III 3.1.
KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka Pemikiran Teoritis Hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi dan manfaat bagi anggota
sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah koperasi. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi dan manfaat bagi anggota koperasi yaitu konsep koperasi, keanggotaan, konsep kinerja, konsep partisipasi, dan manfaat sosial dan ekonomi bagi anggota akan diuraikan pada sub bab berikut ini. 3.1.1. Konsep Koperasi Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan organisasi bisnis/ badan usaha lainnya. Hal ini dikarenakan organsisasi koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui unit usaha yang dimiliki dan dikelola bersama. Koperasi merupakan badan usaha yang berorientasi sosial dan ekonomi, yang bisa menghimpun usaha kecil di sektor pertanian dan industri kecil dalam satu wilayah. Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang mengutamakan sistem demokratis. Sedangkan badan usaha/organisasi bisnis (perusahaan) hanya berfokus orientasi ekonomi (profit oriented) semata. International Cooperative Alliance (1995) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis (Baga, et al. 2011). Definisi ini menekankan karakteristik dari koperasi yaitu koperasi sejauh mungkin bebas dari pemerintah dan perusahaan swasta, memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya, keanggotaan dalam koperasi tidak boleh merupakan keharusan, diorganisasikan oleh anggota-anggota untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan manfaat bersama, serta dalam pengendalian dibagi diantara anggota dalam koperasi sekaligus pemiliknya. Konsep inilah yang disebut sebagai dual identity of members. Hardjosoekarto (1994) menyatakan bahwa konsep tersebut merupakan konsep dasar koperasi.
Tujuan koperasi dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan dalam tujuan tersebut bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, dengan mengetahui aktivitas ekonomi anggota dilakukan melalui koperasi. Kesejahteraan dalam pengertian ekonomi dihitung dari tinggi rendahnya pendapatan riil. Kondisi seperti di Indonesia, dimana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan top down approach, berdampak pada keadaan koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai hubungan ekonomi satu sama lain. Hal ini mengakibatkan partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari koperasi (Sitio & Tamba 2001). Fungsi koperasi di Indonesia dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu: 1.
Membangun, mengembangkan potensi, dan kemampuan ekonomi anggota pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2.
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai koperasi mengandung gagasan umum yang dilaksanakan dalam praktiknya dengan prinsip-prinsip koperasi sebagai pedomannya. Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip-prinsip merupakan jantung dari koperasi, tidak independen satu dengan yang lain, tetapi saling terkait secara halus, bila yang satu diabaikan maka keseluruhan menjadi berkurang. Koperasi seharusnya tidak dapat dinilai secara eksklusif berdasarkan salah satu diantara prinsip-prinsip, tetapi harus dinilai seberapa jauh koperasi tersebut sebagai satu keseluruhan (Nasution 2008; Baga 2011). Tujuh prinsip koperasi yang disepakati di Manchaster tahun 1985, dimana tiga prinsip pertama esensial dikaitkan dengan dinamika internal, tipikal bagi setiap koperasi, sedangkan empat yang terakhir menyangkut operasi internal maupun hubungan eksternal oleh koperasi. Berikut prinsip-prinsip koperasi: 1.
Keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
2.
Pengawasan demokrasi oleh anggota. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara efektif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggungjawab kepada rapat anggota. Anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) pada koperasi primer dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis.
3.
Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara domokratis (terhadap modal tersebut). Anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang diisyaratkan untuk menjadi anggota.
4.
Otonomi dan kemandirian (independen). Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau menumpuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya
berdasarkan
persyaratan
yang
menjamin
pengawasan
demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka. 5.
Pendidikan, pelatihan, dan penerangan. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakilwakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum tentang hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.
6.
Kerjasama antar koperasi. Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Kerjasama antar koperasi ini adalah suatu keharusan jika koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung matrabat manusia (Hendrojogi 2000).
7.
Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.
3.1.1. Keanggotaan Koperasi Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Koperasi akan kuat jika anggotanya mempunyai kepentingan ekonomi dan sosial yang sama (Hardjosoekarto 1994). Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang menjadi anggota koperasi. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.
Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Pasal 20 UU No. 25/1992 secara rinci mengatur kewajiban dan hak anggota. Setiap anggota mempunyai kewajiban: 1.
Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2.
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi.
3.
Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hak anggota koperasi seperti hal nya kewajiban koperasi sudah diatur
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Hak anggota adalah sebagai berikut: 1.
Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2.
Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
3.
Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD.
4.
Mengememukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5.
Memanfaakan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
6.
Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi
menurut
ketentuan dalam AD. Koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai penggerak koperasi. Jumlah anggota dalam koperasi menentukan besarnya modal yang dimiliki (Firdaus & Susanto 2004). Kedudukan anggota dalam koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum seperti yang terlihat pada Gambar 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela memiliki makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat sukarela juga dapat berarti seorang anggota dapat mengundurkan diri dari
koperasinya dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaannya tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
Gambar 1. Paradigma Faktor Anggota sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berkembang KUD Sumber: Suarta (1997)
Sesuai pasal 17 ayat (1) UU No. 25/1992 dinyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi seperti pada Gambar 2. Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Koperasi dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Rapat Anggota
Sebagai Pemilik
Kebutuhan ekonomi Sebagai Pengguna
Koperasi
Anggota Koperasi Pasar Gambar 2. Status Ganda Anggota Koperasi Sumber: Hendar & Kusnadi (2005)
Status ganda anggota dapat dilihat bahwa anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga mempunyai kebutuhan ekonomi yang sama yang mendasari pendirian koperasi. Perumusan program pengembangan perusahaan, rencana kebutuhan anggaran, penetapan pengelola perusahaan, dan lainnya yang sifatnya strategis ditetapkan dalam rapat anggota (Sitio & Tamba 2001). Anggota sebagai pengguna jasa berhak berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi pada dasarnya adalah kegiatan yang diputuskan oleh anggota dan diselenggarakan untuk kepentingan anggota sendiri. Hak suara dalam rapat anggota umumnya berlaku satu anggota satu suara dan bahwa hak suara tersebut pada dasarnya tidak boleh diwakilkan (no voting no proxy). Dasar satu orang satu suara yang tidak bisa diwakilkan tersebut adalah untuk mendorong anggota menghadiri rapat anggota, yang berarti mereka ikut berpartisipasi dalam manajemen koperasi secara tidak langsung (Baga 2011). 3.1.3. Konsep Kinerja Kinerja organisasi atau kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer/pengusaha dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Penilaian kinerja yang dilakukan pada koperasi didasarkan pada jati diri koperasi yaitu nilai-nilai, prinsip, dan koridor pengembangan koperasi. Pengelolaan kinerja dalam suatu organisasi dapat dikatakan kerangka kerja yang didalamnya terdapat faktor yang mempengaruhi bagaimana kinerja dirancang, dikembangkan, diperkenalkan dan dievaluasi. Nawawi (2006) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja organisasi baik finansial maupun nonfinansial dapat digunakan dalam mengendalikan operasional organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator kinerja koperasi menurut Soedjono (2003) terdiri dari dua segi yaitu segi usaha dan segi organisasi. Segi usaha mencakup peningkatan jumlah anggota, modal koperasi, jumlah dan volume usaha, pelayanan sosial kepada anggota, dan kesejahteraan anggota dengan pembagian SHU. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana
perusahaan
memerlukan
penyesuaian-penyesuaian
atas
aktivitas
perencanaan dan pengendalian (Yuwono et al, 2007). Menurut Yuwono et al. (2007), ada dua pendekatan dalam mengukur kinerja perusahaan, yaitu: a. Ukuran keuangan, yaitu ukuram kinerja yang berasal dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. b. Ukuran non keuangan, yaitu ukuran kinerja yang tidak terlihat langsung dari laporan keuangan, namun berhubungan dengan pencapaian ukuran keuangan dan bersifak kualitatif seperti market share, market growth, dan tecnological capability. Kinerja keuangan dilakukan terhadap laporan keuangan KUD Puspa Mekar. Hal ini dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi tujuan koperasi secara ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menganalisis rasiorasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi. Analisis rasio akan memudahkan untuk mengetahui dalam hal-hal apa saja KUD sedang menghadapi masalah, sehingga dapat dilakukan pebaikan-perbaikan untuk mencegah semakin buruknya kondisi keuangan organisasi. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, rantabilitas, dan aktivitas. Kinerja dapat direncanakan dengan baik dan diukur dengan kepuasan anggota menggunakan parameter yang terukur seperti tingkat perolehan hasil usaha, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dan promosi anggota (Tanjung, 2008). Indikator kinerja yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan di lingkungan sebuah organisasi mencakup lima unsur menurut Nawawi (2006) yaitu kuantitas hasil kerja yang dicapai, kualitas hasil kerja yang dicapai, jangka waktu mencapai hasil kerja tersebut, kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja dan kemampuan bekerjasama 3.1.4. Konsep Partisipasi Partisipasi anggota adalah keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi dan berbagai tanggung jawab atas pencapian tujuan organisasi maupun usaha koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM 2010). Perkembangan dan pertumbuhan suatu koperasi sangat tergantung pada kualitas dan partisipasi dari para anggotanya. Partisipasi anggota sangat berpengaruh dan menentukan terhadap keberhasilan koperasi, karena partisipasi anggota merupakan unsur utama dan paling penting dalam mencapai
keberhasilan koperasi (Hendar & Kusnadi 2005; Aini & Setiawan 2006). Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dapat direalisasikan. Mekanisme untuk menemukan informasi dibutuhkan untuk menyesuaikan pelayanan yang diberikan oleh koperasi bagi kepentingan/ kebutuhan anggotanya (Roepke 2000). Harapan yang diinginkan anggota ditunjang dengan memberikan informasi, kontribusi permodalan, dan menentukan program-program yang harus dilaksanakan pihak manajemen dan mengawasi jalannya koperasi. Informasi dari luar organisasi koperasi juga penting untuk pengambilan keputusan, tetapi informasi yang relevan sebagian besar berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Bila pihak manajemen (pengurus atau pengelola) tidak mampu menjalankan program-program yang ditentukan oleh anggota, anggota berhak untuk memberhentikannya dan mengganti atau memilih pengurus atau pengelola yang baru. Faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggota yaitu tekanan persaingan dari organisasi lain dan perubahan kebutuhan manusia akibat perubahan waktu seperti yang terlihat pada Gambar 3. Perubahan kebutuhan ini akan menentukan pola kebutuhan anggota dalam mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi. Koperasi yang mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota lebih besar dari pesaingnya, maka tingkat partisipasi anggota terhadap koperasinya meningkat. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya partisipasi ini bagi pihak manajemen adalah kemampuan dalam memperoleh informasi dari anggota koperasi. Perubahan-perubahan kebutuhan yang ada pada para anggota dan lingkungan terutama karena kekuatan-kekuatan dalam persaingan, maka jasa pelayanan perusahaan koperasi harus terus-menerus disesuaikan. Hal ini dapat direalisasikan jika para anggota memiliki keinginan dan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan manajemen (Hendar & Kusnadi 2005). Sikap seorang individu merupakan dasar/landasan yang diambil oleh perusahaan termasuk koperasi. Kegunaan atau manfaat dipakai sebagai suatu ukuran derajat kepuasan seorang individu (konsumen, manajer, pemegang saham,
anggota). Jika manfaat atau keunggulan yang diberikan oleh koperasi bagi seseorang lebih tinggi dari utility yang dapat diperoleh/ dicapai pada saat tidak menjadi anggota koperasi, maka orang tersebut akan masuk menjadi anggota koperasi dan melakukan usaha dengan koperasinya atau dengan kata lain, koperasi dapat menarik anggota, begitu sebaliknya, jika manfaat atau yang diberikan koperasi lebih rendah dari utility yang dicapai saat menjadi anggota koperasi, maka orang tersebut akan meninggalkan koperasi atau menurunkan tingkat kegiatannya dalam koperasi (Roepke 2000; Hendar & Kusnadi 2005). Kebutuhan (Kepentingan)
Owners Pemilik
≡
Pengguna (Users)
Informasi
Partisipasi dalam memberikan dan menikmati pelayanan
Pelayanan
Kebutuhan/kepentingan yang berubah-ubah
Kekuatan kompetitif (pesaing)
Gambar 3. Pengertian partisipasi Sumber: Roepke (2000)
Anggota
akan terus mempertahankan keanggotaannya
dan
terus
mengadakan transaksi dengan perusahaan apabila mereka ingin memperoleh manfaat, selain itu, anggota harus memiliki hak, kemungkinan bertindak, motivasi, rasa ingin memiliki terhadap koperasi, dan kesanggupan berpartisipasi dalam menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha koperasi (Hendar & Kusnadi 2005). Partisipasi anggota koperasi bersifat kesadaran, namun koperasi harus mampu memberikan rangsangan tertentu tehadap anggota agar partisipasi selalu efektif. Keterlibatan anggota terhadap koperasi sangat tergantung pada manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang diterima oleh anggota. Tingkat partisipasi anggota secara individual akan
berbeda atau akan bervariasi karena adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi masing-masing anggota (Kusumah 1987). Partisipasi diperlukan untuk mengatasi penampilan buruk dari koperasi, menghilangkan salah tindak pihak manajemen dan membuat kebijaksanaan pengelola diperhitungkan. Partisipasi sering dipandang sebagai suatu jalan ke arah pengembangan koperasi atau suatu akhir dari sebuah koperasi. Partisipasi dapat dipandang dari beberapa dimensi yaitu dipandang dari sifatnya, bentuknya, pelaksanaan, dan segi kepentingannya (Hendar dan Kusnadi 2005). Roepke (2000) menyebutkan bahwa kualitas partisipasi tergantung pada interaksi variabel para anggota, manajemen koperasi dan program. Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian (fit) antara anggota, program dan manajemen seperti yang terlihat pada Gambar 4. Program Tugas (task)
Hasil (output) Keberhasilan Partisipasi Kebutuhan (need)
Kemampuan (ability)
Para Anggota
Kepentinga n
Keputusan
Manajemen Koperasi
Alat-Alat Partisipasi Gambar 4. Model Kesesuaian (fit) Partisipasi Sumber: Roepke (2000)
Partisipasi dalam organisasi yang ditandai oleh hubungan identitas dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan keluaran (output) program koperasi. Program dimaksudkan sebagai kegiatan usaha utama
yang dipilih atau ditentukan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (kompetensi) dan kemauan (motivasi) dalam mengemukakan kebutuhannya (permintaan) yang kemudian harus direalisasikan dalam keputusan manajemen. Kesesuaian antara program dan manajemen sangat diperlukan, dimana tugas dari program harus sesuai
dengan
kemampuan
manajemen
untuk
melaksanakan
dan
menyelesaikannya. Efektivitas partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota, manajemen dan program. 3.1.5. Manfaat Sosial dan Ekonomi Koperasi Manfaat diartikan sebagai nilai yang subjektif dari suatu alternatif yang terbuka bagi seseorang. Manfaat atau value merupakan nilai yang menunjukkan kapasitas potensial dari suatu objek atau aksi untuk memuaskan kebutuhan manusia yang dipandang dari sudut ekonomi dan nonekonomi (Hendar & Kusnadi 2005). Kebutuhan anggota koperasi dapat dilihat dari kebutuhan sosial dan ekonomi. Setiap orang yang menjadi anggota koperasi pasti didasari oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dapat diraih dalam koperasi tersebut. Bagi orang yang secara ekonomi cukup kuat, mungkin kebutuhan sosial yang menjadi motivasi bergabung menjadi anggota. Bagi orang yang lemah kondisi ekonominya, motivasi ekonomi lebih dominan menjadi alasan bergabung kedalam koperasi. Manfaat keanggotaan pada suatu koperasi dapat dihitung dengan jalan melihat perbedaan dari hasil usaha anggota jika menjadi anggota dengan tidak menjadi anggota koperasi tersebut atau menjadi anggota organisasi lain. Manfaat dapat berupa peningkatan jumlah hasil (expected return), berupa peningkatan jumlah kestabilan dari hasil (standard deviation of return) atau kombinasi keduanya (Hendar & Kusnadi 2005). Kebutuhan sosial yang diinginkan oleh anggota KUD dilihat dari seluruh kegiatan dan program yang dilakukan oleh koperasi. Kebutuhan sosial terkait dengan hubungan anggota dengan sesama anggota maupun hubungan anggota dengan pengurus koperasi. Kebutuhan sosial lainnya dilihat dari pelayanan dan pembinaan pengurus kepada anggota koperasi. Manfaat sosial yang dirasakan oleh anggota menunjukkan terjalinnya hubungan kekeluargaan dan gotong royong
dalam KUD. Manfaat sosial lainnya yang diinginkan oleh anggota adalah adanya jaminan pendidikan bagi anggota maupun keluarga dan adanya jaminan kesehatan. Manfaat ekonomi merupakan alasan dasar bagi sebagian besar masyarakat bergabung menjadi anggota koperasi dan merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi (Hendar & Kusnadi 2005). Pendapatan merupakan faktor yang sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka alasan ekonomi untuk menjadi anggota koperasi menjadi alasan dasar bergabungnya anggota dalam koperasi. Kebutuhan ekonomi disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan baik jasa maupun usaha KUD. Nasution (2008) menyatakan bahwa motivasi anggota untuk membangun jati diri dan otonomi koperasi akan semakin besar jika koperasi memiliki kemampuan untuk mempromosikan manfaat ekonominya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Koperasi yang memberikan tingkat kepuasan dan manfaat yang lebih tinggi kepada seseorang daripada organisasi lain, berarti koperasi lebih tinggi kemampuannya dalam memuaskan keinginan anggota tersebut. Anggota akan membandingkan manfaat yang diterima dari koperasi dengan organisasi lain yang merupakan saingannya. Hendar & Kusnadi (2005) menyatakan manfaat utama yang diharapkan dari keanggotaan koperasi adalah dukungan terhadap kelancaran/ kestabilan usaha dan kebutuhan konsumsi para anggota. Manfaat keanggotaan sering disebut sebagai efek koperasi (cooperative effect). Efek koperasi tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi harus dihasilkan dan diperjuangkan oleh koperasi. 3.2.
Kerangka Pemikiran Operasional KUD Puspa Mekar yang berlokasi di Kecamatan Parongpong, Kabupaten
Bandung Barat bergerak di bidang usaha sapi perah. KUD Puspa Mekar pernah mengalami masa kebangkrutan dan mengatasi hal tersebut KUD Puspa Mekar berasosiasi dengan KPSBU Jawa Barat. Hal ini membatu permodalan, operasional, manajemen, dan teknologi KUD Puspa Mekar dalam menjalankan usaha ternak sapi perah. Terbatasnya kemampuan KUD Puspa Mekar untuk mengembangkan usaha juga menjadi permasalahan. KUD Puspa Mekar belum mampu mendirikan unit usaha disebabkan oleh kurangnya permodalan dan masih sangat bergantung
pada asosiasi dengan KPSBU. Keputusan pengembangan unit usaha sepenuhnya berada ditingkat KPSBU sehingga KUD Puspa Mekar memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan usaha. Pengembangan usaha mutlak diperlukan oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui SHU yang diterima oleh anggota. Pengembangan usaha tersebut juga diperlukan dukungan penuh dari anggota yang terlihat dari tingkat partisipasi anggota terhadap KUD Puspa Mekar. Menganalisis hubungan antara kinerja, partisipasi dan manfaat bagi anggota menjadi hal penting dalam rangka mengembangan koperasi. Kinerja koperasi menurut Soedjono (2003) dipengaruhi oleh visi, kapasitas, jaringan kerja, dan sumberdaya. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota adalah manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan anggota. Manfaat sosial dilihat dari hubungan, pelayanan, dan pelatihan. Manfaat ekonomi dilihat dari penambahan pendapatan dan kegiatan pembelian anggota terhadap barang dan jasa yang disediakan KUD. Menganalisis hubungan antara kinerja, partisipasi dan manfaat bagi anggota dilakukan melalui analisis jalur (path analysis). Mengetahui hubungan antara kinerja, partisipasi dan manfaat akan memudahkan KUD Puspa Mekar untuk membuat kebijakan yang dapat menyejahterakan anggota dan pengembangan koperasi. Bagan kerangka pemikiran operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.
KUD Puspa Mekar KUD Puspa Mekar pernah mengalami masa kebangkrutan KUD Puspa Mekar mengalami keterbatasan pengembangan unit usaha
Keragaan dan pengembangan koperasi dilihat dari kinerja koperasi, partisipasi anggota, dan manfaat yang diterima oleh anggota.
Karakteristik Demografi: Jenis Kelamin Usia Tingkat Pendidikan Pengalaman Beternak Lama Menjadi Anggota Jumlah Ternak
Analisis Deskriptif
Partisipasi Anggota
Manfaat Sosial dan Ekonomi
Kinerja Koperasi
Analisis Rasio
Analisis Korelasi
Keuangan
Analisis Jalur
Analisis mengenai hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota, dan manfaat sosial dan ekonomi. Implikasi Manajerial Gambar 5. Kerangka Pemikiran Operasional
