Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI SUB SEKTOR TATA LINGKUNGAN JABATAN KERJA AHLI MADYA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan F45.PW02.003.01

BUKU INFORMASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI TAHUN 2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

Kode Modul F45.PW02.003.01

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi. Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut. Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya. KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun

Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman i Buku Informasi

Edisi: 1-2014



DAFTAR ISI Kata Pengantar.......................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

BAB I

BAB II

PENGANTAR ............................................................................................................ 1 1.1

Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi ............................................... 1

1.2

Penjelasan Materi Pelatihan ............................................................................. 1

1.3

Pengakuan Kompetensi Terkini ........................................................................ 3

1.4

Pengertian-pengertian / Istilah .......................................................................... 3

STANDAR KOMPETENSI ........................................................................................ 5 2.1

Peta Paket Pelatihan ........................................................................................ 5

2.2

Pengertian Unit Standar Kompetensi ............................................................... 7

2.3

Unit Kompetensi yang Dipelajari ...................................................................... 7

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN ............................................................... 12 3.1

Strategi Pelatihan ............................................................................................ 12

3.2

Metode Pelatihan ............................................................................................ 13

3.3

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan ................................................... 13

BAB IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN WILAYAH PERENCANAAN .......................... 19 4.1

Umum .............................................................................................................. 19

4.2

Studi Literatur .................................................................................................. 19

4.3

Rumuskan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan ............................................ 25

4.4. Identifikasi Masalah / Issue di Wilayah Perencanaan .................................... 29

BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI ......................................................................................................... 35 5.1

Sumber Daya Manusia ................................................................................... 35

5.2

Sumber-sumber Perpustakaan....................................................................... 36

5.3

Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan ................................................................ 37

Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman ii Buku Informasi

Edisi: 1-2014



BAB I PENGANTAR 1. 1

Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 1.1.1

Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan

kemampuan

kerja

yang

mencakup

keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan

pengetahuan,

standar kompetensi

yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 1.1.2

Kompeten Ditempat Kerja Jika

seseorang

kompeten

dalam

pekerjaan

tertentu,

maka

yang

bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2

Penjelasan Materi Pelatihan 1.2.1

Desain Materi Pelatihan Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri. 1) Pelatihan

klasikal

adalah

pelatihan

yang

disampaiakan

oleh

seorang instruktur. 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur. 1.2.2

Isi Materi pelatihan 1) Buku Informasi Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan. 2) Buku Kerja Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri. Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi: a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.

Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 1 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan. c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja. 3) Buku Penilaian Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi : a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan. b. Metode-metode

yang

disarankan

dalam

proses

penilaian

keterampilan peserta pelatihan. c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan. d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja. e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek. f. 1.2.3

Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

Penerapan Materi Pelatihan 1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah: a. Menyediakan

buku

informasi yang

dapat

digunakan

peserta

pelatihan sebagai sumber pelatihan. b. Menyediakan salinan buku kerja kepada setiap peserta pelatihan. c. Menggunakan buku

informasi sebagai sumber utama

dalam

penyelenggaraan pelatihan. d. Memastikan

setiap

peserta

pelatihan

memberikan

jawaban

/

tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada buku kerja. 2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah: 1) Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan. 2) Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja. 3) Memberikan jawaban pada Buku Kerja. 4) Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja. 5) Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.


Edisi: 1-2014


1.3


Pengakuan Kompetensi Terkini 1.3.1

Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current CompetencyRCC) Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak

akan

dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan. 1.3.2

Persyaratan Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui: 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4

Pengertian-Pengertian / Istilah 1.4.1 Profesi Profesi

adalah

suatu

bidang

pekerjaan

yang

menuntut

sikap,

pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan. 1.4.2

Standarisasi Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3

Penilaian / Uji Kompetensi Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan

mengenai

apakah

kompetensi

sudah

tercapai

dengan

membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan. 1.4.4 Pelatihan Pelatihan

adalah

proses

pembelajaran

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 3 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari. 1.4.5 Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan. 1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan

dan

mengintegrasikan

antara

bidang

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 1.4.7

Standar Kompetensi Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SKKNI

adalah

pengetahuan,

rumusan kemampuan kerja keterampilan

dan

sikap

kerja

yang yang

mencakup relevan

aspek dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4.9 Sertifikat Kompetensi Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 1.4.10 Sertifikasi Kompetensi Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.


Edisi: 1-2014



BAB II STANDAR KOMPETENSI 2.1

Paket Pelatihan Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan- Kode Unit F45.PW02.003.01-, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu: 

Melaksanakan Sistem Manajemen Keselatan dan Kesehatan Keja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota



Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi dan Manajemen Organisasi Kerja yang baik



Melakukan identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota



Merancang Metode Survei



Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder



Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis



Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah



Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana



Menyamakan Persepsi Tim Perencana



Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan



Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan



Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

Kerangka pelatihan modul merupakan bagian dari paket pelatihan Jabatan Kerja Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi alur pikir langkah-langkah pelaksanaan pelatihan yang dapat ditunjukkan pada skema sebagai berikut ini : Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 5 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI AHLI MADYA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

Ahli Muda

Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan


Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu

Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis Menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana

Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan

Ahli Utama

Gambar 2.1 Skema Pencapaian Kompetensi Ahli Madya


Edisi: 1-2014


2.2


Pengertian Unit Standar Kompetensi 2.2.1 Unit Kompetensi Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit komptensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu. 2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah “Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan”. 2.2.3 Durasi / waktu pelatihan Pada

sistem

pelatihan

berbasis

kompetensi,

fokusnya

ada

pada

pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu. 2.2.4

Kesempatan untuk menjadi kompeten Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan. Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3

Unit Kompetensi yang Dipelajari Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat : 

mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.



mengidentifikasikan apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.



memeriksa kemajuan peserta pelatihan.



menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1

Judul Unit Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan

2.3.2

Kode Unit F45.PW02.003.01

2.3.3

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja


Edisi: 1-2014



yang diperlukan untuk melakukan mengidentifikasi permasalahan wilayah perencanaan. 2.3.4 Kemampuan Awal Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal kompetensi setara ahli PWK Pratama dan pengalaman profesi. 2.3.5

Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI 1. Melakukan studi literatur

KRITERIA KERJA 1.1 Dokumen/literature terkait dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhannya 1.2 Teori pendukung dikumpulkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan 1.3 Dokumen dan teori pendukung untuk melakukan analisis permasalahan di wilayah perencanaan dijelaskan

2. Merumuskan metodologi Pelaksanaan pekerjaan

2.1 Metode yang sesuai dikumpulkan 2.2 Metode yang terkait dipilah sesuai dengan tujuan pekerjaan 2.3 Metode perencanaan yang paling tepat dipilih berdasarkan kebutuhannya 3.1 Gambaran umum wilayah dirumuskan 3.2 Masalah / issue diidentifikasi secara umum 3.3 Masalah / issue di wilayah perencanaan dirumuskan dengan sistematis

3. Mengidentifikasi masalah / issue di wilayah perencanaan

2.3.6

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel 1.1

Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan mengidentifikasi permasalahan wilayah perencanaan tata ruang wilayah dan kota

1.2

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan mengidentifikasi permasalahan yang meliputi: 1.2.1

menafsirkan kerangka acuan kerja

1.2.2

melakukan studi literatur

1.2.3

menggali data awal dan mengidentifikasi masalah di wilayah perencanaan

1.2.4 1.3

menetapkan metodologi pelaksanaan pekerjaan

Masalah/isu wilayah perencanaan yang diidentifikasi meliputi: 1.3.1

gambaran umum wilayah perencanaan


Edisi: 1-2014


1.3.2


hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu

strategi,

potensi

dan

permasalahan

awal

wilayah

perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan 1.4

Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan prosedur

2. Perlengkapan yang diperlukan 2.1

Media penyimpanan data (computer)

2.2

Media pencetakan (printer)

2.3

Media akses data (internet)

2.4

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2.5

Peraturan perundang-undangan pendukung

2.6

NSPK pendukung

2.7

Teori pendukung

2.8

Metode dan teknik analisis pendukung

2.9

Referensi yang sesuai

2.10 Data awal wilayah perencanaan 2.11 Peta dasar 3. Tugas yang harus dilakukan 3.1

Menerapkan norma, standar, prsedur, dan kriteria terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota

3.2

Menelaah tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kerangka acuan kerja

3.3 Melakukan

identifikasi awal terhadap

permasalahan

di wilayah

perencanaan 3.4 Menerapkan metode perencanaan yang tepat dan membuat rencana kerja 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan 4.1

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

4.2

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

4.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.4

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

Persetujuan

Substansi dalam

Penetapan

Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 9 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 4.5

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

4.6

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4.7

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

4.8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4.9

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

4.10 Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang

2.3.7

Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait keterkaitan dengan unit lain: 1.1

Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya 1.1.1

F45.PW02.001.01

Melakukan Identifikasi dan Menerapkan

1.1.2

F5.PW02.001.01

Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma,

Standar,

Pedoman,

dalam

Perencanaan

Tata

Kriteria Ruang

Wilayah dan Kota 1.2

Kaitan dengan unit lain 1.2.1

F45.PW02.004.01


1.2.2

F45.PW02.008.02

Menyupervisi

Survei

Primer

dan

Sekunder 1.2.3

F45.PW02.013.01

Melaksanakan

Kompilasi

dan

Pengolahan Data Terpadu 1.2.4

F45.PW03.002.02

Memilih

Teknologi

Informasi

dalam

Pelaksanaan Pekerjaan 2. Penjelasan prosedur penilaian Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 10 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar Metode uji antara lain: 1. Ujian tertulis 2. Ujian lisan 3. Pengetahuan yang dibutuhkan 3.1

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang

3.2

Pengetahuan tentang NSPK bidang penataan ruang

3.3

Pengetahuan tentang Metodolgi dan teknik-teknik analisis dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota

4. Keterampilan yang dibutuhkan 4.1

Kemampuan merangkum arahan pekerjaan sesuai kerangka acuan kerja

4.2

Kemampuan mengidentifikasi masalah / issue di wilayah perencanaan

4.3

Kemampuan

menrapkan

metodologi

sesuai

dengan

kebutuhan

pekerjaan 4.4

Kemampuan menyusun rencana kerja

5. Aspek Kritis 5.1

Kemampuan menafsirkan secara tepat kerangka acuan kerja

5.2

Kemampuan menelaah peraturan perundang0undangan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah

5.3

Kemampuan memilih dan menerapkan metodologi pelaksanaan pekerjaan

2.3.8 NO.

Kompetensi Kunci KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

3

2.

Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide

2

3.

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

3

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

2

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2


Edisi: 1-2014



BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 3.1

Strategi Pelatihan Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar

dengan Instruktur

dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 3.1.1

Persiapan / Perencanaan 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti. 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca. 3) Memikirkan

bagaimana

pengetahuan

berhubungan dengan pengetahuan

dan

baru

yang

diperoleh

pengalaman yang

telah

dimiliki. 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan. 3.1.2

Permulaan Dari Proses Pembelajaran 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar. 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3

Pengamatan Terhadap Tugas Praktek 1) Mengamati

keterampilan

praktek

yang

didemonstrasikan

oleh

instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya. 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan. 3.1.4 Implementasi 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman. 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek. 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.


Edisi: 1-2014



3.1.5 Penilaian Melaksanakan

tugas

penilaian

untuk

penyelesaian

belajar

peserta

pelatihan 3.2

Metode Pelatihan Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan. 3.2.1

Belajar Secara Mandiri Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2

Belajar Berkelompok Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3

Belajar Terstruktur Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan meteri pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (session plan) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur. Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:


Edisi: 1-2014



Unit Kompetensi Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Elemen Kompetensi 1 Melakukan Studi Literatur Kriteria Unjuk Kerja/ Jam Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi No Indikator Unjuk Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Kerja Indikatif 1.1 Dokumen/literatur Pada akhir 1) Presentasi 1) Menyebut- 1) Undang-undang 10 menit terkait dipilah dan pembelajaran 2) Tugas kan teknik Nomor 26 Tahun dipilih sesuai dengan sesi ini 3) Diskusi pengelom2007 Tentang kebutuhannya. peserta pokkan dan Penataan Ruang 1) Dapat mampu pemilihan 2) Peraturan menyebutkan memilah dan dokumen/ Pemerintah teknik memilih literatur Nomor 26 Tahun pengelompokkan dokumen/ sesuai 2008 Tentang dan pemilihan literatur dengan Rencana Tata dokumen/literatur sesuai kebutuhan. Ruang Wilayah sesuai dengan dengan 2) Menjelaskan Nasional kebutuhannya. kebutuhanya. hasil 3) Peraturan 2) Dapat pengelomPemerintah menjelaskan hasil pokkan dan Nomor 15 Tahun pengelompokkan pemilihan 2010 Tentang dan pemilihan dokumen/ Penyelenggaraan dokumen/literatur. literatur. Penataan Ruang 3) Mampu secara 3) Memilah dan4) Peraturan Menteri cermat memilah memilih Pekerjaan Umum dan memilih dokumen/ Nomor: dokumen/literatur literatur yang 11/PRT/M/2009 yang terkait terkait Tentang dengan pekerjaan dengan Pedoman perencanaan pekerjaan Persetujuan yang akan perencanaan Substansi dalam dilakukan. yang akan Penetapan dilakukan. Rancangan 1.2 Teori pendukung Pada akhir 1) Presentasi 1) MenyebutPeraturan Daerah dikumpulkan sesuai pembelajaran 2) Tugas kan teori Tentang Rencana dengan tujuan sesi ini 3) Diskusi pendukung Tata Ruang pelaksanaan peserta yang Wilayah Provinsi pekerjaan. mampu dibutuhkan. dan Rencana 1) Dapat mengumpul2) Mengumpul Tata Ruang menyebutkan kan teori kan teori Wilayah teori pendukung pendukung yang Kabupaten / Kota yang dibutuhkan. sesuai mendukung Beserta Rencana 2) Mampu dengan tujuan Rincinya mengumpulkan tujuan pekerjaan 5) Peraturan Menteri teori yang pelaksanaan perencanaPekerjaan Umum mendukung pekerjaan. an secara Nomor: tujuan pekerjaan lengkap. 15/PRT/M/2009 perencanaan 3) MenjelasTentang secara lengkap. kan Pedoman 3) Menjelaskan keterkaitan Penyusunan keterkaitan teori teori Rencana Tata pendukung pendukung Ruang Wilayah dengan isu yang dengan isu Provinsi ada. yang ada. 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 1.3 Dokumen dan teori Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelas10 menit Nomor: pendukung untuk pembelajaran 2) Tugas kan 16/PRT/M/2009 melakukan analisis sesi ini 3) Diskusi keterkaitan Tentang permasalahan di peserta hasil studi Pedoman wilayah mampu literatur, Penyusunan perencanaan menjelaskan teori Rencana Tata dijelaskan. dokumen dan pendukung Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 14 Buku Informasi

Edisi: 1-2014


No

Kriteria Unjuk Kerja/ Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Indikator Unjuk Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran Kerja 1) Dapat teori dan menjelaskan pendukung permasalah keterkaitan hasil yang an di studi literatur, digunakan wilayah teori pendukung untuk perencanadan melakukan an. permasalahan di analisis 2) Membuat wilayah wilayah ikhtisar perencanaan. perencanaan. studi 2) Dapat membuat literatur dan ikhtisar studi teori literatur dan teori pendukung. pendukung. 3) Menyimpul3) Dapat kan hasil menyimpulkan studi hasil studi literatur literatur dan dan teori teori pendukung pendukung dengan dengan menyeluruh dan menyeluruh cermat. dan cermat.

Kode Modul F45.PW02.003.01 Jam Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Indikatif Ruang Wilayah Kabupaten 7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 10) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang

Unit Kompetensi Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Elemen Kompetensi 2 Merumuskan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Kriteria Unjuk Kerja/ Jam Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi No Indikator Unjuk Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Kerja Indikatif 2.1 Metode yang relevan Pada akhir 1) Presentasi 1) Menyebut- 1) Undang-undang 10 menit dikumpulkan. pembelajaran 2) Tugas kan ragam Nomor 26 Tahun 1) Dapat sesi ini 3) Diskusi metode 2007 Tentang menyebutkan peserta perencanaPenataan Ruang ragam metode mampu an yang 2) Peraturan perencanaan mengumpulumum Pemerintah yang umum kan metode digunakan Nomor 26 Tahun digunakan dalam yang releven dalam 2008 Tentang melaksanakan untuk melaksanaRencana Tata pekerjaan merumuskan kan Ruang Wilayah perencanaan. metodologi pekerjaan Nasional 2) Dapat pelaksanaan perencana- 3) Peraturan menjelaskan pekerjaan. an. Pemerintah ragam metode 2) MenjelasNomor 15 Tahun perencanaan kan ragam 2010 Tentang yang dapat metode Penyelenggaraan digunakan dalam perencanaPenataan Ruang melaksanakan an yang 4) Peraturan Menteri pekerjaan dapat Pekerjaan Umum perencanaan. digunakan Nomor: 3) Dapat dalam 11/PRT/M/2009 mengumpulkan melaksanaTentang metode kan Pedoman perencanaan pekerjaan Persetujuan Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 15 Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Kriteria Unjuk Kerja/ Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Indikator Unjuk Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran Kerja yang dibutuhkan perencanauntuk an. melaksanakan 3) Mengumpul pekerjaan kan metode perencanaan perencanasecara lengkap. an yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan secara lengkap. 2.2 Metode yang terkait Pada akhir 1) Presentasi 1) Menunjukdipilah sesuai pembelajaran 2) Tugas kan dengan tujuan sesi ini 3) Diskusi perbedaan pekerjaan. peserta pengguna1) Dapat mampu an suatu menunjukkan memilah metode perbedaan metode dengan penggunaan terkait sesuai metode suatu metode dengan yang lain. dengan metode tujuan 2) Memisahyang lain. pekerjaan kan metode 2) Mampu untuk sesuai memisahkan merumuskan dengan metode sesuai metodologi kebutuhan dengan pelaksanaan pekerjaan kebutuhan pekerjaan. perencanapekerjaan an. perencanaan. 3) Memilah 3) Dapat memilah metode metode perencanaperencanaan an yang yang sudah sudah dikumpulkan dikumpulsecara cermat. kan. 2.3 Metode Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelasperencanaan yang pembelajaran 2) Tugas kan alasan paling tepat dipilih sesi ini 3) Diskusi pemilihan berdasarkan peserta suatu kebutuhannya. mampu metode 1) Dapat memilih terkait menjelaskan metode dengan alasan pemilihan perencanaan tujuan suatu metode yang paling pekerjaan terkait dengan tepat dan tujuan pekerjaan berdasarkan ketersediadan ketersediaan kebutuhan an data. data. pekerjaan. 2) Meng2) Mampu hubungkan menghubungkan metode metode yang yang dipilih dipilih dengan dengan kebutuhan kebutuhan pekerjaan pekerjaan No

Kode Modul F45.PW02.003.01 Jam Sumber/ Referensi Pembelajaran yang Disarankan Indikatif Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 10 menit Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 10 menit Terluar 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 10) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang


Edisi: 1-2014


No


Kriteria Unjuk Kerja/ Jam Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Indikator Unjuk Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Kerja Indikatif perencanaan. perencana3) Dapat memilih an. metode pekerjaan 3) Memilih secara tepat. metode pekerjaan secara tepat.

Unit Kompetensi Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Elemen Kompetensi 3 Mengidentifikasi Masalah/Issue di Wilayah Perencanaan Kriteria Unjuk Kerja/ Jam Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi No Indikator Unjuk Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Kerja Indikatif 3.1 Gambaran umum Pada akhir 1) Presentasi 1) Menjelas10 menit 1) Undang-undang wilayah dirumuskan. pembelajaran 2) Tugas kan kondisi Nomor 26 Tahun 1) Dapat sesi ini 3) Diskusi wilayah 2007 Tentang menjelaskan peserta perencanaPenataan Ruang kondisi wilayah mampu an secara 2) Peraturan perencanaan merumuskan umum. Pemerintah secara umum. gambaran 2) MerumusNomor 26 Tahun 2) Dapat umum kan pokok2008 Tentang merumuskan wilayah pokok Rencana Tata pokok-pokok perencanaan. kondisi Ruang Wilayah kondisi wilayah wilayah Nasional secara umum. secara 3) Peraturan 3) Dapat umum. Pemerintah merumuskan 3) MerumusNomor 15 Tahun secara cermat kan 2010 Tentang gambaran umum gambaran Penyelenggaraan wilayah umum Penataan Ruang perencanaan. wilayah 4) Peraturan Menteri perencanaPekerjaan Umum an secara Nomor: cermat. 11/PRT/M/2009 3.2 Masalah/issue Pada akhir 1) Presentasi 1) MenjelasTentang 10 menit diidentifikasi secara pembelajaran 2) Tugas kan Pedoman umum sesi ini 3) Diskusi masalah/ Persetujuan 1) Dapat peserta issue di Substansi dalam menjelaskan mampu wilayah Penetapan masalah/issue di mengidentifiperencanaRancangan wilayah kasi masalah/ an. Peraturan Daerah perencanaan. issue di 2) Membuat Tentang Rencana 2) Mampu membuat wilayah kategori Tata Ruang kategori secara permasalah Wilayah Provinsi permasalahan umum. an yang dan Rencana yang ada. ada. Tata Ruang 3) Dapat 3) MengidentiWilayah mengidentifikasi fikasi Kabupaten / Kota permasalahan/ permasalah Beserta Rencana issue yang ada an/ issue Rincinya secara cermat. yang ada 5) Peraturan Menteri secara Pekerjaan Umum cermat. Nomor: 15/PRT/M/2009 3.3 Masalah/issue di Pada akhir 1) Presentasi 1) Mengelom10 menit Tentang wilayah pembelajaran 2) Tugas pokkan Pedoman perencanaan sesi ini 3) Diskusi permasalah Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 17 Buku Informasi

Edisi: 1-2014


No

Kriteria Unjuk Kerja/ Indikator Unjuk Kerja dirumuskan dengan sistematis. 1) Mampu mengelompokkan permasalahan sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan. 2) Dapat menjelaskan dengan sistematis permasalahan yang telah dikelompokkan. 3) Cermat dalam merumuskan permasalahan/ issue.


Jam Tujuan Metode Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Pembelajaran yang Disarankan Indikatif peserta an sesuai Penyusunan mampu dengan Rencana Tata merumuskan kategori Ruang Wilayah secara yang sudah Provinsi sistematis ditentukan. 6) Peraturan Menteri masalah/ 2) MenjelasPekerjaan Umum issue di kan dengan Nomor: wilayah sistematis 16/PRT/M/2009 perencanaan. permasalah Tentang an yang Pedoman telah Penyusunan dikelompok Rencana Tata kan. Ruang Wilayah 3) MerumusKabupaten kan 7) Peraturan permasalah Pemerintah an/ issue Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 11) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang


Edisi: 1-2014



BAB IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN WILAYAH PERENCANAAN

4.1

Umum Modul membahas terkait dengan identifikasi permasalahan wilayah perencanaan, yang berisi studi literatur, rumusan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan identifikasi masalah / issue di wilayah perencanaan.

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai suber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegangan pada azas prioritas.

4.2

Studi Literatur 4.2.1

Pemilihan Dokumen/Literatur Sesuai dengan Permasalahan Wilayah Perencanaan a. Teknik pengelompokkan dan pemilihan dokumen/literatur sesuai dengan kebutuhan Pengelompokkan dan pemilihan dokumen/literatur sesuai dengan kebutuhan berguna untuk mengetahui dokumen/literatur yang belum dimiliki. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencari literatur/ dokumen perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Formulasi masalah 2. Pengumpulan data 3. Penelusuran literatur 4. Evaluasi data 5. Analisis dan interpretasi 6. Menelusuri literatur

Sedangkan untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam penelusuran literatur terkait dengan permasalahan wilayah perencanaan adalah sebagai berikut : 1. Membaca tulisan-tulisan ilmiah terkait Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 19 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



2. Mengevaluasi sema tulisan ilmiah yang dibaca 3. Membuat summary publikasi-publikasi 4. Penggabungan menjadi satu dan mencermati lengkap terhadap permasalahan-permasalahan

b. Penjelasan hasil pengelompokkan dan pemilihan dokumen Penjelasan

langkah-langkah

yang

dilakukan

dalam

mencari

literatur/dokumen perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Formulasi masalah Formulasi masalah merujuk pada kegiatan memilih topik yang akan ditelusuri dalam pemilihan wilayah perencanaan. 2. Pengumpulan data Pengumpulan data, berarti mengumpulkan tulisan yang akan dipelajari. 3. Penelusuran literatur Penelusuran literatur adalah pengumpulan data, mengumpulkan bagian tulisan yang akan di baca. Tidak semua bagian dalam tulisan dibaca, hanya pada garis besar tulisan saja. 4. Evaluasi data Evaluasi data, bahan bacaan yang telah terkumpul perlu dievaluasi mana yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan. Perbedaan prosedur dalam menentukan kriteria untuk menetapkan validasi bahan bacaan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 5. Analisis dan interpretasi Analisis dan interpretasi, bahan literatur yang telah diseleksi dan telah dipelajari pada akhir perlu ditelaah, dianalisis, dan ditafsirkan. Prosedur untuk menganalisis dan mentafsirkan perlu ditetapkan. Perbedaan kriteria akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 6. Menelusuri literatur Menelusuri literature adalah penulisan, penyajian hasil. Tidak semua bahan yang telah dipilih harus disajikan ke publik.

c. Pemilahan

dan

pemilihan

dokumen/literatur yang

terkait dengan

pekerjaan perencanaan yang akan dilakukan Pemilahan

dan

pemilihan

dokumen/literatur yang

terkait dengan

pekerjaan perencanaan yang akan dilakukan berguna untuk menentukan dan memilih dokumen sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perencanaan. Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 20 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



Jenis literatur dapat dibedakan menjadi jenis yaitu: 1. Koleksi Umum Koleksi umum terdiri dari buku-buku referensi yang menjadi koleksi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perencanaan. 2. Koleksi Referensi Koleksi referensi atau koleksi rujukan, digunakan untuk menghimpun informasi secara langsung, dapat menjawab pertanyaan. Koleksi referensi terdiri dari kamus/dictionary, ensiklopedi, buku pedoman, buku pegangan dan lainnya. 3. Literatur Primer Literatur primer berupa tulisan asli yang memuat kajian mengenai teori bari atau penjelasan suatu gagasan dalam bidang tertentu, misalnya terkait dengan bidang perencanaan. 4. Literatur Sekunder Literatur sekunder berupa literatur yang berisi tentang informasi mengenai literatur primer, dengan cara meringkas atau membuat indeks berdasarkan literatur primer. 5. Literatur Tersier Literatur tersier berupa literatur yang memuat informasi petunjuk untuk memperoleh literatur sekunder. 6. Dokumen Tekstual Dokumen tekstual berupa buku, majalah, kumpulan-kumpulan kartu katalog, dokumen administrative, dokumen undang-undang dan lainnya. 7. Dokumen Non-Tekstual Dokumen non-tekstual berupa dokumen yang memuat bentuk gambar, suara dengan tujuan untuk dilihat, didengan dan pakai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 8. Dokumen Campuran Dokumen campuran merupakan dokumen gabungan dari dokumen tekstual dan non tekstual dalam suatu subjek.

4.2.2

Teori Pendukung Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan a. Teori pendukung yang dibutuhkan Teori perencanaan yang dibutuhkan berguna untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollabel yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas,


Edisi: 1-2014



menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.

Permasalahan perencanaan wilayah mencakup dua hal yaitu: 1. Masalah mikro, adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik dari pengelola maupun dari pemberi ijin proyek. Permasalahan mikro antara lain permasalahan teknik, seperti kondisi lahan, pengelolaan, keuangan, dampak lingkungan, sikap sosial masyarakat dan permasalahan keamanan. 2. Masalah makro, adalah permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah seara keseluruhan. Permasalahan makro sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah,

seperti

kesesuaian

lokasi

wilayah

dan

strategi

pengembangan ekonomi wilayah.

Selain permasalahan mikro dan makro terkait dengan perencanaan wilayah juga mencakup permasalahan terkait dengan ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi di suatu wilayah. Dalam hal tersebut perlu adanya teori pendukung seperti halnya ketika menangani kejadian bencana, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatu di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Ketika sedang terjadi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana di daerah memiliki peranan yaitu sesuai dengan Pasar 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai berikut : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap

usaha

pencegahan

penanggulangan

bencana

bencana, penanganan

yang

mencakup

darurat, rehabilitasi,

serta

rekonstruksi secara adil dan setara; b. Menetapkan

standardisasi

penanggulangan

bencana

serta

kebutuhan

berdasarkan

penyelenggaraan

Peraturan

Perundang-

undangan; c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 22 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f.

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan i.

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Dalam pelatihan modul PWK Madya diharapkan peserta pelatihan mampu menerapkan dan mengaplikasikan teori dengan kondisi eksisting di wilayah perencanaan sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Kumpulan teori yang mendukung tujuan pekerjaan perencanaan secara lengkap Berdasarkan perkembangannya penerapan teori perencanaan wilayah dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu sebagai berikut : 1. Physical Planning (Perencanaan Fisik), perencanaan yang dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dnegan jaringan infrastruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. 2. Macro

Economic

Planning

(Perencanaan

Ekonomi

Makro),

perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan ekonomi wilayah. Perencanaan

ini

membuat

kebijakan

ekonomi

wilayah

guna

merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. 3. Social Planning (Perencanaan Sosial), perencanaan ini membahas tentang pendidikan, kesehatan, integrasi sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja. 4. Development Planning (Perencanaan Pembangunan), perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pembangunan wilayah.


Edisi: 1-2014



c. Penjelasan keterkaitan teori pendukung dengan isu yang ada Keterkaitan teori pendukung dengan masalah perencanaan adalah menggunakan teori Physical Planning (Perencanaan Fisik), perencanaan yang dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dnegan jaringan infrastruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas.

Dalam pembahasna tersebut menyangkut aspek pengembangan wilayah perkotaan yang dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan suatu kota. keberadaan RTH di perkotaan dapat membantu meningkatkan interaksi antar sesame pengguna, selain itu juga berguna untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas alam menjadi lebih terkendali, maupun menghambat terjadinya bencana alam akibat kerusakan alam, sehingga keberadaan RTH sangat penting di dalam ruang perkotaan di Indonesia.

4.2.3

Dokumen dan Teori Pendukung Untuk Analisis Permasalahan Wilayah Perencanaan a. Penjelasan keterkaitan, hasil studi literatur, teori pendukung dan permasalahan di wilayah perencanaan Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan perencanaan dibutuhkan studi literatur, pencarian teori pendukung untuk melihat keterkaitan antara kedua hal tersebut. Penggunaan teori dapat membantu mempermudah pekerjaan

perencana

untuk

mendeskripsikan

dan

menjelaskan

permasalahan wilayah perencanaan. Teori berdasarkan pada nilai-nilai tertentu, teori dapat diuji dan dapat dikembangkan. Teori yang digunakan telah diyakini oleh pencetus teori tersebut, teori tidak mungkin tercipta tanpa danya penelitian secara ilmiah.

Studi literatur atau yang dikenal dengan tinjauan pustakan, berfungsi sebagai peninjau kembali pustaka yang berkaitan dengan masalahan di wilayah perencanaan. Studi literatur berkaitan mendasar dalam suatu penelitian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teori dan studi literatur dalam pekerjaan perencanaan yaitu: Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 24 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



1. Kegunaan teori dan studi literatur 2. Kelebihan, kelemahan dan spesifikasi teori dan studi literatur 3. Keterkaitan teori dengan studi literatur yang digunakan

b. Ikhtisar studi literatur dan teori pendukung Ikhtisar studi literatur dan teori pendukung berguna untuk memilih teoriteori yang berhubungan dengan pekerjaan perencanaan. Teori-teori pendukung yang digunakan harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Ikhtisar ruang lingkung studi literatur dan teori pendukung meliputi identifikasi permasalahan wilayah perencanaan, penjelasan masalah wilayah perencaan, uraian sistematis dokumendokumen/literatur yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah dan mengandung informasi sesuai dengan kebutuhan.

c. Simpulan hasil studi literatur dan teori pendukung dengan menyeluruh dan cermat Hasil studi literatur dan pemilihan teori dipilih secara cermat dan menyeluruh. Simpulan

diberikan

untuk

keperluan

pengembangan

pekerjaan perencanaan. 4.3

Rumusan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 4.3.1

Metodologi Sesuai dengan Permasalahan Wilayah Perencanaan a. Berbagai macam metode perencanaan yang umum digunakan dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan Masalah perencanaan berbeda dengan masalah-masalah lainnya, tidak semua masalah perencanaan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode yang sama. Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting bagi seorang perencana dalam menentukan pokok-pokok permasalahan dalam wilayah perencanaan. Masalah yang dirumuskan secara baik dan benar akan dapat membantu tugas seorang perencana dalam menentukan studi perencanaannya.

Kriteria permasalahan perencanaan yang baik yaitu: 1. Memiliki nilai Masalah yang akan diselesaikan akan berguna atau bermanfaat secara positif. 2. Memiliki fisibilitas Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 25 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



Fisibilitas memiliki arti bahwa masalah tersebut dapat dipeahkan atau dipertanggungjawabkan.

Perumusan masalah yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 2. Rumusan masalah harus jelas, padat dan dapat dipahami oleh orang lain 3. Rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah 4. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam

membuat

kesimpulan sementara (hipotesis) 5. Masalah harus menjadi dasar bagi masalah perencanaan

b. Penjelasan

metode

perencanaan

yang

umum

digunakan

dalam

melaksanakan pekerjaan perencanaan Metode perencanaan yang umum digunakan dalam melaksanakan pekerjaan

perencanaan. Dalam

menjelaskan

metode

perumusan

masalah pekerjaan perencana seorang peneliti harus mampu: 1. Menguasai teori 2. Banyak membaca masalah-masalah perencanaan terupdate 3. Memiliki daya observasi tinggi 4. Mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam memecahkan masalah 5. Pendekatan tergantung pada masalah yang diteliti

Berdasakan kajian identifikasi terhadap RTH, metode yang digunakan dalam kajian ini dirumuskan berdasarkan pendekatan: urban landscape ecology (ekologi lanskap urban). Dalam metode tersebut mengacu pada perspektif yang melihat manusia sebagai bagian integral dari sistem ekologi Indonesia. Identifikasi RTH diruang perkotaan digunakan untuk melihat kebutuhan masyarakat perkotaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan metode ini adalah faktor manusia dan alam.

c. Kumpulan

metode

perencanaan

yang

umum

digunakan

dalam

melaksanakan pekerjaan perencanaan secara lengkap Metode perenencanaan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 26 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



perencanaan terkait dengan permasalahan RTH di perkotaan, misalnya untuk Kota Bandung yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini berkaitan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Metode perencanaan secara kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap kondisi RTH secara eksisting 2. Data yang terkumpul tidak hanya berkenaan dengan fakta-fakta di lapangan tetapi juga untuk permasalahan terkait dengan aspek, sosial, persepsi, kepercayaan dan pemikiran yang diperoleh melalui interaksi dilapangan 3. Perolehan data secara lebih meluas melalui berbagai informan terhadap informasi yang diperoleh 4. Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan RTH bersifat studi kasus, menyeluruh dan mendalam, tetapi juga bersifat alamiah sesuai kondisi eksisiting

4.3.2

Pemilihan Metode Sesuai dengan Permasalahan Wilayah Perencanaan a. Tunjukkan perbedaan penggunaan suatu metode dengan metode lain Perbedaan

penggunaan

metode

kuantitatif

dan

kualitatif

dalam

perencanaan yaitu terletak pada strategi dasar penelitian yang dilakukan. metode kuantitatif/metode artistic/metode interpretif karena perolehan data berkenaan dengan hasil interpretasi dilapangan, digunakan untuk meneliti pada kondisi tertentu yang membutuhkan sampel dan populasi suatu obyek, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk metode kualitatif/metode naturalistik/metode egnografi, dilakukan pada kondisi alamiah, lebih banyak mengeksplorasi pada hal-hal dilapangan dengan tanpa batas untuk melakukan studi kasus maupun penelitian, tidak berpedoman pada sampel maupun populasi yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pemisahan metode sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perencanaan Pemisahan metode berdasarkan pada perbedaan untuk masing-masing metode sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perencanaan. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif menurut berbagai pandangan yaitu: 1. Metode kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik, peneliti mengumpulkan data dengan terlebih dahulu menetapkan konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan dengan teori yang Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 27 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



digunakan sesuai dengan kebutuhan. Metode

kualitatif

menggunakan

perspektif

emik,

peneliti

mengumpulkan data berupa cerita/naskah/narasi dari berbagai informan/sumber informasi sesuai dengan sudut pandang informan tersebut, tidak berbatas oleh variabel-variabel yang mengikat 2. Metode kuantitatif bertolak dari konsep/variabel yang terdapat di dalam teori sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, kemudian mencari data sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan pengukuran variable;variabel sesuai dengan teknik survey dilapangan Metode kualitatif berupa pandangan informan, kemudian penafsiran dan menciptakan konsep baru maupun temuan studi, maupun penemuan konsep atau teori baru untuk pengujian lebih lanjut 3. Metode kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal, berasal dari teori yang relevan yang telah dipilih. Metode

kualitatif

bisa

menggunakan

hipotesi

maupun

tidak

menggunakan hipotesis, jika ada hipotesis maka bisa ditemukan pada saat tengah-tengah pencarian data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti pendukung hipotesis tersebut 4. Metode kuantitatif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu: terkait dengan tingkat pengaruh, keeratan korelasi antar variabel, pengukuran variabel Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui makna, perkembangan suatu permasalahan, lebih detail dan lebih teliti 5. Metode kuantitatif menggunakan alur berpikir secara deduktif, yaitu penetapan variabel/konsep, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan Metode kualitatif menggunakan alur berpikir induktif, yaitu upaya perolehan data, detail penggunaan data, tanpa menggunakan evaluasi dan interpretasi, pengkategorian data, pencarian tema, konsep dan penemuan hasil studi/teori baru

c. Pemilahan metode perencanaan yang sudah dikumpulkan secara cermat Pemilahan metode perencanaan yang sudah dikumpulkan secara cermat, digunakan sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan. Misalnya

untuk

mengukur tingkat kepekaan data, sehingga dapat memunculkan metode mana yang cocok digunakan dalam pekerjaan permasalahan wilayah perencanaan dengan baik, efektif dan efisien. Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 28 Buku Informasi

Edisi: 1-2014


4.3.3


Pemilihan Metode Perencanaan Sesuai dengan Kebutuhan a. Penjelasan alasan pemilihan suatu metode dengan tujuan pekerjaan dan ketersediaan data Alasan

pemilihan

ketersediaan

data

suatu

metode

yaitu

dengan

berdasarkan

tujuan

pada

pekerjaan

kesesuaian

dan

dengan

permasalahan perencanakan yang sedang dikerjakan, hasil yang diharapkan dan sasaran objek sesuai dengan kebutuhan.

b. Hubungan antara metode yang dipilih dengan kebutuhan pekerjaan perencanaan Hubungan metode

yang

dipilih

dengan

kebutuhan

perencanaan

merupakan proses pemilihan teori dan studi literature yang terkoordinasi dengan baik dan berhubungan dengan kebutuhan perencanaan, sehingga dapat diperoleh pelaksanaan identifikasi permasalahan wilayah perencanaan.

c. Pemilihan metode pekerjaan secara tepat Pemilihan metode pekerjaan dilakukan secara tepat, untuk melihat kesesuai dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dengan baik.

4.4

Identifikasi Masalah / Issue di Wilayah Perencanaan 4.4.1

Rumusan Gambaran Umum Wilayah Perencanaan a. Penjelasan kondisi wilayah perencanaan Dewasa ini kondisi kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yang berarti bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi, sehingga menyebabkan

pengelolaan

ruang

menjadi

semakin

berat.

Data

kependudukan menunjukkan perkembangan penduduk Indonesia terjadi cukup pesat. Pada tahun 1980 jumlah penduduk perkotaan Indonesia mencapai 32,8 juta jiwa atau sebesar 22,3% dari total penduduk. Pada tahun 1990 jumlah penduduk meningkat menjadi 55,4 juta jiwa atau sebesar 30,9% dan semenjak tahun 2002 meningkat cukup besar menjadi 90 juta jiwa atau sebesar 44%. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 150 juta jiwa atau sebesar 60% dari total penduduk nasional pada tahun 2015. Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 29 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



b. Rumusan pokok-pokok kondisi wilayah Rumusan pokok-pokok kondisi kependudukan wilayah perkotaan di Indonesia, sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk perkotaan Indonesia akan terus meningkat dari waktu ke waktu 2. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota 3. Penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya pada penyediaan ruang terbuka (RTH), penyedia hunian, fasilitas umum dan sosial, dan lainnya

c. Rumusan gambaran umum wilayah perencanaan Rumusan gambaran umum wilayah perencanaan bermanfaat untuk mengetahui kondisi perencanaan secara umum, sehingga dapat menjabarkan

secara

lebih

luas

kondisi

permasalahan

wilayah

perncanaan. Gambaran umum kondisi kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan Indonesia pada kurun waktu 30 tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kota-kota besar yang terkena dampak penurunan kualitas dan kuantitas RTH yaitu Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Penurunan tersebut terjadi dari 35% menjadi 10%, hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tingginya tingkat polusi udara, menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang terbuka. Fokus permasalaha RTH di Indonesia terjadi di perkotaan Bandung. 4.4.2

Identifikasi Masalah / Issue Wilayah Perencanaan Secara Umum a. Penjelasan masalah/issue wilayah perencanaan Identifikasi masalah/issue perencanaan secara umum memiliki peranan penting dalam pembentukan ruang publik, terutama permasalahan RTH perkotaan. Perencanaan tata ruang wilayah dan kota secara umum dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan untuk menjamin kelestarian lingkungan secara alami. Selanjutnya dilakukan dengan memasukkan komponen-komponen RTH dalam struktur tata ruang kota.


Edisi: 1-2014



Issue wilayah perkotaan yang dihadapi Indonesia terkait dengan RTH yang secara umum berkaitan dengan beberapa permasalahan perkotaan antara lain yaitu: 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat 2. Dilihat dari aspek kondisi lingkungan hidup, rendahnya kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan di perkotaan 3. Dilihat dari aspek perilaku sosial masyarakat penduduk perkotaan, tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal di antara kelompok masyarakat perkotaan secara tidak langsung juga disebabkan oleh berkurangnya ruang-ruang kota untuk melakukan interaksi sosial 4. Kurang optimalisasi penyediaan RTH secara kuantitatif maupun kualitatif 5. Lemahnya kelembagaan dan SDM 6. Kurangnya

keterlibatan

stakeholder

dalam

penyediaan

penyelenggaraan RTH 7. Terbatasnya ruang/lahan di perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH b. Kategori permasalahan wilayah perencanaan Kategori permasalahan RTH di Kota Bandung dilihat dari beberapa faktor yang dinilai penting untuk dipertimbangkan dalam perhitungan kebutuhan RTH, yaitu sebagai berikut: 1. Faktor Ekologi Kota a. Peningkatan proporsi RTH Kota sebagai penyeimbang proporsi area terbangun b. RTH sebagai produsen O2 c. RTH sebagai pereduksi CO2 d. RTH sebagai jalur angin e. RTH sebagai area resapan air hujan f.

RTH sebagai penjaga kestabilan tanah

g. RTH yang saling terkoneksi h. RTH yang terintegrasi dengan simtem drainase dan pengolahan limbah rumah tangga 2. Faktor Ruang Kota – Fisik 1. Terbentuknya tipologi RTH kota dalam hierarki, berdasarkan: a. Skala lingkungan pelayanan b. Ukuran luas Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 31 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



c. Aktivitas yang diwadahi 2. RTH kota yang terintegrasi dengan jaringan sirkulasi kawasan 3. Faktor Ruang Kota – No Fisik 1. Tersedianya RTH pada skala lingkungan minimal dalam setiap radius tempuh pejalan kaki 2. Tersedianya RTH sebagai ruang interaksi masyarakat

c. Identifikasi permasalahan/isu wilayah perencanaan Identifikasi permasalahan/isu wilayah perencanaan berguna untuk optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan RTH di wilayah perkotaan.

Misalnya untuk mengidentifikasi peranaan penggunaan RTH di perkotaan Bandung yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2010-2030. Kondisi kawasan ruang-ruang terbuka hijau pada perkotaan Bandung berupa petak (patch) dan koridor pembentuk struktur ekologi kota dengan kerangka dasar seluruh kawasan perkotaan Bandung. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Pada RTRW Tahun 2010-2030

Dari gambar terlihat bahwa rencana ruang terbuka hijau Kota Bandung saat

ini

belum

dapat

dikatakan

berperan

sebagai

pengendali

pembangunan. proporsi ruang terbuka hijau dalam rencana tersebut diperkirakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa minimum RTH di perkotaan sebesar 30%.


Edisi: 1-2014


4.4.3


Rumusan Masalah / Issue Wilayah Perencanaan Secara Sistematis a. Pengelompokkan permasalahan sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan Pengelompokkan permasalahan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, berdasarkan pada karakteristik permasalahan, kesesuaian permasalahan dengan kebutuhan data di wilayah perencanaan. Misalnya untuk mengelompokkan permasalahan pada bidang tertentu yaitu bidang akademik, bidang kesehatan, bidang marketing, bidang kewilayahan dan lainnya.

Dasar-dasar pengelompokkan masalah yaitu: 1. Obyektif Pengelompokkan masalah dilakukan sesuai dengan kenyataan dilapangan 2. Jujur Pada saat pengelompokkan masalah tidak dibenarkan memasukkan hal-hal baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 3. Faktual Pengelompokkan masalah berdasarkan pada data tersebut harus diperiksa benar-benar apakah sudah sesuai dengan kenyataan ataukah belum sesuai 4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, bukan perorangan maupun pribadi, yang berarti bahwa masalah tersebut benar-benar masalah yang terjadi di masyarakat, bukan atas dasar keinginan fantastis 5. Pengelompokkan masalah bukan untuk mencari atau menyusun masalah sendiri, melainkan menata, mengkaji, dan menetapkan kelompok-kelompok permasalahan yang telah dihimpun melalui kajian lebih lanjut

b. Penjelasan sistematis permasalahan yang telah dikelompokkan Sistematika permasalahan yang dikelompokkan harus melakukan proses penyempitan masalah, dari permasalahan umum menjadi lebih khusus dan pada akhirnya masalah yang spesifik siap untuk diteliti.

c. Rumusan permasalahan/isu Rumusan masalah merupakan tahapan yang harus ada ketika melakukan Judul Modul: Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan Halaman 33 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



identifikasi suatu permasalahan, terutama permasalahan di bidang perencanaan wilayah. Perumusan masalah memiliki kedudukan penting yang harus dipenuhi sebelum bertindak dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian menjadi dilakukan 2. Sebagai pedoman, penentu arah atau fokus pada penelitian. perumusan masalah tidak menjadi harga mati, perumusan masalah dapat berkembang dan berubah selama penelitian 3. Sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti 4. Adanya

perumusan

masalah,

seorang

peneliti

akan

dapat

mempermudah di dalam menentukan sampel maupun populasi


Edisi: 1-2014



BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI 5.1

Sumber Daya Manusia 5.1.1

Instruktur Infrastruktur dipilih karena telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk : 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar. 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar. 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 5) Mengorganisasi kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 6) Merencanakan seseorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2

Penilai Potensi melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian yang akan dinilai : 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta. 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dnegan peserta. 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3

Teman Kerja / sesama peserta pelatihan Teman kerja / sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar / kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.


Edisi: 1-2014


5.2


Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi) 5.2.1

Sumber pustakan penunjang pelatihan Pengertian sumber-sumber adalah materi yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi : 

Buku referensi (text book) kampus / akademisi terkait dengan persiapan kebutuhan data dan informasi dalam penataan ruang;



Buku laporan pekerjaan Kementrian / Lembaga (K/L) dan dinas-dinas terkait dengan penataan ruang;



Majalah / jurnal ilmiah penataan ruang;



Diagram, tabel dan gambar;



Rekaman digital.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip

dalam

pelatihan

Berbasis

Kompetensi

mendorong

kefleksibilitas dari penggunaan suber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumbersumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia / tidak ada. 5.2.2

Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan: Judul

: Urban and Regional Planning

Pengarang

: Hall, Peter

Penerbit

: Routledge

Tahun terbit

: 1992

Judul

: Urban and Land Use Planning

Pengarang

: Kaiser, Edward J. et.al

Penerbit

: University of Illinois Press, Urbana

Tahun terbit

: 1995

Judul

: Case Study Research Design and Methods


Edisi: 1-2014


5.3


Pengarang

: Yin, Robert K.

Penerbit

: Sage Publications

Tahun terbit

: 2003

Judul

: Planning and Urban Change

Pengarang

: Ward, Stephen V.

Penerbit

: Sage Publications

Tahun terbit

: 2004

Judul

: Dialogues in Urban and Regional Planning 3

Pengarang

: Harper, Thomas L. et.al

Penerbit

: Routledge

Tahun terbit

: 2008

Daftar Peralatan dan Bahan 5.3.1

Peralatan yang digunakan: 1) Media pencetakan (printer) 2) Media akses data (internet) 3) NSPK pendukung 4) Teori pendukung 5) Metode dan teknik analisis pendukung 6) Referensi yang sesuai

5.3.2

Peralatan yang dibutuhkan: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Buku peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (perda) terkait dengan data dan informasi; 3) Buku peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (perda) terkait dengan permasalahan perencanaan; 4) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan meliputi data spasial dan data non-spasial; 5) Buku text book mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota; 6) Buku text bok dan kajian mengenai permasalahan wilayah perencanaan.


Edisi: 1-2014

Identifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan

Recommend Documents