MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PtrRATURAN MtrNTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
34
lPMK.OT
/2Ot2
TtrNTANG PtrDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MtrNTtrRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12l, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2071 tentang Anggaran Pendapatan dare Belanja Negara Tahun Anggaran 2012,
Menimbang
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tuniangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2O12;
Mengingat
i.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3B\;
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dar-r Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta-hun Anggaran 2Ol2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525a);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO9
tentang Trrnjangan Profesi Guru darl Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5.
Keputusa-n Presiden Nomor 56/P Tahun 2O1O; MtrMUTUSKAN:
Menetapkal
:
PERATURAN MENTERI KBUANGAN TENTANG PtrDOMAN UMUM
DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAtrRAH KEPADA DAtrRAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2or2.Ae/
Itrll: l': i i::i
iil litJltl
li iil:i itrl..l( ;Al.j l!nlr(ll,ii illr!
llr.
-2Pasa-l
1
(1)
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2OI2 yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kuota Tahun 2OO6 sampai dengan Tahun 2O1I.
(2)
TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberikzrn sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal I Januari 2012. Pasal 2
(1) Alokasi TP Guru
PNSD adalah sebesar Rp30.559.800.000.000,00
(tiga puluh triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OLl tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
(2) Alokasi
TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. telah memperkirakan kenaikan gaji pokok Gur-u PNSD Tahun Anggaran 2012;
b. telah memperhitungkal kurang bayar TP Guru
PNSD Tahun
Anggaran 2010; dan
c. telah
memperhitungkan kurang
salur TP Guru
PNSD
Semester II Tahun Anggaran 2OIO.
(3) Rincian a-lokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3
(1)
TP Guru PNSD merupakan komponen Anggaran
Transfer Negara
ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2012.
(2) TP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2072 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2OI2. (3) TP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2Ol2 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerahl
,t r/
. -,t.
.n
/t,
i.i'.'ffi1. 1.,i
'rv\ ''.
\{
['lL i.l I i:.1 ii i
^,,-*;
iil
t ji
\l']{ Ai\l
ii:r''lil{l l}i ll.ll )()l'.li
1:llA
a _u-
Pasal 4 (1)
Penyaluran TP Guru PNSD dilaksalakan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. t2) Penyaluran TP Gur-u PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. Triwulan I pada minggu terakhir bulan Maret 2Ol2; b. Triwulan II pada minggu terakhir bulan J:uni 2Ol2; c. Triwulan III pada minggu terakhir bulan September 2Ol2; dan d. Triwulan IV pada minggu terakhir trulan November 2012.
(3) Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulart IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing sebesar % (satu per empat) dalam Pasal 2. Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 20 1 1 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
dari alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud (41
(s) Laporan Realisasi Pembayaran TP
Guru PNSD Semester II Tahun
Anggaran 2OIl sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
disampaikan paling lambat bulan Aprll2O72. Pasal 5
Pembayaran TP Guru PNSD dilaksanakan sebanyak \2 (dua belas) Lrulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13 (tiga belas). (2\ Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu: a. Triwulan I paling lambat bulan April2O12; b. Triwulan II paling lambat bulan Juli 2OI2; c. Triwulan III paling lambat bulan Oktober 2OI2; dan d. Triwulan IV paling lambat bulan Desember 2012. (3) Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (41 Daftar perhitungal pembayaran TP Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. ,f,/ (1)
'11''1i1." hilt-f! i l-l li lii:iJltl'l{.,,'\l'.1 IfrirLii \L Ii( ii\ll ){ ri'..1l !.ilr\
I
-4Pasal 6
(1) Dalam
ha_l
TP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pembayaran TP Guru PNSD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan TP Guru PNSD yang telah disa-lurkan dengan cara melakukan pembayaran TP Guru PNSD kepada Guru PNSD berdasarkal jumlah bulan. (2) Dalam hal terdapat TP Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran TP Guru PNSD pada: a. Triwulan I, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembaya-ran TP Guru PNSD Triwulan II; b. Triwulan II, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan III; dan
c. Triwulan III, maka TP Guru PNSD tersebut
menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV.
(3) Dalam ha1 terdapat TP Guru PNSD yang tidak tersalur setelah rea-lisasi pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV dan terdapat kondisi sebagai berikut: a. seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD telah menerima pembayaran TP Guru PNSD; atau b. Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD baik sebagian maupun seluruhnya karena TP Guru PNSD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan pembayaran TP Guru PNSD, maka TP Guru PNSD tersebut diperhitungkan dengan alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran berikutnya. Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan
Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendera-l Perimbangan Keualgan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, yaitu: a. Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester I paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2Ol2; dan b. Laporan Realisasi Pemtrayaran TP Guru PNSD Semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013'
(2) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalarn 2 (dua) rangkap dan terdiri atas:
a. Rekapitulasi Guru PNSD yarlg berhak
mendapatkan
TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya;rV
i
I'al l.J i i i ii i'.I I i'rli'l( ,r\i:i li :! i1-ll ll ii( llit )i )l''ii r!;ltl
-5b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembaya-ran TP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan Pembayaran TP Guru PNSD per semester. (3) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercarttum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b tercantum daLam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (s) Format Rekapitulasi Rea-lisasi Pembayaran TP Guru PNSD per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini'
c. Rekapitulasi Realisasi
Pasal
B
(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan da]1 Kementeriart Keuangan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD pada bulan Agustus 2Ol2'
(21 Rekonsiliasi
data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan dengan memperhatikal Laporan Pembayaran TP Guru PNSD Semester I sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 7 ayat (1) huruf a. (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rea,lisasi
paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. Gaji pokok Guru PNSD yang menjadi dasar pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2Ol2; b. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Gurr PNSD yang telah menerima TP Guru PNSD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2012 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya; c. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD yang telah menerima TP Guru PNSD Tahun Anggaral 2011 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
/
,lii 1:
i',ili::l"l I
iri ii l'.1'L i;il'1t../tfri il.1 l,llj(;lli 1,lri
Iil ['i]i!l
-6d. Rekapitulasi sisa TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 di Rekening Kas Umum Daerah setelah pembayaran e.
TP Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2OIL; Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat
TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2OI2 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012;
f.
Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat TP Guru PNSD
Tahun Anggaran 2011 narnun belum menerima pembayaral TP Guru PNSD Tahun Anggaral 2011 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah pembayarannya;
c. Perkiraan jumlah Guru
PNSD yang berhak mendapatkan
TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2073 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013; dan
h. Daftar rencana rea-lisasi penerimaan Pajak
Penghasilan
Pasal 21 atas TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
bulal
Desember 2012.
Format rekapitulasi sisa TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V ya.g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (s) Format daftar rencarra rea-lisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 2I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)
Pasal 9 (1)
(2)
(3)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjrusun rencalla alokasi TP Guru PNSD Tatrun Anggaral 2O13 berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 8 ayat (3). Rencala alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhitungkan sisa TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 di R&ening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 8 ayat (3) huruf d sebagai faktor pengurarlg. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan rencana alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2Ol3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat J enderal An ggar an. firt
IllEfUTEnl l(l=UANtIAN t:lript Jt,I
ll( l{{DoNIiSl/\
-7 Pasal
1O
Pemerintah Daerah penerima TP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 ayat (1) dikenakal salksi penundaan penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II Tahun Anggaran berikutnya. Pasal 11
Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran TP Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangart Peraturan Menteri ini dengan penempatamya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2072 MtrNTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012 MtrNTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 284
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INI]ONESIA lPMr<.o7 /2Or2
NOMOR
TIlNTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUN.'ANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAII KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOlA TAHUN ANCGARAN 2012
ilil liII:iii l'.; ir/\rl(r,(l'.r Iri ii:i ji' ii.ii'f ri l[';i/:t
Iri
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 (
DAERAH
NO
dalam rupiah)
JUMLAH
1
Provinsi Aceh
2
Kab. Aceh Barat
24,2t9,562,OOO
J
Kab. Aceh Besar
50.987.866,O00
4
Kab. Aceh Selatan
39,628,568,000
5
Kab. Aceh Sinekil
8,517,483,000
6
Kab. Aceh Tensah
29.798,A2t,OOO
7
Kab. Aceh Tenssara
24.544.657,OOO
B
Kab. Aceh Timur
35,110,238,000
9
Kab. Aceh Utara
64,108,694,000
10
Kab- Bireun
68,139,870,000
11
Kab. Pidie
70,r22,948,OOO
12
Kab. Simeulue
13
Kota Banda Aceh
68,362,048,000
I4
Kota Sabang
10,070,454,000
15
Kota Lanssa
30,786,477,OOO
16
Kota Lhokseumawe
30,944,708,000
\7
Kab. Nasan Raya
18
Kab. Aceh Java
13,588,962,000
l9
Kab. Aceh Barat Daya
23,439,335,000
20
Kab. Gayo Lues
2l
Kab. Aceh Tamiane
32,918,576,000
22
Kab. Bener Meriah
18,367,856,000
ZJ
Kota Subulussalam
8,067,772,OOO
24
Kab. Pidie Java
.)<
Provinsi Sumatera Utara
26
Kab. Asahan
qa
Kab. Dairi
8.094.860,000
9,739,67 r,O4O
7,305,993,000
15,800,683,000
7
t,730.742,OOO
38,534,603,000
28
Kab. Deli Serdans
153.457.159,000
29
Kab. Tanah Karo
51,332,468,000
30
Kab. Labuhan Batu
42,619,928,OOO
31
Kab. Langkat
32
Kab. Mandailine Natal
68,131,816,000
JJ
Kab. Nias
13,101,320,000
.)+
Kab. Simalunsun
t00,871,995,000
104,609,848,000
'.r I I i il i i i i/\.i.li ,,j!f,l i,irirl ij.1a.i,r it,ti '11
\.
-2dalam ru
DAERAH
NO
JUMLAH
35
Kab. Tapanuli Selatan
34,442,539,OOO
.1n
Kab. Taoanuli Tensah
45.738.382,000
.)/
Kab. Tapanuli Utara
58,374,039,000
38
Kab. Toba Samosir
42,921,349,OOO
39
Kota Biniai
51.088.016.000
40
Kota Medan
4T
Kota Pematang Siantar
55,7a6,267,OOO
42
Kota Sibolsa
t6.872.420,OOO
43
Kota Taniune Balai
15,181,927,000
44
Kota Tebins Tinesi
31.697.33 r.OOO
45
Kota Padane Sidimouan
44,613,4A3,OO4
46
Kab. Pakoak Bharat
47
Kab. Nias Selatan
48
Kab. Humbans Hasundutan
39,295,544,OOO
4.9
Kab. Serdans Bedasar
67.200.r24.OOO
50
Kab. Samosir
23,341,806,000
51
Kab. Batubara
42,538,977,OOO
(o
Kab. Labuhan Batu Utara
30,461,382,000
53
Kab. Labuhan Batu Selatan
19,700,744,OOO
54
Kab. Padang Lawas Utara
18,021,460,000
55
Kab. Padang Lawas
14.759.303,000
56
Kab. Nias Utara
10,579,449,000
57
Kab. Nias Barat
6.404,367,OOO
5B
Kota Gununs Sitoli
25.649.979,OOO
59
60
Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota
72,O47,742,OOO
61
Kab. Asam
62
Kab. Kepulauan Mentawai
18,920,517,000
OJ
Kab. Padans Pariaman
78.901,036,000
64
Kab. Pasaman
56,344,694,OOO
65
Kab. Pesisir Selatan
81.696.323,000
66
Kab. Siiuniuns
34,388,323,000
67
Kab. Solok
69,049,541,000
68
Kab. Tanah Datar
90,093,078,000
69
Kota Bukit Tinssi
37,254,923,00O
70
Kota Padans Panians
21,o54,642,OAO
250,848,880,O00
7,542,199,O4O 10.630.599.OOO
103,899,415,000
;,,i j lil ii! i i |/,i'ri /ii.l rl I )l ii ii lli il ii j( ,i!!: :.1/\
-J-
a
da-lam
DAERAH
NO
ru
JUMLAH
7I
Kota Padans
72
Kota Pavakumbuh
38.854.063.O00
/J
Kota Sawahlunto
22,427,724,OOO
74
Kota Solok
26.620.286.OOO
75
Kota Pariaman
32.835.888.000
76
Kab. Pasaman Barat
31.407.104.000
Kab. Dharmasrava
30,086,754,000
7B
Kab. Solok Selatan
21,651,313,O00
79
Provinsi Riau
BO
Kab. Benekalis
67,87r,242,OOO
81
Kab. Indrasiri Hilir
50,155,183,000
B2
Kab. Indraeiri Hulu
46.905.s98,000
83
Kab. Kampar
84,557,157,000
84
Kab. Kuantan Sinsinsi
49,942,860,OOO
85
Kab. Pelalawan
33.582.292.OOO
B6
Kab. Rokan Hilir
34.O23.104.000
87
Kab. Rokan Hulu
41,747,930,OO4
88
Kab. Siak
42.511.403.000
B9
Kota Dumai
29,862,792,OOO
90
Kota Pekanbaru
94.119.313,000
91
Kab. Kepulauan Meranti
20,806,067,000
92 93
Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan
19,1 15,574,000
94
Kab. Natuna
10,012,919,000
95
Kab. Karimun
28,506,654,000
96
Kota Batam
29,186,112,000
97
Kota Taniuns Pinane
28, r60,055,000
SB
Kab. Linssa
12,508,331,000
99
Kab. Kepulauan Anambas
100
Provinsi Jambi
101
Kab. Batanghari
163.747.662.OOO
2,877,163,000
36.255.532.000
I02 Kab. Bunso
48,433.033,O00
103
Kab. Kerinci
52,560,602,000
104
Kab. Meransin
40,181,717,000
dalm ruplall DAERAH
NO
105
Kab. Muaro Jambi
Kab. Sarolansun 707 Kab. Taniung Jabunq Barat 106
JUMLAH 41.576,546.000 40.279.245,OOO 32,373,367,OOO
108
Kab. Taniuns Jabung Timur
28.403,391,000
109
Kab. Tebo
40,506,812,000
110
Kota Jambi
94,684,188,000
111
Kota Sunsai Penuh
28,893,837,000
112 Provinsi Sumatera Selatan 113
Kab. Lahat
59,784,933,000
1i4
Kab. Musi Banyuasin
47,528,859,000
115
Kab. Musi Rawas
42,814,98s,000
116
Kab. Muara Enim
68.757,550,000
t17 Kab. Osan Komerins Ilir 118
Kab. Osan Komerins Ulu
119
Kota Palembans
t20 Kota Paear AIam 121 Kota Lubuk Lingsau 122 Kota Prabumulih IZJ Kab. Banlrrasin t24 Kab. Osan Ilir r25 Kab. Oean Komering Ulu Timur r26 Kab. Osan Komerins Ulu Selatan
s8,427,265,OOO
46,130,952,000 251,038,204,O00
19,180,593,000 36,394,301,000 26,332,678,OOO
63,393,486,000 48,664,OO2,OOQ
58,469,712,000 22,806,257,OOO
Kab. Emoat Lawane
15,702,078,000
t28 Provinsi Banska Belituns t29 Kab. Banska
29,748,918,OO4
r27
130
Kab. Belituns
21,9O4,27I,O0O
131
Kota Panskal Pinans
27,463,643,400 1,122,515,000
132 Kab. Baneka Selatan
1
l ac
Kab. Baneka Tengah
12,255,O44,OOO
1Ci
Kab. Baneka Barat
14,810,157,O00
135
Kab. Belituns Timur
13,686,491,000
Provinsi Benskulu r37 Kab. Bengkulu Selatan 136
138
Kab. Benskulu Utara
37,710,996,000 44,570,497,000
-5dalam ru
DAERAH
NO
JUMLAH
139
Kab. Reians Lebone
38.666.979,000
140
Kota Benskulu
52.149,321,0OO
14r Kab. Kaur
17,425,081,OOO
142 Kab. Seluma
23,867,750,000
143
Kab. Mukomuko
20,716,052,000
144 Kab. Lebons
18,364,137,000
145 Kab. Keoahians
24,510,617,000
L46 Kab. Benekulu Teneah
19,073,814,000
147
Provinsi Lampung
148
Kab. Lampuns Barat
48,699,201,000
149
Kab. Lamouns Selatan
90.888,800,000
150
Kab. Lampuns Tensah
167,414,030,000
151
Kab. Lampuns Utara
85.686,403,000
t52 Kab. Lampune Timur
130,297,99s,O00
153
Kab- Tanssamus
67,931,684,O00
154
Kab. Tulane Bawang
33,911,998,0O0
i55 Kab. Wav Kanan
48,049,011,000 160,713,757,000
156
Kota Bandar Lampung
757
Kota Metro
52,394,967,OOO
158
Kab. Pesawaran
55.72r.248.OOO
159
Kab. Pringsewu
75,804,613,000
160
Katr. Tulans Bawans Barat
33, i89,492,000
161
Kab. Mesuii
13,434,198,000
t62 Provinsi DKI Jakarta 163
| ,026
,844,433,000
Provinsi Jawa Barat
t64 Kab. Bandung
298,896,232,O00
165
Kab. Bekasi
163,736,968,OOO
166
Kab. Bogor
253,069,831,000
t67 Kab. Ciamis
234,545.806,000
168
Kab. Cianiur
206.984.291.OOO
169
Kab. Cirebon
t79,457,765,OOO
170 Kab. Garut
252.t43.526.OOO
17l Kab. Indramal'u
r53,722,94t,OOO
172
Kab. Karawans
151,42 1,014,000
dalam ru
DAERAH
NO
JUMLAH
Kab. Kuninsan Kab. Maialenska
t33.322.926.OOO
L75 Kab. Purwakarta
106,974,574,OOO
176 Kab. Subans
147,959,94a,OOO
1aa t /.)
174
143,684,569,000
Kab. Sukabumi
178,980,509,000
178 Kab. Sumedans
r4t,564,296,OOO
779 Kab. Tasikmalava
220.t32.213,000
180
Kota Bandune
276,661,36t,OOO
181
Kota Bekasi
168,150,873,000
182
Kota Bogor
123,438,495,000
183
Kota Cirebon
60,662,689,000
184
Kota Depok
106,284,910,000
lB5 Kota Sukabumi
53,198,998,000
186
Kota Cimahi
187
Kota Tasikmalava
188
Kota Baniar
189
Kab. Bandung Barat
190
Provinsi Banten
191
Kab. Lebak
r21,422,9O7,OO0
192 Kab- Pandeelane
140,520,997,000
Kab. Serang
108.430.024.000
193
t94 Kab. Taneerane 195
Kota Ciieson
t96 Kota Tangerans
76,025,429,OOO
118,193,025,000 33,567,659,000 135,312,274,OOO
147,033,098,000 55,068,284,O00
149,317,915,000
197
Kota Serang
63,103,820,000
198
Kota Taneerane Selatan
80,247,123,000
Provinsi Jawa Tengah 200 Kab. Baniarnesara
r40.675,729,OOO
207
Kab. Banrrumas
226,353,107,000
202
Kab. Batans
199
203 Kab. Blora
84.947.277.OOO
96,260,570,000
204 Kab. Boyolali
i59,133,904,000
205
Kab. Brebes
r92,229,706,AOO
206 Kab. Cilacap
t78,O54,42I,O00
Kab. Demak
tt7,786,625,OOO
207
-7 DAERAH
NO
dalam ruprail
.IUMLAH
208 Kab. Grobogan 209 Kab. Jeoara
121.861.643,000
2ro Kab. Karansanvar
152,238,89 r,000
81.771,037.000
271
Kab. Ketrumen
144,24r,232,OOO
212
Kab. Kendal
120,837,737,O00
213 Kab. Klaten
192,94s,763,OOO
Kab. Kudus
78,924,7+8,OOO
214
2L5 Kab. Maselans
105,850,866,000
216 Kab. Pati
165,842,050,000 99,610,692,O00
2t7 Kab. Pekalonean 2r8 Kab. Pemalang
r42,554,069,000
219 Kab. Purbalineea
112,57B,998,000
220
Kab. Purworeio
148,231,538,000
221
Kab. Rembans
90,831,785,000
222
Kab. Semarang
r27,233,163,000
DO2,
Kab. Sragen
156.955,769,000
224
Kab. Sukohario
112,030,711,O00
225
Kab. Tesal
116.856,524,000
226
Kab. Temanszung
227
Kab. Wonosiri
22A Kab. Wonosobo 229
Kota Magelang
93,332,821,O00
173.569.480,000 99,130,965,000 44,700,535,000
230 Kota Pekalonean
46,222,225,OOO
23L Kota Salatiga
45,016,716,000
Kota Semarans
181.760,502.000
233 Kota Surakarta
143,207,887,OOO
232 234
Kota Teeal
5I
,963,462,000
235 Provinsi D.I. Yosvakarta 236
Kab. Bantul
201,528,691,000
237
Kab. Gunune Kidul
152.327,905,000
238 Kab. Kulon Progo
117,587,921,000
239 Kab. Sieman
203,581,544,000
240 Kota Yosyakarta
115,258,971,000
241
Provinsi Jawa Timur
242
Kab. Banekalan
98.522,959,000
,:,
/://
-li
ffi
t
''l:':i':" "'* ,i tlii ii i.1 ir,/.lli,l1ii ilrrri i'.ri i'lir:j;f
l,/)
-8DAERAH
NO
dalm ru
JUMLAH
243 Kab. Banvuwangi 244 Kab. Blitar
r99,673,226,OOO
245 Kab. Boionesoro
r75,6 i3,658,00O
246
Kab. Bondowoso
94,635,096,000
247
Kab- Gresik
196,704,305,O0C)
L28.672,52r,OOO
248 Kab. Jember
255,849,607,OOO
249 Kab. Jombane
150,453,873,000
250
Kab. Kediri
r97,265,3r9,OOO
251 Kab. Lamongan
183,601.248,000
Kab. Lumaians
121,568,800,000
252
253 Kab. Madiun 254
Kab. Masetan
255 Kab. Malang 256 Kab. Moiokerto
r22,163,85r,OOO 142.543,617,OOO
273,585,013,000 123,668,888;0OO
257
Kab. Neaniuk
177.155.790,000
o(a
Kab. Nsawi
t47,267,944,OOO
259 Kab. Pacitan 260 Kab. Pamekasan
26r Kab, Pasuruan
102,900,558,000 76,9r2,637,OOO t66.277,536,OOO
262
Kab. Ponorogo
i48.386,531,000
263
Kab. Probolingso
r24,308,612,OOO
264
Kab. Samoane
265 Kab. Sidoario
62.tO7.423,OOO
196,955,093,000
266
Kab. Situbondo
78,O87,770,OOO
267
Kab. Sumenep
96,033,003,000
264
Kab. Trenssalek
269 Kab. Tuban
r37,634,046,000 r42.O94.279.OOO
179,67r,525,OOO
270
Kab. Tulunsasuns
271
Kota Blitar
42,968,404,OOO
272
Kota Kediri
67 ,7 55,87 I ,OOO
o'7 2
Kota Madiun
55,975,236,000
274
Kota Malans
123.634,536,O00
275
Kota Moiokerto
26,527,735,OO4
276
Kota Pasuruan
34,004,916,000
277
Kota Probolinsso
40,642,655,O00
278
Kota Surabava
279
Kota Batu
302,OO7,125,000
27,191,080,000
::i
/1
-9DAERAH
NO
28O
alam ru
JUMLAH
Provinsi Kalimantan Barat
28l Kab. Benskavang
24,617,434,O00
282 Kab. Landak
32,740,476,000
283
Kab. Kapuas Hulu
284 Kab. Ketapang 285
Kab. Pontianak
31,
1
18,041,000
38.Ot4,722,OOO
38,393,695,000
286 Kab. Sambas
62.477,253,OOO
287
289 Kota Pontianak
4r,4t7 ,O77,OOO 33,893,966,000 79,915,713,000
290 Kota Sinekawang
30,062,986,000
29r Kab. Sekadau
12,613,678,000
Kab. Sanssau
2a8 Kab. Sintans
Kab. Melawi
19.543,968,000
293 Kab. Kavons Utara
6.404,367,OOO
292 294
Kab. Kubu Raya
38,588,752,000
295 Provinsi Kalimantan Tengah 296
Kab. Barito Selatan
23,731,920,OOO
297
Kab. Barito Utara
20,457,379,O00
298 Kab. Kapuas
55,757,051,000
299 Kab. Kotawaringin Barat
22.600,979,AOO
300
Kab. Kotawaringin Timur
36.905,035,000
301
Kota Palanskarava
59,492,348,OO4
302 Kab. Barito Timur
15,534,170,000
303
Kab. Muruns Rava
11,020,713,000
304
Kab. Pulans Pisau
t3,746.414,OOO
305
Kab. Gununs Mas
15,610,644,000
306
Kab. Lamandau
7,815,4s3,000
307
Kab. Sukamara
tr.742.120,000
308
Kab. Katingan
21,748,842,OOO
309
Kab. Seruvan
t2,776,59r,OOO
Provinsi Kalimantan Selatan 311 Kab. Baniar 312 Kab. Barito Kuala
310
.) tJ
Kab. Hulu Sunsai Selatan
63,487,459,OOO
52,075,5i6,000 45,198,2 i0,000
dalam rupran
DAERAH
NO
JUMLAH
3t4 Kab. Hulu Sungai Tengah
51.908.523,000
315 Kab. Hulu Sunsai Utara
35.844.665,000
316
Kab. Kotabaru
33,349,461,000
317
Kab. Tabalons
51,965,038,000
318
Kab. Tanah Laut
49,39+,948,OOO
319
Kab. Tapin
36,227,O40,AOO
320 Kota Baniarbaru
41,689,799,000
321 Kota Baniarmasin
109,948,694,000
322
Kab. Balanean
26.152.998.000
JZO
Kab. Tanah Bumbu
27,3O9,648,000
324
Provinsi Kalimantan Timur
325 Kab. Berau 326
Kab. Bulunean
.)z I
Kab. Kutai Kartanesara
21,200,888,000 t8.444.730,OOO
115,890,704,000
328 Kab. Kutai Barat
23,188,634,000
329 Kab. Kutai Timur
28,406,458,000
330
Kab. Malinau
331
Kab. Nunukan
332 Kab. Pasir Kota Balikoaoan
.l,l.l
334 Kota Bontane
7,637,415,000 t4,774,133,000 32,021,837,000 58,r77, r53,O00 t9,972,333,OOO
335
Kota Samarinda
91,933,846,000
336
Kota Tarakan
19,288,158,000
.l.l
Kab. Penaiam Paser Utara
18,578,419,000
/
1, 170,341,OOO
338
Kab. Tana Tidung
339
Provinsi Sulawesi Utara
340
Kab. Bolaans Mongondow
29,29l,O4l,OOO
341
Kab. M.inahasa
81,53s,775,000
342
Kab. Sansihe
29,421,O79,OOO
343
Kota Bitune
31,956,818,000
344 Kota Manado 345
Kab. Kepulauan Talaud
346 Kab. Minahasa Selatan
96,195,551,000 22,243,299,OOO
51,910,686,000
3+7
Kota Tomohon
24,586,900,OOO
348
Kab. Minahasa Utara
46,586,084,000
dalam ru
DAERAH
NO
349 Kota Kotamobazu 350
Kab. Bolaane Monsondow Utara
351
Kab. Kepulauan Siar-r Tazulandang Biaro
352 Kab. Minahasa Tensgara
JUMLAH 31,783,943,000 8,517,483,000 13,654,326,000 10,o77,938,00O
.1JJ
Kab. Bolaans Monsondow Timur
5,006,459,000
354
Kab. BolaanR Monsondow Selatan
1,885,549,000
355
Provinsi Gorontalo
356
Kab. Boalemo
17,392,571,000
357
Kab. Gorontalo
67.O39,150,000
358
Kota Gorontalo
54.935,609,000
359
Kab. Pohuwato
14,948.895,000
360
Kab. Bone Bolanso
34,189,508,000
361
Kab. Gorontalo Utara
13,393,905,000
362
Provinsi Sulawesi Tensah
363
Kab. Baneeai
364 Kab. Banssai Kenulauan
6t.896.2A7.OOO 25,975,O74,0OO
365
Kab. Buol
17,174,581,000
366
Kab. Toli-Toli
27.275.453.OAO
367
Kab. Dongeala
42,492,453,OOO
368
Kab. Morowali
32,639,517,000
369 Kab. Poso
43,411,829,OOO
370 Kota Palu
82,186,070,000
371 Kab. Parisi Moutons
42,O82,339,OOO
372
Kab. Toio Una Una
t8,920,517,000
Kab. siei
34.590,086.000
374
Provinsi Sulawesi Selatan
antr
Kab, Bantaeng
37,664,067,OOO
376
Kab. Barru
4r,579.624,OOO
Jt I
Kab. Bone
r43,724,900,OOO
37a Kab. Bulukumba
77,O47,467,OOO
379 Kab. Enrekang
47.983.992.OOO
380
Kab. Gowa
86.670.27s.OOO
381
Kab. .Jeneponto
49,251,862,OOO
382 Kab. Luwu
60,663,570,000
i i,iiill
li. li ir' il
i,
-t2DAERAH
NO
dalam ru
JUMLAH
383
Kab. Luwu Utara
43,487,518,000
384
Kab. Maros
80,452,806,0O0
385
Kab. Pangkaiene Kepulauan
56,046,343,000
386
Kab. Pinrane
57,574,289,OOO
387
Kab. Keoular-ran Selavar
29.291,041,000
388
Kab. Sidenreng Rappang
53,803,189,O00
389
Kab. Siniai
49,655,368,000
390
Kab. Soonene
63,393,486,000
391
Kab. Takalar
55,396,153,000
392 Kab. Tana Toraia
46.065,933,000
Kab. Waio
77,309,+76,OOA
394 Kota Pare-pare
33,740,685,000
Kota Makassar
r82.734.182,000
393 395
396 Kota Palopo
35,999,860,000
397
Kab. Luwu Timur
32,976,273,OOO
398
Kab. Toraia Utara
38,961,040,000
399
Provinsi Sulawesi Barat
400
Kab. Maiene
35,955,484,000
401
Kab. Mamuiu
40,864,416,000
402 Kab. Polewali Mandar 403
Kab. Mamasa
404 Kab. Mamuiu Utara
67.782,265,OOO
21,060,456,000 7.592.759,4OO
Provinsi Sulawesi Tengpara 406 Kab. Buton
51.495.O16,000
407
Kab. Konawe
5t,722,542,OOO
408
Kab. Koiaka
54,127 ,709,O4O
405
409 Kab. Muna
71,095,598,000
410
Kota Kendari
67,2t8,779,OO4
411
Kota Baubau
45,353,518,00O
+72
Kab. Konawe Selatan
40,281,787,00O
413
Kab. Bombana
22,1O5,240,O4O
414 Kab. Wakatobi
19.180.593,000
415
Kab. Kolaka Utara
13.245,767,OOO
416 Kab. Konawe Utara
7.768.945,OOO
A 1n ar /
9,265,201,000
Kab. Buton Utara
:.tt : iiijr ilir,ii l,,r..l.l 'ti I'l il,! il. t; I r rl ll 1 l,'1.
DAERAH
NO
418
13 dalam ru
JUMLAH
Provinsi Bali
419 Kab. Badune
71.635,769,00O
420 Kab. Bansli
35,31 1,956,000
421 Kab. Buleleng
117.651,808,000
422
Kab. Gianyar
85.949,032,000
423
Kab. Jembrana
50,099,144,000
424
Kab. Karangasem
68,241,040,000
425
Kab. Klunekuns
38,946,357,OO0
426
Kab. Tabanan
92,433,909,000
427
Kota Denpasar
58.671,59s,000
428 Provinsi Nusa Tenggara Barat 429
Kab. Bima
88,478,r24,OOO
430
Kab. Domou
35,O77,728,OO4
431
Kab. Lombok Barat
69,254,183,000
432
Kab. Lombok Teneah
98,490,804,000
433
Kab. Lombok Timur
108,208,115,000
434 Kab. Sumbawa
65.799.187,000
Kota Mataram
57,803,999,000
435
436 Kota Bima
42,606,O24,OOO
+.1 I
Kab. Sumbawa Barat
t7,77r.645,000
438
Kab. Lombok Utara
18,634,150,000
439 Provinsi Nusa Tenggara Timur 440
Kab. AIor
24,414,619,OOO
441 Kab. Belu
35,872,930,O00
Kab. Ende
42,164,795,OOO
442
443 Kab. Flores Timur
30,721,458,000
Kab. Kupane
48,959,276,OOO
444
445 Kab. Lembata
L5,279,455,OOO
4+6
Kab. Manesarai
28,803,399,000
4+7
Kab. Neada
18,140,289,000
448 Kab. Sikka
27,893,133,000
449 Kab. Sumba Barat
72,7 43,7 t6,OOO
450
Kab. Sumba Timur
27,242,944,OOO
451
Kab. Timor Tensah Selatan
43,197,689,000
14DAERAH
NO
dalam ru
JUMLAH
452 Kab. Timor Tengah Utara 453 Kota Kupang
24,498,346,OOO
454 Kab. Rote Ndao
14,856,832,000
455 Katr, Mansearai Barat
20.247,Ol9,OOO
456
Kab. Nagekeo
t7,750,176,000
457
Kab. Sumba Barat Daya
12,516,149,000
458
Kab. Sumba Tengah
459 Kab. Manssarai Timur 460 Kab. Sabu Railua
68,237,398,OOO
8.202,973,OOO
15,598,673,000 7,797 ,640,OOO
461 Provinsi Maluku 462
Kab. Maluku Tenggara Barat
463 Kab. Maluku Teneah 464
Kab. Maluku Tenggara
465 Kab. Buru
21,640,653,0O0 50,779,8O7,OOO
18,757,969,000 15,246,946,OOO
466
Kota Ambon
82,Oa6,437,OOO
467
Kab. Seram Bagian Barat
23.tL4,240,OOO
468 Kab. Seram Bagian Timur
7,607,218,OOO
469 Kab. Kepulauan Aru
7,669,563,000
470 Kota Tual
47t Kab. Buru Selatan 472
Kab. Maluku Barat Dava
473
Provinsi Maluku Utara
474
Kab. Halmahera Tengah
475 Kab. Halmahera Barat
11,457,073,000 3.836,118.000 7,379,651,OOO
5.006,459,000 9,980,410,000 31,805,691,000
476
Kota Ternate
477
Kab. Halmahera Timur
4,759,486,000
478 Kota Tidore Kepulauan
19,538,197,000 5,526,611,000
479
Kab. Kepulauan Sula
4BO
Kab. Halmahera Selatan
11,768,431,O00
481
Kab. Halmahera Utara
t3.743,782,OOO
482 Kab. Pulau Morotai 483
Provinsi Papua
484 Kab. Biak Numfor 485
2,503,229,OOO
Kab. Javanura
10,999,599,000 19,830,782,000
15{
DAERAH
NO
486 Kab. Javawiiaya
dalam ru
JUMLAH 7,899,803,000 31,488,963,000
487
Kab. Merauke
488
Kab, Mimika
5,624, i40,O00
449
Kab. Nabire
10.301,093,000
490 Kab. Paniai
6,241,820,O00
491 Kab. Puncak Jaya
1,308, 194,OOO
492 Kab. Kepulauan Yapen
11,015,399,000
493 Kota Javapura
40.442,067,OOO
494 Kab. Sarmi
r,397,907,4OO
495 Kab. Keerom
6.144.29r,OOO
496 Kab. Yahukimo
2,405,701,000
497
Kab. Pezunungan Bintang
498 Kab. Tolikara
1,360,210,000 162,547,OOO
499 Kab. Boven Digoel
3,77J.,O99,OOO
500
Kab. Mappi
2.498,737,OOO
501
Kab. Asmat
1,950,568,000
502
Kab. Waropen
1,332,888,000
503
Kab. Supiori
1,397,907,OOO
504
Kab. Mamberamo Rava
505
Kab. Mamberamo Tengah
506
Kab. Yalimo
507
Kab. Lanny Jaya
508
Kab. Ndusa
509
Kab. Puncak
65,018,000
510
Kab. Doeivai
130,037,000
511
Kab. Intan Java
227,566,000
97,528,OOO
512 Kab. Deivai
5i3 Provinsi
Panua Barat
514
Kab. Sorong
13,254,368,000
515
Kab. Manokwari
20,409,434,OO0
516
Kab. Fakfak
9,492,768,OOO
5t7 Kota Sorons
21,813,86 1,ooo
518
Kab. Sorons Selatan
3,738,590,000
519
Kab. Raia Ampat
r.462.926.OOO
520
Kab. Teluk Bintuni
2,34O,682,OOO
521
Kab. Teluk Wondama
r,267,869,OOO
MENTERI KEUANGAN FIEPUBLIK INDONESIA
16da.lam ru
NO
DAERAH
JUMLAH
s22 Kab. Kaimana s23 Kab. Tambrauw 524
4,258,741,OOO 97,528,OOO
Kab. Maybrat
227,566.OOO
TOTAL PROVINSI
r,026,844,433,000
TOTAL KABUPATEN/KOTA
29.532.955.567.000
TOTAL NASIONAL
30,559,800,000,000
MENTERI I(EUANGAN,
Salinan sesuai dengan ashnya
ttd. 1/
1.;'...
\
KEPALA BS.GIA.N T.U. I(EMEN]TERIAN ll t, - ! '
:i 't.. t
AGUS D.W.
MARTOWARDOJO
KEUNCAN REPUBL]K INDONESIA tP.\rK.o7t2or2
PERATURAN MENTERI
NoMoR 34
TENTNG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJA]!GAN PROFESJ GURU PEGAWN NEGERI SIPIL
DAIRAH IGPADA
DAER.{JI PROVINSI. K{BIJFA'IEN. DAN KOTA TAHUN ANCCA.RAN 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT REKAPITULASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARAN REKAPITIJ"LASI GURU PEGAIVAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERHAK IVIENDAPATKAN TUMANGAN PROFES] GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN TELAH MENERMA PEMBAYARAN TUI{}ANGAN PROTESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEMESTER
I TAHUN ANCGARAN
2012
TRIIV'ULAN I BULAN IANUAzu 2012
IEI!]ANC PENDIDIKAN
JUMTAH GURU PENERINlA
0)
BULAN FEBRUARI
REALSASI PEMBAYARAN
JUMLAH CURU PENERIMA
{RD)
2O],2
REALEASI PEMBAYARAN (Ro)
l{)
t3)
BULAN MARET 2012 JUMLAH CURU PENERIMA
REALISASI PEMBAYARAN (Rp)
0
6)
IOTAL REAIISASI KETEMNCAN
PEIVISAYARAN
TRIWULAN I (Rp) (l)
.
(3ts (sF
O
SD
lrmfer
Dma dari Pusat Rp ....-...-.........,---,. (a)
{ealisasi
Pembavarm Rp....... .......... .... (b) Rp ....................-... (c ) = (a - b)/ ftumg)
;isa Lebih
SIVIP
SLB
q\/A
lapat ditamba]*m ketermgm lain
SVIK
renting ..(D,
JUMLAH TRIWTJLAN
yog dihggap
II
]EMANG PENDIDIKAN
BULAN ME] 2012
BULAN APRIL 2012 JUMLAHGURU PENERIMA (2)
REALISASI PEMBAYARAN (RD)
JUMLAH CURU
(3)
PENERIMA
BULAN JUNI 2012
REALlsASI PEMBAYARAN (RD)
JUMLAH CURU PENERIMA
REALISASI PEMBAYARAN (Rp)
{sl
TOTAL REALISASI TEMBAYARAN
KTTTRANCAN
TRMULAN E (Rp)
t
rffifer
TK
l
SD
Sisa
Dma dari Pusat Rp .................... -... (d)
Lebil
/ ftumg)
Triwuim
I
Rp .............. (c)
SMP
RealisasiPembavuan Rp,........................
SLB
Sisa
SMA
dapat ditambalkm ketermgm lain
Lebih
/ (kurmg) Rp
(e)
.. . .... .. ....- .. (0
yug
-
dimggap
penting
SMK
\P....---- (e,
IUtvfLAH
l emPa!, .. ..
Kererogm: iumlah dana yang ditansfer pada Triwulan I dan II dengan nilai 1/4 dari alokasi yang t*antum dalah LMpiran I IMK 2. loEat laporan tersebut diabs adalah untuk periode laporan Sehester I (Januari s.d. Juni) dan S€mester II 0uli s,d. Desehber). 3. Fomat laporan Semester [I perlu digeuaikan penamaan bulaMya. 1- (a) dan (d) adalah
ij:'-;;l.t;:\ Salinar KEP
IGPA
ini.
...... ... . .
.
Kepala Daerah
ttd.
Nana
Jelas
MENTEzu KEUANGAN, trd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
GiARTO NIP,
(d+c-e)
LrMINtr] PEMTUW MEMERI OUNGN REPUBLIK INDONESh NoMoR 3[ rvworlron
TENTNG
PEDOW UWM DN IOhSI GURU PECAV/A
DSM TMUN
TUNJNGN PROFESI MGEru SIPIL DSRAH GPMA
PROUNSI, hBUPATEN. NGGffi 2012
DN
KOTA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT REKAPITULASI OURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAIRAH YANG BERIIAK MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAERAH NAMUN BELUM MENERIMA PEMBAYARAN
REKAPITULASI CURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANC BERIIAK MENDAPATICAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH NAMUN BELUM MENERIMA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFTS1 GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SFMESTIR I TAHUN ANGGARAN 2012 TRIWUI"A.N I
JUMLAH CURU YG BELUM DIBAYAR (2)
(1)
BULAN \4A.RET 2012
BULAN FEBRUARI 2012
BULAN TANUAR] 20]2
JEN]ANC PENDIDIIGN
PEMBAYARAN (Rp)
IUMI-AH GURU YG BELLT,!f DMAYAR
PEMBAYARAN (Rp)
]UMLAH GURU YC BELUM DIBAYAR,
(3)
(4)
(s)
(6)
KIKURANGAN
KEKURANGAN
KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp) \7)
TOTAL KIKURANGAN PEMBAYARAN
KTTTRC.NCAN
TRII\IULAN I (Rp) f3), (3)+{5)+0
TK
dapat ditambahkan keterangan lain ymg dianggap Penting
SD
SMP SLB
SMA SMK
Ll(P
JUMLAH TRIWI,'LAN
II
(1)
TOTAL KTKLTRANCAN PEMBAYARAN
BFI,IIM DIBAYAR
PIMBAYARAN (Rp)
TRI{LTLAN lI (Rp)
t6)
o
IIJA4LAH GURU YG
BELUM DIBAYAR (4)
(5)
IIIMLAH GURU YC
BELUM DIBAYAR l:l
(3)
GLTRU YG
(FKI'RANGAN
KEKI'RANCAN PEMBAYARAN (Rp)
KTKIJRANG.{N PEMBAYARAN (Rp)
JLML{H
BUI-AN JUM 2012
BIN-AN MII2O].2
BULAN APRIL 2012
IENiANG PENDiDF(AN
(8)
KTTERANCAN
" (3)+(sFo
TK
dapat ditambahkan keterilgan lain ymg dimggap penting
SD SMP SLB
SMA SMK
)Kp
JUMLAH
Tempat, ......................,...
Keteransan: 1. lomat laporan tersebut diatas adalalL untuk periode laporan Semester I (Januari s.d iuni) dan Semester II (Juli s.d. Desember) 2. !omat laporan Semester Il perlu disesuaikan penamaan bulamya.
Kepala Daerah
ftd
Nma
Sa,linm KEPA
Jelas
MENTERI KEL]ANGAN,
ttd. rGPA
AGUS D.W. MARTOWARDOJO CIARTO
NIP,l
ir.
\'.'
-.1)
LAMPIRAN IV
PEMTUR{N MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NoNloR 34
IPMK.OT12072
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMAT REKAPITULASI REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH PtrR SEMESTER
REKAPITIJLASI REALISASI PEMBAYARAN TLT\UANGAN PROFESI GT]RU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH SEMESTER I TAHTIIJ ANGGARAN 2012 BESERTA PENIELASAN
REAL]SASI PEMBAYARAN OLEH KAS DAERAH *)
PENYALURAN KE KAS DAERAH TRI\,\'LTI-AN I
TRIWLILAN
(1)
Rp
iI
TRNATULAN
(4)
Rp
Rp.
)
KEKURANGAN PEMBAYARAN
POTONGAN PPh Psl.21
fika
SiSA DANA
TRIWL'I-AN II
(3
(2)
Rp
I
I(ELEBIHAN/IGKURANGAN DANA
TRIWULAN ]
]-RIWTJLAN]I
TR|WULANI
TRiWULAN I]
6)
(7\
(8)
(9)
15\=n\+r2) -(3)+(4
Rp.
ada) *)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Keterangm:
TemPat, ""'
"J coret yug tidak perlu *) junlalnya sma dengm kolom (8) pada Folmt Rekapituloi
Kepala Daerah
1.
ttd
Gm PNSD ymg Berhal Mendapatkm TP Guu PNSD dm Telal Menerima Pembayarm jumlahnya sana dengm kolom (8) pada Fomat Rekapihriroi Gm PNSD ymg Berhak Mendapatkan TP Guiu PNSD Nmu Beltm Menerirna Pembayilm Folmt laporil tersebut diat6 adalah utuk periode laporm Semster I (lmuui s.d. Jmi) dm Semester lI (]u1i s.d. Desember). Fomat laporil Semester iI perlu disesuajkan penuam bulamya.
*) 2.
Nama Jelas
MBNTEzu KBUANGAN,
Salinan sesual
ttd.
KEPALA B NTtrRlAN
AGUS D.W. ]\L{RTOWARDOJO
LAMPIRAN V PERATURNN MENTERI KEUANGA]'I REPUBLIK INDONESIA
NOMoR 34
lPMK.oT12a12
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN AI-OKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAVJA] NEGERI SIPIL DAERAH K,EPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGAIAN 20 12
N/ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMAT REKAP]TULASi S]SA TUNJANGAN PROFES] GURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH DI REKENING KAS UMUM DAERAH REKAPITULASI SISA TUNJANGAN PROFES] GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI REKENING KAS UMUM DAERAH SETELAH PEMBAYARAN TRIWULAN IV
KEBUTUHAN PEMBAYARAN*
dapat ditambahkan keterangan yang dianggap Penting
Tempat .--.-........
Ketermgm;
")
Tmjmgm ?rofesi Glm PNSD smpai dengm Triwrrlu IV kebutuhm pembayum Tmjmgm Profesi Gm PNSD seima 1 (satu) tahu. Jmlah sisa Tunjmgm Profesi Gre ?NSD di Rekening Kre um]m Daerah setelah pembayarm Triun:Im IV.
Realisroi Pembayum
Kepala Daerah
*) Juiah
*)
nd.
NmaJelm
MENTERI KBUANGAN,
Salinan ses KEPALA KEPA
GIARTO
NIP 19
ttd. RIAN
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
ttMPIRAt'l Vt PEMTURA.}I MENTERI KEUANOAN ROPUBL}K INDONESIA
NoMoR
34
lPMK.o7l2or2
TENIANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NECEzu S]PIL DAERA.I.I KEPADA DA.ERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN AJ.IGGARAN 2OT2
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT DAT"TAR RENCANA REAIISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASII-AN PASAI 21
DAFTAR RENCANA REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL ATAS TUNIJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN ANGGARAN
NO.
BULAN
1
(2)
ruMLAHCURUPNSD
TmlahGtm
t5t
{4)
JANUARI 2.
FEBRUARI
(s)
II
Rp....
Go]. IV
Rp ...... .......
II
....................---dst.
.
I
t7)=15)xf6l
(8)
75%
Rp Rp....
1,5%
Rp...........................
5%
Rp..-.
dapat diiamba]lkm ketermgm Iain ymg dimggap penting
RD.........-............
........,................_......_...dst.
JUMLAH
KETERANGAN
RD............-..........-...
Rn...............--....
.....-..-.-.--.dst.
PEMOTONGAN PPh Psl- 2l
{5)
Rp....
Go]. II Gol. IV
DESEMBER
PPh Psl. 21
Rp.......................
Gol. IV
...dst.
Tilif
57"
Rn........--..-.-......
GoI. IV Gol. 1II Gol.
MARET
12
IIJMLAH PENGHASILAN BRUTO
Golonqil GoI.
2012
...dst
....dst.
Rp....
5%
t{p...
15%
t(p.... RD.-------.
----.--.--
IRp
Rp..,
Keterangan:
TemPat,............
-bomat laporm tersebut diattr adalah
uhrk laporil rencma penerimam l'l'h l'sl. 21
l'ahun
2iJ12
KePala Daerah
nd
NmaJelro
Salinan sesuai
!':i
MENTERI KEUANGAN,
+.
ttd.
u.b. KEP
GIARTO N]P.1
ii:l
t/
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
