BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di tahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Tim Intensifikasi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sedang berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan) di setiap desa yang berada di Kabupaten Jombang. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Jombang. Selain itu, dengan adanya pendaerahan PBBP2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menunjang pembangunan daerah di segala bidang yang ada di Kabupaten Jombang. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan, bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk melaksanakan
pembangunan
daerah,
serta
mengurangi
sumbangan
dari
Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan penerimaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD bisa melalui cara instensifikasi dan ekstensifiakasi. Cara instensifikasi adalah melakukan pemungutan pajak atau retribusi daerah secara efektif dan efisien pada obyek dan subyek yang sudah ada,
1
2
misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Sedangkan Cara ekstensifikasi adalah memilih wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak daerah baru. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kedudukan kedua sumber pendapatan itu sangat penting karena selain untuk sumber pendapatan daerah, kedua sektor tersebut juga digunakan untuk dana pembangunan yang tengah giat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Terkait dengan kinerja, Bastian (2006:274) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran
pencapaian
pelaksanaan
suatu
kegiatan
atau
program
atau
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga yang berorientasi pada profit saja melainkan juga dilakukan pada lembaga atau organisasi non-komersial. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan atau pemerintah daerah, maka diperlukan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja tersebut. Dengan pengukuran kinerja, kita bisa dapat mengetahui apakah target yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah daerah pelaksanaanya sudah tercapai atau belum.
3
Sesuai dengan Kumpulan Peraturan Daerah Pajak Daerah Tahun 2010 Kabupaten Jombang, pajak daerah yang dikelolah ada 9 (sembilan) sedangkan retribusi yang dikelolah ada 3 (tiga). Akan tetapi sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Jombang mulai menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke dalam pajak daerah, sebagaimana yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah No. 7 tahun 2011. Di tahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Tim Intensifikasi PDRD sedang berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang PBB-P2 di setiap desa yang berada di Kabupaten Jombang. PBB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat vital bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Jombang. Dengan adanya pendaerahan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menunjang pembangunan daerah disegala bidang yang ada di Kabupaten Jombang. Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksannan PBB-P2 ini, Tim Intensifikasi PDRD Kabupaten Jombang memberikan pelayanan dan adanya hadiah yang diberikan kepada desa-desa yang melunasi lebih awal, rangking pertama hadiahnya 9 % dari baku PBB dan rangking ke dua akan mengalami penurunan prosentase hadiahnya. Setiap daerah memiliki ketentuan sendiri dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, ada yang wajib pajaknya menyetorkan pajaknya sendri atau dipungut oleh pihak tertentu dari pemerintah daerah. Seperti di Kabupaten Jombang, wajib pajak di daerah ini tidak menyetorkan sendiri pajaknya akan tetapi dipungut oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) karena jika wajib pajak menyetorkan pajaknya sendiri dikhawatirkan dalam penerimaan pajak dan
4
retirbusi daerahnya tidak akan maksimal. Pihak UPT memperoleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kemudian melakukan pemungutan kepada wajib pajak yang sudah ditetapkan, dengan cara dipungut inilah maka penerimaan pajak dan retribusi daerah bisa maksimal. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pajak dan retribusi daerah untuk diteliti lebih lanjut karena kedua komponen tersebut merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai kegiatan dan pembangunan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ditetapkan topik sekaligus sebagai judul: “Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jombang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang)” B. Rumusan masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dalam melakukan penelitiannya mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang ? 2. Bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang ? 3. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang ? C. Batasan Masalah Agar pembahasan mengenai penelitian ini tetap terarah dan tidak meluas, maka peneliti melakukan pembatasan penelitiannya, yaitu data yang digunakan hanya data-data penerimaan serta target pajak dan retribusi daerah yang ada di
5
Kabupaten Jombang dan data-data pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang untuk tahun 2010-2014. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki beberapa tujuan dalam melakukan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitianya, yaitu: 1. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang. 2. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang. 3. Untuk mengukur perkembangan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jombang dalam 5 tahun terakhir. E. Manfaat Peneletian Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap penelitiannya bisa memberikan manfaat yang khususnya bagi: 1. Pemerintah Kabupaten Jombang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang dalam menentukan strategi serta mengambil kebijakan dalam mengelola Pajak dan Retribusi Daerahnya. 2. Peneliti Selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat dijadikan referensi serta bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
