MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KtrUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
3s
1PMK.O7l2or2
TtrNTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PtrGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KtrPADA DAtrRAH PROVINSI, KABUPATBN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 20I 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MtrNTtrRI KtrUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 21ll tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2412,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dal Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah I{epada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Tahun Anggaran 2OI2; Mengingat
1.
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbzuegan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahal Lembaran Negara Republik Indorresia Nornor a586);
3.
Undalg-Undang Nomor 22 Tahun 2OII tentang Anggzrran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI1'
Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525a\;
4.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Tambahal Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
5.
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MtrMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTtrRI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PtrGAWAI NtrGtrRI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABLIPATBN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2o12.tk/
\*ffi il,iri.
l,4ENTERl l(E LlAl\GhN il EPLiBLIK I l'IDON[SlA
-2Pasal (1)
(21
1
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2O12 yang selanjutnya disebut DTP Gurr-r PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD se suai dengan ketentuan peraturart perundan g-undangan. DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan
kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD. Pasal 2
adalah sebesar PNSD DTP Guru Rp2.898.900.0OO.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaral 2012. (2) Alokasi DTP Guru PNSD per orang per bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2Ol2 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(1) Alokasi
(3) Alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memperhitungkan kurang bayar DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2OlO.
(4) Rincian alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini' Pasa-l 3
(1) DTP Guru PNSD merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2)
(3)
Tahun Anggaran 2OI2. DTP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 danf atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012. DTP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2OI2 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerall.11rt
! i\Et =--ffi \.'/'I
El'll- [R i l(i:L.lANGltlt] ['Pl.JRl ll( i lr]DONFSIA
lvi r:l
a -.)-
Pasal 4
(1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksalakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (21 Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulartan, yaitu: a. Triwulan I pada minggu terakhir bulal Maret 2Ol2;
II pada minggu terakhir bulan Junt 2Ol2; Triwulan III pada minggu terakhir bulan September 2012;
b. Triwulan
dan
d. Triwulan IV pada minggu terakhir bulan November 2OI2. (3) Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
dilaksanakan masing-masing sebesar % (satu per empat) dari alokasi DTP Gur-u PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4\ Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulal II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pemtrayaran DTP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 201 1 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat bulan April2012. Pasal 5
(1) Pembayaran DTP Guru PNSD dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan da1am setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13 (tiga belas). (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran DTP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya DTP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
a. Triwulan I paling lambat bulan Apnl2Ol2; b. Triwulan II paling lambat bulan Juli 2012; c. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2OI2; dan d. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2072. (3) Pembayaran DTP Guru PNSD kepada masing-fnasing Guru
PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undargan di bidang perpajakan. (4) Daftar perhitungan pembayaran DTP Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.rl.t
It/i
f
l'.,1T
ER
rl Ir Pti tiL
I
i K
l( i: t ii-\N (iANi I
l,l DONI FSIiA
-4Pasal 6
(1) Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disa-lurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan DTP Guru PNSD yang tersalur dengan cara melaksanakan pembayaran DTP Guru PNSD kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan.
(21 Dalam hal terdapat DTP Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran DTP Guru PNSD pada: a. Triwulan I, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulal II; b. Triwulan II, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaral DTP Guru PNSD Triwulan III; dan c. Triwulan III, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV. (3) Dalam hal terdapat DTP Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV dan terdapat kondisi sebagai berikut: a. seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD; atau
b. Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD
namun belum menerirna pembayaran DTP Guru PNSD baik sebagian maupun seluruhnya karena DTP Guru PNSD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD, maka DTP Guru PNSD tersebut diperhitungkan dengan alokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran berikutnya. Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaarr secara semesteran, yaitu: a. Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester I paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2Ol2; dan
b. Laporan Rea-lisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013.
(2) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan terdiri atas:
a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya;
,fu/
ii. f: i i7, h,,'M,,) \\ i\\:II[LJ{./ rc]/l I =--;K%,-'-j
;,f,ff)
r
tr*ru^,'ton.,o*"o* REP{.JRLIK INDONFSIA
-5ki. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD nainun belum menerima pembayaran DTP
Guru PNSD beserta jumlah total
kekurangan
pembayarannya; dan
c.
Rekapitulasi Realisasi Pembayaral DTP Guru PNSD per semester,
Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dal telah menerima pembayaran sebagaimala dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkal DTP Guru PNSD narnun belum menerima pemtlayaran sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum da-lam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan Menteri ini. (s) Format Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturart Menteri ini.
(3)
Pasa-l B
(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah pembayaran DTP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yarrg berhak mendapatkan DTP Guru PNSD pada bulan Agustus 2Ol2' (21 Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan dengan memperhatikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester I sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. Jumlah pemLrayaran DTP Guru dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD yang telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2012 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya; b. Perkiraan jumlah Gurr PNSD yang berhak mendapat DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 beserta jumlah kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan akhir Tahun Anggaral 2Ol2; c. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatka.n DTP Gutr PNSD Tahun Anggaran 2OII namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah kebutuhan pembayarannya;
tru/
MENTERI I
-6d. Rekapitulasi sisa DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011
di
e.
f.
Rekening Kas Umum Daerah setelah pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2011; Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2O1O narnun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah kebutuhan pembayarannya; Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 beserta jumlah kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013; dan
g. Daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 2l atas DTP Guru PNSD sampai dengan bulan Desember 2012.
Format Rekapitulasi sisa DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (s) Format daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilal Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum da1am Lampiral VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(41
Pasal 9 (1)
(2)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan men1rusun rencana a-lokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 8 ayat (3). Rencana a-lokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2OI3
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun
dengan 2oll Anggaran memperhitungkan sisa DTP Guru PNSD Tahun dalam di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf d sebagai faktor pengurang'
(3)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan rencana alokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2OL3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 10
Pemerintah Daerah penerima DTP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi penund"aan penyaluran DTP Guru PNSD Triwulal II Tahun Anggaran berikutnya
f/
tvlEt'l'l'Enl l(I:UAFIL}AN HEPr,tBl lr( lt{DoNEsll\
-t-
17
Pasal I
1
Pengawasan atas pembayaran DTP Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkal di Jakarta pada tariggaJ9 Maret 2072 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundalgkan di Jakarta pada tanggal9 Maret 2012 MtrNTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2012 NOMOR 285 Salinan sesuai KEPALA BI lr "i '-\',::
KEPALA
GIARTO
NIP
1
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KIJUANGAN ITEPUBLIK INDONESIA NOMOR /PMK.O7 /20t2
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOI{ASI DANA TAMBAI{AN PENGHASILAN GURU I'EGAWAI NEGEIII SIPIL t]AEMH KEPADA DAERAH PROVINSI, KAL}UPATEN, DAN I(O1'A TAHUN ANGGAMN 20 12
'q\q,,.@LY
i\ir t..
ll
i!-i
'rl
l:: i I
i ii.l :L ri\t'i
{r Ji[.:
iijl ll( Ir'.t{l()l'ltrllA
R]NCIAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 alam runia
NO
DAERAH
JUMLAH
1
Provinsi Aceh
2
Kab. Aceh Barat
6,144,OO0,000
a
\)
Kab. Aceh Besar
7,917,000.000
4
Kab. Aceh Selatan
6,498,000.000
5
Kab. Aceh Sinekil
4,O65,O00,000
6
Kab. Aceh Tengah
5,8BO,OO0,OOO
Kab. Aceh Tenggara
4,872,OOO,OOO
B
Kab. Aceh Timur
7,431,OOO,OOO
9
Kab. Aceh Utara
16,320,O00,000
10
Kab. Bireun
8,316,OOO,OOO
11
Kab. Pidie
6,600,o00,000
t2
Kab. Simeulue
4,22I,OOO,OOO
1a l.J
Kota Banda Aceh
4,593,O0O.O00
1A aa
Kota Sabang
1,290,O00,OO0
15
Kota Langsa
2,952,000,000
t6 I7
Kota Lhokseumawd
3,189,000,O0O
Kab. Nagan Raya
6,525,O00,O0O
18
Kab. Aceh Jaya
3,765,000,000
L9
Kab. Aceh Barat Daya
3,933,000,000
20
Kab. Gavo Lues
3,849,000,000
21
Kab. Aceh Tamians
5,004,000,000
22
Kab. Bener Meriah
4,83s,000,000
23
Kota Subulussalam
2,670,OOO,OOO
24
Kab. Pidie Jaya
2,862,OOO,OOO
25
Provinsi Sumatera Utara
26
Kab. Asahan
27
Kab. Dairi
28
Kab. Deli Serdang
17,508,000,000
348,OO0,000
474,OOO,QOO
10,206,O00,000 7,395,OOO,OOO
29
Kab. Tanah Karo
8,706,000,000
30
Kab. Labuhan Batu
5,835,000,000
31
Kab. Langkat
15,906.000.000
2a
Kab. Mandailing Natal
10,305,000,000
.lJ
Kab. Nias
CA .ta
Kab. Simalungun
2,736,000.000 L6,872,OOO,OOO
''\
i
r ii 'us),,'lil
',.ffi' .,;,
V:lrl.j.{ I
,..
.
l::iii i'.i :i.iAl..li:lA\i
ri't"r ji:ii if(
I
iJl-)[,1irr
[:SlA
-2 clalam
DAERAH
NO
ru
JUMLAH
35
Kab. Tapanuli Selatan
6,10B,OOO,OOO
36
Kab. Taoanuli Teneah
6,O30,OOO,OO0
JI
Kab. Tapanuli Utara
7,140.000.000
38
Kab. Toba Sannosir
5.319.OO0.000
39
Kota Biniai
4,602,000,o00
40
Kota Medal
2,193-OOO.OOO
41
Kota Pematane Sia-ntar
6,360,000,00o
42
Kota Sibolsa
2,475,OOO,OOO
+.1
Kota Taniuns Balai
3,654,000,000
44
Kota Tebine Tineei
2,511,O00,O0O
45
Kota Padane Sidimouan
4.359.000.O00
46
Kab. Pakpak Bharat
2,529,000,000
Kab. Nias Selatan
5,517,OOO,000
48
Kab. Humbang Hasundutan
7.656,O0O.OO0
49
Kab. Serdans Bedaear
8,124,000,000
50
Kab. Samosir
4.134.0O0.000
51
Kab. Batubara
5,580,OO0,000
52
Kab. Labuhan Batu Utara
6,876,0OO,0O0
53
Kab. Labuhan Batu Selatan
4,758,O00,OO0
54
Kab. Padarrg Lawas Utara
4,539,000,000
55
Kab. Padang Lawas
4,545,000,000
56
Kab. Nias Utara
2,349,O00,O00
57
Kab. Nias Barat
1,614,OOO,OOO
58
Kota Gununs Sitoli
6,324,O00,O0O
59
60
Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota
7,890,OO0,000
6I
Kab. Agarn
B,O70,OOO,O00
62
Kab. Kepulauan Mentawai
3,480,O00,000
63
Kab. Padans Pariaman
8,466,000,000
64
Kab. Pasaman
4,542,000,O00
65
Kab. Pesisir Selatan
66
Kab. Siiuniuns
4.851,O0O,000
67
Kab. Solok
7,671,000,O00
68
Kab. Tanah Datar
6,O09,O00,000
69
Kota Bukit Tinssi
1,785,000,000
70
Kota Padane Panians
1,242,000,000
735,000,000
1O,023,OOO,OOO
i,'rl' i., I i:'fli l',i ..1/il':(lAl.i ,i: i,i illl l( lt.rl ii j{\ll.lr;i.A
-J-
dalam nr
DAERAH
NO tt
Kota Paclang Kota Pavakumbuh
JUMLAH 10.335.OOO.OOO
2.553,000,000
na
Kota Sawahlunto
1.659.000.000
74
Kota Solok
1,254,0O0,000
75
Kota Pariamal
2.037.000.o00
76
Kab. Pasaman Barat
6.471.000.0OO
Kab. Dharmasrava
4,218.000,000
78
Kab. Solok Selatan
4,092,O00,000
79
Provinsi Riau
378,000,0o0
80
Kab. Benekalis
8,850,000,000
81
Kab. Indrasiri Hilir
9,738,000,000
82
Kab. Indrasiri Hulu
6,86 i,000,000
B3
Kab. Kampar
84
Kab. Kuantan Singinei
7,698,OO0,000
85
Kab. Pela-lawan
4,680.O00.000
86
Kab. Rokan
87
Hilir Kab. Rokan Hulu
88
12.300.000.000
10,221,000,0o0 7,668,000,000
Kab. Siak
5,691.OOO,OOO
Bg
Kota Dr-rmai
5,676,000,O00
90
Kota Pekanbaru
9,654,OOO,OOO
9L
Kab. Kepulauan Meranti
3.585.O00,O00
92 93
Provinsi Keoulauan Riau Kab, Bintan
2,940,O00,O00
94
Kab. Natuna
2.463,O00,000
95
Kab. Karimun
3,738,O00,000
96
Kota Batam
5,124,O00,000
97
Kota Taniung Pinane
2,487,OOO,OOO
98
Kab. Lingga
3.756.O00.O00
99
Kab. Kepulauan Anambas
1,278,O00,000
100
Provinsi Jambi
75,000,000
101
Kab. Batanghari
6,570,O0O,O00
r02
Kab. Bungo
5,577.000.000
103
Kab. Kerinci
5,430,O00,O00
to4 Kab. Merangin
6,633,000,O00
l.\.
i. ...f
l,lrl i'l i i:l ii i(l: r-il\i'j(rltri'\j ,
iiri,tiil
il< iillJ()l\jf::!iiA
-4da-lam
DAERAH
NO
JUMLAH
105
Kab- Muaro Jambi
7,209,OOO,OOO
106
Kab. Sarolanzun
5,565,O00,000
t07 Kab. Taniuns Jabuns Barat
4.443,000,000
108
Kab. Taniuns Jabuns Timur
4,845,000,000
109
Kab. Tebo
4,623,000,000
110
Kota.Iambi
21,918,000,O00
111
Kota Suneai Penuh
2,220,OOO,OOO
t12 Provinsi Sumatera Selatan 113
Kab. Lahat
687,000,000 7.335,OOO,OOO
114 Kab. Musi Banvuasin
8,157,O00,O00
115
Kab. Musi Rawas
8,O76,OOO,OOO
116
Kab. Muara Enim
10,569,O00,000
r1.7
Kab. Osan Komerine Ilir
i 1,655,O00,O00
118
Kab. Osan Komerins
119
Kota Palernbans
U1u
r20 Kota Pagar Alarn r21 Kota Lubuk Linssau t22 Kota Frabumulih r23 Kab. Banyuasin r24 Kab. Osan Ilir r25 Kab. Osan Komerins Ulu Timur r26 Kab. Osan Komerine Ulu Selatan t27 Kab. Empat Lawans
7.128.000.O00 8,24
1,OOO,OOO
3,243,OOO,OOO
3,468,000,O00 3,699,000,O0O
9,054,O00,000 8.
i33.000,000
9,O36,OOO,OOO
5,727,000,000 3,135,O00,000
128 Provinsi Banska Belituns
t29 Kab. Banska
4.587,000,000
130
Kab. Belituns
3,126,0O0,000
131
Kota Panskal Pinane
2,589,000,000
).32
Kab. Baleka Selatan
2,967,0OO,0O0
133
Kab. BanskaTensah
3,399,000,000
134 Katl. Banoka Barat
3,384,000,000
135 Kab. Belituns Timur
3,120.0O0,000
Provinsi Benskulu 137 Kab. Benskulu Selatan
136
138
Kab. Bengkulu Utara
216,000,000 4.551.000,000 4,701,000,000
{
l\i-l l::i:li Ii:l rr'.iJL,Ali li I'Lllril ll( ll'l{)\)Nl:.,Slli\
r\ rLr
I
-5dalam
DAtrRAH
NO
r)
JUMLAH
139
Kab. Reiare Lebons
5,26B,OOO,OOO
140
Kota Benekulu
5,784,000,000
74r Kab. Kaur
2,394,000,O00
142 Kab. Seluma
5,O52,000,000
143
Kab. Mukomuko
L44 Kab. Lebons 145
Kab. Keoahians
3,447,000,000 3.114.OOO.O00 3,O24,O00,O0O
146 Kab. Benekulu Tensah
2.964.000.O00
r47 Provinsi Lampunq 148 Kab. Lampuns Barat r49 Kab. Lampuns Selatan 150 Kab. Lamouns Tensah 1E1 t.t Kab, Lampung Utara
363,000,000
I
6.849.OOO.OOO 9,270,OOO,OOO 15,246,OOO,OOO
11.787.000,0OO
r52 Kab. Lamouns Timur
4,629,OO0,000
153
Kab. Tanssarnus
7,227,OOO,OOO
154
Kab. Tulans Bawang
3.798.O00.O00
155
Kab. Wav Kanan
6,918,OOO,OOO
156
Kota Bandar Lampuns
5,493,O00,O0O
t57 Kota Metro
1,81B,OOO,OOO
158
Kab. Pesawaran
6,621,O00,OO0
159
Kab. Prinssewu
4,743,OOO,OOO
160
Kab. Tulane Bawans Ba-rat
3.141.000.0OO
16I
Kab. Mesuii
2,343,000,0O0
r62 Provinsi DKI Jakarta 163
Provinsi Jawa Barat
164 Kab. Bandune 165
Kab. Bekasi
25,608,000,000 5,181,OOO,OOO
19,158,000,000 13.887,O00,O00
t66 Kab. Bosor
10,521,000,oo0
r67 Katr. Ciamis i68 Kab. Cianiur
12,741,000,000
169
Kab. Cirebon
t4,o22,OOO,OOO
15,219,000,000
L70 Kab. Garut
14.658.O00.OOO
t7t
Kab. Indramavu
12.522.O00.000
172
Kab. Karawan
12.7i 1,000,000
-6dal arn ru
DAERAH
NO
JUMLAH
t73 Kab. Kuninean
14.2B3.OOO.OOO
174 Kab. Maialenska
12,195,O00.O00
L75 I{ab. Purwakarta
6,171,000,O00
t76 Kab. Subane 177
Kab. Sukabumi
t78 Kab. Sumedans
10,974,000,o00 I 1,484,000,O00 I 1,523,O00,O00
L79
Kab. Tasikmalava
r2,345,OOO,OOO
180
Kota Banduns
17,O34,OOO,OOO
181
Kota Bekasi
t82 Kota Boqor 183
Kota Cirebon
t84 Kota Deook
6,402,000,000 2,307,OO0,000 3.606.O00.OO0 3,345,OO0,O00
185
Kota Sukabumi
2,O16,O00,O00
186
Kota Cimahi
5,O85,O00,O00
187
Kota Tasikmalava
4.782,000.O00
188
Kota Baniar
1,638,O00,O0O
189
Kab. Banduns Barat
190
Provinsi Banten
191
Kab. Lebak
12,282,OOO,OOO
192 Kab. Pandeglang
14.5s3,O00.000
Kab. Serans
11,199,OO0,O00
193
194 Kab. Tanserans
10,017,000,000 777,OOO,OOO
17,676,O00,000
195
Kota Cilegon
3.639.000,0OO
196
Kota Tanserans
5,499,000,000
197
Kota Serang
5,523,000,000
198
Kota Ta-nserans Selatan
3,642,000,000
199 Provinsi Jawa Tengah
1.779,000,000
200 Kab. Baniarnesara
5,835,000,O00
20r Kab. Balyumas
10,611,000,000
202 Kab. Batane
6.165.000,000
203 Kab. Blora
9.510,000,000
204 Kab. Bovolali
8.493,000,O00
205 Kab. Brebes
10,461,000,000
206 Kab. Cilacap
12,759,000,000
Kab. Demak
5,436,000,000
207
/i.
,'
). I
,4
( daiam
DAERAH
NO
204 Kab. Grobogan 209 Kab. Jepara
2lo
Kab. I(aransanvar
2t1 Kab- Kebumen 212
Kab. Kendal
JUMLAH 9,633,O0O,O00
10,446,000,0oo 8.637,O0O,000
19,029,000,000 7,467,OOO,OOO
213 Kab. Klaten
14,778,0O0,000
214 Kab. Kudus
9,621,000,O00
2t5
Kab. Maselans
216 Kab. Pati 217
Kab. Pekalongan
214 Kab. Pema]ane 219 Kab. Purbalinsea 220
Kab. Purworeio
221 Kab. Rembans 222
Kab. Semarang
223
Kab. Sraeen
224
Kab. Sukoharjo
225 Kab. Teeal 226
Kab. Temangzung
227
Kab. Wonogiri
224 Kab. Wonosobo 229
Kota Maselang
12,759,O00,O00 8,532,O00,OOO
9,933,000,O00 I 1.604,000,o0o
8,100,000,0o0 7.572,OO0,OO0
5,586,000,000 6,993,000,O00 10,353,O00,O00 9,495,OOO,OOO
12,258,O00,O0O 6,249,OOO,OOO
10,257,000,00o 7,236,OOO,OOO
1.839,000,000
230 Kota Pekalonsan
2,O55,0OO,OOO
231 Kota Salatisa
1,932,O00,O00
Kota Semarang
9,792,000,000
233 Kota Surakarta
5.121,O00,000
Kota Teeal
2,42r,OAA,OOO
232 234
235 Provinsi D.I. Yosvakarta
1,509,000,000
236 Kab. Bantul
4, 191,000,000
zJt
Kab. Gunune Kidul
7,236,000,000
238 Kab. Kulon Proeo
6.753,000,000
239 Kab. Sleman
4,905,000,o00
240 Kota Yosyakarta
1,179,O00,000
241 Provinsi Jawa Timur
c4) Kab. Banekalan
117,000,000 6,717,000,000
'. t
',\
I'
u,xl
,
t.,W,,:
lt
) "'
'' '-"';iy1' iliiL: i.r I
t:'i. irl
l::fii i'\i::i.iAl'\i{.:ll\li
jill
ti< ii.,ri)i_)ljL:511A
-8dalam ru
DAERAH
NO
JUMLAH
243
Kab. Banl'uwansi
9,945,OOO,OOO
244
Kab. Blitar
7,299,O00,O00
245 Kab. Boionegoro
5.484,000,000
246 Kab. Bondowoso
9.921,000,000
247 Kab. Gresik
3,711,O00,000
244 Kab. Jember
I 1.817.O00,000
249
Kab. Jombans
6,027,O00,O00
250
Kab. Kediri
6,615,000,O00
251 Kab. Lamonsan
9.999.000.000
252 Kab. Lumaians 253 Kab. Madiun
6,624,000,OO0
254 Kab. Magetan
8,751,0O0,000
5,O70,OOO,OOO
255 Kab. Malans
2t.726.OOO.OOO
256 Kab. Moiokerto
10.173,O00,000
257
Kab. Nsaniuk
7,293,000,000
258 Kab. Neawi
6.258.O00,000
259 Kab. Pacitan
B,835,OOO,OOO
260 Kab. Pamekasan
8,637,O0O,000
26r Kab. Pasuruan
8,040,ooo,ooo
262
Kab. Ponoroso
7.977.OOO.OOO
263
Kab. Probolineso
6,228,OO0,O00
264
Kab. Sarnpang
8,148,OO0,000
265 Kab. Sidoario 266
Kab. Situbondo
267 Kab. Sumenep 264 Kab. Trenssalek
8,652.O00,O00
7,470,000,o00 I 1,547,000,000 9,1 14,O00,000
Kab. Tuban
9,492,0O0,0OO
270 Kab. Tulunsasuns
11.718,000.OO0
269
Kota Blitar
2,352,000,OO0
272 Kota Kediri
3,381,O00,000
271
273
Kota Madiun
3.72s,000,000
274
Kota Malang
5.81 i,000,000
275 Kota Moiokerto
1.395.000.000
276
Kota Pasuruan
I,998,000.000
277
Kota Probolinsso
3,O39,000,O00
278
Kota Surabava
7,812,000,000
279 Kota Batu
2,817,OO0,000
//,.
'/l
I i.,.rl l.i I
ii::i1i
ri f'l ll il
i\i
i.iAl',1(:,/\f..j
llt. iirrf )(.)itl[::il/i
-9 dalam ru
DAERAH
NO
280 Provinsi Kalimantan Barat
JUMLAH
261,0O0,000
28L Kab. Benskavans
5,085,00O,000
242 Kab. Landak
6.591.OOO.OOO
283 Kab. Kapuas Hulu
6,726,OOO,OOO
28+ Kab. Ketaoars
7.827.0O0,000
Kab. Pontianak
3,978,000,000
28s
246 Kab. Sambas 287
Kab. Sanssau
9,462,OO0,O00
7.329.O00,000
288 Kab. Sintane
6,489,O00,000
289 Kota Pontianak
5,235,000,000
290 KoLa Sinskawans
3,993,O00,000
291 Kab. Sekadau
4.269,O00.000
292
Kab. Melawi
4,80O,OOO,OOO
293 Kab. Kavons Utara
3.039.O00,000
294 Kab. Kubu Rava
9,144,O00,00O
295 Provinsi Kalimantan Tengah 256 Kab. Barito Selatan 297
Kab. Barito Utara
4,692,OOO,OOO
5.043.000.000
298 Kab. Kapuas
7.827,000,000
299 Kab. Kotawarinsin Ba,rat
4,662,000,000
300 Kab. Kotawarinein Timur
3.006.oo0.000
Kota Palalskarava
5.526,000,O00
302 Kab. Barito Tirnur
5,052.000,0o0
301 303
Kab. Muruns Rava
4.314.OO0.O00
304 Kab. Pulane Pisau
4,428.O00,000
305 Kab. Gunung Mas
4,614,O00,O00
306 Kab. Lamandau
4,236,O00,O00
Kab. Sukamara
2,O25,OOO,QOO
307
308 Kab. Katinean
5.436.000.000
309
Kab. Seruyan
310
Provinsi Kalimantan Selatan
311
Kab. Baniar
6,408,000,000
312 Kab. Barito Kuala
4,449,000,OO0
313
Kab. Hulu Sungai Selatan
3,138,000,000 210,O00,o00
5.082.O00.000
i":i
l.i i l:l
ri' t;l
l{
ii i.i:t,/rir(irrfi ir..rl j( il.i[: ::li\
iI tl.
10(
DAtrRAH
NO
314
Kab. Hulu Sunsai Tensah
315 Kab. Hulu Suneai Utara
dalam ru
JUMLAH 6,093,000,o00 5,046,OOO,OOO
Kab. Kotabaru
4,656,O00,000
3t7 Kab. Tabalone
5,349,000,000
316 318
Kab. Tanah Laut
4.557.000,000
319
Kab. Taoin
3,513,000,000
320 Kota Baniarbam
2,259,OOO,OOO
32r Kota Baniarmasin
5,610,0O0,O0O
322 Katr. Balansan
3.246.O00.000
323 Katr. Tanah Bumbu
4.125.O00,O00
324
Provinsi Kalimantan Timur
325 Kab. Berau
4.974,000,O00
326 Kab. Bulunsan
4,059,000,000
327
Katl. Kutai Kartanesara
20,847,000,000
328 Kab. Kutai Barat
B,043,OO0,OOO
329 Kab. Kutai Timur
4,87B,OOO,OOO
330
Kab. Malinau
2,625,000,000
331
Kab. Nunukan
5.859,O00,O00
332 Kab. Pasir
4,479,000,000
.1.f .1
Kota Balikoanan
5.037.O00.000
334
Kota Bontans
1,473,O00,O00
335 Kota Samarinda
7,O08,000,o00
336
Kota Tarakal
2,736,000,000
aan
Kab. Penaiam Paser Utara
3,870,000,000
338
Kab. TanaTiduns
1,452,0O0,000
339
Provinsi Sulawesi Utara
340 Kab. Bolaang Monsondow
204,OO0,OOO
3,861.000.000
J+l
Kab. Minahasa
4,548,000,000
342
Kab. Saneihe
3,951,000,000
.)+.')
Kota Bitung
2,508,000,000
344 Kota Manado
4,251,000,000
345 Kab. Kepulauan Talaud
3,177,000,000
346 Kab. Minahasa Seiatan
3.900.oo0.000
aAn .)T /
2,2r4,OOO,OOO
Kota Tomohon
348 Kab. Minahasa Utara
3,606,000,000
11 ( da-lam
DAERAH
NO
JUMLAH
349
Kota Kotamobasu
1,41O,O00,OO0
350
Kab. Bolaans Monsondow Utara
2,478,OOO,OOO
351
Kab. Kepulauan Siau Tasularidane Biaro
2,364,O0O,O00
352
Kab. Minahasa Tenggara
2,O34,OOO,OOO
aEJ JT)
Kab. Bolaang Mongondow Timur
1,8lB.OOO,OOO
354
Kab. Bolaans Monsondow Selatan
1,701,000,000
355 Provinsi Gorontalo 356 Kab. Boalemo
3,660,0O0,O00
357
Kab. Goronta,lo
5.526.O00,O00
358
Kota Gorontalo
3,312,OOO,OOO
359
Kab. Pohuwato
3,822,000,000
360 Kab. Bone Bolango 361
Kab. Gorontalo Utara
362 Provinsi Sulawesi Tengah 363
Kab. Banssai
3,099,O00,O00 2,226,AOO,OOO
42,000,000 7,326,O00,OO0
364 Kab. Banseai Kepulauan
4.3 i7.000,000
365 Kab. Buol
5,886,OO0,000
366
Kab. Toli-Toli
4.473.000,000
367
Kab. Donggala
6,O66,OOO,OOO
368
Kab. Morowali
7,059,000,O00
369
Kab. Poso
7,641,O00,O00
370 Kota Palu
6,141,000,000
37r Kab. Parisi Moutons
5.634.O00.000
Jtz
Kab. Tojo Una Una
4.743,O00,000
Kab. Sisi
6,579,000,000
374
Provinsi Sulawesi Selatan
-nE
Kab. Bantaens
3,156,OO0,OOO
376
Kab. Barru
4.887.OO0.000
n
Kab. Bone
I 1,343,000,000
a'7
738,000,o00
37a Kab. Bulukumba
5,652,000,0O0
375 Kab. Enrekals
4,287,000,O00
380
Kab. Gowa
9.195.OO0.OOO
381
Kab. Jeneponto
5,208,000,o00
382 Kab. Luwu
4,476,O00,OO0
',\
,
1,,
''it'
l",*l+.
".'ffi ' \r*
n.,;;'
d
t2DAtrRAH
NO
383 384
Kab. Luwu Utara Kab. Maros
385 Kab. Panekajene Kepulauan
alam ru
.IUMLAH
4.023.0O0.000 3.684.O00,0O0 5,733,OOO,OOO
386
Kab. Pinrans
6,354,000,O00
387
Kab. Keoulauan Selavar
3,891,O00,OO0
388 Kab. Sidenreng Rappans
6,051.000,o00
389
Kab. Siniai
390 Kab. Soopene
6,915,OOO,OOO
5,109,000,000
Kab. Takalar
4,083,000,0O0
392 Kab. Tana Toraia
4,413,000,O00
393
Kab. Waio
5,193,OOO,OO0
394 Kota Pare-oare
3,639,000,000
395 Kota Makassar
8,016,O00,000
391
396
Kota Palopo
3,582,000,000
397
Kab. Luwu Timur
3,705,000,000
398
Kab. Toraia Utara
3,336,000,000
39S
Provinsi Sulawesi Barat
300,000,o00
400 Kab. Maiene
5.841.OO0,000
40r Kab. Mamuiu
5,034,OOO,OOO
402 Kab. Polewali Mandar
5,070,OOO,OOO
403 Kab. Mamasa
3,279,000,000
404
Kab. Mamuiu Utara
405 Provinsi Sulawesi TengEara
3,270,000,000 375,O00,0O0
406 Kab. Buton
4.872,000,000
407 Kab. Konawe
5,430,OOO,OOO
408 Kab, Kolaka
5,193,O00,O00
Kab. Muna
6,717,O00,O00
409
410 Kota Kendari
4,73 1,00O,OOO
4r1 Kota Baubau
3.066.000.000
412 Kab. Konawe Selatan
4,194,000,000
4L3 Kab. Bombana
4.026.OOO.OOO
414 Kab. Wakatobi
3,336,000,OO0
415 Kab. Kolaka Utara
2,451,000,0O0
4r6 Kab. Konawe Utara +rt Kab. Buton Utara
2,358,OOO,OOO 2,109.OOO.OOO
i\r:
1..
l..r-i i:: il
i
I
i.
. l i
i,/tl'.,ilrAl\i
ii I']lii:ll ll{ li'rl)ONf ,lil/! 13 {
DAERAH
NO
418 Provinsi Bali
dalam ru
JUMLAH
993,000.000
4t9 Kab. Baduns
4,797,OOO,OOO
420 Kab. Baneli
3,978,O00,O00
421
Kab. Buleleng
7,398,000,000
422
Kab. Gianvar
5,O16,OOO.O00
423 Kab. Jembrana 424
Kab. Karangasem
425 Kab. Klungkung
1,581,000,000 7,s03,000,0o0 4,2s3,OOO,OOO
426
I(ab. Tabanan
6,153.000.000
427
Kota Denpasar
4,287,OOO,OOO
428 Provinsi Nusa Tenggara Barat +29
Kab. Bima
430 Kab. Dompu 431
Kab. Lombok Barat.
7,839,000,O00 7,713.000,O00 6,270,000,000
432 Kab. Lombok Teneah
12,630,000,000
433 Kab. Lombok Timur
13,338,000,O00
434 Kab. Sumbawa
6,294,OOO,OOO
435 Kota Mataram 436 Kota Bima
5.859,O00.O00 4,443,OOO.OOO
437 Kab. Sumbawa Barat
3,399,O00,000
438 Kab. Lombok Utara
2,184,O00,O00
439 Provinsi Nusa TenEgara Timur 440 Kab. Aior
5,265,OOO,OOO
441 Kab. Belu
8,832,OOO,OOO
442 Kab. Ende
6,762,000,OOO
443 Kab. Flores Timur
6,537.OO0,0O0
Kab. Kupang
5,193,000,O00
444
445 Kab. Lembata
4,326,000,000
446 Kab. Manggarai
4,554,000,000
447 Kab. Nsada
4,347,000,000
448 Kab. Sikka
7,590,000,000
449 Kab. Surnba Barat
2,157,000,O00
450 Kab. Sumba Timur
3,990,OOO,OOO
451
Kab. Timor Tengah Selatan
7,746,OOO,OOO
$\-
ivl
i
I.l'{'i:irii lii::i lliliilANi
:l.::Pl
jfii ll( tr.ji )()tiL:!tiA
14dalam
DAERAH
NO
452 Kab. Timor Tensah Utara
JUMLAH 6,O99,OOO,OOO
Kota Kutlans
5,259,O00,0O0
454
Kab. Rote Ndao
3,540,O00,000
455
Kab. Maneearai Barat
4,494,OOO,OOO
453
456 Kab. Nasekeo 457
Kab. Sumba Barat Dava
5.214,000.000 5,049,000,O00
458 Kab. Sumba Tensah
2-235.OOO.OOO
459 Kab. Maneearai Timur
5,838,O00,OO0
460 Kab. Sabu Raiiua
1,377,000,000
46I Provinsi Maluku
417,OOO,OO0
462 Kab. Ma-luku Tenssa-ra Barat 463 Kab. Maluku Teneah
5.040.OOO,OOO
i5,903,O00,000
464 Kab. Ma-luku Tenssara
4.521.OOO,OOO
465 Kab. Buru
4,749,O00,000
466
Kota Ambon
9,666,000,000
467 Kab. Seram Basian Barat
8,652,OOO,000
468 Kab. Seram Baeian Timur
4.218.OOO.OOO
Kab. Kepulauan Aru
4,524,O00,000
469
470 Kota Tual
1.296.O00.O00
471
Kab. Buru Selatan
2,502,O00,O00
472
Kab. Ma-luku Barat Dava
4-602.OOO.OOO
473 Provinsi Maluku Utara
264,000,000
474 Kab. Halmahera Tengah
3,012,000,000
475 Kab. Halmahera Barat
5,454,O00,000
476
Kota Ternate
5,280,OO0,0O0
477 Kab. Halmahera Timur
3,993,000,000
47a
Kota Tidore Kepulauan
4,413,OOO,OOO
479
Kab. Kepulauan Sula
4,017,O00,000
480 Kab. Halmahera Selatan 481
Kab. Halmahera Utara
482 Kab. Pulau Morotai
5.520.000.000 5,397,000,000 2,679,000,000
483 Provinsi Papua 484
Kab. Biak Numfor
485 Kab. Jayapura
5.313.O00.000 4,533,000,OO0
-15dalam
DAERAH
NO
446 Kab. Javawiiava 4A7
Kab. Merauke
488 Kab. Mimika
.]UMLAH 2,72L,OOO,OOO
4.077.O00.O00 3,636,OO0,000
489
Kab. Nabire
4,101,000,000
490
Kab. Paniai
2,142,OOO,OOO
491
Kab. Puncak Java
1,428,000,O00
492 Kab. Kepulauan Yaoen
3.408.O00,000
493 Kota Javaoura
4,713,000,O00
494
Kab. Sarmi
1,470,00O,000
495 Kab. Keerom
1,656,0O0,000
496 Kab. Yahukimo
1,560.OOO,000
497 Kab. Pegununsar Bintane
2,O22,OOO,O00
498 Kab. Tolikara
1,680.000,000
499 Kab. Boven Dieoel
i,61 I,OO0,OOO
500
Kab. Maooi
3.972.OOO.OOO
501
Kab. Asmat
2,433,OO0,000
502
Kab. Waropen
2,496,O0O,O00
503
Kab. Supiori
1,620,000,o00
504
Kab. Mamberamo Rava
2,448,O0O,O00
505
Kab. Mamberaino Tensah
1,209.000.000
506
Kab. Yalimo
507
Kab. Lannv Java
1,587,000,000
508
Kab. Ndusa
1.329.000,000
509
Kab. Puncak
2,178,000,000
510
Kab. Dosivai
1,989,000,O00
511
Kab. Intan Java
5t2 Kab. Deivai 513
Provinsi Panua Barat
514
Kab. Sorong
515 Kab. Manokwari
585,000,000
903,OOO,OOO
1,689,000,O00
138,000,o00 3,330,O0O,O00 4,224,OOO,OOO
516
Kab. Fakfak
4.173,000,000
517
Kota Sorong
3,1 14,000,000
518
Kab. Sorong Selatan
r,977,OOO,OOO
519
Kab. Raja Ampat
2.100.000.000
520
Kab. Teluk Bintuni
1,542,0O0,0O0
521
Kab. Teluk Wondama
1.011.000.000
W
MENT-ERI I{EUANGAN REPUBI-II( INDONI;SII\
16dalam ru
.IIJMLAH
DAtrRAH
NO
2,O52,OOO,OOO
52?,
I{ab. Kaimana Kab. Tambrarw
524
Kab. Mavbrat
1,43 1,OOO,O00
453.OOO.OOO
TOTAL PROVINSI TOTAL KABUPATEN
/
42.189.O00.O00 2,856,7 r 1 ,000,000
KOTA
TOTAL NASIONAL
Salinan sesuai
2.898.900.OO0.000
y'/^
MENTERI I(EUANGAN,
ttd, AGUS
D.w. MARTOWARDOJO
]&PINU PEKTUN WMDR reUNGN REPWLiK NDONESH NoMoR 35 /PW.a7/20!2 PEDOW UWM DN EOKSI DNATMBffi PENGMSIN GURU PEGAWA NDGEH SIPIL DUN GPSA DSW PROUNS]. reUPMEN. DN KOTA TMUN NGGrm 2012
MENTFRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT REKAPITULASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKANi DANA TAMEATLA.N PENGHASILAN GURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARAN REKAPITULASI GURU PEGAWAI NIGERI SIPIL DAERAH YANG BER}IAK MENDAPATKAN DANA T,{MBAHAN PENGHASILAN GURU PICAWAI NECERI SIPIL DAERAH DAN TELAH MENTRIMA PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN CURU PECAWAI NEGERi SIPIL DAERAH SEMESTER
i TAHUN ANGGARAN
2012
TRIWULAN I
IE\rlANG PENDIDIKAN
BULAN IANUARI 2012 JUMLAH GURU PENERIMA
REALISASi
PEMBAYAUN (Rp)
0)
t3)
BIJLAN TEBRUARI 2012 JUMLAH CURU PENERIMA
BULAN MARET 2012
REALISASI
PEMIAYAMN
(t
(Rp)
TOTAL REALISASI PEMBAYARAN
JUMLAH GURU PENERIMA
PEMBAYARAN GD)
'IRIWULAN i (Rp)
t6)
a
(3)- (3F(5)+0
REALISAS]
TK
KETERANCAN
rarefer Dana
dui Pusat
Rp ........................ (a)
SD
SMP
Sisa
l*bih ,/ (kurang)
Rp ........................ (c ) = (a - b).
SLB
SMA
dapat ditambah.I
SMK
penting
t
JUMI.AX
Rp ........ (b)
TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWLILAN II (Rp)
Trarofer Dana dariPusat Rp .......-..-............. (d) Sisa Lebih / (kurmg) Trimlan t Rp --............ (c)
Sisalebih/ (kurang)
Rp......................... (0= (d+ca)
dapat ditambahkan ketelagan lain ymg dianggap penting
Keterangan:
Tempat ............
Tnwulan I dan li dengan nilai l/4 dan alokasi yang itrantum dalam Lampiran i PMK iil 2. Fomat laporan tersebui diaias adalah unilk periode laporm Semester i 0anuan s.d. Juni) dmSemester tr ouli s.d. Desember). -?. Fomai laporanSemester II perlu disesuaikan penamaan bulamya.
Kepala Daerah
1- (a) dan (d) adalan jumlah dana yang dibansfer pada
nd Nama Jelas
Salirar rDD
I,4ENTERI KEUANCAN
rtd, AGUS D.W- MAIITOWARDOTO
LAMPIRAN ]]] PERATURAN MENTER] KEUANGAN REPUBI,IK ]NDONESIA
NoMoR 3 5
/PMK.O1/2012
TENTANG
UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBA]IAN FENGHASII"{NGURU PEGAWA] NECERI S]PIL DAEMH PEDOMAN
KEPADA DA,ERAH FRO\ANSI, KABUPATEN. DAN KOTA TAHUN ANCCAMN 20]2
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT REKAP]TULASI GURU PEGAWA] NEGERi SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKAN DANA ?AMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH NAMUN BELUM MENERIMA PEMBAYARAN
REKAPITULASI JUMLAH GLIRU PEGAWAI NEGER] SIPIL DAERAH YANG BERHAK MENDAPATKAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GTIRU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH NAMUN BELUM MTNERMA PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
TRIWULAN
T
BULAN JANUARI 20]2 JENJANG
PINDIDlKAN (1)
BIII,AN FEBR1IARI 2012
JLMLAH CIJRU YG
KTKURANGAN
BELUM DIBAYAR
PEMBAYARAN (RP)
JUMLAH CURU YG BELUM DIBAYAR
{3)
(4)
(2)
KIKULANCAN PEMBAYARAN (RP)
t
BULAN MARET 2012 JUMLAH CURU YC BELI,\4 DIBAYAR
KEKUR{NGAN PEMBAYARAN (Rp)
TOTAL KEKURAI.JGAN PEMBAYARAN TRMULAN I (Rp) (8) =
(5)
KF,TFRANCAN
(3)+(il+0
TK SD
dapat
ditambahlil. keterangil lain yug dimggap peniirg
SMP SLB
SMA SMK
ruMLAH TRIWULAN
II BLT-AN APRIL 2012
l€NIANC PENDIDIKAN {rl
BULAN jUNl 2012
BULAN MXI 2012
KEKIJRANCAN
JUMLAH GURU YC BELUM DIBAYAR
PEMBAYARAN (ItP)
17)
(3)
JUMLAH CURUYG BELIJM DIBAYAR (4)
KXKURANGAN PEMBAYAI-4N (Rp)
JUMLAH GURU YG BE1,UM DIBAYAR
K.EKURANGAN PEMBAYARAI.I (Rp)
(s)
i6)
l:4
TOTAL KTKURANGAN PEMBAYARAN TRlWLrl-AN Il (Rp) tB)
-
KITERANGAN
{3)+15)+(4
IK SD
dapat
diiambahkd keterangm iain yang dimggap penting
SMP SLB
SMA SMK
ruMLAH
P
Keterangm: 1. Fomat iaporh tersebut diaias adalah mhlk periode lapo@ Semester I (Jmuui 2. Fomat laporm Semester II perlu disesuaikm penamam bulmva.
s.d.
JMi) dm Semester II (Juli s.d. Desember)
Kepala Daerah rtd.
Nma
Salinm KEP
IGP
lelas
MENTERI KEUANGAN,
ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN IV
PERATUMN MENTER] KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
NOrvloR 1q
lPMKA7/)OI2
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKAS] DANATAMBAIIAN PENGHASILAN GI]RU PECAWA] NEGERI SIPiL DAERAH KEPADA DAERA.H PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAIUN ANGGARAN 2012 N/ENTEHI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
FORMAT REKAP]TULASI RDALISASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI S]PIL DAERAH PER SEMESTER
REKAPITLLASI REALISASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GI,RU PEGAWA] NEGERI SIPIL DAERAH SEMESTER I TAHLIN ANGGARAN 2012 BESERTA PEMELASAN KELEBII-IAN/KEKT,IRANGAN DANA )
REALISASI PEMBAYARAN OLEH KAS DAERAH "")
PENYALURAN KE KAS DAERAH
TRIWULANI
TRTIVULAN
(1)
Rp.
II
TRIWLILAN I
TR|WULAN]I
(3)
(4)
(2)
Rp
Rp
Rp
KEKURANGAN PEMBAYARAN
POTONGAN PPh Ps].21 SISA
/q\=fi\+/r\
Rp.
(iika
DANA
-/1\ R
TRIWULANI
TRIWULANI]
TRIWIJT,AN I
16)
0
(8
Rp
*) *) 1. 2.
T'RIWL]I-AN (e)
Rp.
Rn
Ketermgm; *) coret ymg
ada) *)
TemPat,..... ......
tidal< perlu
sama dengm kolom (8) pada Fomat Rekapitulmi Gm PNSD ymg Berhak Mendapatkm DTP Grm PNSD dm Telai Menerima Pembayam jumlahnya sma dengm kolom (8) pada Fomat Rekapitulmi Gm PNSD ymg Berhak Mendapatkm DTP Gim PNSD Nmm Belu Menerima Pembaydm fomat laporm teFebut diatro adalah utuk periode laporm Semester I (Januui s.d. Jmi) dan Semester II 0u-li s.d. Desember). Fomat laporil Semester iI perlu disesuaikm penmm bulmya.
Kepala Daerah
iunlahrya
ttd. Nama Jelas
Salinm sesuai i
MENTERI KEUANGAN
B
u.b.
KFPA
Itd.
l-u. AGUS D.W. I/LARTOWARDOIO
TI
LAMPIRAN V PERATURAN MENTER] IGUANGAN RTPUBLIK INDONESIA
NoMoR 35
lPMK.a?12u.2
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBA}TAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAERJ}i IGPADA DAERAS PROVINSI. KABUPATEN, DA}i KOTA TAHIJN ANGGARNN 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT R,EKAPITULASJ SISA DANATAMBAHAN PENGITASILAN GURU PEGAWAI NEGER] SIPIL DAERAH DI REKENING KAS UMUM DAERAH
REKAPITULASI SISA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI REKEMNG KAS UMUM DANRAH SETELAH PEMBAYANAN TRMLILAN IV
NO
TAHUN
ALOKASI SESUAI PMK
REAL]SAST
KEBUTUHAN PEMBAYARAN**
SALDO**
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
16)=13)-14)
KETERANGAN
KURANG/LEBIH
(8)
2009 2
daoat diiambahkm
2010
i
2011
4
2012
penting
Tenpat, .-...........
Ketermgm;
*)
Tmbahm Penghmilm Gm PNSD smpai dengm Triw:Im IV *) Jmlah kebutuhm pembayum Dma Tmbahm Penghmilm Gm PNSD selma 1 (satu) ta}m*) Jmlah sisa Dma Tmbahm Penghtrilm Grn PNSD di Rekening Kas Umm Dasah setelah pembaydm Triwdm Realismi Pembayum Dma
Kepala Daerah IV.
ttd.
NmaJelc
Salinan KEPALA
MENTERI KEUANGAN
ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
GIA NIP
LAMPIRAN Vl PERATURAN MENTERI KEUANGAIi R'PUBLIK INDONESIA
NoMoR 3 5
l"MK.a7l2or2
TENTANG
PEDOMA\ UMUM DAN AIOKAS] DA]\{A TA]!1BA.!iA].I PENGF1ASILAN GURU PEGAWAI NEGER] S]PIL DAER-AH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, D6N KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT DA.I'"TAR RENCANA REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASiLAN PASAL 21
DAFTAR RENCANA REALISASI PENERIMAAN PA]AK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL ATAS DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PIGAWAi NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2012
Provinsi,/Kab/Kota: .................................
NO (1)
IIJMLAH GURU PNSD
BULAN
3olonsm
TuuLlahGm
(3)
(4)
2\
JANUARI 2.
FEBRUARI
dst 72
MARET
Rp..
Gol. IV Gol. I11
Rp. Itp....
Is%
Rp....
IV Gol. Itr Gol. IV
RD.........-...
Rp.. Rp....
RD...
Gol III Gol IV
...dst.
...dst.
Rp
R
Ro.---...--.....-...-..-....
15%
RD..-....-...--...-...
IRp
IRp
IUMLAH
Ketermgm:
Tempat, ........
Fomat laporil tersebut diattr adalala
utuk laporil rencila
penerimam PPh PsL 21 Tahm
dapat diimbahkil ketermgar lain ymg dimggap penting
Rp
75%
...dst-
...dst.
(8)
Rp..., 15%
.-..
R
...........dst
KETERANGAN
21
(Z=(s)x(6)
(6) 5"/,
..dst.
DESEMBER
PEMOTONGAN PPh Psl.
PPh Psl. 21
Rp...
Go1.
3.
(s)
Tilif
II
Gol
1
IUMLAH PENGHASILAN BRIIIO
2012
..
. .
Kepala Daeratr
ttd.
NuaJelm
Salinan
MENTERI KEUANGAN, ttd. liNlLlr,,r
GlA.bl
NIP.l
AGUS D.W MARTOWARDOJO
