MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MtrNTtrRI KEUANGAN RBPUBLTK INDONBSIA NOMOR 209 IPMK.OT l2?rr
TEN'I}\NG PBDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012
DtrNGAN RAHMAT TI.JHAN YANG MA]IA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDIfNESIA,
Menirnbang
bahwa untuk melaksanakan ketentrran Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkarr Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum clan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Angga.ran 2O12; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
2.
Undang-Undang Nomor 22 Takt:un 2AI1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OI2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LI Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 525fl;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangrtn (Lembaran Nt:gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
4.
Keputusan Presiden Nomor 56lP Tahun 2O1O;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
L26lpMK.O7 I2OIO
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MtrNTtrRI KEUANG,\N TENTANG PI]DOMAN
UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
ANCIGARAN 2012.16,2
t:: NT i:: tl i l([. LJANi.]/\l'j IPLJ tJt. I t<. i NDC[J t::!]l A
M i:i
n
BAB I RUANG LINGKIJP
Pasal
1
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk
membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana d,asar yang mempak,an prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana. pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup,
Keluarga Berencana (KB), kehutanan,
sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kaweLsan perbatasan' BAB II ALOKASI
Pasal 2
(1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2OI2 ditetapkan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh (2)
enam triliun seratus limar belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah). Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
a. Bidang
Pendidikan
sebesar
Rp10.041.30O.O00.00O,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas:
1. Sekolah Daseir
(SD)
sebesar
Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah); dan
2.
Sekolah Menengatr Pertama (SMP) sebesar Rp2.0O8.260.OOO.OOO,OO (dua triliun
delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
b. Bidang
Kesehatan Rp3.OO5.931.OO0.OOO,OO (tiga
sebesar
triliun lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
1. Pelayanan
Dasar
Rp 1. 155.99O.OOO.CIOO,OO
sebesar
(satu triiiun
seratus lima puluh lima miiiar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiati;lt;
,',\
{\\ \
k\.'
,'. I
/
/i//l
.', #{,1 ,,',J
\iffi' ,U,-
,("'U,,On,,,,on, 'r,,',' Jilt, I K lhl Ljoi!l- :-llA
*'|.
! {t_1,1.
-3-
2.
sebesar Rujukan empat ratus Rp7 49.256.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), terdiri atas: i. Pelayanan Rujukan untuk Provinsi RpIIT .420.000.000,00 sebesar miliar empat ratus belas (seratus tujuh dua puluh juta ruPiah); dan Pelayanan
ii. Pelayanan Rujukan KabupatenlKola 3. c.
untuk sebesar
Rp631.836.00O.00O,O0 (enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puiuh ena:m juta ruPiah); Farmasi sebesar Rp1.100.685.000'O0O,OO (sa.tu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh limra. juta rupiah).
Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.0L2.761.000.000,00 (empat triliun dua belas miliar tutuh ratrts enam puluh satu juta rupiah) terdiri atas: 1. Bidang Infrastruktur Jalan untuk Provinsi sebesar Rp60 1r914.150.000,00 (enam ratus satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
2.
d.
Jalan rastruktur sebesar Kabupaten lKota untuk Rp3.410.846.850.00O,00 (tiga triliun ernpat ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enanr juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bidang
Inf
Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.3.18.508.OOO.000,O0 (satu triliun tiga
ratus empat puluh dt.-lapan miliar lima ratus delapan juta rupiah) terdiri atas: 1. Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Provinsi sebesar Rp404.552.400.000,00 (empat ratus empat miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
2. Bidang Infrastruktur untuk KabupatenlKota
Irigasi sebesar
Rp943.955.600.000,0O (sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus
lirna puluh lima juta enam
ribu rupialn).y'tt
ratus
L,liI lil:UAl.lt'iAl".r li:Pt Jl,ll ll( lhll)Ol!lui:;i A
ivll- l'l I i
-4e.
Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp502.494.000.000,00 (iima ratus dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
f.
C'
b'
h.
Bidang Infrastruktttr Sanitasi sebesar Rp463.651.000.000,00 (empat ratus enam
puluh tiga miliar enarn ratus lima puluh satu juta rupiah); Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp444.504.00O.0O0,O0 (empat ratus empat puluh empat rniliar lima ratus empat juta rttpiah);
Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.547.119.00O.OO0,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta rupiah) terdiri atas:
1. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk
Provinsi sebesar Rp187.50O.0O0.00O,O0 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. Bidang Kelautan
Perikanan dan sebesar KabupatenlKcsta untuk Rp1.359.619.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah).
Perl.anian Bidang Rp1.879.588.O0O.000,O0 (satu
triliun
sebesar delapan
ratus tduh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
Lingkunga.n Hidup sebesar Rp479.730.OOO.OOO,OO (empat ratus tujuh
j,
Bidang
k.
puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah); Bidang KB sebesar Rp392.257.000.000,00 (tiga ratus sembilan pultrh dua rniliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
l.
Bidang Kehutanan sebesar Rp489.763.000.000,0O (empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri atas: 1. Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebe sar Rp20.OOO.OOO.0O0,OO (dua puluh miliar. rupiah); dany6"/
i\,tl
I
l.]T
l l [-P
tj
L.
[:i
i
l( l: i.]AN]( ;,tiN
Llt.l l{. I I'l l.)ONl l-rf]lA
-5-
2.
Biclang Kehutanan Lrntuk KabupatenlKota sebesar Rp469.763.000.O0O,00 (empat
ratus enam puluh sembilan miliar tduh ratus enam puluh tiga juta rupiah).
m. Bidang Sarana Perdagangan sebesar Rp345.132.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar serertus tiga puluh dua juta rupiah);
n. Bidang Sarana dan Prasarana
Daerah Tertinggal sebesar Rp356.940.O0O.OO0,OO (tiga ratus lima puluh enarn miliar sembilan ratus empat puluh juta rupi,ah);
o. Bidang Listrik Perdesaan sebe sar Rp190.640.000.000,O0 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh juta
p.
rr-rpiah);
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.24:i.OOO.OOO,OO (seratus sembilan puiuh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp131.617.O(IO.OOO,OO (seratus tiga
puluh satu miliar enam ratus tujuh
juta rupiah);
belas
r. Bidang 'lransportasi Perdesaan
sebesar Rp 171 .385.000.000,00 (seratus tr-r3uh puluh
satu miliar tiga ratus delapan puluh lima
juta rupiah); dan
s. Bidang Sarana dan Prasarana
Kawasan
Perbatasan sebesar Rp121.385.00O.000,O0 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah). BAB III PtrNETAPAN ALOKASI
Bagian pertama
Kriteria Pasal 3 (1)
Besaran Alokasi DAi{ masing-masing daerah
ditentukan dengan perhitungan
indeks berdasarkan Kriteria Umu.rr, Kriteria t
MIi\ f [:[:ii l'lF:Li,\l{(rltl\ lril-:
Pl.iUt. lK, NDON
l,9lA
-6(2)
(3)
(4)
Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan k.*t-prLn keuangan da':rah, yang dicerminkan
dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se.telah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerait. Kriteria I{husus setragaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berd"asarkan ketentuan peraturan perundang-uniangan yang mengatur inetgett^i penyelenggaraarr otonomi khusus, dan karakteristik daerah. Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
a. Seluruh daerah kabtrpaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;
b. Karakteristik Daerah untuk kabupatenlkota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauart, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daeiah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan
c. Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, dtrerah pe sisir dan/atau
kepulauan, daerah perbatasan dengan negara
lain, daerah rawirn bencana,
daerah pariwisata. ketahernan pangan, da.n daerah (s)
Kriteria 'feknis kegiatan DAK per bidang dirumuskan oleh rnenteri-menteri atau kepala badan/ lembaga sebagai berikut:
a. Bidang Pendidikan dirumuskan
oleh
b. Bidang Kesehatan dirumuskan
oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Menteri Kesehatan;
c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitersi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
d. Bidang Prasarana Pemerintahan
Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, Can Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
il
Mt_l.l
T
l1 L, l-, IJ
lilii
Lil.l
i(
l(rrLln N(iAfl l hl l]i.)N tr {l lA
-/e.
Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
f.
Bidang
Pertanian dirumuskan
oleh
Menteri Pertanian; C F'
h.
Bidang Lingkungan Ftidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
Bidang KB dirumuskan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
Bidang Kehutanan dirumuskan
oleh
Menteri Kehutanan; J.
Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dirumusrkan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
k.
Bidang Sarana Perdag;angan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan;
t.
Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral;
m.
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dirumuskan oleh Menteri Perumahan Rakyat; dan
n.
Bidang Keselamatarr Transportasi Darat dirumuskan oieh Menteri Perhubungan. Bagian Kedua Penetapan Alr>kasi Pasal 4
Alokasi DAK Tahun
Anggaran 2OL2 untuk masing-masing daerah provins;i dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini./J
ir,4
Iil
i lt F:LiiiN( iAli t)Uf:Jl Il( li''lD0[.li:S]lA
t. ltJ f l-:l
:l
-BBagian Ketiga
Arah Kebijakan clan Ruang Lingkup Kegiatan Pasal 5 (1)
DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Beiajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan Casar yang bermutu,
dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dtln sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal
serta secara bertahap memenuhi
(SPM),
Standar
Nasional Pendidikan.
a. Untuk
SD I SD
Luar
Biasa
dengan
lingkup kegiatan: 1. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat; 2. Pembangunan ruang kelas baru;
3.
Pe
mbangunan ruang
perpustakaan
beserta perabotnyrl; dan
4. Pengadaan sararla untuk
peningkatan
mutu pendidikan
b. Untuk
SMP/ SMP
Luar Biasa
dengan
lingkup kegiatan: 1. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat; 2. Pembangllnan ruang kelas baru untuk
memenuhi kesenjangan antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas yang ada dan memenuhi target angka partisipasi j
3. Pembangunan ruang
perpustakaan
beserta perabotnya; dan
4. Pembangunan ruang belajar lainnya termasuk penyerliaan alat pendidikan urrtuk laboratorium IPA, komputer, bahasa, dan ruang keteramp IIan lsertragun a. ft
lyl
tril.l li::
,,1--PLrtll
I l( [ L,Al! cjn t] li( tNDONf :: l/r
t.i
-9(2)
DAI( Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan
angka kematian ibu, bayi dan anak, serta dukungan program jarninan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit (RS) melalui peningkatan sarana dan
prasarana di Puskesmas dan jaringannya,
Poskesdes dan RS provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu DAK Bidang Kesehatan clialokasikan juga untuk penyediaarr obat dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman,
bermutu dan bermanfaat, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
(3)
Lingkup kegiatan DAIi Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, dan F'armasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan sebagai berikut: a.
Kesehatan Pelayanan Dasar ditujukan untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, yang terdiri atas kegiatan:
1. peningkatan
2.
puskesmas mampu menjalankan persalinan normal; peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan/ puskesmas mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar, termasuk rumah dinas tenaga kesehatarr (nakes) terutama di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
3. pembangunan puskesmas baru termasuk
b.
rumah dinas nakes; dan 4. pembangunan Pos,kesdes. Kesehatan PelayanarL Rujukan terdiri atas kegiatan sebagai berikut: 1. pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas
IIi
RS;
2. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Obste:ri Neonatal Emergensi
Komprehensif
F<S;;t
/
lvl L. Ni I
1
FP
I [:l'{
l-J t
ll-.1
i
K ti:
tj/\l'iL]l\\l
l{ i! t )Oi'.1 ir-l::,lA I
-10-
3. pemenuhan saria-na, prasarana 4. c.
dan dan RS; Darurat Gawat Instalasi peralatan pemenuhan sarana, Prasarana dan peralatan untuk P,:laYanan darah.
Kesehatan In'armasi terdiri atas kegiatan:
1. pengadaan
obztt
dan
perbekalan
kesehatan;
2. pemLrangunan baru/rehabilitasi
dan penyediaan sararta pendukung instalasi farmasi kabupaten dan kota; dan
3. pembangunan baru instalasi gugus pulau/ s;atelit dan
farmasi sarana
pendukungnya. (4)
DAI( Bidang Inlrastruktur Jalan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan
prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang terintegrasi di bidang jalan. (s)
Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan. jembatan provinsi, kabupatenfkota, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi, kabupatenf kota, serta pembangunan jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota.
(6)
(7)
DAK Bidang lnfrastruktur Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wcwenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pernerintah dalam rangka
pemenuhan target "Surph,,..s Beras Minimai 10 Juta Ton dalam jangka waktu 5-10 tahun". Lingkup kegiatan DAK Biclang Infrastruktur Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala dan peningkatan jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terha.Cap pemenuhan target nasional tersebut. ft
i
Itlli N'f L:i II I'lt, i iAhl(:;/t!'rl lIPt ]fi L ll( | NDOI'Ji:5jl/r
17-
(B)
(9)
(10)
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dialokasikan Lrntuk mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan mas)'arakat dan memenuhi SPM penyediaan air minunr. Lingkup kegiatan DAK Eridang Infrastruktur Air Minum sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) terdiri atas kegiatan p,:ningkatan sambungan rumah untuk masyarakat. berpenghasilan rendah di perkotaan, pemas€mgan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan, serta peningkatan pelayanan air minum di lokasi rawan anr danf atau terpencil. DAK Bidang InfrastrukLur Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cal
kesehatan masyarakat dan memenuhi
SPM
penyediaan sanitasi.
(11) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastmktur
Sanitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (10) lerdiri atas: a. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal;
b.
fasilihs pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reTtse, dan recycle); pengembangan dan
c. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan ecodrainage, drainase lingktrngan, skala kawasan.
(12) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan daerah drilam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2OO9 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Prioritas diberikan keputda daerah pemekaran tahun 2OO7 sampai dengan tahun 2OO9, dan daerah non pemekiran tertentu.
(13) Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah r;ebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atasi kegiatan pembangunan
kantor Bupati, Walikota, Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Ra.kyat Daerah (DPRD), SekretariaI DPRD, Dinas, ISadan dan Kantor
Satuan Kerja Perangkat Darerah (SKPD) Iatnnya.Td,t
$l
s.
't
\.:-
i;i !
I
l::
f,: I
I'l'l i; l:{ l'(L li/-\N Cl/\ l\ r
U BL,l 1.. ! N l.)O l'l
-12
(l4l
t..:
i:r
!
A
-
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang
memiliki potensi dan sudah ditetapkan
sebagai
wilayah pengembangan pe rikanan (Minapolitan).
(15) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I4) terdiri atas: a. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap termasuk didalamnya pengadaan kapal untuk provinsi;
b. pengembangan sarana dan
prasaraner
perikanan budidaya;
c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
d. pengembangan sarana dan
prasarana pemberdayaan ekono:mi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. pengembangan sarana dan prasarana penga.wasan sumber daya kelautan dan perikanan;
f. g.
pengembangan sarana dan
prasarana penyr-rluhan perikanan; dan pengembangan sarana statistik kelautan dan perikeman.
(16) DAI( Bidang Pertanian dialokasikan untuk mendukung pengamanan dan peningkatan produksi bahan pangarr dalam negeri dalam (17)
rangka pencapaian ketahanan pangan nasional. Lingkup kegiatan DAK Bidang pertanian sebagaimana dirnaksud perda ayat (16) terdiri atas: a. perluasan areal pertanian; b.
penyediaan prasaran€r dan sarana pengelolaan arc;
C,
d.
penyediaan prasaranzL dan sarana pengelolaan lahair; penyediaan lumbung pangan masyarakat atau gudang pangan pemerintah; ,V
l/ it
',
i'i
/)
l,: ..i,1 .,:r' 't
I',/il:r'J I h{ I i t'r f 't
I
I
N [: i
r/\h]i-:iAlrl
Jiil ll( lhll-)()NL:ilA
13-
e. pembangunan/rehabilitasi Balai
Penyr-rir-rhan
Pertanian di Kecam ate-n;
f.
sarana prasal:ana dan penyediaan -Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten untuk Tanaman Pangan f Hortikultura f Perkebunan / Peternakan
;
g. pembangunan/rehabilitasi Pusat/Pos/Klinik
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan; dan penanganan pasca Panen.
h. (18) DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di
(19)
daerah, dengan meningkal.kan peran dan tanggung jawab pcmerintah kahrupatenlkota terutama untuk meningkatkan kualitas air, udara dan tanah di wilayahnya melalui :engadaan sarana dan prasarana fisik penunjang. Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
a. pemantauan kualitas air yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan gedung laboratorium, penl'ediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pembangunan laboratorium bergerak, dan kendaraan operasionetl
;
b. pengendalian pencernaran melalui. kegiatan penerapan teknologi sederhana untuk
c.
pengurangan limbah, Taman Kehati, Instalasi Pengolahan Air Limbah medik dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pengadaan kendaraan pengangkut sampah; pengendalian polusi udara melalui kegiatan pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan
d. perlindungan sttmber daya air melalui kegiatan penanaman di luar kawasan hutan, (20)
dan pengadaan papan informasi. DAK Bidang KB dialokasil
c.
sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi program KB; /V
iN
|ri f:.'.
\:
t)t,
ivlL:f.l
I[-f il l(Lt.Jl\NJiint\j
lri t: P I J i.lL
i
K Il! LjOl.'llj
Sl,lA
-'14 -
d. sarana fisik pembinaan tumbuh e.
kembang
anak; dan sarana pengolahan data dan informasi.
(zLl Lingkup kegiatan DAK Bidang KB
sebagaimana
dimaksud pada ayat (20) te'rdiri atas:
a. penyediaan sarana mobilitas (motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi (ltersonal computer) bagi Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan I{B (PLKB)/Petugas Penyuluh Lapangan KB (PPLKB);
b.
pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implant IGt, IUD Kit) dan sarana Pelayanan KB l(eliling (MUYAN) dan pernbangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi; dan
c.
penyediaan sarana dan prasarana penerangan I(B keliling (MUPEN), pengadaar. Public Adress dan KIE.
(22| DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk
(23)
meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah, dan air. Lingkup kegiatan DAI( Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas: a. rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung, lahan kritis, Taman Flutan Raya (Tahura) dan Hutan Kota; b. sarana dan prasarana pengamanan hutan; c.
sarana dan prasarana Tahr-rra;
d.
sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan sarana dan prasarana penyuluhan
e.
(24lr DAK Bidang Sarana perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan unttrk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok), serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat
meningkatkan daya treli masyarakat dan mendlrkung upaya perlindungan konsumen,
terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, d;tn daerah pemekalan, serta daerah yang minim sarana perdagan gannla.fu/
i\4t'r l''l 1 I
I t.
f nl
l'i t:
LJi\N(:1/\f'j
l't JUl ll( lf{fltJNl:Sii/\
15DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagaimaria dimaks'd pada ayat (241terdiri atas:
(25) Lingkup kegiatarr
a. pend.anaan kegizrtan pernbangunan
dan
pengembangan Pasar tradisional;
(26\
b.
peningkatan sarana metrologi legal; dan
c.
pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang.
Prasarana Sarana dan DAK Bidang untuk dialokasikan Daerah Tertinggal
melakukan percepatan pembangunan daerah
tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah darr kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh keiemtragaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan
pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangrlnannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju'
(271 Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tt:rtinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (26) tt:rdiri atas:
a.
penyediaan moda tra:asportasi darat f perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wil.ayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan;
b.
pernbangunan dan re,habilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubu ngan ;
c.
penyediaan/pembang"Lrnan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro;
d. pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian; dan
e. pembangunan/rehabilitasi antardesa.y
jembatan
h/i
t.'l\il
I i lr:I)t
[] f l I I( E:i,i/\N(,i,/iN iLlL-ll< Il.Jt.)ON{:SllA
76-
(28)
DAI( Bidang Listrik Perdesaan dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenag;r Mikro Hidro (PLTMH) baru, rehabilitasi PttlMH yang rusak, perluasan/peningkatan p,:layanan tenaga listrik dari PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat (komunal), serta Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid.
(29J Lingkup kegiatan DAK Bidang Listrik
Perdesaan sebagaimana dimaksucl pada ayat (28) terdiri atas kegiatan pembangunan pe:mbangkit listrik dengan memanfaatkan potensi ene,rgi terbarukan.
(30) DAK Bidang PerumaLhan dan Kawasan Permukiman diaiokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utililas perumahan dan kawasetn permukiman dalam rangka menstimulan pernbangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota.
(31) Lingkup kegiatan DAfl Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas
kegiatan membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka me ncapai SPM meliputi: a.
penyediaan sarana dan prasarana air minum;
b.
parana septik tank komunal;
C.
tempat pengolahan sampah terpadu
d.
jaringan distribusi lisl-rik; dan
e.
penerangan jalan umr-lm
(32| DAK Bidang
;
Keselamatan Transportasi Darat
dialokasikan untuk rneningkatkan
kr_ralitas
pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupatenlkota guna menurunkan tingkat kecr:lakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalarri rangka melaksanakan rencana aksi "road map to zero cLccident,
/V
L.l{ { l-l'tl l(l::LJAI\1(:i/\lrj ][I'}t-]tli ll( lNl)ONIL:Sll/\
l'il I
17-
(33) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan
Transportasi Darat sebagaimana dimaksucl pada ayat (32) terdiri atas kr:giatan pengadaan dan pemasangan fasilitas dan peralatan keselamatan jalan melalui pemasanga.n rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, ra"lat pengatur isyarat lalu lintas, pakll jalan, dan delienator.
(34)
DAK
Bidang
Transportasi
Perdesaan
dialokasikan untuk:
a. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi,
mengemLrangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan;
b. pengembangan
serta
sal
ana dan
prasarana
transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); dan
c. mendukung keberlanjutan atas
pemanfaatan
angkutan perdesaan.
(35) Lingkup kegiatan DAIJ. Bidang Transportasi
Perdesaan sebagaimana climaksud pada ayat (34)
terdiri atas:
a. jalan poros desa melalui pembangunan, peningkatan dan pr:meliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pe masaran di kawasan strategis cepat tumbuh; dan
b. penyediaan angkutrln perdesaan melalui pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
(3Ct) DAI( Bidang Sarana dan prasarana Kawasan Perbatasan dialokasikarr untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan] yaitu mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya penllamanan batas *llayafr, pelayanan sosial dasar, serta pengemb.rg", , kegiatan ekonomi rokal secara ueit<etaniutan oi kecamatan- kecamatan per.ba tasan. fi/
\iil: f'l-f L:I1i l(li.t, j/\.f'l(rAi,j
ll::[rt rlll ll( lN[)oN!i:3lA
18-
t37) Lingkup kegiatan DAI{ Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (36) terdiri atas:
a. Pembangunan jalan/peningkatan kondisi jalan non-status permukaan
yang rnenghubungkar kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di y€tng disinergikan sekitarnya, dengan pelaksanaan kegiatan DAK jalan, Dekonsen trasi / TugasPembantuan Dana l{ementerian Pekerjaatr Umum, serta APBD;
b.
Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani I{ementerian Perhubungan, yang disinergikan kegiatan pelaksanaan dengan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dana I(ementerian Perhubungan, Pembantuan Dekonsentrasi/Tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBD; dan
c.
penyediaan
transportasi perairan/kepulauan untuk rneningkatkan arus orang, bara:rg dan jasa, yang disinergikan dengan pelaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan I(ementerian Perhubungan dan APBD. moda
BAB IV PETUNJUK TE]KNIS Pasal 6 (1)
(2)
(3)
Peraturan Menteri ini, badan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAI( untuk masing-masing bidang. Petunjuk 'Ieknis Penggunaan DAK yang menjadi dasar pelaksanaan DAK di daerah merupakan Petunjuk l'eknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menterif kepala Badan. Berdasarkan menteri/kepala
Petunjuk Teknis dite tapkan paling lambat 2 (clua) minggu sesudah Peraturan Menteri ini diundangkan.
{
f
lvlllt\ Il: Ill i(L- LIANJ( iAll l[]PUBI ll( lNiDONt:SlA
-19 -
BAB V PENGANGGARAN DAN PELAIiSANAAN KEGIATAN
Pasal 7 (1)
Daerah penerima DAI( wajib rnencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
(2)
Penggunaan DAI{ sebageiimana dimaksud" pada ayat (1) dilakukan seriuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/ kepala badan terkait.
(3)
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, pt:nyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Pasal 8
Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2012. Pasal 9
(i)
Daerah penerima DAK dapat
melakukan
optimalisasi penggunaarl atas besaran
DAK
yang diterimanya. (2)
Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan. BAB VI DANA PENDAMPING
Pasal 10 (1)
Daerah penerima DAI( wajib menyediakan Dana Pendamping paling kurang LOo (sepuluh persen) dari alokasi DAK
rnasing-masing bidang. (2)
Dana Pendamping sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD. (3)
Dana Pendamping sebtrg,aimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan untuk kegiatan ftslk.y;./'
ll
Ffli l(l ll/\l!( ;A\i itll ll( ll\itloNl,,!)ln
El'lT
:il:.Pt '
-20 -
BAB VIi PENYALUzu\N
Pasal (1)
11
Penyaluran DAK dilal
dari Rekening Kas
Umum
Negara ke Rekening Kas Urnum Daerah.
(2)
Penyalurart DAI( sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan ses'rai dengan Peraturan Menteri lieuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. BAB VIII PELAPORA,N
Pasal 12
(1)
Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK masing-masing bidang kepada menteri teknis/ kepala badan terkait.
(21 Kepala
menyampaikan laporan triwulan yang merupakan kompilasi dari Daerah
laporan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(3)
Menteri/kepala badan .:nenyampaikan laporan pelerksanaan kegiatan D.\K setiap akhir tahun anggaran kepada Mentcri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Menteri Dalam Negeri. BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
Pasal 13
(1) Menteri/kepala badan rnelakukan pemantauan dan evaluasi dari r;egi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai clari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing. {
MENTERI KEUI\NGAN REPUBLII( INDONESIA
2'l -
Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan DAK. Pengawasan atas pelaksanaal DAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{2\ Menteri (3)
BAB X KETENTUAN PE,NUTUP Pasa-l 14
Peraturan Menteri
ini mulai beriaku pada
tanggal
diurrdangkan.
Agar setiap orang mengeta-h,uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 201 MENTtrRI KtrUANGAN,
trd. AGUS D. \I/. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2O I I MENTERI HUKUM DAN ]fAK ASASI MANUSIA, nd. AMIR SYAMSUDDIN BERTTA NEGARA RNPUBLIK INDONESIA TAI-IUN 2011 I"]OMOR 819 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
KEPALA
G
NIP
1
EMENTERIAN
1
U t4
n
r
PENDIDIKAN iiD
PENI]IDIIGN iJMP
PELAYANAN IASAR
INFRASTRUKI'UR JALAN
INFRASTRUKl'UR IRIGASI
INFRASTRUI(iUR AIR
INFRASTRUKIUR SANTIASI
PIlASARANA PEMERINTAT'I,\N
DAEIiAH
C> ZY {o Cx x> -a Fo 9> 6> :.> >a) 9F 7
"rJ
il ..1
ir,li
i0 od
h-.
I{ELAUTAN & PERIKANAN
=;l>:T
.,,it"i it:,1',
2c Fz
'l i!,
'
@>
I'ERTAN]AN
ER
d6 LINGI(UNGAI\ HIDUP
oo tu
KELUARGA BERENCANA
KE}IU'I'ANAN
SARPRAS DA
TERl'INGGAL 'RAH
SARANA PERDAGANGI,N
KESELAMAT/IN TRANSPORTASI DARAT
-l-d-lzrr >rqF.i ts> 7,oz>n',< co:l:>!
z<4X=7 22d vFE o'z ^c \DZ !J < Fd
!,3 2-:e
=
z
3E
TRANSPORl'ASI PERIJI'SAAN
>aZ a-A
?.2
En 3r P;i PC >^ A= C,] -a af,
G'
D l'1
F
PENDI)IKAN SMP
PEL,AYANAN DASAR
trl U)
FARMIlSl
PDLAYANAN
INFRAS'I'RUKTUR SANIT/\SI
I]RAS/\RANA
PEMOI{]N'IAlIAN DADR-/TII
KELAIJTAN & K1NAN
PBR,LINIAN
LINGT UNGAN HIDIJP
I(EHUTANAN
ITESEI,AMATAN NS,PORl'ASI
DARA:'
LISTRIK PDIIDESAAN
PERUMAHAN DAN I(AWAIJAN PERMIJKIMAN SARPJ
},ERBI'IASAN
I'IIANiJPORTASI PERDT]SAAN
,j
o F
F]
B H
PENi]I])IIGN SD
PF]NDI
]II{AN SMP
PELAYANAN DASAR
FARM,\SI
PI'LATANAN RUJU!AN
INFRAS'I'RUI(TUR JALAN
INFRr' STRUKl'UR SANIT,\SI
PRAS,\RANA PEMBI?INTAHAN DAEIV\TI
,ii] ."
.
!1,".'.. PERI q.NIAN
LINCIIUNGAN T]IDIJP
KEIJI.I']UNAN
SARANA PI'RD,1GN NCAN
LISTTIIK PDRDBSAAN
PERLMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SARPRAS I
TRANSPORTASI PDRD JSAAN
,
U t4
F
ts
PENDII)IKAN St)
PENDII)II(AN SMP
PELAY\NAN DASAR
FARMI\SI
INFRA STRUK'I'U11
INFIiASI'RUKTUR AIR
i
PRASI\RANA PEMEITINTAHAN
/":;'
t!i
,t'i
DA!]R/'I.I
..1:,,
'I :.
:.; PERT,\NIAN
LINGi:UNGAN HIDUP
KEIILTANAN
SARP tAS DAERAII RTI {GGAL
LISTRIK PTiRDESAAN
PERUMAHAN DAN I(AWA,JAN PERMIJKIMAN SARP]TAS KAWASAN PERBI.TASAN
-J
o 4
r
ri
:.1 'i
ffi#,r',i 'i,r,r'.
.,
.
U
& F
fi
I'[iNDII)IKAN S]]
PDNDI )IKAN SMIJ
PELAYANAN DASAR
FARM/\Sl
PELAYANAN RUJUI(AN
INFRASTRUKTUR ALAN
INFI]AS1'RUKTUR
SANIT/lSl
PRAS/\RANA iii
PEMEIiIN'IAIIAN DAERAH
'1.
,i
lr
PERTANIAN
LINCI':UNGAN HIDUP
KEI-ILTANAN
SARP tAS DAERAH TDRTI {GGAL
KIiJSELAMATAN RAN:iPORTASI DARA'I
I,IS1'I?IK PERDESAAN
I'DRUMAHNN DAN KAWAiJAN PERMIJKIMAN SARP TAS KAWASAN PI]RBI.TASAN
-t
o
tr
U tq \J
F
PENDI )II(AN SD
PENDI ]IKAN SMI'
PELAYANAN DASAR
I.'ARM,\SI
.: lJ
:
:
PERT/\NIAN
LING}.UNCAN HIDUP
KELU qRGA REREI.ICANA
KEHI.JTANAN
I{DSE'AMATAN
.IRAN.SPORl'ASI DAI1A1'
LIS'IRII( PEITDESAAN
PERU:!{AHAN DAN KAWAIJAN
I'ERMIJKIMAN SARPI'AS ]GWASAN PERBr''I'ASAN
TRANIiPOI.IASI PERDTISAAN
U
b
te
p
PENDI,]IKAN SD
PENDID]KAN SMP
PELAYANAN DASAR t5
Q FAIlM,\S1
tt
E PELA\ ANAN
RUJUI.AN
INFRISTRUKTUR AIII
MINUIl
PRAS,\RANA PBMEITINTAHAN
DAERl\H
PERT,\NIAN
I-ING}:UNGAN
I(ELUARCA BEREI'ICANA
KEHLTANAN
LISTFIK PERT]ESAAN
PERUMAHAN DAN KAWAJAN PF)RMUKIMAN SARP,{AS KAWASAN I)ERB/.1.ASAN
z
o
ts
fr
PENDII)IKAN SD
PENDIl)IKAN SMP
PFJ,I-AY.\NAN DASAR
FARMI.SI
PELAYANAN RUJUKAN
INFRAJTRUK'I'UR JALAN
INFRASTRUI(TUR AIR MINUNI
INFRASTRUKTUR
SANIT/\Sl
PRASl\RANA PEMEITINTAI'tAN DAI'RAI-I ..,1
'r,,1
il::,
PERTr\NIAN
LINGT:UNGAN }IiDUP
KELU{RGA BI.]REI'ICANA
KEHLTANAN
I(ESEI,AMATAN TRANI;PORTASI
LISTFIK PERDESAAN
PF]Rt'MAIIAN DAN I(AWA.JAN JKIMAN SARP:?AS l{AwASAN ITRI]I,'IASAN
o
:
(f
B F
PEND].)II(AN SMP
PF:I.AYANAN DASAR
I.-ARM/\SI
INI.'RASTRUKTUR
tRtcAsl INFRASTRUKTUR AIR MINUtvl
INFRASTRUKTUR SANIT^SI
PRASi \RANA
PEMEIIIN'I'AHAN DAERIiFI
PIiRTANIAN
LINGI'.UNGAN HIDUP
KEIILTANAN
LISTRIK PERDESAAN
PERUMAIIAN DAN KAWAJAN PERMUKIMAN SARP tAS I(AWASAN PERBI.l ASAN
TRAN JPORTASI
I'ERDI)SAAN
|/':')'
,t!'' ,l:,,i:1."
U
n
x
PENDII'll(AN SD
PENDIT)II{AN SMP
PELAY/tNAN DASAR
F'ARMA SI
INFRAIiIRUKI'UR .JAI-AN
]N FRAS'I'RUK'IUR SANITASI
PRASARANA PEMEF:INTAHAI'l
,tiil''.,:".:.
DADRIH
KELAINAN & PDRII(/\NAN ri t.l'
PERl'I,NIAN
LINGI( UNGAN IIIDTJP
KELUI'\RGA
KEHU}ANAN
SARPITAS DANRAH
ERTII.ICGAL
SARAJ{A PE]tDI.GANGAN
KESE -AMATAN TRANS POII'I'AS1
DARAl'
LISTRIK PERDBSAAN
PERU\4AHAN DAN KAWAIJAN PERMIJKIMAN SARPI{AS KAWASAN PI'RT].PTASAN
TRAN],'PORl'ASI PDRDI)SAAN
&
f;
PENDI.)II(AN SD
PENDIDII(AN SMP
PELAYANAN DASAR
FARMr\Sl
PELAYANAN RUJUKAN
INITRAS'I'RU I{TUR
JALAN
INI'IlASTRUI(IUR SANITT\Sl
PRASARANA
PEMEIIINTAHAN DAERI\II ,li r{
P11Rl'1\Nln N
LINGT.UNGAN HIDUI'
SARPJ'AS DAERAH
KESDLAMATAN
L]S
IRIK PDRDESAAN
PERUMAHAN 1)AN KAWAI]AN PERMIJKIMAN SARPI?AS I(AWASAN PERBI.TASAN
.l i)
>r
o
J
! b
PTINDIDIKAN SD
PI]NDIDIKAN SMP
tiFd
[d
t
H
P
ID
H
-
o
o
fr
g
tr o H
:0 tr .I\
)
o
\ \.,
t_.
gq
C
AJ
H
5,'
\
PItLAYANAN DASAR
B fn p
FF{
c:
,1
II'F'RASI'RUI(TUII
Jl
LAN
DJ
6
\
H
I
I'IFRASTRUI(TUR
RJGASI
IIIFRASTRUKTUR iNITASI
I?
P-?
*rn
tJ:i ptr
-
,iL-
.-l
1fi/,) > \
*
tl
nhC
,
I(DLAUTAN &
N) ,'
Pt)RII(ANAN
4L Ff
/\
UN .P {ry {4
-/..
BIiLUARGA BIiRENCANA
4
H
LJ tt
o
c= E
t*I rri
^_ Z qf
iTi
c oF.
a.z Hq
;2
S
L.1 PL{
mffi u>
PRASARANA PI]MERINTAHAN D,\ERALI
SARPRAS DAERAH
Tf;RTINGGAI,
SARANA PI]RDAGANGAN
I(DSELAMATAN TTIANSPOR'TASI
L STRIK PERDESAAN
PJRUMAFIAN DAN I(/TWASAN
PERMIJI(IMAN S,\RPRAS KAWASAN PT:t(BA.IASAN
T]TANSPORTASI PERDESAAN
Fl
o -l
r
