www.parlemen.net TENTATIVE DRAFT on 18 December 2006 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
I. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara adalah salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, sekaligus merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh perbedaan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini adalah Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan dilakukan dengan menambahkan ketentuan mengenai hukum acara, sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang semula pengaturannya tidak memadai. Hal-hal yang prinsip mengenai hukum acara perlu diatur dalam Undang-Undang. Namun demikian, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi tetap diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini, mengenai hal-hal yang bersifat teknis.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
1
www.parlemen.net TENTATIVE DRAFT on 18 December 2006 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 4 Cukup jelas Angka 2 Pasal 16 Calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat meterill maupun syarat formil untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, syarat materil sebagaimana ditentukan pada ayat (1), sedangkan syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Angka 3 Pasal 23 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 29 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 31 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (1b) Bukti identitas diri pemohon dapat dibuktikan dengan menunjukkan/menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi: a. fotokopi identitas diri berupa KTP, dalam hal pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, b. akta pendirian dab pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, c. peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negaa yang bersangkutan, dalam hal pemohon adalah lembaga negara, d. bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang, dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum adat. Ayat (2) Cukup jelas.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
2
www.parlemen.net TENTATIVE DRAFT on 18 December 2006 Ayat (2a) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Angka 7 Pasal 33 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan ‘pihak terkait’ adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pkok permohonan. Adapun Pihak terkai yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud para pihak adalah Pemohon, Termohon, dan atau pihak terkait lainnya. Angka 9 Pasal 35A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud ‘pihak lainnya’ adalah Presiden/Pemerintah, DPR, DPD (dalam hal permohonan pengujian undangundang), Termohon (dalam hal permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sengketa hasil Pemillu, dan pembubaran partai politik), atau pihak terkait. Angka 10 Pasal 39A Cukup jelas. Angka 11 Pasal 41 Cukup jelas. Angka 12 Pasal 42A Cukup jelas. Pasal 42B Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
3
www.parlemen.net TENTATIVE DRAFT on 18 December 2006 Cukup jelas. Pasal 42C Cukup jelas. Angka 13. Pasal 44A Cukup jelas. Angka 14 Pasal 44A Cukup jelas. Angka 15. Pasal 48 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 48A Cukup jelas. Pasal 48B Cukup jelas. Pasal 48C Cukujp jelas. Angka 17 Pasal 49A Cukup jelas. Pasal 49B Cukup jelas. Angka 18 Pasal 50 Ayat (1) Dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review), Mahkama Konstitusi tidak berwenang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (asas tidak berlaku surut). Ayat (2) Hal ini sesuai asas bahwa seorang hakim tidak dapat berlaku adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dimana ia sendiri terlibat (ikut menjadi pihak) di dalamnya. Angka 19 Pasal 51 Cukup jelas. Angka 20 Pasal 51A Cukup jelas. Pasal 51B Cukup jelas Angka 21 Pasal 87A Cukup jelas.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
4
www.parlemen.net TENTATIVE DRAFT on 18 December 2006 Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
5
