Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama kedua UU tersebut bukanlah hanya sekedar pemberian amanah tentang wewenang pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan itu sendiri. Menurut PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Masih menurut PP No.58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah 6 Universitas Sumatera Utara

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu dan mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten / Kota saja. Tetapi dalam Permendagri itupun disebutkan, setiap satuan petangkat kerja daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan bagian keuangan.

2.1.2. Akutansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan identitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksitransaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selanjutnya dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah akuntansi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang. Permendagri No. 13 tahun 2006 ( pasal 241 sampai dengan 264) mengatur tentang prosedur akuntansi SKPD yaitu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

7 Universitas Sumatera Utara

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dapat menggunakan aplikasi komputer. Selain itu Permendagri No.13 tahun 2006 pada pasal-pasal yang sama juga mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain kas. Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang disertakan oleh bendahara. PKKSKPD memiliki tugas sebagai berikut: a. Mencatat transaksi-transaki pendapatan, belanja, aset, dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait. b. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset, dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain PKK-SKPD, bendahara SKPD juga memiliki peranan yan besar dalam kegiatan akuntansi keuangan SKPD. Bendahara SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD. Sistem keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui komponen akuntansi. Komponen akuntansi adalah tahapan yang ada dalam akuntansi.


2.1.3. Sistem Pencatatan Keuangan Daerah Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian dari akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintahan daerah. Dalam proses pencatatan (merupakan salah satu proses dari akuntansi), akuntansi menggunakan proses pencatatan. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry. Salah satu yang membedakan pembukuan dan akuntansi adalah dalam menggunakan

sistem pencatatan. Pembukuan

menggunakan sistem pencatatan single entry, sedangkan akuntansi menggunakan double entry dan triple entry. Dalam Erlina (2012), penjelasan tentang sistem pencatatan akuntansi keuangan adalah sebagai berikut: a. Single Entry Sistem pencatatan single entry ini sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Sebelumnya pemerintah daerah menggunakan sistem pencatatan single entry. Dalam single entry, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam buku kas umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran didalam buku kas umum. b. Double Entry Sistem pencatatan double entry sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dua kali dalam arti,


setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu satu sisi debet dan satu sisi kredit. c. Triple Entry Sistem pencatatan triple entry pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai pada pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masingmasing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 2.1.4. Siklus Akuntansi Daerah Akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengelola input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat sistem akuntansi daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD.


Menurut Erlina,dkk (2012) tahapan siklus akuntansi tersebut dapat digambarkan seperti berikut.

JURNAL

BUKU TRANSAKSI

BUKU BESAR

NERACA SALDO

JURNAL PENYESUAIAN

    BUKU PEMBANTU

DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

NERACA SALDO PENYESUAIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN PERUBAHAN SAL NERACA LAPORAN OPERASIONAL

 LAPORAN ARUS KAS  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

JURNAL PENUTUP

NERACA SALDO SETELAH PENUTUP

Sumber: Erlina,dkk (2012) Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

2.1.4.1. Analisis Transaksi Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan yang mana didebet dan yang mana yang dikredit. Masing-masing dari elemen laporan keuangan dapat bertambah ataupun berkurang.


Mendebet suatu perkiraan bukanlah berarti penambahan ataupun pengurangan, tergantung pada jenis perkiraannya. Demikian juga dengan mengkredit suatu perkiraan. Untuk lebih memahami bertambah dan berkurangnya suatu perkiraan, maka perlu diketahui tentang saldo normal dari masing-masing perkiraan.

2.1.4.2. Jurnal Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing disertai referensinya. Dengan bantuan jurnal, pencatatan ke masing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, sebab jurnal sudah memisahkan suatu pekerjaan dalam debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan secara harian dan bulanan. Jurnal dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi.

2.1.4.3. Posting Ke Buku Besar Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Posting merupakan proses pemindahan jumlah yang terdapat pada sisi debet dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting kebuku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.


2.1.4.4. Neraca Saldo Pada akhir periode akuntansi disusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan rekening / perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara sistematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debet sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu.

2.1.4.5. Jurnal Penyesuaian Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekeningrekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode tertentu, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk menyusun neraca, sehingga perlu melakukan penyesuaian untuk perkiraan-perkiraan tertentu.


2.1.4.6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Setelah

jurnal

penyesuaian

dibuat

langkah

berikutnya

adalah

mempostingnya ke dalam perkiraan buku besar yang berhubungan. Setelah melakukan posting maka prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. 2.1.5. Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan

keuangan

menyajikan

data

keuangan

termasuk

catatan

yang

menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajamen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Warren (2005:24), laporan keuangan suatu entitas terdiri atas:


a. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep perbandingan atau pengaitan (matching concept). Laporan laba rugi juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban yang terjadi yang disebut laba bersih. b. Laporan Ekuitas Pemilik Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut disiapkan setelah laporan laba rugi karena laba bersih ataupun rugi bersih dalam periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Laporan ekuitas pemilik dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di dalam neraca. c. Neraca Neraca merupakan suatu daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Pada bagian aktiva dalam neraca biasanya disusun berdasarkan urutan cepat lambatnya aktiva tersebut dikonversikan kedalam kas atau digunakan dalam operasi. d. Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.


Laporan keuangan memiliki karateristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Keempat karateristik tersebut adalah : 1. Dapat dipahami Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh pemakai. Untuk itu, para pemakai diasumsikan telah memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai tentang kegiatan atau aktvitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang semestinya atau wajar. 2. Relevan Suatu informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa yang akan datang, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 3. Keandalan Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi pemakai, informasi keuangan harus andal. Informasi dapat diandalkan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalah material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari apa yang seharusnya disajikan dan tepat waktu dalam penyajiannya.


4. Dapat diperbandingkan Informasi keuangan akan lebih berguna bagi para pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan. Dengan demikian, pemakai laporan keuangan akan lebih mudah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan posisi keuangan perusahaan. Komponen laporan keuangan pada sektor privat berbeda dengan komponen laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 2.1.5.1.Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Menurut Erlina (2012:76) unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.


b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara / Daerah yang mengurang saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada pelaporan entitas lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan / pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya . Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dilaporkan dalam Neraca. Untuk laporan realisasi anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan dan laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Laporan realisasi anggaran SKPD (LRA-SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konvensi adalah sebagai berikut:


PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI SKPD DINAS PERHUBUNGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMAPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 Nomor Urut 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah Pendapatan retribusi daerah Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Jumlah Belanja Belanja tidak langsung Belanja pegawai Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Jumlah Surplus / (Defisit)

1.1.4 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Lebih (Kurang)

xxx xxx xxx

Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Sumber : Erlina (2012:78) Gambar 2.2 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran 2.1.5.2.Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akubat dari peristiwa masa lalu dandari mana manfaat ekonomi dan / atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 19 Universitas Sumatera Utara

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset secara umum diklasifikasikan ke dalam aset lancer dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan kedalam aset lancar jika diharapkan untuk segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan kedalam aset nonlancar. Secara rinci aset di Pemerintahan daerah dibedakan atas: 1. Aset lancar; meliputi kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. 2. Aset tetap; meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. 3. Aset lainnya; meliputi aset tak berwujud.

b. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam: 1. Kewajiban jangka pendek, yaitu kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.


2. Kewajiban

jangka

panjang

yaitu

kelompok

kewajiban

yang

penyelesaiannya selesai setelah dua belas bulan terhitung setehan tanggaal pelaporan.

c. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat dikelompokkan menjadi: 1. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancer dengan kewajiban jangka panjang. 2. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintahan yang tertahan dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 3. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.


Menurut Erlina (2012:101), format Neraca SKPD adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI Neraca SKPD DINAS PERHUHUBUNGAN Per 31 Desember Tahun 2013 dan Tahun 2012 Uraian

Jumlah Tahun n

Tahun n-1

Kenaikan (Penurunan) Jumlah %

ASET ASET LANCAR Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Persediaan Jumlah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Peralatan Kantor Jumlah ASET LAINNYA Tagihan penjualan angsuran Aset tak berwujud Aset lain-lain Jumlah JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah Utang jangka pendek lainnya Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan piutang Cadangan persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Investasi aset tetap Investasi aset lainnya Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Sumber : Erlina (2012:101) Gambar 2.3 Contoh Format Neraca 2.1.5.3.Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan


Arus Kas. Catatan atas

laporan keuangan memberikan informasi mengenai

berbagai hal yang tidak “terbaca” dari laporan realisasi anggaran dan neraca. Berbeda dengan fungsi buku besar pembantu,catatan atas laporan keuangan tidak hanya merinci lebih jauh lebih jauh rekening-rekening dalam laporan keuangan tersebut, tetapi juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode, dan Neraca. Selain itu, di dalam catatan atas laporan keuangan juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. d. Mengungkapkan

informasi

yang

diharuskan

oleh

tandar

akuntansi

pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis actual atas pendapatan dan belanja da rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyediaan yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.


Format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN Pendahuluan Bab I

Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.3 Sistematikan Penuliasan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 2.3

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target

Bab IV

Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Keuangan Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD

Bab V

Pos Laporan Keuangan SKPD 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan (Khusus SKPKD) 5.1.4 Aset 5.1.5 Kewajiban 5.1.6 Ekuitas Dana 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul Sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja Dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas Akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan SKPD Penutup

Bab VI Bab VII

Sumber : Erlina,dkk (2012:143) Gambar 2.4 Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan


2.2.Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan Karunia Sari Nur Pangesti (2008) yang berjudul “Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: Studi Kasus Penerapan Permendagri No.13 tahun 2006 Di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang pada posisi / keadaan yang telah sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. Kesesuaian buku besar, prosedur akuntansi dan jurnal berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 secara berurutan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektifitas sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Riodinar Harianja (2008) yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerapkan sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.


Nama peneliti Karunia Sari Nur Pangesti (2008)

Riodinar Harianja (2008)

Judul Penelitian

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu Objek Penelitian

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: studi kasus penerapan Permendagri No. 13 tahun 2006 dipemerintah daerah kabupaten Batang,

Kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi dan Jurnal berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006

Penerapa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah kabupaten Toba samosir

Kesesuaian penerapan system akuntansi pemerintahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006

Hasil penelitian

1.unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada pada posisi/ keadaan yang telah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 2.kesesuaian buku besar, prosedur akuntansi dan jurnal berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006 secara berurutan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Pemerintah kabupaten toba samosir sudah menerapkan system akuntansi pemerintah sesuai dengan Permendagri no. 13 tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.


2.2.1. Kerangka Konseptual Berdasarkan konsep teori diatas maka dapat digambarkan

kerangka

konseptual dari penelitian, yaitu sebagai berikut :

DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI      

ANALISIS TRANSAKSI JURNAL BUKU BESAR NERACA SALDO JURNAL PENYESUAIAN NERACA SALDO PENYESUAIAN

  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ANALISIS

KESIMPULAN

Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Sumber : Penulis, 2013

Keterangan gambar: Peneliti melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi khususnya di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)- Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi. Adapun data yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penulis akan membandingkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah kota Tebing Tinggi Khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)- Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dengan peraturan-


peraturan yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada

Recommend Documents