IKHTISAR PERKEMBANGAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PASCA PROGRAM IMF (WHITE PAPER) BIDANG TUGAS BANK INDONESIA (PERIODE APRIL JUNI 2004)

I KHTISAR PERKEMBANGAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PASCA PROGRAM IMF (WHITE PAPER) BIDANG TUGAS BANK INDONESIA (PERIODE APRIL – JUNI 2004)

Dalam periode April – Juni 2004 Bank Indonesia terus melanjutkan dan menyelesaikan beberapa rencana tindak lanjut program stabilisasi ekonomi pasca program LoI IMF (White Paper) bidang tugas Bank Indonesia yakni pada Program Stabilisasi Ekonomi Makro dan Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan.

A. Program Stabilisasi Ekonomi Makro •

Secara umum, progress dari rencana tindak untuk Program Stabilisasi Ekonomi Makro yang dilaksanakan Bank Indonesia selama periode April – Juni 2004 telah mencapai hasil yang bersifat “berlanjut”. Beberapa rencana tindak dalam program stabilisasi ekonomi makro dilaksanakan dalam kerangka implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia yang bersifat jangka menengah-panjang.

•

Untuk memperkuat kestabilan makroekonomi yang telah dicapai selama periode sebelumnya serta untuk memelihara momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam periode April – Juni 2004 Bank Indonesia telah mengimplementasikan paket kebijakan untuk memperkuat kestabilan nilai tukar rupiah yang mencakup tiga aspek yakni : Pertama, kebijakan pengendalian di sisi likuiditas Rupiah yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyerapan kelebihan likuiditas perbankan yang belum dapat dimanfaatkan oleh sektor riil; Kedua, kebijakan penyempurnaan ketentuan kehatihatian perbankan berkaitan dengan PDN; dan Ketiga, peningkatan pemantauan dan pengaturan transaksi valas. Terkait dengan kebijakan pengendalian likuiditas Rupiah, langkah yang ditempuh mencakup antara lain pengaktifkan kembali Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) jangka waktu 7 hari yang telah dimulai sejak 7 Juni 2004 dan penyempurnaan ketentuan GWM Rupiah disesuaikan dengan posisi dana pihak ketiga Rupiah yang dimiliki bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2004.

•

Sejalan dengan arah kebijakan moneter dalam menjaga kesinambungan stabilitas moneter dalam jangka menengah-panjang, beberapa indikator ekonomi-moneter yang relevan menunjukkan pergerakan yang tetap terkendali antara lain : (i) Dalam periode April – Juni 2004, perkembangan harga-harga mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Inflasi IHK bulan Juni 2004 tercatat sebesar 6,83% (yoy), 2,35% (qtq) serta 0,48% (mtm). Inflasi inti juga cenderung meningkat sehingga pada bulan Juni mencapai 6,95% (y-o-y). (ii) Nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan disertai dengan peningkatan volatilitas dibandingkan periode sebelumnya. Secara point to point rupiah terdepresiasi sehingga pada akhir bulan Juni 2004 mencapai Rp9.403 per dolar AS. Dengan perkembangan tersebut rata-rata rupiah selama triwulan II-2004 mencapai Rp9.005 1

per dolar AS. Sampai dengan semester I-2004, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp8.733 per dolar AS. (iii) Suku bunga SBI 1 bulan dan 3 bulan relatif stabil pada level 7,34% dan 7,25%. Sementara itu, suku bunga GASBI pagi mengalami penurunan 25 bps menjadi 7%. (iv) Posisi base money sampai dengan akhir bulan Juni 2004 tercatat sebesar Rp156,2 triliun. Posisi test date sementara base money bulan Juni 2004 sebesar Rp150,75 triliun atau mengalami margin over sebesar Rp0,63 triliun dari proyeksi indikatifnya sebesar Rp150,12 triliun. (v) Posisi cadangan devisa (reserve assets) pada akhir bulan Juni 2004 menunjukkan posisi yang cukup memadai dan aman hingga mencapai USD34,85 miliar atau setara dengan 6,0 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. •

Terkait dengan program kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah yang realistis, khususnya di bulan Mei 2004, sebagaimana dimaklumi nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang berat dengan diiringi peningkatan volatilitas. Tekanan tersebut terutama dipicu dampak eksternal atas penguatan dolar AS secara global terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga Fedres dan percepatan pemulihan ekonomi AS, serta upaya perlambatan pertumbuhan perekonomian Cina, dan meningkatnya harga minyak di pasar dunia. Namun demikian, langkah intervensi yang dilakukan BI, baik secara verbal maupun langsung ke pasar, serta pelaksanaan on site supervision ke beberapa bank telah secara efektif menahan pelemahan rupiah lebih lanjut, sejalan dengan tambahan pasokan valas dengan penjualan SUN dan bond valas RI.

•

Terkait dengan upaya percepatan fungsi intermediasi perbankan, kebijakan Bank Indonesia yang memberikan peluang bagi penurunan suku bunga SBI secara bertahap telah direspon perbankan oleh penurunan suku bunga simpanan. Arah pergerakan yang sama juga terjadi pada suku bunga kredit yang mendorong meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus melanjutkan monitoring pencapaian business plan bank-bank dan melakukan moral suasi (himbauan) kepada bank-bank dalam rangka mempercepat intermediasi perbankan. Penyaluran dana pada April 2004 tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp10,2 triliun sehingga posisinya mencapai Rp496,1 triliun. Dari kenaikan sebesar itu, sekitar Rp1,4 triliun merupakan kredit baru.

•

Di sisi lain, dalam kerangka kebijakan pencapaian laju inflasi yang rendah dalam jangka menengah panjang, langkah koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah terus berlanjut dan diperkuat terutama dalam kerangka rencana tindak untuk : (i) pengendalian likuiditas perekonomian sebagai implikasi dari penjualan obligasi negara dan penggunaan rekening pemerintah di Bank Indonesia, (ii) operasi penggunaan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, (iii) pengelolaan utang dalam dan luar negeri pemerintah, (iv) penggunaan SUN dan SBI sebagai instrumen moneter untuk mendukung kebijakan moneter.

B. Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan •

Secara umum, perkembangan kinerja perbankan secara keseluruhan menunjukkan kestabilan dan perbaikan serta tidak menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan data April 2004, 2

secara umum beberapa indikator-indikator perbankan memperlihatkan perbaikan. Kualitas kredit secara industri tidak menunjukkan perubahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh NPL gross yang menurun menjadi 7,75% dan merupakan level NPL terendah sejak krisis. Sementara itu, meskipun masih lamban, kredit perbankan terus meningkat sebesar 2,1% dibandingkan bulan sebelumnya atau secara tahun mencapai 16,4% (yoy). Kredit baru tercatat sebesar Rp1,4 triliun sehingga sampai dengan April 2004 kredit baru tercatat Rp7,8 triliun dimana 54,3% diantaranya berupa kredit UMKM. Sementara rentabilitas perbankan masih memadai dimana ROA tercatat meningkat menjadi 2,8% dan merupakan rasio ROA tertinggi sejak tahun 1993. •

Sementara itu, beberapa pencapaian dari Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan masih berlangsung karena akan diselesaikan pada tahun 2004 dan bersifat berlanjut. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain meliputi: (ii) penyusunan kajian stabilitas keuangan; (ii) penelitian stabilitas sistem keuangan, (iii) program linkage bank umum dan BPR dalam rangka UMKM; (iv) penyusunan ketentuan mengenai perbankan syariah; dan (v) penyusunan sistem dan desain sistem tehnologi, serta ketentuan dan pembentukan Komite Sertifikasi bagi pengawas dan pemeriksa bank.

•

Terkait dengan penyusunan laporan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme LoLR, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan telah melakukan koordinasi dan menyelesaikan draft PBI dan draft Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD). Draft PBI dan draft KMK tersebut telah dibahas pula oleh Tim IFSN. Sementara itu, Bank Indonesia telah menyelesaikan draft PDG mengenai FPD yang digunakan sebagai pedoman internal.

•

Dalam kerangka program Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sampai dengan akhir Juni 2004 Bank Indonesia juga telah dan tengah melanjutkan beberapa konsep pendukung pilar-pilar API antara lain : (i) Expert panel BI yang merupakan salah satu program pilar 2 yaitu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional; (ii) Persiapan teknis peluncuran program sertifikasi bagi manajer risiko (salah satu program dari pilar 4 yaitu menciptakan Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional); dan (iii) Penyusunan konsep PBI mengenai mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi produk (program dari pilar 6 yaitu mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan). Terhadap programprogram API yang belum menghasilkan konsep awal, terus dilakukan pembahasan dengan pihak internal maupun eksternal BI yang terkait.

•

Berkaitan dengan pemenuhan 25 Basel Core Prinsiple (BSP), selama periode April – Juni 2004 Bank Indonesia telah menyelesaikan ketentuan yang terkait dengan kebijakan restrukturisasi dan penyehatan perbankan yakni PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang CAMELS serta melanjutkan penyusunan ketentuan Tata Cara Penilaian Bank Rating System dan penyusunan disain dan sistem teknologi dalam rangka early warning system. Sebelumnya beberapa ketentuan telah diselesaikan yakni yang terkait dengan pedoman penerapan manajemen risiko (risk management).

•

Terkait dengan rencana tindak dalam mendorong linkage program antara BPR dan bank umum dalam periode laporan, Bank Indonesia terus meminta perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dan membuat business plan dalam upaya menyebar risiko portofolio perkreditan dan mengembangkan serta memberdayakan UMKM. Sampai akhir Maret 2004, linkage program telah melibatkan 3

kerjasama antara 27 bank umum dengan 802 BPR, dengan plafon dan outstanding masing-masing sebesar Rp638 miliar dan Rp368 miliar. Sebagai upaya meningkatkan business plan perbankan melalui linkage program tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak terkait mengembangkan program pemberdayaan konsultan keuangan/pendamping UMKM mitra bank (KKMB). Program ini dimaksudkan meningkatkan daya serap UMKM terhadap pembiayaan perbankan dan membantu menjaga kualitas kredit yang disalurkan oleh bank kepada UMKM, mengingat salah satu indikator keberhasilan program ini adalah meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit dari bank serta lancar pengembaliannya.

Jakarta, 8 Juli 2004

BANK INDONESIA

4

MATRIKS PEMANTAUAN PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO Periode April s.d. Juni 2004 NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

1.

Pencapaian laju inflasi yang rendah dalam jangka menengah, untuk mempertahankan daya saing internasional

a. Meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi melalui optimalisasi pengendalian moneter dengan menggunakan Operasi Pasar Terbuka, sterilisasi valas dan instrumen moneter lainnya

KELUARAN

SASARAN WAKTU Berlanjut

URAIAN KEMAJUAN Pada awal tahun tahun 2004, Bank Indonesia memperkirakan bahwa laju inflasi IHK akan berada dalam kisaran 5,5% + 1%. Perkiraan inflasi dimaksud memasukkan beberapa asumsi antara lain nilai tukar diperkirakan pada level antara Rp8.200-8.700 per dolar AS. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi ke depan adalah nilai tukar rupiah yang stabil, relatif seimbangnya interaksi permintaan dan penawaran, tekanan administered price yang menurun, serta membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Dalam tahun 2004, khususnya triwulan II, terjadi tekanan harga yang cukup kuat yang antara lain disebabkan oleh melemahnya nilai tukar dan kenaikan tarif telepon. Kondisi ini telah mengakibatkan Inflasi IHK bulan Juni tercatat sebesar 6,83% (yoy), 2,35% (qtq) serta 0,48% (mtm). Sejalan dengan tekanan IHK, inflasi inti juga cenderung meningkat sehingga pada bulan Juni mencapai 6,95% (y-o-y). Untuk mengarahkan inflasi sesuai dengan yang diperkirakan, dan menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, selama triwulan II Bank Indonesia antara lain memutuskan bahwa kebijakan moneter dalam triwulan II2004 akan tetap diarahkan untuk menjaga kestabilan makroekonomi yang telah dicapai melalui kebijakan yang akomodatif dan berhati-hati. Dalam hal mensikapi melemahnya nilai tukar rupiah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia di arahkan untuk menyerap likuiditas dari sistem perbankan secara maksimal namun berdampak minimal terhadap kenaikan suku bunga. Selain itu, BI tetap melakukan sterilisasi valas secara terukur sesuai dengan kebutuhan.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA Berlanjut, dengan melihat perkembangan indikator ekonomi moneter terkini dan prospek ke depan.

1

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

Secara khusus dalam upaya memperkuat Fundamental dan Stabilitas Ekonomi, Bank Indonesia pada tanggal 2 Juni 2004 telah mengeluarkan paket kebijakan yang mencakup tiga aspek yakni : Pertama, kebijakan pengendalian di sisi likuiditas Rupiah yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyerapan kelebihan likuiditas perbankan yang belum dapat dimanfaatkan oleh sektor riil; Kedua, kebijakan penyempurnaan ketentuan kehati-hatian perbankan berkaitan dengan PDN; dan Ketiga, peningkatan pemantauan dan pengaturan transaksi valas. Terkait dengan kebijakan pengendalian likuiditas Rupiah, langkah yang ditempuh mencakup antara lain pengaktifkan kembali Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) jangka waktu 7 hari yang telah dimulai sejak 7 Juni 2004 dan penyempurnaan ketentuan GWM Rupiah disesuaikan dengan posisi dana pihak ketiga Rupiah yang dimiliki bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2004. Berdasarkan atas berbagai upaya yang dilakukan Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya selama triwulan II, dapat dilaporkan perkembangan beberapa indikator utama ekonomi dan moneter; a.

Nilai tukar pada akhir Juni 2004 mencapai Rp9.403 / USD. Secara ratarata rupiah selama triwulan II nilai tukar rupiah mencapai Rp9.005/USD atau melemah 6,3% dibandingkan triwulan I2004. Untuk rata-rata semester I nilai tukar rupiah mencapai Rp8.733/USD atau sedikit di atas rentang perkiraan semula di Rp8.200-Rp8.700/USD.

b.

Suku bunga SBI 1 bulan dan 3 bulan relatif stabil pada level 7,34% dan 7,25%. Sementara suku bunga FASBI pagi mengalami penurunan 25bps menjadi 7%.

2

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN c.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

Base money relatif terkendali dan masih sejalan dengan pertumbuhan tahunan rata-rata tahunan yang diproyeksikan pada kisaran 13 – 14,5%. Pada akhir bulan Juni base money tercatat sebesar Rp156,2 triliun. Posisi test date sementara base money bulan Juni 2004 sebesar Rp150,75 triliun atau mengalami margin over sebesar Rp0,63 triliun dari proyeksi indikatifnya sebesar Rp150,12 triliun.

d. Posisi cadangan devisa (reserve assets) pada akhir bulan Juni 2004 menunjukkan posisi yang masih cukup aman mencapai USD34,85 miliar atau setara dengan 6,0 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter secara rutin mingguan, Bank Indonesia mengumumkan kepada masyarakat melalui siaran pers dan website BI di http:/www.bi.go.id mengenai hasil lelang SBI, indikator utama perekonomian serta berbagai kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuhnya.

b.

Melaksanakan kebijakan persuasi (moral suasion) kepada bank-bank dalam rangka mempercepat fungsi intermediasi bank.

Business plan bank umum diarahkan untuk ekspansi kredit, sesuai dengan kondisi makro ekonomi terkini dan prospek tahun 2004-2006

Berlanjut

• Bank-bank telah menyampaikan

rencana bisnis tahun 2004-2006, termasuk proyeksi kredit denganrencana pertumbuhan tahun 2004 sekitar 28% (cat : untuk bank besar).

• BI melakukan

monitoring pencapaian rencana bisnis bankbank secara reguler.

• Pertumbuhan kredit sd April 2004 mencapai 9,3% dari proyeksi pertumbuhan 2004.

c.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah guna mencegah:

Berlanjut

3

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

1. Likuiditas yang terlalu ketat (crowding out) di pasar uang sehubungan dengan penjualan obligasi negara

Hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan berupa surat Departemen Keuangan mengenai term and condition serta pelaksanaan lelang obligasi negara.

Berlanjut

2. Ekspansi moneter yang mengganggu likuiditas perekonomian karena penggunaan rekening pemerintah di BI

Pertemuan dan kontak informal dengan Depkeu, khususnya Ditjen Anggaran, Ditjen PKPD, dan Ditjen Lembaga Keuangan.

Berlanjut

Data posisi dan maturity profile ULN dan utang domestik pemerintah.

Berlanjut

d. Mengkoordinasikan pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri pemerintah1

URAIAN KEMAJUAN • BI telah memberikan masukan kepada

Berlanjut, pelaksanaan koordinasi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan

• Dalam kerangka operasi pengendalian

Melanjutkan koordinasi.

• Koordinasi dalam hal pengelolaan data

• Melakukan pengkinian

• BI telah memberikan masukan kepada

• Berlanjut, pelaksanaan

Departemen Keuangan mengenai informasi likuiditas pasar, jangka waktu obligasi negara yang diminati oleh pasar (market appetite), jumlah obligasi negara yang dapat diterbitkan, dan terms and conditions dari obligasi negara yang akan diterbitkan, termasuk institusi peserta lelang.

moneter mingguan, secara teratur BI telah melakukan komunikasi, koordinasi dan pertemuan dengan Departemen Keuangan yang berlangsung cukup baik. Ke depan, hal ini perlu terus ditingkatkan.

utang luar negeri dan utang domestik dilakukan terutama dengan saling tukar informasi mengenai data posisi terkini dan data rencana beban pembayaran utang

Departemen Keuangan mengenai informasi likuiditas pasar, jangka waktu obligasi negara yang diminati oleh pasar (market appetite), jumlah obligasi negara yang dapat diterbitkan, dan terms and conditions dari obligasi negara yang akan diterbitkan, termasuk institusi peserta lelang.

1 *

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

informasi data posisi & maturity profile utang luar negeri dan utang domestik.

koordinasi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan

Yang dimaksud dengan rencana tindak tersebut diatas adalah terbatas pada koordinasi pengelolaan data utang luar negeri dan data utang domestik pemerintah

4

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

e. Membangun infrastruktur bagi pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara (SUN).

1. Tersedianya infrastruktur yang mendukung pengembangan pasar sekunder SUN dalam suatu sistem yang disebut Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System (BI-SSSS) yang telah diimplementasikan pada tanggal 16 Februari 2004 2. PBI tentang BISSSS 3. SE BI perihal BISSSS 4. Konsep SE BI perihal Biaya Pengunaan BISSSS 5. Revisi PBI tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN. 6. SE BI perihal Tata cara Pelaksanaan Lelang SUN di Pasar Perdana.

SASARAN WAKTU 2004-2006

URAIAN KEMAJUAN • BI telah menyediakan infrastruktur

yang mendukung pengembangan pasar sekunder SUN dalam suatu sistem yaitu BI-SSSS yang telah diimplementasikan pada tanggal 16 Februari 2004.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA • Memfasilitasi

penyusunan Master Repo Agreement (MRA) yang akan digunakan oleh pelaku pasar termasuk Bank Indonesia sebagai acuan dalam melakukan transaksi pasar sekunder SUN.

•

Melakukan pengkajian BI-SSSS sesuai dengan perkembangan pasar yaitu sistem penatausahaan SUN dalam valuta asing, hubungan secara online BI-SSSS dengan pelaku pasar keuangan lainnya hubungan secara online penatausahaan BISSSS dengan pelaku pasar di luar negeri (cross border settlement)

7. SE BI perihal Persyaratan dan Tata cara Penunjukkan SubRegistry untuk Penatausahaan Surat Berharga.

5

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

8. SE BI perihal Kriteria dan Persyaratan serta Tata cara Penunjukkan Peserta Lelang SUN f. Mengkoordinasikan penggunaan SUN dan SBI sebagai instrumen moneter untuk mendukung kebijakan moneter

Berlanjut

• BI telah melakukan kajian awal dampak lelang reguler SUN terhadap kebijakan moneter.

• BI telah melakukan koordinasi dan

diskusi dengan pihak internal Bank Indonesia (satuan kerja terkait) pada minggu terakhir bulan Mei 2004.

• BI telah melakukan diskusi dengan

pihak eksternal Bank Indonesia (pelaku pasar) untuk mendapatkan masukan.

Melanjutkan penelitian dengan mempertimbangkan perkembangan makro ekonomi terkini dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2004.

• Bi telah melakukan diskusi dengan

pihak eksternal Konsultan dari World Bank untuk mendapatkan masukan.

• BI tengah melakukan kajian literatur benchmarking negara lain dalam penggunaan SUN sebagai instrumen moneter.

6

NO 2.

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

Menjaga nilai tukar rupiah yang realistis

a. Sterilisasi/intervensi valas untuk mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah

KELUARAN Keputusan RDG

SASARAN WAKTU Berlanjut

URAIAN KEMAJUAN • Sepanjang triwulan II-2004, nilai tukar

rupiah terus mengalami tekanan yang diiringi dengan meningkatnya volatilitas. Pengaruh faktor eksternal cukup dominan dalam ikut menyebabkan melemahnya rupiah terutama pada paro pertama triwulan II, sedangkan faktor domestik lebih dominan pada paro kedua. Secara point to point rupiah terus terdepresiasi sehingga pada akhir bulan Juni 2004 mencapai Rp9.403/USD. Dengan perkembangan tersebut rata-rata rupiah selama triwulan II mencapai Rp9.005/USD atau melemah 6,3% dibandingkan triwulan I-2004. Untuk rata-rata semester I nilai tukar rupiah mencapai Rp8.733/USD atau sedikit di atas rentang perkiraan semula di Rp8.200-Rp8.700/USD. Pelemahan rupiah di paro pertama triwulan II terutama dipicu oleh dampak eksternal atas penguatan USD secara global terkait dengan ekspektasi kenaikan suku b unga Fedres dan percepatan pemulihan ekonomi AS serta upaya perlambatan pertumbuh-an ekonomi cina.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA Bank Indonesia akan memonitor perkembangan pasar dan meminimalisir gejolak nilai tukar rupiah yang berlebihan secara lebih intensif terutama terhadap transaksi yang ditengarai mempunyai unsure spekulasi yang memanfaatkan ketidakpastian kondisi politik dalam negeri serta perkembangan valas internasional.

• Namun intervensi yang dilakukan BI,

baik secara verbal maupun langsung ke pasar, serta pelaksanaan on site supervision ke beberapa bank cukup efektif untuk menahan pelemahan rupiah lebih lanjut, sejalan dengan tambahan pasokan valas dengan penjualan SUN dan bond valas RI.

7

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

b. Menyempurnaan ketentuan tentang pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian kredit valas oleh bank

Penyempurnaan Ketentuan

c. Meningkatkan kepatuhan pada prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, termasuk Net Open Position (NOP) dan risiko transaksi reksa dana

Hasil monitoring dan penegakkan ketentuan perbankan

d. Meningkatkan perolehan kualitas informasi transaksi valas, termasuk monitoring pelaku pasar.

Hasil penelitian, monitoring dan pemantauan langsung.

SASARAN WAKTU Semester I – tahun 2004

Berlanjut

Berlanjut

URAIAN KEMAJUAN Draft PBI dan SE telah selesai disusun dan dimaksudkan untuk menyempurnakan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit kepada non residen (swap jual, forward jual dan option jual). Namun, penyempurnaan PBI 3/3 akan dilengkapi juga dengan pembatasan transaksi rupiah dari sisi pinjaman diterima dari non residen (swap beli, forward beli).

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA Saat ini sedang dilakukan pembahasan antar Direktorat mengenai dampak pembatasan dari pinjaman yang diterima dari non residen

BI telah memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bank-bank yang melanggar ketentuan kehati-hatian.

• Pemantauan transaksi valas perbankan domestik, terutama dengan pihak luar negeri terus dilakukan dengan intensif.

• Pemantauan lebih difokuskan pada

kelompok bank asing yang merupakan market maker di pasar valas. Disamping itu, pemantauan terhadap transaksi valas oleh korporasi dalam negeri (big players) juga diintensifkan. Untuk mengakomodasinya telah dilakukan penyempurnaan mapping pelaku pasar dalam sistem monitoring transaksi valas.

• Nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup

tinggi sejak awal Mei 2004 setelah menguatnya persepsi pasar bahwa Fed akan menaikkan suku bunga. Isu tersebut direspon para investor asing dengan menarik dananya keluar dari Indonesia.

• Pemantauan transaksi valas perbankan domestik tetap dilaksanakan dengan intensif dan difokuskan pada transaksi yang dilakukan oleh counterpart luar negeri dan korporasi dalam negeri. Upaya menjaga stabilitas nilai tukar juga tetap dilaksanakan termasuk dengan mengkaji kemungkinan mengatur transaksi valas dan/atau aktivitas lain yang potensial menimbulkan gejolak nilai tukar.

8

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN • Transaksi valas bank-bank domestik

dengan pihak luar negeri mencatat terjadinya net-jual (outflow) pada bulan April – Juni 2004. Net jual tersebut meningkat dari USD297 juta pada April 2004 menjadi USD468 juta pada Mei 2004. Namun pada bulan Juni 2004 menurun kembali menjadi USD30 juta. Meningkatnya net jual tersebut seiring dengan turunnya penempatan pihak asing dalam transaksi swap.

• Telah dilakukan penyesuaian perangkat pendukung sistem PIPU dengan versi terbaru (5.53)

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA • Melakukan pemantauan secara terus menerus agar terjamin akurasi data yang dilaporkan ke BI • Mulai menerapkan sanksi administratif bagi pelaku pasar valas (bank) yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

• Telah dilakukan pembinaan (sosialisasi) terhadap pelaku pasar valas (khususnya bank) untuk meningkatkan kualitas pelaporan informasi valas

•

Jumlah kesalahan dalam pengiriman data transaksi devisa bank semakin menurun

Perubahan sentimen global tersebut juga berdampak terhadap peningkatan permintaan valas dalam negeri sehingga turut mewarnai pergerakan nilai tukar rupiah. e. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara yang merupakan pelaku utama di pasar valas.

Berlanjut

• BI meningkatkan koordinasi dengan

pihak internal, perbankan dan sektor korporasi.

• BI melakukan peninjauan kembali

ketentuan yang berkaitan dengan transaksi valuta asing yang dilakukan oleh perbankan.

• Melakukan koordinasi

dengan Departemen Keuangan, lembaga pemerintah dan BUMN yang merupakan pelaku utama di pasar valas.

9

NO 3.

KEBIJAKAN Menjaga kecukupan cadangan devisa

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

a. Menjaga kecukupan cadangan devisa yang mampu memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang LN pemerintah

Laporan posisi cadangan devisa bulanan

Berlanjut

Posisi cadangan devisa dalam periode laporan cenderung menurun meskipun masih dapat dipertahankan dalam level yang cukup. Sampai dengan akhir Juni 2004 posisi cadangan devisa mencapai USD34,85 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 6,0 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait agar kecukupan cadangan devisa dapat terpelihara.

b. Mengoptimalkan pengelolaan cadangan devisa, termasuk penyempurnaan tolok ukur (benchmark) pengelolaan devisa

Penyempurnaan pedoman pengelolaan cadangan devisa

Berlanjut

Dewan Gubernur telah menetapkan benchmark bagi pengelolaan devisa berdasarkan asumsi-asumsi baru.

•

Membentuk portfolio benchmark dan melakukan migrasi porfolio berdasarkan keputusan RDG.

•

Melakukan pengadaan software untuk penilaian kinerja pengelolaan terhadap benchmark.

•

Menyelesaikan produk hukum termasuk SOP dalam rangka implementasi benchmark

c. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Jepang, Cina dan Korea Selatan

Perjanjian BSA dengan Jepang, Cina dan Korea Selatan

Dalam tahun 2003 telah ditandatanga ni BSA dengan Jepang. Cina dan Korea.

Target keluaran telah dicapai dan selesai pada tahun 2003, dengan rincian sbb :

• BSA Indonesia –Jepang sebesar USD3 miliar ditandatangani di Tokyo pada tanggal 17 Februari 2003

• BSA Indonesia – China sebesar USD1 miliar ditandatangani di Beijing pada tanggal 30 Desember 2003

• BSA Indonesia – Korea sebesar USD1 miliar ditandatangani di Seoul dan Jakarta melalui korespondensi pada tanggal 24 Desember 2003.

10

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif yang berlebihan atas penggunaan cadangan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah

KELUARAN Informasi/saran mengenai permasalahan dan penyelesaian ULN

SASARAN WAKTU Berlanjut

URAIAN KEMAJUAN • Memberi pertimbangan kepada

pemerintah mengenai aspek teknis implementasi utang ECGD untuk debt for nature dan proyek rumah susun untuk warga DKI yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA • Memberikan

pertimbangan aspek finansial atas proposal yang disampaikan pihak ketiga dalam kerangka debt swap ULN pemerintah.

• Memberikan

pertimbangan dalam penyusunan MoU debt swap.

4.

Menjaga Sistem Pembayaran Nasional yang aman dan efisien

Menyempurnakan pengendalian risiko dalam sistem pembayaran nasional

• Ketentuan dan sistem pengendalian risiko kliring

2004

• Telah dilakukan presentasi metode

failure to settle (FtS) kepada Deputi Gubernur Bidang Akunting dan Sistem Pembayaran.

• Melakukan pembahasan internal

mengenai metode/mekanisme failure to settle, sanksi, aspek teknis penerapan FtS yang terkait dengan aplikasi BISSSS dan BI-RTGS.

• Penjelasan kepada

seluruh kantor pusat bank di Jakarta mengenai metode / mekanisme dan sanksi sehubungan dengan penerapan Failure to Settle (FtS)

• Pengembangan modul

FtS dalam aplikasi Sistem Kliring Nasional (SKN)

• Penyusunan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan FtS (Perumusan ketentuan FtS dalam PBI Penyelenggaraan Kliring Antar Bank).

11

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN •

Strategi dan metode pengawasan sistem pembayaran.

SASARAN WAKTU 2004

URAIAN KEMAJUAN •

Konsep naskah akademis pengembangan strategi dan metode pengawasan 75 % selesai disusun.

•

Telah dilakukan pemeriksaan internal control terhadap 2 (dua) bank peserta sistem BI RTGS, sehingga sampai saat ini telah diperiksa 3 (tiga) bank.

•

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) penyelenggara kliring lokal non BI di wilayah kerja Kantor Pusat Jakarta.

Mengembangkan alternatif dan tahapan-tahapan penyediaan informasi Sistem Pembayaran bagi seluruh stake holder melalui Enterprise Data Warehouse.

• Penyediaan

2005

•

• Penyempurnaan

Berlanjut

• Pendalaman materi RUU Transfer Dana

informasi untuk peringatan dini bagi stabilitas sistem keuangan

terhadap ketentuan yang menjamin kepastian hukum transaksi pembayaran

sebagai bahan pembahasan dengan instansi terkait.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA • Melakukan

pembahasan konsep naskah akademis pengembangan strategi dan metode pengawasan dengan satuan kerja lainnya.

• Melakukan

pemeriksaan internal control terhadap 3 (tiga) bank peserta sistem BI RTGS.

•

Menindaklanjuti proses pengembangan dan tahapan penyediaan informasi SP bagi seluruh stakeholder secara bertahap. Khusus untuk saat ini akan didahulukan penyediaan informasi transaksi dalam BIRTGS.

• Menindaklanjuti

pembahasan dan pendalaman materi RUU Transfer Dana yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dengan para pakar dari Perguruan Tinggi di Indonesia. Koordinasi dan persiapan pembahasan dengan departemen terkait dan DPR.

12

MATRIKS PEMANTAUAN PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN – KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (FINANCIAL SAFETY NET) DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN Periode April s.d Juni 2004 NO 1

KEBIJAKAN Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety Net).

RENCANA TINDAK a.

Finalisasi konsep Financial Safety Net (FSN).

b.

Penyusunan usulan draft Amandemen UU Bank Indonesia:

1.

2.

c.

2

Pengembangan Stabilitas Sistem Keuangan

a.

Penyusunan kerangka kebijakan LoLR dan halhal lainnya yang berkaitan dengan FSN.

Penyusunan usulan draft pasal yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI mengenai LoLR dan halhal lainnya yang berkaitan dengan FSN. Penyusunan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme LoLR

Pemantauan (surveillance) terhadap lembaga, pasar, dan infrastruktur sektor

KELUARAN Konsep Final FSN (buku putih FSN).

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

September 2003

Draft kerangka IFSN telah selesai disusun oleh Tim IFSN (BI dan DepKeu), dan disampaikan kepada IMF.

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

September 2003

•

1. Pokok-pokok FSN yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI.

• •

2. Usulan draft pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam UU BI yang terkait dengan FSN

Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Kajian Stabilitas Sistem Keuangan

•

Segera setelah Amandemen UU BI tentang LoLR disahkan

Rutin secara semesteran

Pokok-pokok kebijakan FSN telah selesai dibuat oleh Tim IFSN dan telah dibahas dengan Panja DPR. DPR telah menyetujui bahwa FSN diatur dalam UU tersendiri Kebijakan tentang FSN khususnya LoLR telah dimasukkan dalam Amendemen UU BI No. 3 Tahun 2004 Nota kesepakatan antara BI dengan DepKeu tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 17 Maret 2004.

•

Draft PBI dan draft Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang FPD telah selesai disusun dan dibahas oleh Tim IFSN

•

Draft PDG tentang FPD sebagai pedoman internal telah selesai disusun oleh Tim Teknis BI.

Kajian stabilitas keuangan (KSK) No. 2 semester II/2003 telah diterbitkan.

•

Pembahasan final draft PBI dan draft KMK tentang FPD oleh Komite Pengarah (BI dan DepKeu)

•

Penyempurnaan draft PDG oleh Tim dan pembahasan oleh RDG

Penyusunan KSK No. 3 Semester I/2004

13

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

keuangan yang mendorong disiplin pasar. b. Peningkatan riset stabilitas sistem keuangan

c.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API): 1.Penyusunan Rekomendasi 2.Penyusunan Rencana Tindak 3.Penyusunan Laporan Akhir 4.Pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan Rencana Tindak (2003 – 2013): i. Menyusun struktur perbankan yang kuat.

Hasil Penelitian Stabilitas Sistem Keuangan

1. Rekomendasi 2. Rencana Tindak 3. Laporan Akhir 4. PBI, Arahan dan Kebijakan

Berlanjut

1.

Minggu-IV, Agustus 2003 2. September 2003 3. September 2003 4. Sesuai tahapan

Penelitian tahun 2004 sedang dilaksanakan

1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4.

BI telah menyusun konsep mengenai Expert Panel BI dan sedang dikaji di internal BI (salah satu program dari Pilar 2) Persiapan teknis peluncuran program Sertifikasi bagi Manager Risiko (salah satu program dari pilar 4)

ii. Menyusun kerangka pengaturan yang efektif. iii. Menyusun kerangka pengawasan yang efektif dan independen

Penyusunan konsep PBI mengenai Mekanisme Pengaduan Nasabah (program dari Pilar 6)

iv. Penguatan kondisi internal industri perbankan. v. Penciptaan dan penguatan infrastruktur industri perbankan. vi. Perlindungan dan pemberdayaan nasabah. 3

Penyusunan Linkage Program Bank Umum dan

Linkage program bank umum dan BPR

Himbauan kepada Bank umum dan BPR

Berlanjut

Menyelesaikan kajian sesuai target waktu

Sesuai data per bulan Maret 2004, peserta linkage program meliputi 28 bank umum dan 802 BPR dengan total

Proses persetujuan Expert panel dari RDG Implementasi program sertifikasi manajer risiko dengan bekerjasama dengan asosiasi terkait Terhadap program-program API yang belum menghasilkan konsep awal, BI terus melakukan pembahasan-pembahasan dengan pihak internal maupun eksternal BI yang terkait

•

Dalam rangka mengetahui pelaksanaan linkage

14

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

BPR

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

plafon sebesar Rp638 miliar dan baki debet sebesar Rp368 miliar.

program selama ini serta dampak terhadap penyaluran kredit perbankan kepada UMKM, direncanakan akan dilakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan linkage program tersebut. Penelitian tersebut akan dilaksanakan oleh BI dan akan melibatkan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi (LP3E FE Unpad). •

4

Pengembangan Bank Syariah

a.

Penyusunan ketentuan mengenai: 1. Permodalan bank syariah

2.

Manajemen Risiko

1. PBI dan SE

2. PBI dan SE

2004

Penelitian linkage program tersebut akan dilaksanakan dalam 3 bulan tanggal 28 Juni sd. 28 September 2004.

1.

Penyusunan ketentuan mengenai permodalan bank syariah merupakan tindak lanjut dari kajian mengenai permodalan bagi bank syariah yang telah selesai disusun pada tahun 2003. Penyusunan ketentuan dimaksud diagendakan selesai pada akhir tahun 2004. Sampai dengan akhir Juni 2004 telah dilakukan pembahasan intern mengenai materi pengaturan pada ketentuan tersebut.

Melanjutkan pembahasan intern Satker, dengan satuan kerja terkait, dan stakeholders lainnya sebagai bagian dari proses penyusunan ketentuan

2.

Sesuai hasil kajian yang telah diselesaikan pada tahun 2003, Bank Umum Syariah masih dapat tetap mengacu pada PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut masih dapat digunakan untuk bank syariah karena bersifat normatif. SE

Melanjutkan pembahasan intern dan pembahasan dengan satuan kerja terkait sebagai bagian dari proses penyusunan ketentuan

15

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

tersendiri khusus untuk bank syariah akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2004. Sampai dengan akhir Juni 2004 telah dilakukan pembahasan intern mengenai materi pengaturan yang akan dimuat dalam SE dimaksud.

3.

Pengawasan Bank syariah berbasis risiko

4.

Komponen manajemen dalam tingkat kesehatan bank syariah

b. Kajian bagi penyusunan ketentuan mengenai tingkat kesehatan bagi bank syariah

3. PBI dan SE

3.

Sesuai hasil kajian yang telah diselesaikan pada tahun 2003, Bank Umum Syariah masih dapat tetap mengacu pada PDG No.5/8/PDG/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Risiko dengan pertimbangan bahwa ketentuan PDG tersebut mengatur hal-hal pokok dan bersifat garis besar dapat diterapkan untuk bank syariah. SE Intern yang merupakan petunjuk pelaksanaannya akan diselesaikan dengan target waktu akhir tahun 2004. Sampai dengan akhir Juni 2004 telah dilakukan pembahasan intern mengenai materi pengaturan yang akan dimuat dalam SE dimaksud.

Melanjutkan pembahasan intern dan pembahasan dengan satuan kerja terkait sebagai bagian dari proses penyusunan ketentuan

4. Hasil Kajian

4.

Penyusunan ketentuan mengenai komponen manajemen dalam tingkat kesehatan bank syariah merupakan bagian dari ketentuan tingkat kesehatan bagi bank syariah. Penyelesaian ketentuan tingkat kesehatan bagi bank syariah menunggu hasil kajian komponen yang dinilai dalam tingkat kesehatan dan penyusunan ketentuan akan diselesaikan pada tahun 2004.

Menunggu hasil kajian bagi penyusunan tingkat kesehatan bagi bank syariah

Hasil kajian

2004

Sampai dengan akhir Juni 2004, telah dilakukan penyusunan dan presentasi TOR, studi referensi mengenai konsep tingkat kesehatan, dan pembahasan

Melanjutkan studi referensi mengenai konsep tingkat kesehatan bagi bank syariah, pembahasan

16

NO

KEBIJAKAN

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN inten di Satker

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA dengan pihak ekstern, dan perumusan hasil kajian berikut rekomendasi pengaturan

17

MATRIKS PEMANTAUAN PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN – KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYEHATAN PERBANKAN SESUAI DENGAN 25 BASEL CORE PRINCIPLES (25 BCP) Periode April s.d. Juni 2004 NO

KEBIJAKAN

1

Penyempurnaan pengaturan bank sesuai dengan 25 BCP

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

a. Penerapan manajemen risiko: 1. Penyelesaian regulasi.

1.SE tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai PBI No.5/8/PBI tgl 19 Mei 2003.

September 2003

1. Selesai dilakukan, yaitu tertuang di dalam SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SE BI No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum

_

2. Pembuatan Rencana tindak oleh Bank.

2. Rencana Tindak penerapan manajemen risiko pada Bank Umum

April 2004

2. Perbankan telah menyampaikan rencana tindak sesuai dengan target waktu

_

SE tentang Tata Cara Perhitungan KPMM yang Memperhitungkan Risiko Pasar sesuai PBI No.5/12/PBI tgl 17 Juli 2003.

Oktober 2003

Selesai dilakukan, yaitu tertuang di dalam SE BI No. 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum.

1. PBI tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (F&P).

September 2003

Selesai

b. Penerapan market risk: Penyusunan dan penyempurnaan regulasi

c. Penyempurnaan Fit and Proper Test: 1. Penyempurnaan regulasi.

18

NO

2

KEBIJAKAN

Penyempurnaan sistem pengawasan bank sesuai dengan 25 BCP.

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

URAIAN KEMAJUAN

2. SE tentang Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.

Desember 2003

SE Ekstern telah selesai dibuat No. 6/12/DPNP tanggal 31 Maret 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

2. Pengkajian Ulang dan Penyesuaian Pengaturan

Peraturan baru/ Penyesuaian Peraturan.

Berlanjut

Telah dilakukan dengan penerbitan PBI tersebut diatas.

a. Penerapan Risk-based Supervision: - Penyelesaian regulasi

1. Pedoman pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan risiko.

September 2003

Pedoman dan SE telah selesai.

1. PBI tentang CAMELS.

Desember 2003

PBI CAMELS telah diselesaikan No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004.

2. PDG dan SE tentang Tata Cara Penilaian Bank Rating System (CAMELS).

Desember 2004

Dalam proses

Disain dan Sistem Teknologi

Desember 2004

Dalam proses finalisasi kajian

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

2. SE tentang Risk-based Supervision b. Penyempurnaan Bank Rating System (CAMELS): - Penyelesaian regulasi

c. Penerapan Early Warning System: - Penyusunan Sistem dan Desain Teknologi

Penyelesaian kajian

19

NO

KEBIJAKAN

3

Enforcement atas Prudential Regulation.

4

Program Sertifikasi Pengawas dan Pemeriksa Bank.

RENCANA TINDAK

KELUARAN

SASARAN WAKTU

a. Pemeriksaan Khusus Perkreditan

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perkreditan

Berlanjut

Telah dan sedang dilakukan pemeriksaan kredit, baik secara khusus atau yang tercakup dalam pemeriksaan umum (berbasis risiko), dan meliputi antara lain pemenuhan NPL, pelaksanaan restrukturisasi kredit, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

b. Pelaksanaan Prompt Corrective Action (PCA)

PCA terhadap bank yang melanggar ketentuan prudensial.

Berlanjut

Dilakukan sesuai PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

a. Melaksanakan pelatihan Risk-based Supervision (RBS) yang merupakan bagian dari Program Sertifikasi terdiri dari tingkat dasar, menengah dan lanjutan.

Pengawas dan Pemeriksa Bank bersertifikasi RBS tingkat dasar, menengah dan lanjutan.

Oktober 2003

Pelatihan RBS sampai tingkat lanjutan telah selesai dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2003

b.

PBI tentang Komite Sertifikasi

September 2004

Konsep ketentuan Komite Sertifikasi masih dalam proses

Membuat ketentuan tentang Komite Sertifikasi

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

URAIAN KEMAJUAN

• • •

c. Membentuk Komite Sertifikasi

Komite Sertifikasi

Desember 2004

Masih dalam proses.

• • • • •

Pembahasan konsep dengan pihak dan instansi terkait Finalisasi dan komunikasi dengan pihak terkait Sosialisasi Penyusunan juklak Komite Sertifikasi Penyiapan tim pendukung Komite Proses penyusunan organisasi Komite Pemilihan anggota Komite Penetapan Komite

20

MATRIKS PEMANTAUAN PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN – KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Periode April s.d Juni 2004 NO 1

KEBIJAKAN Penanganan tindak pidana pencucian uang.

RENCANA TINDAK Penyempurnaan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum dan BPR serta Money Changer sesuai UU No.15/2002 dan rekomendasi FATF.

KELUARAN - PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

SASARAN WAKTU Desember 2003

URAIAN KEMAJUAN

URAIAN KEGIATAN SELANJUTNYA

PBI untuk bank umum, BPR dan PVA telah selesai.

21