PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO t1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2OO9 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang:
a.
BUPATI WONOSOBO, bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan Peraturan
b.
Mengingat '. 1. 2.
4.
5.
6.
Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Darah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3019), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara nepuntir lndonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3437)', Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3475); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunding-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Noiror 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangunda-ng Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undan!-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembiran Ndgara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59,
iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant-ara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
r8.
(Lembaran Negara Ropublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t-"116irin N"grtu Republik lndonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan nepuOiik lndonJsia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
9.
Undang-undang Nomor
4634),
23 Tahun 2006 tentang
I
l
'
Admini{rasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4674)',
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah^dan Retribrisi Daerih (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 11. peraiuran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negari Repudtir lndonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Leirbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3050); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Carg Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik lndonesia (Lembaran Negara l"pr!!tl. lndonJsia tinun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4676); 13. Peraturan Pemerintah Nom or 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736);
14.
Peraiuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738)', Tahun 2007 tentang Penetapan, 15. Peiaturan Presiden Nomor Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undanganl --^ 16. Peraturan Daerah Kbbupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembiran- Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19 iambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);
1
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATIWONOSOBO
MEMUTUSKAN: BIAYA Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI SIPIL. PENCATATAN AKTA DAN CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 dengan dimaksud Dalam Peraturan Daerah iniyang
:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo' 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
unsur
Bupati adalah
3.
BuPatiWonosobo-
| perpajakan daerah' Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perundang-undangan. oahlatau retribusi d-aerah iesiai dengan- peraturan Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah. Dinas pelaksana pendaftaran Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagai instansi
4. 5.
penduduk dan Pencatatan siPil'
oleh Dinas Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan hukum sebagai alat Kependudukan dan iencatatan Sipil yang mempunyai.'kekuatan penduduk meliputi Kartu bukti autentik yang dihasilkan dari pelay-anan pendafta.lan Kependudukan' (artu fetuarga dan Surat Keterangan tanOa penduduk, yang dialami seseorang dalam Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting
6.
7.
Pencatatan Sipil' i"!irtu1. pencaiatan S,pif biO" Dinas kependudukan dan yang selanjutnya disingkat wNl Penduduk adalah setiap warga Negara lndonesia WNA yang bertempat tinggal maupun Warga r.f"iri" h.lng ;ung sllanjutnya disingkat telah memenuhi ketentuan tetap dan tinggal tErbatas di lafam wilayah'Daerah dan
8.
peraturan Perundang-undangan' pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah 9. penduduk Sementara adalah setiap WNA yang berwenang' Daerah dan memiliki ijin tinggal terbatas dan instansi adalah kartu identitas keluarga yang 10, Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK jumlah dan karakteristik anggota memuat Oata teirtaig nrrnr, 6upungai keluarga, keluarga.
identitas resmi -olehKTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat Dinas Kependudukan dan penduduk sebagai bukti diri yang' ditirbitkan pencatatan stpiiiang n"itrf, dis;lurirh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia' proses pencatatan perubahan 12. Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil adalah diantaranya Akta Catatan Sipif berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
11.
meliputiperubahannama,tempatlahir,tanggallahir,statusdan pinggir pada Akta catatan sipil kewarganegaraan dengan memberikan catatan
atasnamayangbersangkutanyangtelahditerbitkan. penataan dan penertiban l3.Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenduduk, pencatatan sipil' pendaftaran dokumen dan data kependudukan melaiui pengelolaan informasi pembangunan sektor lain'
14.
akta yang Akta Pencatatan sipil atau juga disebut akta catatan sipil adalah alat .bukti otentik diterbitkan of"n p"*erintah kabupaten yang merupakan pengesahan dan pengakuan
mengenai t<etaniran. perkawinan, perceraian,'kematian, anak-dan akta ganti nama bagiwarga negara asing' pungutan Daerah l5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah disediakan yang khusus sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian.izin tertentu pribadi Badan' dan/atau diberikbn oleh Pemerintah Daerah untuk orang
16.
dan pelayanan yang Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha yang dapat dinikmati oleh
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan iainnya orang pribadi atau Badan' disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 17. Jasa Umum adalah jasa yang -kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang untuk tujuan [up".tirij"n drn pribadi atau Badan. dan Akta Pencatatan 18. Retribusi Pengganti Biaya cetak Dokumen Kependudukan biaya cetak Kartu Keluarga' Kartu Sipil sebagai fembayaran atas jasa penggantian dan Akta Catatan Sipil' Tanda Penduduk, Surat Keterangan k"feiOudukan
lg.WajibRetribusiadalahorangpribadiatauBadanyangmenurutperaturanperundangretribusi' termasuk undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan fembayaran pemurigut atau pemotong retribusi tertentu' tertentu yang merupakan batas waktu bagi 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu perizinan tertentu dari Pemerintah wajib Retrinusi-untut< memantaltkan jasa dan Daerah Yang bersangkutan' disingkat SSRD' adalah bukti 21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
r
menggunakan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan tempat melalui Daerah Kas ke dilakukan den{an'cari lain
formulir atau telah
pembayaran lyang ditunjuk oleh Bupati'
SKRD' adalah surat' 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjulnVa disingkat pokok retribusi. ketetapan Reiribusi yang menentukan besarnya SKRD adalah surat 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat yang ketetapan Retribusi yang menentukan besainya jumlah pokok retribusi
terutang.
24.
disingkat Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang .selanjutnya jumlah kelebihan yang menentukan adalah surat ketetapan Retribusi SKRDLB, Retribusi pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada yang terutang atau seharusnya tidak terutang'
STIDr adalah surat berupa bunga administrasi untuk melakukan tagihan Retribubi daniatau sanksi
disingkat 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dan/atau denda. 26.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan
oleh
Bendahara Umum Daerah' data, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan - mengolah profesional dan keterangan, dan/atau bukti yang dilalsanakan secara obyektif pemenuhan kepatuh.an. menguji untuk berdasarkan suatu standar pemeriksaan
27. pemeriksaan
lain dalam rangka kewajiban perpaiafan daerah dan retribusi daniatau untuk tujuan dan retribusi perpajakan daerah melaksanakan ketentuan perundang-undangan daerah. dan retribusi adalah 28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah mencari serta untuf serangkaian tinOiXan yang dilakukan oleh Penyidik pidana dibidang ,"nglrpulkan bukti yang Oingan bukti itu membuat terang tindak p*rpi1rk"n daerah Oin ritriOusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya' BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
dan Akta Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya cetak Dokumen Kependudukan Pencatatan SiPil. Pasal 3 Dokumen Kependudukan meliputi permintaan (1) Obyek Retribusi adalah setiap
a. b.
Kartu Keluarga;
c.
Surat Keterangan Kependudukan;
d.
Akta Pencatatan SiPil.
:
Kartu Tanda Penduduk;
(1) huruf c' (2) $urat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi : a. surat Keterangan Pindah bagiwNl dan wNA, terdiri dari :
1. 2. b.
c. d. e.
Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten; Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi;
surat Keterangan Pindah datang bagiwNl dan wNA antar Kabupaten/Provinsi; surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagiwNl dan wNA; Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagiWNl dan WNA; Surat Keterangan Tempat Tinggal bagiWNA;
f.
Surat Keterangan Pencatatan Sipil' (1) huruf d, meliputi (3) Akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
:
r
Akta
Perkawinan;
i
Akta Perceraian; Akta Kematian; Akta Pengakuan Anak; Pencatatan Pengangkatan Anak; Pencatatan Perubahan Nama; Pencatatan Perubahan Akta; Pencatatan Peristiwa Penting lainnya; Pencatatan Pengesahan dan Pengangkatan Anak; Pencatatan Ganti Nama WNI; Salinan Akta Pencatatan SiPil; Sipil; Kutipan ll dan seterusnya Akta Pencatatan
Perceraian' Kematian di Luar Pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Negeri bagiWNl. pada ayat (2) huruf f, (4) surat Keterangan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud meliPuti
:
a. Surat Keterangan belum pernah tercatat perkawinan; oleh Kepala b. Surat keterangan lain tentang Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Dinas Kependidukan dan Pencatatan Sipil' Pasal 4
jasa penggantian biaya cetak subyek Retribusi adalah orang pribadi yrng ,.r.pe.roleh Ooirr"n kependudukan dan akta pencatatan sipil' BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
dan Akta Pencatatan Retribusi Pengganti Biaya cetak ooxumen Kependudukan
Sipil
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum'
BAB IV
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Pasal 6
Tingkat penggunaan
jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah Dokumen
rei"norouxai-oan Akta pencatatan sipit yang diberikan. BAB V
PRINSIPYANGDIANUTDALAMPENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu PrinsiP Yang Dianut
Pasal 7 tarif retribusi didasarkan atas jenis (1) prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya sipil dengan pelayanan Dorumen Kependudukan dan Akta Pencatatan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
ilnipertimbangkan
(2)
pada tujuan untuk menutup Besarnya retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan cetak Dokumen Kependudukan sebagian atau seturuh biaya atas pentganti bia.ya dan AXta pencatatan Sipil, dan biaya administrasi'
'
i
Eaglan K€OU? eisarnya Tarif Retribusi :
Struktur Oan
Pasal 8
(1) Struktur
dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah.
blangko Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. (2)
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut
A,
DOKUMEN
a.
KEPENDUDUMN
:
I
Kartu Keluarga
- WNI . WNA
b.
Kartu Tanda Penduduk
Rp. 8.000,-
:
: Rp. 25.000,-
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN
a.
Surat Keterangan Pindah
1.
2.
d.
: Rp. 20.000,: Rp. 10.000,-
WNI WNA
. -
:
Rp. 20.000,-
:
: Rp. 10.000,-
WNI WNA
:
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
Rp. 20.000,-
:
: Rp. 10.000,-
WNI WNA
: Rp. 20.000,-
Surat Keterangan Tempat Tinggal bagiWNA Tinggal Terbatas ( SKTT
f.
: Rp. 10.000,-
WNI WNA
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
e.
: Rp. 20.000,-
Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten/Provinsi
. . c.
: Rp. 10.000,-
WNI WNA
Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi
b.
:
Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten.
. -
C.
8.000,-
: Rp.25.000,-
- WNI - WNA
B,
Rp.
:
)
Surat Keterangan Pencatatan Sipil
: Rp. 25.000,-
: Rp. 10.000,-
AKTA PENCATATAN SIPIL
a.
Akta Perkawinan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan
1. bagi Warga Negara lndonesia (WNl) a) pencatatan perkawinan di dalam Kantor b) pencatatan perkawinan di luar Kantor 2. bagiWarga Negara Asing (WNA) a) pencatatan perkawinan di dalam Kantor b) pencatatan perkawinan di luar Kantor
:Rp. 100.000,-
:Rp. 200.000,-
:Rp. 200.000,:Rp. 300.000,-
b.
1
AKta HeICeraEn
Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian
1. 2.
c.
bagi Warga Negara lndonesia WNI)
:Rp. 100.000,-
bagiWarga Negara Asing (WNA)
: Rp.300.000,-
Akta Kematian Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian 1. bagi Warga Negara lndonesia (WNl)
RP.
:
5.000,-
: Rp. 10.000,bagiWarga Negara Asing (WNA) bagi pelaporan kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam Puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. d.
Akta Pengakuan Anak
PencatatandanpenerbitanKutipanAktapengakuanAnak 1. pengakuan anak untuk warga Negara lndonesia (wNl) : Rp. 50.000,-
2.
e.
Rp 100.000,-
bagi Warga Negara lndonesia (WNl)
:
Rp. 50.000,-
bagi Warga Negara Asing (WNA)
:
Rp 100.000
Pencatatan Pengesahan Anak
1. 2.
f.
(wNA)
:
pengakuan anak untuk warga Negara Asing
Pencatatan Pengangkatan Anak
1. bagi Warga Negara lndonesia (WNl) 2. bagiWarga Negara Asing (WNA) 3. bagi Pengangkatan Anak yang melebihijangka
:Rp. 50.000,:Rp. 100.000,-
waktu 1 (satu) bulan sejak pengukuhan atau dan Negeri Pengadilan tariggal kepirtusan .t?lggrt : Notaris melalui anak pengangkatan Pengadilan Negeri untuk :Rp. 100.000,a) bagiWarga Negara lndonesia (WNl)
b)
bagiWarga Negara Asing (WNA)
:Rp. 200.000,-
g.
Pencatatan Perubahan Nama
:Rp. 100.000,-
h"
Pencatatan Perubahan Akta
:Rp. 100.000,-
i.
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
:Rp. 100.000,-
j
Salinan Akta Pencatatan SiPil
k.
1.
bagi Warga Negara lndonesia (WNl )
2.
bagiWarga Negara Asing (WNA)
:Rp. 25.000,:Rp. 50.000,-
Kutipan ll Akta Pencatatan Sipil
l.bagiWargaNegaralndonesia(WNl):Rp.20.000,-
:Rp' 40'000'bagiWarga Negara Asing (WNA) pelaporan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di luar :RP' 20'000'negeri bagiWNl
2.
l.
Pasal 9 dalam Pasal dimaksud semua hasil pungutan sebagaimana
8 ayat (2) disetor ke Kas
Daerah.
BAB VI MASA RETRIBUSI
Pasal 10 KTP Masa retribusi dokumen kependudukan adalah Sama dengan masa berlakunya dan Surat Keterangan Kependudukan.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal
11
Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII SAAT RTTRBUSI TERUIAI{G Pasal 12
Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan'
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain
yang
dipersamakan.
BAB X
TATA CARA PEMBAYAMN
Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus'
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu per perincian obyek penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. (Zi eemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1t) diberikan dengan melihat kemampuan wajlb retribusi. (3) Tata cara. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan buPati.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2o/o \dua perseratus) setiap bulan
,a
STRD' dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan BAB XIII PENAGIHAN
Pasal 18
jatuh tempo (1) pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak awal yang sebagai sejenis pemberitahuan p"i',buyrrrn/penyetoran atau surat lain pelaksanaan tindakan Penagihan' paling lamaT (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain (2) ' ' yanglejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusiterutang' pada ayat (2) (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati' Pasal 19 sebagaimana Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Bupati. oleh ditetapkan dimaksud dalam Pisal 18 Peraturan Daerah ini BAB XIV KEBERATAN Pasal 20
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan' jelas. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka yrkty paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal bahwa SKRD diterbitkan, kecuali apabili Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan kekuasaannya. diluar keadaan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena (4) pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal2l 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan paling jangka lama waktu (1) Bupati dalam diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. atau (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang'
pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu kepitusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
dikabulkan. BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal22 kedaluwarsa setelah melampaui jangka penagihan retribusi, (1) Hak untuk melakukan wajib waktu 3 (tiga) tahun ternituig sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila retribusi' retribusimeiakukan tindak pidana di bidang (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
a.diterbitkansurattegurandan/atauSuratPaksa;atau b. ada pengakuan uiang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB }O/I PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
I
Pasal 23
(1) pelaksanaan peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan' Pencatatan SiPil. yang (2) pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat ditunjuk oleh BuPati. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 24
diberi (1) Pejabat Pegawai Negeri gipir lertentu dilingkungan Pemerintah Daerah ' ' *.*unrng lihusus sedagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Acara bidang 1.itrinrti i"n"gr'lrana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana. sipil (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri ' ' tertentu ditingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang benruenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a.
:
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindali pidana dibidang perpajakan dan retribusi agar jelas; keterangan atau-laporan tersebut menjadi lengkap dan
F
b.
mengenai orang pribadi atau meneliti, mencari dan mengumpulkan -perbuatan keterangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan badan tentang kebenaran perpajakan daerah dan retribusi;
c. d.
meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan
sehubungan retribusi; dan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah pidana di bidang memeriksa buku, catatan dan dokumen lain bekenaan dengan tindak perpajakan Daerah dan Retribusi;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan Oan l6fumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f, g,
r [.
penyidikan tindak meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan .ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; perpajakan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Daerah dan Retribusi;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau pidana di melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak peraturan ketentuan dengan sesuai Oan Retribusi
k.
bidang perpajakan Oaerafr perundang-undangan'
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasillpenyidikannya kepada Penuntut Umum melalLd Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 25
(1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda' paling banyak 3 (tiga) kalijumlah retribusiterutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati. Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil beserta seluruh Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan diWonosobo pada tanggal 12 itr*ir*::r'b*r l{lt-;9
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 2t; .iarot 20'iC PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO KEPALA BAPEDA
LUTFI AMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUi\ECIONOMOR 2
r. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2OO9 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
t.
PENJELASAN UMUM
yang diterbitkan Bahwa dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi hukum oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kekuatan pelayanan Pendaftaran Penduduk seOagai alat bukti autentif yang dihasilkan dari dan Pencatatan SiPil 2006 Pemerintah telah menetapkan undang-Undang Nomor 23 Tahun pedoman tentang Administraii 6"p"ndudukan yang digunakan sebagai dalam daerah, di Sipil p"ny"flnggaraan nJmlnistrasi kependudukin dln Pehcatatan bentuk Peraturan Daerah.
tentang Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 2 Tahun 2007 Tahun 23 Nomor Wonosobo Kabupaten Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tanda Kartu Keluarga' K3rtu 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak lagi dengan sesuai tidak Penduduk, Jan Akta Catatari Sipil dipandang sudah keadaan sekarang.
sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk peraturan Daerah Kabupiten Wonosobo yang mengatur retribusi sebagai pengganti Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo-Nomor 2 Tahun 2007 tentang tentang 2002 Tahun 23 Nomor Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dan Penduduk' Tanda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Akta Catatan SiPil .
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
il.
Pasal Cukup jelas Pasal 2 CukuP jelas Pasal 3 CukuP jelas Pasal 4 CukuP jelas Pasal 5 CukuP jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 CukuP jelas Pasal 9 CukuP jelas Pasal 10 CukuP jelas Pasal 1 1 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas '1
'
-.' +:-?lII
ayat
(1)
yang dimaksud dengan
,
titaf dapat diborongkan
adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak
Ketiga tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak
boleh
bekerjasama dengan pihak Ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi. aYat (2).
Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2
'!
q
(a) Penyidik sebagaimana dimaksud.. pada. memberitahukan dimutainya ...ayat (1) penyidikan dan menyampaikan hasit penyidikinnya (epada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik lndoneiia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana.
KETESfl?AXyllooro Pasal 25
(1) Wajibretribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam.nidal3 kurungan paling lgmS'3 (tiga) butan itiu oenol p.ting banyak 3 (tiga) kalijumtah retribusi terutang yang tidak atal kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah petanggaran. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
I
Pasal 27
'\*--
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta catatan sipil beserta seluruh peiubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah t
Ditetapkan diWonosobo pada tanggal 12 Nopember 2009
BUPATI
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal20 Maret 2010 PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO BAPPEDA,
AMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2O1O NOMOR 2
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi| penyidikinnya'kepada penuntut Umum melaiui fenyidik pejabat Polisi Negara Republik lndoneiia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA
I
I
Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam.nidal3 kurungan paling lama 3 (tiga) butan itiu OenOI pating banlak 3 (tiga) kalijumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petanggaran.
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati. Pasal 27
Dengan_beiakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil beserta seluruh Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupiten wonosobo.
Ditetapkan diWonosobo pada tanggal 12 Nopember 2009
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 20 Maret 2010 PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO KEP,{LA BAPPEDA,
I UTF] AMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2O1O NOMOR 2
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud..' pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikinnya'kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik lndoneiia, sesuai dengan r"tururrn ' v /"'ng diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana.
KETESi?AXI$lro*o Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam.nidal3 kurungan paling lama 3 ltiga) butan itiu oenol piting banlak 3 (tiga) kalijumlah retribusi terutang yang tioar atiri rurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati. Pasal 27 Dengan_berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil beserta seluruh Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah t
Ditetapkan diWonosobo pada tanggal 12 Nopember2009
\
BUPATI WONO
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 20 Maret 2010 PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO ALA BAPPEDA,
AMIN LEMBARAN DAERAH MBUPATEN WONOSOBO TAHUN 20,10 NOMOR 2
