'?(
*rx
KEPUTUSANBERSAMA HIDUP REPUBLIKTNDONESIA" MENTERI NEGAR.ALTNGKUNGAN JAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIADAN KEPAI-AKEPOLISIAN NEGARAREPUbLIK INDONESIA Nomor Nomor No. Pol.
: : :
KEP- 04 /MENLH/O4|1AO4 KEP- 208/A lJ,.A, 1 04 l2AO4 rV KEP- 19 / I 2OO4 TENTANG
PENEGAKANHUKUMLTNGKUNGAN HTDUPTERPADU(SATUATAP) MENTERI NEGARAIJNGKUNGANHIDUP REPUBIIK INDONESIA"JAIGA AGUNG REPUBLII(INDONESIA DAN KEPATAKEPOLISIANNEGARA REPUBLIKINDONESIA Menimbang:
a. bahwa pencemanndan perusakanlingkunganhidup semakin bertambahyangmengamhkepadabencanalingkungan; b. bahwa pencemarandan perusakanlingkunganhidup tersebut disebabkan ketidaktaatan masyamkat dalam mematuhi ketentuanperaturanperundang-undangan di bidanglingkungan hidup; c. bahwa untuk menghambatlaju pen@nrarandan perusakan lingkunganhidup diperlulon penegakanhukum lingkungan hidupse:araterpadu; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan KeputusanBersama Menteri Negara Lingkungan HidupRepublikIndonesia,JaksaAgungRepublikIndonesiadan Kepala Kepolisian Negan Republlk Indonesia tentang Pembentukar,PenegakanHukum LingkunganHidup Terpadu (SatuAtap);
Mengingat
:
Undang-undang Nomor1 Tahun1946Tenbang KitabUndangundang HukumPidana perubahan; dengan segala Undang-undang NomorI tahrtn1981TentangKitabUndangundang Hukum Acara Pidana(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahurr1981Nomor76,Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor3209);
Undang-undangNomor 5 Tahun 1991 Tenbng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik IttcJonesia Tahun1991Nomor29, TambahanLentbaranNegam Indonesia Republik Nomor3451); d . Undang-undeng Nomor 23 mhun 1997 Tentang Pengelolaan
LlngkunganHidrrp(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun L997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3699); Undang-undangNomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2002 Nomor2, TambahanLembaranNegara Republik lndonesiaNomor4168); f.
Pemturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang PelaksanaanKitab Undang-llndangHukum Acara Pidana ( LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1983 Nomo,-36, TambahanLembaran IndonesiaNomor3258); NegamRepublik
9 . Peraturan Pemerinbh Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan LimbahBahanBerbahayadan Beracun(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor31, Tambahan BeritaNegaraNomor3815)jo PeraturanPemerintahNomor 85 Tahun 1999(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 190 TambahanLembamnNegam RepublikIndonesia Nomor3910); h . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakanl"aut (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nomor3816); NegaraRepublik Indonesia t.
PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1999Nomor59, TambahanLembaranNegara RepublikIndoneslaNomor3838);
J . Pemturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1999 Tentang PengendalianPencemaranUdara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1999Nomor86, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor3952);
I
t.
Peraturan Pemerinbh Nomor 82 Tahun 2001 Tentang PengelolaanKualitasAir dan PengendalianPencemamnAir (Lembaran Negam Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraRepiblik IndonesiaNomora161); KeputusanPresidenNomor 2 Tahun 2002 Tentang perubahan Atas KeputusanPresidenNomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi,Kewenangan,SusunanOrganisasi dan Tata KerjaMenterlNegara;
MEI'TUTUSKAN: MENETAPKAN:KEPUTUSANBERSAMAMENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIKINDONESIA,JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALAKEPOUSIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalamketentuanini yangdimaksuddengan: 1. SatuanTugas adalahgiibungandari beberapakomponenpenegakhukum yang melaksanakan PenegakanHukum LingkunganHidup Terpadu (Satu Atap); 2. Penelitian dan Pengembanganadalah serangkaian kegiatan yang dilaksanalcanoleh llm Penelitiandan Pengembangandalam rangka mengembangkan suatu sistem PenegakanHukum LingkunganHidup Satu Atap (One Roof EnforcementSystem). BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal2 diantara KgputusanBersamaini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan Agung Republik KfmenterianLingkunganHidupRepublikIndorresia, Kejaksaan Irldonesia dan KepolisianNegara RepublikIndonesia dalam pelaksanaan P$negalcan Hukum LingkunganHrdupmelalulkegiatanpenyidikan,penuntutan, sertapenelitiandan pengembangan. Fengawasan,pertukarandata/informasi Pasal3 TUjuanKeputusanBersamaini adalah: a. TercapainyaPenegakanHukurnLingkunganHidupsecaraoptimal melalui r koordinasidan kesamaanpersepsldiantaraKementerian Lingkungar, irrdup RepublikIndonesia,KejaksaanAgung RepublikIndonesiadan Kepolisian NegaraRepublikIndonesia; b. Tenarujudnyaketerpaduan,peningkatankapasitasdan integritasdari PPNS LingkunganHidup, PenyidikPOLRI dan Jaksa/PenuntutUmum dalam Penegakan HukumLingkungan Hidup; c. Terbentuknyasistem PenegakanHukum LingkunganHidup Terpadu (satu Atap).
BAB III RUANGLINGKUP Pasal4 Rttang lingkup KeputusanBersamaini mellputipembentukanTim Penegakan Hukum LingkunganHidup Terpadu (Satu Atap), pelaksanaanp€nyiaiu'ln, penuntutan,pertukarandata/informasi sertapenelitian dan pengembangan. BAB IV TIM PENEGAIGN HUKUM LINGKUNGANHIDUP TERPADU(SATU ATAP) Pasal5 (l)
dari Keputusan Bersamaini dibentukTim Penegakan Sebafai pelaksanaan HulcumLingkungan HldupTerpadu(SatuAtap).
(2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hldup Terpadu (Satu Atap) dimaksudpadaayat(1) meliputi: sebagaimana a. SatuanTugasPeneEakan Hukum; b. KomitePengarah; c. Sekretariat. (3) Pembentukan Tim Perregakan Hukum LingkunganHidup Terpadu (Satu Atap) sebagaimanadimaksudpada ayat (L) dan ayat (2) ditetapkanoleh Indonesia. Lingkungan HidupRepublik MenteriltJegara Pasal 6 (1) SatuanTugas PenegakanHukum LingkunganHidupTerpadu(Satu Atap) ' mempunyaitugas melakukanpenyidikan,penuntutandan supervisisesuai masing-masing. dengantugasdan kewenangan (2) KeanggotaanSatuan Tugas PenegakanHukum sebagaimanadimaksud dalamayat(1) meliputi: I a. PPNSLingkungan Hidup; b. PenyidikPOLN; c. Jaksa/PenuntutUmum. Pasal7 (1) Dalamrangkaefektifitaspelaksanaan Hukuml-ingkungan tugasPenegakan HidupTerpadu(SatuAtap)dibentukKomitePengarah. (2) Keanggotaan dan Pembentukan KomitePengarah dimaksud sebagaimana ' pada oleh MenteriNegara ayat (1) akandikoordinaslkan dan ditetapkan Linglcungan JaksaAgungRepublikIndonesiadan HldupRepublikIndonesia. ' Kapolri.
Pasal8 (1) Dalam rangka pelaksanaan operasional PenegakanHukum Lingkungan HidupTerpadu(SatuAtap)dibentukSekretarlat di Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertugas memperlancarpelaksanaanoperasional Tim Penegakan HukumLingkunEan HidupTerpadu(SatuAtap). (2) i(eanggotaan Sekretariatsebagaimana dirnaksudpada ayat (1) ditetapkan lebihlanjutoleh MenteriNegaraLingkungan HidupRepublikIndonesia. BABV PENYIDIKAN Pasal9 (1) Penyidikantindak pidanalingku,rgan hidup dilakukanapabilatelah adanya buKi permulaanyangcukup. (2) Penyidikan Cilakukan olehPPNS Lingkungan HidupdanatauPenyidik POLRI. (3) ApabilaPPNSLingkungan penyidikanmengalami Hidtrpdalammelaksanakan hambatan,makaPerryidik POLRIwajibmemberikan bantuan. (4) Bantuansebagaimana padaayat(3) diberikan dimaksud kepada: a. Anggota SatuanTugas yang akan atau sedangmelaksanakanproses penyelidikan,termasuk keEiatanpencariandan pengumpulanbahan keterangan. b. AnggotaSatuanTugasyang akan atau sedangmelaksanakan tindakan penyidlkan pidana tindak lingkungan hidup. .
c. AnggotaSatuanTugasyang akan atau sedangmelaksanakan tindakan penyitaandan atau membawabarang bukti dari tempat kejadranke laboratorium atautempatpenyimpanan. Pasal10
Sebelumberkas perkaraTahap PertamadiserahkankepadaPenuntutUmum, Penyidikwajib melakukanGelarPerkara. BAB VI PENUNTUTAN Pasal11 (:l) Penuntutantindak pidanalingkungan hidupdilakukanterhadapperkarahasil penyidikanyang telah dinyatakantengkapoleh PenuntutUmum dan telah diikuti dengan penyerahantersangkaserta barang bukti kepada Penuntut
: Umum. I
(l) Penuntutansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukanoleh Jaksa . PenuntutUmumbaikyangtergabung di dalammaupundi luarSatuanTugas.
(3)Jalsayangtergabung dalamSatuan Tugasdapatmelakukan koo;Ji,,asi penuntutanterhadapJaksa PenuntutUmum di luar Satuan Tugas yang
perkara. rnenangani
Pasal 12 JaksaPenuntutUmum baik yang tergabungdi dalammaupundi luar Satuan perkarake pengadilan, Tugas,sebelummelimpahkan rencana wajibmenyiapkan surat dal<waan. BAB VII PERTUKARANDATA DAN INFORMASI Pasal 13 Dalam rangka pelaksanaanoperasionalpenegakanhukum lingkunganhidup terpadu(satuatap),MenteriNegaraLingkungan HidupRepublikIndonesia,Jaksa Agung RepublikIndonesiadan KepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesia bekerjasama untuk: a. Salingmemberikan datadan informasiyangdiperlukan; b. Pengembangan basisdatadan Informasi. BABVIII DAN PENGEMBANGAN PENELTTIAN Pasal 14 (1l) Menteri Negara LingkunganHidup RepublikIndonesia,Jaksa Agung RepublikIndonesladan Kepala KepolisianNegara RepublikIndonesia bersepakat melakukan perrelitiandan pengembangandalam rangka , pembentukan HidupSatuAtap (One HukumLingkungan sistemPenegakan Roof 9nforcement System). , I (2) Penelitrandan pengembangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dikoordinasikan oleh MenteriNegara dilakukansecarabersama-sama dapat melibatkaninstansi Indonesia serta Lingkungan Hidup Republik , hidup. lingkungan : terkalt,perguruantinggi,pakardanorganisasl (3) Kegiatansebagalmana dimakud padaayat(2) meliputi: i a. penelitiandan pengembangan; . b. penyusunancetak biru (blueprint). (4) Ketentuanlebihlanjuttentangpenelitiandan pengembangan sebagaimana dimaksudPada a)rat (1) dan ayat (2) ditetapkanoleh Menteri Negara Llngkungan HldupRepubllk Indonesla.
BABIX PEMBIAYAANI pasal 15 Segala biaya yang diperlukandalam rangkapelaksanaan penegalcan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (satu Atap) dibebankanpada Kementerian Lingkunganllid-rpRepublikIndonesid. BAB X KETENTUANIAIN.LAIN Pasal16 (1) Setiappermasalahan yang mungkintimbuldalampelaksanaan isi Keputusan Bersama ini akan diselesaikansecara bersama antara Menteri Negara LingkunganHidupRepublikIndonesia,JaksaAgungRepublikIndonesiadan KepalaKepolisian NegaraRepubllk Indonesia. (2) Dalam rangka pelaksanaanKeputusanBersamaini, maka perlq disusun RencanaKeglatanPenegakan HukumLingkungan HidupTerpadu(satu Atap) dan sosiallsasl. (3) Perubahandan atau pembatalan sebagianatau keseluruhan ketentuandalam KeputusanBersamaini dilakukanberciasarkan keputusanbersama. (a) Hal-halyang belum diatur dalam KeputusanBersamaini akan diatur lebih lanjut oleh MenteriNegaraLingkunganHidup RepublikIndonesia,setelah mendapatpersetujuandari Jaka Agung RI dan KepalaKepolisianNegara : RepublikIndonesia. BAB )C KETENTI'ANPENUTUP Pasal17 KeputusanBersamaini berlakusejakditandatangani.
Diteiapkandi : Jakarta PadaTanggal : 30 April2004
HII M. A. RAGHMAN, SH
