III KERANGKA PEMIKIRAN 3.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
3.1.1
Definisi Benih Menurut Sadjad et al. (1975) yang dimaksud dengan benih ialah biji
tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usahatani, memiliki fungsi agronomis atau merupakan komponen agronomi. Sedangkan menurut
Peraturan
Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan
No.
01/Kpts/HK.310/C/1/2009 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, benih tanaman, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Pengertian benih berbeda dengan biji, karena benih dikembangkan untuk tujuan tertentu yaitu mengembangbiakkan tanaman. Hal ini berbeda dengan fungsi biji, dimana biji tidak dimaksudkan untuk ditanam melainkan digunakan sebagai bahan pangan ataupun pakan ternak dan unggas serta fungsi lainnya seperti bahan dasar produk industri, kepentingan penelitian maupun sebagai bahan baku untuk kerajinan. Benih di sini dimaksudkan sebagai biji tanaman yang dipergunakan untuk tujuan pertanaman, bukan untuk dikonsumsi. Benih merupakan komoditi pertanian yang paling berpengaruh pada proses usahatani. Berdasarkan Teori Kesejajaran Sadjad terdapat kesejajaran antara tataran usahatani dengan kinerja mutu benih. Artinya tataran usahatani meningkat apabila benih yang digunakan sebagai produk teknologi juga semakin maju tingkatannya. Jadi dengan kata lain, tataran usahatani sejajar dengan tingkat teknologi yang diterapkan untuk memproduksi benih.
3.1.2
Industri Benih Industri benih di dunia terdiri dari beberapa tipe. Ada yang sepenuhnya
merupakan swasta, sebaliknya ada yang sepenuhnya merupakan usaha pemerintah. Selain itu, terdapat tipe industri yang merupakan campuran antara tipe swasta dan usaha pemerintah. Industri benih berkembang di suatu negara
tergantung pada ideologi masing-masing negara, serta faktor ekonomi yang berbeda. Dalam satu negara dapat ditemukan lebih dari satu tipe industri benih. Industri benih tipe swasta dikelola oleh pemilikan individual, korporasi, koperasi, asosiasi, ataupun suatu bentuk kemitraan. Perusahaan swasta tidak bergantung terhadap pemerintah dan umumnya memiliki PDB yang mandiri. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pembuatan perundangan yang umumnya bersifat melindungi produsen maupun konsumen. Tipe lain yaitu industri benih yang pengelolaannya swasta tetapi masih mendapatkan bantuan dari pemerintah di segenap lini usaha, baik dalam hal PDB, pelaksanaan perbanyakan benih bersertifikat, pengawasan internal ataupun pemasarannya. Disesuaikan dengan konsumennya industri benih dapat diklasifikasikan dari tingkatan yang teknologinya masih sederhana sampai yang canggih. Berdasarkan Teori Kesejajaran Sadjad, industri benih diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan dari tingkat I hingga tingkat V dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Industri Benih Tingkat I, dimana teknologi yang digunakan merupakan teknologi sederhana 2. Industri Benih Tingkat II, merupakan industri yang telah menggunakan mesin-mesin pembersih 3. Industri Benih Tingkat III, merupakan industri benih yang melaksanakan pemilahan benih yang sudah bersih. Benih ini dipilah berdasarkan besar butiran, panjang, lebar, tebal atau berat. Industri ini menghasilkan kinerja fisik benih yang prima 4. Industri Benih Tingkat IV, Industri pada tingkat ini selain memproduksi sebagaimana pada industri tingkat III juga selalu berhubungan dengan lembaga litbang (selaku penghasil varetas dan mulai memasuki program sertifikasi), meski belum memilikinya sendiri untuk lebih terjamin kelangsungan industrinya 5. Industri tingkat V, Industri ini memiliki kemampuan memproduksi benih hasil litbang sendiri. Litbang ini selain memproduksi varietas hibrida yang selalu diperbaharui juga melakukan penelitian dan pengembangan bioteknologi.
24
Klasifikasi industri benih didasarkan pada teknologi yang digunakan serta kebutuhan konsumen akan mutu genetiknya. Apabila teknologi yang digunakan sama, tetapi tuntutan jaminan mutu teknologi oleh konsumen meningkat, maka industri benih yang mampu melayani benih bermutu sesuai tuntutan konsumen lebih tinggi tingkatannya. Industri benih yang memiliki PDB secara mandiri juga akan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan indutri yang tidak memiliki PDB sendiri. PT. Sang Hyang Seri (PT. SHS) sebagai salah satu produsen benih di Indonesia termasuk ke dalam golongan industri benih tingkat V, karena telah memiliki Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sendiri. Bahkan kini, PT. SHS telah terakreditasi, sehingga dapat melakukan proses sertifikasi sendiri tanpa pngawasan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Berdasarkan tipenya, PT. SHS merupakan perusahaan milik negara (BUMN). Pada awal pendiriannya PT. SHS difokuskan pada produksi benih padi sawah. Produksi padi mengambil posisi yang sangat strategis dan pemerintah menjadikannya sebagai strategi utama pembangunan. Komoditas padi sawah merupakan komoditas ekonomis dimana pedagang tidak dapat dengan leluasa tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh karena beras merupakan bahan pangan pokok yang sangat rentan untuk menjaga stabilitas politik negara.
3.1.3
Penangkaran Benih Penangkaran benih merupakan upaya menghasilkan benih unggul sebagai
benih sumber maupun benih sebar yang akan digunakan untuk menghasilkan tanaman varietas unggul. Pada penangkaran benih, benih sumber yang digunakan untuk penanaman produksi benih haruslah satu kelas lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Untuk memproduksi benih kelas BD (benih dasar), maka benih sumbernya haruslah benih padi kelas BS (benih penjenis). Untuk memproduksi benih kelas BP (benih pokok), maka benih sumbernya berasal dari benih dasar atau benih penjenis. Sedangkan untuk memproduksi benih kelas BR (benih sebar) benih sumbernya dapat berasal dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis.
25
Pada dasarnya budidaya penangkaran benih padi hampir sama dengan budidaya padi pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah adanya seleksi atau roguing. Salah satu syarat dari benih bermutu adalah memiliki tingkat kemurnian genetik yang tinggi, oleh karena itu roguing perlu dilakukan dengan benar dan dimulai dari fase vegetatif sampai akhir pertanaman. Roguing dilakukan untuk membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang diproduksi benihnya. Saat panen yang tepat adalah pada waktu biji telah masak fisiologis, atau apabila sekitar 90-95 persen malai telah menguning. Benih padi ketika baru dipanen masih tercampur dengan kotoran fisik dan benih jelek. Karena itu, bila pertanaman benih telah lulus dari pemeriksaan lapangan, masalah mutu benih padi setelah panen biasanya berasosiasi dengan mutu fisiologis, mutu fisik dan kesehatan benih. Lahan pertanaman untuk produksi benih dapat dipanen apabila sudah dinyatakan lulus sertifikasi lapangan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Sebelum panen dilakukan, semua malai dari kegiatan roguing harus dikeluarkan dari areal yang akan dipanen. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari tercampurnya calon benih dengan malai sisa roguing.
3.1.4
Sertifikasi Benih Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No.
01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, sertifikasi benih merupakan proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan lapangan dan atau pengujian, pengawasan serta memenuhi semua persyaratan dan standar benih bina. Sertifikasi benih merupakan suatu sistem atau mekanisme pengujian benih berkala untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengorganisasi perbanyakan serta produksi benih (Mugnisjah dan Setiawan 1995). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No. 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui sertifikasi benih, sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau sertifikasi
26
produk. Benih bersertifikat ditetapkan ke dalam kelas-kelas benih sesuai dengan urutan keturunan dan mutunya, antara lain sebagai berikut: a. Benih Penjenis (BS), adalah benih yang diproduksi di bawah pengawasan Pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (trueto-type) terpelihara dengan sempurna b. Benih Dasar (BD), merupakan keturunan pertama dari Benih Penjenis (BS) yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar. c. Benih Pokok (BP), merupakan keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok d. Benih Sebar (BR), merupakan keturunan pertama dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memnuhi standar mutu kelas Benih Sebar. Standar Mutu Benih Bersertifikat dibagi menjadi dua, yaitu Standar Lapangan dan Standar Pengujian Laboratorium. a. Standar Lapangan Tabel 7. Standar Lapangan Kelas Benih Bersertifikat Kelas Isolasi Varietas Lain dari Tipe Isolasi Benih Jarak (m) Simpang (max) (%) waktu (hari) BS 2 0,0 30 BD 2 0,0 30 BP 2 0,2 30 BR
2
0,5
30
Catatan Isolasi waktu dihitung berdasarkan perbedaan waktu berbunga
Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2009)
b. Standar Pengujian Laboratorium Tabel 8. Standar Pengujian Laboratorium Kelas Benih Bersertifikat Biji Kadar Benih Kotoran Biji Campuran Daya Tanaman Kelas air Murni Benih Gulma Varietas Tumbuh Lain Benih (max) (min) (max) (max) Lain (min) (max) (%) (%) (%) (%) (max) (%) (%) (%) BS 13,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 80 BD 13,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 80 BP 13,0 99,0 1,0 0,1 0,0 0,1 80 BR 13,0 99,0 2,0 0,2 0,0 0,2 80 Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2009)
27
Mugnisjah dan Setiawan (1995) dalam bukunya Produksi Benih menyatakan tujuan sertifikasi benih adalah untuk memelihara dan menyediakan benih dan bahan perbanyakan tanaman bermutu tinggi dari varietas berdaya hasil tinggi bagi masyarakat sehingga dapat ditanam dan didistribusikan dengan identitas genetik yang terjamin. Dengan kata lain tujuan sertifikasi benih adalah untuk memberikan jaminan bagi konsumen benih tentang beberapa aspek mutu yang penting, yang tidak dapat ditentukan dengan segera dengan hanya memeriksa benihnya saja. Selain itu, sertifikasi benih juga bertujuan: (1) menjamin kemurnian dan kebenaran varietas, dan (2) menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan. Sertifikasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium, dan pengawasan pemasangan label (Wahyuni 2005)6. Pengawasan pemasangan label bertujuan untuk mengetahui kebenaran pemasangan dan isi label. Warna label untuk tanaman padi disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Kelas Benih dan Warna Label Benih Sertifikasi Kelas Benih
Warna Label
Benih Penjenis (BS, Breeder Seed)
Kuning
Benih Dasar (BD, Foundation Seed)
Putih
Benih Pokok (BP, Stock Seed)
Ungu
Benih Sebar (BR, Extension Seed)
Biru
Sumber: Puslitbangtan (2007); Wahyuni (2005) Pengawasan dilakukan sejak proses produksi benih hingga penanganan pascapanen. Pengawasan lapangan untuk tanaman padi dari BPSB dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pemeriksaan pendahuluan sebelum pengolahan tanah, pemeriksaan lapangan pertama saat fase vegetatif (30 hari setelah tanam), pemeriksaan fase berbunga (30 hari sebelum panen), dan pemeriksaan fase masak (1 minggu sebelum panen) (Wahyuni 2005).
6 Petunjuk Teknis Penangkaran Benih Padi. http://www.pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/p3264071.pdf [6 November 2010]
28
3.1.5
Sistem Perbenihan Dalam setiap usaha pertanian, benih merupakan titik awal kegiatan
budidaya, sehingga kualitas produk budidaya akan sangat tergantung pada kualitas benihnya (Darmowiyono 1999). Berbicara mengenai masalah perbenihan tidak dapat lepas dari kebijakan pangan nasional. Karena itu, penyediaan benih di tingkat nasional perlu dikelola dengan baik agar memberikan keuntungan baik untuk pihak produsen maupun konsumen. Benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perbenihan merupakan mata rantai kegiatan yang harus dilaksanakan secara terprogram, terarah, terpadu serta berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Kegiatan ini mulai dari aspek penelitian dalam menghasilkan varietas-varietas unggul baru, pelepasan varietas, perencanaan perbanyakan benih, sertifikasi, pemasaran hingga pengawasan pemasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang terlibat dalam kegiatan perbenihan tersebut, diantaranya institusi pemerintah, pengawas, penelitian dan pengembangan, produsen, maupun pedagang benih. Pembangunan perbenihan yang telah dilaksanakan perlu disempurnakan secara terus-menerus demi kemajuan industri benih, agar ketersedian benih bermutu dari varietas unggul terus terjaga untuk memenuhi kebutuhan petani maupun perusahaan agribisnis pengguna benih. Pembangunan perbenihan haruslah memenuhi prinsip enam tepat, yaitu jenis/varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu serta tepat harga. Dalam perkembangan perbenihan, teknologi terutama sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas benih. Kartasapoetra (1992) menyatakan teknologi benih adalah produksi benih dalam rangka pengadaan benih yang terwujud dengan praktek-praktek dalam jangkauan penyelamatan benih sejak dipungut, dikelola, dipelihara sampai benihbenih tersebut ditanam kembali sesuai dengan cara-cara semestinya dengan mengingat unsur-unsur musim yang mendorong pertumbuhannya. Teknologi benih dapat juga dikatakan sebagai serangkaian perlakuan-perlakuan untuk meningkatkan sifat genetika dan fisik benih, diantaranya:
29
a. Pengembangan varietas b. Evaluasi dan pelepasan benih c. Usaha produksi benih d. Pemungutan hasil e. Pengeringan benih dalam arti pengaturan kadar airnya f. Pengolahan benih yang meliputi pembersihan (cleaning). Penggolongan (grading) serta usaha-usaha pemeliharaannya (chemis, fisis, mekanis) agar tercegah dari segala bentuk hama penyakit, mempertahankan kualitas, mempertahankan daya tumbuhnya g. Pengujian kualitas h. Penyimpanan dan pengemasan i. Sertifikasi benih j. Perlindungan (hukum, undang-undang dan peraturan) k. Distribusi benih (pemasaran) Sertifikasi benih sangat penting terutama dalam menghasilkan benih-benih berkualitas. Permasalahan yang banyak dihadapi saat ini adalah masih banyaknya petani yang menggunakan benih hasil penangkaran sendiri tanpa melalui proses sertifikasi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas tanaman yang dihasilkan. Persyaratan dan tata cara sertifikasi benih bina tanaman pangan diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No. 01/Kpts/HK.310/C/1/2009 . Sedangkan produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006. Pada komoditas padi, salah satu inovasi teknologi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani melalui usahatani padi adalah teknologi penangkaran benih padi varietas unggul. Hal ini menjadi tujuan utama dalam rangka meningkatkan pendapatan para petani padi. Dengan menghasilkan benih padi varietas unggul bersertifikat berarti harga jual yang diterima oleh petani lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi konsumsi. Selain itu, peningkatan kualitas benih padi akan meningkatkan kualitas serta produktivitas padi yang dihasilkan.
30
3.1.6
Konsep Kemitraan Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000). Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa kemitraan usaha, terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antara pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerjasama yang sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu zero-sum-game melainkan positive-sum-game atau winwin situation. SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, menyebutkan bahwa kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Usaha tanaman pangan dan holtikultura adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani ataupun pengusaha, baik di lahan miliknya atau dilahan sewa atau lahan hak guna usaha, mulai dari perbenihan, budidaya, pengolahan, sampai pemasarannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kemitraan yang ideal adalah kemitraan yang saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling menghidupi. Menurut Hafsah (2000), kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar yang kuat di kelasnya dengan pengusaha kecil yang kuat di bidangnya yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara mereka. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri (Soemardjo et al. 2004). Secara umum, kemitraan usaha adalah kerjasama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha umumnya dilakukan antara dua pihak yang memiliki posisi sepadan dalam hal tawar-menawar.
31
Keberhasilan suatu kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan oleh kedua pihak yang bermitra dalam menerapkan etika bisnis. Pengertian etika itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Karena itu, semakin kuat pemahaman dan penerapan etika bisnis dalam bermitra maka akan semakin kokoh pondasi dari kemitraan itu sendiri. Selain memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, kemitraan juga memberikan nilai tambah bagi pihak yang bermitra dari berbagai aspek seperti aspek manajemen, pemasaran, teknologi, permodalan dan keuntungan. Dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dikemukakan mengenai pola-pola kemitraan usaha yang dapat dilaksanakan, diantaranya (1) Pola Kemitraan Inti Plasma, (2) Pola Kemitraan Subkontrak, (3) Pola Kemitraan Dagang Umum, (4) pola Kemitraan Keagenan, dan (5) Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). 1. Pola Kemitraan Inti Plasma Dalam model ini pengusaha-pengusaha besar bertindak sebagai perusahaan mitra/inti dan melakukan kemitraan dengan petani produsen (petani mitra/plasma) ataupun kelompok usaha agribisnis dengan membentuk kesepakatan harga dan kualitas pembelian produk. Perusahaan mitra berkewajiban, antara lain menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, pembiayaan, serta bantuan lain seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Sementara itu, petani plasma melakukan budidaya sesuai ajuran dan kesepakatan dengan pengusaha mitra.
32
Plasma
Plasma
Perusahaan
Plasma
Plasma
Gambar 1. Pola Kemitraan Inti Plasma Sumber: Soemardjo et al. 2004
2. Pola Kemitraan Sub Kontrak Pola kemitraan sub kontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Ciri khas dari bentuk kemitraan sub kontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu (Hafsah 2000). Keunggulan dari pola kemitraan ini adalah mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan ketrampilan serta menjamin pemasaran. Sedangkan kelemahannya adalah adanya kecenderungan mengisolasi produsen kecil dalam suatu hubungan monopoli.
Kelompok Mitra
Kelompok Mitra Pengusaha Mitra
Kelompok Mitra
Kelompok Mitra
Gambar 2. Pola Kemitraan Sub Kontrak Sumber: Soemardjo et al. 2004
33
3. Pola Kemitraan Dagang Umum Pola kemitraan dagang umum merupakan suatu hubungan kemitraan usaha antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra. Keuntungan pola kemitraan ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas yang sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Kelemahan dari pola ini adanya penentuan sepihak dari pengusaha besar mengenai harga dan volume yang sering merugikan pengusaha kecil (Hafsah 2000). Memasok Kelompok Mitra
Konsumen/ Industri
Perusahaan Mitra
Memasarkan produk Kelompok mitra
Gambar 3. Pola Kemitraan Dagang Umum Sumber: Soemardjo et al. 2004
4. Pola Kemitraan Keagenan Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya (Hafsah 2000). Keunggulan dari hubungan pola kemitraan ini adalah berupa keuntungan dari hasil penjualan, ditambah komisi yang diberikan oleh perusahaan mitra.
34
Kelompok Mitra
Memasok
Perusahaan Mitra
Memasarkan produk Kelompok mitra
Konsumen/ Masyarakat
Gambar 4. Pola Kemitraan Keagenan Sumber: Soemardjo et al. 2004
5. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Pada model ini, kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan.
Kelompok Mitra
‐Lahan ‐Sarana ‐Teknologi
Memasok
Perusahaan Mitra
‐Biaya ‐Modal ‐Teknologi ‐Manajemen
Gambar 5. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis Sumber: Soemardjo et al. 2004
35
Berdasarkan pola-pola kemitraan yang telah berkembang di masyarakat, dapat ditarik suatu pola kemitraan secara umum yang dapat dikembangkan di Indonesia, mulai dari pola sederhana hingga pola ideal yang mewujudkan ketergantungan antara kedua belah pihak. 1. Pola Kemitraan Sederhana (Pemula) Pada kemitraan sederhana, perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan, serta bantuan teknologi terutama alat mesin dalam peningkatan produksi dan mutu produksi.
Pembina/ Fasilitator Perusahaan Besar ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kemitraan
Koperasi/ Usaha Kecil
Modal Sarana Produksi Alat dan Manajemen Manajemen Teknologi
- Tenaga Kerja
Gambar 6. Pola Kemitraan Sederhana (Pemula) Sumber: Hafsah 2000
2. Pola Kemitraan Tahap Madya Pada pola kemitraan tahap madya, peran dari perusahaan mulai berkurang, terutama dalam aspek permodalan. Perusahaan besar tidak lagi memberikan modal usaha. Bantuan terhadap usaha kecil lebih kepada
bantuan
teknologi,
alat
mesin,
industri
pengolahan
(agroindustri), serta jaminan pemasaran.
36
Pembina/ Fasilitator Perusahaan Besar -
Kemitraan
Alat dan Mesin Agroindustri Pemasaran Teknologi
Koperasi/ Usaha Kecil - Saprodi - Manajemen - Permodalan
Gambar 7. Pola Kemitraan Tahap Madya Sumber : Hafsah 2000
3. Pola Kemitraan Tahap Utama Pola ini merupakan pola kemitraan yang paling ideal untuk dikembangkan, namun membutuhkan persyaratan yang cukup berat bagi pihak usaha kecil. Pada pola ini pihak pengusaha kecil secara bersama-sama menanamkan modal usaha pada pengusaha besar mitranya dalam bentuk saham.
Pembina/ Fasilitator
Konsultan
Perusahaan Besar
Kemitraan Saham
Koperasi/ Usaha Kecil
Gambar 8. Pola Kemitraan Tahap Utama Sumber: Hafsah 2000
37
3.1.7
Konsep Kepuasan Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen akan melakukan proses
evaluasi terhadap konsumsi yang telah dilakukannya. Hasil dari proses evaluasi ini adalah konsumen puas atau tidak puas. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk kembali mengkonsumsi produk tersebut, sebaliknya perasaan tidak puas akan menyebabkan konsumen menghentikan konsumsi produk tersebut. Kepuasan pada dasarnya bersifat subjektif, tergantung dari konsumen yang melakukan konsumsi tersebut. Kepuasan setiap konsumen berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Rangkuti (2003) mengartikan kepuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja yang dirasakan setelah pemakaian.
Pengalaman Produk dan Merek
Harapan Mengenai Merek Seharusnya Berfungsi
Evaluasi Mengenai Fungsi Merek yang Sesungguhnya
Evaluasi Gap Antara Harapan dan yang Sesungguhnya
Ketidakpuasan Emosional: Merek Tidak Memenuhi Harapan
Konfirmasi Harapan: Fungsi Merek Tidak Berbeda dengan Harapan
Kepuasan Emosional: Fungsi Merek Melebihi Harapan
Gambar 9. Model Diskonfirmasi Harapan dari Kepuasan dan Ketidakpuasan Sumber
: Mowen dan Minor (1998) dalam Sumarwan (2004)
Engel,
Blackwel
dan
Miniard
(1995)
dalam
Sumarwan
(2004)
mendefinisikan kepuasan sebagai penilaian konsumsi bahwa sebuah alternatif yang telah dipilih sesuai dengan harapan atau tidak. Sedangkan menurut Richard Oliver dalam Supranto (2006), kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Hal itu berarti penilaian bahwa suatu bentuk 38
keistimewaan dari suatu barang atau jasa ataupun barang/jasa itu sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pelanggan. Rangkuti (2003) menyatakan, terdapat delapan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu nilai, harapan, daya saing, persepsi pelanggan, harga, citra, tahapan pelayanan dan situasi pelayanan. 1) Nilai Nilai didefinisikan sebagai pengkaji secara menyeluruh manfaat nilai dari suatu produk. Nilai didasarkan pada persepsi pelanggan atas apa yang telah diterima oleh pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk tersebut. Pelanggan membutuhkan pelayanan serta manfaat dari produk yang dikonsumsinya (Rangkuti 2003). 2) Harapan Konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk tersebut seharusnya berfungsi. Harapan tersebut adalah standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen (Sumarwan 2004). Rangkuti (2003) menyatakan bahwa tingkat kepentingan atau harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba dan membeli suatu produk atau jasa. 3) Daya Saing Untuk menarik pelanggan suatu produk harus memiliki daya saing yang tinggi. Produk memiliki keunggulan dalam bersaing apabila produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Keunggulan suatu produk terletak pada keunikan atau mutu pelayanan produk jasa tersebut pada pelanggan, maka supaya dapat bersaing harus mempunyai keunikan dibandingkan dengan produk lain yang sejenis (Rangkuti 2003). 4) Persepsi Pelanggan Fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen sebenarnya adalah
persepsi
konsumen
terhadap
kualitas
produk
tersebut
(Sunarwan 2004). Rangkuti (2003) mendefinisikan persepsi pelanggan
39
sebagai proses dimana individu memilih, mengorganisasikan dan mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya menjadi suatu makna. 5) Harga Harga rendah menimbulkan persepsi produk atau jasa tersebut mutunya rendah. Harga yang terlalu rendah mengakibatkan pelanggan menjadi kurang percaya terhadap produsen. Sebaliknya, harga yang tinggi menimbulkan persepsi pelanggan bahwa produk atau jasa tersebut bermutu tinggi. Namun harga yang terlalu tinggi berakibat pada hilangnya pelanggan (Rangkuti 2003). 6) Citra Rangkuti (2003) menyatakan bahwa citra buruk menimbulkan persepsi bahwa produk tidak bermutu, sehingga pelanggan mudah marah apabila terjadi kesalahan sedikitpun. Sebaliknya, citra yang bagus terhadap suatu produk menimbulkan anggapan bahwa produk tersebut bermutu baik. 7) Tahap Pelayanan Kepuasan pelanggan ditentukan oleh berbagai jenis pelayanan yang didapatkan pelanggan selama pelanggan menggunakan beberapa tahapan pelayanan tersebut (Rangkuti 2003). 8) Situasi Pelayanan Situasi Pelayanan dikaitkan dengan kondisi internal pelanggan, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan. Sedangkan kinerja pelayanan
ditentukan
oleh
pelanggan,
proses
pelayanan
dan
lingkungan fisik dimana pelayanan diberikan (Rangkuti 2003). Menurut Rangkuti (2003), kualitas pelayanan (service quality) yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terdiri dari lima dimensi pelayanan, yaitu: 1) Keandalan (reliability), yaitu dimensi yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan terpercaya dan akurat sesuai yang dijanjikan. 2) Ketanggapan
(responsiveness),
yaitu
dimensi
yang
mengukur
kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan cepat
40
serta ketersediaan untuk menolong pelanggan dan melayani dengan baik. 3) Jaminan (assurance), yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan pengetahuan,
kesopanan
karyawan
dan
kemampuan
dalam
menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggan. 4) Empati (emphaty), yaitu dimensi pelayanan yang berhubungan dengan kepedulian untuk memberikan perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. 5) Berwujud (tangibles), yaitu dimensi pelayanan yang meliputi fasilitas fisik, peralatan, karyawan dan sarana komunikasi. Pelayanan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat, dicium dan diraba, oleh sebab itu pelanggan akan menggunakan bukti langsung untuk menilai kualitas pelayanan. Dalam mengukur tingkat kepuasan petani mitra terhadap jalannya kemitraan dengan PT. Sang Hyang Seri dapat digunakan beberapa alat analisis, diantaranya Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). IPA digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kinerja suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya dari masing-masing atributatribut yang telah ditentukan. Atribut-atribut digolongkan berdasarkan dimensi kualitas pelayanan. Sedangkan CSI digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang dipertimbangkan tingkat kepentingan berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan. Kedua alat analisis tersebut dapat menunjukkan atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan petani serta mengukur tingkat kepuasan petani mitra terhadap jalannya kemitraan secara keseluruhan beradasarkan atribut-atribut tersebut.
41
3.1.8
Analisis Pendapatan Usahatani Ilmu
usahatani
pada
dasarnya
memperhatikan
cara-cara
petani
memperoleh dan memadukan sumberdaya (lahan, kerja, modal, waktu, pengelolaan) yang terbatas untuk mencapai tujuannya (Soekartawi et al. 1984). Berdasarkan definisi tersebut, diketahui faktor-faktor yang bekerja dalam usahatani diantaranya adalah faktor alam, tenaga kerja dan modal. 1. Faktor Alam Faktor
alam
merupakan
salah
satu
faktor
yang
sangat
mempengaruhi usahatani. Faktor alam dibedakan menjadi dua, yaitu faktor tanah serta lingkungan alam sekitarnya. Faktor tanah misalnya jenis tanah dan kesuburan. Sedangkan faktor alam sekitar adalah faktor iklim yang berhubungan dengan ketersediaan air, suhu dan lain sebagainya (Suratiyah 2006). 2. Faktor Tenaga Kerja Tenaga kerja dalam usahatani memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tenaga kerja dalam usaha pada bidang di luar pertanian. Karakteristik tenaga kerja bidang usahatani menurut Tohir (1983) dalam Suratiyah (2006) adalah: a. Keperluan akan tenaga kerja dalam usahatani tidak kontinyu dan tidak merata b. Penyerapan tenaga kerja dalam usahatani sangat terbatas c. Tidak mudah distandarkan, dirasionalkan, dan dispesialisasikan d. Beraneka ragam coraknya dan kadang kala tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tenaga kerja dalam usahatani terdiri dari tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Banyak sedikitnya tenaga kerja
yang
dibutuhkan dalam usahatani berbeda-beda tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan. Banyak sedikitnya tenaga kerja luar yang dipergunakan tergantung pada dana yang dimiliki.
42
3. Faktor Modal Modal merupakan syarat mutlak berjalannya suatu usaha, termasuk dalam usahatani. Menurut Suratiyah (2006), pada usahatani modal digolongkan berdasarkan sifat, kegunaan, waktu dan fungsi. a. Sifat Berdasarkan sifatnya modal selain dibagi menjadi modal yang menghemat lahan (land saving capital) serta modal yang menghemat tenaga kerja (labour saving capital), modal juga digolongkan ke dalam modal yang menyerap tenaga kerja lebih banyak serta modal yang mempertinggi efisiensi. b. Kegunaan Berdasarkan kegunaannya, modal dibagi menjadi dua golongan yaitu modal aktif yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan produksi, serta modal pasif yang digunakan hanya untuk mempertahankan produk. c. Waktu Berdasarkan waktu pemberian manfaatnya, modal dibagi menjadi dua golongan, yaitu modal produktif yang merupakan modal yang secara langsung meningkatkan produksi serta modal prospektif yang merupakan modal yang dapat meningkatkan namun baru dirasakan pada jangka panjang. d. Fungsi Berdasarkan fungsinya, modal dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang digunakan dalam berkali-kali proses produksi, sedangkan modal tidak tetap adalah modal yang hanya digunakan dalam satu kali proses produksi. Secara umum usahatani dibagi menjadi dua, yaitu usahatani keluarga dan perusahaan pertanian. Perbedaan antara usahatani keluarga dan perusahaan pertanian terletak pada delapan hal, yaitu tujuan akhir, bentuk hukum, luas usaha, jumlah modal, jumlah tenaga kerja, unsur usahatani, sifat usaha serta pemanfaatan terhadap hasil-hasil pertanian. Tujuan akhir usahatani keluarga adalah pendapatan
43
keluarga petani, sedangkan tujuan akhir perusahaan adalah laba yang sebesarbesarnya. Usahatani keluarga tidak berbadan hukum sedangkan perusahaan pertanian mempunyai badan hukum seperti PT, firma atau CV. Usahatani keluarga pada umumnya berlahan sempit, sedangkan perusahaan pertanian memiliki lahan luas karena berorientasi pada efisiensi dan keuntungan. Berdasarkan jumlah modal yang dimiliki usahatani keluarga mempunyai modal per satuan luas yang lebih kecil dibandingkan perusahaan pertanian, namum memiliki jumlah tenaga kerja per satuan luas yang lebih besar dibanding perusahaan pertanian. Hal lain yang membedakan usahatani keluarga dan perusahaan pertanian adalah pada unsur usahatani, yaitu tenaga kerja yang dibayar dimana pada usahatani keluarga melibatkan tenaga kerja keluarga dan luar keluarga, sedangkan perusahaan pertanian hanya menggunakan tenaga kerja luar. Usahatani keluarga pada umumnya bersifat menghidupi, komersial maupun semi komersial, sementara perusahaan pertanian selalu bersifat komersial. Perusahaan pertanian selalu memanfaatkan hasil-hasil pertanian yang mutakhir dan tidak segan-segan membiayai penelitian sendiri melalui bagian penelitian dan pengembangan perusahaan. Hal ini berbeda dengan usahatani keluarga yang bergantung pada hasil penelitian dan pengembangan pemerintah melalui Departemen Pertanian karena keterbatasan modal, peralatan serta tenaga kerja. Dalam menjalankan usahatani, para petani mengharapkan produksi yang besar agar memperoleh pendapatan yang besar pula. Untuk itulah petani memanfaatkan tenaga, modal dan sarana produksinya sebagai umpan untuk mendapatkan produksi yang diharapkan. Ukuran penampilan usahatani dapat dinyatakan dengan ukuran arus uang tunai serta ukuran pendapatan dan keuntungan. Menurut Soekartawi et al. 1984, penerimaaan tunai usahatani didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani. Pengeluaran tunai usahatani didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usahatani. Penerimaan tunai usahatani tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usahatani. Demikian pula, pengeluaran tunai usahatani tidak mencakup bunga pinjaman dan jumlah pinjaman pokok. Penerimaan tunai dan pengeluaran tunai usahatani tidak mencakup yang
44
berbentuk benda. Jadi, nilai produk usahatani yang dikonsumsi tidak dihitung sebagai penerimaan tunai usahatani dan nilai kerja yang dibayar dengan benda tidak dihitung sebagai pengeluaran usahatani. Selisih antara penerimaan tunai usahatani dengan pengeluaran tunai usahatani disebut pendapatan tunai usahatani dan merupakan ukuran kemampuan usahatani untuk menghasilkan uang tunai. Pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pendapatan kotor usahatani merupakan ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani. Pengeluaran usahatani didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Apabila data tersedia, maka pengeluaran total dipisahkan menjadi pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap didefinisikan sebagai pengeluaran usahatani yang tidak bergantung kepada besarnya produksi. Sedangkan pengeluaran tidak tetap adalah pengeluaran yang digunakan dalam usahatani dan jumlahnya berubah kira-kira sebanding dengan besarnya perubahan produksi. Pengeluaran usahatani mencakup pengeluaran tunai dan tidak tunai. Jadi, nilai barang atau jasa untuk keperluan usahatani yang dibayar dengan benda atau berdasarkan kredit harus dimasukkan ke dalam pengeluaran. Apabila dalam usahatani digunakan mesin-mesin pertanian, maka penyusutan harus dihitung dan dimasukkan ke dalam pengeluaran. Selisih antara pendapatan kotor usahatani dan pengeluaran total usahatani disebut pendapatan bersih usahatani. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan, dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usahatani. Karena itu, pendapatan bersih usahatani merupakan ukuran keuntungan usahatani yang dapat dipakai untuk membandingkan penampilan beberapa usahatani. Ukuran lain yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keuntungan dalam usahatani adalah rasio perbandingan penerimaan dan biaya (rasio R/C). Apabila rasio R/C > 1 maka usahatani dinyatakan menguntungkan, sebaliknya apabila rasio R/C < 1 maka usahatani dinyatakan mengalami kerugian. Rasio R/C = 1 menunjukkan kondisi keuntungan normal dalam pelaksanaan usahatani.
45
3.2
Kerangka Pemikiran Operasional Benih merupakan komoditi yang sangat penting dalam pelaksanaan
usahatani, karena kualitas suatu tanaman sangat tergantung pada kualitas benih yang digunakan dalam budidaya. Padi merupakan salah satu tanaman yang sangat penting, mengingat sekitar 95 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Karena itu, peningkatan kualitas serta produktivitas tanaman padi menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Sertifikasi benih padi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas serta produktifitas tanaman padi disamping penemuan varietas-varietas baru padi. Saat ini masih terdapat petani di Indonesia yang menggunakan benih hasil penangkaran sendiri tanpa melalui proses sertifikasi. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas serta produktivitas padi yang dihasilkan. Walaupun begitu penggunaan benih bersertifikat di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan produksi benih padi bersertifikat, melalui usahatani penangkaran benih padi bersertifikat. Usaha penangkaran benih padi bersertifikat belum banyak dilakukan oleh petani padi di Indonesia. Padahal bila dilihat dari tingkat pendapatannya, pendapatan petani penangkar benih lebih tinggi dibandingkan petani padi konsumsi. Hal ini disebabkan karena dengan menghasilkan benih padi varietas unggul bersertifikat berarti harga jual yang diterima oleh petani lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi konsumsi. Dalam menghasilkan benih padi di Indonesia, terdapat petani penangkar benih padi yang melakukannya secara mandiri serta terdapat juga petani penangkar benih yang melakukan kemitraan dengan perusahaan produsen benih. PT. SHS merupakan salah satu produsen penghasil benih padi di Indonesia. Ciri utama benih padi produksi PT. SHS adalah berlabel sertifikasi. Dalam memproduksi benih padi bersertifikat, PT. SHS melakukan kemitraan dengan petani penangkar benih padi di daerah sekitar. Kemitraan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi perusahaan maupun petani yang melakukan kemitraan. Keuntungan yang diperoleh PT. SHS diantaranya adalah adanya kontinuitas produksi benih padi yang berpengaruh terhadap produksi benih padi nasional, sedangkan bagi petani penangkar benih padi keuntungan yang diperoleh diantaranya peningkatan kemampuan dan kewirausahaan, peningkatan pendapatan
46
keluarga dan masyarakat pedesaan, peningkatan kualitas penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan kerja bagi petani kecil. Kemitraan ini sekaligus meningkatkan jumlah petani penangkar benih bersertifikat. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan yang disebabkan oleh penyimpangan perjanjian kemitraan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah penjualan hasil panen yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian, petani mitra diwajibkan untuk menjual seluruh hasil panennya pada PT. SHS, namun masih terdapat petani yang menjual hasil panennya selain ke perusahaan. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterlambatan pembayaran hasil panen oleh PT. SHS. Penyimpangan dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati dapat mendatangkan kerugian bagi petani mitra maupun bagi PT. SHS. Untuk itulah perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan untuk melihat sejauh mana masing-masing pihak yang bermitra telah melaksanakan perannya dalam kemitraan. Melalui evaluasi kemitraan masing-masing pihak diharapkan dapat menilai kegiatan kemitraan yang telah dijalankan sehingga nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dari kemitraan tersebut. Evaluasi kemitraan dilakukan dengan melihat tingkat kesesuaian antara pelaksanaan atribut-atribut kemitraan dengan perjanjian yang telah disepakati. Melalui evaluasi kemitraan akan diketahui bagaimana pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara PT. SHS dan petani mitra serta diketahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan. Evaluasi kemitraan juga dilakukan melalui penilaian kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini diukur melalui pengukuran tingkat kepuasan petani terhadap pelaksanaan kemitraan. Metode yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan petani mitra adalah metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). Metode ini menunjukkan apakah kemitraan yang telah dijalankan oleh PT. Sang Hyang Seri dengan petani mitra telah memberikan kepuasan bagi petani mitra itu sendiri, berdasarkan atribut-atribut kemitraan yang telah ditentukan. Untuk menganalisis tingkat pendapatan petani penangkar benih padi, digunakan analisis pendapatan serta analisis rasio R/C. Analis ini dilakukan terhadap petani yang melakukan kemitraan dengan PT. SHS serta terhadap petani
47
penangkar benih yang tidak bermitra. Hal ini dilakukan untuk membandingkan tingkat pendapatan antara petani mitra dengan petani non mitra. Dengan analisis tersebut akan diketahui berapa besar pendapatan yang diperoleh petani penangkar benih mitra maupun non mitra serta melihat apakah usahatani yang dijalankan memberikan keuntungan atau kerugian kepada petani serta melihat usahatani manakah yang lebih menguntungkan. Analisis ini juga melihat bagaimana peran kemitraan terhadap pendapatan petani penangkar benih padi. Kerangka alur pemikiran dapat dilihat pada Gambar 10.
48
Benih Padi sebagai input utama dalam usahatani padi. ‐ Sangat penting karena kualitas padi tergantung pada kualitas benihnya ‐ Masalah perbenihan terutama padi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan akan beras ‐ Penangkaran benih padi di Indonesia dilakukan oleh BUMN, swasta atau kelompok tani penangkar benih
Petani Penangkar Benih padi
Produsen Benih Padi Bersertifikat PT Sang Hyang Seri
Petani Mitra
Permasalahan: 1. Keterlambatan pembayaran hasil panen oleh PT. SHS 2. Penjualan hasil panen yang tidak sesuai perjanjian
Evaluasi Kemitraan
Pelaksanaan Kemitraan - Realisasi Perjanjian Kerjasama - Kendala-kendala - Manfaat
Analisis Deskriptif
Petani Non Mitra
Analisis Pendapatan
Analisis R/C
Evaluasi atribut kepuasan petani (16 atribut pelayanan kemitraan)
IPA dan CSI
Analisis Perbandingan
Kemitraan yang sesuai dengan harapan pihak yang bermitra
Gambar 10. Kerangka Pemikiran Operasional
49
