Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Kebijakan Publik

[107] Turuti Bank Dunia, SBY Naikkan BBM Friday, 08 November 2013 22:56

Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Kebijakan Publik

Meski sudah menaikan berkali-kali, rezim SBY akan terus menaikan harga BBM sampai sesuai dengan harga pasar dunia. Selama harganya masih di bawah harga dunia, rezim selalu mengeluh bahwa subsidi BBM memberatkan bahkan APBN bisa jebol karenanya. Namun anehnya, tanpa mengeluh selalu rajin bayar bunga bank yang jelas-jelas haram dan mencekik leher itu. Mengapa itu bisa terjadi? Temukan jawabannya dalam perbincangan wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda terkait iklan di televisi yang menyatakan setiap tahunnya negara telah menyubsidi ratusan trilyun untuk BBM namun 80 persennya tidak tepat sasaran?

Iklan itu menyampaikan satu pemikiran yang salah. Dan kesalahan yang disampaikan secara terus menerus kepada masyarakat maka kesalahan itu akan dianggap sesuatu yang benar. Maka masyarakat akan berpendapat, “Ya, subsidi itu salah sasaran.”

Padahal pengertian subsidi, masih harus diperjelas. Yang kedua, ketika subsidi itu masuk kepada hajat hidup orang banyak, maka dia tidak mendiskriminasikan atau membeda-bedakan orang. Maka, subsidi energi tidak membedakan orang kaya-orang miskin.

Jadi sebenarnya pemerintah itu sekadar menjalankan perintah Bank Dunia. Karena memang Bank Dunia menyatakan subsidi BBM salah sasaran.

Apakah dengan menaikkan BBM, orang miskin jadi sejahtera?

1/6


Tidak, pasti tidak. Karena kenaikan harga BBM berarti pemangkasan daya beli. Berarti pemiskinan struktural.

Kan orang miskin dikasih BLSM...

Meski dikasih BLSM, meski dikasih balsem, atau program-program yang lain, tidak akan menyejahterakan. Karena itu memang fungsinya hanya memberikan bantalan sementara saja, agar pemiskinan struktural tertunda berjalannya. Begitu lepas balsemnya atau BLSM-nya, pemiskinan struktural langsung berjalan cepat dan mendalam.

Indikasinya?

Salah satu indikatornya, lihat saja Gini Rasio. Di era SBY ini, Gini Rasio yang tadinya 0,32 menjadi 0,42. Pemilik rekening yang dua milyar ke atas, jumlahnya makin sedikit tetapi jumlah tabungannya semakin besar (jumlah orang kaya semakin sedikit tetapi kesenjangan dengan yang miskin semakin lebar, red).

Dan Anda bisa lihat sekarang, banyaknya orang-orang berebut beli rumah hanya untuk investasi bukan untuk ditinggali. Dari situ saja sudah tampak jelas ketimpangannya. Sehingga pemiskinan struktural semakin dalam.

Indikasi lainnya?

Terjadi devisit neraca perdagangan, neraca berjalan dan neraca modal, yang berujung pada menurunnya cadangan devisa.

Sebetulnya yang membebani APBN itu subsidi BBM atau utang?

2/6


Utang. Untuk rekap saja setiap tahun ke London Rp 10 trilyun. Catatan bunga luar negeri juga ratusan trilyun. Jumlah utang luar negeri di era SBY sekarang 2.378 trilyun. Khusus utang pemerintah, di luar swasta, pertahun SBY berutang Rp 500 trilyun.

Untuk apa SBY berutang? Untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak atau bukan?

Dalam kontruksi utang, tidak pernah ada dalam perencanaan strategisnya untuk kesejahteraan rakyat.

Teori yang dibangun oleh Barat sendiri, utang adalah senjata untuk menjajah. Karena dari utang itu, sesungguhnya pemerintah yang memiliki debitur membelanjakannya kembali kepada negara yang memberi kreditor.

Jadi negara pengutang tidak pernah menerima kekayaan dari hasil utang itu. Makanya, muncullah istilah yang disebut Fisher paradoks, “Makin besar bunga dan cicilan utang yang dibayar, makin besar utang yang tercipta. Makin besar utang yang tercipta, makin besar cicilan dan bunga yang dibayar.”

Itu artinya, sudah terperangkap utang. Yang terjadi berikutnya adalah negara itu tidak lagi berdaulat secara ekonomi.

Jangan-jangan BLSM juga dapat ngutang?

Kalau Anda lihat Development Goal Program di Asian Depelopment Bank (ADB), dan Anda juga melihat Development Policy Loan Program dari The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) maka tidak ada pinjaman dari dua institusi itu yang tidak digunakan untuk kepentingan “mengatasi kemarahan masyarakat” karena kenaikan BBM.

3/6


Bagaimana agar masyarakat tidak marah? Ya dikasih BLT, balsem, dikasih raskin, dll. Dari mana dananya? Ya dari utang luar negeri. Membangun kebijakannya saja sudah pakai utang kok, apalagi kontennya.

Lantas mengapa rezim SBY lebih memilih menaikkan harga BBM daripada stop bayar bunga dan jadwal ulang bayar utang?

Kan sejak Leters of Intent diterbitkan oleh IMF di penghujung era Soeharto, lalu kemudian USAID pada 2000, lalu selanjutnya perjanjian dengan Bank Dunia, lalu berikutnya perjanjian dengan ADB, dan seterusnya, kan perintahnya pemerintah Indonesia wajib memberikan komitmennya melakukan mekanisme pasar bebas pada sektor energi.

Jadi wajar saja kalau SBY ingin menaikkan BBM. SBY lebih peduli pada janjinya kepada orang-orang asing ketimbang janjinya kepada rakyatnya sendiri.

Mengapa lebih peduli kepada asing daripada rakyat sendiri?

Saya kira ada persoalan-persoalan tertentu, seperti dalam bangunan hubungan kekuasaan. Bangunan hubungan kekuasaan itu dianggap lebih kuat dengan orang asing ketimbang dalam negeri. Dalam negeri, gampang diatur. Sehingga memenuhi kepentingan orang asing lebih utama daripada memenuhi kepentingan dalam negeri.

Itu pula yang menyebabkan SBY selalu mengeluh terkait subsidi BBM tetapi selalu rajin bayar bunga utang kepada asing?

Karena itu semua merupakan bagian dari sistem tegaknya ekonomi neoliberal bahwa perekonomian lebih berpihak pada pemodal daripada rakyat banyak. Jadi kalau mereka mengeluh pada subsidi BBM, tetapi tidak pernah mengeluh pada subsidi rekap, pada bunga utang yang tinggi, juga tidak mengeluh pada bunga utang luar negeri yang menjerat dan juga melakukan privatisasi itu karena pemerintah memang menjalankan prinsip neoliberal.

4/6


Tapi SBY berulang kali membantah menerapkan ekonomi neoliberal...

Iya, pada 2007, SBY mengatakan tidak menerapkan sistem neoliberal, pada kampanye 2009 ia menyatakan akan menerapkan ekonomi jalan tengah dan tidak akan menerapkan ekonomi neoliberal. Tetapi fakta yang dipraktikannya berkata lain, sejak 2005 hingga sekarang yang diterapkannya adalah ekonomi neoliberal.

Apa indikatornya bahwa suatu negara terjerat sistem ekonomi neoliberal?

Ada tiga indikator. Pertama, yang mereka selalu dengung-dengungkan “defisit anggaran”. Padahal yang mereka maksud dengan defisit sama dengan aturan yang membatasi pemerintah untuk belanja barang-barang modal untuk memenuhi belanja sosial, sekaligus untuk membatasi pemerintah agar tidak melakukan investasi pada hajat hidup orang banyak. Makanya, mereka selalu mengurangi subsidi.

Kedua, liberalisasi di semua sektor baik politik mau pun ekonomi. Perintah dari neoliberal adalah lakukan liberalisasi perekonomian, dari mulai hajat hidup orang banyak, dari mulai sumber daya dari produksi sampai distribusi, semua harus mereka liberalkan.

Ketiga, privatisasi. Jika pemerintah sudah terlanjur terlibat dalam penyedian untuk hajat hidup orang banyak, dalam penyaluran untuk hajat hidup orang banyak, maka pemerintah harsu memprivatisasi.

Kalau salah satunya saja tidak dilakukan, maka pemerintah dianggap tidak patuh pada ketentuan-ketentuan ekonomi internasional. Itulah bego-nya ekonom-ekonom yang tunduk kepada prinsip ekonomi internasional. Seolah-olah kalau mereka tidak tunduk pada ketentuan ekonomi internasional mereka kelihatan tidak bergengsi, seakan-akan mereka tidak keren.

Padahal faktanya, dengan tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi internasional, yang sebagian besarnya digunakan untuk menjajah, itu akan memberikan akibat suatu negara perekonomiannya menjadi tidak berdaulat sebagai mana yang terjadi pada Indonesia sekarang ini.[]

5/6


6/6

Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Kebijakan Publik

Recommend Documents