III.
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Juni 2012. Tempat yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Balai TN Komodo (BTNK) dan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru (BBTN BTS). BTNK dan BBTN BTS dipilih karena merupakan TN Efektif sesuai dengan Road Map Pembangunan Kehutanan Berbasis Taman Nasional yang menjadi target untuk dijadikan TN Mandiri pada Milestone I (Kemenhut 2011). Selain itu, BNTK dan BBTN BTS merupakan TN yang merupakan target BLU Ditjen PHKA. 3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen terkait dengan tujuan penelitian yang berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, satuan kerja yang telah menerapkan BLU, Perum Perhutani, pemerintah daerah, pihak swasta, petugas TN, organisasi non pemerintah, masyarakat dan penelusuran online. Data yang dikumpulkan meliputi sejarah pengelolaan TN, kegiatan pengelolaan TN, produk/jenis layanan yang dihasilkan TN, sumber-sumber PNBP, jenis dan jumlah sumber daya, rencana strategi bisnis, laporan keuangan, struktur organisasi dan tata kerja, pelibatan stakeholder dan peraturan perundangan. 3.3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2011). Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama (Prastowo 2011). Informan kunci berasal dari Kementerian Kehutanan yang
22
terkait, Kementerian Keuangan, satuan kerja yang telah menerapkan BLU, Perum Perhutani, pemerintah daerah, pihak swasta, petugas TN, organisasi non pemerintah dan masyarakat. Kajian dokumen dilaksanakan dengan mempelajari berbagai tulisan, gambar atau karya monumental yang terkait dengan topik penelitian (Sugiyono 2011). Tabel 3 Jenis data yang dikumpulkan dan sumber data Ruang Lingkup Identifikasi Penjabaran Tupoksi TN Ketepatan Penerapan Model BLU - Persyaratan Substantif
-
Persyaratan Teknis
Implikasi Penerapan BLU bagi Pengelolaan TN Mmandiri yang Berkelanjutan.
Data yang dikumpulkan Penjabaran tupoksi berdasarkan inovasi kreasi pengelolaan TN, program dan kegiatan TN
Sumber Data Dokumentasi TN dan informan kunci Dokumentasi terkait dan informan kunci
Barang dan jasa yang dihasilkan TN, dokumentasi terkait, peraturan perundangan Dokumentasi terkait anggaran dan biaya pengelolaan, sumber dan jumlah pendapatan PNBP, jenis dan jumlah sumber daya, jumlah pengunjung, tarif, peraturan perundangan, dokumentasi terkait pelibatan stakeholder. Penerapan BLU satker lain, penerapan bisnis mandiri dan persiapan sistem pengelolaan BLU Ditjen PHKA
Dokumentasi terkait dan informan kunci
3.4. Metode Analisa Data Analisis data dilakukan secara bertahap berdasarkan ruang lingkup penelitian, yaitu identifikasi penjabaran tupoksi TN, analisis ketepatan penerapan model BLU dalam pengelolaan menuju TN Mandiri, dan analisis implikasi model BLU menuju pengelolaan TN Mandiri yang berkelanjutan. 3.4.1. Identifikasi Penjabaran Tupoksi TN Identifikasi penjabaran tupoksi TN dilaksanakan melalui analisis deskriptif (Miles & Huberman 1992) dan analisis isi (content analysis) (Neuman 2006). Penjabaran tupoksi TN diidentifikasi untuk kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu periode 2007 sampai 2011 sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
:
P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang menyatakan bahwa tugas pokok TN adalah melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan
23
pengelolaan kawasan TN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan fungsi yang meliputi : 1.
Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan TN.
2.
Pengelolaan kawasan TN.
3.
Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan TN.
4.
Pengendalian kebakaran hutan.
5.
Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
6.
Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
7.
Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
8.
Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TN.
9.
Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Masing-masing penjabaran tupoksi TN kemudian diidentifikasi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya berdasarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang menyatakan bahwa TN dapat dimanfaatkan untuk kegiatan : 1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. 3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam. 4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. 5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. 6. Pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Menurut Sinambela et al. (2008) pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
24
3.4.2. Analisis Ketepatan Penerapan Model BLU Ketepatan penerapan model BLU dalam pengelolaan menuju TN Mandiri dilaksanakan melalui analisis deskriptif dan analisis isi terhadap pelaksanaan tupoksi TN dan membandingkannya dengan persyaratan substantif dan teknis BLU sesuai dengan PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Penelitian ini membatasi kajian pada persyaratan substantif dan persyaratan teknis yang menjadi persyaratan mutlak sebagai dasar pertimbangan penetapan BLU. Persyaratan administrasi belum dikaji karena penetapan BLU dapat dilakukan bertahap yaitu apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi namun persyaratan administrasi belum terpenuhi secara memuaskan.
Persyaratan
administrasi pada BLU dengan status Bertahap berlaku paling lama 3 tahun. 3.4.2.1.
Persyaratan Substantif
Persyaratan substantif dilaksanakan melalui analisis deskriptif dan analisis isi dengan melakukan pengkajian terhadap hasil penjabaran tupoksi TN yang memenuhi kriteria layanan umum yang berhubungan dengan : 1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, yaitu barang dan jasa yang merupakan barang/jasa semi publik (quasi public goods) yang dapat dijual kecuali yang bersifat pelayanan sipil yang hanya merupakan kewajiban (monopoli) Pemerintah karena peraturan perundang-undangan. 2. Pengelolaan
wilayah/kawasan
tertentu
untuk
tujuan
meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum. 3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Jika penjabaran tupoksi TN mengandung salah satu kriteria dan/atau beberapa kriteria tersebut di atas, maka TN dinyatakan memenuhi persyaratan substantif untuk menjadi BLU. 3.4.2.2.
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis dilaksanakan melalui analisis deskriptif dan analisis isi melalui 2 pendekatan yaitu : 1. Melalui identifikasi terhadap tupoksi yang kinerja pelayanannya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU yaitu identifikasi penjabaran tupoksi berupa kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan
25
berpotensi untuk ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU. Jika penjabaran tupoksi TN mengandung kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan/atau berpotensi untuk dapat ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU maka memenuhi persyaratan teknis butir pertama ini. 2. Melalui penilaian kinerja kesehatan keuangan satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU dengan kriteria : (1) Pendapatan satker menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun, sehingga satker cenderung akan dapat lebih mandiri, (2) Ada potensi pendapatan yang dapat ditingkatkan. 3.4.2.3. Analisis Manfaat Biaya (Cost Benefit Analysis) Analisis Manfaat Biaya (Cost Benefit Analysis (CBA)) ditambahkan sebagai salah
satu
bahan
pertimbangan
pengambilan
keputusan
yaitu
dengan
membandingkan akumulasi perolehan pendapatan (Benefit) dengan besarnya akumulasi biaya (Cost) untuk kegiatan pengelolaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gittinger 1982) :
B/C =
di mana B/C adalah Benefit-Cost Ratio, B adalah Benefit, C adalah Cost, t adalah tahun dan i adalah tingkat suku bunga (%).
Jika B/C>1 maka layak untuk
dilaksanakan, tetapi jika B/C<1 dan maka tidak layak untuk dilaksanakan (Gittinger 1982).
Menurut Muhsonim dan Nuraini (2006) pada pemanfaatan
sumberdaya maka yang digunakan untuk menghitung kelayakan adalah B/C, jika B/C >1 maka layak untuk dilaksanakan jika B/C<1 tidak layak dilaksanakan. Perhitungan pendapatan dan biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Pendapatan satker BLU adalah pendapatan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Klasifikasi pendapatan BLU adalah Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan, Hibah, Pendapatan APBN, Pendapatan
26
Usaha Lainnya, Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar dan Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa. Biaya satker BLU adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Klasifikasi biaya BLU adalah Biaya Layanan, Biaya Umum dan Administrasi, Biaya Lainnya, Rugi Penjualan Aset Non Lancar dan Biaya dari Kejadian Luar Biasa. Sesuai definisi TN Mandiri menurut Hartono (2008a) yaitu TN yang mampu membiayai sebagian atau seluruh pelaksanaan tupoksi di luar gaji dan kegiatan rutin lainnya, maka dalam perhitungan pendapatan TN, pendapatan yang diperhitungkan dalam pendapatan APBN hanyalah pendapatan dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal sedangkan untuk pendapatan dari Belanja Barang tidak dimasukkan ke dalam unsur pendapatan karena diharapkan mampu dibiayai dari pendapatan layanan sehingga TN Mandiri dapat terwujud. 3.4.3. Analisis Implikasi Penerapan BLU Analisis implikasi penerapan BLU menuju pengelolaan TN Mandiri yang berkelanjutan dilaksanakan melalui analisis terhadap hasil kajian pada tujuan pertama dan hasil kajian pada tujuan kedua dan membandingkannya dengan persyaratan BLU. Implikasi lainnya ditentukan sesuai hasil analisis yang berkembang selama penelitian.
