351.077 Ind
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
p
Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI 351.077 Ind p
Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat Jenderal Pedoman penyelenggaraan corporate social responsibility (CSR) dalam pembangunan kesehatan,-Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012 ISBN 978-602-235-166-5 1. Judul
I. HEALTH PROGRAM
II. HEALTH SERVICES - GROWTH ANDA DEVELOPMENT
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2012
PENGARAH: dr. Lily S. Sulistiowati, MM PENYUSUN: dr. Ernanti Wahyurini, MSc KONTRIBUTOR: Dra.Zuraidah,SKM, MPH Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes Dra. Hafni Rochmah,SKM, MPH Theresia Irawati, SKM,M.Kes Ismoyowati, SKM,M.Kes drg.Rarit Gempari, MM drg.Marlina Ginting,M.Kes Ir.Dina Agoes Soelistijani, M.Kes Andi Sari Bunga Untung. SKM, MSc.PH Sri Koesminarti,Sos Bayu Aji, SE,MSc.PH Ilvalita, SKM EDITOR: Theresia Irawati, SKM,M.Kes
Kata Pengantar
P
uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya maka buku Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan ini dapat tersusun dan diterbitkan. Buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan banyak pihak sebagai upaya menggalang kemitraan di bidang kesehatan khusunya jajaran Swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Karena sangat disadari bahwa pencapaian tujuan pembangunan kesehatan tidak dapat terwujud apabila hanya dilakukan oleh jajaran kesehatan, melainkan oleh semua komponen bangsa terutama Dunia Usaha, baik yang berada di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Masukan dan saran untuk perbaikan serta saling melengkapi sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua. Jakarta, 2012 Kepala Pusat Promosi Kesehatan
dr. Lily S Sulistiowaty, MM NIP.195801131988032001 Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
iii
iv
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Sambutan SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
P
embangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk semua orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Masalah kesehatan dipengaruhi berbagai aspek dan disparitas derajat kesehatan antar daerah masih ditemukan. Oleh karena itu diperlukan penanganan komprehensif dari hulu sampai hilir dengan melibatkan multi sektor. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat. Namun Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, karena itu diperlukan dukungan dan peran serta semua pihak. Dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah dilakukan pada tanggal 14 November 2011 antara Kementerian Kesehatan dengan dunia usaha, diharapkan dunia usaha dapat berperan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui program-program kesehatan pemerintah sesuai dengan situasi permasalahan dan potensi daerah.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
v
Diharapkan jajaran kesehatan baik di provinsi, kabupaten/ kota maupun Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak swasta/dunia usaha melalui fasilitasi teknis, penyediaan data atau informasi yang diperlukan serta peta lokasi daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil, perbatasan, kepulauan atau permasalahan daerah lainnya. Saya menyampaikan apresiasi kepada Dunia Usaha yang telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesehatan selama ini, karena CSR merupakan potensi yang berkelanjutan dan ikut mendorong pencapaian target RPJMN 2010-2014 maupun MDG’s di bidang kesehatan. Penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Kesehatan dengan Dunia Usaha merupakan momentum untuk meningkatkan semangat, kepedulian, dan meningkatkan kerjasama untuk mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun kesehatan di Indonesia. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, 2012 Sekretaris Jenderal
dr. Ratna Rosita, MPHM
vi
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Daftar Isi KATA PENGANTAR
iii
SAMBUTAN
v
DAFTAR ISI
vii
PENDAHULUAN x Latar Belakang x Tujuan x Dasar Hukum
viii 1 5 7
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) x Sejarah x Pengertian x Prinsip x Manfaat x Ruang Lingkup Program Bidang Kesehatan Prioritas x Aspek Program yang Dapat Ditangani Perusahaan x Wilayah x Model Program CSR
8 9 11 13 14 15 16 17 17
PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN x Pembangunan Millenium x Penyakit Tidak Menular (PTM)
18 19 30
LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN PROGRAM CSR BIDANG KESEHATAN x Persiapan Kegiatan CSR Bidang Kesehatan x Perencanaan Kegiatan CSR Bidang Kesehatan x Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Kesehatan x Pendokumentasian Kegiatan CSR Bidang Kesehatan
32 33 35 36 37
PROGRAM KESEHATAN DAN CSR YANG DAPAT DIPILIH UNTUK DILAKSANAKAN 38 Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
vii
Pendahuluan
viii
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
A
Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
1
P
embangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian Khusus pada kelompok rentan antara lain ibu, bayi, anak, lansia dan keluarga miskin. Kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun (2010– 2014) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDGs pada tahun 2015; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
dela pa n 1 HAPUS KEMISKINAN EKSTRIM DAN KELAPARAN
2 CAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
t u ju a n
3 DORONG KESETARAAN GENDER & BERDAYAKAN PEREMPUAN
4 KURANGI ANGKA KEMATIAN ANAK
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa Bangsa Bulan September tahun 2000, 189 negara anggota PBB menyepakati Deklarasi Millenium. Deklarasi Millenium merupakan komitmen para pemimpin dunia untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Negara anggota PBB kemudian mengadopsi tujuan pembangunan Millenium hasil KTT tersebut dan menjadi acuan dalam pembangunan. Tujuan pembangunan Millenium menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Dari 8 (delapan) tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) dengan targetnya secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesehatan.
2
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Sejak ditetapkan MDGs, setiap negara anggota PBB harus menyampaikan laporan, dari laporan tersebut tampak bahwa dari tahun ke tahun Indonesia mencapai kemajuan dalam pencapaian target. Namun masih terdapat beberapa target yang sulit dicapai pada tahun 2015 sebagai tahun batas pencapaian target yang ditetapkan. Beberapa target secara nasional telah tercapai, akan tetapi masih ada provinsi atau kabupaten/kota yang pencapaiannya masih dibawah angka nasional. Komitmen untuk dapat mencapai target di tahun 2015 diwujudkan antara lain dengan adanya Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang mengamanatkan harus dilakukannya 3 program termasuk di antaranya Program Pencapaian Tujuan Millenium. Di samping upaya percepatan
p e m b a n g u n a n 5 TINGKATKAN KESEHATAN IBU
m i l e n i u m
6 PERANGI HIV/AID, MALARIA DAN PENYAKIT LAIN
7 JAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN
8 KEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
pencapaian target Millenium yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu/perempuan dan anak, mengatasi penyakit menular dan memastikan kelestarian lingkungan, Indonesia juga menghadapi masalah Penyakit Tidak Menular. Penyakit Tidak Menular termasuk antara lain Penyakit Jantung, Pembuluh Darah, Kanker dan Diabetes. Penyakit Tidak Menular (PTM) saat ini telah menjadi masalah kesehatan global maupun nasional, baik dari segi angka kesakitan maupun kematian. Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
3
PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN x PROGRAM PENCAPAIAN TUJUAN MILLENIUM. x PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM YANG DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN IBU/PEREMPUAN DAN ANAK x MENGATASI PENYAKIT MENULAR DAN MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.
sosial dunia usaha saat ini telah menjadi isu sentral dan populer. Berdasarkan kesadaran internal maupun eksternal dari perusahaan yang sukses maupun gagal, beberapa perusahaan mulai menyadari, bahwa dunia usaha untuk mencapai kesuksesan dan berkelanjutan tidak cukup hanya mengejar profit (ekonomi) tetapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan bagi komunitas lokal dan masyarakat luas. Sudah banyak perusahaan yang telah menjalankan program CSR antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan olahraga. Sebagian masih dalam bentuk “charity” dan hanya pada saat tertentu, sebagian lagi sudah terintegrasi dalam proses bisnis yang berkesinambungan. CSR merupakan potensi kuat untuk bertanggung jawab secara sosial dalam mempercepat pencapaian target Millenium yang terkait dengan kesehatan serta berkontribusi dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular. Berdasarkan hal tersebut, kemitraan dengan dunia usaha dikembangkan untuk mempercepat pencapaian target Millenium bidang Kesehatan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM). Agar supaya CSR lebih efektif berkontribusi dalam mempercepat pencapaian target Millenium diperlukan advokasi dan informasi tentang lokasi permasalahan serta kegiatan berkaitan dengan tujuan dan target Millenium.
4
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
B
Tujuan UMUM : Meningkatkan program CSR dalam mempercepat pencapaian target Millenium Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
5
KHUSUS: 1. Meningkatkan komitmen dan kontribusi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian target Millenium Bidang Kesehatan dan PTM . 2. Meningkatkan pemahaman tentang pengembangan program CSR bidang kesehatan. 3. Memberikan informasi tentang daerah prioritas yang dapat menjadi daerah pengembangan program CSR Bidang Kesehatan.
6
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
C
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang–Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/ MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
7
Corporate Social Responsibility (CSR)
8
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
A
Sejarah Awalnya perusahaan pada umumnya hanya memfokuskan usaha untuk mencari keuntungan ekonomi. Dianggapnya perusahaan sudah bertanggung jawab bila menyediakan produk bagi masyarakat, memberi lapangan kerja serta membayar pajak.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
9
Namun pada perkembangannya masyarakat menuntut agar perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat melihat dan merasakan dampak negatif akibat beroperasinya perusahaan serta timbulnya kesenjangan ekonomi dengan komunitas lokal.
PROFIT
PEOPLE
PLANET
Ketika isu lingkungan hidup berkembang dalam konteks global, tuntutan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan menguat. Sekitar tahun 1970 manusia menyadari bahwa bumi mempunyai daya dukung terbatas, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian muncul konsep pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, manusia dan alam (3P – Profit, People, Planet). Konsep ini makin memperjelas CSR. Masyarakat yang makin berkembang juga menghendaki perusahaan yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan, komunikatif dan memberi manfaat dan menyejahterakan komunitas lokal. Di samping itu produk yang dihasilkan, proses serta limbahnya juga harus bermanfaat dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan.
10
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
B
Pengertian Menurut Bank Dunia, CSR adalah komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan dan perwakilan mereka, komunitas lokal serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat bagi dunia usaha dan bagi pembangunan.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
11
Menurut Uni Eropa CSR adalah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksinya dengan para stakeholder dengan dasar sukarela. Disarikan dari pengertian tersebut CSR dalam pembangunan kesehatan adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi secara berkesinambungan dalam pembangunan kesehatan bersama karyawan, komunitas lokal dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menanggulangi masalah kesehatan karyawan dan masyarakat.
12
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
C
Prinsip x
x x x x x
Keseimbangan antara upaya meningkatkan keuntungan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bekerja bersama stakeholder internal maupun eksternal. Interaksi/komunikasi dengan komunitas lokal dan masyarakat. Program CSR terintegrasi dalam pengelolaan bisnis. Meningkatkan kualitas hidup. Bermanfaat bagi pihak perusahaan dan masyarakat.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
13
D
Manfaat Bagi Perusahaan: x x x x x x x x x
Karyawan lebih sehat sehingga lebih produktif. Absensi karena sakit menurun. Meningkatkan penjualan dan market share. Memperkuat brand positioning. Meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan. Meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan (retain) karyawan. Menurunkan biaya operasional. Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi. Menjaga keberadaan dan kelangsungan perusahaan karena masyarakat lokal diajak berkomunikasi dan merasakan manfaat CSR.
Bagi Masyarakat dan Lingkungan: x x x
14
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Masyarakat lebih sehat Daya beli meningkat Lingkungan lebih sehat
E
Ruang Lingkup Program Bidang Kesehatan Prioritas a. Pencapaian Target Millenium meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penurunan proporsi penduduk yang kelaparan Penurunan kematian anak Peningkatan kesehatan ibu Pengendalian HIV dan AIDS Pengendalian Malaria Pengendalian Tuberkulosis Pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue Penyehatan lingkungan
b. Penyakit Tidak Menular meliputi: 1.
2. 3. 4. 5.
Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah x Hipertensi x Penyakit Jantung Koroner x Stroke Diabetes Melitus Kanker Penyakit Kronis Degeneratif Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
15
F
Aspek Program yang Dapat Ditangani Perusahaan
16
1. 2.
Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Membantu peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ada dengan antara lain : x Melatih petugas x Melengkapi sarana (obat, alat, manual dan lain-lain.) x Meningkatkan akses pada pelayanan (misalnya operasional Puskesmas Keliling).
3.
Memberdayakan dan pengorganisasian masyarakat : x Mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) x Meningkatkan kualitas UKBM yang ada x Memberikan sarana penyehatan lingkungan bagi rumah tangga (air bersih, pembuangan sampah) x Penyuluhan kesehatan x Pelatih bagi masyarakat.
4.
Mengembangkan perusahaan yang Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
G
Wilayah x
Lokasi Program CSR bidang kesehatan dapat dipilih di tempat sebagai berikut : a. Sekitar perusahaan atau wilayah setempat. b. Kabupaten, kota atau provinsi dengan capaian target Millenium rendah. c. Tingkat nasional.
x
Tatanan Program CSR bidang kesehatan juga dapat dilakukan pada tatanan: a. Rumah Tangga b. Tempat Kerja c. Tempat Umum d. Institusi Pendidikan e. Layanan Kesehatan
H
Model Program CSR CSR dapat dilakukan sendiri oleh internal perusahaan yakni oleh staf/karyawan, perusahaan membentuk yayasan dan yayasan tersebut yang akan mengelola program CSR. Perusahaan juga dapat menyerahkan pengelolaan kepada LSM, atau membentuk konsorsium dengan lembaga lain. Dapat pula pengelolaan diserahkan langsung kepada masyarakat.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
17
Prioritas Program Kesehatan Dalam pengembangan program CSR bidang kesehatan diprioritaskan pada pencapaian target Millenium dan pengendalian Penyakit Tidak Menular.
Delapan Tujuan Pembangunan Milenium 1 HAPUS KEMISKINAN EKSTRIM DAN KELAPARAN
2 CAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
3 DORONG KESETARAAN GENDER & BERDAYAKAN PEREMPUAN
4 KURANGI ANGKA KEMATIAN ANAK
5 TINGKATKAN KESEHATAN IBU
PERANGI HIV/AID, MALARIA DAN PENYAKIT LAIN
7 JAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN
18
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
6
8 KEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
A
Pembangunan Millenium a. Tujuan dan Target Deklarasi Millenium menetapkan 8 (delapan) tujuan Millenium dan setiap tujuan memiliki target dan indikator yang ditetapkan batas waktunya dan dengan kemajuan yang terukur. Tujuan dan target pembangunan Millenium yang terkait langsung dengan kesehatan meliputi :
Tujuan I : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015.
Indikator : a. Persentase anak dibawah 5 tahun (balita) yang mengalami gizi buruk. b. Persentase anak dibawah 5 tahun (balita) yang mengalami gizi kurang.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
19
Tujuan III: Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target 4.
Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
Indikator : a. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap laki-laki. b. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki. c. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. d. Tingkat pengangguran terbuka perempuan. e. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan. f.
Tingkat daya beli pada kelompok perempuan.
g. Proporsi perempuan dalam lembaga publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif )
20
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Tujuan IV: Menurunkan Kematian Anak. Target 5.
Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) sebesar dua pertiganya dalam kurun waktu 1990-2015.
Indikator : a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. b. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup. c. Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak.
Tujuan V:
Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 6.
Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar tiga perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015.
Indikator : a. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 1.00.000 kelahiran hidup. b. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%). c. Proporsi perempuan 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat KB (%).
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
21
Tujuan VI: Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya. Target 7.
Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015.
Indikator : a. Prevalensi HIV dan AIDS. b. Penggunaan kondom pada hubungan seksual berisiko tinggi. c. Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi. d. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS.
Target 8.
Mengendalikan penyakit Malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus Malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015.
Indikator : a. b. c. d.
22
Prevalensi Malaria per 1.000 penduduk. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk. Angka penemuan pasien Tuberkulosis BTA positif baru. Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Tujuan VII: Memastikan Kelestarian Lingkungan. Target 10. Menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015.
Indikator : a. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%). b. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%). c. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%). d. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK). e. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%). f. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (pedesaan) (%). g. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%).
b . Pencapaian Target Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut di tahun 2015. Beberapa target telah tercapai, beberapa lainnya telah dalam jalur optimis yang kemungkinan dapat dicapai dan ada target yang sulit dicapai pada 2015 .
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
23
Target Millenium yang telah tercapai (2010) meliputi : 1. Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari 1 ( satu ) USD per hari. 2. Kesetaraan gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun . 3. Telah menurunnya prevalensi Tuberkulosis. Target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 adalah : 1. Prevalensi balita kekurangan gizi. 2. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar. 3. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SMA/MA/Paket C dan Pendidikan Tinggi. 4. Penurunan kematian balita. 5. Kemitraan global untuk pembangunan.
Sedangkan target yang masih memerlukan upaya keras untuk dicapai yakni : 1. Pengurangan tingkat kemiskinan nasional. 2. Penurunan Angka Kematian Ibu. 3. Penurunan tingkat emisi gas rumah kaca, pemberantasan pembalakan liar dan mengurangi emisi CO2. 4. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum layak dan sanitasi layak yang berkelanjutan. Meskipun secara nasional pencapaian target Millenium telah tercapai akan tetapi masih ada provinsi maupun kabupaten/kota yang pencapaiannya masih belum sesuai target. Data provinsi yang capaian targetnya masih rendah yang perlu mendapat prioritas dipilih sebagai lokasi program CSR meliputi :
24
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Untuk gizi kurang (Riskesdas 2010): − Sulawesi Tengah − Kalimantan Tengah − Sulawesi Selatan − Nusa Tenggara Timur − Maluku Utara − Nusa Tenggara Barat − Aceh − Kalimantan Barat Untuk gizi buruk (Riskesdas 2010): − Gorontalo − Maluku − Nusa Tenggara Barat − Sulawesi Tengah − Kalimantan Barat − Sumatera utara − Papua Barat − Papua − Nusa Tenggara Timur − Kalimantan Selatan Untuk Angka Kematian Bayi (Profil Kesehatan 2009): − Sulawesi Barat − Nusa Tenggara Timur − Nusa Tenggara Barat − Gorontalo − Sulawesi Tengah − Maluku Utara − Maluku − Sumatera Barat − Kalimantan Selatan − Sumatera Utara Untuk Angka Kematian Balita (Profil Kesehatan 2009): − Sulawesi Barat − Maluku utara − Maluku − Sulawesi Tengah − Nusa Tenggara Barat − Gorontalo − Nusa Tenggara Timur − Sumatera Utara − Kalimantan Selatan − Bengkulu Untuk cakupan imunisasi campak (Riskesdas 2010): − Papua − Riau − Sumatera Utara − Sulawesi Tengah − Sulawesi Barat − Aceh − Maluku − Kalimantan Barat − Maluku Utara
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
25
Untuk persalinan yang (Riskesdas 2010): − Maluku Utara − Maluku − Sulawesi Tengah − Papua Barat − Kalimantan Tengah
ditolong tenaga kesehatan − − − − −
Papua Sulawesi Tenggara Gorontalo Jambi Sulawesi Barat
Proporsi perempuan 15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB: − Maluku − Papua − Kepulauan Bangka Belitung − Bali − Jawa Timur − DKI Jakarta − Papua Barat − Kepulauan Riau − Jawa Barat − Kalimantan Barat
“Case Rate” AIDS (Profil Kesehatan Indonesia 2010): − Sulawesi Barat − Maluku utara − Maluku − Sulawesi Tengah − Nusa Tenggara Barat − Gorontalo − Nusa Tenggara Timur − Sumatera Utara − Kalimantan Selatan − Bengkulu
Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2009): − Jawa Tengah − Jawa Barat − Nusa Tenggara Timur − Jambi − Riau − Jawa Timur − Nusa Tenggara Barat − Banten − Gorontalo − Kalimantan Selatan
26
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Persentase Penduduk >15thn yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (Riskesdas 2010): − Gorontalo − Sulawesi Tengah − Sulawesi Barat − Kalimantan Barat − Sumatera Selatan − Jambi − Kep. Bangka Belitung − Lampung − Sulawesi Tenggara − Maluku Utara Prevalensi Malaria: − Papua Barat − Gorontalo − Papua − Nusa Tenggara Timur − Sulawesi Utara
− − − − −
Maluku Utara Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan
Prevalensi Tuberkulosis: − Gorontalo − Papua Barat − Kalimantan Selatan − Sulawesi Tengah − Jambi
− − − − −
Sulawesi Selatan Sumatera Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Maluku
Angka kesakitan DBD masih tinggi: − Bali − Kalimantan Barat − DKI Jakarta − DI Yogyakarta − Sulawesi Selatan Prevalensi RumahTangga yang menggunakan sumber utama air untuk keperluan rumah tangga dengan air sungai: − Kalimantan Tengah − Kalimantan Timur − Kalimantan Barat − Sulawesi Barat − Kalimantan Selatan − Maluku Utara − Sumatera Selatan − Kepulauan Bangka Belitung
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
27
Persentase Rumah Tangga fasilitas Buang Air Besar: − Gorontalo − − Sulawesi Barat − − Sulawesi Tengah − − Kalimantan Barat −
yang belum mempunyai Nusa Tenggara Barat Maluku Kepulauan Bangka Belitung Sumatera Selatan
Persentase Rumah Tangga yang cara penanganan sampah dibuang sembarangan: − Maluku Utara − Sulawesi Tengah − Sulawesi Barat − Sulawesi Selatan − Sulawesi Tenggara − Maluku − Papua − Kepulauan Bangka Belitung − Nusa Tenggara Timur − Banten Prevalensi perokok: − Kalimantan Tengah − Nusa Tenggara Timur − Maluku Utara − Kepulauan Riau − Gorontalo
− − − − −
Papua Barat Sumatra Barat Sulawesi Tengah Jambi Lampung
Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): − Sumatera Barat − Kepulauan Riau − Banten − Jawa Barat − Papua Barat − Sulawesi Tenggara − Sulawesi Barat − Maluku Utara − Jawa Timur − Papua Selain Provinsi yang cakupan target Millenium masih rendah tersebut diatas Kementerian Kesehatan juga menetapkan daerah bermasalah kesehatan dengan menggunakan kriteria Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).
28
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Berikut adalah kabupaten kota bermasalah kesehatan: 1. Provinsi Aceh meliputi: Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiyang, Aceh Jaya, Pidie, Bireuen, Gayo lues, Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhoksemawe. 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Mataram, Kota Bima. 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang,Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rotte Ndao, Manggarai Barat, Kota Kupang. 4. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi: Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Kota Kendari, Bau Bau. 5. Provinsi Gorontalo meliputi: Boalemo, Gorontalo, Pohuwatu, Bone Bolango, Kota Gorontalo. 6. Provinsi Sulawesi Tengah meliputi: Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Toli Toli, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una Una, Palu. 7. Provinsi Sulawesi Barat meliputi: Majene, Polewali Mamasa, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara. 8. Provinsi Maluku meliputi: Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kota Ambon. CSR juga dapat memilih provinsi yang capaiannya sudah baik, karena dalam provinsi tersebut kemungkinan masih ada kabupaten/kota yang capaiannya rendah. Kabupaten/kota yang telah mencapai target pun kemungkinan masih ada kecamatan atau desa yang belum mencapai target dan perlu dibantu dalam mempercepat pencapaiannya.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
29
B
Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit yang digolongkan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit non infeksi dan penyakit degeneratif. Ciri PTM antara lain: − Tidak ada rantai penularan − Tidak ada satu penyebab yang jelas − Pada umumnya berlangsung kronis Termasuk Penyakit Tidak Menular antara lain: − Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah − Diabetes Melitus dan penyakit metabolik − Kanker − Penyakit kronis degeneratif − Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan Faktor risiko meliputi : − Pola makan − Alkohol − Merokok − Kurang aktivitas fisik − Kegemukan (Obesitas) − Perilaku seksual tidak sehat − Stres − Obat-obatan
30
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi : − Skirining faktor risiko Penyakit Tidak Menular dan tindakan segera − Deteksi dini − Diagnosa dan tatalaksana penyakit − Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi
Luaran: 1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat PTM. 2. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
Indikator: 1. Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar 100%. 2. Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM (Survailans Epidemiologi, deteksi dini, KIE dan tata laksana) sebesar 100%. 3. Persentase kabupaten kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM (Survailans Epidemiologi, deteksi dini, KIE dan tata laksana) sebesar 30%. 4. Persentase kabupaten kota yang mempunyai peraturan perundang-undangan (surat Edaran/instruksi SK/Peraturan Walikota/Bupati/Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan sebesar 30%.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
31
Langkah-langkah Melaksanakan Program CSR Bidang Kesehatan
T
idak ada cara atau langkah standar untuk mengembangkan CSR bidang kesehatan. Berikut adalah beberapa tahapan langkah yang dapat diikuti oleh perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan serta menyusun pendokumentasian kegiatan program CSR.
32
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
A
Persiapan Kegiatan CSR Bidang Kesehatan Sebelum pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan identifikasi potensi perusahaan Dalam merancang program CSR untuk percepatan pencapaian target Millenium dan pengendalian Penyakit Tidak Menular, potensi – potensi perusahaan yang dapat dimanfaatkan meliputi: 1. Tenaga ahli terkait program kesehatan yang dipilih
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
33
2. Tenaga pengelola/pelaksana program CSR 3. Program/kegiatan yang telah ada diintegrasikan dengan program CSR untuk pencapaian target Millenium dan Penyakit Tidak Menular. 4. Sumber dana atau ketersediaan dana yang ada dapat dimanfaatkan 5. Stakeholder yang dapat diajak kerjasama.
b. Melakukan Identifikasi masalah kesehatan Identifikasi masalah kesehatan dilakukan bersama perwakilan karyawan/stakeholder lain, masyarakat setempat, LSM peduli kesehatan serta sektor kesehatan. Apabila wilayah yang digarap dalam lingkup nasional diperlukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, bila dalam lingkup provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, bila lingkup kabupaten/kota dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan bila dalam lingkup kecamatan atau desa dengan Puskesmas setempat. Sektor kesehatan akan memberikan masukan data – data masalah kesehatan di wilayahnya serta informasi lain yang diperlukan.
c. Menetapkan masalah dan wilayah Bersama pihak yang terlibat melakukan identifikasi, ditetapkan masalah terpilih, program, lokasi atau tatanan dimana program CSR akan diselenggarakan.
d. Melakukan identifikasi potensi sumber daya alam dan lingkungan di masyarakat. 1. 2.
34
identifikasi potensi sumber daya alam di masyarakat sekitar area penyelenggaraan program CSR.. identifikasi potensi lingkungan di masyarakat sekitar area penyelenggaraan program CSR.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
B
Perencanaan Kegiatan CSR Bidang Kesehatan Dalam perencanaan kegiatan CSR perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini (atau disesuaikan dengan konteks daerah dan kondisi perusahaan). a. Menyusun konsep Rencana Program CSR yang jelas, lengkap, dan terperinci, yakni sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan atau program. b. Membangun persepsi yang sama antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan stakeholder. c. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau stakeholder yang dapat diawali dengan penandatanganan MoU atau perjanjian kerjasama sebagai dasar komitmen pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah. d. Menyusun perencanaan terpadu dengan pemerintah daerah agar dapat terjadi sinergi dan pemerataan kesejahteraan. e. Melaksanakan konsultasi perencanaan yang melibat- kan masyarakat. f. Mengajukan usulan penghargaan dari pemerintah dalam bentuk pengakuan maupun insentif lainnya. g. Menentukan pelaksanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
35
C
Pelaksanaan Kegiatan CSR Bidang Kesehatan a. Memilih sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen dan kepedulian terhadap CSR. b. Melatih SDM yang bertanggungjawab untuk memimpin pelaksanaan kegiatan CSR. c. Melakukan kegiatan monitoring atas kemajuan kegiatan CSR sesuai dengan mekanisme monitoring yang sudah direncanakan. Monitoring dapat dilakukan oleh pengelola kegiatan CSR. d. Melakukan evaluasi kegiatan CSR yang telah berjalan, membuat sistem mekanisme pendokumentasian atas kemajuan, keberhasilan, kegagalan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan CSR. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak lain termasuk Dinas Kesehatan setempat. e. Mendesain sistem penghargaan bagi penanggung jawab (PIC) yang telah berhasil melaksanakan kegiatan CSR. f.
36
Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk menjamin terpeliharanya keberlanjutan kegiatan CSR yang sedang dan telah berjalan.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
D
Pendokumentasian Kegiatan CSR Bidang Kesehatan Di akhir tahun setelah melaksanakan kegiatan CSR, disarankan agar perusahaan membuat dokumentasi dari kegiatan CSR bidang kesehatan. Beberapa hal dibawah ini merupakan tahapan perusahaan dalam membuat dokumentasi: a. Membentuk tim yang bertugas membuat dokumentasi b. Merencanakan pembuatan dokumentasi seperti: menentukan batas waktu, membuat anggaran, membuat rencana kerja. c. Mengumpulkan informasi sekaligus mengidentifikasi akurasi sumbernya. Memilih informasi yang relevan dan akurat untuk didokumentasikan. d. Menganalisa data berdasarkan informasi yang telah diolah dan menjelaskan kecenderungan (trend) dari data tersebut. e. Membuat draft dokumentasi kegiatan CSR. f. Melakukan review dan finalisasi. g. Mempublikasi dan mendistribusikan dokumentasi kegiatan CSR. h. Mengumpulkan tanggapan sekaligus mendiskusikan dan mengevaluasi tanggapan sebagai upaya perbaikan kegiatan CSR ke depan.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
37
Program Kesehatan dan CSR yang dapat Dipilih untuk dilaksanakan
38
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Program Kesehatan
Komponen Program
Penurunan Angka Kematian Anak
Penggunaan ASI dan makanan pendamping ASI
Program CSR x Mengembangkan Pojok ASI di perusahaan. x Kampanye ASI Eksklusif x Pemberdayaan masyarakat. x Pemberian makanan tambahan. x Membina Posyandu yang ada, misalnya dengan melakukan pelatihan penyegaran berkala, membantu biaya operasional, mencetak KMS. x Mengembangkan Posyandu baru untuk memperluas jangkauan masyarakat. x Membuat klinik konseling anak. x Mengembangkan kelompok Peduli ASI di dalam /di luar perusahaan. x Advokasi atau fasilitasi, pengembangan pelayanan kesehatan sayang bayi. x Memfasilitasi penanganan balita gizi buruk. x Mengawasi pemasaran susu formula di dalam/di luar perusahaan. x Mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan herbal untuk kesehatan ibu anak.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
39
Program Kesehatan
Komponen Program Imunisasi
Program CSR x Menyediakan fasilitas pelayanan imunisasi di dalam perusahaan (klinik, pos imunisasi) x Kampanye imunisasi x Menyediakan sarana dan prasarana (termos, jarum suntik, kartu imunisasi, buku panduan, media) x Penggalangan masyarakat untuk datang ke tempat pelayanan. x Menjangkau sasaran yang “sulit”.
Pelayanan Balita Sakit
x Menggalang dana. x Memfasilitasi pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (melatih petugas, pengadaan obat, “chek list” pasien dan lain-lain). x Pemberdayaan orang tua/ keluarga dalam pengelolaan balita sakit. x Memfasilitasi rujukan balita sakit x Mensosialisasikan dan membantu pelayanan Jamkesmas. x Memfasilitasi kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan mengadakan media mengenali tanda bahaya umum. x Mendorong pemanfaatan herbal untuk balita sakit.
40
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Program Kesehatan
Komponen Program
Peningkatan Kesehatan Ibu.
Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
Program CSR x Memberikan tablet besi kepada remaja putri dan ibu hamil di internal perusahaan, sekitar perusahaan atau tempat terpilih lainnya. x Memberikan Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) dengan bahan makanan lokal atau pabrik sesuai standar x Memberikan multivitamin dan mineral pada Ibu Hamil. x Mengembangkan Keluarga Sadar Gizi dengan Kampanye Gizi Seimbang dengan pemanfaatan sumber daya local.
Akses terhadap pelayanan kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta KB
x Menggalakkan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Peningkatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan membantu : ¾Transportasi untuk akses ke fasilitas pelayanan, misalnya motor, mobil, perahu. ¾Donor darah ¾Pencetakan Buku KIA. x Memfasilitasi kemitraan bidan dan dukun dalam menolong persalinan. x Memfasilitasi terlaksananya Rumah Tunggu Persalinan yakni tempat tinggal sementara bagi ibu yang akan bersalin dari daerah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
41
Program Kesehatan
Komponen Program
Program CSR x Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil misal menyediakan matras. x Menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau penyimpanan ASI di perusahaan atau di tempat lain diluar perusahaan. x Melakukan atau memfasilitasi kegiatan KIE kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta KB dengan penyuluhan langsung, konseling, melalui media atau menyediakan media. x Membantu pelayanan Jamkesmas, Jampersal bagi yang mempunyai klinik atau membantu memantau pelaksanaan. x Menyediakan alat kontrasepsi bagi masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan KB di klinik perusahaan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
x Advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu dengan: ¾ Membantu pelatihan/orientasi kader tentang kelas ibu hamil dan P4K ¾ Melengkapi alat dan obat. x Menggalakkan dan memberikan kesempatan pemeriksaan kehamilan bagi pekerja yang hamil. x Mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan herbal yang aman untuk kesehatan ibu.
42
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Program Kesehatan
Komponen Program
Pengendalian HIV dan AIDS
Pencegahan
Program CSR x Menyebarluaskan informasi tentang HIV dan AIDS di dalam dan di luar perusahaan. x Melakukan penyuluhan tentang narkoba dan rokok. x Melakukan penggalakan penggunaan kondom pada kelompok berisiko tinggi. x Memfasilitasi pelatihan konselor HIV dan AIDS.
Pengobatan
x Membantu ketersediaan dan distribusi obat untuk HIV dan AIDS. x Penyediaan obat untuk penyakit penyerta. x Pemberdayaan penderita HIV dan AIDS untuk aktivitas produktif. x Penyuluhan/ memberi contoh untuk mengurangi stigma/ diskriminasi bagi penderita. x Mendorong adanya dan pemanfaatan obat herbal untuk memperkuat daya tahan tubuh. x Memfasilitasi pendidikan kelompok sebaya.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
43
Program Kesehatan
Komponen Program
Pengendalian Malaria
Pencegahan
Program CSR x Kampanye penggunaan kelambu berinsektisida. x Pengadaan dan distribusi kelambu berinsektisida. x Menciptakan perusahaan dan lingkungan sekitar perusahaan bersih dan bebas tempat perindukan nyamuk. x Membantu memantau tempat perindukan nyamuk di dalam/di luar perusahaan. x Membantu dalam penemuan kasus (suspek). x Penyuluhan dan penyediaan KIE tentang lingkungan sehat di rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan lain-lain. x Pelatihan kader atau juru malaria desa. x Memfasilitasi pembentukan pos malaria desa. x Menyediakan alat untuk pengendalian vektor (IRS, insektisida, larvasida)
Pengobatan
x Memfasilitasi pemeriksaan darah malaria (dalam klinik perusahaan, membantu pemeriksaan diluar klinik dan lain-lain). x Menyediakan obat anti malaria. x Membantu memastikan kepatuhan berobat penderita. x Memfasilitasi pelatihan bagi petugas.
44
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Program Kesehatan
Komponen Program
Pengendalian Tuberkulosis
Pencegahan
x Menggalakkan program imunisasi BCG. x Penyuluhan tentang hidup sehat. x Penyuluhan tentang gejala awal tuberkulosis dan mencegah penularan. x Membantu penjaringan kasus. x Membantu pengadaan sarana rontgen/ laboratorium.
Pengobatan
x Menyediakan obat. x Menyediakan pengawas minum obat. x Mengawasi kepatuhan minum obat.
Penanggulangan DBD
Pencegahan
x Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan perusahaan. x Penyuluhan di sekitar perusahaan. x Membuat bahan KIE x Pemantauan jentik di dalam maupun di luar perusahaan. x Menerapkan PHBS di perusahaan. x Mengembangkan Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Umum ber-PHBS ,
Penyehatan Lingkungan
Pengadaan Air Bersih
x Membangun fasilitas air bersih di rumah tangga, di sekitar perusahaan atau wilayah lain. x Advokasi kepada stakeholder untuk bersama membangun fasilitas air bersih. x Perusahaan yang mempunyai litbang dapat mencari teknologi inovasi untuk pembersihan air secara mudah.
Program CSR
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
45
Program Kesehatan
Penyakit Tidak Menular.
46
Komponen Program
Program CSR
Sanitasi Lingkungan
x Perusahaan mempunyai fasilitas pembuangan sampah yang memenuhi syarat. x Perusahaan mempunyai fasilitas pembuangan limbah yang memenuhi syarat. x Mebuatkan sarana pembuangan sampah untuk masyarakat. x Membuatkan sarana pembuangan limbah untuk masyarakat. x Memfasilitasi pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat x Membantu membuat jamban. x Menciptakan dan melatihkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dan limbah.
Pencegahan
x Melaksanakan kampanye hidup sehat meliputi gizi, olahraga, mengurangi stress, perilaku seks sehat, penggunaan obat dengan benar. x Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di perusahaan (memberikan kondisi dan fasilitas agar dapat dilakukan oleh pekerja) x Melakukan skrining faktor risiko x Membantu deteksi dini x Memperluas kawasan Tanpa Rokok. x Memfasilitasi pekerja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. x Mengintensifkan program keselamatan kerja. x Memfasilitasi pekerja untuk ikut asuransi. x Menggalang dana untuk penderita.
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
Catatan:
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
47
48
Pedoman Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility Dalam Pembangunan Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PUSAT PROMOSI KESEHATAN Gedung Prof. DR. Sujudi, Lantai 10 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5, Kavling 4-9, Jakarta Selatan 12950