IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR KABUPATEN SIMALUNGUN)

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR KABUPATEN SIMALUNGUN)

TESIS

Oleh

EDI SYAHPUTRA 067005088/HK

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Edi Syahputra : Implementasi Corporate Social Responbility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN…, 2008 USU Repository © 2008

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR KABUPATEN SIMALUNGUN)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

EDI SYAHPUTRA 067005088/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Edi Syahputra : Implementasi Corporate Social Responbility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN…, 2008 USU Repository © 2008

Judul Tesis

: IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR KABUPATEN SIMALUNGUN) Nama Mahasiswa : Edi Syahputra Nomor Pokok : 067005088 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

( Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH ) Ketua

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

( Dr. Sunarmi, SH, M.Hum ) Anggota

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B.,MSc)

Tanggal Lulus : 03 Desember 2008


Telah diuji pada Tanggal 03 Desember 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH Anggota : 1. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 4. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH


ABSTRACT

The term Corporate Social Responsibility (CSR) can be found in State Owned Company or BUMN Act no.19/2003, and in Limited Liability Company Or PT Act no.40/2007. The detailed rules of CSR implementation on environmental partnership and sponsorship program are spelled out in Ministry of BUMN Decree no.KEP.236/MBU/2003. By having the regulations, the rules of game for CSR of BUMN is already clear. As it is implied in its name, BUMN has both public and private dimensions. The problem of development is an urgent thing to do in this country, and it is impossible to hand it wholely to government. Therefore, as agent of development, BUMN must take part in the effort of accomplishing the development. Related to it, the problem in this thesis is about the rules of Corporate Social Responsibility in BUMN environment, the implementation of CSR to society of PTPN IV estate unit Dolok Ilir Simalungun district environment, and the impact of CSR implementation. The method used is this study is normative yuridical, that is by studying the rules of the law about the implementation of CSR, the related documents, and making interview. The result of the study reveals that the regulation of CSR in BUMN environment is still in the form of Minister Decree. Eventhough there is an enforcement, it has not had any sanction. The implementation of CSR done by PTPN IV is still charitable instead of philanthropic, and it has not given significant impact to the society. Therefore, it is suggested that as the manifestation of Act no.40/2007, the regulations should be put into effect soon and the implementation of CSR is done based on the continuity for the society. In the future, the impact of CSR implementation should be done seriously in order to endeavor the social economy based on the usefulness and the justice. Key words

:

Corporate Social Responsibility, Society, BUMN.


ABSTRAK

Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas kita mengenal istilah, Ttanggungjawab sosial peusahaan. Aturan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep.236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dengan aturan-aturan tersebut tanggung jawab sosial perusahaan BUMN telah jelas aturan mainnya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, terdapat dimensi publik dan privat, yang melekat padanya. Masalah pembangunan adalah masalah yang urgen dalam negara ini, dan tidak mungkin menyerahkan ”pembangunan ” sepenuhnya kepada Negara. Untuk itu BUMN sebagai agent of development, harus turut serta dalam usaha mencapai pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tentang, pengaturan Corporate Social Responsibility di lingkungan BUMN, Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun dan dampak Implementasi Corporate Social Responsibility. Metode yang dipergunakan dalam penelilitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai Implementasi CSR terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. Dengan melakukan studi dokumen, wawancara dengan informan untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci tentang hal-hal yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan Tentang CSR dil ingkungan BUMN, secara rinci masih dalam bentuk Keputusan Menteri, dengan demikian kekuatan memaksa ada namun belum terdapatnya sanksinya, Implementasi CSR oleh PTPN IV masih bersifat karitas ketimbang filantropis, dampak implementasi CSR belum memberikan dampak yang baik. Maka disarankan hendaklah PP yang merupakan manifestasi dari UU Nomor 40 Tahun 2007 dapat segera diberlakukan, implementasi CSR hendaknya berdasarkan kesinambungan bagi masyarakat, selanjutnya dampak implemntasi hendaknya benar-benar terwujud dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan kemanfaatan dan keadilan. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Masyarakat , BUMN


KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulis

menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari

berbagai pihak, baik yang sifatnya bantuan materil maupun moril. Oleh karena itu pada kesempatan inikami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Chairuddin P.Lubis,DTM&H, Sp.A (K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister; 2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa,B.,MSc, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister; 3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Bismar Nasution, SH, MH atas segala pengarahan, motovasi, ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Prof.Dr.Bismar Nasution, SH, MH selaku Ketua Komisi Pembimbing, Prof.Dr.Suhaidi, SH, MH serta Dr.Sunarmi, SH,M.Hum Selaku


Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan petunjuk dan ide-ide yang terbaik serta kritik dan saran yang konstruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini; 5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Dr.Mahmul Siregar, SH, M.Hum dan Bapak Syafruddin S.Hasibuan, SH,MH selaku penguji tesis penulis. 6. Alm.Prof.Dr.Mustafa Siregar, SH, (Guru Besar Fakultas Hukum USU) sebagai sosok yang selalu memberi motivasi

dan dedikasi kepada penulis semenjak

mengikuti pendidikan S.1 hingga saat ini. 7. Prof.Abduh, SH (Guru Besar Fakultas Hukum USU) sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, yang selalu penulis hargai atas arahan dan nasehatnya. 8. Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Ir.Muchsin Nasution Bapak, Efendi Pohan, SE asisten SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, Bapak Nando, dan seluruh pihak di lingkungan PTPN IV. 9. Bapak/ibu masyarakat di Kabupaten Simalungun yang telah bersedia menjadi informan untuk kesempurnaan tesis ini. 10. Seluruh Dosen/staff pengajar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi dalam setiap perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 11. Seluruh staff administrasi, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas segala bantuannya.


12. Seluruh sahabat kuliah penulis pada Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Sembah Sujud ananda haturkan kepada Orang Tua Penulis, Alm.Lamiran, Ibunda Ngatemi, Ayahanda Misno Ibunda Kasmini atas segala keizinan, upaya, do`a dan keikhlasan yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum, buat matahari dan rembulanku Eni Sri Rahayu, Amk Ananda tersanyang buah hatiku Anas Dhiratadra Alam, buah cipta ayahanda semoga dapat memotivasi diri untuk meraih cita-cita yang tinggi, semoga keberhasilan bersamamu buah hatiku Amin. Seluruh orang tua penulis abangda, Suwito kakanda Magdalena Siregar, Astuty adinda Ayu Valentin, Winda Mustika Sari, Buat Rizky Evrindo Velawi, Finka Yulianda Velawi, Dimas seluruh keluarga penulis terima kasih atas curahan kasih sayang yang telah diberikan semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Medan, Desember 2008 Penulis,

Edi Syahputra NPM.067005088


RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap

: Edi Syahputra

Tempat/Tanggal Lahir

: Bah Gunung, 12 April 1976

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Status

: Menikah

Pendidikan

: - Sekolah Dasar Al-Washliyah Kab.Simalungun 1989 - Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Serbelawan Kabupaten Simalungun 1992 - Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Serbelawan Kabupaten Simalungun 1995 - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Swadaya Medan 2001 - Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2008


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................

i

ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR..........................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP ..............................................................................................

vi

DAFTAR ISI.........................................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR............................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN............................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................... B. Perumusan Masalah........................................................................ C. Keaslian Penelitian ......................................................................... D. Tujuan Penelitian ........................................................................... E. Manfaat Penelitian ........................................................................ F. Kerangka Teori dan Konsepsi ....................................................... G. Metode Penelitian.......................................................................... 1. Lokasi Penelitian ..................................................................... 2. Spesifikasi Penelitian ............................................................. 3. Sumber Data ........................................................................... 4. Alat Pengumpulan Data .......................................................... 5. Analisis Data ..........................................................................

1 1 11 12 13 13 14 27 27 27 28 30 30

BAB II

PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI LINGKUNGAN BUMN …… ........................................... A. Corporate Social Responsibility dan Etika Bisnis ........................ B. Hubungan CSR dan Good Corporate Governance ....................... C. Landasan Hukum ...........................................................................

31 31 36 41

BAB III IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR) .............................. A. Gambaran Umum PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir ..................... B. Struktur Organisasi ....................................................................... C. Upaya PTPN IV Kebun Dolok Ilir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ...................................................................

51 51 54 55


D. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir ................................................................. 1. Program Kemitraan ................................................................ 2. Program Bina Lingkungan ......................................................

61 64 83

BAB IV DAMPAK IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV UNIT KEBUN DOLOK ILIR ......... A. Dampak CSR Bagi Perusahaan (Internal) .................................. B. Dampak Bagi Masyarakat (Ekternal)............................................

90 90 94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... A. Kesimpulan .................................................................................. B. Saran ...............................................................................................

98 98 99

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 101


DAFTAR GAMBAR

No.

Judul

Halaman

1. Struktur Organisasi PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Dolok Ilir.........................................................................................................

54


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri. Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang, dunia usaha barang kali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini karena proposi teori klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan, “the only duty of the corporation is to make profit. 1 Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis adalah meningkatkan keuntungan. Secara perlahan ideologi “ the only duty of the corporation is to make profit” yang dianut oleh korporasi telah berubah dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa kontiunitas pertumbuhan dunia usaha tidak akan terjadi tanpa dukungan yang memadai dari stakeholder yang melingkupinya seperti, manajer, konsumen, 1

Sofyan Djalil, Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4. No.1 Januari-Desember 2003, hal.4.


buruh dan anggota masyarakat. Inti dari pandangan ini adalah bahwa dunia usaha tidak akan sejahtera jika stakeholdernya juga tidak sejahtera. 2 Perusahaan itu sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tangung jawab ekonomis kepada para shareholders seperti bagaimana memperoleh profit dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan ekseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. 3 CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, Social Responsibility of the Businessmen tahun 1953 (Harper and Row, New York). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak

2

Eddie Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham, (diakses tanggal 16 Januari 2008, http://www.elsam.or.id. 3 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, (Surabaya : CV.Ashkaf Media Grafika, 2007), hal.xxiii.


asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara.4 Wacana CSR semakin terasa dengan diterbitkannya buku ”Silent Spring” karangan Rachel Carson yang membahas pertama kalinya tentang persoalan lingkungan dalam tataran global. Karyanya menyadarkan bahwa tingkah laku korporasi mesti dicermati sebelum berdampak menuju kehancuran.Sejak itu, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian kian luas.Pemikiran korporasi yang lebih manusiawi juga muncul dalam The future Capitalism

yang ditulis Lester Thurow tahun 1966. Menurutnya,

kapitalisme-yang menjadi mainstream saat itu tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis apa yang nantinya disebut sustainable society. 5 Di era 1970 an CSR dianggap sebagai isu marjinal tetapi kemudian para pebisnis dan pemimpin pemerintahan menyadari sepenuhnya bahwa mustahil membebankan seluruh pemecahan masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan dipundak pemerintah, sementara di lain sisi, pihak perusahaan punya kekuatan yang hampir sama dengan pemerintah karena kemampuan ekonominya. 6 Di Indonesia kesadaran para pelaku bisnis dalam menerapkan CSR relatif baru, yaitu awal 1990. Adanya anggapan para pelaku bisnis di Indonesia bahwa tanggung

4 5 6

Eddie Riyadi, op.cit ., Yusuf Wibisono, op.cit., hal. 5. Eddie Riyadi, loc.cit.


jawab sosial dipandang sebagai aktivitas yang bersifat buang-buang biaya. Padahal program CSR justru memberikan banyak keuntungan pada perusahaan. 7 Secara perlahan dalam dunia usaha di Indonesia mulai muncul spektrum baru berkaitan dengan pentingnya dunia usaha mempertajam kesadaran mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Korporasi harus memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dalam lingkup internal perusahaan, implementasi CSR merupakan keputusan strategis perusahaan yang secara sadar di desain sejak awal untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, aspek bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, serta semua aspek dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktek-praktek jahat. Dalam lingkup eksternal implementasi CSR harus dapat memperbaiki dalam aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal bisnis

untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang

berkelanjutan. Maka tidak bahwa

ini menjadi kewajiban bersama antar entitas

dalam sebuah

Pembangunan

berlebihan

seperti

judul dalam konperensi CSR,

entitas bisnis, responsible business is good business. 8 industri

sebenarnya

memiliki dampak positif dapat

menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan aset pembangunan

7 8

dapat menjadi

nasional maupun daerah. Namun kenyataan selama puluhan

http://www.masyarakatmandiri.org, (diakses tanggal, 11 September 2008) Ibid.


tahun praktik bisnis dan industri korporasi Indonesia cenderung memarginalkan masyarakat sekitar, tetap tidak bisa ditampik. Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, mengenai permasalahan dan agenda pembangunan, menegaskan bahwa telah terjadi ekses negatif dari pembangunan, yaitu kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. 9 Masyarakat yang termarginalkan dengan

sejak

awal telah

miskin, kenyataannya semakin

kehadiran berbagai jenis korporasi. Korporasi tidak

melaksanakan CSR secara baik terhadap masyarakat. Alih-alih melibatkan dan memberdayakan masyarakat

sekitar

dengan

melakukan community

development, 10 korporasi cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Jika pun ada program yang dilakukan oleh korporasi, biasanya bersifat charity, seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, dan lain-lain. Program charity ini menjadi dalih bahwa mereka juga memiliki kepedulian sosial. Dengan konsep charity, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetap marginal. Charity menjadi program yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa memutus rantai kemiskinan. 11

9

Oky Syaiful R.Harahap, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, http: //www. sarwono. net/ artikel.php?id (diakses pada tanggal, 18 Januari 2008) 10 Baca Bambang Rudito dan Melia Famiola, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007) hal.234 bahwa Arif Bidimanta menyatakan Community Development adalah kegiatan pembangunan komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses komunitas guna tercapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sosial sebelumnya. 11 Oky Syaiful R.Harahap., op.cit


Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut.12 Dipandang dari segi moral hakikat manusia maupun hakikat kegiatan bisnis itu sendiri, diyakini bahwa tidak benar kalau para manajer perusahaan hanya punya tanggung jawab dan kewajiban moral kepada pemegang saham. Para manajer perusahaan sebagai manusia dan sebagai manajer sekaligus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral kepada orang banyak dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasi bisnis perusahaan yang dipimpinnya. Para manajer perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan karyawan, konsumen, pemasok, penyalur masyarakat setempat dan seterusnya.Singkatnya, tanggung jawab dan kewajiban moral para manajer

12

I Nyoman Tjager, et al, Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia), (Jakarta : PT. Prehalindo, 2002), hal. 142


perusahaan tidak hanya tertuju kepada shareholders (pemegang saham) tetapi juga kepada stakeholders pada umumnya. 13 Selain itu perusahaan sebagai subjek hukum seyogyanya juga menjadi mahluk sosial yang pemperhatikan lingkungan sosialnya sehingga perusahaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing di lingkungannya. Hal ini sangat penting, terutama jika kita berbicara tentang perusahaan raksasa yang terkadang merupakan “negara dalam negara” karena besarnya. Banyak perusahaan raksasa yang justru berprilaku sebagai penguasa daerah dan mendikte pemerintah daerah. Satu dan lain hal karena pemerintahan daerah sangat bergantung pada perusahaan raksasa tersebut, baik itu pajak, retribusi, lapangan kerja, realisasi maupun pembangunan masyarakat (Community Development). 14 Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial di dalam pengertian good governance, yang subtansi dan pelaksanaanya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat yang utama efisiensi dan pemerataan. Dalam pelaksanaannya, good governance mengandalkan rule of law

terutama yang mencakup bidang

ekonomi dan politik, penentuan kebijakan yang transparan, pelaksanaan kebijakan yang accountable, birokrasi yang berkualitas dan juga masyarakat yang capable. 15

13

Erni R. Ernawan, Business Ethics : Etika Bisnis, (Bandung : CV. Alfabeta, 2007), hal.28 Todung Mulia Lubis, Corporate Responsibility, http://www.com.id.org, (diakses pada tanggal, 18 Januari 2008) 14

15

Emil Salim, Good Governance dan Masyarakat Warga, Jurnal Transparansi Edisi 15/Des 1999, Jurnal Transparansi Online http://www.transparansi.or.id/ majalah/edisi15/15 berita (diakses pada tanggal, 18 Januari 2008)


Mochtar Kusumaatmadja mencatat bahwa hukum sebagai sarana pembangunan bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Dalam konteks perusahaan, berarti hukum berperan penting tidak hanya terhadap pemegang saham (shareholders), tapi juga mengatur berbagai pihak (stakeholders) dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, selain untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur.16 Harapan adanya peraturan yang baik serta dijalankannya law enforcement. Peraturan yang baik berarti peraturan yang memenuhi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law). Bukan saja masyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan juga masyarakat dunia usaha itu sendiri. Beberapa korporasi mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tapi lebih banyak lagi korporasi yang mangkir dari kewajibannya itu. Karena itu perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur konsep dan jenis CSR dalam rangka law enforcement dan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. 17 Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagai pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007,

16 17

pasal 74 ayat (1)

menyatakan perseroan yang

Oky Syaiful R. Harahap, op.cit. ibid


menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanaan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa CSR, sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi. Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, mengisyaratkan bahwa CSR awalnya bersifat sukarela menjadi sebuah tanggung jawab yang diwajibkan. Namun Undang-undang Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Karena, pengaturan lebih lanjut merupakan domain daripada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai manifestasi dari Undang-undang, dan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut masih dibahas oleh pemerintah. 18 Jauh Sebelum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas ini diundangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan

18

Andi Firman, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, http://www. kutaikartanegara. com/ forum/ viewtopic (diakses tanggal, 18 Januari 2008)


CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai manipestasinya telah dikeluarkannya

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003

tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. Dengan demikian BUMN dapat dikatakan telah jelas aturan mainnya karena sudah ada Undang-undang tersendiri. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara, bahkan pola CSR mereka sudah rinci aturan pelaksananya. Praktik CSR oleh BUMN ini menarik untuk dikaji disebabkan oleh faktor pembeda yang secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan sosial BUMN ini seharusnya dapat berkembang, Pertama, karena sifat dan statusnya sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak terkendala oleh motif pengurangan pajak (tax deduction) sebagaimana menjadi pengharapan perusahaan-perusahaan swasta. Kendati pajak tetap merupakan kewajiban bagi BUMN, kewajiban ini tidak serta merta mempengaruhi kelancaran kegiatan atau operasi BUMN.Kedua, terdapat instrumen ”pemaksa” berupa kebijakan pemerintah; dimana melalui Kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, perusahaan BUMN menjalankan Program Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga dengan praktik derma yang imperatif tersebut


dimungkinkan

bahwa

potensi rata-rata sumbangan sosial perusahaan-perusahaan

BUMN lebih besar dari perusahaan-perusahaan swasta. 19 BUMN merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negara-negara berkembang. Keberadaan BUMN mempunyai pengaruh utama dalam pembangunan negara-negara dunia ketiga. Setidaknya, BUMN diperlukan dalam pengaturan infrastruktur dan public utilities,

dan menempatkan dirinya untuk

berperan pada hampir seluruh sektor aktivitas ekonomi. 20 Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik menganalisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap masyarakat di lingkungan PTPN IV (Studi pada Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun).

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah

pengaturan Corporate Social Responsibility di lingkungan

BUMN? 2. Bagaimanakah implementasi Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun? 3. Bagaimanakah dampak implementasi Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun? 19

Fajar Nussahid, Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006 hal.5 20 Ibid, hal.8


C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir belum pernah dilakukan. Namun penelitian yang membahas tentang Corporate Social Responsibility sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti sebelumya, adalah sebagai berikut : 1. Corporate Social Responsibility yang dianalisa dari Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, selanjutnya: 2. Corporate Social

Responsibility,

dengan landasan hukum Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal. Secara subtansial yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut : 1.

penelitian

ini

difokuskan pada BUMN, dengan landasan yuridis Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep.236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN. 2. penelitian menitik beratkan pada aspek implementasi Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka


untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun

terkait dengan topik dan

permasalahan dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah: 1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan mengenai Corporate Social Responsibility yang berlaku pada BUMN. 2. Untuk mengetahui implementasi Corporate Social Responsibility dalam permberdayaan ekonomi masyarakat dan bina lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun. 3. Untuk mengetahui dampak implementasi Corporate Social Responsibility pada masyarakat dan lingkungan

PTPN IV

Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten

Simalungun. E. Manfaat Penelitian Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perusahaan dan hukum bisnis di Indonesia. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai CSR khususnya badan usaha yang berbentuk BUMN, umumnya dan bentuk badan usaha perseroan lainnya.


Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada kalangan pelaku bisnis di semua sektor usaha untuk dapat lebih membuka cakrawala berpikir berkaitan dengan CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bina lingkungan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi Dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi yang dominan di masyarakat dan harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama, setiap keputusan yang dibuat. Setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut… demikian ungkapan Dr. David C. korten penulis Buku laris berjudul When Corporations Rule the World. Apa yang ditandaskan Korten itu melukiskan betapa nyata tindakan yang diambil korporasi membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh kehidupan di bumi ini. Fenomena ini kemudian bisa menjadikan wacana dan warna CSR. 21 Kerangka teori tesis ini mengunakan

teori utilitas (utilitarisme)

yang

dipelopori oleh Jeremy Bentham dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Utilitarisme disebut lagi suatu teleologis (dari kata Yunani telos= tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apaapa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.22 Teori utilitas merupakan

21 22

http://www.bi.go.id (diakses pada tanggal 18 Januari 2008) K.Bertens, Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan, (Yogyakarta : Kanisius, 1989),

hal.67


pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (the greatest good for the greatestnumber). Artinya, bahwa hal ini benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. Utilitarianism (dari kata utilis berarti manfaat) sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berpotensi pada hasil perbuatan. 23 Utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam meniali baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan-baik buruknya-tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian dari pada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya. 24 Menurut teori ini suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Dalam rangka pemikiran ini kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan

23 24

Erni R. Ernawan, op.cit., hal.93 K.Bertens, op.cit,.


adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang yang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik.

Mengapa melestarikan lingkungan hidup, misalnya merupakan

tanggung jawab moril individu atau korporasi? Utilitarisme menjawab: karena hal itu membawa manfaat paling besar bagi umat manusia sebagai keseluruhan. Korporasi atau perusahaan tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri, hingga sumber daya alam rusak atau habis sama sekali. Karena itu, menurut utilitarisme upaya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi tanggung jawab moral individu

atau

perusahaan. 25 Persoalannya adalah ikhlas

menciptakan

perusahaan itu berada.

apakah

perusahaan

perubahan dalam

Karena pada dasarnya dunia

Di sinilah pentingnya moralitas dalam

25

atau dengan

usaha

memegang teguh

mencari untung sebesar-besarnya.

kegiatan ekonomi

menurut Adam

bukunya “Theory of Moral Sentiments”, mengungkapkan

kegiatan ekonomi yang perusahaan

sukarela

lingkungan masyarakat di tempat

adagium-bahwa tugas pokok pebisnis adalah

Smith dalam

dengan

harus

bersinggungan dengan kepentingan

dapat

mengimplementasikan

nilai

bahwa

masyarakat, maka keadilan

dalam

Ibid.,hal.66


kebijakan

perusahaan

karena negara

hanya

berlaku sebagai ” impartial

spectator”. 26 Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith, Guru Besar dalam bidang Filsafat moral dan sebagai ahli teori hukum dari Glasgow University pada tahun 1750, 27 telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice), Smith mengatakan bahwa” tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian” (the end of justice to secure from injury). 28 Prinsip keadilan adalah prinsip dari kebijaksanaan yang masuk akal dan diberlakukan bagi suatu konsepsi kesejahteraan bersama. 29 Menurut pandangan kolektivitas melihat pada sifat kolektif perusahaan yang bertahan pada moralitas sasaran, strategi, prosedur dan pengendalian perusahaan. Paham ini menolak melihat bagaimana seluruh organisasi ditunjang oleh manusia, yaitu individu-individu yang mampu memutuskan bagi dirinya sendiri apakah dan bagaimanakah mematuhi persyaratan kolektif. Sebuah perusahaan lebih dari sekedar

26

Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 17 April 2004, hal 11, menerangkan bahwa Adam Smith sekaligus sebagai ahli teori hukum “Bapak Ekonomi Modern” telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice).Dalam Prolog dari Neil Mac Cormick ”Adam Smith On Law”, bahwa yang dimakud “impartial Spectator” adalah bahwa peran Negara atau Pemerintah itu hanya sebatas fungsinya sebagai “penonton” 27 Ibid, hal.4-5. 28 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Sebagaimana dikutif dari D.W. Proh, “A. text-book of Jurisprudence”, London: Sweet & Mazwell, 1966 hal 221, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V , 2000 29 John Rawls, A theory of Justice, (London : Harvard University Press, 1971), hal.23-24.


akumulasi bagian-bagiannya. Organisasi kolektif selalu ada karena manusia mau dan dapat membantu mencapai sasaran kolektif. 30 Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling bertentangan. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat, ini akan menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat. 31 Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah “rekayasa sosial”. Untuk memudahkan dan menguatkan

tugas

rekayasa sosial, Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesinambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. 32 Apabila kehidupan bisnis ingin berlangsung lama dan dalam jangka panjang bisnis harus memberi jawaban kepada kebutuhan masyarakat dan memberi masyarakat itu apa saja yang dibutuhkan. Kesadaran sosial ini adalah suatu akibat

30

Peter Pratley, Etika Bisnis (The Essence of Business Ethic), diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio, (Yogyakarta : Penerbit Andi Bekerjasama dengan Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd, 2007) hal. 114 31 Bismar Nasution, Diktat Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hal.1 32 Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan, Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib) (Jakarta : Rajawali Pers, 1990) hal.140.


dari suksesnya suatu masyarakat di dalam memecahkan masalah ekonomi yang besar, yang bertitik dari kelaparan, penyakit dan kemiskinan. Untuk itu harus diberi definisi dari suatu hubungan baru antara dunia bisnis dan masyarakat untuk membawa kegiatan usaha lebih dekat pada keinginan sosial sehingga mencapai suatu kehidupan yang lebih bermutu. Manfaat keterlibatan bisnis dalam masalah sosial menghasilkan kondisi lingkungan serta memberi hal yang positif bagi pengelola bisnis. 33 Adanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk nyata perusahaan untuk memberi kesenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan juga merupakan perbuatan etis. Hubungan masyarakat diartikan mempunyai hubungan sosial dan bukan hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau CSR. 34 CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika berbicara tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi. 35 Konsep CSR sebenarnya relatif baru. Bahkan dalam teori korporasi klasik, akarakar konsep CSR sulit ditemukan. Namun demikian persoalan CSR jika dicari akar-

33

O.P.Simorangkir, Etika : Bisnis, Jabatan dan Perbankan, (Jakarta : Rineka Cipta, September 2003), hal.55 34 Apoan Simorangkir, Pengamatan Legislatif Terhadap Konsep dan Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kabupaten Deliserdang, Disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM, oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan, hal.1 35 K.Bertens, op.cit., hal.296-297


akar teoritisnya, konsep CSR

mendapat pijakan yang relatif kuat karena dua

perkembangan berikut ini: Pertama, dalam realitasnya agen pemerintah tidak selamanya bisa menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan. Kedua, pasar terkadang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. 36 Hal itu terjadi apabila, salah satu tindakan agen pasar, ternyata menimbulkan dampak bagi kesejahteraan atau kondisi pihak lainnya. Sayangnya, dampak ini terkadang tidak diperhatikan oleh agen yang bersangkutan. Kegiatan ekonomi atau perusahaan seyogyanya dapat memberikan dampak positif bagi perubahan masyarakat di lingkungan perusahaan itu sendiri. Perubahan tersebut tentunya dilandasi oleh kemauan yang tulus yang lahir dari dalam diri pelaku usaha/perusahaan. Hal ini tentunya bertujuan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dalam pelaksanaanya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama yaitu efisien dan pemerataan. 37 Dalam Pengertian yang luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas. 38 Untuk itu terdapat tiga pilar penting dalam merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama adalah mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan (unsur 36

Sofyan Djalil, op.cit., hal.4. Ibid 38 Fajar Nussahid, op.cit.,hal.5 37


lokalitas), yang kedua mengkakulasi kapasitas SDM dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR (masyarakat, pembuat UU, pekerja, pelaku bisnis), dan yang ketiga adalah peraturan dan perundangan serta kode etik dalam dunia usaha. Pada akhirnya tiga pilar ini tidak akan mampu bekerja dengan baik tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik. 39 Dalam konteks inilah CSR berusaha bagaimana korporasi sebagai agen ekonomi selalu patuh terhadap hukum dan peraturan, peduli terhadap persoalan sosial di sekitarnya, peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup, kesehatan kerja dan sebagainya. Korporasi harus meminimalkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung masyarakat. Dan korporasi harus bertindak sebagai

good corporate

citizenship. 40 Konsep CSR di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru karena CSR sudah dikenal dan dipraktekkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Dalam pengertiannya yang kelasik CSR masih dipersepsikan sebagai idiologi yang bersifat amal (charity) dari pihak pengusaha kepada masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan. Disamping itu masih banyak pihak yang mengidentikkan CSR dengan Community Development (CD). CSR tidak dapat disederhanakan hanya sebatas Community Development (CD) karena sesungguhnya secara

historis keberadaan Community

Development (CD) dan CSR sangat berbeda. Community Development (CD) 39

Dyah Pitaloka, Memperkuat CSR, Memberantas Kemiskinan, http:// www. suaramerdeka. com/ harian/0708/02/opi04.htm (diakses pada tangal 18 Januari 2008) 40 Ibid, hal.5


merupakan kerelaan perusahaan untuk memberikan berbentuk benefit bagi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sedangkan CSR muncul sebagai sebuah reaksi atas tuntutan masyarakat yang didasarkan pemikiran bahwa keberadaan perusahaan di suatu tempat akan dan niscaya mengurangi hak-hak masyarakat setempat. CSR mensyaratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha. 41 Definisi

CSR secara etimoligi di Indonesia

kerap diterjemahkan sebagai

tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain, CSR Madang juga disebut sebagai

tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usa.

Namun apabila disebut salah satunya darinya, konotasinya pastilah kembali kepada CSR. Kendati tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan, (konsep economic, sustainability, environment sustainability dan social sustainability) . 42 Pandangan lebih komprehensif mengenai CSR dikemukakan oleh Carrol yang mengemukakan teori Piramida CSR. Menurutnya, tangung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantrofis) yang merupakan satu kesatuan. 43

41

Ditulis dalam Kerangka Acuan Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM, dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan, hal.1-2 42 Yusuf Wibisono, op.cit., hal.8 43 Fajar Nursahid, op.cit., hal.7


Selanjutnya Weeden dan Svendsen menyatakan bahwa CSR berkembang menjadi konsep yang mengandung gagasan tanggung jawab dunia usaha, yang mengenal kinerja etis, ramah lingkungan, berjiwa sosial bisnis, dan mengutamakan hubungan baik dengan semua stakeholders. 44 Implementasi CSR merupakan salah satu penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. 45 Intinya GCG merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Terutama dalam arti sempit, yakni hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan korporasi (perusahaan). Dan dalam arti luas, yaitu mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders agar dapat diakomodir secara proporsional. GCG juga, dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan dalam strategi korporasi yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Di Indonesia lebih dari sepuluh tahun terakhir hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar telah dipertanyakan. Terutama dalam konteks kontribusi dan peranannya dalam membantu penyelesaian masalah sosial masyarakat seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Hal ini didasari oleh sejumlah fakta berkenaan dengan banyaknya konflik antara perusahaan dan masyarakat, baik dalam 44

Badaruddin, Corporate Social Responsibility : Tinjauan Konseptual dan Implementasi, disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan, hal.2 45 Muh Arief Effendi, CSR Melalui Community Development, http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id, (diakses tanggal 18 januari 2008), Lihat juga Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang BUMN Pasal 2 butir e .


soal hak-hak sumber daya, kesempatan kerja maupun ketimpangan sosial ekonomi. Dalam teori realitis (teori organ) yang menganggap bahwa keberadaan suatu perusahaan yang berbadan hukum dalam suatu tata hukum, sama saja layaknya dengan keberadaan manusia selaku subjek hukum. Jadi badan hukum bukanlah hanya hanyalan semata dari hukum sebagaimana diajarkan dalam teori fiksi akan tetapi benar adanya dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bentindak lewat organ-organnya. 46 Lebih jauh, Garriga dan Mele memetakan teori-teori dan konsep-konsep mengenai CSR. Dalam kesimpulannya, Garriga dan Mele menjelaskan CSR mempunyai fokus pada empat aspek utama, yakni mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, kedua menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggungjawab, ketiga, mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, keempat, berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. secara praktis dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok teori yang berdimensi profit, politis, sosial, dan nilai-nilai etis. 47 Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia

yang

menyatakan: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial ….” Selanjutnya juga tercermin dalam Pasal 33

46

Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya di dalam Hukum Indonesia,, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal,4. 47 Teddy Lesmana, CSR Untuk Kesejahteraan Rakyat, http://www.media-indonesia.com , (diakses tanggal 18 Januari 2008)


ayat (3) UUD 1945, menyatakan, “ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut peran sosial BUMN dapat dilihat dari dimensi ganda yang melekat padanya. Menurut hasil diskusi Kelompok Tangiier pada 1981, sebuah institusi digambarkan sebagai BUMN jika mempunyai dua dimensi: dimensi publik (public dimension) dan dimensi badan usaha. Dimensi publik, BUMN mengsyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasan oleh publik, tetapi juga menggambarkan konsep mengenai public purpose (bertujuan publik, masyarakat). Sementara dimensi badan usaha bertautan dengan konsep komersial (bidang usaha). 48 Sejalan dengan hal tersebut landasan hukum telah diterbitkan oleh Kementerian BUMN yaitu : Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Dana dari program kemitraan ini diambilkan dari penyisihan 1-3 persen laba bersih yang diperoleh BUMN. Kita berharap agar kebijakan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN berdomisili. 49 Selanjutnya berdasarkan Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE433/MBU/ 2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan antara lain

48 49

Fajar Fajar Nussahid, op.cit., hal.8 Muh Arief Effendi, op.cit.,


diatur mengenai

pembentukan

Unit PKBL

yang merupakan bagian dari

organisasi perusahaan secara keseluruhan. Fungsi PKBL adalah melakukan pembinaan berupa

evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi,

dan fungsi administrasi dan keuangan. Masalah koordinasi

telah

diatur dalam

Pasal 11 ayat (1) butir b keputusan Menteri BUMN tersebut, minimal dalam bentuk menyampaikan pinjaman

daftar

kepada

calon

BUMN

mitra

binaan

koordinator

yang

untuk

akan diberikan dana

menghindari

duplikasi

pinjaman. Apabila program ini dapat di implementasikan dengan sebaik mungkin dan dikelola secara optimal, maka keberadaan program kemitraan dapat menjangkau pengusaha kecil (mitra binaan) secara lebih luas, sehingga dapat dinikmati secara

nasional.

Sudah

saatnya

multiplier effect-nya

perusahaan

meningkatkan

kepedulian terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap publik, sehingga sustainable company. Akhirnya

perusahaan dapat mempertahankan

semoga program CSR tersebut dapat dikelola

secara profesional dan transparan sehingga CSR bagi

pemberdayaan

ekonomi

Yang pada akhirnya akan

masyarakat

memberikan

benar-benar

disekitar kemanfaatan

lokasi

bermanfaat perusahaan.

bagi masyarakat

luas.


G. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian Sesuai

dengan judul penelitian yaitu Implementasi Corporate Social

Responsibility penelitian

(CSR), pada masyarakat di Lingkungan PTPN IV, maka lokasi

dilakukan di Unit Kebun Dolok Ilir yang berada di Kabupaten

Simalungun. Dasar dari penelitian pada PTPN IV ini adalah bahwa PTPN VI adalah salah satu BUMN yang merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negara berkembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada keberadaan Unit Kebun Dolok Ilir merupakan salah satu unit terbesar dari PTPN IV. Dekatnya jarak dengan objek

penelitian, tepatnya di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera

Utara. 2. Spesifikasi Penelitian Yang dimaksud dengan spesifikasi dalam penelitian ini adalah jenis, sifat dan pendekatan penelitian yang digunakan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis,

yaitu

suatu

penelitian

yang

bertujuan

untuk

mendeskripsikan

(menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi tertentu atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu, 50 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-

peraturan hukum mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), 50

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997),

hal. 36


terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV (studi pada Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun). Penelitian tentang Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), pada masyarakat dan Lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun, ini bersifat deskriptif analisis karena akan menggambarkan dan menerangkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Implementasi CSR, kemudian akan dianalisis secara cermat apa saja yang menjadi dampak atau akibat yang timbul dari implementasi CSR terhadap masyarakat dan lingkungan pada PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun. Menurut Hillway dalam bukunya introduction to Research, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. 51 3. Sumber Data Sumber Utama diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 1. Bahan hukum primer, terdiri dari : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep.236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 51

J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Bandung : PT.Rineka Cipta, 2003)

hal.1


2. Bahan hukum sekunder, seperti: hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk mapun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahanbahan primer, sekunder dan tersier penunjang di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang ekonomi, filsafat dan lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dipilih guna memperoleh pasal-pasal, teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian tentang kaedahkaedah hukum yang mengatur masalah CSR BUMN dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, selanjutnya disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang ditelaah dalam tesis ini. Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan field research untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yang dapat berupa pendapat dari informan, laporan-laporan perusahaan, dan lain-lain yang relevan dengan objek telaah penelitian ini. 52 Selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung, ke lokasi tempat dilaksanakannya CSR di PTPN IV Unit kebun Dolok Ilir.

52

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

hal.24


Dalam penelitian ini nantinya mungkin saja akan bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena persfektif disiplin lainnya hanya merupakan ilmu pembantu. 4. Alat Pengumpulan data Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, dan wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci tentang hal-hal yang tidak mungkin dijelaskan. Sehingga dengan adanya wawancara diharapkan dapat memperoleh data yang lebih luas dan akurat tentang masalah yang diteliti.

5. Analisis Data Setelah data sekunder diperoleh, maka dilakukan pengeditan data, sehingga keakuratan data dapat diperiksa dan bila ada kesalahan dapat diperbaiki dengan jalan menjajaki kembali sumber datanya yang didukung oleh data primer dari beberapa informan. Setelah proses pengeditan data selesai dilaksanakan, maka proses selanjutnya pengolahan data baik primer maupun sekunder dianalisis dengan mempergunakan metode induktif melalui pendekatan kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban yang ada dalam penelitian ini .


BAB II PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI LINGKUNGAN BUMN

A. Corporate Social Responsibility dan Etika Bisnis Perusahaan mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah sebab perusahaan betapapun kecilnya adalah merupakan bagian kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk mememenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan salah satu sumber dan sarana yang efektif untuk menjalankan kebijaksanaan pembagian pendapatan nasional. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kepentingan dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan. 53 Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu, ekonomi, hukum, etika dan philanthropis. Dari persfektif ekonomi, semua perusahaan harus bertanggung jawab kepada shareholder, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Tanggung jawab hukum adalah perusahaan harus tunduk dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua tanggung jawab disebutkan di atas merupakan tanggung jawab etika dan kegiatan philantrophis. 54 Tanggung jawab etika merupakan perbuatan yang diterima publik, peraturan pemerintah, competitor, kelompok-kelompok masyarakat, maupun oleh perusahaan

53

Sendjun H.Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta : Rineika Cipta, 2001), hal. 139 54 K. Bertens, op.cit. hal. 289-295

Edi Syahputra : Implementasi Corporate Social Responbility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN…, 2008 31 USU Repository © 2008

itu sendiri. Etika bisnis mempunyai pengaruh yang lebih luas daripada peraturan formal. Melanggar etika merupakan masalah

etika akan menghancurkan

kepercayaan. Perusahaan yang melakukan empat tingkat piramida tanggung jawab sosial akan tenang dalam berbisnis melalui komitmen karyawan, pelanggan loyal, profit

yang memadai, dan didukung oleh masyarakat dan negaranya, serta

mempunyai budaya perusahaan. CSR dalam pengertian terbatas dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Perusahaan tidak bertanggungjawab untuk memahami ”apa yang ada”, (konteks) di sekitar aturan tersebut, karena perusahaan mungkin saja mengeinterpretasikan secara kreatif aturan-aturan hukum untuk kepentingan mereka, terutama ketika aturan tersebut tidak cukup spesifik mengatur apa yang legal dan tidak legal, atau prilaku apa yang diperbolehkan untuk mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu, menurut pengusung konsep terbatas ini hanya satu dan hanya satu tanggungjawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumberdayanya untuk aktivitas yang mengabdi pada akumulasi laba. 55 Perusahaan dalam pandangan Friedman adalah

alat dari para pemegang saham (pemilik

perusahaan). Maka apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, hal ini akan dilakukan oleh individu pemilik, atau lebih luas lagi, individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri. 56

55

Friedman, dalam Jones Gareth R, Organizational Theory, ( New Jersey, USA: PrenticeHall,Inc, 2001) hal. 151 56 Friedman dalam Michael E Porter dan Mark R Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, (Boston : Harvard Business School Publishing Corporation, 2003 ) hal.30


CSR dalam pengertian yang luas dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung

jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi

dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling

sedikit merugikan

stakeholder-nya. 57 Berdasarkan pandangan ini, sebuah organisasi bisnis dapat memutuskan tindakan atau prilaku mana yang paling etis dalam situasi tertentu dengan menerapkan prinsip-prinsip moral. Salah satunya adalah penerapan prinsip “ golden rule” yang mengajarkan seseorang atau satu pihak agar memperlakukan orang lain sama seperti mereka ingin diperlakukan. Para penganut konsep ini juga percaya bahwa “the right action produces a greatest benefit for the most people”. 58 Artinya, tindakan tepat yang dilakukan oleh suatu perusahaan berdasarkan prinsip moral dengan sendirinya akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Pandangan lebih komprehensip mengenai CSR, dikemukakan oleh Caroll yang mengemukakan teori piramida Corporate Social Responsibility. Menurutnya, Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum etis dan fhilantropis) yang merupakan satu kesatuan.. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis perusahaan harus menghasilkan laba sebagai

57 58

Fajar Nussahid, op.cit., hal.5 Jones Great R, op.cit., hal. 151


fondasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis ini merupakan hasrat paling natural dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian dalam mencapai tujuan mencapai laba sebuah perusahaan

juga bertanggungjawab secara

hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. 59 Upaya melanggar hukum demi memperoleh laba harus ditentang sehingga perusahaan tidak menggunakan atau menghalalkan segala cara. Perusahaan juga harus bertanggungjawab secara etis. Ini berarti sebuah perusahaan berkewajiban mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etis. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, harus

menjadi rujukan bagi

perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari.

Lebih dari itu,

perusahaan juga mempunyai tanggung jawab philantropis yang mensyaratkan agar perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar kualitas hidup masyarakat meningkat sejalan dengan operasi bisnis sebuah perusahaan. 60 Steiner mengemukakan tiga alasan penting mengapa kalangan bisnis perlu merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Yang pertama, perusahaan adalah ”makhluk” masyarakat dan oleh karenanya harus merespon permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama. Perusahaan menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan

59 60

Fajar Nursahid, loc.cit., hal 7 Ibid.


ekonomi, politik budaya dan teknologi yang ”memaksa”. Secara instingtif, perusahaan akan melakukan aksi konformitas terhadap terjadinya perubahanperubahan atas ekspektasi masyarakat tersebut. Kedua, kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiotik. Dalam jangka panjang, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upayanya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan pada akhirnya akan sampai kepada upaya mempengaruhi peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan menghindari peraturan pemerintah dengan cara merespon suatu tuntutan sosial (social demands), sama halnya diyakini bahwa adanya peraturan-peraturan pemerintah secara umum membuat biaya-biaya lebih mahal dan menekan fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi. 61 CSR adalah bagian dari corporate ethics. Di dalam konsep corporate ethics salah satu aspek yang penting adalah menegakkan etika bisnis di lingkungan bisnis (business environment). Pengembangan etika bisnis dengan lingkungan tersebut

61

Ibid


sangat penting dalam kerangka menegakkan kelangsungan bisnis itu sendiri. 62 Sebab tidak mungkin sebuah korporasi tidak berinteraksi dalam jangka panjang, dengan lingkungan usahanya.

B. Hubungan CSR dan Good Corporate Governance Bagi banyak pelaku dunia usaha negara berkembang, seperti Indonesia, konsep good corporate governance merupakan sesuatu yang baru. Konsep good corporate governance muncul di era kini, yang sebelumnya mungkin belum pernah di dengar istilah tersebut. Hal ini tentunya disebabkan oleh dominasi investor institusional, maka terjadi pergeseran pengendalian perusahaan publik dari pemilik menuju

ke

tangan profesional fund manajer. 63 Dari sudut pandang isu global berarti bahwa masalah good corporate governance

sudah menjadi suatu kebutuhan jika suatu

negara atau perushaan ingin masuk dalam bisnis internasional. Seorang investor akan mau membeli saham dengan harga tinggi, dengan salah satu apakah perusahaan menerapkan

indikatornya yaitu

prinsip good corporate governance secara baik

atau tidak. Dengan demikian prinsip ini

sekarang menjadi sesuatu yang sangat

penting bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan. 64 Forum for

Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefiniskan

Corporate Governance sebagai berikut: 62

AB Susanto, Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi Vo.4, No.1 Januari Desember 2003, hal. 9 63 Emmy Yuhassanie, Conflict of Interst dalam Praktik Perusahaan dan Profesional, (Jakarta : Pelika 18, 2002) hal.11 64 Nindyo Pramono, Dalam Makalah Independesi Direksi dan Komisaris dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance, Jakarta, Januari 2003 hal.12


Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 65 Istilah corporate governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committe

di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut. Dalam

laporan mereka yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point)

yang sangat menentukan bagi praktek corporate

governance diseluruh dunia. Cadbury Report mendefinisikan corporate governance adalah “ Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi”. Definisi lain dari Cadbury Report memandang corporate governance sebagai manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun ekternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.” 66 Di dalam literatur akademis, corporate governance bisanya dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan, “ masalah-masalah yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol”. 67 F. Antonius Alijoyo mendefiniskan corporate governance

adalah sebagai

seperangkat aturan dan prinsip antara lain fairness, transparency, accountability dan responsibility

yang mengatur hubugan antara pemegang saham, manajemen

perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 65

FCGI, Corporate Governance, (Jakarta, FCGI Jilid I Edisi ke3, 2001) hal.3 Ibid. hal. 27 67 John D. Sullivan, Corporate Governance : Transparansi antara Pemerintahan dan Bisnis, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.1. No.2 Oktober- Desember 2000, hal. 5 66


stakeholder lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder dalam perusahaan. 68 Dari definisi-definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perusahaanperusahaan semakin banyak bergantung pada modal eksternal (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, dengan melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. penyandang dana ekstern

Untuk itu perlu memastikan kepada pihak

bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk

kepentingan perusahaan. Sebab sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditur sehingga mereka yakin akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Dalam Persfektif yang luas, corporate governance didefinisikan dalam pengertian sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara yang terbuka dan jujur demi untuk mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar, yang akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. 69 Penerapan good corporate governance

di perusahaan publik bank maupun

BUMN diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena penerapan good corporate juga dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas. Salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam

68

F. Antonius, Rasio Kenangan dan Praktek Corporate Governance, http://www.fegi.or.id, (diakses tanggal 14 Juli 2008) 69 Wahjudi Prakarsa Corporate Governance Suatu Keniscayaan, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.1. No.2 Oktober- Desember 2000, hal. 20


penerapan

good corporate governance

adalah tanggung jawab sosial perusahaan

dan etika bisnis. Sebab bisnis tidak dapat berjalan dengan baik bila dijalankan dengan cara-cara yang curang dan penipuan baik dilingkungan internal sendiri maupun eksternal perusahaan. Dalam lingkungan Internal perlu diperhatikan hubungan antara berbagai jenjang kedudukan yang ada, kultur perusahaan, peraturan dan sistem diperusahaan, serta budaya keterbukaan informasi, sedangkan lingkungan eksternal merupakan hubungan perusahaan dengan stakeholders serta masyarakat. 70 Setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas kegiatan bisnisnya yang dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak tertentu masyarakat pada umumnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Secara negatif ini berarti suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga tidak sampai merugikan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif, berarti suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. 71 Prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis (perusahaan), adalah sebagai berikut transparency, accountability, responsibility, indepandency, dan fairness yang dijabarkan sebagai berikut: 72 Transparency, secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang 70 71 72

Ibid. Sonny Keraf, op. cit., hal.122 Andi Firman, op.cit.,


cukup, akurat, tepat waktu, tentang penambangan apa saja yang di eksplorasi kepada segenap stakeholders-nya. Accountability, adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Responsibility, pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada shareholder juga kepada stakeholders. Indepandency, intinya prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Fairness, menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholder dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan pula, fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penerapan CSR merupakan

salah

satu

bentuk

implementasi

dari konsep GCG Sebagai

entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

C. Landasan Hukum Bisnis mengandung tiga aspek pokok yaitu, aspek eknomi, hukum dan moral. Tolok ukur untuk keberhasilan pemenuhan aspek tersebut yaitu secara ekonomis, bisnis adalah baik kalau menghasilkan laba yang dapat dilihat dalam laporan tahunan, yang disusun menurut kontrol finansial

dan akuntansi yang baku. Untuk sudut

pandang hukum pun, tolok ukurnya cukup jelas yaitu bisnis adalah baik jika diperbolehkan oleh sistem hukum. Lebih sulit untuk menentukan baik atau tidaknya bisnis dari sudut pandang moral, karena tolak ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau tingkah laku adalah hati nurani, kaidah emas dan penilaian masyarakat umum. 73 Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tanggung jawab hukum dalam rangka stakeholder management. Hal ini bukan berarti bahwa bisnis menyelesaikan masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai

warga

masyarakat, bisnis mempunyai factor

built in dalam bisnis untuk kelanggengan. Pengamalan prilaku etis dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, menjadi penting karena demi kelangsungan hidup

73

K. Bertens, op.cit.,. hal.27-28,


bisnis itu sendiri dan demi ketahanan posisi finansialnya atau dalam persfektif jangka panjang. 74 Perusahaan akan terhindar dari konflik dengan masyarakat jika perusahaan juga mau berbagi dengan masyarakat. Artinya, perusahaan juga harus dapat berlaku adil terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis salah satu nilai moral terpenting adalah keadilan. Masyarakat tidak mungkin diatur dengan baik Well-ordered kalau tidak ditandai keadilan. Jhon Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan keutamaan khas untuk lembaga-lembaga sosial, sama kebenaran merupakan ciri khas sebuah teori. 75 Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang bertujuan untuk meraih keuntungan tetapi keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak tetapi dilakukan dalam interaksi melalui kepuasan berbagi pihak. Bisnis sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan untuk para pihak yang melibatkan kegiatan yang terorganisasi atau berstruktur. Dipandang dari sudut ekonomis, good business

adalah bisnis yang

membawa banyak untung. 76 Dalam prinsip etika bisnis, dapat dikatakan bahwa secara maksimum (positif) perusahaan dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (prinsip berbuat baik), sedangkan secara minimal (negatif) tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (prinsip tidak berbuat jahat). 77

74 75 76 77

Soeharto Prawirokusumo, op.cit., hal.82, K.Bertens, op.cit hal.106-108 Ibid A.Sony Keraf, op.ci.,t


Bila suatu perusahaan dari segi ekonomis mampu, maka perusahaan tersebut wajib menjalankan tanggung jawab sosial yang positif. Suatu perusahaan, sejauh kemampuan finansialnya memadai, perusahaan wajib memelihara lingkungan sosial dan kesejahteraan sosialnya sebagai wujud keadilan. Tetapi, kalau kondisi finansialnya tidak memungkinkan, minimal perusahaan itu tidak melakukan kegiatan yang dari segi sosial merugikan. Di negara yang menganut sistem ekonomi yang sangat bebas sekalipun, selalu disadari bahwa tanggung jawab sosial sedikit banyak berfungsi untuk mencegah campur tangan dari pemerintah atas bisnis itu. Maksudnya, kalau perusahaan itu telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya, pemerintah tidak perlu terlalu banyak ikut mencampuri kebijakan perusahaan itu. 78 Weber

mengatakan hukum memiliki rasionalitasnya yang subjektif tatkala

subtansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus-kasu yang konkret. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitasnya yang subtantif tatkala dalam tatanannya setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik, bahkan mungkin juga emosional, tanpa bisa merujuk ke aturanaturan umum yang secara obyektif ada. 79

78

Konosuke Matsusitha, Not For Bread Alone, A Bussines Ethos, A Management Ethic (Kyoto, PHP Institute : edisi ke-6, 1988) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan Judul Rtos Bisnis, Etika Manajemen, (Jakarta : Mitra Utama, 1989) hal.32 79 Suntandyo Wingjosoebroto, Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta : Elsam Huma, 2002) hal.33


Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab

soial perusahaan dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai rule of the game bagi perusahaan, hanya sebatas keputusan menteri. Namun berikut ini akan diuraikan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka pendekatan sistem yang mengacu pada hierarkhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini, yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya: 1. Undang-undang Dasar 1945 a. Pasal 33 ayat (1) “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” b. Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. c. Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” d. Pasal 33 ayat (4) (amandemen ke-4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”


e. Pasal 34 ayat (2) (amandemen ke 4) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu…” 2. Undang-undang a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4297); yang menentukan bahwa: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembina usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, ketentuan lebih lanjut

diatur dengan

Keputusan Menteri. Pasal 88 Ayat (1) dan (2). Dengan Demikian BUMN bukan saja mendukung keberadaan usaha kecil dan koperasi tetapi juga harus mendukung program sosial lainnya. b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); yang menyatakan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangung jawab sosial dan lingkungannya Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanaan kewajiban ini dikenai sanksi.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 74 ayat (1) s/d (4). Dari penjabaran hirarki di atas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih terdapat peraturan-peraturan lain yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu :

3. Keputusan Menteri a. Keputusan Menteri Kemitraaan

dan

BUMN

Program

No. Bina

Kep-236/MBU/2003 Lingkungan.

tentang

Program

Penyelenggaraan

Program

Kemitraaan dan Program Bina Lingkungan, diatur sebagai berikut : 1) Sumber dana berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 1 %. Pasal 8 Ayat (1) dan (2). 2) Besarnya dana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS)

untuk Persero, dan oleh Menteri BUMN untuk Perum. Pasal 8 Ayat (3). 3) Dana yang telah ditetapkan oleh RUPS atau Menteri disetorkan pada Unit PKBL selambat-lambatnya sebulan setelah penetapan. Pasal 8 Ayat (5). 4) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk, pinjaman untuk membiayai modal kerja, dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pinjaman khusus dan hibah. Pasal 10 Ayat (1) dan (2) 5) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tujuan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam


bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, dan sarana ibadah. Pasal 10 Ayat (3). 6) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan, evaluasi, dan besarnya bunga pinjaman dana Program Kemitraan. Bab IV Pasal 11 Ayat (1) dan (2). 7) Pelaksanaan program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN yang bersangkutan. Bab IV Pasal 12 poin (b). 8) Beban operasional Program Kemitraan bersumber dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan. Besarnya beban operasional maksimal 70 % dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan. Tahun berjalan. Apabila dana beban operasional tidak mencukupi maka dibebankan oleh anggaran biaya BUMN Pembina. Bab V Pasal 13 Ayat (1 s/d 5) 9) Beban operasional program dibiayai dana Program

Bina Lingkungan,

besarnya maksimal 3 % dari dana yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan (Bab V Pasal 14). 10) Beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL (Pasal 15). RKA tersebut terpisah RKA Perusahaan (RKAP) BUMN. Bab VI Pasal 17 Ayat 2.


11) Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan melaporkan pelaksanaan program setiap triwulan dan laporan tahunan (Bab VII Pasal 19 Ayat 2). Laporan tersebut terpisah dari laporan berkalah dan laporan tahunan BUMN yang bersangkutan (Bab VII Pasal 19 Ayat 3). b. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-433/MBU/2003, Tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003, masing-masing BUMN membentuk unit tersendiri yang khusus untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Unit PKBL). Unit ini menjadi bagian tak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan, sekurang-kurangnya memenuhi fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan keuangan. Unit PKBL bertangung jawab secara langsung kepada salah satu anggota Direksi yang ditetapkan oleh rapat Direksi. c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor: 117/MBU/2002, Keputusan ini mewajibkan seluruh BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG sebagai landasan operasional BUMN. Berdasarkan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor:

117/M-MBU/2002, tanggal 31 Juli 2002. PTPN IV telah mengeluarkan kebijakan internal

dalam

bentuk

Surat

Keputusan

Direksi

PTPN

IV

(Persero)

Nomor: 04.Dirut/Kpts/01/I/2006, tentang Kebijakan Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance-GCG bagi pelaku bisnis PT.Perkebunan Nusantara IV. Keputusan Direksi dikeluarkan dalam rangka pengelolaan PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang sehat dan bertanggungjawab. Karenanya

perlu


dikembangkan

suatu mekanisme baku yang dapat digunakan sebagai panduan

untuk mewujudkan harapan-harapan stakeholders (pemegang kepentingan). Tujuan dari Keputusan Direksi PTPN IV ini sama seperti tujuan penerapan GCG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/MBU/2002. Tujuan penerapan GCG ini diuraikan sebagai berikut : 1. Memaksimalkan

nilai

perusahaan

dengan

cara

meningkatkan

prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparansi dan efisiensi

serta

memberdayakan fungsi dan meningkatkan

kemandirian

pengelola perusahaan. 3. Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan. 4. Meningkatkan Kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim investasi nasional. Berdasarkan uraian prinsip-prinsip GCG diatas yang terkait dengan

CSR

berada pada prinsip ketiga, yaitu pengelolaan perusahaan berdasarkan pada pembuatan keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan nilai moral, kepatuhan


terhadap perundang-undangan, adanya kesadaran tangung jawab sosial, maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan terhadap stakeholders. Selanjutnya dalam Keputusan Direksi PTPN IV Nomor: 04.Dirut/Kpts/01 /I/2006, Bab V tentang Pengelolahan Hubungan dengan Stakeholders lainnya dalam poin 3 (tiga) disebutkan, Perusahaan memberikan masukan dalam membangun regulasi, terutama mengenai tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat pusat dengan

dan yang

sinkronisasi ditetapkan

ketentuan yang telah pemerintah

daerah

ditetapkan

pemerintah

seperti

pengaturan

pelaksanaan program KBL dan Community Development. Dengan demikian kesadaran untuk melaksanakan CSR oleh PTPN IV telah jelas landasan hukumnya yaitu dalam bentuk Undang-undang, Keputusan Menteri BUMN dan Keputusan Direksi PTPN IV.


BAB III IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR)

A. Gambaran Umum PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kebun Dolok ilir dibuka oleh Maskapai Belanda yang diberi nama Hendle Vereninging Amsterdam (HVA) pada Tahun 1915 dengan ditanami komoditi Serat Nenas (agape sisalana) dan Serat Pisang (manila henep). Semasa pengembalian Irian Barat ke Indonesia tahun 1958 Kebun Dolok Ilir di Nasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia dan mulai dikelola bangsa Indonesia. Tabel.1 : Perkembangan Pengelola PTPN IV sejak 1915 s/d 2008 No.

Tahun

Pengelola

1

Tahun 1915 s/d 1957

HVA

2

Tahun 1958 s/d 1961

PPN- Baru

3

Tahun 1961 s/d 1964

PPN- Sumut III

4

Tahun 1965 s/d 1968

PPN -Serat

5

Tahun 1968 s/d 1985

PNP-VII

6

Tahun 1985 s/d 1996

PTP-VII

7

Tahun 1996 s/d sekarang

PTP. Nusantara IV (Persero)

Sumber : PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun


Sejak tahun 1958 tanaman serat dialihkan menjadi tanaman kelapa sawit. Konversi ini dilakukan secara bertahap dan selesai tahun 1974. Secara Geografis Kebun Dolok Ilir berada : a. Sebelah Timur

Kebun Laras dan Kebun Bandar Betsy

b. Sebelah Barat

Dolok Merawan

c. Sebelah Selatan

Sinaksak- Pematang Siantar

d. Sebelah Utara

Kebun Sibulan, Pabatu & Laut Tador

Kebun Dolok Ilir berada di Kabupaten Simalungun Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Dolok Merawan dengan luas konsesi 7.348,80 Ha.

B. Struktur Organisasi Struktur organisasi Kebun Dolok Ilir adalah Struktur Garis dan Staf yang dipimpin oleh seorang Manajer Unit. Namun yang berkaitan secara langsung dengan CSR (program kemitraan dan bina lingkungan) adalah sebagai berikut : 1. Manajer Unit : a. menyusun dan melaksanakan policy umum sesuai dengan pedoman

dan

intruksi kerja dari direksi. b. mengkordinir penyusunan anggaran belanja tahunan, c. memimpin rapat kerja ssisten kebun yang dilaksanakan secara periodik, d. bertanggung jawab kepada kepala manajer grup dan direksi, e. mengatur hubungan bidang kemasyarakatan


2. Asisten SDM dan Umum a. Administrasi pekerja/penduduk di lingkungan kebun b. Administrasi penerimaan karyawan baru dan pemberhentian karyawan c. Perumahan karyawan emplasmen d. Mengelola pendidikan sekolah taman kanak-kanak, sekolah madrasah dan pramuka dolok ilir dengan Gudep 015-016 e. Mengawasi kegiatan pos yandu (KB, penimbangan balita). f. Melayani kegiatan masyarakat umat beragama dan olah raga g. Membuat laporan peristiwa masalah umum (LPMU) bulanan dan triwulan ke kantor Direksi PTPN-IV di Medan. h. Mengajukan usulan jatah pakaian karyawan dan mengusulkan karyawan yang berdinas 25, 30 dan 35 tahun untuk menerima penghargaan/Jubilaris. i.

Surat menyurat kepada Intansi Pemerintah sipil, TNI/Polri dan melayani pihak-pihak yang berurusan dengan perusahaan.

j. Mengelola administrasi jamsostek k. Mengelola administrasi dapenbun l. Urusan sosial dan lain-lain m. Mengawasi agraria tingkat kebun. n. Bertangung jawab langsung kepada manajer unit


MANAGER UNIT

Kepala Dinas Tanaman Rayon Selatan

Ass. Tanaman Afd. I

Kepala Dinas Tanaman Rayon Utara

Ass. Tanaman Afd. V

Ass. Tanaman Afd. II

Ass. Tanaman Afd. VI

Ass. Tanaman Afd. III

Ass. Tanaman Afd. VII

Ass. Tanaman Afd. IV

Ass. Tanaman Afd. VIII

Kepala Dinas Teknik

Kepala Dinas Pengelolaan

Kepala Dinas Tata Usaha

Ass. Teknik Pabrik

Ass. pengelolaan

Ass. Tata Usaha

Ass. BKL Listrik PLTA

Ass. pengelolaan

Ass. BKL Motor

Ass. pengelolaan

Ass. Teknik Sipil/Bangunan

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Dolok Ilir


Ass. Transport

C. Upaya PTPN IV Kebun Dolok Ilir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kebun Dolok Ilir merupakan bagian dari PTPN IV, Kebun Dolok Ilir berlokasi di daerah kabupaten Simalungun. Perusahan ini perlu memikirkan rakyat setempat atau rakyat sekitar di wilayah perkebunan berada. Hal ini penting untuk menciptakan keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan. Untuk itu perlu juga dilakukan sebuah upaya untuk ikut memberdayakan dan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat di sekitar daerah operasi perkebunan, tentunya dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuan masyarakat tersebut misalnya saja memberikan bantuan kandang ternak. 80 Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di dasari oleh peraturan-peraturan hukum sebagai landasan kebijakan

perusahaan

untuk

menerapkan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan ( PKBL). Menurut studi yang dilakukan Burg’s, setidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem ekonomi berfungsi yaitu : Pertama, stabilitas (stability), hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

80

Wawancara dengan Informan , Ir.H. Muchlis Nasution , Manager Unit Kebun Dolok Ilir tanggal 14 Mei 2008


Kedua, meramalkan (predictability), yaitu berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. 81 Pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk memainkan peran sebagai agent of development atau penggerak pembangunan masyarakat yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu dalam usaha perkebuan PTPN IV Kebun Dolok Ilir mengemban misi ganda yaitu mendapat keuntungan finansial agar perusahaan eksis, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. 82 Dengan posisi perusahaan sebagai agent of development, maka diharapkan dapat menampung dua sisi kepentingan masyarakat setempat. Perhatian perusahaan atas kepentingan masyarakat setempat dituntut tinggi, karena masyarakat tersebut memiliki daya yang kuat untuk mempengaruhi kelangsungan perusahaan perkebunan. Dengan kehadiran perusahaan secara baik di tengah masyarakat, maka perusahaan akan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri dapat tercipta keharmonisan, sehingga company risk menjadi kecil. Hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum bahkan lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam diatas putih 81

Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 17 April 2004. 82 Wawancara dengan Ir.H. Muchlis Nasution , Manager Unit Kebun Dolok Ilir tanggal 14 Mei 2008


dan ada sanksi tertentu, bila terjadi pelanggaran. Bisnis yang baik adalah bisnis yang patuh pada hukum. 83 Seperangkat peraturan sangat penting adalah guna memberikan kepastian hukum bagi PTPN IV, Kebun Dolok Ilir dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terkonsep dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pengaturan tersebut dilatarbelakangi untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga partisipasi

perusahaan

perlu

ditingkatkan

untuk

memberdayakan

dan

mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 84 PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir sebagai Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan program PKBL dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (Juklak). 85 PKBL yang dimaksud yaitu Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 86

83

K. Bartens, op.cit, hal 23 Lihat dasar menimbang dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/ MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. 85 Lihat Pasal 2 ayat (1), Menteri BUMN No. Kep -236/MBU/2003 86 Lihat Pasal 1 angka 3, SK Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 84


Kewajiban perusahaan untuk peduli dengan lingkungan sekitar merupakan kewajiban moral dari suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha,

87

Adalah tidak adil, bila suatu perusahaan

namun tidak memberikan kontribusi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan itu berada. Dalam perspektif ini tentunya sesuai dengan landasan bagi Badan Usaha Milik Negara : a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal; 88 Demokrasi ekonomi yang dipaparkan Moh. Hatta yang bersumber pada nilai Pancasila dan

penjabaran Pasal 33 UUD 1945, harus dapat diverifikasi ke dalam

peraturan-peraturan

organik

guna tercapai tujuan kemakmuran dan keadilan.

Lebih lanjut menurut Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan Pasal 27 ayat (2), 89

87 88 89

K. Bartens, op.cit Baca Pertimbangan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, hurup a,b,dan c Lihat Pasal 27 UUD 1945, beserta penjelasannya,


Sehingga perlu adanya jaminan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 90 Tidak semua hal yang pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan hanya diatur menurut hukum. Di samping hukum, dibutuhkan etika juga. Dibutuhkan norma moral yang menetapkan apa yang etis atau tidak etis untuk dilakukan. Bahkan harus digaris bawahi, pada taraf normatif etika mendahului hukum. 91 Sehingga kepedulian PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir dengan masyarakat disekitar perkebunan harus menjadi budaya perusahaan. Bagi PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir

yang merupakan Persero wajib

melaksanakan PKBL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS. 92 Pelaksanaan PKBL merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN. 93 Penilaian ini tentu juga akan mempengaruhi kepercayaan pasar kepada perusahaan sebagai sanksi pengingkaran atau tidak melaksanakan PKBL dengan baik. Dalam laporan pelaksanaan PKBL tujuan PTPN IV unit Kebun Dolok Ilir dalam program ini adalah untuk mendorong kegairahan dan kegiatan masyarakat terutama yang berada di sekitar perusahaan. Selain itu PKBL juga bertujuan untuk memperluas lapangan dan kesempatan berusaha sehingga melalui kegiatan usaha kecil dan koperasi yang berkembang di masyarakat akan dapat meningkatkan taraf

90

C.F.G Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung : Binacipta, 1988), hal 40 – 43. 91 K. Bartens, Etika dan Etiket. Pentingnya Sebuah Perbedaan, (Yogyakarta : Kanisius, 1989) hal 266. 92 Lihat, Pasal 2 ayat (2) SK Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 93 Lihat Pasal 27 ayat (1) dan (2) Kepmen No. 236 tahun 2003 dan lihat juga Kepmen BUMN No. 100 tahun 2002 tentang Penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.


hidup serta membantu pengentasan kemiskinan. Unit kebun Dolok Ilir adalah merupakan grup unit usaha dari PTPN IV, untuk itu dalam pelaksanaan PKBL nya secara struktural dibawah naungan

Asisten SDM dan Umum yang bertanggung

jawab kepada manajer umum, dan berkoordinasi dengan Unit PKBL kantor pusat PTPN IV. 94 Untuk mendukung pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir sebagai Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk menerapkan Good Corporate Governance secara baik, konsisten dan atau menjadikannya sebagai landasan operasionalnya. 95 Berkaitan dengan Prinsip Good Corporate Governance dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat dalam Responsibilitas (responsibility) berupa tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat antara lain melalui pelaksanaan community development, pengalokasian Dana PKBL. 96 Selanjutnya prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dalam independency, bahwa perusahaan harus melaksanakan prinsip

94

Wawancara dengan Ir.H. Muchlis Nasution, Manager Unit Kebun Dolok Ilir tanggal 14 Mei 2008 95 Wawancara dengan Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008 96 Bambang Soembodo, “Menerapkan Etika Korporasi”, Buletin Ekonomi, edisi April 2000, hal 13.


kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sekitar. 97 Perusahaan dalam hal ini harus dapat mencari keseimbangan antara dua hal yang tampaknya “berlawanan” yaitu tanggung jawab sebagai agen ekonomi dan tanggung jawab etik. Untuk itu landasan moral yang harus menjadi budaya perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut: 98 : 1. Tanggung jawab korporasi tidak hanya sekedar kepada pemegang saham tetapi juga kepada Stakeholder, 2. Dampak ekonomi dan sosial korporasi adalah untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan inovasi, 3. Amanat (trust), 4. Kepatuhan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Penghindaran benturan kepentingan, 6. Penghargaan terhadap lingkungan, 7. Penghindaran dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

D. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tuntutan publik dan hukum, karena bisnis saat ini harus memberlakukan

97 98

Pasal 3 SK Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Ibid


“being ethical dan social responsibility”.

99

Dengan berlaku etis dan mempunyai

tanggung jawab sosial, bisnis akan langgeng sehingga akan terjadi hubungan jangka panjang dalam interaksi yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. . 100 Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang sangat luas, yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan Impact

positif terhadap masyarakatnya. 101 Dalam hal ini Corporate Social

Responsibility dibedakan dalam dua jalur yang berbeda yaitu : 1. Jalur relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam maenawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan karyawan dan keluarganya dan pendidikan karyawan, dan sebagainya. 2. Terhadap relasi sekunder, bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti lapangan kerja, mebantu program pengentasan kemiskinan dan sebagainya. 102

Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan

atau bisnis adalah keterlibatan perusahaan dalam mengusahakan

kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berada pada point dua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap relasi sekunder.

99

Bill Gates, “Belajar hal-hal Baru. Philantropi, http//www.kompas.com (diakses tanggal, 18 Januari 2008) 100 Soeharto Prawirokusumo, Prilaku Bisnis Modern Tinjauan Pada Etika Bianis-Tanggung Jawab Sosial Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-No.4-Tahun 2003 hal.83 101 Ibid., hal.84 102 A.Sony Keraf, Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, (Yokyakarta : Kanisius, 1991), hal.98


Masalah tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi lebih jelas, jika dibedakan dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Terhadap dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi langsung perlu dicatat bahwa hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Dalam perusahaan Negara atau BUMN dua macam

tanggung jawab ini tidak dapat dipisahkan karena

pertimbangan kepentingan umum demikian juga halnya di PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu, ekonomi, hukum, etika dan philanthropis. Dari persfektif ekonomi, semua perusahaan harus bertanggung jawab kepada shareholder, karyawan dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Tanggung jawab hukum adalah perusahaan harus tunduk dan menatuhi peraturan yang berlaku. Kedua tanggung jawab disebutkan di atas merupakan tanggung jawab etika dan kegiatan philantrophis. 103 Tanggung jawab etika merupakan perbuatan yang diterima publik, peraturan pemerintah, Competitor, kelompok-kelompok masyarakat, maupun oleh perusahaan itu sendiri. Etika bisnis mempunyai pengaruh yang lebih luas daripada peraturan formal.

Melanggar

etika

merupakan

masalah

yang

akan

menghancurkan

”kepercayaan”. Perusahaan yang melakukan empat tingkat piramida tanggung jawab sosial akan tenang dalam berbisnis melalui komitmen karyawan, pelanggan loyal, 103

K. Bertens, op.cit., hal. 289-295


profit

yang memadai, dan didukung oleh masyarakat dan negaranya, serta

mempunyai budaya perusahaan. 104 1. Program Kemitraan Dimensi publik BUMN mengsyaratkan bukan hanya pemilikan dan pengawasannya oleh publik, tetapi juga menggambarkan konsep mengenai ”public purpose” (bertujuan publik, masyarakat sebagai sasaran) dan ”public interest” (berorientasi kepada kepentingan masyarakat). 105 Dalam komunitas masyarakat, dimanapun berada tentu saja memiliki potensi sumber daya dari lingkungan alam atau dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan potensi inilah kemudian, sebuah komunitas masyarakat yang mandiri baik sosial maupun ekonomi. Potensi yang ada dalam masyarakat tentunya akan mencapai titik maksimal, jika potensi tersebut diberdayakan. Jika potensi yang ada tidak diberdayakan, sebesar apapun potensi yang dimiliki, tidak mungkin akan bisa berkembang dengan sendirinya. Pemberdayaan potensi sebuah komunitas masyarakat membutuhkan adanya inisiatif dan motivasi yang besar dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya tentunya dibutuhkan keberadaan sebuah perusahaan yang memiliki komitmen untuk pemberdayaan potensi masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kerjasama ketiga komponen inilah yang akan mendukung pemberdayaan potensi masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. 104 105

Ibid. hal.46 Fajar Nursahid, loc. Cit., hal.8


Perusahaan mempunyai komitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan menjalankan operasinya. Agar senantiasa perusahaan dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, maka perusahaan

dapat

mengembangkan

perekonomian

masyarakat

sekitar

dan

memberikan kesempatan berusaha bagi pegusaha kecil dan koperasi.106 Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003, adalah sebuah aturan hukum yang menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menjalin hubungan kemitraan. Pengembangan Usaha Kecil merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu Unit Kebun Dolok Ilir sebagai Persero dianjurkan melaksanakan Program Kemitraan sebagaimanana diamanatkan dalam Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Pelaksanaan Program Kemitraan bagi perusahaan berpedoman pada RKA-PKBL yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang ditetapkan RUPS. 107 Program Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. 108 Dengan adanya instruksi dari Menteri BUMN, PTPN IV Kebun Dolok Ilir melaksanakan program kemitraan mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan, 106

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008 107 Lihat Surat Edaran Menteri BUMN, SE- 433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan ProgramKemitraan dan Program Bina Lingkungan. 108 Lihat Pasal 1 angka (3), Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


sedangkan PTPN IV Kebun Dolok Ilir sendiri tidak membuat peraturan lain dari yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. 109 1. 1. Bentuk Program Kemitraan a. Pemberian pinjaman, dalam bentuk : 1) Pinjaman untuk modal kerja dan untuk pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat Bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk kemitraan. 2) Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 (satu) tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan. 110 b. Hibah, dalam bentuk : 1) Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan dalam rangka 111 a.) Meningkatkan

keterampilan

manajerial

dan

teknik

produksi/pengolahan, b.) Meningkatkan pengendalian mutu produksi,

109

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008. 110 Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003. 111 Pasal 10 ayat (2) Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


c.) Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi, d.) Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan. 2) Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk a.) Membantu penjualan produk mitra binaan, b.) Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pamer (showroom). c.) Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan/pelatihan swasta profesional maupun Perguruan Tinggi. d.) Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan bankable. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria 112 : 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 3) Milik Warga Negara Indonesia;

112

Lihat Pasal 1 angka (5) dan Pasal 3 Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Besar; 5) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hokum, termasuk koperasi; 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan. Selain hal tersebut PTPN IV Kebun Dolok Ilir sendiri juga membuat acuan kriteria layak bina yaitu 113 : 1) Mempunyai nilai tambah dan potensial untuk berkembang, 2) Memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Koperasi, 3) Memiliki jiwa wirausaha serta memiliki karakter dan berkepribadian yang baik, 4) Usaha yang dijalankan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, 5) Usaha tidak bersifat musiman atau temporer, 6) Memiliki modal sendiri minimal 25 %. Bentuk usaha yang dapat menjadi mitra binaan adalah usaha kecil yang berbentuk badan usaha seperti : Firma, CV, PT dan Koperasi (KUD, KOPTI, KPN/KPRI) dan Usaha Kecil yang dilakukan oleh perorangan seperti, Pengerajin, Industri rumah tangga serta usaha lainnya.

113

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008


Walaupun demikin tidak selamanya bantuan PTPN IV Kebun Dolok Ilir kepada usaha kecil dalam bentuk kredit dengan kelayakan usaha seperti tersebut diatas, tetapi PTPN IV Kebun Dolok Ilir juga memberi bantuan usaha kecil kepada usaha perorangan dalam bentuk hibah. 114 Berdasarkan Juklak PKBL

115

bahwa yang menjadi prioritas Program

Kemitraan yaitu : 1) Program Kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. 2) Program Kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha. Pelaksanaan pengawasan program kemitraan dilaksanakan oleh PKBL pusat dengan

melakukan

pemeriksaan data-data

administrasi

dan jika diperlukan

langsung turun ke lapangan tempat dilaksanakannya program kemitraan. Pengawasan ini dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun. 116 Program kemitraan bagi masyarakat di lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir telah memberikan dampak yang positif. Hal ini disampaikan oleh Ardi

114

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008 115 Lihat Surat Edaran Menteri BUMN, SE-433/MBU/2003 116 Wawancara dengan nara sumber, Ir. Muchsin Nasution, Manager Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal 22 Agustus 2008


pengurus bengkel sepeda motor, berlokasi di Kelurahan Serbelawan yang merupakan mitra binaan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. 117 Pada kesempatan yang sama penulis juga menemui sumber Januari Damanik, pemilik usaha poto copi di Kelurahan Serbelawan, dia bersyukur pada tahun 2003 lalu telah menerima bantuan program kemitraan, telah memberikan kontribusi hingga akhirnya meningkatkan hasil penjualan. 118 Hal senada juga disampaikan oleh

Camat Dolok Batu Nanggar yang

menyatakan bahwa sepengetahuannya program kemitraan, baru ada dua unit usaha yaitu bengkel, dan usaha poto copi, hal ini diberikan pada tahun 2004. Namun hingga saat ini belum ada lagi mitra usaha binaan lainnya. 119

1.2. Wilayah Operasional Unit Kebun Dolok Ilir merupakan unit usaha PTPN IV .yang beropeari di Kabupaten Simalungun tepatnya di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Oleh sebab itu, maka Program Kemitraan Unit Kebun Dolok Ilir juga harus dapat membantu masyarakat memberikan kontribusi yang nayata di sekitar wilayah operasi perusahaan. Dalam pelaksanaannya Program Kemitraan selalu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat, agar dapat ditemukan link and match secara sinergi

117

Wawancara dengan nara sumber , Ardi Pemilik bengkel service kenderaan roda dua, tanggal, 22 Agustus 2008 118 Wawancara dengan nara sumber, Januari Damanik, pemilik usaha poto copi, 22 Agustus 2008 119 Wawancara dengan nara sumber Iwan Damanik, Camat Dolok Batu Nanggar, tanggal 22 Agustus 2008


antara ketersediaan sumber daya alam yang ada dan kemampuan olah sumber daya manusia. 120 1. 3. Sumber Dana Dana Program kemitraan bersumber dari 121 : a. Penyisihan setelah pajak sebesar 1 % (satu persen ) sampai dengan 3 % (tiga persen); b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Besarnya dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak ditetapkan oleh RUPS bagi PTPN IV sebagai Persero Terbuka. 122 Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dapat ditetapkan lain dengan persetujuan RUPS dan Menteri BUMN. 123 Dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak disetorkan kepada unit Program Kemitraan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan. 124 Seluruh dana yang telah ditetapkan tersebut dapat segera disalurkan di wilayah kantor cabang/perwakilannya di unit satuan usaha perusahaan dengan 120

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008 121 Lihat Pasal 8 ayat (1), (3), (5) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 122 Lihat Pasal 8 ayat (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU?2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 123 Wawancara dengan Ir.Muchsin Nsution, Manager Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal 19 Mei 2008 124 Lihat Pasal 8 ayat (5) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya. Dalam hal perusahaan tidak memiliki kantor cabang/perwakilan, maka perusahaan dapat melimpahkan penyaluran dana Program Kemitraan kepada BUMN Pembina lain dengan persetujuan Menteri. 125 PTPN IV sebagai BUMN Pembina yang telah ditunjuk oleh Menteri dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina lainnya dengan persetujuan Menteri. 126 BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama walaupun tidak berada dalam wilayah yang sama. Besarnya alokasi dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Propinsi ditetapkan oleh Menteri. 127 Supaya dana Program Kemitraan dapat efektif dan sistematis, maka pembukuan dana Program Kemitraan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. 128 Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kemitraan dalam laporan triwulannya, maka pembukuan Program Kemitraan harus dibuat dengan melampirkan seluruh hasil evaluasi kegiatan. 129 1.4. Kualitas Pinjaman Dana Program Kemitraan Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman Mitra Binaan. 130

125

Lihat Pasal 7 ayat (1), (2) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Lihat Pasal 7 ayat (4) Kepemen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 127 Lihat Pasal 9 huruf (b) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 128 Lihat Pasal 8 ayat (6) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 129 Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008 130 Lihat Pasal 22 BUMN Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 126


Dalam hal mitra binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran bunga pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman. 131 Besarnya bunga pinjaman dana Program Kemitraan maksimal 12% (dua belas persen) per tahun dengan sistem perhitungan bunga efektif. 132 Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan. 133 Perusahaan tidak berhak untuk menetapkan jumlah bunga sendiri. Jika perusahaan sewenang-wenang dalam penetapan pinjaman dan bunganya maka perusahaan akan dikenakan sanksi oleh Menteri. 134 Penetapan bunga pinjaman dihitung dengan sistem bunga efektif, atau dapat juga dihitung dengan sistem flat atau sistem bagi hasil sepanjang nilainya setara dengan bunga efektif. Perusahaan tidak berhak untuk menetapkan jumlah bunga sendiri. Jika perusahaan sewenang-wenang dalam penetapan pinjaman dan bunganya maka perusahaan akan dikenakan sanksi oleh Menteri.

131

Lihat Pasal 23 Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Lihat Pasal 11 ayat (2) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 133 Lihat Surat Edaran Menteri BUMN, SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. 134 Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 26 Mei 2008 132


Dalam hal staf perusahaan yang memberikan kredit kepada pihak luar dengan dana Program Kernitraan diluar dari Mitra Binaan yang telah ditetapkan perusahaan dapat dikenakan sanksi oleh perusahaan. 135 Penggolongan Kualitas Pinjaman ditetapkan sebagai berikut 136 : a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu; b. Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama; d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Apabila kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali

135

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 19 Mei 2008 136 Lihat Pasal 24 Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.


(rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria 137 . a. Mitra Binaan beriktikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan; b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning), tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan bunga selanjutnya. Tindakan Penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling). 138 Tindakan BUMN Pembina dalam penanganan pinjaman macet lebih lanjut diatur dalam Pasal 26. Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan,

dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos

pinjaman bermasalah. Terhadap pinjaman bermasalah yang akan dihapus bukukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/RUPS. Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapus bukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali. 139

137

Lihat Pasal 25 ayat (1) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Lihat Pasal 25 ayat (2) dan (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 139 Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 138


Dalam hal ini pinjaman terhadap Mitra Binaan yang macet dikarenakan oleh berbagai faktor yaitu antara lain 140 : a. Pemilik Usaha Meninggal dunia b. Kebangkrutan usaha/pailit c. Musibah / bencana alam Hal lain disebabkan oleh mengembalikan pinjaman secara

kesadaran teratur

dari Mitra Binaan untuk

dan

membudaya. Unit kebun Dolok Ilir dalam

tepat

waktu

memberikan

belum

kredit juga

mewajibkan mitra Binaan untuk memberikan jaminan yang dilampirkan tersendiri dari

perjanjian

pemberian

Tim PKBL bersama-sama akan

menilai

jaminan pinjaman oleh Unit PKBL.

dengan assisten SDM dan Umum yang

kelayakan

memberikan

pinjaman

bagi

Ilir, dengan

ketentuan

bahwa

jaminan masyarakat semua

nantinya

tersebut sebelum Unit PKBL di sekitar Unit Kebun Dolok itu ditentukan oleh Unit PKBL

pusat. 141 1.5. Beban Operasional Beban

biaya

yang

mendukung

pelaksanaan

Program

Kemitraan,

disediakan dana operasional yang bersumber dari pengembangan dana kemitraan

140

Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 26 Mei 2008 141 Wawancara dengan narasumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 26 Mei 2008.


(bukan dari pokok dan penyisihan laba BUMN). 142 Dana operasional tersebut digunakan untuk operasional yang meliputi, antara lain ; a. Kegiatan pembinaan ; 1) Beban perjalanan dinas petugas/pengelola dalam rangka survey lokasi usaha calon mitra binaan, monitoring/evaluasi perkembangan usaha mitra binaan, dan kegiatan penagihan pinjaman. 2) Beban upah tenaga harian/honorer yang membentu pelaksanaan Program Kemitraan. b. Beban kegiatan karyawan Unit PKBL, yaitu beban yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan keuangan. c. Beban administrasi meliputi beban administrasi bank, beban surat menyurat, dan sejenisnya. d. Pengadaan inventaris, yaitu pembelian perangkat computer beserta program aplikasinya dan inventaris kantor lainnya. e. Pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional, yang pengadaanya disesuaikan dengan kondisi dana operasional yang tersedia. Untuk realisasi pengadaan inventaris dan kendaraan bermotor dicatat dan dibukukan sebagai aktiva tetap dalam Neraca Program Kemitraan. Selanjutnya rencana penggunaan dana operasional dijabarkan secara terinci

142

Lihat Surat Edaran Menteri BUMN, SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan


dalam RKAPKBL, dan terhadap penghapus bukuan aktiva tetap diusulkan dalam RKAPKBL. 143

1.6. Prosedur Bantuan Pembinaan a. Tahap Evaluasi dan Seleksi Bagi proposal permohonan dari calon mitra binaan akan dilakukan evaluasi pendahuluan berdasarkan data-data yang ada guna menentukan dapat tidaknya proposal tersebut untuk ditindak lanjuti. Bila memenuhi persyaratan maka akan diadakan peninjauan langsung ke tempat usaha dan dilakukan wawancara guna mengetahui layak tidaknya usaha yang dijalankan oleh calon mitra binaan. Tahap evaluasi pendahuluan ini terlebih dahulu di analisa oleh Manajer Unit beserta Assisten SDM dan Umum, selanjutnya akan diajukan ke Unit PKBL Pusat, selanjutnya bila memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan peninjauan secara bersama-sama yaitu oleh Manajer Unit beserta Assisten SDM dan Umum dan tim PKBL Pusat. 144 Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan. 145 Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada Unit Kebun Dolok Ilir, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :

143

Ibid. Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 26 Mei 2008 145 Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf (a), Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. 144


1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang Usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada); 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana. Permohonan

yang

diajukan

koperasi,

Unit

Kebun

Dolok

Ilir

berkoordinasi dengan dinas koperasi Pemerintah Daerah setempat. 146 Calon Mitra Binaan yang layak bina menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. 147 Selain pemenuhan syarat administrasi PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir juga menseleksi calon Mitra Binaan dengan muatan antara lain; 1) Memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat dalam menekuni usaha, 2) Diutamakan yang mempunyai latar belakang pendidikan formal minimal setingkat SD, 3) Memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha sendiri atau pengalaman bekerja pada perusahaan lain,

146

Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 26 Mei 2008 147 Lihat Pasal 11 ayat ( I ) huruf (c), Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003


4) Memiliki kemampuan

untuk mengembangkan usaha dengan menetapkan

metode dan teknik berusaha sesuai dengan perkembangan usaha, 5) Bersedia menjadi Mitra Binaan serta mematuhi perjanjian kerjasama dengan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir . Adapun bidang usaha yang dapat menjadi Mitra Binaan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir yaitu ; 1) Jenis usaha legal, tidak memproduksi barang atau jasa yang dapat membahayakan keamanan, ketertiban, keselamatan dan lingkungan. 2) P'roses produksi tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan alam (berupa limbah berbahaya, polusi udara dan lain-lain), serta terhadap ketentraman masyarakat sekitar. 3) Bahan baku diperoleh secara legal. PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir sebagai BUMN Pembina tidak diperkenankan untuk memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN lain. 148

b. Tahap identifikasi Pada tahap ini penelitian dilakukan lebih lanjut kepada calon Mitra Binaan yang berdasarkan hasil peninjauan layak untuk dibina guna dapat diidentifikasi jenis bantuan yang paling dibutuhkan, apakah berupa bantuan modal kerja, investasi maupun bantuan pemasaran atau pelatihan.

148

Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf (e), Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.


Bentuk pinjaman

bantuan yang

modal

kerja

dan investasi merupakan dana

diberikan untuk menjalankan dan mengembangkan

perusahaan agar dapat meningkatkan produksi. Untuk modal kerja jumlahnya relatif kecil, bahkan ada yang hanya Rp 400.000,- seperti pinjaman yang diterima oleh Suroto,

seorang pengerajin tembikar yang tinggal di Nagori

Dolok Ilir II Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Rp. 1.000.000,- untuk usaha bengkel Kenderaan roda dua yang diterima Darwin, Purba di Huta Parluasan, Kelurahan Serbelawan. 149 Namun, demikian untuk investasi bisa mencapai ratusan juta

seperti

Kebun Dolok Ilir peternak peternak

mekar

yang

untuk

didapatkan oleh Mitra Binaan PTPN IV Unit

fasilitas

kandang

Huta Amansari Kelurahan

Peduli

Maju

ternak Serbelawan

sapi

Kelompok

dan Kelompok

Huta Bandar Selamat Kelurahan Serbelawan

Kecamatan Dolok Batu Nanggar. 150

c. Tahap Implementasi Selanjutnya setelah calon Mitra Binaan dinyatakan layak untuk dibina dilakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk bantuan pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 6%

per tahun, tenggang waktu pengembalian (grace

period) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pembayaran bantuan pinjaman dilakukan melalui transfer ke rekening bank Mitra Binaan yang bersangkutan. 149

Wawancara dengan narasumber, Suroto dan Darwin Purba, tanggal, 31 Mei 2008 Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 31 Mei 2008 150


Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat 151 : 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan; 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan; 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya; 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga). Dalam hal mengenai jaminan akan dilampirkan terpisah dari perjanjian. Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut 152 : 1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina; 2) Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib; 3) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; 4) Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir sebagai Pembina.

d. Tahap Monitoring Pada tahap ini monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai oleh Mitra Binaan melalui Mitra Binaan melalui monitoring berkala

151 152

Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf (d), Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 Lihat Pasal 4 Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003.


yaitu terhadap perkembangan tenaga kerja, volume produksi, omset penjualan, asset usaha dan lain-lain. Untuk selanjutnya PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir juga memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi Mitra Binaan.

e. Tahap Pelepasan Penilaian akan dilakukan setelah melewati masa pembinaan selama 3 (tiga) tahun akan diadakan penilaian, apakah usaha yang dijalankan sudah menjadi usaha yang mandiri sehingga sudah dapat dilepas. Apabila dinilai belum mandiri maka pembinaan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun atau hanya diberikan berupa bantuan yang bersifat konsultasi manajemen saja. Hal ini dibenarkan oleh pengelola usaha bengkel roda dua, sebagaimana disampaikan bahwa setelah masa pelepasan tepatnya disekitr tahun 2005,usaha ini tidak diberikan pembinaan namun dalam hal konsultasi dan arahan manajemen tetap dilakukan oleh PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. 153

2. Program Bina Lingkungan Dalam program Bina Lingkungan yang disebut Program Bina Lingkungan adalah

153

sebuah Program pemberdayaan kondisi masyarakat oleh BUMN di

Wawancara dengan nara sumber, Ardi, Pengelola bengkel roda dua, tanggal, 22 Agustus

2008


wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 154 Dalam program pemberdayaan masyarakat, PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir telah melaksanakan langkah-langkah yang nayata. Diantaranya, dengan menggali potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Yang tujuannya adalah untuk membangun sosial ekonomi masyarakat, karena masyarakat sekitar berharap banyak agar PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir dapat saling membantu masyarakat ekonomi lemah. Salah satu potensi yang saat ini sedang gencar dikembangkan adalah potensi tenaga muda produktif. Sebuah upaya yang sangat strategis dengan potensi yang ada untuk menciptakan sebuah masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan mandiri secara ekonomi. 155 Dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir juga merangkul kalangan akademisi dari USU untuk memberi alternatif dan masukan mengenai pelaksanaan community development melalui seminar maupun diskusi ilmiah. PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir juga memperkaya hasil studi dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Sasaranya, untuk mendapatkan suatu formula yang tepat bagi pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat. 156

154

Lihat Pasal 1 angka (4), Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Wawancara dengan Irwan Damanik, Camat Dolok Batu Nanggar, Tanggal 2 Juni 2008 156 Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 31 Mei 2008 155


Sebagai Perseroan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir dapat melaksanakan Program Bina Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 157 PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir

Program Bina Lingkungan merupakan tugas dari

community development. Program community development menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah agar tercipta peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungan perusahaan. Sehingga, program-program yang mendukung, seperti pelatihan-pelatihan dan bantuan PUKK difokuskan kepada pengembangan ekonomi. 158 Untuk menunjang pelaksanaan Program Bina Lingkungan, dianggarkan dana yang bersumber dari 159 : 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen); 2) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari Program Bina Lingkungan. Dana operasional Program Bina Lingkungan digunakan untuk 160 : 1) Beban

perjalanan

dinas

petugas

dalam

rangka

survai

/

meneliti,

monitoring/evaluasi dan penyerahan bantuan Bina Lingkungan, 2) Beban-beban yang terkait dengan pengiriman barang bantuan Bina Lingkungan,

157

Lihat Pasal 2 ayat (1) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 158 Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 31 Mei 2008 159 Lihat Pasal 8 ayat (3) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 160 Lihat Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tentang Petun.juk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan


3) Beban administrasi, antara lain beban administrasi bank, beban surat menyurat dan sejenisnya. Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. 161 Agar tidak terjadi tumpang tindih dan terwujudnya transparansi dalam laporan keuangan maka pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan Perusahaan. 162 Dana

Program

Bina

Lingkungan

digunakan

untuk

tujuan

yang

memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha Perusahaan. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, dan bantuan lain yang diberikan adalah; 1. Bantuan pendidikan dan

atau

pelatihan,

yaitu

bantuan

yang

diberikan dalam rangka Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Bantuan dalam

peningkatan rangka

kesehatan,

yaitu

meningkatkan kualitas

bantuan

yang diberikan

kesehatan masyarakat;

161

Lihat Pasal 8 ayat (4) Kepmen BUMN No. Kep-2.36/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 162 Lihat Pasa18 ayat (6) Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


3. Bantuan yang

pengembangan

diberikan

dalam

prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan rangka

meningkatkan

fasilitas

kesejahteraan

masyarakat. 4. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat. Bentuk kegiatan community development

yang langsung berhubungan

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui pembangunan sarana dan prasarana mendukung

dan

umum, khususnya sarana dan prasarana

menyentuh

langsung

untuk

kegiatan

yang

perekonomian

masyarakat. Tahun 2004 community development melakukan perbaikan jalan yang berlokasi di Nagori Dolok Ilir I, sepanjang 10,7 KM. untuk, melancarkan transfortasi Nagori lainnya.

Tujuannya

adalah

yang menghubungkan satu Nagori dengan

163

Pada tahun 2005 PTPN IV Unit Kebun Dolok ilir memberikan dana hibah sebesar Rp. 450.000.000,- untuk pembangunan taman halilian yang berada di Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Dana ini di anggarkan dari dana community development. 164

163

Wawancara dengan narasumber Ir.Ziran T.R. Kepala Desa Nagori Dolok Ilir I, tangal 7 Juni

2008. 164

Wawancara dengan nara sumber, Efendi Pohan, SE, Asist. SDM dan Umum Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal, 7 Juni 2008


Bersadarkan hasil observasi yang penulis lakukan sendiri, pembangunan Jalan

telah

masyarakat,

memberikan karena

konstribusi

memudahkan

terhadap

trasportasi

kegiatan bagi

perekonomian

masyarakat

untuk

menjangkau satu nagori dengan nagori lainnya yang pada akhirnya akan memudahkan untuk menjual hasil-hasil pertanian dan pembudidayaan ikan yang lele jumbo dan ikan emas yang merupakan mata pencaharian dan bagi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang dilakukan community development yaitu pemberian bantuan pembangunan rumah ibadah sejak tahun 2002 s/d 2008, sebanyak 6 mesjid dengan total biaya sebesar Tp. 650.000.000, yang kelurahan Serbelawan, Desa Bandar Selamat, Desa Amansari, Desa Bahung Kahean. Selanjutnya pembangunan 1 (satu) taman halilian terletak di Kelurahan Serbelawan dengan dana sebesar Rp. 450.000.000, Untuk perbaikan jalan yang menghubungkan desa dolok ilir 1- Desa Bahung Kahean dengan biaya sebesar Rp. 750.000.000,. Selanjtnya kegiatan community development

yang dilakukan adalah memberikan beasiswa

kepada

siswa/siswi tingkat SMU/sederajad sebanyak 25 siswa dengan kalkulasi setiap siswa sebesar

Rp. 150.000. Untuk Tingkat Pendidikan Tinggi sebanyak 20

mahasiswa, dengan bantuan diberikan Rp. 1.200.000,Namun

demikian

kegiatan-kegiatan

tersebut

belum

seluruhnya

menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar PTPN IV Kebun Dolok Ilir hal ini sebagaimana

dituturkan

oleh

kepala

Desa bersama dengan

kelompok remaja Harapan Kita yang ada di Nagori Dolok Ilir I, sebagaimana


penuturan mereka bahwa,

masyarakat

di sekitar huta ini pada umumnya

penghidupannya dari pembudidayaan ikan, namun belum pernah ada hingga saat ini bantuan

modal atau pinjaman yang dikucurkan oleh PTPN IV Kebun

Dolok Ilir, untuk

memberikan

bantuan tersebut. Selain itu juga hendaknya

PTPN IV Kebun Dolok Ilir dapat memberikan semacam penyuluhan bagaimana pembudidayaan

pelatihan atau

ikan yang baik agar hasilnya lebih

optimal. 165

165

Wawancara dengan narasumber Ir.Ziran T.R. Kepala Desa Nagori Dolok Ilir I dan Kelompok Harapan kita, tanggal 7 Juni 2008.


BAB IV DAMPAK IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV UNIT KEBUN DOLOK ILIR A. Dampak CSR Bagi Perusahaan (Internal) Perusahaan selain mempunyai tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab sosial. Namun demikian perusahaan memandang CSR banyak persfektif. Apabila melihat praktek pelaksanaan CSR,

terdapat

maka sekurang-

kurangnya dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. 1. Pertama, korporasi yang menjalankan CSR sebagai bentuk Social obligation karena CSR dipandang sebagai salah satu bentuk

kewajiban. Maka

pelaksanaanya umumnya hanya mengikuti persyaratan minimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Di sini terlihat adanya kesan terpaksa dalam pelaksanaannya. 2.

Kedua, korporasi menjalankan CSR sebagai bentuk Social Reaction. Di sini pelaksanaan CSR sudah lebih maju. Tidak hanya dipandang sebagai social obligation semata, namun sudah mulai tumbuh kesadaran arti pentingnya CSR. Namun, karena berbagai alasan, pelaksanaan CSR masih jauh dari yang diharapkan. Dalam konteks ini perusahaan membutuhkan dorongan-dorongan eksternal agar pelaksanaan Corporate Social Responsibility lebih maju. Misalnya suatu korporasi mempunyai problem eksternalitas negatif yang relatif minim. Secara teoritis, masalah ini bisa diabaikan. Namun karena terlalu lama diabaikan


90

akhirnya menimbulkan reaksi masyarakat. Pada saat itulah korporasi baru melakukan social reaction. 3. Tahap ketiga, adalah korporasi yang sudah mampu melakukan social response. Di dalam tahap ini korporasi dan masyarakat mampu secara bersama-sama mencari peluang-peluang untuk memberikan konstribusi demi kepentingan masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti pembangunan infrastruktur, prasarana listrik, pengembangan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, program bantuan atau perlindungan konsumen serta program kemitraan. 166 Dengan demikian pada tahap ini spektrum kegiatan CSR sangat luas. Dalam konteks ini, kegiatan CSR

mengalami perubahan paradigma. Kalau pada masa

sebelumnya lebih pada pendekatan ad hoc, charity, serta internally driven, maka sekarang lebih internally driven dengan menekankan pentingnya partnership. 167 Secara umum perkembangan CSR sudah cukup menggembirakan. CSR sudah banyak dipandang sebagai suatu keharusan di dalam berbisnis. Korporasi makin menyadari bahwa CSR pada akhirnya berdampak positif bagi bisnis itu sendiri. Korporasi dapat terbimbing dengan etika yang kuat. Mereka bisa membangun hubungan dengan masyarakat secara lebih positif. Hubungan yang kuat ini akan menjadi benteng sosial yang sangat berarti bagi perusahaan. Dampak yang tak kalah

166 167

AB Susanto, Op.cit. hal. 9 Ibid..


pentingnya dalah citra perusahaan yang menjadi terangkat. Akan tetapi kepentingan ini harus dipandang sebagai side effect dari pelaksanaan bukan tujuan utamanya. 168

Sesuai dengan kebijakan pemerintah PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Semua ini tidak

dilakukan hanya sekedar pemerintah atau kewajibkan akan tetapi karena kesadaran dan kepedulian yang ikhlas. PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir menyadari sepenuhnya bahwa profit adalah tujuan perusahaan namun perusahaan harus maju, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat disekitar perusahaan, karena bagaimanapun juga perusahaan harus mampu bersinergi dengan masyarakat. 169 Keterlibatan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir dalam usaha membina usaha kecil dan koperasi tak lepas dari tanggung jawab sosial. Sebuah bukti nyata bahwa laba tahunan yang diperoleh, tidak hanya digunakan sematamata untuk mengembangkan usaha sendiri maupun kesejahteraan karyawan, tetapi lebih dari itu disisihkan untuk PKBL. Usaha yang dilakukan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir tidak terlepas dari bukti bersinerginya masyarakat dengan perusahaan. Khususnya masyarakat di sekitar lokasi perkebunan. Melalui PKBL yang dilakukan secara berkesinambungan, PTPN IV Unit

168

Ibid Wawancara dengan nara sumber Ir.H.Muchlis Nasution, Manager Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal.23 Juni 2008 169


Kebun Dolok Ilir dapat berperan untuk masyarakat. Hal ini tentunya telah melahirkan image yang baik di kalangan publik. 170 Pelaksanaan CSR

pada PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir dalam hal

pemberdayaan ekonomi masyarakat hampir tidak dijumpai dampak negatifnya. Yang perlu menjadi perhatian adalah dituntut efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam pengelolaan dana agar dapat merata pembagiannya sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada, dan disesuaikan dengan sektor-sektor yang lebih efektif. Ketidak efektipan dan keefisienan

pengelolaan dana

tersebut tentunya akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. Setidaknya dampak negatif tersebut adalah, laporan pembukuan yang akhirnya berimbas pada laporan yang tidak balance dan fair. Dalam hal ini dampak negatif bukan datang sebagai akibat dari adanya CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi lebih disebabkan oleh mekanisme kerja yang tidak efisien yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. 171 Image

publik yang baik yang muncul dari masyarakat terhadap

perusahaan tentunya akan mengurangi benturan kepentingan yang mungkin saja timbul dalam masyarakat. Dengan image positif tentunya dapat

bekerja

dengan

baik

yang

pada

akhirnya

dapat

perusahaan

meningkatkan

170

Wawancara dengan narasumber Efendi Pohan, SE, Asisten SDM dan Umum, tanggal 23 Juni 2003. 171 Wawancara dengan nara sumber Ir.H.Muchlis Nasution, Manager Unit Kebun Dolok Ilir, tanggal.23 Juni 2008


produktifitas. Dengan demikian peran PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir sebagai agent of development kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat,

dapat

memberikan sesuatu yang nyata bagi masyarakat.

B. Dampak Bagi Masyarakat (Eksternal) Pada dasarnya bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, kepada masyarakat telah mampu membantu bagi masyarakat, namun demikian dalam hal-hal yang sebenarnya kami sangat butuhkan hingga saat ini belum terwujudkan, atau mungkin tidak berkesinambungan misalnya saja bantuan kandang ternak yang telah diberikan kepada masyarakat hingga saat ini kandang bantuan PTPN tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, karena tidak efektif, dan kalkulasi dana yang harus kami, keluarkan begitu besar. Sehingga bantuan kandang tersebut tersia-siakan. 172 Hal

tersebut

juga

dibenarkan

oleh Ketua Kelompok Ternak Mekar,

di Dusun Aman Sari Kelurahan Serbelawan yang bersyukur telah namun

diberikan bantuan dari

menuturkan bahwa,

PTPN IV Unit Kebun Dolok

bantuan tersebut kurang bermanfaat karena

dana yang

kami Ilir,

harus kami

keluarkan untuk 1 (satu) ekor sapi Rp.5.000/hari,. Hal ini sangat memberatkan. Banyangkan saja berapa dana yang harus kami keluarkan untuk sapi-sapi tersebut,

172

Wawancara dengan nara sumber Sukirman Kepala Desa Bandar Selamat, 23 Agustus 2008


yang sebenarnya masyarakat di sekitar desa ini bukanlah peternak yang sebenarnya, karena ternak adalah usaha sambilan. 173 CSR

merupakan konsep yang sangat luas, yang berhubungan dengan

kewajiban perusahaan

atau organisasi dalam memaksimalkan Impact

positif

terhadap masyarakatnya. 174 Dalam hal ini CSR dibedakan dalam dua jalur yang berbeda yaitu : 1. Jalur relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam maenawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan karyawan dan keluarganya dan pendidikan karyawan, dan sebagainya. 2. Terhadap relasi sekunder, bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti lapangan kerja, mebantu program pengentasan kemiskinan dan sebagainya. 175 Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan

atau bisnis adalah keterlibatan perusahaan dalam mengusahakan

kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berada pada point dua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap relasi sekunder. 176 Bentuk CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk PKBL oleh PUKK dan Community Development, yang berorientasi pada pengembangan masyarakat yang mandiri dan tangguh. Misi trsebut bertujuan agar 173

keberadaan

Wawancara dengan nara sumber Jasiman Kelompok Peternak Mekar, tanggal, 23 Agustus

2008 174

Ibid., hal.84 A.Sony Keraf, Op. Cit hal.98 176 A.Sony Keraf, Ibid 175


perusahaan dapat berkembang sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yang harmonis bersama masyarakat . 177 Tujuan utama Titik berat Community Development, adalah

untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang akhirnya berdampak pada terciptanya peningkatan

ekonomi masyarakat disekitar perusahaan beroperasi. Dengan

anggaran perusahaan untuk Community Development, program Community non fisik

yang dapat

dan kemanjuan kemitraan

ekonomi

bertujuan

yang

Dengan

dinikmati

kegiatan

adalah

dan koperasi

Binaan

Development,

yang

dalam

memberikan bantuan baik fisik dan

oleh

masyarakat untuk kesinambungan

masyarakat. Dikembangngkannya Program

untuk

handal, tangguh

mengangkat

telah banyak realisasi dari

menumbuh

dan

usaha

kembangkan usaha kecil

akhirnya mandiri. 178 kecil dan koperasi menjadi Mitra

sering disebut sebagai pola kemitraan yang dikembangkan

oleh PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir melalui pemberian bantuan pinjaman lunak. Dengan

pemberian

hanya

berimbas

tidak

kembali usaha kecil akan

bantuan

pada usaha itu sendiri tapi juga menggairahkan

kecil lainnya. Dana bergulir yang dipinjamkan kepada usaha

terus

digilir untuk

usaha kecil lainnya. Sehingga usaha kecil

dan koperasi dapat mengembangkan

177 178

tersebut dapat dilihat dampaknya

usahanya serta berperan serta dalam

Andi Firman, Op.Cit Ibid


perekonomian nasional yang dapat mempercepat laju roda pemerataan pembangunan dan

dapat

memperluas

terciptanya lapangan kerja

sekalilgus memperkecil jumlah pengangguran dan kemiskinan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yakni Pasal 74 ayat (1) tegas disebutkan kewajiban bagi semua perusahaan perseroan untuk melaksanakan CSR namun ketentuan ini belum dapat diimplentasikan karena masih harus mengunggu Peraturan Pemerintah.

Artinya hingga saat ini

perusahaan swasta dalam pelaksanaan CSR diatur dalam kerangka etika bisnis. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2003, berdasarkan Kepmen BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 2. Implemnetasi CSR dalam pemberdayaan ekonomi terhadapat masyarakat di Lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir

yang merupakan penerapan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Unit Khusus PKBL, PKBL telah melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi, yaitu dengan memberikan bantuan yang dapat meningkatkan usaha seperti


bantuan kredit lunak, maupuan pembekalan keterampilan. Pelaksanaan CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang tentunya membantu peningkatan perekonomian masyarakat seperti, pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan. Namun demikian sebagaian besar bantuan yang diberikan perusahaan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir kepada masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis. Artinya bantuan dan sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belum memikirkan aspek keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara optimal. 3.

Dampak

penerapan CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun berdasarkan penelitian dan observasi, kurang memenuhi unsur kemanfaatan dan keadilan. Hal ini dikarenakan bentuk bantuan yang kurang menyentuh bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kurang dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat di sekitar perusahaan.

B. Saran 1. Dalam aspek hukum CSR, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor.Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, masih banyak yang perlu direvisi misalnya saja sifat dari program yang imperatif berasal dari Menteri BUMN, dan perusahaan merupakan


pelaksana kebijakan semata, sehingga penyusunan program belum dapat sepenuhnya didasarkan pada tujuan dan target dan pengukuran tingkat keberhasilan. 2

Pada tatanan implementasi sebenarnya dirasa kurang optimal hal ini tentunya disebabkan oleh kurangnya

pemulihan terhadap grantees

yang tepat akan

menjadi dasar pertama penerima bantuan yang diberikan apakah efektif atau tidak, untuk itu PTPN IV harus mempunyai standar penilaian mengenai kreteria bantuan, mekanisme verifikasi, dan sebagainya. Yang memungkinkan adanya pemilihan secara selektif terhadap calon-calon penerima bantuan berdasarkan kretia dan mekanisme yang telah dibakukan. 3

Implementasi CSR tentunya berdampak positif bagi sebagian masyarakat di sekitar PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Sumalungun, namun yang terpenting dari semua itu adalah bahwa PKBL bagi pemberdayaan masyarakat harus benar-benar menyentuh pada sektor yang riil dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dilingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir.


DAFTAR PUSTAKA Buku Bertens, K., Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan. Yogyakarta : Kanisius, 1989. Ernawan Erni R., Business Ethics : Etika Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta, 2007. FCGI, Corporate Govertnance. Jakarta : FCGI Jilid I Edisi ke-3 2001. Friedman W., Teori dan Filsafat Umum. Jakarta : Raja Grafindo, 1988. --------,Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan, Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib).Jakarta : Rajawali Pers, 1990. Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya di dalam Hukum Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002. Gareth Jones R., and Friedman. Organizational Theory. New Jersey USA: PrenticeHall,Inc, 2001 Hartono, CFG Sunaryati. Hukum Ekonomi Pembangunan. Bandung : 1988.

Binacipta

Keraaf, A Sony, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur. Yogyakarta : Kartisius, 1991 Manullang, Sendjun H., Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta : Rineika Cipta, 2001. Matsusitha, Konosuke. Not For Bread Alone, A Bussines Ethos, A Management Ethic (Kyoto, PHP Institute : edisi ke-6, 1988) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan Judul Rtos Bisnis, Etika Manajemen. Jakarta : Mitra Utama, 1989. Porter, E Michael dan Mark R Kramer. The Competitive Advantage of Corporate Philantropy. Boston : Harvard Business School Publishing Corporation, 2003.

101 Edi Syahputra : Implementasi Corporate Social Responbility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN…, 2008 USU Repository © 2008

Pratley, Peter. Etika Bisnis (The Essence of Business Ethic), diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio. Yogyakarta : Penerbit Andi Bekerjasama dengan Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd, 2007. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. Rawls, John. A theory of Justice, London : Harvard University Press, 1971. Rudito, Bambang dan Melia Famiola. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan di Indonesia. Bandung : Rekayasa Sains, 2007 Simorangkir, O.P,. Etika : Bisnis, Jabatan dan Perbankan. Jakarta : Rineka Cipta, September 2003. Soemitro, Hanitijo Ronny. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982. Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001. Supranto, J., Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Bandung : PT. Rineka Cipta Cetakan Pertama, 2003. Tjager, I Nyoman et.al, Corporate Governancr Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta : PT. Prenhalindo, 2002. Wibisono, Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Surabaya : CV.Ashkaf Media Grafika, 2007. Wingjosoebroto, Suntandyo. Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya. Elsam Huma, 2002.

Jakarta :

Yuhassanie, Emmy. Conflict of Interst dalam Praktik Perusahaan dan Profesional. Jakarta : Pelika 18, 2002. Undang-undang dan Peraturan Lainnya Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia setelah Amandemen ke-4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-433/MBU/2003, Tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor: 117/MBU/2002, Keputusan ini mewajibkan seluruh BUMN untuk menerapkan praktekpraktek GCG sebagai landasan Operasional BUMN. Jurnal dan Karya Ilmiah Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.4, No. 1 Januari- Desember 2003 Jurnal Galang, Vol.1 No.2 Januari 2006 Apoan Simorangkir, Pengamatan Legislatif Terhadap Konsep dan Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kabupaten Deliserdang, Disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM, oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan. Badaruddin, Corporate Social Responsibility : Tinjauan Konseptual dan Implementasi, disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan. Nasution Bismar, Diktat Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002 ---------,“Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi,” Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 17 April 2004, Nindyo Pramono, Dalam Makalah Independesi Direksi dan Komisaris dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance, Jakarta, Januari 2003 Rajagukguk, Erman, masalah-masalah Indenpendensi Direksi dan Komisaris Revormasi Hukum Indonesia dan Peranan para Manager, Kuliah Perdana Program Magister Management, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 4 September 1999


Internet Andi Firman, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, http://www. kutaikartanegara. com/ forum/ viewtopic Dyah Pitaloka, Memperkuat CSR, Memberantas Kemiskinan, http:// www. suaramerdeka. com/ harian/0708/02/opi04.htm Emil Salim, Good Governance Dan Masyarakat Warga, Jurnal Transparansi Edisi 15/Des 1999, Jurnal Transparansi Online http://www.transparansi.or.id/ majalah/edisi15/15 berita Eddie Riyadi, “Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham,” tanggal 16 Januari 2008, http://www.elsam.or.id, Mulyadi Sumarto, CSR Layaknya Buah Simalakama, http://www.kompas. co.id/ kompas-cetak/0708/15/opini, Muh Arief Effendi, CSR melalui Community Development, http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id, Nasroen Yasabari, Korporasi Masa Kini:“Profit,People,Planet”, http ://www. sinarharapan. co.id/berita Oky Syaiful R.Harahap, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sarwono. net/ artikel.php?id

http: //www.

Teddy Lesmana, CSR Untuk Kesejahteraan Rakyat, http://www.media-indonesia.com Todung Mulia Lubis, ”Corporate Respomsibility”, http://www.com.id. org,http://



IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBUN DOLOK ILIR KABUPATEN SIMALUNGUN)

Recommend Documents