KINERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM IMPLEMENTASI SAKIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

ISSN : 2302 – 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.2 (2015): 233-248

KINERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM IMPLEMENTASI SAKIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE I Gusti Ayu Agung Diah Acintya1 I G. A. M. Asri Dwija Putri2 1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali – Indonesia Email: [email protected] / Telp: +62 83114126905 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali – Indonesia ABSTRAK Reformasi sektor publik ditandai dengan reformasi birokrasi menuju administrasi publik untuk memunculkan kesadaran akan pengelolaan sumber daya daerah yang akuntabel. Pemerintah sebagai agen dari masyarakat dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dan melaksanakan prinsip tata kelola pmerintahan yang baik (Good Governance). Hal tersebut diukur dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan prinsip Good Governance (GG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa implementasi SAKIP dan penerapan Good Governance berpengaruh pada kinerja pemerintah Kota Denpasar. Penelitian dilakukan pada pemerintah Kota Denpasar dengan menjadikan 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan teknik analisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa implementasi SAKIP tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah sementara penerapan GG berpengaruh positif. Variabel SAKIP dan GG berkontribusi 36,7 persen pada kinerja pemerintah, sedangkan sisanya 63,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Kata kunci: sakip, good governance, kinerja pemerintah

ABSTRACT Public sector reform is marked by bureaucratic reform of administration to bring accountability awareness of local resources management. Government as the agent of the society is required to be accountable and apply the principal of Good Governance. It is measured by Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) implementation and Good Governance application. This research aims to know wether there is an influence between SAKIP implementation and GG application towards government’s performance of Denpasar City. Denpasar City’s government was conducted by choosing 38 units of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) as samples. Research data are collected by spreading questionnaire and being analysed by multiple linear regression technique analysis. It is known that there is no influenced between SAKIP implementation and Government’s performance while it happen positively between GG and its dependent. SAKIP implementation and GG application contribute 36,7 % with the rest of 63,7 % is influenced by another variabel unconducted in this research model. Keywords: sakip, good governance, government’s performance

233

I Gusti Ayu Agung Diah Acintya dan I G. A. M. Asri Dwija Putri. Kinerja…

PENDAHULUAN Reformasi sektor publik merupakan hal yang menjadi perhatian khusus dalam beberapa tahun belakangan ini. Diawali dengan terjadinya krisis ekonomi, yang diikuti krisis politik, budaya, dan sosial, konsep „reinventing government’ (menemukan kembali pemerintah) mulai diluncurkan. Menurut Whitfield (1992) dalam Bastian (2006:14), proses menemukan kembali pemerintah telah dimulai dengan adanya perubahan orientasi. Perubahan dari sekedar orientasi birokrasi ke arah administrasi publik.Yulisnaningsih (2010) mengungkapkan bahwa masyarakat telah terlalu lama berurusan dengan hal – hal yang bersifat birokratis yang justru berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan diupayakan untuk menuju kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, dan pengurangan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Reformasi pemerintahan dari sekedar birokrasi ke arah administrasi publik diawali dengan terwujudnya kesadaran bahwa pemerintah merupakan agen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Kesadaran tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban yang baik dalam mengelola sumber daya publik. Leruth dan Paul (dalam Harioto dan Wardhani, 2012) mengungkapkan bahwa korupsi dan buruknya pengelolaan pengeluaran pemerintah terjadi karena asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara pihak yang melaksanakan tugas (agent) dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas untuk dikerjakan (principle). Kewajiban pemerintah

234


untuk memberikan informasi harus dilaksanakan demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Permasalahan asimetri informasi yang terjadi pada sektor publik sama halnya dengan yang terjadi pada sektor swasta sehingga semakin menunjukkan secara prinsip teori keagenan juga berlaku pada sektor publik (Eaton dan Akers, 2007). Akuntabilitas publik dan penerapan prinsip – prinsip Good Governance menjadi sangat penting dalam mewujudan pemerintahan yang baik. Berawal dari konsep akuntabilitas, maka penyediaan informasi yang relevan menggambarkan kinerja

(performance)

pertanggungjawaban

sektor

akan

publik

segala

sangat

penting

dalam

memberikan

aktivitasnya

kepada

semua

pihak

yang

berkepentingan. Penerapan prinsip – prinsip Good Governance memastikan bahwa segala aktivitas pengelolaan dilaksanakan dengan baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) sebagai perpanjangan pemerintah pusat, menilai akuntabilitas setiap pemerintah daerah di Indonesia melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Bastian, 2001:349). Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan renstra sampai dengan pertanggung jawaban dalam bentuk LAKIP (Badruzaman dan Chairunnisa, 2011).

235


Penyelenggaraan 8 prinsip Good Governance di Indonesia diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dwi Setiawan menyatakan peran akuntan untuk secara konsisten mendorong peningkatan praktik Good Governance atau tata kelola keuangan publik yang baik (Akuntan Mengawal Demokrasi, 2014). Oleh karena itu, aktivitas pemerintah dalam input, proses, dan output yang tertuang dalam SAKIP sangat perlu dievaluasi kembali bersama manajemen pemerintahan yang dinilai dari prinsip Good Governance. Dengan demikian, akan tercipta reformasi sektor publik yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian informasi mengenai kinerja pemerintah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik (Mahmudi, 2010:8). Robinson (dalam Harun, 2009: 73) mengungkapkan pentingnya pengukuran sektor publik: 1. Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan, 2. Sebagai pembelajaran memperbaiki praktek manajemen, dan 3. Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas kinerja mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis sehingga masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui reformasi sistem, program, maupun aktivitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian reformasi sektor publik harus dibarengi dengan reformasi dan penyempurnaan

akuntabilitas

kinerja

pemerintah.

Dengan

kesadaran

akan

akuntabilitas dan prinsip – prinsip Good Governance, pemerintah mulai mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik menuju Good Governance. 236


Penelitian ini meneliti kembali akuntabilitas kinerja dan penerapan Good Governance dengan menemukan pengaruh implementasi SAKIP

dan penerapan

Good Governance pada kinerja value for money pemerintah di Kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih karena berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 96 tahun 2013 Pemerintah Kota Denpasar ditetapkan sebagai pilot project atau percontohan road map reformasi. Keputusan tersebut dibuat karena pemerintah Kota Denpasar dinilai sangat konsisten dalam melaksanakan reformasi pemerintahan dan inovasi reformasi pemerintahan. Meskipun demikian, peringkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2011 masih pada kategori C , sedangkan yang berkategori baik adalah peringkat CC ke atas (CC, B, BB, A) (www.menpan.go.id). Penelitian dilakukan untuk menemukan pengaruh kedua variabel terhadap kinerja pemerintah sekaligus sebagai bentuk evaluasi penerapan SAKIP dan Good Governance di Kota Denpasar. Berdasarkan hal – hal tersebut tujuan penelitian ini adalah : (1) Memperoleh bukti empiris pengaruh implementasi SAKIP pada kinerja pemerintah Kota Denpasar, (2) Memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan prinsip Good Governance pada kinerja pemerintah Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN Populasi yang diteliti adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar periode tahun 2014 yang berjumlah 54 SKPD. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu peneliti memiliki tujuan yang

237


spesifik dalam memilih kriteria sampel yaitu karena sampel yang dipilih merupakan SKPD yang berbentuk Dinas atau Badan Pemerintahan. Dari 54 SKPD dipilih 38 SKPD sebagai sampel. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode field research yaitu dengan langsung memberikan kuisioner kepada responden pada setiap SKPD dan library research yaitu dengan membaca teks maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini maupun yang berkaitan dengan Kota Denpasar. Adapun variabel beserta opersional nya yang adalah sebagai berikut: Tabel 1. Operasionalisasi Variabel SAKIP Variabel Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

    

Indikator Rencana Strategis Rencana Kinerja Pengukuran Kinerja Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Kinerja

Kategori Skala Likert: 1. Sangat Tidak Setuju (STS) 2. Tidak Setuju (TS) 3. Kurang Setuju (KS) 4. Setuju (S) 5. Sangat Setuju (SS)

Skala Ordinal (Skala Likert)

Sumber: Pengolahan Penelitian dari Badruzaman dan Chairunnisa, 2011

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Good Governance Variabel Penerapan Good Governance

       

Indikator Partisipasi Taat Hukum Transparansi Daya Tanggap Kesetaraan Efektifitas dan Efisiensi Akuntabilitas Visi Strategik



Sumber: Pengolahan Penelitian dari Badruzaman dan Chairunnisa, 2011

238


Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Kinerja Pemerintah Variabel Kinerja Pemerintah

      

Indikator Pengelolaan APBD secara ekonomis Pengelolaan APBD secara efektif Pengelolaan APBD secara efisien Pengelolaan APBD secara adil dan merata Kesetaraan Memperjuangkan aspirasi daerah Orientasi belanja kepada kepentingan publik



Sumber: Pengolahan Penelitian dari Siregar, 2011 Untuk mengevaluasi alat ukur yang digunakan dan distribusi dari variabel terikat dan variabel bebas, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nila r pearson correlation terhadap skor total diatas 0,30 (Sugiyono, 2009: 178). Variabel implementasi SAKIP, penerapan GG, dan kinerja pemerintah memiliki pearson correlationsecara berturutturut dari 0,362 – 0,522 (> 0,30), dari 0,396 – 0,531 (> 0,30), dan dari 0,735 – 0,936 (> 0,30). Ketiga variabel tersebut memiliki nilai di atas 0,30 yang artinya pernyataan kuisioner dari ketiga variabel tersebut adalah valid. Suatu Instrumen dikatakan reliable apabila angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel implementasi SAKIP, penerapan Good Governance, dan kinerja pemerintah secara berturut – turut sebesar 0,709; 0,716; dan 0,930. 239


Implementasi SAKIP (X1)

H1 Kinerja Pemerintah (Y)

Penerapan Good Governance (X2)

H2

Gambar 1. Model Penelitian

Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya

terpenuhi

dengan

menyampaikan

hasil

dari

program

yang

dilaksanakannya. Akuntabilitas yang baik akan terwujud dari sistem akuntabilitas yang baik pula. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipandang sebagai sistem pendukung terwujudnya akuntabilitas pada tingkat pemerintah daerah. Semakin baik sistem yang dilaksanakan pemerintah semakin baik pemerintahan tersebut. Menurut Sunarno dan Subiantoro (2009) SAKIP berpengaruh signifikan tehadap peningkatan kinerja pemerintah daerah walaupun bersifat sementara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sejak dikeluarkannya pedoman LAKIP pada tahun 2003, penerapan SAKIP memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menjadi dasar pengajuan hipotesis pertama yaitu implementasi SAKIP berpengaruh positif pada kinerja pemerintah Kota Denpasar. 240


Penelitian yang dilakukan Kamuli (2008) menunjukkan tiga pilar utama pelaksanaan Good Governance adalah Pemerintah, Pengusaha, dan Swasta. Pemerintah dalam penelitian ini diteliti karena mengelola sumber daya masyarakat dengan cakupan yang lebih luas.

Hasil penelitian Kamuli (2008) menunjukan

penerapan Good Governance di Provinsi Gorontalo telah berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian kali ini, ke delapan prinsip Good Governance menjadi dimensi tolak ukur penyelenggaraan Good Governance. Hasil penelitian Zeyn (2011) menunjukkan penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi pada pemerintah Kota Bandung, memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan tersebut. Sejalan dengan reformasi 1998 yang menginginkan pemerintahan yang lebih trasnparan, berkeadilan, dan akuntabel sehingga prinsip Good Governance menjadi relevan satu sama lainnya Mustikarini dan Fitriasari, (2007). Hal ini menjadi dasar pengajuan hipotesis kedua yaitu penerapan Good Governance berpengaruh positif pada kinerja pemerintah Kota Denpasar. Kedua hipotesis tersebut diuji dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh implememntasi SAKIP dan penerapan Good Governance pada kinerja pemerintah Kota Denpasar. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 277). Ŷ

=+1X1+2X2+ε...........(1)

241


Sebelum melakukan pengujian dengan teknik analisis regresi linear berganda, dilakukan Uji Asumsi Klasik antara lain Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data, ada tidaknya korelasi antar variabel bebas, dan ada tidaknya penyimpangan model.

Tabel 4. Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuisioner Kuesioner

Jumlah

Persentase

Kuesioner yang disebar

169

100%

Kuesioner yang tidak kembali

31

18%

Kuesioner yang kembali

138

82%

Kuesioner yang digunakan

138

82%

Respon rate

169/169 x 100% =

100%

Usable respon rate

138/169 x 100% =

82%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian Tabel 5. Karakteristik Responden No 1

Variabel Jenis Kelamin

Klasifikasi Pria Wanita

Jumlah (orang) 67 71 138

Presentase 48,6% 51,4% 100%

21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun >50 tahun

9 9 81 39

6,5% 6,5% 58,7% 28,3%

138

100%

2 5 83 48 138

1,4% 3,6% 60,1% 34,8% 100%

Jumlah 2

Usia

Jumlah 3

Pendidikan terakhir

SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana

Jumlah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

242


HASIL DAN PEMBAHASAN Dari seluruh kuisioner yang disebar yaitu sejumlah 169 kuisioner pada 38 SKPD, hanya 138 atau sebesar 82% yang mewakili 30 SKPD yang dapat ditarik kembali. Responden yang tidak mengembalikan kuisioner dikarenakan kesibukan dinas atau sedang bertugas di luar daerah.Tabel 4 menunjukkan jumlah responden pria sebesar 48,6 % dan wanita 71%. Sebagian besar responden berusia antara 41 tahun hingga 50 tahun dengan tingkat pendidikan mayoritas Sarjana. Dapat dilihat pada tabel 5, Nilai adjusted R2 = 0,367 menunjukkan bahwa kedua variabel bebas berkontribusi pengaruh sebesar 36,7 % terhadap variabel terikat dan sebesar 63,3 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai signifikansi F = 0,001 (sig. F < 0,05) menunjukkan signifikansi pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel bebas dan model penelitian adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar. Dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada Tabel 5 diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,523 diatas nilai α= 0,05. Hal ini berarti variabel SAKIP tidak berpengaruh pada Kinerja. Hasil rata – rata jawaban responden menunjukkan program – program yang ada pada pemerintah Kota Denpasar belum dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang nyata.

243


Tabel 6. Regresi Linear Berganda Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Variabel

T

Sig.

0,105

-0,924 0,647

0,364 0,523

0,591

3,655

0,001

B

Std. Error

Beta

(Constant) SAKIP (X1)

-5,643 0,100

6,109 0,154

GG (X2)

0,511

0,140

Adjusted R2 F Hitung Sig. F

0,367 9,410 0,001

Sumber: Data Primer diolah SAKIP juga dirasa belum digunakan sebagai media pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut dilihat dari rata – rata pendapat responden yang menjawab pada skala 3 atau kategori “kurang setuju”. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sunarno dan Subiantoro (2009) yang menyatakan pelaksanaan SAKIP mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Research Gap ini dapat dipengaruhi oleh ketidak sempurnaan pemahaman tentang implementasi dari kelima tahapan SAKIP antara lain Rencana Startegis (Renstra), Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Akuntabilitas. Tidak hanya Kepala SKPD dan Kepala Bidang SKPD, namun setiap anggota dari instansi maupun organisasi yang menerapkan SAKIP seharusnya memahami isi dan esensi dari penerapan SAKIP itu sendiri. Hasil penelitian Sunarno dan Subiantoro (2009) juga menunjukkan bahwa pengaruh SAKIP terhadap kinerja pemerintah bersifat sementara karena dipengaruhi

244


oleh kebermanfaatan Renstra. Ada situasi/ konteks tertentu dimana Renstra bermanfaat ada situasi/ konteks tertentu dimana Renstra tidak bermanfaat (Minzberg dalam Sunarno dan Subiantoro, 2009). Tidak adanya pengaruh implementasi SAKIP pada kinerja Pemerintah Kota Denpasar bukan berarti bahwa pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kinerja yang baik atau tidak menerapkan SAKIP sama sekali. Kondisi yang terjadi dapat berupa ketidakseragaman pemahaman tentang bagian – bagian SAKIP yang harus dilaksanakan demi menunjang kinerja dan kinerja pemerintah yang dilaksanakan masih berorientasi pada budaya organisasi sebelum SAKIP diterapkan. Dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada Tabel 5 diketahui bahwa tingkat signfikansi 0,001 dan dibawah nilai α= 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel GG berpengaruh positif pada Kinerja Pemerintah. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan GG berpengaruh positif pada kinerja pemerintah diterima. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin baik penerapan GG maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Kota Denpasar, sebaliknya apabila semakin rendah penerapan GG semakin rendah pula tingkat kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Hasil penelitian Zeyn (2011) menunjukkan penerapan GG dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah Kota Bandung. Pengaruh GG terhdap kinerja juga menguatkan pernyataan Mustikasari dan Fitriasari (2007) bahwa seiring dengan apa yang diinginkan masyarakat terhadap pemerintah pasca reformasi tahun

245


1998, prinsip GG menjadi relevan terhadap pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pembahasan dapat dilihat bahwa Implementasi SAKIP dan Penerapan Good Governance secara model berkontribusi pengaruh pada Kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Namun secara tersendiri, implementasi SAKIP tidak berpengaruh pada Kinerja Pemerintah dan penerapan Good Governance berpengaruh pada Kinerja Pemerintah. Berdasarkan uraian dapat ditarik kesimpulan implementasi SAKIP tidak memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah Kota Denpasar.Hal ini berarti implementasi SAKIP belum menjadi faktor terwujudnya Kinerja Pemerintah Kota Denpasar yang baik. Penerapan Good Governance memiliki pengaruh positif pada kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Penerapan delapan prinsip Good Governance diterapkan dalam mewujudkan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar yang baik. Penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan referensi dalam memberikan sumbangan

konseptual

bagi

civitas

akademika

lainnya

dalam

rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti kembali implementasi SAKIP dan penerapan prinsip – prinsip GG di tiap daerah yang berbeda.Sesuai dengan contingency model bahwa tidak ada satupun sistem akuntansi yang secara global cocok untuk semua organisasi dengan situasi dan lingkungan yang berbeda (Oatley 246


dalam Harun, 2008:119). Implementasi SAKIP dan Penerapan GG di setiap daerah di Indonesia tentunya beragam pula. Semakin banyak penelitian yang dilakukan di tiap daerah yang berbeda, semakin kaya gambaran tentang SAKIP dan GG yang diperoleh untuk skala nasional.Peneliti juga dapat menambahkan variabel pemoderasi/ pemediasi seperti komitmen organisasi, budaya organisasi, dan standar akuntansi. Pemerintah Kota Denpasar sebaiknya meningkatkan pemahaman SAKIP kepada setiap aparat dan pejabat di masing – masing SKPD. Program – program dapat diperinci dalam bentuk kegiatan yang lebih nyata dan LAKIP dapat lebih diimpementasikan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, kinerja pemerintah yang baik akan dapat tercapai.

REFERENSI Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar .Jakarta : Penerbit Erlangga Badruzaman, Jajang dan Chairunnisa, Irna 2011. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI, 7(1): h: 57-70 Eaton, Tim V. and Akers, Michael D. 2007. Whistle blowing and Good Governance. The CPA Journal. Vol. 77 (6): 66-72

Kamuli, Sukarman. 2008. Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan Good Governance di provinsi Gorontalo. INOVASI. Volume 5 (3): 136-162 Mustikarini W.A., Fitriasari Debby. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia tahun anggaran 2007. Universitas Indonesia.

247


Setiawan, Dwi. 2014. Mengawal Demokrasi. Dalam Akuntan Indonesia Mengawal Demokrasi : Akuntan Sebagai Penjaga Profesionalisme dan Akuntabilitas. Ed. April – Mei 2014 : 7-11 Sugiyono. 2009.Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sunarno, Agus N. dan Subiantoro, Heru. 2009.Efektifitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. Sriharioto, Wardhani Ratna. 2012. Good Governance, kompetensi KPPN dan persepsi keberhasilan pelaksanaan pengganggaran berbasis kinerja satuan kerja kementrian/ lembaga.Simposium Nasional Akuntansi XV.Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Yulisnaningsih. 2010. Penerapan Good Governance, Perspektif Teoritik Birokrasi dan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara. Vol. 3 (5): 75-81 Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. Vol 1 (1) : 2 Kota Denpasar sebagai road map reformasi birokrasi. 28 Mei 2014. Portal Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara,(Online), (www.menpan.go.id), (diakses 1 Juni 2014)

248

KINERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM IMPLEMENTASI SAKIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

Recommend Documents