II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Faktor-faktor Pendukung Pengembangan Posyandu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan suatu forum komunikasi, alih teknologi, dan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Langkah–langkah pembentukan Posyandu diantaranya : (1) pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan; (2) survey mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan Keluarga Berencana (KB); (3) musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survey mawas diri, sarana dan prasarana posyandu, serta biaya posyandu; (4) pemilihan kader Posyandu; (5) pelatihan kader Posyandu; dan (6) pembinaan.1 Sasaran Posyandu meliputi bayi/balita, ibu hamil/ibu menyusui, serta Wanita Usia Subur (WUS) dan Pria Usia Subur (PUS). Keberadaan Posyandu sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat dapat bertidak sebagai pelaksana sekaligus pihak yang memperoleh pelayanan kesehatan dalam Posyandu. Pengembangan mutu pengelolaan Posyandu memerlukan koordinasi dan keterpaduan pembinaan pada semua tingkatan pemerintah. Adapun faktor-faktor utama yang mendukung pengembangan posyandu adalah lingkungan dan keluarga.
1
. http://library.usu.ac.id oleh Nasap Sembiring dalam Artikel Posyandu sebagai Saran Peran Serta Masyarakat dalam Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat diakses tanggal 27 Juni 2008.
2.1.1. Lingkungan Lingkungan
adalah
keseluruhan
fenomena
yang
mempengaruhi
perkembangan, keyakinan, dan perilaku masyarakat. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan masyarakat dengan budaya. Ada tiga bentuk lingkungan, yaitu lingkungan fisik, sosial dan simbolik 2). Ketiga bentuk lingkungan tersebut berinteraksi dengan diri manusia membentuk budaya tertentu. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam atau lingkungan yang diciptakan oleh manusia, seperti daerah khatulistiwa, pegunungan, pemukiman padat dan iklim tropis 3). Lingkungan fisik dapat membentuk budaya tertentu misalnya bentuk rumah di daerah panas yang memiliki banyak lubang agar angin bayak masuk, begitu juga rumah di daerah dingin yang bentuk rumahnya tertutup rapat. Padahal budaya tersebut tidak perlu diikuti oleh masyarakat diperdesaan maupun diperkotaan, karena pola budaya lingkungan tersebut dapat menimbulkan penyakit seperti infeksi saluran pernapasana akut pada balita dan ini banyak terjadi pada balita di Indonesia di daerah perkotaan 4). Sementara masyarakat banyak menyatakan dan memberikan keyakinan respons masyarakat terhadap ligkungan baru, seperti rumah sakit dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri 5), oleh karena itu lingkungan akan mempengaruhi masyarakat dalam memberkan nilai perubahan terhadap keinginan pencapaian kesehatan lingkungan yang lebih baik.
2
. Andrew M.M., & Boyle, J.S. 1995. Transcultural Concepts in Nursing Care (Edisi ke-2). Philadelphia: J. B. Lippincontt Company, hal 5. 3 . Ibid. Hal 6. 4 . Departemen Kesehatan RI. 1999. Indonesia Sehat 2010, Jakarta: Depkes RI, hal 12. 5 . Kozier, B. & Erb, G. 1995 Fundamentals of Nursing: Process and Practice, California, Guming Pub. Inc di. Terjemahkan (diterjemahkan oleh Fadillah) hal.35
Lingkungan Sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu atau kelompok masyarakat yang lebih baik dan lebih luas seperti keluarga, komunitas dan masjid atau gereja atau tempat ibadah lainnya. Di dalam lingkungan sosial, individu harus mengikuti struktur dan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan tersebut 6). Keluarga adalah tempat pertama kali manusia atau masyarakat berinteraksi dan dipandang sebagai pilar utama untuk mencapai keberhasilan masyarakat bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih besar. Keberhasilan masyarakat bersosialisasi di dalam keluarga merupakan pengalaman yang digunakan untuk bersosialisasi dengan kelompok lain seperti bagaimana keluarga mendapat pengalaman dari posyandu yang mampu memberikan pengetahuan kesehatan dasar dan tindakan preventif dalam kesehatan anak dan ibu hamil maka masyarakat tersebut akan melakukan sosialisasi antar individu baik di rumah maupun dilingkunganya berada. Lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk atau simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu, seperti musik, seni, riwayat hidup, bahasa, atau atribut yang digunakan 7). Penggunaan lingkungan simbolik bermakna bahwa individu memiliki tenggang rasa dengan kelompoknya, seperti penggunaan bahasa pengantar, identifikasi nilai-nilai dan norma, serta penggunaan bahasa seperti pemakian ikat kepala, kalung, anting, telepon, hiasan dinding, atau slogan-slogan 8).
6
. Andrew. Op.cit hal 15 . Op.cit hal 27 8 . Op-cit hal 31 7
2.1.2. Keluarga Keluarga merupakan unit pelayanan kesehatan yang terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan komunitas 9). Apabila setiap keluarga sehat akan tercipta komunitas yang sehat. Masalah kesehatan yang dialami oleh salah satu angota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Masalah Kesehatan yang dialami yang dialami oleh sebuah keluarga dapat mempengaruhi sistem keluarga tersebut dan mempengaruhi komunitas setempat, bahkan komunitas global. Sebagai contoh, apabila ada seseorang anggota keluarga yang menderita penyakit demam berdarah, nyamuk sebagai faktor penyebab dapat menggigit keluarga tetangganya. Hal tersebut
dapat mempengaruhi sistem
keluarga dan mempengaruhi komunitas tempat keluarga tersebut menetap. Membangun Inonesia sehat harus membangun masyarakat Provinsi Sehat, kemudian masyarakat kabupaten/kota yang sehat dan yang terkecil adalah dimulai dengan membangun keluarga sehat sesuai dengan budaya keluarga. Keluarga adalah sebagai dua atau lebih individu yang berganbung karena hubungan darah, perkawinan, atau adopsi 10). Selain itu keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga 11). Definisi lain keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan berperkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada
9
. Sudiharto, S.Kp, M.Kes, 2007, Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural, Penerbit Buku Kedoktean egc. Jakarta. 10 . Departemen Agama RI, 1998, Membangun Keluarga Sakinah, Jakarta 11 . Frieman , M.M. 1998. Family Nursing (Edisi ke-4) Connecticut : Appleton Lange hal-22
Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya 12). Peran keperawatan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh keluarga untuk membangun keluarga sehat dengan budayanya. Keterawatan keluarga berperan sebagai pemberi asuhan dalam mewujudkan keluarga sehat, dengan demikian keluarga akan mengenal tanda bahaya dini gangguan kesehatan pada anggota keluarga dengan mengantisipasi kondisi buruk kesehatan keluarga. Dengan demikian, apabila keluarga tersebut mempunyai masalah kesehatan, mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan dalam kondisi yang sudah kronis. Keterawatan kesehatan keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan kesehatan keluarga sehingga tercapai menwujudkan masyarakat yang sehat seperti tercapaiya Indonesia Sehat 2010 13). Program pemerintah dalam pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan harus terus mengikutsertakan dan memberdayakan Program Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai kelembagaan non pemerintah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sehat tentunya dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif semua keluarga dilingkungan posyandu tersebut.
2.2. Kondisi Umum dan Perkembangan Posyandu Perkembangan Posyandu dari tahun ke tahun semakin meningkat dan telah memberikan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang semakin menurun diikuti dengan semakin meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk. Hal ini dapat dilihat dan
12
. BKKBN, 1992, Perencanaan Keluarga Sejahtera, BKKBN, Jakarta. Hal.13 . Program Sistem Perencanaan Nasional dibidang Kesehatan, 1994-1999.
13
Angka Kematian Ibu (AKI) pada periode tahun 1995-2003 terjadi penurunan sekitar 36/100.000, dan Angka Kematian Bayi (AKB) sekitar 15/1000 kelahiran hidup. Sedangkan umur harapan hidup rata-rata pada periode 1970-2000 meningkat sekitar 21,2 persen14). Perkembangan Posyandu juga dapat dilihat dari jumlah Posyandu pada periode tahun 1986 – 2004 yang semakin meningkat, hampir sepuluh kali lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu bertambah sebanyak 220.154 Posyandu. Secara kuantitas, karena masih banyak ditemukannya permasalahan Posyandu dari aspek kualitas yaitu : (1) Masih kurang berfungsinya peran Posyandu hal ini disebabkan karena masih banyaknya keterbatasan dana yang dimiliki oleh masing posyandu dalam mensosialisasikan peran dan kegiatan posyandu ditengah lingkungan masyarakat. (2) Tidak lengkap/belum memadai sarana dan prasarana yang ada karena masih kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam memenuhi kebutuhan posyandu. (3) Masih rendahnya sumberdaya manusia (pengelola/pengurus Posyandu, kader Posyandu), hal ini dikarenakan masih kurang intensifnya pembinaan maupun pelatihan bagi kade-kader posyandu, disamping kader-kader posyandu tersebut juga rata-rata latar belakang pendidikannya bukan yang berhunungan dengan pelayanan kesehatan maupun palayanan medis. (4) Masih rendahnya cakupan Posyandu, partisipasi masyarakat, kreativitas, motivasi pengelola/pengurus Posyandu dan masyarakat terhadap keberadaan Posyandu disamping karena posyandu hanya untuk lingkungan Rukum Warag (RW) juga masih rendahnya insentif yang diberikan pemerintah setempat 14
. Departemen Kesehatan, 2005, Menuju Indonesia Sehat, Jakarta.
kepada kader-kader posyandu, sehingga walaupun jumlahnya bertambah namun sisi pengelolaan dan manajemennya masih sangat terbatas dan ketergantungan kepada Puskesman yang ada di kecamatan. Adanya permasalahan dari kualitas Posyandu, maka pemerintah telah lama melakukan upaya untuk mengatasinya dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu. Melalui instruksi ini, seluruh kepala daerah ditugaskan untuk meningkatkan pengelolaan mutu Posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Pengelolaan Posyandu yang dilakukan oleh satu kelompok kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di Provinsi Riau telah dilakukan sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan Posyandu dan kinerja dari masing-masing personal yang ada didalam struktur organisasi Posyandu tersebut. Kegiatan Posyandu terdiri dari: a) Kegiatan utama yaitu: (1) Kesehatan Ibu dan Anak; (2) Keluarga Berencana (KB); (3) Imunisasi; (4) Gizi; (5) Pencegahan dan Penanggulangan Diare. b) Kegiatan Pengembangan /tambahan disamping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan, maka dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan Posyandu dengan kegiatan baru seperti : perbaikan kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan berbagai program pembangunan
masyarakat desa lainnya. Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu Plus. Penambahan kegiatan Posyandu sebaiknya dilakukan apabila 5 (lima) kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik, dalam arti cakupannya diatas 50 persen, serta tersedia sumberdaya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat yang tercermin dari hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui Forum Musyawarah Masyarakat Desa (FMMD). Tetapi dalam kenyataannya salah satu kegiatan utama Posyandu yaitu masalah gizi masyarakat belum menunjukkan hasil yang baik, yaitu dengan masih adanya kasus gizi buruk yang ditemukan di beberapa daerah Provinsi Riau. Meskipun
demikian,
kegiatan
tambahan
Posyandu
telah
banyak
diselenggarakan antara lain : 1). Bina Keluarga Balita; 2). Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA); 3). Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya : ISPA, DBD, gizi buruk, polio, campak, difteri, pertusis, tetanus neonatorum; 4). Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD); 5). Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa(UKGMD); 6). Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PABPLP); 7). Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan perkarangan melaui Taman Obat Keluarga (TOGA);
8). Kegiatan ekonomi produkti, seperti : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Simpan Pinjam; 9). Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas).
2.3. Peran dan Pengelolaan Posyandu Peran dan fungsi Posyandu adalah : (1) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB; (2) sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Untuk menguji kinerja dari posyandu, diperlukan pengetahuan tentang struktur organisasi yang ada didalam pelaksanaan Posyandu tersebut. Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukkan Posyandu. Struktur organisasi tersebut bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dan kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota. Kemudian
dari
beberapa
Posyandu
yang
ada
di
suatu
wilayah
(Kelurahan/desa atau dengan sebutan lain), selayaknya dikelola oleh suatu unit/kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih dari para anggotanya. Bentuk organisasi unit pengelola posyandu, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pengelola posyandu, disepakati dalam unit/kelompok pengelola posyandu bersama masyarakat
setempat. Contoh alternatif bagan kepengurusan pengorganisasian Posyandu di desa/kelurahan atau sebutan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1. Pembina 1.Kepala Kelurahan 2.Ketua PKK Kelurahan
Posyandu (yang ada di RW)
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Kader Posyandu
Sumber : Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2005
Gambar 1. Bagan Organisasi Posyandu Pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Kriteria pengelola Posyandu antara lain : 1). Diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat; 2). Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; 3). Bersedia bekerja sebagai kader posyandu secara sukarela (insentif yang terbatas) Kader Posyandu dipilih oleh pengurus posyandu dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu. Kader Posyandu menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara
sukarela. Kriteria kader Posyandu antara lain sebagai berikut : a) diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat; b) dapat membaca dan menulis huruf latin; c) mempunyai jiwa pelopor, pembaharuan dan penggerak masyarakat; d) bersedia bekerja secara sukarela, memiliki kemampuan dan waktu luang. Dalam keadaan tertentu, terutama di daerah perkotaan, karena kesibukan yang dimiliki, tidak mudah mencari anggota masyarakat yang bersedia aktif secara sukarela sebagai kader Posyandu. Untuk mengatasinya kedudukan dan peranan kader Posyandu dapat digantikan oleh tenaga profesional terlatih yang bekerja secara purna/paruh waktu sebagai kader Posyandu dengan mendapat imbalan khusus dari dana yang dikumpulkan oleh dan dari masyarakat. Kriteria tenaga profesional antara lain sebagai berikut : a) diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat; b) berpendidikan sekurang-kurangnya SMP; c) bersedia dan mau bekerja secara purna/ paruh waktu untuk mengelola Posyandu. Evalusi pelaksanaan Posyandu dilakukan melalui penelaahan pembentukan dan pemantaun kegiatan Posyandu. Menurut Budiman (2005), pembentukan dan pemantauan kegiatan Posyandu dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a) Pemilihan pengurus dan kader posyandu b) Orientasi pengurus dan pelatihan kader posyandu c) Pembentukan dan peresmian posyandu d) Penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan posyandu Dana sehat adalah dana yang berasal dari sumbangan sukarela masyarakat (dapat dalam bentuk sumbangan natural), dikelola oleh masyarakat serta dimanfaatkan untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya termasuk membiayai penyelenggaraan Posyandu Program dana
sehat dibedakan dengan iuran peserta Posyandu. Sumber dana sehat adalah seluruh anggota masyarakat di wilayah kerja Posyandu, sedangkan sumber dana iuran peserta adalah masyarakat pengunjung Posyandu. Dana sehat tidak sama dengan asuransi kesehatan yang untuk Indonesia dibedakan atas 2 macam yakni yang bersifat wajib seperti yang tercantum dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta yang bersifat sukarela seperti yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang disebut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 15). Pada dana sehat iuran dari masyarakat bersifat sukarela, sesuai dengan kondisi, kemampauan, ditetapkan berdasarkan musyawarah serta tidak mengikat. Program dana sehat termasuk dalam kelompok program pembiayaan asyarakat mandiri (community self financing) yang peruntukkannya terutama untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat (public goods) sesuai kesepakatan masyarakat setempat. Dana sehat dapat juga dipakai untuk membiayai pelayanan medik anggota masyarakat yang membutuhkan. Tetapi sifatnya hanya bantuan bukan menanggung pembiayaan secara keseluruhan. Sedangkan pada asuransi kesehatan, untuk menjadi peserta harus membayar iuran secara berkala dalam jumlah tertentu esuai dengan nilai premi yang peruntukannya terutama untuk membiayai pelayanan medik (private goods) bagi peserta sendiri. Pengaturan dan pembembinaan kesehatan kepada masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan sarana kesehatan dan
15
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
menciptakan warga masyarakat yang sehat, seperti tertuang dalam pasal pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan berbunyi Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Pelaksanaan revitalisasi posyandu tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program baik bagi masyarakat, pengelolaan posyandu, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, apabila faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada tidak teridentifikasi dengan baik 16). Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dapat digunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Prinsipnya analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) guna menetapkan formulasi strategi (perencanaan strategis) dalam upaya menyusun jangka panjang. Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel.1. Matriks SWOT
Faktor internal Faktor eksternal
Strenghts (S) Daftar kekuatan internal
Weaknesses (W) Daftar kelemahan internal
Opportunities (O) Daftar peluang eksternal
Strategi SO
Strategi WO
Threats (T) Daftrar ancaman eksternal
Strategi ST
Strategi WT
16
. Rangkuti, 2002, Analisis SWOT, CV. Gramedia, Jakarta
