PENGAWASAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT.INALUM TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR PERUSAHAAN

PENGAWASAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT.INALUM TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR PERUSAHAAN SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : MUHAMMAD IQBAL NIM : 050200076

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

PENGAWASAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT.INALUM TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR PERUSAHAAN SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH : MUHAMMAD IQBAL NIM : 050200076 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP. 131 570 45

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Dr. Sunarmi,SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


PENGAWASAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. INALUM TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR PERUSAHAAN (Studi Pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), Kuala Tanjung, Batubara) *) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H **) Dr. Sunarmi, SH. M.Hum ***) Muhammad Iqbal ABSTRAKSI Corporate social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitiberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kompleksitas permasalahan sosial (social problem) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dari implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk CSR yang dilakukan PT.INALUM, pengawasan implementasi CSR baik secara internal maupun eksternal, dan sanksi terhadap dari tidak direalisasikannya CSR Metode penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan bahanbahan dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud tujuan dari pada penyusunan karya ilmiah ini serta penelitian lapangan (field research), untuk melihat implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut dengan mengambil lokasi penelitian pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa CSR perlu pengawasan yang efektif dan intensif dari pemerintah dan stakeholder. Banyaknya program CSR yang tidak efektif dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Pemberian sanksi yang belum ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tidak dilaksanakannya CSR. Walaupun banyak hambatan dalam pengawasan dan pemberian sanksi, namun diperlukan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal menangani CSR ini. Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR) *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamiin, segala puji hanya bagi Allah SWT. Semoga Allah Yang Maha Bijaksana senatiasa menggolongkan kita menjadi hamba yang banyak bermanfaat bagi hamba Allah yang lain karena “sebaikbaiknya manusia adalh manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya”. (AlHadits). Shalawat dan Salam semoga senatiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya. Khalifah Umar bin khatab mengatakan “semakin bertambah ilmuku semakin bodoh pulalah aku”. Penulis menyadari segala kelemahan dan kekurangan yang masih terdapat didalam skripsi ini, semoga dengan adanya penyempurnaan berupa kritik, saran dan pendapat yang konstruktif dari para pembaca dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingitingginya kepada: 1. Bapak Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, SpAk sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara, karena kebijakan beliau dengan memberikan kesempatan yang besar terhadap jalur penerimaaan mahasiswa melalui PMDK walaupun USU berstatus PT BHMN. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang lulus melalui jalur PMDK 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karena sudah berusaha untuk


memberikan perubahan yang maksimalkan kepada fakultas dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan kampus Fakultas Hukum USU. 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH sebagai Pembantu Dekan I yang telah membantu para mahasiswa memenuhi segala kebutuhan akademik dan administrasi. Bapak Pembantu Dekan II Safrudin Hasibuan, SH, M.Hum, Dfm yang telah membantu mahasiswa di pembayaran SPP dan sumbangan-sumbangan kegiatan kampus. Bapak Pembantu Dekan III Muhammad Husni, SH, M.Hum yang telah banyak membantu mahasiswa di bidang kemahasiswaan, beasiswa. 4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH sebagai Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengkritisi, memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi. 5. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meneyetujui judul, outline skripsi, membimbing, mengkritisi

dan

memberikan saran-saran yang konstruktif serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi. 6. Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya, SH, MLI sebagai Dosen Wali Penulis yang selama delapan semester telah membimbing dan memotivasi penulis untuk meraih hasil maksimal disetiap semesternya.


7. Para staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama delapan semester. 8. Bapak Pimpinan PT.INALUM Kuala Tanjung yang telah memberikan izin penulis melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Untuk bang Ismail yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian terutam pengumpulan data. 10. Untuk teman-teman seperjuangan di BTM, HMI, PERMAHI, MMF, PEMA Fakultas Hukum USU, yang telah mendukung secara moril penulis selama beraktifitas di kampus maupun di luar kampus. 11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum USU st kiambuk 2005 yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di moga apa yang FH USU. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT. Jazakallah Khairan Katshirah

Medan, 1 Februari 2009 Penulis,

Muhammad Iqbal


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. 1 Namun saat ini, kalangan usaha juga tengah dihimpit oleh berbagai tekanan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan corporate governance, hingga masalah kepentingan stakeholder yang makin meningkat. Oleh karena itu, dunia usaha perlu mencari pola-pola kemitraan (partnership)

dengan

seluruh

stakeholder

agar

dapat

berperan

dalam

pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan 1

Thimotius Lesmana, “Program Corporate Social Responsibility Yang Berkelanjutan”, http://wordpress.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai corporate social responsibility atau corporate citizenship dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. 2 Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitulah praktek Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Begitu banyak orang bicara tentang CSR, tetapi belum banyak hasil nyata yang biasa diungkapkan. Apalagi dihubungkan dengan pengawasan pelaksanaan CSR di Indonesia dimana regulasi dan sanksi hukum yang belum jelas dan tidak ada kepastian. 3 Memang dibandingkan beberapa tahun lalu, istilah CSR kini sudah semakin populer di kalangan masyarakat dan para pelaku bisnis. Seperti angin semilir yang kemudian bertiup semakin kencang, begitulah gambaran hembusan wacana tanggung jawab sosial korporasi atau CSR di tingkat regional maupun global. Kendatipun geliatnya tidak serta merta membangun dan menyadarkan pelaku-pelaku bisnis, namun hari demi hari semangat dan gaungnya semakin terasa. 4 Tampaknya wacana CSR ini akan menjadi trend global. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan raksasa maupun menengah, baik yang multinasional, 2 3

Thimotius Lesmana, loc. cit Hendrik Budi Untung, Corporate Social responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

hal. V. 4

Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hal. xxiii Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

nasional maupun domestik, telah mengklaim bahwa CSR ini telah dilaksanakan dengan baik. 5 Hal ini dapat di lihat di iklan-iklan di media cetak,elektronik seperti perusahaan Uniliver dan PT. ADARO

yang telah melaksanakan CSR. Ini

digunakan sebagai marketing tool dan strategi branding perusahaan untuk menambah nilai plus perusahaan di mata eksternal stakeholder, khususnya konsumen. 6 Banyak perusahaan telah menggeser paradigma sempit yang menyatakan bahwa orientasi seluruh kegiatan perusahaan hanyalah profit, dimana aktivitas apapun harus ditakar dari sudut menambah keuntungan finansial secara langsung atau tidak. Dengan begitu perusahaan diharapkan memberikan kontribusi yang optimal untuk masyarakat di sekitarnya, sehingga tercipta sinergi yang paling diharapkan adalah, adanya kemitraan antara perusahaan, pemerintah dan komunitas atau masyarakat di sekitarnya. 7 Kesadaran tentang pentingnya mempraktekan CSR ini menjadi tren seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Di samping itu terjadinya berbagai bencana yang massif dan beruntun di Indonesia yang membawa dampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan maupun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menuntut perusahaan-perusahaan untuk berperan serta berkontribusi untuk membantu

5

Yusuf Wibisono, loc. cit Andi Syafrani, “Iklan Corporate Social Responsibility”, http://Legalitas.org/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. 7 Yusuf Wibisono, Op. cit. hal. xxiv 6


menjawab semua kebutuhan atau permasalahan masyarakat yang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. 8 Dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak single bottom line, yaitu nilai perusahaan (Corporate Value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi yang menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial dan lingkungan. Fakta telah menunjukan bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. 9 Kini, saatnya perusahaan memberikan perhatian yang semakin serius terhadap masalah tersebut. Perusahaan tidak bisa bertindak egois dalam menjalankan roda usahanya dengan hanya mengejar profit semata. Karena sebagai entititas bisnis perusahaan tidak bisa tidak memperdulikan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan memang mesti bertindak sebagai good citizen yang merupakan tuntutan dari good business ethics. Memang profit merupakan tujuan utama bagi perusahaan, sebagaimana gagasan Milton Friedmen: the business of business is business. Namun masyarakat dan lingkungan juga merupakan aspek penting bagi keberlanjutan usahanya. 10

8

http://www.arthagrahapeduli.org/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. Ibid 10 Ibid 9


Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (cost center). CSR memang tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan. Hasil Program Penilaan Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementrian Negara Lingkungan Hidup menunjukan bahwa dari 456 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapatkan rapor hitam dan merah, menunjukan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Di samping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan CSR merupakan parasit yang dapat membebani biaya “capital maintenance”. Kalaupun ada yang melakukan CSR, itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jadi, CSR ini bukan saja dapat dilihat dari pelaksanaannya saja namun juga sangat diperlukan pengawasan agar CSR ini tidak hanya jadi wacana dan pelaksanaannya yang tidak


berkelanjutan

sehingga

dapat

merugikan

perusahaan,

pemerintah

dan

masyarakat. 11 Pemikiran yang mendasari Corporate Social Responsibility (CSR) yang sering dianggap sebagai inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Berdasarkan uraian di atas banyak perusahaan lebih menonjolkan pada pelaksanaan/implementasi

CSR,

tidak

pada

bagaimana

pengawasan

pelaksanaan/implementasi CSR tersebut. Hal ini sering dihubungkan dengan etika bisnis serta sanksinya bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Untuk itu maka perlu kiranya Penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang program CSR yang dilihat dari sudut pengawasan implementasinya yang dilaksanakan oleh PT.INALUM. Berdasarkan itupulalah Penulis melakukan studi dalam rangka penyusunan skripsi

dengan

judul

“

Pengawasan

Implementasi

Corporate

Social

Responsibility (CSR) PT.INALUM Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Perusahaan”.

B. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk-bentuk CSR yang dilakukan PT.INALUM? 11

Andi Syafrani, “Corporate Social Responsibility dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia”, http://legalitas.org/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009.


2. Bagaimana bentuk pengawasan implementasi CSR yang dilakukan internal PT.INALUM serta secara eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat? 3. Bagaimana sanksi terhadap tidak terealisasikan impementasi CSR dikaitkan dengan good corporate governanace?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk CSR yang dilakukan PT.INALUM terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan perusahaan. 2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pelaksanaan CSR yang dilakukan secara internal oleh PT.INALUM dan secara eksternal oleh Pemerintah dan Masyarakat. 3. Untuk

mengetahui

dan

memahami

bentuk

sanksi

dari

tidak

terealisasikannya implementasi CSR dan keterkaitan dengan konsep Good Corporate governanace. Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi tentu akan menambah

pemahaman

dan

pandangan

baru

dalam

kegiatan

Industrialisasi, dimana hal ini akan menjadi masukan bagi pengusaha,


Pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan pengawasan implementasi Corporate Social Responsibility dengan membuat suatu peraturan tentang hal ini sehingga realisasinya lebih terjamin untuk masa yang akan datang. 2. Manfaat Praktis Dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, pemerintah dan pengusaha terutama yang bergerak dibidang industri sehingga produksinya di Indonesia berkelanjutan sesuai dengan tujuan didirikannya usaha tersebut.

D. Keaslian Penulisan Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan tentang Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. INALUM Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini,maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah merupakan karya penulis yang asli.

D. Tinjauan Kepustakaan The Word Business Council For Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai

Continuing commitment by business to behave

ethically and contribute to economic development while improving the quality of


life the workforce and their families as well as of the local community and society at large. 12

Dalam terjemahan bebas maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. CSR sangat berhubungan erat dengan prinsip Suistainable Development (Pembangunan Berkelanjutan), yang diartikan bahwa perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan tidak saja pada faktor finansial seperti keuntungan atas saham, tetapi juga berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan baik jangka pendek dan jangka panjang dari aktivitas-aktivitas mereka. CSR

adalah

suatu

sebuah

pendekatan

dimana

perusahaan

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikan dengan CSR ini antara lain Pemberian/amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate Philanthropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public Relations), dan Pengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat nama itu bias dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks

12

Yusuf Wibisono, Op. cit., hal.7.


Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Investment/investing) yang didukung spectrum motif yang terentang dari motif

“amal” hingga

“pemberdayaan”. 13

E. Metode penulisan 1. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis – normatif dan yuridis – empiris. Penelitian yuridis – normatif merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan/atau bahanbahan tertulis lain yang merupakan data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini. Penelitian yuridis – empiris merupakan penelitian yang dilakukan dan/atau di tujukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. INALUM di kawasan Pabrik Peleburannya di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dengan pertimbangan tempat penelitian itu adalah yang menjadi sorotan dalam penulisan skripsi ini sehingga didapat data-data dan bahan tertulis mengenai masalah yang akan diteliti.

13

Briliant dan Rice, Influencing Corporate Philanthropy dalam Cary M.Gould dan Michael L. Smith (eds), Social Work in the Workplace (New York: Springer Publishing Co.) hal. 299 ( dalam Sunarmi, Implementasi CSR dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Toba Samosir, (Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 7. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

3. Metode Pengumpulan data Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan-bahan kuliah lainnya. b. Penelitian lapangan (Field Reseaarch) Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini dilakukan penelitian di PT.INALUM pabrik peleburan di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

F. Sistematika Penulisan Untuk memepermudah penulisan dan penjabaran penulisan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematiak sebagai berikut : BAB I

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lai memuat latar

belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat

penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakan, metode penulisan dan sistematika penulisan. BAB II

Bab ini akan menjabarkan pengertian dan perkembangan CSR secara umum serta tentang Community Development, bentuk dan realisasi CSR PT.INALUM

serta manfaat CSR terhadap

perusahaan, pemerintah, masyarakat.


BAB III

Bab ini akan menjabarkan tentang gambaran umum PT.INALUM , model pengawasan dan peraturan pengawasan implementasi serta hambatan pengawasan implementasi CSR.

BAB IV

Bab

ini

menjabarkan

tentang

sanksi

dari

tidak

terimplementasikannya CSR dan hubungannya antara CSR dengan Good Corporate Governance. BAB V

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.


BAB II BENTUK-BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITI (CSR) YANG DILAKUKAN OLEH PT.INALUM

A.

Pengertian dan Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) Yang menarik, sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki defenisi tunggal. The Word Council For Sustainable Development (WBCSD) misalnya, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional company yang berasal lebih dari 30 negara itu, dalam publikasinya Making Good Bisiness Sense mendefenisikan CSR atau tanggung jawab social perusahaan, sebagai “Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. 14 Dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai “Tanggung Jawab Sosial Korporasi” atau “tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Tansodus). Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan 14

Yusuf wibisono, Op. cit., hal. 7


Terbatas Bab V Pasal 74, Corporate Social Responsibility (CSR) disebut dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian Tanggung jawab dan Lingkungan tersebut. Namun menurut A.B Susanto dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, defenisi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih menitikberatkan kepada pengembangan komunitas (Community Development). 15 Versi lain mengenai defenisi CSR dilontarkan oleh World Bank. Lembaga keungan global ini memandang CSR sebagai “the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with amployees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life,in ways that are both good for business and good for development”. Sementara itu sejumlah Negara juga mempunyai defenisi tersendiri mengenai CSR. Uni Eropa (EU green Paper on CSR) mengemukakan bahwa”CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic”. 16 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitment perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab soaial dan perusahaan dan menitiberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi,soaial,dan lingkungan. CSR Forum memberikan defenisi, “CSR mean open and transparent business practices that are based an ethical values and respect for employees, communities and environment”. 15

A.B. Susanto, “Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility”, (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007), hal. vii 16 Yusuf Wibisono, Op. cit., hal. 7 Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

Para pakar pun memberikan defenisi tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Di antaranya dalah defenisi yang dikemukakan oleh Magna & Ferrel (2004) yang mendefenisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai: “ A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholders interest”. Defenisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para pelaku bisnis melalui prilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Sedangkan

Elkington

mengemukakan

bahwa

sebuah

perusahaan

yang

menunjukan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people); serta lingkungan hidup (planet earth). 17 Joel Makower dalam Business for Social Responsibility berpendapat bahwa CSR atau bisnis yang mengutamakan

tanggung

jawab

sosial

disajikan

sebagai

cara

untuk

menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat tanpa melibatkan intervensi pemerintah lebih jauh kedalam ruang pasar global lebih dalam. Artinya, CSR diharapkan mampu mencapai sukses komersil dimana penghormatan atas nilai-nilai etik dan penghargaan akan martabat manusia, komunitas dan lingkungan hidup dijunjung tinggi. 18 Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain: Pemberian/amal

Perusahaan

(Corporate

Giving/Charity),

Kedermawanan

17

A.B. Susanto, Op. cit., hal. 21-22 Naidee, “CSR Untuk Rakyat: Bukan Politik Etis Korporasi”, http://www.indonesiamandiri.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. 18


Perusahaan (Corporate Philanthropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public Relations), dan Pengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social Investment/Investing) yang didorong oleh spectrum motif yang terentang dari motif “amal”hingga “pemberdayaan”. 19 Tidak hanya sampai di situ, dalam berbagai tulisan penggunaan istilah corporate social responsibility juga tidak dapat diterima secara keseluruhan. Ada yang mempergunakan istilah Business Social Responsibility, dan Corporate Citizenship. Dalam peristilahan terakhir, perseroan dipersamakan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Abstraksi nilai-nilai inilah yang kemudian diangkat pada tingkat korporasi. 20 Memang diperlukan kajian tersendiri untuk mencari padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Namun umumnya, bila disebut salah satu darinya, konotasinya pastilah kembali pada CSR. Selanjutnya, dari sisi defenisi, saat ini juga belum ditemukan kesepakatan bakunya, karena umumnya, defenisi itu masih merujuk pada defenisi yang umum digunakan di Negara lain. Namun demikian, kendatipun tidak mempunyai defenisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. 21

19

Briliant dan Rice, Op. cit., hal. 7. Gunawan Wijdaja & Yeremia Ardi Pratama, “Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR”, (Forum Sahabat, Jakarta), 2008, hal. 8. 21 Yusuf Wibisono, Op. ci.t, hal 8. 20


2.

Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility) telah

menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan di dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. 22 Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada Negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi di antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan.23

22

Hangga Surya Prayoga, “CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep”, http://www.donhangga.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. 23 Yusuf Wibisono, Op. cit., hal 3. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

Itulah yang kemudian melatarbelakangi munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang paling primitif : kedermawanan yang bersifat karitatif. 24 Gema Corporate Social Responsibility (CSR) semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapat perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorongnya

berkembangnya

beragam

aktivitas

yang

terkait

dengan

pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat. 25 Konsep hubungan antara perusahaan dengan masyarakat ini dapat juga ditelusuri dari zaman Yunani kuno, sebagaimana disarankan Nicholas Eberstadt. Beberapa pengamat menyatakan CSR berhutang sangat besar pada konsep etika perusahaan yang dikembangkan gereja Kristen maupun fiqh muamalah dalam Islam. Tetapi istilah CSR sendiri baru menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku Social Responsibility of Businessmen pada 1953. Sejak itu perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dimulai. Tetapi baru pada dekade 1980-an dunia Barat menyetujui penuh adanya tanggung jawab sosial itu. Tentu dengan perwujudan berbeda di masing-masing tempat, sesuai pemahaman perusahaan terhadap apa yang disebut tanggung jawab sosial. 26

24

Kegiatan karikatif merupakan suatu kegiatan keagamaan, tardisi., adapt-istiadat. Maksudnya suatu kegiatan yang hanya ditujukan untuk membangun, memajukan dan mendukung kegiatan keagamaan, tradisi dan adapt-istiadat masyarakat sekitar. 25 Yusuf Wibisono, Loc.cit 26 http://www.csrindonesia.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

Buku karangan Howard Bowen yang berjudul Social Responsibility of Businessmen

dapat

dianggap

sebagai

tonggak

bagi

Corporate

Social

Responsibility (CSR) modern. Dalam buku itu Bowen memberikan defenisi awal dari Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai: “…obligatioan of businessman to pursue those policies, to make those decision or to follow those line of action wich are diserable in term of the objectives and values of our society”. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. pengakuan public terhadap prinsipprinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai bapak Corporate Social Responsibility (CSR). Sejak itu sudah banyak referensi ilmiah lain yang diterbitkan di berbagai Negara mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan dalam buku Bowen. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai “kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ia menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan. 27 Dalam dekade 1960-an pemikiran Bowen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Devis yang memperkenalkan konsep Iron law of social responsibility. Dalam konsepnya Davis berpendapat bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi

27

Hendrik Budi Untung, Op.cit., hal. 37.


positif dengan size atau besarnya perusahaan, studi ilmiah yang dilakukan Davis menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan, semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakat. Dalam periode 1970-1980 defenisi Corporate Social Responsibility (CSR) lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah merilis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan. 28 Sejak tahun 1971 literatur yang dikenalkan berisi diskursus bahwa dunia usaha memiliki multiplisitas kepentingan termasuk stakeholder, supplier, karyawan, komunitas lokal dan masyarakat suatu bangsa secara keseluruhan. Dari konsep ini kemudian berkembang apa yang dikenal sebagai stakeholder theory, yaitu sebagai teori yang mengatakan bahwa tanggung jawab korporasi sebetulnya melampaui kepentingan berbagi kelompok yang hanya berpikir tentang urusan finansial, tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan. 29 Dalam dekade ini pula Committee for economic development (CED) menerbitkan panduan berjudul Social responsibility of business Corporation. Panduan ini berisi tiga prinsip penting. Pertama, perusahaan harus memberi perhatian penuh pada pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat. Kedua, perlu menyadari dunia usaha tentang perubahan nilai-nilai dalam masyrakat tempat mereka eksis. Ketiga,

28 29

Ibid. http://www.bismarnasty.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Februari 2009.


perlu menyadarkan dunia usaha tentang keprihatinan pada lingkungan hidup dan upah kerja yang wajar, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah pedesaan. 30 Dalam dekade 1980 berbagai lembaga riset mulai melakukan penelitian tentang manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya, sampai di sinipun defenisi Corporate Social Responsibility (CSR) masih kabur dan sulit diseragamkan. Pakar ekonomi Amerika bernama Thomas Jones adalah tokoh yang banyak menulis tentang Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai media masa sejak 1980 dan pemikirannya kemudian menjadi acuan di berbagai negara. Intinya adalah ada korelasi positif antara peran perusahaan dalam merealisasikan tanggung jawab sosial dan peningkatan keuangan perusahaan tersebut. 31 Dekade 1990 adalah periode dimana

Corporate Social Responsibility

(CSR) mendapat pengembangan makna dan jangkauan. Sejak itu banyak model CSR diperkenalkan termasuk Coporate Social Performance (CSP), Business Ethics Theory (BET), dan Corporate Citizenship, sejak saat itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak Negara. Sejak itu, ada dua metode yang diberlakukan dalam CSR, yaitu Cause Branding dan Venture Philanthropy. Yang dimaksud Cause Branding adalah pendekatan Top Down, dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Kebalikannya adalah venture Philanthropy yang merupakan pendekatan Bottom up, di sini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat. Dalam metode Causa 30 31

Ibid. Ibid, hal. 39


Branding, perusahaan biasanya mendesain program sosial yang ada kaitannya dengan Brending produk atau lainnya, tujuannya membuat masyarakat lebih akrab dengan merek dagang perusahaan itu, tetapi untuk jangka panjang model ini bermanfaat untuk perusahaan, sebab tujuan Cause Branding adalah mendekatkan perusahaan kepada masalah yang ada dalam masyarakat lalu membenahi lingkungan sosial itu agar mendukung eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Dalam model Venture Philanthropy perusahaan membantu masyarakat untuk menciptakan sendiri sumber-sumber penghidupan baru dan tidak sekedar menyalurkan bantuan sosial atau finansial kepada masyarakat.32 Perkembangan CSR saat ini, semakin menuju ke arah lebih baik, dan perlu dicermati tentunya perkembangan ini dipengaruhi oleh standar-standar CSR sebelumnya. Menurut Kathryn Gordon (2001), ada 7 (tujuh) standar yang mempengaruhi pelaksanaan CSR: 33 1. Caux Principles for Business Caux Principles merupakan sekumpulan rekomendasi yang mencakup banyak wilayah dari corporate behavior.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut

“berupaya untuk mengekspresikan standar umum corporate behavior yang etis dan bertanggung jawab dan ditawarkan sebagai dasar untuk dibicarakan dan diimplementasikan oleh kalangan bisnis dan pemimpin di seluruh dunia. Dikeluarkan pada tahun 1994, Principles disponsori oleh Caux Roundtable (yang terdiri dari pemimpin bisnis senior dari Eropa, Jepang dan Amerika).

32 33

Hendrik Budi Untung, Op.cit., hal. 38. http://www.csrindonesia.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 januari 2009.


Tidak ada mekanisme formal bagi perusahaan untuk berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ini. 2. Global Reporting Initiatives (GRI) Dikeluarkan pada tahun 1999, tetapi saat ini masih terus berkembang. GRI merupakan standar pelaporan internasional yang dapat digunakan secara sukarela oleh organisasi. Pelaporan tersebut mencakup dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kegiatan organisasi, baik produksi barang maupun jasa. Dengan menggunakan masukan dari para pelapor dan pengguna laporan, GRI berupaya menyusun daftar indikator yang spesifik untuk pelaporan kinerja di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa karena GRI adalah kerangka pelaporan non keuangan, GRI tidak memberikan rekomendasi atas business conduct, namun kerangka pelaporan sangat dipertegas oleh norma-norma dalam business conduct. GRI dipelopori oleh Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) yang di dalamnya adalah organisasi non pemerintah, perusahaan, konsultan, firma akunting, asosiasi bisnis, akademik, dan berbagai pihak lainnya. UNEP menyumbang sebagian dana. GRI tidak menilai kesesuaian kinerja perusahaan dengan petunjuk pelaporannya. 3. Global Sullivan Principles Merupakan standar yang dibangun dari masukan beberapa perusahaan multinasional. Standar ini dikeluarkan pada tahun 1999. Global Sullivan Principles merupakan standar yang dibangun dari masukan beberapa perusahaan multinasional. Ada delapan prinsip yang memberikan arahan


secara umum di bidang perburuhan, etika bisnis dan praktik-praktik lingkungan dari perusahaan multinasional dan para mitra bisnis mereka. Prinsip-prinsip tersebut ditulis oleh Pendeta Leon Sullivan, dimana versi awal Sullivan Principles memberikan arahan bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis di Afrika Selatan pada masa apartheid. Perusahaanperusahaan menyetujui prinsip-prinsip tersebut dengan berikrar secara publik untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan bisnis mereka. Untuk tetap mendukung prinsip-prinsip ini, perusahaan wajib mengirimkan surat tahunan kepada Pendeta Sullivan yang menyatakan perusahaan tetap berkomitmen dan menguraikan perkembangan terakhir. Ada delapan prinsip yang memberikan arahan secara umum di bidang perburuhan, etika bisnis dan praktik-praktik lingkungan dari perusahaan multinasional dan para mitra bisnis mereka. Prinsip-prinsip tersebut ditulis oleh Pendeta Leon Sullivan, dimana versi awal Sullivan Principles memberikan arahan bagi perusahaanperusahaan yang menjalankan bisnis di Afrika Selatan pada masa apartheid. Perusahaan-perusahaan menyetujui prinsip-prinsip tersebut dengan berikrar secara publik untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan bisnis mereka. Untuk tetap mendukung prinsip-prinsip ini, perusahaan wajib mengirimkan surat tahunan kepada Pendeta Sullivan yang menyatakan perusahaan tetap berkomitmen dan menguraikan perkembangan terakhir. 4. OECD Guidelines for Multinational Enterprises Direvisi pada tahun 2000. Panduan OECD merupakan rekomendasi yang mencakup sembilan bidang dari business conduct yang diharapkan pemerintah


dari perusahaan multinasional. Meskipun pelaksanaannya oleh perusahaan bersifat sukarela, pemerintah negara-negara yang menyatakan mengikuti standar ini mengikatkan diri untuk berpartisipasi dalam implementasinya serta meningkatkan pengawasan mereka terhadap operasi perusahaan di dalam wilayahnya atau yang berasal dari wilayahnya. 5. Principles for Global Corporate Responsibility-Benchmarks "Benchmarks" didesain untuk memberikan suatu "kerangka model" dimana para pemangku kepentingan dapat menilai codes of conduct, kebijakan dan praktik-praktik yang dijalankan perusahaan terkait dengan harapan pemangku kepentingan terhadap CSR. Prinsip-prinsip ini telah direvisi pada tahun 1998 untuk menyertakan masukan dari kelompok-kelompok HAM, lingkungan dan buruh, organisasi agama, serta perusahaan. Terdapat hampir 60 prinsip dalam standar yang dipandang "fundamental bagi tindakan perusahaan yang bertanggung jawab". Standar ini juga memiliki "benchmarks" yang dapat digunakan oleh pihak eksternal untuk menilai kinerja perusahaan terkait dengan kebijakan dan praktik-praktik yang direkomendasikan. Pemrakarsa Benchmarks (beberapa organisasi non pemerintah agama berbasis Inggris dan Amerika) ini tidak meminta persetujuan dari perusahaan. 6. SA 8000 Adalah standar sertifikasi sukarela dan berbasis pengawasan untuk menilai kondisi buruh pada operasi manufaktur global.

SA 8000 dibangun

berdasarkan proses audit kualitas dan lingkungan yang dibentuk International Standards Organization melalui standar ISO 9000 dan ISO 14000. SA 8000


bergantung pada para pengawas yang bersertifikasi untuk memferifikasi kepatuhan pabrik dengan standar. Pemrakarsa standar, Social Accountability International mempelajari standar-standar tersebut kemudian versi revisinya dikeluarkan pada musim semi 2001. 7. United Nation Global Compact Diumumkan pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Switzerland pada Januari 1999 dan secara resmi diluncurkan pada September 2000. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengimbau para pemimpin dunia untuk ”merangkul dan menetapkan” sembilan prinsip dalam praktik-praktik perusahaan masing-masing dan mendukung inisiatif kebijakan publik lainnya. Standar ini mencakup praktik-praktik spesifik yang diterapkan oleh perusahaan yang berkomitmen terhadap Global Impact.

B. Community Development ( Pengembangan Masyarakat) Masyarakat adalah arena dimana praktek pekerja sosial makro beroperasi. Berbagai defenisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau community. Pendefenisian masyarakat akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat. Bila masyarakat didefenisikan seperti pengertian pertama, yakni sebagai komunitas, maka pengembangan masyarakat biasanya difokuskan pada pengembangan kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (locality development) pada pemukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-


program pengembangan masyarakat biasanya berbentuk usaha ekonomi produktif atau pelayaan kesehatan, pendidikan dasar yag bersifat langsung dirasakan oleh penduduk setempat. Bila masyarakat didefenisikan secara lebih luas lagi, maka pengembangan masyarakat seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang menuntut adanya perubahan kebijakan publik yang umumnya menyentuh konteks politik. 34 Meskipun defenisi masyarakat memiliki perbedaan, namun pada umunya tidak mengubah fungsi masyarakat. Ada lima fungsi masyarakat: 35 1. Fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan-kegiatan masyarakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan sejenisnya. 2. Fungsi sosialisasi. Meneruskan atau mewariskan norma-norma, tradisitradisi dan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh orang-orang yang berinteraksi di dalam masyarakat. 3. Fungsi

pengawasan

sosial.

Masyarakat

senantiasa

mengharapkan

warganya untuk mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang dianut melalui penetapan hokum, peraturan dan system-sistem penegakannya. 4. Fungsi partisipasi sosial. Masyarakat menyediakan wahana bagi para anggotanya untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi dan kepentingankepentingannya guna terbangunnya jaringan dukungan dan pertolongan

34

Edi Suharto, “Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial”, Disampaikan pada pelatihan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Jember 28 September 2006. 35 Ibid. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

melalui interaksi dengan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi. 5. Fungsi gotong royong. Keluarga-keluaraga, teman-teman, para tetangga, kelompok sukarela dan asosiasi-asosiasi professional yang tergabung dalam sebuah masyarakat biasnya saling membantu satu sama lain. Pengembangan

Masyarakat

(community

development)

merupakan

wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori Sumber Daya Manusia. Teori ekologik mengemukakan tentang “batas pertumbuhan”. Untuk sumbersumber yang tidak dapat diperbaruhi perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologik menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (zero growth) untuk produksi dan penduduk. Teori Sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan

ke

dalam

teori

yang

menggunakan

pendekatan

yang

fundamental.36 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep moral dan etis yang berciri umum, oleh karena itu pada tataran praktisnya harus dialirkan ke dalam

36

http://islamkuno.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009.


program-program konkrit. Salah satu bentuk aktualisasi Corporate Social Responsibility (CSR) adalah Pengembangan Masyarakat atau Community development. 37 Pengembangan masyarakat pada dasarnya juga merupakan strategi perubahan sosial terencana yang secara professional didesain untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas.38 Community development juga bisa didefinisikan sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Keutuhan komunitas dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia dengan karakteristik: terikat pada interaksi sosial, mempunyai rasa kebersaman berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, bergabung dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan, menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, memiliki kohesi sosial yang kuat, dan menempati lingkungan hidup yang terbatas. 39

Istilah Pengembangan Masyarakat sering kali digunakan sebagai salah satu pendekatan atau strategi dalam Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Di dunia industri, istilah ini identik dengan makna Corporate Social Responsibility itu sendiri. Pekerjaan sosial di dunia industri memiliki peran ganda. Secara internal, pekerjaan sosial berusaha dengan penanganan masalah Psikososial yang dialami secara personal oleh para pegawai perusahaan. Secara

37

B. Tamam Achda, “Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia”, Disampaikan Pada Seminar Nasional: A Promise of Gold rating: Sustainable CSR, di Hotel Hilton, Jakarta, tanggal 23 Agustus 2006, hal. 6. 38 Edi Suharto, Op. cit., hal. 2. 39 . islamkuno. Loc. cit. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

internal, Pekerjaan Sosial juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar lokasi perusahaan. Pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan, penyediaan atau perbaikan perumahan, penyediaan pusat perawatan anak, penguatan kegiatan social budaya bagi Pengembangan Masyarakat atau corporate social responsibility yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 40

Kegiatan Community development (CD) untuk lingkungan industri pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai media peningkatan komitmen masyarakat untuk dapat hidup berdampingan secara simbiotik dengan entitas bisnis perusahaan beserta operasinya. Dalam kenyataannya juga komunitas lokal tidak hanya berdiri pada sisi lingkungan sosial suatu perusahaan atau berada diluar perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi juga berada didalam perusahaan sebagai karyawan atau pegawai. Sehingga dengan demikian anggota dari komunitas lokal, juga anggota dari komunitas perusahaan yang setiap individunya akan dapat bermain dalam status dan peran yang berbeda sekaligus. Kedudukan komunitas dalam konsep community development pada lingkungan industrial adalah sebagai bagian dari stakeholder yang secara strategis memang diharapkan memberikan dukungannya bagi eksistensi perusahaan. 41

Apabila ditelaah secara seksama, maka tujuan utama pendekatan Community development adalah bukan sekedar membantu atau memberi barang kepada si penerima. Melainkan berusaha agar si penerima memiliki kemampuan 40 41

Edi Suharto, Loc. cit. B. Tamam Achda, Op. cit., hal. 7.


atas kapasitas untuk mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, semangat utama Community Development adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Community development biasanya diarahkan pada proses pemberkuasaan, peningkatan kekuasaan, atau penguatan kemampuan para penerima pelayanan. Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya merupakan kegiatan terancana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung (disadvantaged groups) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan; melakukan pilihan-pilihan hidup; melaksanakan tugas ekonomi; menjangkau dan memobilisasi sumber; berpartisipasi dalam kegiatan sosial. 42

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara berkelompok dan terorganisasi dengan melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (life skills), ekonomi produktif, perawatan sosial, penyadaran dan perubahan sikap dan prilaku, advokasi, pendampingan dan pembelaan hak-hak klien; aksi sosial; kampanye, demonstrasi, kolaborasi, kontes; atau pengubahan kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Berbeda dengan kegiatan bantuan sosial karitatif yang dicirikan oleh adanya hubungan “patron-klien” yang tidak seimbang, maka pemberdayaan masyarakat dalam program community development didasari oleh

42

Edi Suharto, Op. cit., hal. 10.


pendekatan yang partisipatoris, humanis dan emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip sebagai berikut: 43 a. Bekerja bersama dan berperan setara. b. Membantu rakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain. c. Pemberdayaan bukan kegiatan satu malam. d. Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mencapai hasil, melainkan juga agar menguasai prosesnya. e. Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan sosial. Pengembangan masyarakat (community development) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (bottoming up approach) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial. Adapun pertimbangan dasar dari pengembangan masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan. Kedua, adalah pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya

manusia itu bersaudara. Sehingga

pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan

43

Edi Suharto, “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, Disampaikan pada Workshop tentang Corporate Social Responsibility (CSR), (Lembaga Studi Pembangunan(LPS) STKS, Bandung), 29 November 2006. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya. 44 Secara umum ada beberapa pendekatan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya adalah: 45

1. Pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat. 2. Pendekatan Kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah dalam arti kesesuaian dengan wilayahnya (desa/kota) terhadap hal yang akan dikembangkan. 3. Pendekatan kondisi fisik, lebih pada kondisi fisik manusianya. 4. Pendekatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. 5. Pendekatan politik. 6. Pendekatan Manajemen, Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pndataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, bugeting dan controlling. Model pendekatan ini sebenarnya dapat

dilakukan

dalam

masyarakat

yang

bermacam-macam

(pedesaan,perkotaan, marjinal, dan lain-lain). 7. Pendekatan sistem, Pendekatan ini melibatkan semua unsur dalam masyarakat.

44 45

http://islamkuno.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. Ibid.


Secara umum ruang lingkup program-program Community development dapat dibagi berdasarkan tiga kategori yang secara keseluruhan akan bergerak bersama-sama, ketiga kategori tersebut dapat digamarkan sebagai berikut: 46 1. Community Relations Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait. Seperti seringnya pihak perusahaan dengan anggota komunitas lokal bertukar pikiran dalam suatu hal, atau membangun pertemuan-pertemuan yang kerap dilakuka dalam kedermawanan (charity) perusahaan. Kegiatan yang menyangkut hubungan social antara perusahaan dan komunitas local pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan pertama kali dalam kaitannya hubungan antara peruasahaan dan komunitas lokal. Dari hubungan ini maka dapat dirancang pengembangan hubungan yang lebiih mendalam yang terkait dengan bagaiman mengetahui kebutuhankebutuhan dan masalah-masalah yang ada dikomunitas lokal sehingga perusahaan dapat menerapkan program selanjutnya. 2. Community Service Merupakan

pelayanan

perusahaan

untuk

memenuhi

kepentingan

komunitas ataupun kepentingan umum. Ini dapat ditunjukan dengan adanya pembangunan secara fisik sektor-sektor kesehatan, keagamaan, pendidikan, transportasi dan sebagainya yang berupa puskesmas, rumag ibadah, sekolah, jalan raya, sumber air minum dan sebaginya. Inti dari 46

Bambang Rudito dan Melia Famiola,” Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hal. 236-237. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

kategori ini adalah meberikan kebutuhan yang ada di komunitas dan pemecahan tentang masalah yang ada di komunitas dilakuka oleh komunitas sendiri sedangkan perusahan hanyalah sebagi fasilitator dari pemecahan masalah yang ada di komunitas. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di komunitas di analisis oleh para community development officer, dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Hal ini berkaitan untuk menggali kebutuhan yang muncul di komunias dapat digali dengan cara mengidentifikasi sifat-sifat dari komunitas itu sendiri secara fungsional yang bersumber dari komunitas itu sendiri. 3. Community Empowering Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada komunitas untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan koperasi, usaha industri kecil lainnya yang secara natural anggota komunitas sudah mempunyai pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Kategori ini dasarnya lebih mendalam dari pada Community services, hal ini menyangkut keberlanjutan dari kegiatan yang di tanamkan pada pranata-pranata sosial yang ada di komunitasnya. Sehingga dalam kategori ini, kemandirian komunitas adalah sasaran utama dari program pembangunan komunitas. Selain komunitas dapat menjaring permasalahannya serta pemecahan masalah sendiri, komunitas dapat melaksanakan program secara mandiri dengan pancingan akses yang diberkan oleh perusahaan dalam program pembangunan komunitas. Kategori ini pada dasarnya melalui tahapan-tahapan kategori lain seperti


melakukan

community

relations

pada

awalnya,

yang

kemudian

berkembang pada community services dengan segala metodologi penggalian data dan kemudian diperdalm melalui ketersediaan pranata sosial yang sudah lahir dan muncul di komuitas melalui program kategori ini. Indikator keberhasilan suatu program pembangunan komunitas dapat dilihat dari bentuk-bentuk kebersamaan yang terjalin antara pihak-pihak pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal yang tergambar dalam partisipasi dan keberlanjutan (sustainability). Partisipasi dapat dilihat sebagai keterlibatan para pihak didalam mengelola program-program community development (CD). Secara mendasar, partisipasi bukanlah milik dari komunitas lokal, dalam arti yang diminta untuk berpartisipasi bukan hanya komunitas lokal atau rakyat atau komunitas,aan tetapi semua pihak harus berpartisipasi. Program Community Development (CD) direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan pendapatan

(ekonomi)

pekerjaan,

peningkatan

atau

kesejahteraan

pendidikan,

masyarakat,

kesehatan

masalah-masalah

masyarakat,

penguatan

kelembagaan lokal sera tersedianya basic infrastruktur yang memadai. 47 Partisipasi sebagai hasil sebuah program penerapan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan dalam bentuk ini menyangkut: 48 1. Pasif Yaitu bentuk partisipasi yang tidak menuntut respon partisipasi untuk terlbat banyak. Biasanya perusahaan akan meminta seseorang dari anggota komunitas 47 48

B. Tamam Achda, Op. cit., Hal. 8. Bambang Rudito dan Melia Famiola, Op. cit., hal. 242.


(misalnya ketua RT, atau orang yang berpengaruh) untuk mengumpulkan tanda tangan dari berbagai orang yang dikenala oleh orang yang dihubungi oleh perusahaan ini, tanda tangan tersebut biasanya menyatakan kesediaan penduduk dan dukungan penduduk terhadap perusahaan. Orang suruhan perusahaan tersebut biasanya diberi biaya cukup berikut juga dengan orangorang yang menandatangani kertas persetujuan yang bersangkutan. 2. Terapi (therapy) partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal, dan anggota komunitas local memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi jawaban atas anggota komunitas tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan tidak ada pengaruh dalam usaha mempengaruhi keadaan. Bentuk ini seperti sebuah dengar pendapat dengan mengumpulkan beberapa penduduk local untuk saling Tanya jawab dengan perusahaan sedangkan pendapat dari penduduk local sama sekali tidak dapat dipengaruhi kedudukan program perusahaan yang sedang berjalan. 3. Konsultasi (consultation) Bentuk partisipasi dimana anggota komunitas diberikan pendampingan dan konsultasi oleh semua pihak (pemerintah dan perusahaan) sehingga pandangan-pandanagan

diperhitungkan

dan

tetap

dilibatkan

dalam

menentukan keputusan. Dalam model ini wakil dari penduduk local, biasanya adalah para pemuka adapt, agama, dan pemerintahan kampong diberikan hak untuk menjelaskan pandangannya terhadap kondidi wilayahnya sendiri. 4. Penenangan (placation)


Suatu bentuk partisipasi dngan materi, artinya anggota komunitas diberikan insentif tertentu. Atau beberpa tokoh komunitas deberikan insentif tertentu untuk kepentingan perusahaan atau pemerintah sehinnga tidak mewakilkan komunitas secara keseluruhan. Dalam konteks ini para wakil penduduk lokal, seperti para pemuka adat, agama, dan pemerintahan kampung diberikan benda-benda materi sebagai hadiah dari perusahaan sehinnga para pemuka ini segan berbicara untuk menentang program perusahaan. 5. Kerja sama (partnership) Partisipasi fungsional dimana semua pihak mewujudkan keputusan bersama (antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas). Suatau bentuk partisipasi yang melibatkan para pemuka komunitas dan atau ditambah dengan orangorang lainnya sebagai penduduk local, duduk berdampingan dengan wakil dari pemerintah daerah, dalam hal ini bisa dari pihak kabupaten, kecamatan, dan bahkan dinas terkait serta perusahaan secara bersama-sama merancang sebuah program yang akan diterapkan pada komunitas. 6. Pendelegasian wewenang (delegated power) Suatu bentuk partisipasi yang aktif, dimana anggota komunitas melakukan perencanaan, implementasi dan monitoring. Dalam hal ini anggota komunitas lokal diberikan keleluasaan untuk melaksanakan sebuah program dengan caa ikut

memberikan

proposal

bagi

pelaksanaan

program

dan

bahkan

pengutamaan pembutan proposal adalah pada penduduk local sekitar perusahaan tersebut berdiri, atau proyek, atau program yang akan diterapkan tersebut ada.


7. Pengawasan oleh komunitas (citizen control) Dalam model ini sudah terbentuk independensi dari monitoring oleh komunitas lokal terhadap perusahaan dan juga pemerintah. Monitoring yang dilakukan oleh komunitas local biasanya adalah berupa pendapat yang biasa diletakkan di pusat informasi bagi perusahaan, seperti public hearing center. Telah terjadi pergesaran paradigma dalam mengembangkan komunitas atau Community Development (CD) yang dilakukan sebuah perusahaan. Dahulu program ini bersifat ad hoc, artinya hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan yang juga terbatas. Programnya pun bersifat charity, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan yang dampaknya hanya terasa dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kesadaran untuk melakukan Community Development (CD) pun masih kurang karena perusahaan menganggap program ini semata-mata sebagai beban biaya. Pelaksanaan aktivitas lebih didasarkan karena adanya

dorongan

factor-faktor

eksternal,

seperti

program

Community

Development (CD) karena memperingati peristiwa sejarah tertentu atau karena telah terjadi bencana di suatu wilayah. 49 Tujuan pelaksanaan Community Development (CD) menurut B. Tamam Achda, antara lain adalah: 50 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menemukan alternatif ekonomi dalam jangka panjang; 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya; 49 50

A. B. Susanto, Op. cit., hal. 66. B. Tamam Achda, Op. cit., hal. 8.


3. Memperkuat kelembagaan lokal yang mampu mempelopori tumbuhnya prakarsa-prakarsa lokal; 4. Meningkatkan kemandirian masyrakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya.

B. Bentuk dan Realisasi CSR PT. INALUM Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Perusahaan. Salah satu misi PT. INALUM adalah “Menciptakan manfaat bagi semua pihak berkepentingan (stakeholders) melalui produk aluminium ingot yang berkualitas tinggi dan produk-produk terkait serta mampu bersaing di pasar global”. PT. INALUM mempunyai nilai yaitu: ”Dengan mengoperasikan pabrik peleburan aluminium dan pembangkit listrik tenaga air untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak berkepentingan (stakeholders), kami bekerja keras untuk melestarikan lingkungan dan yakin bahwa komitmen kami kepada Masyarakat dan ekonomi sekitar adalah hal yang paling mendasar untuk mencapai misi kami”. 51 Bentuk-bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. INALUM terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berupa bidang: 52 1. Pendidikan 2. Pemberdayaan Mayarakat 3. Agama

51 52

Materi PKL/Riset Di PT.INALUM Summary Budget For CSR Program, Inalum smelting Plant (ISP) PT. INALUM


4. Olah Raga dan Budaya Berikut

program-program

yang

direalisasikan

oleh

bidang-bidang

Corporate Social Responsibility (CSR) PT.INALUM: 53 1. Bidang Pendidikan, berupa program-program: a. Bantuan Pendidikan Bantuan ini berupa mendirikan dan memberikan bangunan sekolah ditingkat TK, Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA di sekitar lingkungan perusahaan. b. Bea Siswa Pemberian bantuan keuangan keuangan kepada siswa/i dan mahasiswa/I yang berprestasi berupa uang sebesar Rp. 750.000,00 / semester bagi yang mendapat ranking 1 s/d 3 dan IP >3,25. beasiswa ini di berikan kepada anak karyawan dan non karyawan yang sekolahnya berada disekitar perusahaan. c. Tabanas Program ini hampir sama dengan program bea siswa, namun tabanas ini di berikan kepada siswa/i dan mahasiswa/i yang tidak mampu ekonominya. d. Bantuan ke Universitas Berupa bantuan seperti computer, laptop, in focus, dan alat-alat elektronika serta teknik kepada beberapa universitas di Sumatera Utara. e. Praktek Kerja Lapangan

53

Ibid.


Program menerima mahasiswa/i yang akan melakukan studi berupa PKL di pabrik peleburan aluminium. f. Pelatihan Guru g. Alat Bantu Sekolah h. Bantuan Ensiklopedia 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, berupa program-program: a.

Fasilitas Umum Berupa bantuan kepada pemerintah dan masyarakat yang akan menggunakan fasiliats perusahaan seperti gedung serba guna dan sarana transportasi.

b.

Industri RT Program ini sama seperti home industry dimana perusahaan memberikan bantuan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat untuk berusaha.

c.

Bantuan Irigasi Program yang juga bekerjasama dengan dinas Pengerjaan Umum(PU) berupa membangun dan memperbaiki sarana irigasi persawahan.

d.

Bantuan perikanan Program memberikan bantuan penyuluhan dan pembibitan kepada masyarkat yang memiliki usaha pembudidayaan perikanan.

e.

Pengobatan Gratis

f.

Pelatihan Keterampilan Program ini diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga yang ditangani oleh RIKA (Rukun Ibu Karyawan INALUM).


g.

Bantuan Modal Bergilir Program yang diberikan perusahaan untuk modal usaha dan ketika bantuan ini dikembalikan maka akan disalurkan kembali kepada orang yang embutuhkan modal.

3. Bidang Agama, berupa program-program: a.

Donasi Bulanan Berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh perusahaan kepada mesjid dan gereja setiap bulannya.

b. Idul Fitri dan Idul Adha c.

Natal dan Paskah

d.

Pembangunan Mesjid dan Gereja

e.

Kegiatan Ramadhan

f.

Bantuan kepada anak Yatim Piatu

g.

Donasi ke Sekolah Agama

h.

Perbaikan Rumah Ibadah

4. Bidang Olah Raga dan Budaya, berupa program-program: a.

Turnamen Sepak Bola Piala INALUM

b. Arung Jeram di Asahan c.

Lomba Balap Sampan di Danau Toba

d.

Festival Budaya Melayu

e.

Sponsor Olah Raga

f.

Perlengkepan Olah Raga dan Bantuan Sekolah Sepak Bola


Adapun realisasi kucuran dana yang dikeluarkam oleh PT. INALUM untuk program-program Corporate Social Responsibility(CSR) setiap tahunnya sebesar Rp.8 s/d 10 miliar. Dan persentase dari dana CSR itu untuk tiap bidang CSR berbeda satu bidang dengan bidang yang lain serta dibidang tersebut dibagi lagi ke program-programnya. Berikut persentase dari dana CSR PT. INALUM setiap tahunnya: 54 1. Bidang pendidikan mendapatkan 45%. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan 25%. 3. Bidang Agama mendapatkan 20%. 4. Bidang Olah Raga dan Budaya 10%. Agar lebih fokus pada sasaran, PT. INALUM dalam merealisasikan program-program

Corporate

Social

Responsibility

(CSR)-Nya

membuat

pembagian wilayah. Dasar pembagian wilayah ini berdasarkan kedekatan kegiatan perusahaan dengan wilayah di sekitarnya. Dalam pembagian wilayah dibagi kedalam dua kategori yaitu daerah dan pemerintah. Masing-masing kategori dibagi kedalam empat ring. Berikut penjelasan dari kategori dan ring: 55 1. Kategori Daerah a.

Ring I : Desa Kuala Tanjung, Perk. Sipare-pare, Kuala Indah, Pematang Kuing, Pematang Jering, Sei Suka Deras, Simodong, Lalang’ Pakam, Pakam Raya, Tanjung Harapan, Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Medang Deras, Air Putih. Daerah dimana perusahaan berada dan bersebelahan. 54 55

Ibid. Ibid.


b. Ring II : Desa Sei Semujur, Tanjung Seri, Perk. Tanjung Kasau, Tanjung Kasau, Laut Tador, Tanjung Parapat, Medang, Pamatang Cengkring, Tanjung Sigoni, Sei Rakyat, Durian, Suka Ramai, Aras, Tanjung Kubah, Indrapura, Pasar Lapan, Gambus Laut, Kecamatan Sei Suka, Medang Deras, Air Putih, Lima Puluh. Daerah ini berada diantara Kecamatan di Ring I. c. Ring III : 37 desa, di Kecamatan Medang Deras, Air Putih, Lima Puluh. Daerah ini penyebaran desanya diantara Kecamatan di Ring II. d. Ring IV : Semua desa, Kecamatan Talawi, Sei Balai, Tanjung Tiram. Daerah yang tidak termasuk di Ring I, II, III. 2. Kategori Pemerintah a. Ring I : Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Lokasi dimana PT.INALUM berada. b. Ring II

: Kecamatan Medang Deras, Air Putih, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan di Ring I.

c. Ring III : Kecamatan Talawi, Sei Balai, Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Kecamatan lain yang sama berada di Kabupaten Batu Bara. Dan Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batu Bara. d. Ring IV : 25 Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan dari program-program CSR PT. INALUM dilakukan oleh departemen Public Relation(PR) Inalum Smelting Plant (ISP).


D. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Terhadap Peusahaan Community development merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab perusahaan (CSR). Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Selain pemberdayaan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gannguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu sebabnya oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. 56 Kontribusi

CSR

adalah

kontribusi

berkesinambungan

terhadap

pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu bekerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR. Kemiskinan yang sudah menggelobal saat ini adalah masalah sosial yang menjadi target seluruh negara di dunia untuk ditekan, bahkan dihapuskan dan tentunya dalam implementasi CSR kontemporer yang dilakukan dunia usaha, dan sudah seharusnya dunia usaha menyadari posisi mereka bagian dari masyarakat. 57

56 57

Hendrik Budi Untung, Op. cit., hal. 3. Ibid., hal. 5.


Dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Diperkirakan pada akhir tahun 2008 mendatang akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. 58 Keuntungan yang dipetik perusahaan yang melakukan program CSR masih berlangsung perdebatan antara yang menyatakan CSR hanya menambah beban perusahaan dan yang meyakini kinerja sosial penting dan berhubungan positif dengan keuntungan finansial. Pendapat tidak menguntungkan biasanya mengikuti pendirian Milton Friedman atau, David Henderson, yang melabel CSR sebagai misguided virtue atau kebaikan yang salah alamat. Friedman dan Henderson berpendirian bahwa tanggung jawab berada di pundak individu, bukan perusahaan. Sebaliknya kalangan yang melihat kekuasaan bisnis kini sudah sangat besar, tidak setuju perusahaan tak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan organisasinya. Kebijaksanaan universal menyetujui bahwa tanggung jawab membesar bersamaan dengan kekuasaannya, sebab itu perusahaan tidak lagi dapat mengelak. 59

58

Thimotius Lesmana, “Program Corporate Social Responsibility Yang Berkelanjutan”, http://wordpress.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. 59

http://www.csrindonesia.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009.


Sejumlah besar penelitian telah membuktikan kinerja sosial dan kinerja finansial perusahaan sungguh berkorelasi positif. Karenanya perdebatan mengenai keuntungan menjalankan CSR sesungguhnya dapat dianggap sudah berakhir. Penelitian Marc Orlitzky, Frank Schmidt, dan Sara Rynes pada 2003, menggunakan data 52 penelitian sebelumnya dengan jumlah kasus 33.878 perusahaan yang merentang selama 30 tahun, merupakan bukti terkuat hingga saat ini.Lembaga seperti World economic Forum (WEF) dan IMD menyusun Indeks Daya Saing Internasional memang tidak memasukan kinerja korporat terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kriteria penilaian daya saing suatu negara. Faktor ini mungkin hanya dianggap sebagai unsur pendukung (back up element). Namun beberapa kajian termasuk oleh ekonom terkemuka Michael Porter menunjukan adanya korelasi positif antara profit dan CSR, atau tujuan financial dan tujuan sosial perusahaan. Perusahaan yang mencatat laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR. Kalau pun ada yang membuktikan sebaliknya, bahwa tidak ada kaitan erat antara kinerja sosial dengan kinerja financial perusahaan, kesimpulannya hanya didasarkan pada kasus-kasus anekdotal berskala kecil. 60 Konsumen sekarang juga tidak lagi bodoh dan semakin melek serta bertanggung jawab dalam menentukan pilihan konsumsi mereka. Pertimbangan teknis bukan lagi faktor terpenting dalam mengkonsumsi barang atau jasa, tergusur oleh faktor kualitas “sosial”. Sebagai gambaran di Inggris tahun 2004, nilai konsumsi masyarakat yang keputusannya didasarkan pada pertimbangan

60

Ibid.


etika sosial perusahaan tak kurang dari $ 44 miliar dollar. Dua pertiga dari 25.000 konsumen di 23 negara yang disurvei The Mellenium Pol on Corporate Social Responsibility

juga menyebutkan tanggung jawab perusahaan sebagai faktor

penting keputusan konsumen mereka. Dalam dunia di mana kesadaran konsumen semakin tinggi perusahaan-perusahaan dipaksa untuk membenahi citra sosial mereka. Namun sebagian lainnya muncul bukan karena dipaksa tapi karena kesadaran. 61 Manfaat bagi perusahaan yang melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik dan sepenuh hati menurut Yusuf Wibisono adalah: 62 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti akan menurunkan reputasi dan image positif perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. 2. Layak mendapatkan social lincence to operate Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program (CSR) diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial yang akan menghasilkan harmoni dan tanggapan positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. 61 62

Hendrik Budi Untung, Op. cit., hal. 29. Ibid.., hal. 6-7.


3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan Mengelola

resiko

di

tengah

kompleksnya

permasalahan

perusahaan

merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspetasi stakeholder pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu resiko yang tidak diharapkan. Misalnya,

disharmoni

dengan

stakeholder

hingga

pembatalan

atau

pemberhentian operasi, yang ujungnya akan merusak dan menurunkan reputasi bahkan kinerja perusahaan. Bila hal itu terjadi, maka di samping menanggung oportunity loss, perusahaan juga mesti mengeluarkan biaya yang mungkin

justru

berlipat

besarnya

dibanding

biaya

untuk

mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR). Karena itu, menempuh langkah antisipasif dan preventif melalui penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya investasi yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan melaju sumber daya yang diperlukan perusahaan. 5. Membentangkan akses menuju market (pasar) Investasi yang ditanamkan untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar yang baru. Sudah banyak bukti akan resistensi


konsumen terhadap produk-produk yang tidak complay (peduli) pada aturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan. 6. Mereduksi biaya Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari enerapan program tanggung jawab sosialnya. Yang mudah dipahami adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle (daur ulang) kedalam siklus produksi. Di samping mereduksi biaya, proses ini tentu juga mereduksi buangan ke luar sehinnga menjadi lebih aman. 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) tentu akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator Perusahaan yang menerapkan program Corporate social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menangung beban tersebut. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan


Kesejahteraan yang diberikan para pelaku Corporate social Responsibility (CSR) umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenaya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Di samping itu reputasi perusahaan yang baik dimata stakeholders juga merupakan vitamin tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya. 10. Peluang mendapatkan penghargaan Banyak

reward

yang

ditawarkan

bagi

penggiat

Corporate

Social

Responsibility (CSR). Sehinnga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kans yang cukup tinggi. Menurut A.B.Susanto, manfaat aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan adalah: 63 a. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. b. Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perrusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. c. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. d. Corporate social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dan stakeholdernya. e. Meningkatkan penjualan.

63

A. B. Susanto, Op. cit., hal. 27-28.


f. Mendapatkan insentif-insentif dan perlakuan khusus dari pemerintah, seperti insentif pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Business for Social Responsibility, adapun manfaat yang akan didapatkan oleh sutau perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain: 64 1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (Increased sales and market share) 2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (Strenghened brand positioning). 3. Meningkatkan citra perusahaan (Enhanced corporate image clout) 4. Meningkatkan lemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai (Increased ability to attract, motivate, and retain employees). 5. Menurunkan biaya operasi (decreasing operating cost). 6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analisis keuangan (Increased appeal to investors and financial analysts). Manfaat perusahaan mempraktikan Corporate Social Responsibility(CSR) yang baik yaitu manfaat yang pertama adalah merajut dan membangun reputasi perusahaan (corporate reputation). Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi para pelaku bisnis selain mendapati kenyataan bahwa perusahaannya memiliki reputasi yang positif di mata masyarakat dan para pelanggannya. Manfaat yang kedua yang dapat dipetik dari praktik Corporate Social Responsibility(CSR) adalah tumbuhnya rasa kebanggaan (sense of pride) dari segenap karyawan perusahaan tersebut. Sebuah kebanggaan bahwa perusahaan tempatnya bekerja

64

Bismar Nasution, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial”, Disampaikan pada Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, diselengarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Riau:Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008, hal. 8. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

tidak hanya digerakan oleh profit motif semata, namun juga didorong oleh keinginan untuk mempersembahkan something beyond just money. Sebuah kebanggaan bahwa perusahaannya juga ikut berikhtiar untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang diderita kemalangan. Dan rasa bangga akan kiprah perusahaan ini dalam jangka panjang akan mampu melentikkan spirit dan dedikasi para karyawan untuk juga mempersembahkan yang terbaik. 65 CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan.

Kedua hal tersebut akan menjadi

keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing.

Di

lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung. 66 Bagi PT.INALUM sendiri manfaat dari program-program Corporate Social Responsibility (CSR) sangat terasa, karena selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun beroperasi, perusahaan telah mampu bertahan dan menciptakan harmonisasi antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini 65 66

http://www.strategimanajemen.net/ terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. Timothius Lesmana, Loc. cit.


dapat dilihat dari tetap bertahannya perusahaan dan terjaganya lingkungan di sekitar perusahaan sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Bertambahnya produksi aluminium PT.INALUM yang pada tahun 2008 mencapai 5 (lima) juta ton menunjukan produktifitas perusahaan yang sebelumnya pada tahun 2003 produksi aluminium baru mencapai 4 (empat) juta ton. Hal ini dikarenakan berfungsi maksimalnya tungku pot produksi aluminium perusahaan yang berjumlah 510 pot. 67 Lingkungan yang terjaga dari aktivitas perusahaan dimana dari lingkungan yang sehat, masyarakat dan perusahaan menjadi baik sehinnga tidak terganggunya kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan PT.INALUM memperoleh sertifikat Sistem Lingkungan (ISO – 14001) pada tahun 1996 dan 2004 serta memperoleh Hasil Program Penilaan Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementrian Negara Lingkungan Hidup mendapat bendera biru yang berarti, perusahaan menilai praktik menjaga lingkungan akan membawa dampak positif terhadap usahanya karena merupakan bukan investasi, bukan biaya. 68 Tidak adanya gejolak di masyarakat sekitar perusahaan selama ini menunjukan bahwa PT.INALUM telah mampu berkontribusi bagi masyrakat melalui program-program CSR-Nya dan image perusahaan dimata masyarakat baik di daerah Kabupaten Batubara serta Sumatera Utara secara keseluruhan positif.

67 68

Inalum Public Relations (IPR) Ibid


2. Terhadap Pemerintah Pembangunan suatu Negara bukan tanggung jawab pemerintah semata, namun komponen-komponen yang lain di Negara tersebut harus memberikan kontribusi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesinambungan lingkungan hidup. Berikut manfaat CSR bagi pemerintah: a. membantu Pemerintah dalam pembangunan. b. Membantu pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. c. Membantu pemerintah menjaga stabilitas keamanan Negara dan investasi. d. Membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.

3. Terhadap Masyarakat Masyarakat yang juga merupakan salah satu stakeholders perusahaan juga mempunyai hak dan kewajiban didalam suatu perusahaan. Salah satunya ialah kelangsungan hidup dari beroperasinya suatu perusahaan di lingkungannya. Berikut manfaat CSR terhadap masyarakat: a. meningkatkan kesejahteraan dan menjauhkan dari kemiskinan. b. memberdayakan masyarakat kearah yang lebih tinggi kualitas hidupnya. c. Mengembangkan keterampilan yang ada dan keterampilan yang baru. d. Terjadinya harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan. e. Berlanjutanya kelangsungan hidup masyarakat akibat lingkungan yang sehat. Adapun manfaat program-program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. INALUM bagi Pemerintah dan masyarakat di sekitar perusahaan adalah:


1. membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, seperti yang dilakukan oleh PT.INALUM berupa bantuan pembuatan irigasi pertanian di Kuala Tanjung. 2. meningkatnya kekhusukan masyarakat di sekitar perusahaan dalam beribadah karena PT.INALUM membantu membangun sarana dan prasarana tempat ibadah mesjid dan gereja. 3. meningkatnya kualitas hidup masyarakat berupa kesehatan diri dan lingkungan karena PT.INALUM memberi bantuan pengobatan gratis dan bantuan sarana air bersih berupa sumur bor artesis. 4. meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian daerah dan masyarakat karena PT.INALUM memberikan bantuan rehabilitasi sarana jalan dan Pasar Kebon Kopi.

BAB III PENGAWASAN IMLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. INALUM

A. Gambaran Umum PT. INALUM Pada tahun 1908 timbul gagasan untuk memanfaatkan Danau Toba sebagai salah satu pengelolahan tenaga air, karena Danau Toba merupakan danau yang terbesar di Indonesia diman letak dan tinggi dan ruang akumulasinya yang besar, maka ideal sekali kemungkinan pengolahan tenaga air. Selanjutnya pada tahun 1919 pemerintah Hindia Belanda mengadakan studi kelayakan mengenai proyek


ini. Pada tahu 1939, perusahaan Belanda Maatschappij Tot Exploitatie Van de Waterkracht in de Asahan River (MEWA) memulai pembangunan PLTA Siguragura, tetapi dengan pecahnya Perang Dunia II usaha tersebut tidak dapat diteruskan. 69 Usaha untuk mendayagunakan Sungai Asahan, satu-satunya sungai yang mengalirkan air Danau Toba ke Selat Malaka sudah dilakukan berulang-ulang, selama dan sesudah pendudukan Jepang. 70 Pada tahun 1962 Pemerintah Indonesia dan Rusia (USSR) menandatangani suatu perjanjian kerjasama untuk mengadakan studi kelayakan tentang pembangunan proyek Asahan. Tetapi kondisi politik serta situasi ekonomi yang kurang menguntungkan pada tahun 1966 telah menyebabkan proyek ini gagal. 71 Selanjutnya pada tahun 1968, Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultan Jepang menyerhakan laporan kelayakan interim tentang proyek aluminium Asahan di Sumatera Utara dan disusul dengan laporan mengenai “Power Development project” serta tahun 1970 dilanjutkan penandatanganan perjanjian antara Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan Nippoi Koei untuk engineering service tentang perencanaan dan penyelidikan secara terperinci untuk proyek PLTA nomor 2 dari Pengembangan Pembangunan Asahan, laporan akhir diserahkan pada tahun 1972. Laporan tersebut menyatakan bahwa PLTA Asahan layak dibangun dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkan. Bersamaan dengan penelitian Nippoi Koei, kelompok peleburan aluminium Jepang yang bekerjasama dengan 69

Buku 25 Tahun PT.INALUM Ibid 71 Ibid 70


Tokyo Electric Power Company mengadakan studi mereka sendiri tentang kemungkinan

pembangunan

sebuah

pabrik

peleburan

aluminium

yang

menggunakan tenaga listrik tenaga air asahan. 72 Dalam tahun 1972, pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu pelelangan untuk pembangunan pabrik peleburan aluminium dan PLTA sebagai satu paket penanaman modal asing. Perusahaan-perusahaan aluminium dari Jepang, USA, Kanada, Jerman Barat, Prancis, Italy, Swiss, Belanda dan Australia diundang untuk ikut tender. Namun, ketika tender tersebut ditutup pada tahun 1973, tidak satupun diantara mereka yang menyerhakan penawarannya karena proyek ini membutuhkan suatu investasi yang besar sekali, dimana mereka menemui kesulitan dalam mengumpulkan dana. Setelah melalui perundinganperundingan yang panjang, kelompok perusahaan Jepang yang terdiri dari 12 perusahaan yang dipimpin oleh Sumitomo Chemical akhirnya mencapai suatu kesepakatan dengan pemerintah Indonesia untuk membangun proyek raksasa ini. Pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo, di tandatanaganilah “Perjanjian Induk” antara Pemerintah Republik Indonesia dan para penanam modal Jepang tersebut untuk membangun PLTA dan pabrik peleburan aluminium asahan. Ke 12 perusahaan penanam modal Jepang ini membentuk sebuah wadah perusahaan permodalan di Tokyo dengan nama Nippon Asahan Aluminium Co.,Ltd.,pada bulan Nopember 1975. 73 Untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Proyek Asahan ini, maka pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta didirikanlah PT. Indonesia Asahan 72 73

Ibid Ibid


Aluminium (INALUM), suatu perusahaan patungan antara pemerintah Republik Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co.,Ltd. 74 Untuk menyelanggarakan pembinaan, perluasan dan pengawasan atas pelaksanaan

pembangunan

proyek

ini,

pemerintah

Republik

Indonesia

mengeluarkan KEPPRES No. 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan. 75 Pada tanggal 20 Januari 1982, Presiden Soeharto yang datang bersama pejabat tinggi pemerintahan, meresmikan operasi tahap pertama pabrik peleburan aluminium PT.INALUM di Kuala Tanjung dan menyebutkan proyek ini sebagai “impian menjadi kenyataan”. Pada tanggal 14 Oktober 1982 dilakukan ekspor perdana produksi PT. INALUM ke Jepang dan Indonesia pun menjadi salah satu negara pengekspor aluminium batangan di dunia. 76 PT Indonesia Asahan Aluminium dalam masa pembangunan lebih dikenal dengan nama proyek Asahan pada garis besarnya terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) sepanjang hulu sungai Asahan dan Pabrik Peleburan Aluminium di Kuala Tanjung beserta prasarana yang di perlukan untuk ke daerah proyek seperti, jalan, perumahan karyawan, sekolah, dan lain-lain. 77 Pabrik peleburan Aluminium yang dibangun diatas areal seluas 200 ha, berlokasi menghadap Selat Malaka, tepatnya di Kuala Tanjung, Kabupaten

74

Ibid Ibid 76 Ibid 77 Ibid 75


Batubara. Pabrik peleburan aluminium terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 78 1. Bagian Tungku Reduksi Unit tungku reduksi terdiri dari 3 gedung, masing-masing berukuran panjang 640 meter dan lebar 50 meter. Dalam masing-masing gedung dipasang 170 tungku tipe anoda panggang 175.000 amp dengan kapasitas produksi 75.000 ton aluminium tiap tahun, 510 tungku terpasang denagan kapasitas produksi keseluruhan 225.000 ton aluminium setiap tahun. 2. Gedung karbon Gedung karbon yang memproduksi blok-blok karbon anoda yang akan digunakan pada tungku-tungku reduksi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian karbon mentah, bagian pemanggang anoda dan bagian penangkaian. 3. Bagian Penuangan Aluminium cair yang diisap daritungku reduksi diangkat bagian penuangan dimana aluminium cair setelah dimurnikan lebih lanjut dalam tungku-tungku penampungan, dibentuk menjadi ingot-ingot aluminium yang berat masingmasing 50 LB (22,7kg), yang merupakan produksi PT. INALUM yang siap untuk diekspor kesejumlah Negara. Perusahaan PT. INALUM ini merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang industri aluminium dan tenaga listrik, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Pabrik peleburan aluminiumnya di

78

Ibid


Kuala Tanjung Kabupaten Batubara dan PLTA-nya berada di Paritohan Kabupaten Toba Samosir. 79

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT.INALUM

79

Materi PKL/Riset PT.INALUM.




B. Model Pengawasan Implementasi CSR PT. INALUM 1. Secara Internal Oleh Perusahaan Kegiatan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. INALUM dilaksanakan oleh Departeman Public Relation (PR) yang berada di Inalum Smelting Plant (ISP). Hasil dari setiap pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Departemen Public Relation (PR) dilaporkan ke divisi Inalum General Affairs and Human Resources (IGH) yang dipimpin oleh Deputy General Manager (DGM). 80 Deputy General Manager IGH kemudian membuat laporan kepada Direktur General Affairs & Human Resources tentang pelaksanaan programprogram Corporate Social Responsibility (CSR). Laporan tersebut oleh direktur dibawa ke pada President Direktur untuk menjadi salah satu laporan tahunan yang akan disampaikan Dewan Direksi di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengawasan kegiatan perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dimana hal ini sudah diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1):”Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi”. Jadi, pengawasan pelaksanaan Corporate social responsibility (CSR) di PT. INALUM dilakukan oleh divisi terkait yang membawahi departemen yang melaksanakan CSR yaitu divisi General Affairs & Human Resources dan juga Dewan Direksi yang mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan.

80

Inalum Smelting Plant(ISP), Divisi General Affairs & Human Resources PT.INALUM


Serta Dewan Komisaris juga menelaah laporan tahunan yang dibuat oleh Dewan Direksi yang salah satu laporan tahunannya berisi tentang pelaksanaan CSR.

2. Secara Eksternal Oleh Pemerintah dan Masyarakat Pengawasan terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pemerintah terutama pemerintah setempat dimana perusahaan PT. INALUM beroperasi tidak ada. Hal ini diakui oleh Camat Sei suka yaitu Zulhendri, SH. Dimana beliau mengatakan “bahwa PT. INALUM dalam melaksanakan program-program CSRnya hanya memberitahukan kepada Lurah dimana program tersebut dilaksanakan dan lurah tersebut melaporkan ke Kecamatan, dan ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang jelas”. 81 Masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder sudah melakukan pengawasan secara tidak langsung, dimana dari penelitian penulis di lapangan bahwa setiap kegiatan CSR masyarakat dilibatkan didalamnya. Jadi, secara tidak langsung masyarakat bisa mengawasi kegiatan program-progaram CSR yang dilakukan oleh PT. INALUM.

C. Peraturan Pengawasan Implementasi CSR Program Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Indonesia belum efektif atau tepat sasaran karena program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, program juga tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Akibatnya dana CSR perusahaan yang 81

Hasil wawancara dengan Zulhendri, SH (Camat Sei Suka) di kantor Camat Sei Suka pada tanggal 21 Januari 2009. Muhammad Iqbal : Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Perusahaan, 2009 USU Repository © 2008

dialokasikan untuk pengembangan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Tidak efektifnya program CSR karena tidak adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan stake holder. Selain itu, juga karena ketidaktahuan suatu perusahaan terhadap kebutuhan sosial masyarakat setempat. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar. 82 PT. INALUM sebagai salah satu perusahaan besar di Propinsi Sumatera Utara yang sudah menerapkan Good Corporate Governance melakukan pengawasan secara internal terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh divisi General Affairs & Human Resources yang kemudian membuat laporan ke President Direktur dan kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris Di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab IV bagian kedua tentang Laporan Tahunan tepatnya di Pasal 66 ayat (2) huruf A, dimana Direksi dalam menyampaikan Laporan Tahunan ke RUPS harus memuat tentang:” laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dan pada Pasal 66 ayat (1):” Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”. Adapun tugas dari Dewan Komisaris menurut Pasal 108 ayat (1) UU No.40 tentang PT: “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan memberikan nasihat kepada direksi”.

82

http://www.mediaindonesia.com, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Januari 2009.


Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat: (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. (3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Jadi, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya pengawasan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sudah ada aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Namun belum memberikan kepastian, karena diperlukan peraturan pelaksananya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) terkait. Baik pengawasan yang dilakukan secara internal perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi dimana hal ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip good corporate governance yaitu prinsip akuntabilitas dan responsibility. Dan juga pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup yang juga dapat di delegasikan kepada Pemerintah Daerah.

D. Hambatan Pengawasan implementasi CSR Pada PT. INALUM


Hambatan

terhadap

pengawasan

implementasi

Corporate

Social

Responsibility (CSR) PT. INALUM yang dilakukan secara internal oleh perusahaan sendiri menurut penulis yang telah melakukan penelitian langsung di PT. INALUM tidak ada masalah, sebab perusahaan telah melakukan program ini dan pengawasannya sebelum ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang melegalitaskan CSR. PT. INALUM sendiri ternyata sudah siap dengan diadopsinya CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan merupakan salah satu wujud dari Good Corporate Governance. Sedangkan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, melakukan pengawasan sangat sulit sebab tidak ada aturan hukum yang jelas bagaimana pemerintah daerah harus mengawasi dan teknisnya bagaimana juga tidak tahu. Bagi masyrakat sendiri tidak ada masalah sepanjang masyarakat selalu dilibatkan dalam program-program CSR.


BAB IV SANKSI AKIBAT TIDAK DIIMPLEMENTASIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A. Sanksi dan Hubungannya CSR Dengan Good Corporate Governance Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis juga merupakan tuntunan prilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedaakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Untuk itulah diperlikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) agar prilaku para pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk. 83 Komite Cadburu 84 mendefenisikan corporate governance sebagai: 85 Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaita dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemeganga saham, dan sebagainya.

83

Yusuf Wibisono, Op. cit., hal. 9. Lembaga yang dibentuk oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 yang bertugas untuk menyusun corporate governance code yang menjadi acuan di banyak Negara. 85 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, “Penerapan Good Corporate Governance”, (Depok: LKPMK FH UI, 2006), hal. 24-25. 84


Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002, corporate governance adalah: 86 Suatau proses dari strukturyang digunakan oleh organ BUMN untuk meningktkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai estetika.

Kendatipun sampai dengan sampai saat ini belum ada kata sepakat tentang defenisi GCG. Intinya, GCG merupakan suatu system, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan dewan direksi demi tercapainya tujuan korporasi. Dalam arti luas mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders dapat dipenuhi secara proporsional. GCG dimaksud untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahankesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 87 Penerapan GCG dalam jangka panjang mempunyai relevansi terhadap kinerja atau performance suatu perusahaan karena prinsip-prinsip GCG merupakan landasan bagi penyelenggaraan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG sangat

diperlukan

untuk

penyelenggaraan

perusahaan

yang

harus

mempertanggungjawabakan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan perusahaannya. Akuntabilitas seagai persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuantujuan perusahaa dengan yang diharapkan

86 87

Ibid. Yusuf Wibisono, Op. cit., hal. 10.


sehingga nilai akhir (ultimate value) dan penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja

(high

performance)

serta

membaiknya

citra

perusahaan

(good

corporateimage). 88 Adapun tujuan penerapan Good Corporate Governance(GCG) adalah: 89 1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan dan efisien,

serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola perusahaan.

3. Mendorong agar pengelolaan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalani tindakan dilandasi nilai moral yang tinngi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian linkungan disekitar perusahaan. 4. Meningatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim investasi. Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu: 90 1. Transparancy (keterbukaan informasi)

88

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Op. cit., hal. 83. Ibid. 90 Yusuf Wibisono, Op. cit., hal. 11-12. 89


Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Daam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdernya. 2. Accountability (Akuntabilitas) Yang dimaksud akuntabilitas dalah adnya kejelasan fungsi, sturuktur, system, dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka aka ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serat tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dab dewan direksi. 3. Responsibility (Pertanggungjawaban) Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya adalah masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan da keselamatan kerja, perlindungan linkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapakan prinsip ini, diharapakan akan lenyadarkan perusahaan

bahwa

dalam

kegiatan

operasionalnya,

perusahaan

juga

mempunyai peran untuk bertanngung jawab selain keada ahareholder juga kepada stakeholders-nya. 4. Independency (Kemandirian) Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara propesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)


Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. Dalam menerapkan prinsip GCG ini maka organ perusahaan memiliki peranan yang sangat menentukan yaitu: 91 1. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 2. Dewan Komisaris, dan 3. Dewan Direksi. Sedangkan organ pendukung perusahaan terdiri dari: 92 1. Satuan Pengawas Intern (SPI), 2. Auditor Ekstern. Selanjutnya stakeholders perusahaan terdiri dari: 93 1. Konsumen, 2. Mitra Kerja, 3. Karyawan, 4. Pemerintah, 5. Masyarakat sekitar, 6. Pedoman dan Acuan. Mencermati prinsip-prinsip GCG diatas, rasanaya tidak sulit mencari benang merah hubungan antara GCG dengan CSR. Prinsip responsibility 91

Ibid. Ibid. 93 Ibid. 92


merupakan prinsip yang mempunyai kekerabatan paling dekat dengan CSR. Dalam penerapan prinsip ini, penekanan yang signifikan diberikan kepada stakeholders perusahaan. Melalai penerapan prinsip ini diharapakn perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasinalnya serinkali dia menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanngung aleh stakeholders. Karena itu, wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi stakeholdernya. 94 Prinsip responsibility ini mengarahkan perusahaan untuk senantiasa taat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara. Faktor ini menunjukan bahwa di masa kini perusahaan merupakan suatu badan hukum, sanksi yang sering diberikan kapada perusahaan yang melanggar hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi denda. Itupun belum termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum atau torts. 95 Pengenaan sanksi tersebut dapat memiliki berbagai implikasi buruk, antara lain: 96 1. Menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keadaan financial perusahaan, terutama jika dikenai sanksi denda ataupun kalah dalam gugatan perbuatan melawan hukum, mengingat besarnya denda ataupun tuntutan sudah mencapai angka yang sangat besar. 2. Merusak nama baik perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan ditinngalkan oleh para konsumennya. Padahal dalam bisnis, kepercayaan 94

Yusuf Wibisono, Loc. cit. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Op.cit., hal. 89. 96 Ibid. 95


konsumen dan mitra bisnis merupakan hal utama yang harus dipertahankan oleh perusahaan. 3. Belum lagi kemungkinan bahwa perusahaan dapat dicabut izin usahanya, yang mana berarti bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi lagi, dan akan banyak pihak yang dirugikan akibat hal tersebut. Untuk mencegah semua kemungkinan buruk tersebut, implementasi prinsip responsibility harus secepatnya dijalankan. Perusahaan yang baik tidak sekedar menjalankan kegiataanya dengan efektif dan efisien, tetapi juga taat hukum.

Jika

perusahaan

mencari

keuntungan

sebesar-besarnya

dengan

menghalalkan berbagai cara, tentunya hal itu akan menimbulkan masalah. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Monks dalam bukunya The Emperor’s Nightingale, perusahaan-perusahaan yang ada mulai menunjukan bahaya pada saat ia tidak lagi menjalankan prinsip responsibilits tersebut itu. Hal ini digambarkan dengan pernyataan bahwa perusahaan memiliki 4 bahaya: 97 1. The quest for unlimited life 2. The quest for unlimited size 3. The quest for unlimited power 4. The quest for unlimited license Empat bahaya di atas menunjukan bagaimana perusahaan berubah menjadi badan yang eksis sekedar untuk mengeruk keuntungan tanpa memedulikan bagaiman efek kegiatannya terhadap masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait. Jika prinsip responsibilitas tidak juga dikembangkan, yang terjadi adalah

97

Ibid., hal. 90.


kerugian di mana-mana. Kini, dengan adanay berbagai peratuaran perundangundanagan, tentunya gerak gerik perusahaan menjadi lebih terbatas, sehingga tidaka dapat berjalan dengan semaunya. 98 Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Sebagai entitas bisnis yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannnya, perusahaan memang mesti bertindak sebagai good citizen yang merupakan tuntutan dari good business ethics. 99

B. Sanksi Dari Pemerintah Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tantang Perseroan Terbatas di Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74 Ayat (3) yang berbunyi: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dan di penjelasannya mengenai Pasal 74 ayat (3) ini adalah: ”yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”. 100 Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b:”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Sanksi dari tidak dilaksanakannya tanggung

98

Ibid. Yusuf Wibisono, Op. cit., hal. 13. 100 Sentosa Sembiring, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai dengan Pembahasan Singkat”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 16-17. 99


jawab sosial perusahaan ini juga diatur di Pasal 34 ayat (1): ”Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Ayat (2):”sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai denagan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (3):”selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (1):”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dengan diaturnya hak atas lingkungan dalam perundangundangan nasional maka sebagai konsekuensinya adalah hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat dihormati,suatu tuntutan yag dapat didukung oleh prosedur hokum oleh pengadilan dan perangkat lainnya. Menurut Heinhard Steiger C.S tuntutan itu mempunyai dua fungsi. Pertama, The Function of Defense, adalah hak membela diri terhadap gannguan luar yang merugikan lingkungan terdapat dalam UU No.23 tahun 1997 Pasal 20 ayat


(1):”Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup”. Kedua, The Function of performance adalah hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, terdapat dalam Pasal 20 ayat (3):”Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri”. Kedua fungsi tersebut kemudian diakomodasi dalam Pasal 34 ayat (1):” Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”, dan ayat (2):”Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut”. Dari uraian ini, tampak undang-undang mengamanatkan untuk perusahaan dapat mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. 101 Jadi,

penyelesaian masalah lingkungan melalui instrument hukum

administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanngar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula. Oleh karena itu fokus dari sanksi administrasi adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Selain itu, sanksi hukum

101

Hendrik Budi Untung, Op. cit., hal 20-21.


pidana tidak hanya di tujukan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka yang potensial menjadi pembuat pelanggaran. 102 Namun demikian dalam konsep hukum administrasi, terdiri atas (4)empat sanksi hukum administrasi yang terdiri atas: 103 1. Paksaan pemerintah(Administratif) Sebelum diaturnya paksaan Pemerintah (administratif) secara limitative dalam hokum lingkungan UU Nomor 23 Tahun 1997, maka paksaan pemerintah ini telah diatur dalam Pasal 14 Hinder Ordonantie yang mennyatakan bahwa “…,pejabat yang tersebut pada awal pasal ini (dewan harian atau dewan otonomi, walikota, kepala pemerintahan setempat) berkuasa akan hal itu, …”. Berangkat dari ketentuan dalam Pasal 14 Hinder Ordonantie di atas. A. Hamzah mengatakan bahwa: Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik mengenai sanksi berupa paksaan administratif atau yang dikenal di dalam undang-undang pemerintahan di daerah sebagai “paksaan pemeliharaan hukum” ini ialah, bahwa sanksi ini tidak melalui pengadilan. Paksaan pemeliharaan hukum ini adalah tindakan pemerintah yang bersifat polisionel.

Sejalan dengan sanksi paksaan pemerintah atau administrasi terhadap pelanngaran lingkungan yang diatur dalam Hinder Ordonansi di atas, maka UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, telah mengatur dengan tegas mengenai sanksi paksaan pemerintah atau administratif. Hal ini sesuai Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 1997, dinyatakan bahwa:

102 103

Supriadi, “Hukum Lingkungan Di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 270. Ibid., hal. 273.


“Gubernur

Kepala

Daerah

Provinsi

berwenang

melakukan

paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanngaran, serta menanggulangi akibat yang

ditimbulkan

oleh

sesuatu

pelanggaran,

melakukan

tindakan

penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kerugian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Menelaah dengan cermat ketentuan di atas, terdapat gambaran bahwa masalah lingkungan yang timbul di daerah merupakan tanggung jawab Gubernur, dan Gubernur mempunyai kewenangan secara hukum memberikan sanksi berupa paksaaan pemerintahan terhadap pelanngaran tersebut. Oleh karena itu, apabila pelanggaran terhadap lingkungan terjadi di daerah Kabupaten, maka paksaan pemerintah dapat diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota berupa peraturan daerah provinsi. 2. Penutupan Usaha Penutupan usaha merupakan salah satu sanksi yang diberikan berdasarkan instrument administrasi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak dicantumkan secara detail mengenai sanksi berupa penutupan usaha. 3. Uang Paksaan (Dwangsom) Satu hal tidak dapat dipungkiri bahwa UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum lengkap mengatur secara detail terhadapa tata cara penarikan uang paksaan terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Namun demikian, tata cara pemungutan uang paksaan tersebut tetap


mengacu kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, tetapi sebelum pemungutan uang paksaan tersebut dilakukan, terlebih dahulu harus ada perintah pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pejabat administrasi Negara. Filosofis yang melatarbelakangi pengenaan uang paksa ini adalah sebagai

alternatif

(pengganti)

dari

paksaan

pemerintah

(bestuurdwang/coercive action) yang apabila secara sungguh-sungguh dilaksanakan akan menimbulkan akibat yang serius dan tidak mudah dalam menanggung bebannya bagi regulated community maupun pemerintah sendiri. Apabila melihat filosofis dari dwangsom ini, pnerapan dwangsom tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan paksaan pemerintah. Dwangsom hanya pengganti (alternatif) dari paksaan pemerintah. 4. Penarikan Izin Penarikan izin terhadap usaaha yang telah

melanggar izin yang telah

diberikan terhadap usahanya, dalam UU No 23 Tahun 1997 Pasal 27 ayat (1): “Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan”.

Gambar II:


Sumber: Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Selain hal di atas, jika dipandang bahwa penerapan instrumen administrasi akan melalui suatu prosedur yang sangat panjang., lebih baik untuk menerapkan hukum pidana. Sebaliknya jika penerapan hukum pidana sangat sulit, maka instrument administrasiflah yang diterapkan. Kecendrungan untuk memilih penerapan hukum pidana juga jika mass media sudah mengupas secara luas, apabila dalam berita itu ada tendensi pejabat administrasi terlibat. Sebaliknya jika


dikhawatirkan jaksa akan mengenyampingkan perkara tersebut berdasarkan asas oportunitas, maka instrument administratiflah yang diterapkan. 104 Menurut de Bunt, tedapat beberapa rambu dalam memilih penerapan instrument administratif atau instrumen hukum pidana atau kedua-duanya sekaligus. kriteria itu adalah: 105 a. Kriteria Normatif Kriteria normatif berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang empunyai nilai etis nebatif yang sangat tinggi (high ethical negative value). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara social (socially most reprehensible). b. Kriteria Instrumental Kriteria instrumental bersifat pragmatis, jika menjerakan tersangka yang menjadi tujuan maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan, sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrument hukum pidana yang lebih baik diterapkan. c. Kriteria Oportunistis Kriteria oportunistis termasuk jika penerapan instrument administratif tidak dapat berjalan, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administrative atau uang paksaan (dwangsom) karena pembuat telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrument hukum pidana. Sebaliknya, jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa, maka lebih baik menerapkan instrument hukum pidana. 104 105

Ibid., hal. 280. Ibid., hal. 279.


Mas Ahmad Sentosa mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki babarapa manfaat strategis dibandingkan dengan pendekatan hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut: 106 1. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventif). 2. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratium, lebih murah dibandinkan

dengan

pengumpulan

bukti,

investigasi

lapangan,

memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kualitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.

C. Sanksi dari Masyarakat Sebuah perusahaan dapat bekerja dan mencapai keuntungan bila mendapat tempat tertentu dalam lingkungan bisnis maupun lingkungan lainnya. Lingkungan bisnis dan lingkungan-lingkungan lain ini saling tumpang tindih sehingga tidak mungkin suatu perusahaan mencapai kerja yang efektif bila mengabaikan lingkungan sosialnya. Artinya, perusahaan yang hanya memperhatikan lingkungan yang langsung terkait dengan bisnisnya tapi mengabaikan lingkungan masyarakatnya akan mengalami kesulitan nonbisnis yang berakibat langsung pada

106

Ibid., hal. 281.


performance bisnisnya. Dengan demikian, fungsi sosial ini perlu diperhatikan karena: 107 1. Pertimbangan kelancaran bisnis 2. Tanggung jawab semua lembaga-lembaga untuk membangun masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, semestinya pengeluaran dana dan energi untuk pos-pos kemasyarakatan secara bisnis harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, terutama untuk investasi citra perusahaan dan bukan sebagai pengeluaran. Dari sudut tanggung jawab sosial, bagaimanapun juga trend-trend yang terjadi menimbulkan pelbagai peluang dan ancaman dalam lingkungan masyarakat dimana mereka berada . hal ini perlu senantiasa disimak, karena sebagian terbesar masalah sosial berkaitan dengan etika bisnis. 108 Berbicara tentang etika bisnis, sepertinya akan masuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak. Karena atika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum yang mengatur relasi antarpelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan fair. Yang dimaksud dengan etika ada dua, yaitu etika karakter dan etika kepribadian. Yang dimaksud dengan etika karakter (character etic) sebagai dasar keberhasilan, yaitu seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, keberanian, keadilan, kesabaran, kerajinan, kesederhanaan, kesopanan dan hukum utama, yaitu berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu kehendaki mereka berbuat kepadamu. Sedang etika kehidupan (personality etic), yaitu keberhasilan lebih merupakan suatu fungsi

107 108

Robby I. Chandra, “Etika Dunia Bisnis”, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 32. Ibid.


kepribadian, citra masyarakat, sikap dan prilaku, keterampilan dan teknik, melicinkan interaksi manusia. 109 Etika bisnis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, lahirlah kebijakan yang berupa: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, dan sebagainya, yang mengatur bagaimana melakukan bisnis yang benar dan sah secara hukum. Dari segi makro ekonomi, praktik bisnis yang tidak beretika menimbulkan distorsi sistem dan mekanisme pasar yang mengakibatkan alokasi sumber-sumber secara tidak efisien. Dari segi mikro, perusahaan yang tidak beretika akan kehilangan kepercayaan masyarakat, dan demikian akan kehilangan konsumen sehingga lama kelamaan akan mati dengan sendirinya. 110 Etika juga bersinggungan dengan moralitas umum, dimana moralitas umum itu adalah peraturan moral utama yang mengatur masalah etika sehari-hari. Ada peraturan yang kita jalani seumur hidup kita, dan yang kita pakai untuk memahami masalah manejerial dalam arti etika. Berikut beberaapa prinsip-prinsip dasar moralitas umum: 111 a. Menepati janji. b. Tidak suka dengki. c. Saling membantu. d. Menghargai orang. e. Menghargai milik.

109

Hendrik Budi Untung, Op. cit., hal. 23-24. Ibid. 111 Amin Widjaja Tunggal, “Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan kasus” (Jakarta: Harvarindo, 2008), hal. 11. 110


Dalam CSR, perusahaan tidak di harapakan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, selain aspek finansial juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. 112 CSR juga merupakan sarana untuk menjembatani dan memperkecil jurang antara lapisan masyarakat kaya dan miskin di berbagai pelosok dunia. Teorinya sederhana, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada di tengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menunjang eksistensinya. Perusahaan membutuhkan masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya, potensi kewirausahaan serta lingkungannya demi menunjang eksistensi usaha di masa depan. Dengan demikian maka pelaku bisnis yang visioner akan memberikan perhatian besar pada perlunya memberdayakan berbagai potensi masyarakat sebagai unsur penting yang menunjang survival perusahaan sejak sekarang. 113

112 113

Ibid., hal. 25. Ibid., hal. 40.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. CSR merupakan suatu konsep dimana perusahan menyatukan nilai nilai sosial dan lingkungan hidup dengan kepentingan utama sebuah perusahaan, yakni mencari laba. PT. INALUM yang merupakan satu-satunya perusahaan industri dalam bidang aluminium di Indonesia tidak lupa bahwa keberlanjutan perusahaan sampai saat ini merupakan kontribusi dari komitmen perusahaan untuk terus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. INALUM dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, olahraga dan kebudayaan serta lingkungan. Untuk merealisasikan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut perusahaan tiap tahunnya menganggarkan dana milyaran rupiah dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh salah satu departemen yang berada dibawah divisi General Affairs & Human Resources yaitu Public Relation (PR) yang berada di Inalum Smelting Plant (ISP). Adapaun teknis dari pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility(CSR) ini dibuat dalam bentuk Ring yang terdiri dari 4 (empat) ring yang mana acuan dari ring-ring tersebut diambil dari wilayah yang terdekat dengan perusahaan, serta ring ini juga dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu daerah dan pemerintahan. Dari pelaksanaan program-program CSR ini PT. INALUM telah memperoleh penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup RI yaitu


PROPER (Program Penilaian Perusahaan) tentang kinerja lingkungan perusahaan dimana PT. INALUM mendapatkan bendera biru yang berarti bahwa perusahaan mampu mengendalikan lingkungan dari ancaman operasi prusahaan. Penghargaaan ini didapat pada Agustus 2005. 2. Pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa adanya pengawasan sama saja dengan membuka peluang terjadinya tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir tidak tepatnya sasaran program-program CSR PT. INALUM maka diperlukan pengawasan secara internal di perusahaan dan secara eksternal di Pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan secara internal dilakukan berdasarakan acuan di dalam struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan dan mengevaluasi laporan tahunan perusahaan yang dibuat oleh Dewan Direksi dan dibawa di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara eksternal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, namun menurut hasil penelitian dilapangan, penulis mendapatkan tidak adanya pengawasan dari pelaksanaan program-program CSR oleh pemerintah daerah dan masyarakat. PT. INALUM hanya memberitahukan saja apabila mereka akan melaksanakan program CSR. 3. Sanksi merupakan alat yang diperlukan oleh para penegak hukum agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan. Adapun tentang Corporate Social Responsibility (CSR) ini apabila tidak dilaksanakan maka


akan diberikan sanksi oleh undang-undang. Hal ini juga telah ada di UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (3) yang pelaksanaannya dikaitkan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undangundang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Sanksi itu berupa yaitu sanksi administratif. Sanksi tersebut tidak hanya datang dari pemerintah yang pegangannya adalah undang-undang, tetapi juga ada sanksi dari masyarakat yang mana hal ini dapat menetukan keberlanjutan dari operasi perusahaan tersebut. Dan hal ini berhubungan dengan etika bisnis yang yang sanksinya berupa sanksi moral dari masyarakat. Jika sanksi ini dikaitkan dengan Good Corporate Governance (GCG) maka akan bersentuhan dengan salah satu prinsip GCG yaitu responsibility (pertanggung jawaban).

B. Saran 1. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan PT. INALUM sudah baik dimana program-programnya terealisasi dan terlaksana dengan baik serta tepat sasaran. PT. INALUM perlu mempertahankan dan meningkatkan serta mencari program-program CSR yang baru agar masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan dapat meningkat kualitas hidupanya. 2. Pengawasan pelaksanaan CSR yang dilakukan secara internal oleh PT. INALUM sudah berjalan dengan baik. Yang diperlukan adalah pengawasan dari pihak eksternal yaitu pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, dimana tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang peranan


pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan CSR agar terjadi chek and balanced sehingga tercipta good governance. Seandainya pengawasan pemerintah daerah tidak ada, ada baiknya pemerintah pusat melalui kementrian atau departemen terkait untuk membentuk lembaga pengawasan pelaksanaan CSR sehingga tercipta tranparansi agar publik mengetahui. Untuk itu diperlukan peraturan pelaksanaan dari segi pengawasan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) terkait. 3. Mengenai sanksi dari tidak terlaksananya CSR oleh perusahaan memang sudah diakomodir oleh undang-undang terkait namun belum jelas ukuran perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan lembaga mana yang berhak menilai dari pelaksanaan CSR. Untuk itu diperlukan lembaga yang menilai sekaligus mengawasi pelaksanaan CSR ini dan hasil dari laporan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh kementrian atau departemen terkait untuk ditindak lanjuti apakah dalam bentuk sanksi apabila tidak melaksanakan dan pengharagaan berupa insntif pajak bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik.


DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Wibisono, Yusuf , Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility, Gresik: Fascho Publishing, 2007. Untung, Hendrik. B, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Susanto, A. B, A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility, Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007. Tunggal, Amin. W, Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus, Jakarta: Harvarindo, 2008.


Widjaja, Gunawan dan Pratama, Yeremia. A, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta: Forum Sahabat, 2008. Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Soemartono, Gatot. P, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2006. Rudito, Bambang dan Melia Famiola, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Bandung: Piramedia, 2004. Chandra, Robby. I, Etika Dunia Bisnis, Yogyakarta: Kanisius, 1995. Simorangkir, O. P, Etika: Bisnis, Jabatan dan Perbankan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. Briliant, Eleanor L dan Kimberlee A. Rice, Influencing Corporate Philanthropy dalam Cary M. Gould dan Michael L.Smith (eds), Social Work in the Workplace, New York: Springer Publishing Corporation, 1998. Sembiring, Sentosa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai dengan Pembahasan Singkat, Bandung: Nuansa Aulia, 2007. II. Surat kabar, Majalah, Makalah Achda, B. Tamam “Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia”, Disampaikan Pada Seminar Nasional: A Promise of Gold rating: Sustainable CSR, di Hotel Hilton, Jakarta, tanggal 23 Agustus 2006. Edi Suharto, “Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial”, Disampaikan pada pelatihan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Jember 28 September 2006. Edi Suharto, “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, Disampaikan pada Workshop tentang Corporate Social Responsibility (CSR), (Lembaga Studi Pembangunan(LPS) STKS, Bandung), 29 November 2006.


Sunarmi,“Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perkembangan Pengelolaan Perusahaan Masa Kini”, Disampaikan pada kuliah di Fakultas Hukum USU, November 2008. Bismar Nasution, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial”, Disampaikan pada Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, diselengarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Riau:Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008.

III. Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

IV. Internet http://www.csrindonesia.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. http://islamkuno.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. http://Legalitas.org/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. Hangga Surya Prayoga, “CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep”, http://www.donhangga.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009 http://www.indonesiamandiri.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. http://www.arthagrahapeduli.org/, terakhir kali diakses tanggal 1 Januari 2009. Thimotius Lesmana, “Program Corporate Social Responsibility Yang Berkelanjutan”, http://wordpress.com/, terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009. http://www.strategimanajemen.net/ terakhir kali diakses pada tanggal 1 Januari 2009.


http://www.mediaindonesia.com, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Januari 2009. http://www.bismarnasty.com, terakhir kali diakses pada tanggal 20 Februari 2009.


PENGAWASAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT.INALUM TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR PERUSAHAAN

Recommend Documents