III. KERANGKA PEMIKIRAN

III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 3.1.1. Pengertian Kemitraan Kemitraan adalah hubungan bisnis antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil disertai bantuan pembinaan berupa peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan modal kerja dan peningkatan kredit perbankan (Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994, diacu dalam Puspitasari, 2003). Definisi kemitraan yang terkandung dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan serta bertujuan meningkatkan nilai tambah yang maksimal. Adapun batasan kemitraan usaha agribisnis menurut Hafsah (2000) adalah hubungan bisnis usaha pertanian yang melibatkan satu atau sekelompok orang yang berbadan hukum dengan satu atau sekelompok orang/badan usaha dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dan usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling menguntungkan, saling memerlukan dan saling melaksanakan etika bisnis. Secara ekonomi, kemitraan didefinisikan sebagai : 1. Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (labour) maupun benda (properti) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi di antara dua pihak yang bermitra (Burrns, 1996 dalam Puspitasari, 2003). 2. “Partnership atau Alliance” adalah suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau usaha yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba (Winardi, 1971 dalam Puspitasari, 2003). 3. Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis untuk mencari keuntungan (Spencer, 1977 dalam Puspitasari, 2003). 4. Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik yang menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-

  17

masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan

(McEachern, 1988 dalam Puspitasari, 2003).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka kemitraan dalam agribisnis dapat diartikan sebagai jalinan kerjasama yang berorientasi ekonomi (bisnis) yang berkesinambungan antara dua atau lebih pelaku agribisnis, baik dalam satu subsistem maupun antara subsistem agribisnis (keterkaitan antar subsistem). Jalinan kerjasama tersebut harus saling membutuhkan, saling memperkuat

dan

saling

menguntungkan,

sehingga

hubungannya

akan

berkesinambungan. 3.1.2. Maksud dan Tujuan Kemitraan Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “Win-Win Solution Partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para patisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreatifitas, berani mengambil risiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berawawasan ke depan. Menurut Hafsah (2000), dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah : 1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, 2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, 3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, 5. Memperluas lapangan kerja, dan 6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Saling membutuhkan merupakan salah satu azas tumbuhnya kerjasama antara dua belah pihak yang bermitra. Kerjasama antara perusahaan besar dengan petani kecil dapat berlangsung baik jika ada imbalan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

  18

Perusahaan besar memiliki akses lebih besar terhadap pasar, informasi, teknologi dan modal. Sedangkan petani kecil mempunyai sumberdaya potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku yang dibutuhkan perusahaanperusahaan besar. Oleh sebab itu, keberadaan kemitraan usaha ini bagi perusahaan besar bisa mengurangi biaya overhead dan risiko yang harus diterimanya. Sementara itu, petani kecil akan menerima berbagai bantuan seperti modal, teknologi, manajemen dan kepastian pemasaran produknya. 3.1.3. Pola Kemitraan Dalam sistem agribisnis Indonesia, terdapat lima bentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha besar. Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 3.1.3.1. Pola Kemitraan Inti Plasma Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Hafsah, 2000) : A. Kelebihan dari pola inti plasma adalah : 1. Tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, 2. Tercipta peningkatan usaha, 3. Dapat mendorong perkembangan ekonomi. B. Kelemahan dari pola inti plasma adalah : 1. Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar. 2. Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma.

  19

Plasma

Perusahaan

Plasma

Plasma

Plasma Gambar 1. Pola Kemitraan Inti-Plasma Sumber : Badan Agribisnis, Departemen Pertanian (1998)

3.1.3.2. Pola Kemitraan Subkontrak Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Kelebihan dari pola subkontrak adalah pola subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu dan waktu kondusif bagi terciptanya alih teknologi, modal, keterampilan, dan produktivitas, serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra. Menurut Hafsah (2000), kelemahan dari pola subkontrak adalah : 1. Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran. 2. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak. Perasaan saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghidupi berubah menjadi penekanan terhadap harga input yang tinggi atau pembelian produk dengan harga rendah. 3. Kontrol kualitas produk ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tetap. Dalam kondisi ini, pembayaran produk perusahaan inti sering terlambat bahkan cenderung dilakukan secara konsinyasi. Disamping itu, timbul gejala eksploitasi tenaga kerja untuk mengejar target produksi.

  20

Kelompok Mitra

Kelompok Mitra

Pengusaha Mitra

Kelompok Mitra

Kelompok Mitra

Gambar 2. Pola Kemitraan Subkontrak Sumber : Badan Agribisnis Departemen Pertanian (1998) 3.1.3.3. Pola Kemitraan Dagang Umum Menurut Hafsah (2000), pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Beberapa petani atau kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya kemudian bermitra dengan toko swalayan atau mitra usaha lainnya. Koperasi tani tersebut bertugas memenuhi kebutuhan toko swalayan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kelebihan dari pola dagang umum pada dasarnya pola kemitraan ini adalah hubungan jual beli sehingga diperlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik perusahaan mitra maupun kelompok mitra. Keuntungan dalam pola kemitraan ini berasal dari marjin harga dan jaminan harga produk yang diperjualbelikan, serta kualitas produk sesuai dengan kesepakatan pihak yang bermitra. Adapun kelemahan dari pola dagang umum adalah : 1. Dalam prakteknya, harga dan volume produknya sering ditentukan secara sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan pihak kelompok mitra. 2. Sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi. Dalam sistem ini, pembayaran barang-barang pada kelompok mitra tertunda sehingga beban modal pemasaran produk harus ditanggung oleh kelompok

  21

mitra. Kondisi seperti ini sangat merugikan perputaran uang pada kelompok mitra yang memiliki keterbatasan permodalan. Kelompok Mitra

Konsumen/Industri

Perusahaan Mitra

Memasarkan produk kelompok mitra

Gambar 3. Pola Kemitraan Dagang Umum Sumber : Badan Agribisnis, Departemen Pertanian (1998).

3.1.3.4. Pola Kemitraan Keagenan Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra (Hafsah, 2000). Pihak perusahaan mitra (pengusaha besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra. Perusahaan besar atau menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang atau jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Diantara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus tercapai dan besarnya fee atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. Kelebihan dari pola keagenan adalah Pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Berbeda dengan pola dagang umum yang justru perusahaan besarlah yang kadang-kadang lebih banyak mengeruk keuntungan dan kelompok mitra harus bermodal kuat. Kelemahan dari pola keagenan adalah : 1. Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak sehingga harganya menjadi tinggi di tingkat konsumen. 2. Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.

  22

Memasok Kelompok Mitra

Perusahaan Mitra

Memasarkan produk Kelompok mitra Konsumen

Gambar 4. Pola Kemitraan Keagenan Sumber : Badan Agribisnis, Departemen Pertanian (1998).

3.1.3.5. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Kelebihan dari pola KOA adalah sama dengan keunggulan sistem inti plasma. Pola KOA ini paling banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan, antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk sistem bagi hasil. Sedangkan kelemahan dari pola KOA adalah : 1. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecilnya. 2. Perusahaan mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya. 3. Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan masalah.

  23

Kelompok Mitra

‐ lahan - sarana - teknologi

Perusahaan Mitra

- biaya - modal - teknologi ‐ manajemen 

Gambar 5. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) Sumber : Badan Agribisnis Departemen pertanian (1998)

3.1.4. Kendala-kendala Dalam Kemitraan Berbagai kasus kemitraan dalam agribisnis selama ini sering didengarkan keberhasilan hubungan kemitraan, tetapi sering pula diberitakan banyaknya kegagalan dari kemitraan tersebut, sehingga banyak hal yang menarik untuk dikaji. Kegagalan jalinan kemitraan dalam agribisnis disebabkan oleh berbagai kelemahan dari para pelaku agribisnisnya dan juga dikarenakan lemahnya aturan, mekanisme dan manajemen dari kemitraan itu sendiri. Menurut Hafsah (2000), beberapa kelemahan yang menjadi hambatan masih ditemukan antara lain sebagai berikut : 1. Lemahnya posisi petani karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan. Kondisi ini mengakibatkan petani kurang dapat mengelola usahatani secara efisien dan komersial. 2. Keterbatasan petani dalam bidang permodalan, teknologi, informasi, dan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan usahatani kurang mandiri sehingga mudah tersubordinasi oleh kepentingan pihak yang lebih kuat.

  24

3. Kurangnya kesadaran pihak perusahaan agribisnis dalam mendukung permodalan petani yang lemah. Hal ini menyebabkan menjadi kesulitan mengembangkan produk usahatani sesuai dengan kebutuhan pasar. 4. Informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas di kalangan pengusaha. Keadaan ini menyebabkan kurangnya calon investor yang akan menanamkan investasinya di bidang agribisnis. 5. Etika bisnis kemitraan yang berprinsip win win solution di kalangan investor agribisnis di daerah masih belum berkembang sesuai dengan dunia agribisnis. 6. Komitmen dan kesadaran petani terhadap pengendalian mutu masih kurang sehingga mengakibatkan mutu komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Penyebab lain kegagalan kemitraan adalah lemahya aspek manajerial dan sumberdaya manusia yang mengelola jalinan kemitraan itu, baik di tingkat perusahaan maupun petani atau yang memadukan kedua belah pihak yang bermitra. Kegiatan agribisnis yang menerapkan pola kemitraan memerlukan tenaga manajer dengan tingkat pengelolaan yang memadai tidak untuk aspek ekonomi dan teknik agribisnis, tetapi juga aspek sosial. Oleh karena itu, pembenahan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang agribisnis dan keterkaitan antar subsistem agribisnis perlu terus dilakukan. Oleh karena itu, untuk menentukan atau memilih pola kemitraan mana yang akan dilaksanakan harus diperhatikan perbedaan-perbedaan sebagai berikut : 1. Karakteristik komoditas yang diusahakan, 2. Keragaan para pelakunya, 3. Keragaan pasar yang mencakup struktur pasar, tingkah laku pasar, dan penampilan pasar, 4. Ketersediaan sarana produksi, 5. Ada tidaknya industri pengolahan, 6. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. 3.1.5. Syarat Membangun Kemitraan Usaha Hortikultura. Secara teoritis maupun empiris di perlukan beberapa syarat dalam membangun kemitraan usaha hortikultura yang dapat memadukan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam hubungan yang saling membutuhkan,   25

memperkuat, dan menguntungkan (Daryanto, H dan Saptana (2009). Syarat-syarat kemitraan tersebut yaitu : 1.

Membangun kemitraan harus didasari adanya saling kesetaraan (equality) sehingga ada posisi tawar yang seimbang baik dalam membangun kesepakatan-kesepakatan kerja dan kontrak kerjasama usaha.

2.

Membangun kemitraan harus ada saling kepercayaan. Menurut Dyer et al (2002) dalam Daryanto, H dan Saptana (2009) terdapat empat isu mengenai kepercayaan, yaitu 1) kepercayaan menyangkut risiko dan ketidakpastian, 2) kepercayaan untuk menerima saran dan kritikan, 3) kepercayaan di artikan pihak lain adalah harapan dan saling ketergantungan, 4) kepercayaan adalah berbagi nilai. Oleh karena itu kemitraan akan berhasil di tentukan oleh kepercayaan dan ketaatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian (kontrak).

3.

Kemitraan di bangun harus didasarkan keterbukaan, terutama dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak. Contoh hal yang mendasar bagi perusahaan mitra adalah adanya jaminan bahan baku dengan jumlah, kualitas dan kontinuitas yang diperlukan dalam setiap periode produksi sedangkan bagi petani adalah kepastian harga dan jaminan pasar.

4.

Dalam membangun kemitraan usaha maka setiap tindakan yang dilakukan antar pihak harus dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini sering dilakukan petani ketika harga naik tinggi maka produksi akan di jual ke pasar bebas dan perusahaan mitra mengambil produk dari petani di luar mitra.

5.

Kemitraan dibangun harus melakukan proses sosialiasasi yang matang dan memerlukan waktu, kesabaran, keterbukaan, kearifan dan ketekunan antar pihak

6.

Kemitraan harus didasari atau dilakukan perencanaan produksi misalnya melakukan pengaturan produksi berupa kesepakatan jenis tanaman, pola tanaman, dan skala yang harus di usahakan.

7.

Membangun kemitraan diperlukan adanya manajemen mutu dan standar kualitas.

8.

Kemitraan usaha perlu memahami jaringan agribisnis hortikultura, sistem jaringan agribisnis menyangkut terhadap pola-pola, skala pengusahaan,

  26

usahatani dan pasca panen yang berbeda antara kemitraan usaha besar dengan kemitraan yang beskala menengah dan kecil. 9.

Pentingnya konsolidasi kelembagaan di tingkat petani agar petani tetap berada pada posisi yang menguntungkan dalam kemitraan.

10. Meletakan integrasi koordinasi vertikal secara tepat. 11. Kemitraan juga harus mengandung kewirausahaan agar dapat menghasilkan produk hortikutura yang berdaya saing (Syahyuti, 2006 dalam Daryanto, H, 2009), dan 12. Kemitraan usaha harus memiliki dukungan sistem informasi yang baik. 3.1.6. Peranan Pelaku Kemitraan Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Dengan demikian, diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan pernanannya secara baik. Berbagai peran dari pelaku kemitraan usaha tersebut adalah sebagai berikut (Hafsah, 2000): 3.1.6.1. Peranan Pengusaha Besar Pengusaha besar melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil/koperasi dalam hal : 1. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM pengusaha kecil atau koperasi, baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan teknis produksi. 2. Menyusun rencana usaha dengan pengusaha kecil/koperasi mitranya untuk disepakati bersama. 3. Bertindak sebagai penyandang dana atau penjamin kredit untuk permodalan pengusaha kecil atau koperasi mitranya. 4. Memberikan bimbingan teknologi kepada pengusaha kecil atau koperasi. 5. Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama yang disepakati. 6. Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha kecil atau koperasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

  27

7. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik. 8. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan. 3.1.6.2. Peranan Pengusaha Kecil/Koperasi Dalam melaksanakan kemitraan usaha, pengusaha kecil/koperasi didorong untuk melakukan : 1. Bersama-sama dengan pengusaha besar mitranya melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati. 2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai hasil kesepakatan dengan pengusaha besar mitranya. 3. Melaksanakan kerjasama antar sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi pengusaha besar mitranya. 4. Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis produksi dan usaha. 3.1.6.3. Peranan Pembina Peranan lembaga pembinaan ini pada intinya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kemitraan usaha serta terwujudnya kemitraan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bermitra. Secara lebih rinci peran lembaga Pembinaan tersebut adalah : 1. Meningkatkan pembinaan kemampuan kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil atau koperasi. 2. Membantu penyediaan fasilitas permodalan dengan skim-skim kredit lunak dengan prosedur yang sederhana sehingga mampu diserap dan dimanfaatkan oleh pengusaha kecil. 3. Mengadakan

penelitian,

pengembangan

usaha,

pelayanan,

penyediaan

informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah. 4. Melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah.

  28

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik SDM aparat maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi banding dan sebagainya. 6. Bertindak sebagai arbitrase atau penengah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. 3.2. Sistem Agribisnis Menurut Krisnamurthi (1997) agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif yang terdiri dari beberapa subsistem yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, subsistem produksi usahatani, subsistem pengolahan industri hasil pertanian, subsistem pemasaran hasil pertanian dan subsistem kelembagaan penunjang kegiatan pertanian. Keterkaitan antar subsistem agribisnis sayuran dikatakan baik apabila : 1. Subsistem sarana produksi yang didukung oleh industri primer (backward linkage), seperti pabrik pupuk, pestisida, peralatan pertanian dan penanganan benih, ternyata berkaitan erat dengan tersedianya sumberdaya alam (agroekosistem, komoditas, dsb) di wilayah yang bersangkutan. Subsistem sarana produksi inilah yang menjadi salah satu penentu berhasil atau tidaknya subsistem produksi (usahatani). 2. Subsistem produksi ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia (tenaga kerja) dan dukungan dari subsistem sarana produksi. Kemudian hasil produksi komoditas sayuran tersebut ada yang mengalir langsung ke subsistem pemasaran dengan atau tanpa pemberian perlakuan terlebih dahulu (material handling). Sementara itu, ada pula dari komoditas sayuran tersebut yang menjadi bahan baku untuk produk olahan sehingga perlu masuk dahulu ke subsistem penanganan dan pengolahan hasil, sebelum produk olahan tersebut mengalir ke subsistem pemasaran. 3. Subsistem penanganan dan pengolahan hasil juga tergantung dari hasil subsistem produksi dan tersedianya sumberdaya manusia. Hal ini menunjukan bahwa industri pengolahan hasil pertanian sangat tergantung dari berjalan atau tidaknya subsistem produksi (usahatani) yang pada umumnya sangat peka terhadap masalah ketidakpastian harga dan produksi.   29

4. Subsistem pemasaran, baik itu berorientasi regional, nasional maupun internasioanl (ekspor). Keberhasilan subsistem ini ditentukan oleh lancar atau tidaknya ketiga subsistem sebelumnya serta ketersediaan sumberdaya manusia di bidang pemasaran. Menurut Krisnamurthi (1997), sistem agribisnis dapat dibedakan dalam beberapa gugus industri (industrial clustered) berdasarkan produksi akhir dari sistem agribisnis, yaitu : 1. Sistem agribisnis pangan (food and beverage), yakni sistem agribisis yang produk akhirnya berupa produk-produk bahan pangan (hewani dan nabati) dan minuman. 2. Sistem agribisnis pakan, yaitu sistem agribisnis yang produk akhirnya berupa produk-produk pakan hewan (ternak, ikan). 3. Sistem agribisnis serat alam, yakni agribisnis yang menghasilkan produk akhir berbahan baku serat alam seperti produk atau barang-barang karet, kayu (pulp, rayon, kertas), produk tekstil, produk kulit dan produk serat alam lainnya. 4. Sistem agribisnis bahan farmasi dan kosmetika, yakni agribisnis yang menghasilkan bahan-bahan farmasi (obat-obatan, vaksin, serum) dan produk kosmetika (sampo, detergen, sabun) baik untuk kebutuhan manusia maupun hewan. 5. Sistem agribisnis wisata dan estetika, yakni sistem agribisnis yang menghasilkan produk akhir berupa kegiatan wisata, seperti wisata kebun, wisata hutan tanaman dan sebagainya serta produk-produk keindahan (bunga, tanaman hias, ikan hias, dan lain-lain). 6. Sistem agribisnis energi terperbaharui, yakni sistem yang menghasilkan produk akhir berupa energi alternatif seperti etanol dan berbagai jenis energi-bio lainnya. Keterkaitan antar usaha dalam sistem mulai dari pengadaan sarana produksi, proses produksi usahatani, pengolahan hasil, industri, distribusi dan pemasaran merupakan syarat keunggulan bisnis yang bersangkutan. Dengan adanya kemitraan diharapkan dapat menghilangkan permasalahan dalam keterkaitan usaha vertikal sistem agribisnis seperti bentuk persaingan yang tidak sehat akibat struktur pasar yang tidak sempurna. Agribisnis Indonesia merupakan

  30

lahan yang sangat subur bagi tumbuh dan berkembangnya kemitraan, karena pola kemitraan merupakan salah satu tuntunan objektif bagi keberadaan agribisnis. Kemitraan merupakan tuntunan logis dari sifat agribisnis sebagai suatu rangkaian kegiatan usaha dalam sistem yang terintegrasi. 3.3. Pengertian Usahatani Soekartawi (2002) mendefinisikan usahatani sebagai pengorganisasian dari faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal dan manajemen yang dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh hasil dari lapangan pertanian. Tjakrawiralaksana dan Soeriatmaja (1983) mendefinisikan usahatani sebagai suatu organisasi produksi di lapangan pertanian dimana terdapat unsur lahan yang mewakili unsur alam, unsur tenaga kerja yang bertumpu pada anggota keluarga tani, unsur modal yang beraneka ragam jenisnya, dan unsur pengolahan atau manajemen yang perannya dibawakan oleh seseorang yang disebut petani. Dalam hal ini, istilah usahatani mencakup kebutuhan keluarga, sampai pada bentuk yang paling modern yaitu mencari keuntungan atau laba. Soekartawi dikategorikan

(2005) menjadi

mengemukakan dua

yaitu

bahwa

tujuan

memaksimumkan

usahatani keuntungan

dapat dan

meminimumkan pengeluaran. Konsep memaksimumkan keuntungan adalah bagaimana mengalokasikan sumberdaya dengan jumlah tertentu seefisien mungkin untuk memperoleh keuntungan maksimum. Sedangkan konsep meminimumkan pengeluaran berarti bagaimana menekan pengeluaran produksi sekecil-kecilnya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. 3.3.1. Unsur-unsur Pokok Usahatani Hernanto (1989) menyatakan ada empat unsur-unsur pokok usahatani atau dalam istilah lainnya adalah faktor-faktor produksi usahatani. Faktor-faktor produksi tersebut yaitu: 1. Lahan, 2. Tenaga Kerja, 3. Modal, dan 4. Pengelolaan (management)

  31

3.3.2. Unsur Lahan Unsur lahan pada hakekatnya adalah permukaan bumi yang merupakan bagian dari alam. Fungsi lahan dalam usahatani yaitu: 1. Tempat menyelenggarakan kegiatan produksi pertanian (usaha bercocok tanam dan pemeliharaan hewan ternak). 2. Tempat pemukiman keluarga petani. Bentuk dan sifat lahan merupakan manifestasi dari pengaruh faktor-faktor alam lainnya seperti topografi, iklim, (curah hujan, suhu, penyinaran matahari, dan gelombang nisbah, jenis tanah) yang ada di sekelilingnya (Tjakrawiralaksana dan Soeriatmaja, 1983). Hernanto (1989) menjelaskan bahwa pada umumnya di Indonesia tanah merupakan faktor produksi yang: (a) relatif langka dibandingkan dengan faktor produksi lainnya, (b) distribusi penguasaannya di masyarakat tidak merata. Sifatsifat lahan antara lain: (a) luas relatif tetap atau dianggap tetap, (b) tidak dapat dipindah-pindahkan, (c) dapat dipindahtangankan dan atau diperjualbelikan. Karena sifatnya yang khusus tersebut tanah kemudian dianggap sebagai salah satu faktor usahatani meskipun di bagian lain dapat juga berfungsi sebagai faktor atau unsur modal usahatani. Empat golongan petani berdasarkan luas tanah yang dimiliki yaitu: 1. Golongan petani luas (kepemilikan lahan >2 hektar), 2. Golongan petani sedang (antara 0,5 – 2 hektar), 3. Golongan petani kecil (kepemilikan lahan 0,5 hektar), 4. Golongan buruh tani tidak memiliki lahan. 3.3.3. Tenaga Kerja Tjakrawiralaksana dan Soeriatmaja (1983) menyatakan bahwa unsur tenaga kerja dalam usahatani diperlukan untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan dalam usahatani menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi: 1. Pekerjaan yang bersifat produktif (mengolah lahan, menyiangi, memupuk dan mencegah hama dan penyakit), 2. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat investasi (membuka hutan untuk lahan pertanian, memperbaiki pematang, membuat teras),   32

3. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum (memperbaiki alat-alat, menjemur hasil produksi, membeli sarana produksi dan menyelenggarakan akuntansi usahatani). Dalam usahatani unsur kerja dapat diklasifikasikan dalam tenaga kerja manusia dan tenaga kerja ternak. Tenaga kerja manusia dibedakan lagi ke dalam jenisnya tenaga kerja pria, tenaga wanita, tenaga anak-anak (berumur di bawah 15 tahun). Menurut Soekartawi (2002), umur tenaga kerja di pedesaan juga sering menjadi penentu besar kecilnya upah. Mereka yang tergolong di bawah usia dewasa akan menerima upah juga lebih rendah bila dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa. HOK (hari orang kerja) atau setara hari kerja pria (HKP) adalah upah tenaga kerja

yang

bersangkutan

dibagi

upah

tenaga

kerja

pria.

Menurut

Tjakrawiralaksana dan Soeriatmaja (1983) pengukuran tenaga kerja dalam usahatani umumnya diukur dengan jumlah “hari”. Dalam satu hari biasanya selama 7 jam dan ukurannya biasa dibulatkan kepada satuan hari kerja. 3.3.4. Modal Hernanto (1989) menyatakan bahwa modal merupakan unsur pokok usahatani yang penting. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru, yaitu produksi pertanian. Pada usahatani yang dimaksud dengan modal adalah: (a) Tanah, (b) Bangunan, (c) Alat-alat pertanian, (d) Tanaman, ternak, dan ikan di kolam, (e) Bahan-bahan pertanian, (f) Piutang di Bank, (g) Uang tunai. Sedangkan menurut sifatnya modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu modal tetap, meliputi tanah dan bangunan. Modal tetap diartikan modal yang tidak habis pada satu periode produksi. Jenis modal ini memerlukan pemeliharaan agar tetap berdayaguna dalam jangka waktu yang lama. Jenis modal ini terkena penyusutan. Jumlah modal yang dipakai dalam usahatani juga sering dipakai untuk pengukuran usahatani. Pengukuran usahatani dapat didasarkan kepada: (a) Jumlah nilai seluruh modal yang ditanamkan dalam usahatani dan (b) Jumlah nilai modal lancar dan modal usahatani (Tjakrawiralaksana dan Soeriatmaja, 1983).

  33

Berdasarkan sumbernya modal dapat diperoleh dari; (a) Milik sendiri, (b) Pinjaman atau kredit, (c) dari usaha lain dan, (e) Kontrak sewa (Hernanto, 1989). 3.3.5. Pengelolaan Hernanto (1989) menyatakan bahwa pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani menentukan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan faktorfaktor produksi yang dikuasainya sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. 3.4. Penerimaan Usahatani Penerimaan usahatani adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini mencakup semua produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan dalam usahatani untuk bibit, dan yang digunakan sebagai pembayaran yang disimpan. Penilaian ini berdasarkan perkalian antara total produksi dengan harga pasar yang berlaku. Menurut Soekartawi et al (1986), penerimaan total usahatani (farm receipt) didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan pokok usahatani. Penerimaan tunai usahatani tidak mencakup uang untuk keperluan usahatani. Pendapatan kotor usahatani (gross farm income) didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Istilah lain untuk pendapatan kotor usahatani adalah nilai produksi (value of production) atau penerimaan kotor usahatani (gross return). Dalam menaksir pendapatan kotor, semua komponen produk yang tidak dijual harus dinilai berdasarkan harga pasar. Pendapatan kotor usahatani adalah ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani (Soekartawi et al, 1986). Pengeluaran total usahatani (total farm expense) merupakan nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, termasuk tenaga kerja keluarga petani. Selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran total usahatani disebut pendapatan bersih usahatani. Pendapatan bersih usahatani dapat digunakan untuk mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usahatani. Oleh karena itu,

  34

pendapatan bersih usahatani merupakan ukuran keuntungan usahatani yang dapat dipakai untuk dapat membandingkan penampilan beberapa usahatani (Soekartawi et al, 1986). Ukuran yang sangat berguna untuk menilai penampilan usahatani kecil adalah penghasilan bersih usahatani (net farm earnings). Angka ini diperoleh dari pendapatan bersih usahatani dengan mengurangkan bunga yang dibayarkan kepada modal pinjaman (Soekartawi et al, 1986). Pendapatan yang besar tidak selalu menunjukkan efisiensi yang tinggi karena ada kemungkinan pendapatan yang besar itu diperoleh dari investasi yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam analisis pendapatan usahatani selalu diikuti dengan pengukuran efisiensi. Menurut Tjakrawiralaksana dan Soeriatmaja (1983), analisis hubungan penerimaan dan biaya (R/C) rasio dapat dipakai untuk melihat keuntungan relatif dari kegiatan cabang usahatani berdasarkan perhitungan finansial. Dalam analisis ini akan diuji seberapa jauh setiap nilai rupiah, biaya yang dipakai dalam kegiatan cabang usahatani yang bersangkutan dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya. Jika unsur penerimaan dan biaya total telah diperoleh maka R/C rasio dapat dihitung. 3.5. Konsep Biaya Usahatani Konsep biaya usahatani lebih mengkaji ke biaya-biaya produksi. Biaya produksi dalam usahatani dapat dibedakan dalam beberapa bagian (Hernanto, 1989): A. Berdasarkan jumlah output yang dihasilkan terdiri dari: 1. Biaya tetap, adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, misalnya pajak tanah, sewa tanah, penyusutan alat-alat bangunan pertanian dan bunga pinjaman. 2. Biaya variabel, adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi, misalnya pengeluaran untuk bibit, pupuk, obat-obatan, dan biaya tenaga kerja. B. Berdasarkan biaya yang langsung dikeluarkan dan langsung diperhitungkan terdiri dari: 1. Biaya tunai, adalah biaya tetap dan biaya variabel yang langsung dibayar tunai. Biaya tetap misalnya pajak tanah dan Bunga pinjaman, sedangkan biaya variabel misalnya biaya untuk pengeluaran bibit, obat-obatan, pupuk, dan   35

tenaga kerja. Biaya tunai ini berguna untuk melihat pengalokasian modal yang dimiliki petani. 2. Biaya tidak tunai (diperhitungkan) adalah biaya penyusutan alat-alat pertanian, sewa lahan milik sendiri (biaya tetap) dan tenaga kerja dalam keluarga (biaya variabel). Biaya tidak tunai ini untuk melihat bagaimana manajemen suatu usahatani. 3.6. Kerangka Pemikiran Operasional Kemitraan antara petani wortel di Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur dengan Agro Farm diawali dari program yang dimiliki oleh Agro Farm untuk mengembangkan wortel sebagai salah satu jenis sayuran yang dibudidayakan di tempat penelitian. Melalui program kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Dalam melaksanakan program kemitraan ini banyak sekali kendala yang dihadapi, baik oleh pihak petani maupun perusahaan. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas menjadi faktor yang sangat penting dalam melaksanakan program kemitraan ini. Hasil yang diharapkan dari program kemitraan ini bagi petani adalah terjaminnya pasar bagi wortel yang diproduksinya serta dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan bagi perusahaan adalah dapat memenuhi kebutuhan pasar. Agar program kemitraan ini dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan bentuk pola kemitraan yang tepat sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan adanya program kemitraan ini juga diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah atau kendala-kendala yang timbul sehingga program kemitraan ini dapat dilanjutkan. Dalam evaluasi pelaksanaan kemitraan antara petani wortel dan Agro Farm ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang diperoleh kedua belah pihak yang bermitra. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat pendapatan petani selama mengikuti program kemitraan. Kemitraan yang dikaji pada Agro Farm pada intinya ditujukan untuk mengetahui perbedaan mengenai pendapatan para petani wortel yang bermitra dengan Agro Farm dibandingkan dengan para petani wortel yang tidak menjalin kemitraan dengan Agro Farm sehingga dapat diketahui secara lebih signifikan peranan kemitraan bagi kesejahteraan petani dilihat dari segi pendapatan usahatani (Gambar 6).   36

Petani Non Mitra

Petani Mitra

Input

Harga Input

Input

Biaya Produksi

Biaya Produksi

Output 

Harga Input

Output

Harga Output

Harga Output

Penerimaan

Penerimaan

Pendapatan

Pendapatan

Rekomendasi

K 

Permasalahan: Petani 1. 2. 3. 4.

Harga jual fluktuatif Keterbatasan wawasan & teknologi Keterbatasan permodalan Keterbatasan manajemen

E  M  I  T 

Permasalahan: Agro Farm 1. Keterbatasan lahan 2. Keterbatasan tenaga kerja 3. Tuntutan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

R  A  A  N 

Gambar 6. Kerangka Pemikiran Operasional Analisis Kemitraan Antara Agro Farm dengan Petani Mitra Wortel

  37