III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah adminsitratif Provinsi Riau (Gambar 3.1). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2005 hingga tahun 2007.
Gambar 3.1 Peta Wilayah atau Lokasi Penelitian di Wilayah Administratif Propinsi Riau (Sumber: Pemerintah Daerah, Provinsi Riau, (2007)) 3.2. Metodologi Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan cara pandang yang bersifat menyeluruh (holistic) yang memfokuskan pada integrasi dan keterkaitan antar komponen. Pendekatan ini dapat mengubah cara pandang dan pola berpikir dalam menangani permasalahan dengan menggunakan model yang merupakan penyederhanaan dari sebuah sistem. Model digunakan karena lebih mudah untuk memahami sesuatu yang lebih sederhana dibandingkan dengan sistem sesungguhnya yang lebih kompleks (Hartrisari, 2007). Cara pemecahan masalah yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pelaku dan mengintegrasikan keseluruhan kebutuhan pelaku dalam suatu sistem dan operasi. Ciri
38
pendekatan sistem adalah mencari semua faktor yang penting untuk memperoleh solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah dan membuat suatu model kuantitatif untuk membantu keputusan secara rasional (Eriyatno, 1999). Gambar 3.2 menyajikan tahapan pendekatan sistem.
mulai Analisis Kebutuhan Formulasi Masalah Identifikasi Sistem Pemodelan Sistem Verifikasi dan Validasi Implementasi selesai
Gambar 3.2 Pendekatan Sistem (Hartrisari, 2007) Pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penelitian ini adalah komponen trias politica dalam pemerintahan suatu negara yaitu legislatif yang berfungsi dalam membuat peraturan perundang-undangan, eksekutif yaitu komponen yang menjalankan pemerintahan termasuk implementasi sistem hukum dan perundang-undangan, yudikatif yaitu komponen terkait penerapan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan serta masyarakat. Analisis kebutuhan terhadap stakeholders dapat dilihat pada tabel 3.1.
39
Tabel 3.1. Analisis kebutuhan stakeholders dalam sistem hukum dan perundangundangan yang terkait pembalakan liar
No
Stakeholders
Kebutuhan
1
Legislatif
Kelengkapan peraturan perundang-undangan
2
Eksekutif
Implementasi peraturan perundang-undangan
3
Yudikatif
Keadilan dan kepastian hukum
4
Masyarakat
Equality before the law
Berdasarkan tahap analisis kebutuhan terlihat bahwa tidak ditemukan kebutuhan yang kontradiktif. Semua stakeholders menginginkan penegakan hukum dan kesamaan hak di mata hukum (law enforcement dan equality before the law). Hasil identifikasi sistem berupa diagram input output dapat dilihat pada gambar 3.3.
Gambar 3.3.
Diagram Input Output untuk Model Sistem Kebijakan dan Hukum Pemberantasan Pembalakan Liar
40
Berdasarkan diagram input output akan disusun model Sistem Kebijakan dan Hukum Pemberantasan Pembalakan Liar. Dalam penelitian ini tahap penyusunan model dimulai dari identifikasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembalakan liar. Teknik analisis untuk penyusunan model adalah analisis konten dan analisis kesenjangan. Analisis konten bertujuan untuk mempelajari seluruh kandungan tertentu terhadap target penelitian tertentu di dalam beberapa entitas yang diteliti, sementara Analisis kesenjangan bertujuan untuk melihat dan menilai kesenjangan dari seluruh sumber data sekunder yang tersedia terhadap penerapan atau implementasinya. Validasi model akan didasarkan pada kasus yang terjadi di Provinsi Riau selama tahun 2007. Analisis pada hasil putusan hukum akan dijadikan masukan pada model yang dibangun.
3.3 Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: (1) data primer yang merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti; dan (2) data sekunder yang merupakan data dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Data primer pada penelitian ini terdiri dari fakta kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Provinsi Riau sedangkan data sekunder adalah seluruh peraturan perundangan dan hukum yang terkait dengan pembalakan liar yang digunakan di Republik Indonesia.
3.4. Tahapan Penelitian Seperti telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang dimulai dari identifikasi peratutan perundangundangan yang terkait dengan pembalakan liar. Model akan disusun berdasarkan hasil identifikasi akan dilakukan analisis konten terhadap isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis konten akan didasarkan pada empat indikator yaitu Sustainable Development, Kerusakan Lingkungan, Pembalakan Liar dan Sanksi. Adapun definisi dari 4 indikator tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sustainable Development dimaksudkan sebagai proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 41
Indikator kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan yang dicirikan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah; kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Indikator pembalakan liar dimaksudkan sebagaikegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Indikator Sanksi dimaksudkan sebagai langkah-langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara berdasarkan pelanggaran terhadap perundangundangan yang berlaku di suatu daerah atau negara. Dalam melaksanakan analisis konten, substansi peraturan dan perundangundangan akan dilihat berdasarkan 4 indikator yang telah disebutkan di atas. Analisis didasarkan pada kata kunci ataupun kesamaan arti (persepsi) terhadap definisi indikator terkait. Apabila substansi berisikan kata kunci dari indicator yang diacu, maka peraturan tersebut dapat dikategorikan mengandung indicator tersebut (eksplisit) dan dikelompokkan pada pemahaman sama. Hal ini berarti setiap orang yang membaca substansi peraturan tersebut dan mengaitkan dengan indicator yang ditetapkan akan memiliki pemahaman yang sama. Apabila substansi mengandung perngertian terkait dengan indikator namun tidak secara jelas (eksplisit) sehingga belum tentu penafsiran seseorang akan sama. Hal demikian dikategorikan pada kelompok implisit dan pemahaman multi tafsir. Hasil analisis konten akan direpresentasikan dengan tabel seperti yang tertera pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Analisis konten terhadap substansi peraturan dan perundangundangan Hierarki
Sistem Hukum Indonesia
Nomor Peraturan
Pasal
Topik Utama
Indikator
Ekspli sit
Implisit
Pemaha man Sama
Multi Tafsir
Sust Dev
Pembalakan Liar (Termasuk Pencurian Kayu) Kerusakan Lingkungan Sanksi
42
Identifikasi peraturan dan perundangundangan yang terkait dengan pembalakan liar dibatasi hanya pada tingkat nasional dengan asumsi bahwa peraturan di level yang lebih rendah akan mengikuti sistem hukum yang berlaku secara nasional. Apabila sistem peraturan yang berlaku secara nasional sudah baik, maka dapat dipastikan bahwa sistem hukum di level yang lebih rendah akan baik pula. Berdasarkan hasil analisis konten akan dilakukan analisis kesenjangan dengan mengelompokkan kembali hasil analisis konten dalam kategori yang sesuai sebagai berikut : - Peraturan dan perundangundangan terkait indikator belum ada; - Peraturan dan perundangundangan terkait indikator sudah ada, namun masih bersifat implisit sehingga bersifat multi tafsir - Peraturan perundangundangan terkait indikator sudah ada, dan tertulis secara eksplisit sehingga dikategorikan pada pemahaman yang sama. Berdasarkan kelompok yang disebut di atas, maka dapat dicari usulan solusi terhadap kategori hasil analisis tersebut. Kasus riil yang terjadi di Provinsi Riau akan dicoba diaplikasikan pada model ini untuk tujuan uji coba validasi model. Berdasarkan hasil uji coba akan diusulkan saran kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem hukum dan kebijakan peratuan perundang-undangan yang terkait dengan pembalakan liar.
43
