15
2.1.3. Pengertian Corporate Social Responsibility ( CSR ) Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada. Pelaksanaan CSR di Indonesia sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat secara umum dan lebih khusus masyarakat yang berada disekitar perusahaan itu berdiri, sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dijelaskan dengan UU No 40 Tahun 2007 UUPT ). Yang mengerucut pada pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR bukanlah sekedar amal dari perusahaan kepada masyarakat dilingkungan masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan itu berdiri. 9 Tetapi CSR merupakan suatu kewajiban dan juga suatu komitmen perusahaan yang harus dijalankan dan benarbenar memperhitungkan dampak negatif yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang diatur oleh pemerintah daam UU No 40 Tahun 2007 tentang UUPT. Sehingga perusahaan harus memikirkan kepentingan eksternal juga bukan
hanya kepentingan perusahaan itu sendiri dengan hanya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
9
Joblist etika bisnis, praktek CSR di Indonesia, Jakarta, desember 2009
16
2.1.4 Tujuan pelaksanaan Corporate Social Responsibility ( CSR ) Baik atau pun buruknya suatu amanat Undang-undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan harus menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial, yang bergantung pada aturan pelaksanaan yang disusun oleh pemerintah. Terkait dengan hal itu, karena perseroan merupakan suatu badan hukum, yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) Tentang Perseroan terbatas yang selanjutnya disebutkan sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta dalam pelaksanaannya. 10 Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini yang dimaksud dengan corporate social responsibility ( CSR). Yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal 74 undang-undang perseroan terbatas tentang tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai ayat 2 pasal 74 undang-undang perseroan. 11
10 11
Kofler philip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan UU No 40 tahun 2007, pasl 74 tentang jaminan sosial dan lingkungan
17
Apabila suatu Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.12 Selanjutya untuk ketentuan tentang tangung jawab social dan lingkungan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan ayat 4 pasal 74 tentang perseroan terbatas. Dari penjelasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa, sesuai dengan ketentuan pada undang-undang Perseroan terbatas , bahwa setiap perusahaan harus melaksanakan CSR, dan mewajibkan perseroan harus menyisihkan laba bersih dari perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat secara umum lebih di khususkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan itu berdiri yang notabennya untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara umum yang di khususkan kepada masyarakat yang ada diwilayah perusahaan itu berdiri. Tetapi dalam penerapannya masih banyak perusahaan yang sama sekali belum pernah menerapkan CSR dan sampai yang sudah menerapkan program CSR itu sendiri. Dalam praktek CSR tersebut, menurut Dr Hendrik Budi Untung pengusaha dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu hitam, merah, biru, hijau.13 Kelompok Hitam adalah perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. Perusahaan menjalankan bisnisnya hanya untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknyadan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dalam hal
12 13
Kofler philip tentang tanggung jawab sosial perusahaan ttentang tujuan CSR Untung budi hendrik tentang pengelompokan pengusaha
18
ini perusahaan tidak peduli dengan social dan lingkungan disekeliling perusahaan dan bahkan tidak memikirkan kesejahtraan karyawan. Sedangkan perusahaan yang mulai melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaan sudah mempertimbangkan aspek lingkungan dan social, tetapi dalam melaksanakanya bukan karena menurut peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.tetapi karena adanya tekanan dari pihak lain, seperti dari lembaga swadaya masyarakat, atau karena karyawan mengancam mogok kerja
dengan terpaksa perusahaan tersebut mempertimbangkan aspek
social dan lingkungan. Perilaku perusahaan yang seperti ini kurang membawa dampak positif dalam melaksanakan program CSR dan juga tidak berimbas dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan dan penerapan program CSR secara berkelanjutan itu yang dimaksud Kelompok Merah. 14 Kelompok Biru
merupakan
perusahaan
yang menilai praktek atau
pelaksanaan CSR akan memberikan dampak positif bagi perusahan karena itu merupakan suatu investasi bukanlah suatu baiaya yang merugikan atau mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang sudah menempatkan program CSR pada strategi inti dan jantung dalam bisnisnya, bahwa program CSR itu dilakukan dengan etikad baik dari perusahaan, karena program CSR itu tidaklah suatu keharusan, tetapi kebutuhan
14
Untung budi hendrik, corporate social responsibility tentang kelompok dalam pelksanaan CSR
19
yang merupakan modal sosial yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang diatur dalam peraturan pemerintah dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengerucut pada pasal 74 merupakan Kelompok Hijau yang menerapkan aturan secara keseluruhan. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya yaitu :15 1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. 2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. 3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik social.
CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap
pembangunan
berkelanjutan,
dengan
mempertimbangkan
dampak
ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. Penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta
15
http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html, http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-csr.html
20
sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan usaha.16
Secara
singkat
CSR
dapat
diartikan
sebagai sumbangan
sukarela
perusahaan kepada masyarakat. Tetapi dalam pemahaman secara luas bahwa CSR tersebut merupakan suatu konsep organisasi sebagai
dorongan kepada
perusahaan untuk melakukan suatu tanggung jawab sosial kepada kalangan karyawan, masyarakat, lingkungan dan juga seluru stakeholder. Dalam hal ini ada juga 2 (dua) program bagian dari pelaksanaan CSR itu sendiri yaitu : 1. Program charity 2. Community development. Di sini perlu dibedakan antara program Corporate Social Responsibility dengan kegiatan charity. Kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu
dan
biasanya
justru
menimbulkan
ketergantungan
publik
terhadap
perusahaan.sedangkan Community Development Program (Program Pemberdayaan Masyarakat) merupakan suatu progam / proyek yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui
peningkatan
kapasitas
masyarakat,
Partisipasi
kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan.17
16 17
Delya, perusahaan yang menerapkan CSR, Anshoridi mohammad, pengembangan masyarakat
masyarakat
dan
21
Dalam pelaksanaan atau praktiknya kedua program ini sangat berinteraksi dan saling berkesinambungan yaitu, interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitar dan juga kebutuhan perusahaan untuk bisa diterima oleh masyarakat.18
2.1.5Pengawas dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR ) Melakukan kegiatan CSR di Indonesia selalu ada tim pemangku yaitu pihak dari pemerintah . Selain berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat pusat, beberapa pemerintah kabupaten telah membuat berbagai macam forum CSR. Regulasi hubungan industrial juga telah dibuat di beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini cukup menggembirakan karena menunjukkan tumbuhnya pemahaman pemerintah atas potensi kemitraan pembangunan dengan perusahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan. Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan, alih-alih menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan kinerja CSR-nya.19
Dalam pelaksanaan CSR yang diatur dalam UUPT, yaitu
di Indonesia, memiliki ketentuan standarisasi Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan
melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut
pandangan
mereka,
kelompok-kelompok
seperti
komunitas
lokal,
masyarakat adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan macam apa yang dibutuhkan.akibatnya demikian menurut pandangan 18 19
Kotler philip dan lee nancy, paradigma baru CSR. Oktoober 2006 Hikmanto, viva news, 3 februari 2009, tentang pengawasan dalam pelaksanaan CSR,
22
mereka.pembangunan jadi tidak baik , karena sering timpang tindihnya dalam pembagian keuntungan dan resiko.
Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema
pembangunan
menjadi
memberi
kemungkinan
berbagai
kelompok
melindungi kepentingannya. Kata kuncinya sebagai berikut : 1.
Transparansi.
2.
Partisipasi, dan
3.
Penguatan kelompok yang lemah. Dari penjelasan diatas akan dijelaskan secara terperinci pengertian dari
tiga kata kunci tersebut.Transparansi
maksudnya adalah dalam hal ini yang
dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan CSR tersebut harus diketahui oleh kalangan umum terutama dalam lingkungan perusahaan itu berdiri. Selanjutnya, dalam hal partisipasi juga dapat dijelaskan bahwa tidak hanya kalangan lembaga pemerintah dan juga yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR, tetapi juga kalangan masyarakat, sehingga organisasi yang ada dilingkungan perusahaan itu tergabung dalam pelaksanaan program CSR. Demikian halnya juga dalam penguatan
kelompok
yang
lemah
dapat
diartikan
CSR
dilakukan
untuk
meningkatkan kualitas masyarkat yang ada dilingkungan perusahaan itu, sehingga semua kalangan dapat merasakan dampak positif program CSR sesuai dengan
23
ketentuan UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengerucut pada pasal 74 tentang tanggung jawab sosial lingkungan.20 Pemerintah
dan
perusahaan
dituntut
membuat
mekanisme
untuk
berkomunikasi dengan lebih banyak pihak dan memperhatikan kepentingankepentingan mereka. Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan benar. Ketiga kata kunci diatas pada akhirnya menjadi semacam prinsip yang dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat
Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,yang mengatur tentang jaminan sosial dan lingkungan yang terdapat pada pasal 74 UUPT.21
Pada dasarnya ada bebarapa hal yang mendasari pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pengaturan jaminan social dan lingkungan tersebut
20
Rosyda , isma, dalam peran m,asyarakat ddalam pellksanaan CSR http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47386, 21 Joblist etika bisnis, praktek CSR di Indonesia, Jakarta, desember 2009, awal penerapan CSR di indonesia tahun 2000.
24
yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengerucut pada pasal 74 UUPT yaitu : 22 1. Keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek social dan lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. 2. Sebagai wujud upaya entitas Negara dalam penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai konteks lokal maupun nasional.
Tetapi selama ini, kegiatan
pelaksanaan CSR di Indonesia sangatlah
tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan perusahaan tersebut (produktivitas tinggi, profit besar ) serta pencapaian prestasi pribadi, tanpa melihat lingkungan eksternal perusahaan itu sendiri. Sehingga kebijakan CSR hanya sekedar di tetapkan oleh Pemerintah dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang UUPT tanpa dilaksanakan oleh perusahaan .23 Tetapi di sisi lain, terdapat kekhawatiran juga bahwa Pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan. Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan, alih-alih menjadi insentif
bagi
mereka
yang
hendak
meningkatkan
kinerja
CSR-nya.
Secara teoretis telah diungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah seharusnya 22 23
Standarisasi pelaksanaaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Joblist etika bisnis, praktek CSR di Indonesia, Jakarta, desember 2009, hal, 3
25
menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan.
Dalam kegiatan CSR pemerintah harus memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa juga membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.24
Di Indonesia perusahaan menerapkan program bisnisnya dengan cara 3 P yaitu : 1. Profit, yaitu dengan memastikan bahwa tetap mampu memenuhi permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya murah sebagai sebuah perusahaan internasional yang kompetitif. 2. Planet, yaitu dengan memastikan bahwa pelaksanaan usaha tetap melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan. 3. People, yaitu dengan meyediakan kesempatan untuk ikut serta dalam penuntasan kemiskinan serta menjadi tempat untuk pilihan pekerjaan.25
24 25
www.republika.co.id/koran detail.asp.id=289782 and kat.id=438 Standarisasi pelaksanaaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
26
Sifat CSR yang sukarela, karena absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisikondisi kehidupan umat manusia dimasa yang akan datang.26
Sehingga agar terlaksananya perusahaan melakukan program CSR itu sendri harus ada dorongan dari luar yaitu regulasi hukum. Sedangkan pendorong dari dalam perusahaan, terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders), dan juga termasuk tingkat kepedulian dan tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan CSR dilingkungan masyarakat secara umum lebih khususnya pada masyarakat yang berada dilingkungan perusahan itu sendiri ((community development responsibility).27
CSR sangatlah sulit dilihat dengan kasat mata, karena itu, sehingga tidak mudah untuk melihat dan menilai peningkatan yang dicapai. Sehingga dalam hal ini
26
http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-danlingkungan-perusahaan/ 27
Joblist etika bisnis, praktek CSR di Indonesia, Jakarta, desember 2009, hal, 10
27
sangat perlu pendekatan secara hukum,yang sangat mendasar ( triple bottom line ) Apakah perusahaan tersebut telah melakukan CSR sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 UUPT yang mengerucut pada Pasal 74. Tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.28
2.1.6 Pengaturan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility ( CSR ) Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengerucut pada pasal 74, tanggung jawab social perusahaan atau CSR merupakan suatu kebijakan yang legal, sehingga CSR harus dijalankan oleh pihak perusahaan dengan komitmen kedepannya, sehingga terwujud makna dasar dari CSR yaitu sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan dan kemauan dalam bertindak dan konsokuensi selanjutnya yakni, CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya, padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi.29
Praktek CSR apabila dilakukan dengan baik akan sangat berpengaruh dengan masyarakat umum lebih khususnya masyarakat dilingkungan sekitar 28
uu no 40 tahun 2007 tentang perserooan terbatas yang mengerucut pada pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. 29 Restiti setia, jurnal ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam pengaturan pelaksanaan CSR.
28
perusahaan tersebut. Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 UUPT,
akan meningkatkan nilai-tambah adanya
perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut
dengan
menyusun
program-program
pengembangan
masyarakat
sekitarnya.
Sementara itu, ketika pemerintah membuat aturan tentang CSR yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 UUPT,yang mengerucut pada Pasal 74,
dapat
diartikan sebagai komitmen perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan UU yang
telah
tetapkan
memperhatikan
oleh
aspek-aspek
pemerintah sosial,
dalam
menjalankan
norma-norma,dan
bisnis
dengan
yang
berlaku
etika
dilingkungan masyarakat itu sendiri. Tetapi bukan itu saja, karena
pada lingkup
internal dan eksternal yang lebih luas, CSR merupakan suatu kontribusi yang sangat positif dalam lingkungan masyarakat luas, lebih khususnya ada masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan itu sendiri.
CSR sangat berdampak positif ketika perusahaan melakukan hal tersebut, dalam hal ini penulis menjelaskan ada empat mamfaat ketika perusahan itu melakukan CSR sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 yaitu :
29
1. keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. 2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). 3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia
(human
resources) yang berkualitas. 4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). 2.1.7 Sifat dan pendukung pelaksanaan CSR Dalam hal ini terdapat 2 (dua) cara yang mendorong perusahaan dalam melaksanakan CSR, yaitu : 1. Bersifat dari luar perusahaan (external drivers). 2. Dari dalam perusahaan (internal drivers). Ada pun corporate responsibility external ( diluar dari perusahaan ), menyangkut lingkungan tempat perusahaan itu berdiri. Perusahaan harus memperhatikan limbah,polusi, maupun partisipasi lainnya. Stakeholder perusahaan diluar dapat dikategorikan, perusahaan itu sebagai : 1. Masyarakat 2. Pelanggan 3. Konsumen, dan 4. Pemerintah Apabila perusahaan tersebut berbuat sesuatu untuk masyarakat,harus paham apa yang mereka butuhkan. Bukan apa yang ingin di berikan oleh
30
perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan harus menjalin komunikasi dengan lingkungan perusahaan sebelum melakukan program CSR. Karena CSR itu sangat jauh lebih besar dari kedermawanan yang biasanya lebih karena memberikan bencana alam,. Tujuan CSR juga bukan untuk memanja, karena terjadi pembodohan dilingkugan masyarakat. Jadi CSR tujuannya untuk memperdayaan, bukan memperdayai, sehingga tujuan dari pemberdayaan tersebut ialah menkreasikan masyarkat terse but untuk bisa lebih mandiri.
30
Kalau dari sisi internal ( di dalam perusahaan ), hal ini menyangkut transparansi, sehingga
ada yang namanya Good Corporate Govermance, yaitu
dikalangan perusahaan publik di ukur dengan keterbukaan informasi. Good Corporate Govermance adalah suatu mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut hak dan kuasa , Dalam CSR,
perusahaan tidak hanya diharapkan pada tanggung yang
hanya berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan ( corporate value), yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada aspek yang laen yaitu triple bottom line, selain aspek financial juga social dan lingkungan.kondisi keuangan saja tidak
cukup menjamin nilai
perusahaan bias tumbuh besar atau tidak secara berkelanjutan. Tetapi juga harus memperhatikan dimensi social dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.
30
Untung budi hendrik, corporate social responsibility , tujuan CSR bukan memberdayai msayarakat
31
Dari berbagai penjelasan diatas, sehingga penulis dapat memberikan penjelasan bahwa apa sebenarnya yang diharapkan dari pelaksanaan CSR itu sendiri kepada kalangan umum terutama kepada masyarakat disekitar perusahaan itu beridiri. Selain permberdayaan masyarakat, dari sisi perusahaan jelas agar ada operasional berjalan lancar tanpa adanya hambatan satu apapun, jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak sejalan bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR.
Berbicara masalah CSR tidak akan jauh dari namanya kontribusi, dalam arti kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi kelanjutan, yaitu perusahaan harus bekerja sama dengan semua karyawan komunitas lokal, masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan itu sendri, karena hal ini dapat memperbaiki kualitas masyarakat luas terutama yang berada dilingkungan
perusahaan, karena
hal ini merupakan
acuan
dasar
dalam
pelaksanaan CSR. Kegiatan CSR biasa dikatakan sangat unik karena sangat bersifat lokal, karena dalam pelaksanaannya
harus mendapatkan isu-isu dari
masyarakat disekitar perusahaan itu berdiri. Sehingga hal ini meruapakan hal yang sangat mendasar untuk pencapaian tujuan CSR tersebut. 31
Kontribusi tersebut biasa dikatakan bentuk bantuan kepada masyarakat juga, seperti halnya dibidang pedidikan, Perusahaan bisa memberikan kepada
31
Untung budi hendrik, corporate social responsibility tentang kontribusi CSR
32
masyarakat yaitu dengan mebangun sekolah-sekolah, guru-guru yang didatangkan kesekolah yang ada dilingkungan perusahaan, memberikan beasiswa kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih baik dan layak, dibidang social bisa diberikan berupa perbaikan jalan, penerangan lampu jalan, menerikan bantuan untuk meningkatkan usaha kecil menengah yang ada dilingkungan perusahaan tersebut. Dibidang kesehatan, yaitu dengan membuat program pemriksaaan secara gratis. Dan banyak hal yang bermamfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan perusahaan.
Menurut Dr Hendrik Budi Untung, bahwa dalam melakukan CSR ada 3 pilar sebagai peransang untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ialah mencari bentuk CSR yang sangat efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memeperhatikan ukuran lokalitas. Kedua yaitu mengkalkulasi kapasitas sumber daya ,manusia dan industri yang meransang pelaksanaan CSR. Ketiga yaitu peraturan serta kode etik dunia usaha. Dari ketiga pilar tersebut sangat penting dalam pelaksanaannya ketika semua bekerja dengan baik. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR harus sejalan degan berbagai pihak atas pengawasan pemerintah,
Dalam penerapan CSR akan mampu banyak menyelesaikan masalah sosial masyarakat, sehingga perusahaan bisa bangkit kembali dari keterpurukan dan mampu menyelesaikan maslah.sehinga masyarakat akan semakin kuat karena
33
memiliki kemampuan yang kuat dalam memecahkan msalah yang mereka hadapi secara mandiri.
CSR kini sudah dianggap penting dalam menjembatani dan memperkecil jurang antara lapisan masyarakat kaya dan miskin diberbagai pelosok dunia khususnya Negara Indonesia, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada ditengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak baik. Itu sebabnya pelaksanaan CSR yang kini harus selalu dikembangkan lebih luas dan lebih baik jangkauanya dari sekedar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika social.
Perusahaan membutuhkan masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya, potensi kewirausahaan serta lingkungan yang baik dalam menunjang eksistensi usaha kedepannya. Dengan demikian maka pelaku bisnis akan memperhatikan besar pada perlunya memberdayakan berbagai potensi masyarakat sebagai unsr penting yang menunjang survival perusahaan sejak sekarang. Menurut penulis model-model CSR perlu mencakup visi demikian, “ sebab CSR bukanlah hanya sekedar urusan kepedulian sosial saja, melainkan upaya perusahaan secara sadar
untuk
meningkatkan
perusahaan itu beroperasi”.
potensi
masyarakat
serta
lingkungan
dimana
