!
III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Kenagarian IV Koto Palembayan, Sumatera Barat. Kenagarian ini termasuk ke dalam tipe ke-2 yaitu satu nagari yang terpecah ke dalam tujuh desa (sesuai dengan jumlah jorong/dusun) dan saat ini telah kembali bergabung ke wilayah nagari asal. Pemilihan tipe 2 dilakukan karena merupakan kasus terbanyak. Waktu penelitian direncanakan dua bulan terhitung dikeluarkannya surat izin penelitian dari IPB. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja dengan alasan kekhasan yang dimiliki oleh daerah tersebut yaitu terletak di daerah dataran tinggi, yang secara tradisional termasuk ke dalam Luhak Agam (sekarang disebut Kabupaten Agam). Pemilihan daerah di dataran tinggi didasarkan atas pertimbangan bahwa adat budaya Minangkabau turun/menyebar dari dataran tinggi (dalam bahasa setempat disebut darek atau darat) ke wilayah pesisir (rantau). Sementara itu, Luhak Agam merupakan salah satu dari tiga wilayah yang diyakini sebagai pusat kebudayaan Minangkabau. Di samping itu Nagari IV Koto merupakan nagari pertama di Kabupaten Agam yang kembali dihidupkan berdasarkan Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. 3.2.
Metode Penelitian Unit analisa penelitian ini adalah Pemerintah Nagari IV Koto Palembayan.
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji/diukur secara ketat dari segi kuantitatif, serta mencari jawaban atas pertanyaan yang menekankan pada pengalaman yang dibentuk dan diberi makna oleh tineleti.
Sementara, strategi studi kasus
digunakan karena sesuai dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan strategi ini akan memungkinkan untuk memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam, karena yang dipelajari adalah aspek-aspek yang spesifik. Strategi studi kasus mensyaratkan adanya interaksi antara peneliti dengan tineliti dalam posisi subject to subject sehingga kesepahaman bersama diantara mereka dapat terbangun. Dengan kata lain pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian akan
"
melibatkan interaksi antara peneliti dan tineliti dalam posisi yang sejajar. Informasi yang akan disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil konstruksi berdasarkan pemahaman bersama antara peneliti dan tineliti. Pada akhirnya kesimpulan yang dihasilkan akan bersifat relatif dan tidak bisa dijadikan generalisasi yang menunjukan keadaan yang sama untuk seluruh wilayah/nagari di Sumatera Barat. Sesuai dengan pendapat Sitorus (1998) yang menyatakan bahwa studi kasus (case study) adalah studi tentang kekhasan dan sekaligus kompleksitas dari satu atau sejumlah kasus, guna memahami kegiatan subyek tineliti dalam kondisi tertentu, dengan menerapkan sejumlah metode pengumpulan data yang saling melengkapi. Pemilihan studi kasus sebagai strategi penelitian didasari atas keutamaan yang dimiliki oleh strategi ini yaitu kemampuannya mengungkap sekaligus kedua tujuan utama penelitian kualitatif yaitu “kekhasan” dalam arti “mendalam”, dan “kompleksitas” dari suatu kejadian atau gejala sosial. 3.3.
Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.
Data primer bersumber dari pengamatan lansung di lapangan serta wawancara mendalam dengan subyek kasus (tineliti) dan informan. Data sekunder berasal dari kajian literatur dan dokumen terkait, berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah nagari, monografi nagari dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan sejarah nagari. Untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, pertama-tama akan dilakukan penggalian informasi secara umum dengan mengadakan diskusi kelompok. Diskusi ini ditujukan untuk melihat gambaran umum mengenai pemerintahan nagari dan permasalahannya dari sudut pandang subjek kasus yang terdiri dari: wali nagari, mantan wali nagari, mantan kepala desa, anggota KAN, anggota Bamus dan mantan anggota BPD. Setelah pendapat para subjek kasus dapat dikelompokan, maka penggalian lebih dalam mengenai informasi yang dibutuhkan akan dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Agam dan pakar hukum adat dan pemerintahan
#
nagari, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi umum mengenai pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Pemilihan subyek kasus dilakukan dengan menggunakan tekhnik bola salju (snowball). Sesuai dengan yang dikatakan oleh Creshwell (2002), bahwa ide penelitian kualitatif adalah dengan sengaja memilih informan yang dapat memberikan jawaban terbaik pertanyaan penelitian. Tidak ada usaha memilih informan secara acak. Subyek kasus merupakan orang orang yang dipilih dan diyakini mampu memberikan pemahaman atas permasalahan yang sedang diteliti. Sementara, informan adalah pihak yang memberikan keterangan tentang pihak lain dan lingkungannya. Berikut adalah rincian informan dan subjek kasus yang akan dimintai keterangan: Tabel 2. Jumlah informan dan subjek kasus No Informan
Jumlah (orang)
1
Pejabat pemerintahan Kabupaten Agam
1
2
Pakar hukum adat/pemerintahan nagari
1
Subyek Kasus/tineliti 3
Wali Nagari 4 Koto Palembayan saat ini
1
4
Mantan Wali Nagari 4 Koto Palembayan
1
5
Mantan Kepala Desa
2
6
Pengurus/anggota KAN
4
7
Anggota Bamus
9 Jumlah
19
Jumlah informan dan tineliti di atas, bersifat tentatif, sesuai dengan teknik bola salju yang akan digunakan, maka dari tokoh-tokoh yang ditetapkan di atas selanjutnya akan ditelusuri tokoh-tokoh lain yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya observasi atau pengamatan dilakukan agar penulis dapat melihat, merasakan dan memaknai ragam peristiwa dan gejala sosial di dalamnya sebagaimana subjek penelitian melihat, merasakan dan memaknainya sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan secara bersama. Pengamatan berperan serta ini ini dilakukan terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti pengamatan atas kegiatan harian di kantor wali nagari.
$
Pengumpulan data dan informsi juga dilakukan melalui penelusuran dokumen yang dilakukan pada instansi-instansi pemerintah yang memuat data tentang perda mengenai pemerintahan nagari. Monografi nagari menjadi salah satu sumber yang dibutuhkan karena memuat informasi mengenai daerah penelitin seperti data jumlah penduduk, keadaan lokasi penelitian dan lain-lain. Peneliti juga melakukan penelusuran pada beberapa pustaka yang berisi teori dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. 3.4.
Teknik Analisa data Setelah data terkumpul dilakukan reduksi dengan tujuan untuk penajaman,
menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi ini dilakukan selama penelitian berlansung. Selanjutnya data akan dikelompokan sesuai dengan subtopik dalam penelitian. Setelah proses reduksi pengecekan ulang kepada tineliti, maka proses selanjutnya
adalah
menyajikan
data
dalam
bentuk
teks
naratif
yang
menggambarkan lokasi penelitian dan bentuk pemerintahan Nagari IV Koto Palembayan saat ini. Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, maka data akan disajikan dalam bentuk periodesasi. Periodesasi didasarkan atas faktor yang mendorong timbulnya perubahan dalam struktur pemerintahan nagari yaitu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Periode pertama adalah gambaran mengenai pemerintahan nagari sebelum dikeluarkannya UU No. 5/1979. Periode kedua memuat informasi mengenai pemerintahan desa antara tahun 1979 hingga keluarnya UU No. 22/1999. Terakhir periode ketiga menyajikan data/informasi mengenai pemerintahan nagari sejak dikeluarkannya UU No. 22/1999 hingga sekarang. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan kajian dan verifikasi data melalui peninjauan ulang atas catatan harian di lapangan. Berikut ini matriks data yang disusun untuk menggambarkan pengelompokan data sesuai dengan subtopik penelitian.
%
Tabel 3. Matriks data penelitian No
Subtopik
Informasi
Sumber informasi
1
Gambaran umum 1. Kenagarian Empat Koto Palembayan 2. 3. 4.
Sejarah nagari IV Koto 1. Wawancara mendalam Palembayan (data primer) Batas nagari 2. Monografi nagari dan literatur terkait (data Jumlah penduduk Mata pencarian sekunder penduduk 5. Suku-suku asli dalam nagari 6. Dan lain-lain
2
Dinamika perubahan pemerintahan nagari ke pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan nagari
1. Bentuk pemerintahan nagari sebelum penerapan UU No 5/1979 2. Bentuk pemerintahan desa 3. Perda mengenai pemerintahan nagari saat ini 4. Pelaksanaan perda tersebut di lapangan 5. Implementasi dari otonomi nagari 6. Bentuk pemerintahan desa
3
Menggambarkan peran yang dimainkan oleh masing-masing komponen dalam struktur pemerintahan nagari.
1. Perda mengenai fungsi, Data primer wewenang, tugas, dan sekunder tugas Wali Nagari dan Banmus 1. Kajian literatur 2. Implementasi di 2. Wawancara lapangan mendalam 3. Hambatan/kendala 3. Pengamatan dalam implementasi berperanserta tersebut
4
Analisa dan gambaran potensi konflik akibat transformasi sistem pemerintahan dari desa kembali ke nagari.
1. Faktor-faktor penyebab/ Data primer dan pemicu konflik sekunder 2. Dampak konflik terhadap jalannya 1. Kajian literatur pemerintahan nagari 2. Wawancara 3. Mekanisme penyelesaian mendalam konflik di lapangan 3. Pengamatan berperanserta terbatas
Data primer sekunder
dan
7. Kajian literatur 8. Dokumen tertulis 9. Wawancara mendalam 10. Pengamatan
dan
