS
By JUANDA
The expansion of Lampung Tengah regence based on UURI number 12 in 1999 abaut the formation Way Kanan regency, Lampung Timur regence, and Metro municipal that was legalized in April 20 th 1999 which contained of Metro Raya and Bantul districts. However, the expansion of Lampung Tengah regency areas raised problems abaout 34 assets of the Lampung Tengah regency located in Metro region. This research was purposed to find out the good governance through four principles; accountability, rule of law, transparency and participation principles, in transferring assets of Lampung Tengah regional governments to the Metro municipal govermment. This was a descriptive qualitative research where procedures of problem solving were investigated by describing events based on current observed facts. The results of the research were as follows : Accountability principle applied by the Lampung Tengah government had negative influence in form of disclaimer assessment bay Financial Investigation Bureau of Indonesia or BPK in 2008 and 2009, and the assets were unusable to give contributions for local government income for Lampung Tengah regency because ignoring the Law of Republic of Indonesia number 12 in 1999. Rule of Law principle in the transferring process was not taken into consideration by both Lampung Tengah and Metro municipal to seek dispute settlements through State Administration (or PTUN) to obtain law certainty over those assets managements and to seek settlements about different interpretations on the decision of Minister of Domestic Affair number 12 in 1999. The government of Lampung Tengah regency and Metro municipal prefer to discuss this by themselves and it had been 10 years for no settlement.
Transparency principle had been conducted properly by both governments, so that public could recognize the asset data, asset values and policies abaout the use of those assets. Participation principle, the high level of open participation of governments of Lampung Tengah and Metro municipal and related vertical institutions to seek bigger agreements and bigger will to seriously cooperate in overcoming asset transferring made this problems more complicated and consumed long time to solve problems, because there were numerous notions and suggestions making it more difficult to seek ideal decisions as the formulation for solving problems. Based on the four principles in good governance, the governments of Lampung Tengah and Metro municipal should be able to apply properly those principles to abtain problem solving of asset transferring without legal risks in the future, than overcoming the asset transferring problem without good governance principles that could raise legal problems.
Keywords : local region autonomy , local asset, good governance.
Judul Tesis
:
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES TRANSFER ASET PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO
Nama Mahasiswa
:
JUANDA
Nomor Pokok Mahasiswa
: 0926021009
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan
: Ilmu Pemerintahan
Program Studi
: Magister Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi
: Manajemen Pemerintahan
MENYETUJUI Dosen komisi Pembimbing Pembimbing Utama,
Pembimbing Pembantu,
Dr. Dedy Hermawan,S.Sos.,M.Si. NIP. 19750720 200312 1 002
Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 19580109 198603 1 002
MENGETAHUI Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,
Dr. Ari Darmastuti, M.A. NIP. 19600416 198603 2 002
MENGESAHKAN 1. Tim Penguji Ketua
: Dr. Dedy Hermawan,S.Sos.,M.Si.
................................
Penguji Utama
: Dr. Ari Darmastuti,M.A.
................................
Sekretaris
: Drs. Agus Hadiawan,M.Si.
................................
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Drs. Agus Hadiawan, M.Si. NIP. 19580109 198603 1 002
3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung,
Prof. Dr. Ir. Abdul Kadir Salam, M.Sc. NIP. 19601109 198503 1 001
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 08 Oktober 2011
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 1. Tesis dengan judul ” Implementasi Good Governance Dalam Proses Transper Aset Pemerintah Daerah Kota Metro ” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme. 2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Bandar Lampung, 15 Oktober 2011 Yang membuat,
JUANDA NPM. 0926021009
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Bandar Lampung, 30 Oktober 1971, Putra keempat dari empat bersaudara ini menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Kupang Kota Bandar Lampung lusus tuhun 1985, SMP Negeri 3 Teluk Betung Bandar Lampung lulus tahun 1988, SMA Negeri 2 Teluk Betung Bandar Lampung lulus tahun 1991, Strata-1 di STISIPOL – STIAL LAMPUNG lulus tahun 1996, dan pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 nya di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Penulis kini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Metro.
PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : Pemerintah Daerah Kota Metro beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
MOTTO “Dan ALLAH mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan Tidak mengetahui sesuatu pun, dan memberi kamu pendengaran, Penglihatan danhati, agar kamu bersyukur” (QS. An Nahl Ayat 78)
SANWACANA Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH swt, yang telah memberikan kekuatan dan izin-Nya kepada penulis baik fisik maupun mental sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini yang berjulul ” IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES TRANSFER ASET PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO”. Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Dua (S2) dan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.I.P.) dalam Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Manajemen Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis ingin menyebutkannya, diantaranya sebagai berikut : 1. Prof. Dr. Ir. Sugeng P.Harianto, M.S. selaku Rektor Universitas Lampung; 2. Prof. Dr. Ir. Abdul Kadir Salam, M.Sc. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung; 3. Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini;
4. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Pembahas / Penguji Utama dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, tarima kasih atas segala saran dan ilmunya untuk tesis ini; 5. Dr. Dedy Hermawan,S.Sos.,M.Si. selaku Pembimbing Utama, yang telah banyak mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis; 6. Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan, saran dan pendapatnya dalam penyelesaian tesis ini; 7. Drs. Yana Ekana P.S, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Magíster Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Lampung, tarima kasih atas bantuan dan saran dalam penyelesian administrasi akademik; 8. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magíster Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya selama penulis menimba ilmu pengetahuan di FISIP Universitas Lampung serta para pegawai dan karyawan yang senantiasa ikhlas dalam melayani administrasi dan segala sesuatu keperluan akademik yang dibutuhkan penulis; 9. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan FISIP maupun perpustakaan Universitas Lampung, yang telah memberikan pinjaman bukubuku literatur yang dibutuhkan oleh penulis; 10. Bapak Hi.Zaini Nurman selaku Sekretaris Daerah Kota Metro yang telah memberikan informasi, saran dan kesediannya untuk diwawancarai oleh penulis disela-sela kesibukan beliau;
11. Bapak / Ibu Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro yang telah memberikan informasi, saran dan kesediannya untuk diwawancarai; 12. Ibunda, Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan do’a dan semangat dalam mencapai cita-cita; 13. Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak; 14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya tesis ini;
Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas. Akhirnya kepada ALLAH SWT penulis senantiasa memohon Ramat, hidayah dan inayah-Nya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan ALLAH meridhoi amal baik atas semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.
Bandar Lampung, 15 Oktober 2011 Penulis,
JUANDA
DAFTAR ISI Halaman
SANWACANA DAFTAR ISI
....................................................................................
i
........................................................................................
iv
DAFTAR TABEL
……………………………………………………
vii
………………………………………………...
viii
………………………………………………
ix
………........................……........………….
1
DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
………………………………………
12
………………………......……………..
13
............................................................
14
2.1 Difinisi Implementasi Kebijakan …………..............………
15
2.2 Teori Good Governance
23
1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Kegunaan Penelitian
II.
TINJAUAN PUSTAKA
………………………………..…
2.2.1. Membangun Good Governance
……………………
25
2.2.2. Prinsip - Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 2.3 Otonomi Daerah 2.4 Difinisi Teori Aset
…………………………….......
25
……………………………………….......
35
......……………….…………………….
42
2.4.1. Konsep Manajemen Aset
……….……………….....
47
………………………..
47
…………………..…………........
49
………………………………………...
50
……………………………………...
50
2.4.2 Perencanaan dan Pengadaan 2.4.3 Inventarisasi Aset 2.4.4 Legal Audit 2.4.5 Penilaian Aset
2.4.6 Optimalisasi Aset
…………………….......................
2.4.7 Pengawasan dan Pengendalian 2.5 Kerangka Teori
III.
………..….....……..
53
………..………………………………….
54
METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Alasan Penelitian
.....…….........…………………
3.2 Metode Penelitian dan Alasan 3.3 Fokus Penelitian
58
.............................................
60
…………………………..........…………
61
3.4 Teknik Pengumpulan Data
IV.
52
……………………..........……
64
3.5 Sumber Data ………………………………………….........
69
3.6 Teknik Analisis Data
70
…………………………………........
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
…………………..…
74
.........................................................
74
........................................................................
76
4.1.1 Sejarah Singkat 4.1.2 Profil
4.1.3 Wilayah Administrasi 4.1.4 Pemerintahan
...............................................
78
.............................................................
80
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
…………………………
4.2.1 Prinsip Akuntabilitas (Accountability)
.......................
83 83
4.2.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas oleh Pemda Kabupaten Lampung Tengah
.......................
83
4.2.1.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas oleh Pemda Kota Metro
...................................................
88
4.2.2 Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law) …………….
99
4.2.2.1 Penerapan Prinsip Kepastian Hukum oleh Pemda Kabupaten Lampung Tengah
……….
99
4.2.2.2 Penerapan Prinsip Kepastian Hukum oleh Pemda Kota Metro
…………………………
4.2.3 Penerapan Prinsip Transparasi (Transparency)
.........
103 112
4.2.3.1 Penerapan Prinsip Transparasi oleh Pemda Kabupaten Lampung Tengah
........................
112
4.2.3.2 Penerapan Prinsip Transparasi oleh Pemda Kota Metro
....................................................
115
4.2.4 Penerapan Prinsip Partisipasi (Participation) .............
137
4.2.4.1 Penerapan Prinsip Partisipasi oleh Pemda Kabupaten Lampung Tengah
.......................
137
4.2.4.1 Penerapan Prinsip Partisipasi oleh Pemda Kota Metro
V.
...................................................
140
............................................................................
143
.................................................................................
145
SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan 5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1. Data aset milik / kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Metro Tahap I …………....
7
2. Data aset milik / kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Metro Tahap II …………...
8
3. Data aset milik / kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Metro Tahap III ………….
8
4. Data aset milik / kekayaan Kabupaten Lampung Tengah di Kota Metro yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kota Metro..
10
5. Indikator Prinsip Good Governance
……………………………..
63
6. Data asset milik / kekayaan Kabupaten Lampung Tengah di Kota Metro yang akan dijual / dilelang ……………………………...
112
DAFTAR GAMBAR Gambar
Halaman
1. Dampak Langsung dan Tidak Langsung dalam Implementasi
......
18
.......................................................
45
....................................................................
48
2. Jenis Harta Kekayaan Negara 3. Alur Manajemen Aset
4. Kerangka Teori Implementasi Good Governance Aset Pemerintah Daerah Kota Metro
........................................................................
5. Kegiatan Dalam Analisis Data Kualitatif
......................................
57 72
DAFTAR LAMPIRAN 1. Transkip Hasil Wawancara 2. Surat Ijin Penelitian 3. Daftar aset milik/kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diserahkan kepada Pemerintahan Kota Metro Penyerahan pertama 14 Mei 1999. 4. Daftar aset milik/kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diserahkan kepada Pemerintahan Kota Metro Penyerahan kedua 9 Agustus 1999. 5. Daftar aset milik/kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diserahkan kepada Pemerintahan Kota Metro Penyerahan ketiga 6 Februari 2002. 6. Dokumen surat Walikota Kepada Gubernur Lampung, 16 Oktober 2008. 7. Notulen Rapat 17 November 2008. 8. Dokumen surat Walikota Metro pada Bupati Lampung Tengah, 16 Februari 2009. 9. Dokumen surat Gubernur Lampung pada Walikota Metro, 11 Maret 2009. 10. Notulen Rapat 20 April 2010. 11. Dokumen surat BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, 03 Mei 2010. 12. Dokumen surat Bupati Lampung Tengah pada DPRD Lampung Tengah, 15 Juni 2010. 13. Notulen Rapat 24 Januari 2011. 14. SK Bersama Bupati Lampung Tengah – Kota Metro, 28 Januari 2011. 15. Daftar aset milik/kekayaan Kabupaten Lampung Tengah yang belum diserahkan kepada Pemerintahan Kota Metro. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001. 17. UURI Nomor 12 Tahun 1999.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Cover Depan Kertas Kosong Lembar Judul Tesis Abstract (Bahasa Inggris) Abstrak (Bahasa Indonesia) Identitas mahasiswa Lembar pengesahan Surat pernyataan Riwayat hidup Persembahan Motto Sanwacana Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran
