REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN POSYANDU MANDIRI

REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN POSYANDU MANDIRI WADAH PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERIMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERMUTU, INOVATIF, DINAMIS DAN PEDULI ANAK BANGS A MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN, BERORIENTASI STRATEGI KEPADA MANUSIA SEJAK DALAM JANIN SAMPAI LAN SI A

REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN POSYANDU MANDIRI

BAB

I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Keluaga adalah wahana pertama dan utama dalam pembangunan anggotanya, dan dengan demikian keluarga adalah wahana pembangunan bangsa. Namun, di banyak negara berkembang kondisi keluarga sangat lemah, pendidikan


pimpinan dan anggotanya rendah, keadaan kesehatannya kurang terawat, dan kemampuan ekonomijuga rendah Karena arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini, kelucga menghadapi tantangan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi keluaga di masa lain. Di masa depan tantangan itu akan bertambah berat karena dinamika arus globalisasi juga bertambah dahsyat.Arus globalisasi membawa nilai-nilai baru yang menarik dan merangsang masyarakat dengan kekuatan maha besar, berlangsung dengan sangat cepat dan tidak memilih sasarannya. Akibatnya sebagian anggota masyarakat yang mempunyai tingkat sosial ekonomi memadai dengan mudah bisa melakukan penyesuaian dan menikmati berbagai kemajuan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang sangat dinamis tersebut. Namun masyarakat, keluarga dan anggota dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang rendah akan selalu ketinggalan dan memperoleh kesulitan untuk melakukan penyesuaian atau mengejar ketertinggalan, sehingga akhirnya akan menderita, akan terpuruk, miskin dan tercampakkan dari lingkungan keluaiga atau masyarakatnya. Oleh karena itu perlupembangunan terpadu yang ditujukan untuk memperkuat per an, ketahanan dan fungsi keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar keluaga dapat menjadi kekuatan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Dengan dukungan pada kemampuan dan penggerakan lingkungan sosial serta kemampuan wirausaha yang peduli terhadap sesama anak bangsa, maka keluarga diharapkan dapat melaksanakanfungsinya membangun kesejahteraan anggotanya. Keluaiga dapat menjadi wahana pembangunan bangsa. Upaya pembangunan keluarga dengan tujuan tersebut dimasa


lain diarahkan pada pembinaan dan pengembangan keluaga yang disebut Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Lingkungan dan Bina Wirausaha. Pada masa reformasi pembangunan dengan pendekatan Tri Bina mendapat kritik dan disempurnakan dengan menyebutnya sebagai pembangunan dengan pendekatan Tri Daya, yaitu Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan Kemampuan Wirausaha. Program-program pemberdayaan tersebut menempatkan manusia, melalui pemberdayaan keluatga, sebagai titik sentral pembangunan. Karena orientasinya pada pemberdayaan manusia, maka sejakadanya kesepakatan PBBpada tahun 2000, program yang semula berorientasipada peningkatan Mutu Manusia atau Human Development dengan meningkatkan Human Development Index (HDI). Pembangunan tersebut ditingkatkan lagi menjadi pembangunan yang berorientasi pada pencapaianMillenium Development Goals (MDGS). Sejak tahun 2005 MDGs tahun 2000

A


tersebut disegarkan menjadi komitmen baru dengan isiyang diperluas danjangka waktu pencapaian sasaranyang lebih tegas. Di Indonesia komitmen baru tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dengan demikian semua komponen pembangunan mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untukmelaksanakannnya. Kita semua, terutamapemerintah di segala tingkatan, tidakterkecuali pemerintah daerah, diharapkan mengajak semua kekuatan pembangunan agar secara gotong royong dapat menyelesaikan tcgettargetyang telah disepakati dengan mulus dan mengantar seluruh anak bangsa meraih mutu yang memadai agar bisa mencapai kesejateraan yang optimal secara demokratis dan mandiri.

SEJARAH PENDIRIAN POSYANDU Sejak lama disadari bahwa keluatga adalah wahana pembangunan bangsa yang paling depan dan langsung berhadapan dengan sasaranyang melimpah. Menurut UUnomor 10 tahun 1992 keluarga mempunyai delapan fungsi pokok sebagai kekuatan yang diharapkan dapat diteruskan dengan baikkepada seluruh anggotanya. Namun karena keluarga Indonesia umumnya mempunyai kondisi sosial ekonomi dan budaya yang rendah, banyakyang tidak mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya, atau karena alasan diatas tidak bisa melaksanakan fungsinya secara sempurna. Dalam keterbatasan tersebut masyarakat dan keluaga tetap ingin melaksanakan tanggung jawabnya dan dengan caranya sendiri mempunyai cara-cara sederhana untuk melakukan tugasnya yaitu dengan menggalang kerjasama atau begabung dalam kelompokkelompok kecil dalam masyarakat. Penggalangan kerjasama seperti itu antara lain terjadipada saat keluqga harus menghadapi


suatu masalah pelikyang tidak dapat dipecahkannya sendiri. Salah satu upaya penggalangan kerjasama itu terjadi tatkala keluarga menghadapi tantangan, yaitu antara lainpada saat keluga Indonesia menghadapi pilihan untuk menerima atau mengakui keluarga berencana sebagai budaya baru di Indonesia. Untuk mengatasi masalah, memahami perubahan sosial yang terjadi, dan bersama-sama mengambil keputusan, keluarga-keluarga dipedesaan saling bergabung dan membentuk kelompok keluarga yang selanjutnya disebut Paguyuban Kelompok Akseptor KB. Kelompok-kelompok ini berkumpul dan memilih ketua mereka masing-masing, umumnya mereka memilih seseorang yang paling senior atau disegani dalam lingkungannya sebagai ketua mereka. Kelompok ini membagi pengetahuan yang mereka tangkap daripara petugas lapangan maupunpara bidan dan doktekepada keluarga lain. Kelompok ini menjadipenyuluh bagi keluarga lain biarpun keluaigakeluarga itu telah bersama-sama mendengar dari petugas yang sama, tetapi karena kemampuannya terbatas, mereka tidak bisa menangkap informasi dengan benar Berkumpulnya keluarga-keluarga peserta KB dalam Kelompok Akseptor tersebut berkembang dangan pesat dan merubahfungsi Kelompok Akseptoryangsemula hanya menangani masalah KB berkembang melayani kelompok yang melayani masalah-masalah kesehatan lainnya. Pada perkembangan lebih lanjut kelompok-kelompok itu bisa pula menangani kebu tuhan utama keluarga lainnya, misalnyapengembangan kemampuan dan kerjasama kewirausahaan. Pada perkembangan yang lebih mutakhir, Kelompok Akseptor memberi kesempatan anggotanya untuk bersama-sama membangun


kegiatan ekonomi antar anggota dan atau membangun kelompok ekonomi dalam lingkungan Kelompok Akseptor, sehingga Kelompok Akseptor berkembang menjadi Kelompok Ekonomi atau Kelompok Keluarga Sejahtera. Posyandu yang merupakan wahana Kelompok Akseptor berkarya berkembang menjadi beberapa bentuk kelompok terpadu dengan nama dan kegiatan yang berbeda-beda. Pada tahun 1983 Kepala BKKBN yang semula dijabat oleh Dr. Soewardjono Surjaningrat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Dr. Haryono Suyono karena yang bersangkutan dipercaya menjadi Menteri Kesehatan RI. Karena semula beliau adalah Kepala BKKBN, dan ikut membangun Kelompok Akseptor dengan baik, maka kegiatan membina akseptor KB melalui Pos KB itu memberi ilham untuk membangun Pos Kesehatan. Tetapi Kepala BKKBN yang baru, Dr. Haryono Suyono, menawarkan agar Pos KB yang ada ditingkatkan menjadi Pos KB dan Kesehatan Terpadu sehingga tidak perlu membentuk Pos Pelayanan baru. Karena Dr Soewardjono Surjaningkrat dan Dr Haryono Suyono kedua-duanyapemrakarsa danpembina Pos KB, maka segera dicapai kesepakatan untuk memperluas fungsi Pos KB yangsudah terbentuk disemuapedesaan danpedukuhan di seluruh Indonesia. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Naskah Keputusan Bersama sebagai wujud kerjasama antar a BKKBN dan Departemen Kesehatan pada tanggal 29 Juni 1983 yang menjadi landasan pembentukan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di seluruh Indonesia. Sesuai dengan pengembangannya, dalam Posyandu tersebut diutamakan pelayanan KB dan Kesehatan, khususnya tentang pelayanan ibu hamildan anak-anakTenagayangdiperbantukan dalam Posyandu adalah tenaga bidan, sukarelawan dari PKK dan petugas


PLKB BKKBN yang bertugas mengundang dan mengatur kegiatan Posyandu di lapangan. Bimbingan utama dari BKKBN dan Departemen Kesehatan itu dirasa kurang memadai karena di lapangan Departemen Dalam Negeri dan PKK memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu pengembangan Posyandu selanjutnya diperkuat dengan begabungnya Departemen Dalam Negeri dan PKK sebagai pembina Posyandu di seluruh Indonesia. Parapeserta KB dalam oganisasi KelompokKeluarga Sejahtera tetap menjadi intipembina danpelaksana Posyandu di daerah-daerah, baik sebagai anggota PKK atau sebagai bagian dari PKKTetapi inti pembinaan Posyandu tetap dilaksanakan oleh anggota Kelompok Akseptor dengan bantuan atau perkuatan oleh anggota PKK lainnya, bidan di desa dan tenaga medis lainnya. Kegiatan ekonomi keluaiga tidak dilaksanakan dalam Posyandu tetapi berbaur dengan kegiatan masyarakat lainnya.

REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN POSYANDU Pada saat terjadi krisis di tahun 1997-1998, kegiatan Posyandu dalam bidang KB dan Kesehatan menurun. Jumlah Posyandu yang aktif menurun dari sekitar 500.000 buah menjadi hanya sekitar setengahnya. Begitujugaperanan bidan di desa. Jumlah bidanyang aktif dalam Posyandu di desa merosot dari sekitar 65.000 menjadi hanya sekitar 20.000 sampai 22.000 bidan. Kegiatan Kelompok Keluarga Sejahtera dalam bidang ekonomi juga merosot, terutama setelah kemampuan dukungan Program Takesra (Tabungan Keluarga

A


Sejahtera) dan Kukesra (Kredit Usaha Keluaga Sejahtera) tidak lagi mendapat perhatian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak dilantik telah menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap upaya membantu masyarakat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Dalam berbagai kesempatan Presiden juga menyerukan agar dilakukan revitalisasi ataupenyegaran Posyandu . Pemerintah Propinsi DKI


A

Jakarta dan pemerintah daerah lainnya segera menanggapi seruan itu dengan langkah nyata. Bahkandi DKI Jakarta pada waktu ini telah berhasil disegarkan hampir4.000 Posyandu yang serentak pada tanggal 27 menyelenggarakan kegiatan pelayanan setiap bulannya. Pengembangan Posyandu "baru " yang disegarkan kembali di DKI Jakarta, menurut Prof. Dr Haryono Suyono, yang bersama Yayasan Damandiri secara kontinyu memberi dukungan yang kuat terhadap upaya tersebut, telah menempatkan Pemerintah DKI Jakarta dan PKKnya bertekad untuk mendukung pengembangan upaya Posyandu itu menjadi Posyandu Mandiri dengan dimensi yang lengkap. Artinya bukan saja Posyandu sebagai unit pelayanan gotong royong oleh masyarakat untuk bidang kesehatan dan KB, tetapijuga untuk membantu penguatan seluruhfungsi keluarga sesuai dengan UUnomor 10 tahun 1992. Menurut konsep baru tersebut, Posyandu menempatkan manusia sebagai titiksentralpembangunan . Posyandu diarahkan untuk mampu memperkuat fungsi keluarga agar akhirnya setiap keluarga bisa menjadi wahanapembangunan anakbangsa. Karena itu Posyandu harus pertama-tama mempunyai kemampuan yang tinggi sesuai dengan arahan fungsi keluaga dan kelompokyang besar. Fungsi-fungsi yang dikuasai oleh Posyandu secara tapak demi tapak diarahkan sebagai pendukung upaya pemberdayaan keluarga. Seperti diketahui, fungsi-fungsi keluarga menurut UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Pembanguan Keluaiga Sejahtera adalah sebagai berikut:

A


1.

Fungsi Keagamaan :Posyandu diharapkanmerangsangkeluaga untukmampu menjadiwahana pertama dan utama untukmembawa seluruh anggotanya melaksanakan ke Tuhanan Yang Maha Esa dengan iman dan taqwa terhadapTuhan Yang Maha Esa;

2.

Fungsi Kebudayaan , Posyandu diharapkan memberdayakan keluarga menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat;

3.

Fungsi Cinta Kasih , Posyandu menyiapkan keluarga menjadi wahana yang pertama dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama anggotanya, antar orang tua dan dengan pasangannya, antara anak dengan orang tuanya, dan antara sesama anak-anak sendiri;


4.

Fungsi Perlindungan , Posyandu membantu keluarga menjadi pelindungyang utama dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya;

5.

Fungsi Reproduksi, Posyandu mengembangkan keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak bangsa ini dapat dihasilkan dengan kualitas yangprima karena anak-anak kita dikemudian hari adalah anak Indonesia yang handal;

6.

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan , Posyandu membantu keluarga berfungsi sebagai sekolah dari guru yangpertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri;

7.

Fungsi Ekonomi , Posyandu membantu keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup meningkatkan kesejahteraaan lahir dan batinnya dengan penuh kemandirian dan kesanggupan yang membanggakan;

8.

Fungsi Pemeliharaan Lingkungan , dimana Posyandu membantu keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan untuk memberikan yangterbaik kepada anak cucunya dimasa yang akan datang.

Kedelapan fungsi keluarga yang dikembangkan melalui Posyandu tersebut, harus membudaya terlebih dahulu dalam lingkungan Posyandu. Proses ini diperlukan, tertutama sebelum setiap keluarga mendapat pemberdayaan dan dukungan dari Posyandu agar mampu menjalankanfungsi-fungsi itu secara mandiri. 000


REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN POSYANDU MANDIRI

Recommend Documents