III. METODE PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian dilakukan di Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. Penelitian dilakukan selama 7 bulan (November 2010Mei 2011).
3.2. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa dokumen yang telah dikeluarkan oleh badan otoritas pembuat kebijakan dalam pengembangan
standardisasi
keamanan
pangan
baik
nasional
maupun
internasional (dari BSN, BPOM RI, dan Codex Alimentarius Commission). Selain itu, diperlukan juga beberapa peraturan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Data primer diperoleh dari hasil analisis kuesioner yang dilakukan dengan menjaring pendapat mengenai perumusan dan penerapan standar (keamanan) pangan melalui survei pada beberapa lembaga terkait (pemerintah, industri, pakar/akademisi, konsumen/Lembaga Swadaya Masyarakat). Literatur terkait dengan pengembangan standar di negara lain dan yang berlaku secara internasional juga dipelajari untuk kemudian dibandingkan dengan pengembangan standar di Indonesia. Selain itu beberapa data sekunder yang terkait dengan pengaruh dari penerapan standar di Indonesia juga dikumpulkan, misalnya kualitas dari produk susu dan makanan kaleng yang memenuhi standar.
3.3. Pelaksanaan Penelitian Kerangka penelitian kajian perumusan standar dan peraturan keamanan pangan dilihat pada Gambar 4.
30
Gambar 4. Kerangka Penelitian Kajian Perumusan Standar dan Peraturan Keamanan Pangan Tahapan di dalam penelitian ini dibagi menjadi 7 tahap, yaitu: (i) studi literatur perumusan standar keamanan pangan secara teoritis, (ii) studi atas prosedur
perumusan
standar
dan
peraturan
pada
otoritas
pembuat
standar/peraturan keamanan pangan, (iii) focus group discussion (FGD), (iv) survei, (v) analisis gap 1: antara perumusan secara teoritis dan dokumen prosedur perumusan standar dan peraturan yang berlaku pada otoritas pembuat standar/peraturan keamanan pangan, (vi) analisis gap 2: antara dokumen prosedur perumusan standar dan peraturan dengan pelaksanaannya berdasarkan hasil FGD dan survei, dan (vii) penyusunan rekomendasi perumusan standar dan peraturan berdasarkan hasil analisis gap 1 dan gap 2. Adapun tahap penelitian ini secara lengkap dijelaskan pada bagian di bawah ini. 3.3.1. Studi Literatur Perumusan Standar secara Teoritis Studi literatur dilakukan untuk mengetahui perumusan dan pengembangan standar secara teoritis, termasuk mempelajari prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan dan prosedur perumusan standar yang berlaku secara internasional (Codex Alimentarius Commission – CAC).
Perumusan standar tersebut
dikembangkan berdasarkan prinsip Transparan, Terbuka, Konsensus dan Tidak
31
Memihak, Efektif dan Relevan, Koheren, dan Berdimensi Pengembangan (BSN, 2011e). 3.3.2. Studi atas Prosedur Perumusan Standar pada Otoritas Pembuat Standar dan Peraturan Mempelajari prosedur perumusan, penetapan, dan pemberlakuan standar keamanan pangan yang saat ini berlaku di Indonesia, khususnya dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. BSN merupakan lembaga yang berwenang dalam mengkoordinasi sistem standardisasi nasional, sehingga kegiatan standardisasi yang ada di Indonesia harus melalui prosedur yang berlaku dan ditetapkan oleh BSN. Jika BPOM RI akan melakukan kegiatan standardisasi keamanan pangan, maka prosedurnya mengikuti ketentuan yang berlaku di BSN. Selain itu, BPOM RI juga berwenang dalam menyusun pedoman dan kode praktis yang terkait dengan keamanan pangan tanpa melalui prosedur yang berlaku di BSN. Pedoman, kode praktis, dan standar yang diberlakukan wajib oleh BPOM RI kemudian secara umum disebut sebagai “Peraturan” yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala BPOM RI.
Untuk itu, prosedur
perumusan standar oleh BSN dan peraturan oleh BPOM RI perlu dipelajari agar diperoleh gambaran mengenai perumusan standar dan peraturan tersebut secara lebih komprehensif. 3.3.3. Focus Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk menjaring masukan dari berbagai lembaga terkait (pemerintah, industri, akademisi, dan konsumen) mengenai perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia secara umum. FGD juga dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan keamanan pangan secara umum di Indonesia, termasuk penerapan standar dan peraturan yang dikeluarkan BSN dan BPOM RI. FGD dilakukan dengan menghadirkan beberapa stakeholder yang terkait dengan perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan.
32
FGD dilakukan pada 6 Desember 2010 di SEAFAST Center IPB Baranangsiang. FGD tersebut dihadiri oleh BPOM RI (Deputi III, seluruh direktur kedeputian III, dan staf), BSN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, pihak industri (diwakili oleh Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia – GAPMMI, Pusat Informasi Produk Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia – PIPIMM, dan Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia – ASRIM), akademisi dari peneliti SEAFAST Center IPB, dan konsumen yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Daftar peserta yang mengikuti FGD dapat dilihat pada Lampiran 4. 3.3.4. Survei Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada lembaga terkait untuk menjaring pendapat dan penilaian terhadap perumusan dan pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia dengan lebih mendalam. Pertanyaan pada kuesioner dikembangkan berdasarkan prinsip perumusan dan pengembangan standar yaitu: Transparan, Terbuka, Konsensus dan tidak memihak, Efektif dan relevan, Koheran, dan Berdimensi pengembangan. Standar dan peraturan di dalam kuesioner digunakan istilah yang sama yaitu “Standar”. A. Metode Sampling dan Responden Metode sampling yang digunakan pada survei ini adalah purposive sampling, yaitu sampel/contoh dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Mantra dan Kasto, 2008).
Metode
sampling dilakukan dengan cara mengambil contoh yang sesuai dengan sifat-sifat populasi. Responden yang akan dijadikan contoh harus diketahui sifat-sifatnya dan diusahakan memiliki sifat yang sama dengan sifat populasi. Metode sampling tersebut dilakukan dengan memilih responden yang terlibat dan berperan dalam pengembangan standar dan peraturan di Indonesia. Responden adalah lembaga dan perorangan yang memiliki sifat, peran, dan tugas masing-masing yang telah diketahui sebelumnya dalam pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan.Survei dilakukan kepada 4 kelompok besar responden, yaitu pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga konsumen. Pembagian kelompok responden
33
tersebut berdasarkan pada rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) yang memberikan gambaran bahwa keamanan pangan dapat diwujudkan secara simultan oleh 3 pilar, yaitu: pemerintah, industri, dan konsumen. Selain itu, pada survei ini dibagi 1 kelompok lagi yaitu akademisi. Hal ini sejalan dengan acuan yang dibuat oleh CAC bahwa pihak yang berkepentingan dalam perumusan standar (keamanan) pangan terdiri atas pemerintah, industri, konsumen, dan akademisi. Pada survei penelitian ini yang menjadi populasi sampling adalah lembaga pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga konsumen. Populasi sasaran pada survei ini adalah individu yang pernah terlibat atau paham akan sistem standardisasi produk pangan. Kuesioner disebarkan melalui pos, faks/telefon, email, dan secara langsung yang disertai dengan surat pengantar. Jumlah kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Jumlah Kuesioner yang Digunakan untuk Survei Kelompok
Jumlah Kuesioner Disebar
Jumlah Kuesioner Terisi
% Kuesioner Terisi
Pemerintah
44
23
52%
Industri
39
23
59%
Akademisi
13
7
54%
Lembaga Konsumen/Masyarakat
17
8
47%
Total
113
61
54%
Responden berasal dari berbagai daerah, yaitu dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.
Secara lengkap profil responden yang
berpartisipasi dalam kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 7. B. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data kuesioner tersebut menggunakan perangkat komputer dengan program yang digunakan adalah Microsoft Excel.
Jenis data yang
34
digunakan di dalam kuesioner adalah nominal, ordinal, dan interval.
Data
nominal digunakan misalnya pada pertanyaan dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”.
Data ordinal digunakan misalnya pada pertanyaan dengan pilihan
jawaban “Sangat Baik”, “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”.
Data interval
digunakan pada kuesioner dengan pertanyaan untuk mendapatkan pernyataan dari responden dengan memberikan penilaian terhadap variabel tertentu (transparan, keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dimensi pengembangan) pada skala garis yang diberikan.
Bentuk kuesioner yang
digunakan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 6. 3.3.5. Analisis Gap 1 Analisis gap perumusan, penetapan, dan pemberlakuan wajib standar oleh BSN dan BPOM RI (dokumen tertulis) dibandingkan dengan perumusan standar berdasarkan teori (ideal) yang menerapkan prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan standar keamanan pangan.
Perumusan standar secara teori
mengacu pada pedoman yang telah diberlakukan oleh lembaga internasional seperti CAC. 3.3.6. Analisis Gap 2 Analisis gap perumusan, penetapan, dan pemberlakuan standar oleh BSN dan BPOM RI (dokumen tertulis) dibandingkan dengan penerapan dokumen perumusan standar (pelaksanaan). Kondisi pelaksanaan perumusan standar dilihat dari hasil focus group discussion (FGD) dan survei. 3.3.7. Penyusunan Rekomendasi Perumusan Standar dan Peraturan Draf dan rekomendasi perumusan suatu standar dan peraturan keamanan pangan disusun berdasarkan analisis gap 1 dan gap 2 pada Langkah 5 dan Langkah 6. Rekomendasi perumusan standar dan peraturan dilakukan dengan memperhatikan penerapan prinsip perumusan dan pengembangan standar dan peraturan yaitu transparan, terbuka, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dan berdimensi pengembangan.
