I. PENDAHULUAN Sebagai warga masyarakat, kita semua merasa perlu untuk memperbaiki kondisi Garut saat ini. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih melemah, pelayanan kesehatan masyarakat yang belum optimal, kesempatan dan lapangan kerja yang sulit, banyaknya peristiwa yang menandakan ketidak harmonisan nilai-nilai sosial budaya. Dan yang paling memprihatinkan lagi adalah merosotnya nilai-nilai moral dan etika, sebagai dasar utama kehidupan masyarakat yang bermartabat. Untuk memperbaiki kondisi Garut saat ini salah satunya perlu ditingkatkannya kepedulian pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi krisis kepemimpinan. Sesungguhnya, sebagai pengemban amanat rakyat, segala kemampuan dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sudah seharusnya diabdikan sepenuhnya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena pada hakekatnya, pemimpin adalah pelayan yang harus melayani dan juga teladan yang harus menjadi panutan bagi rakyat dalam setiap sikap dan perilakunya. Kalaulah kita perhatiakn secara seksama dan bijak sebenarnya banyak anak bangsa yang potensial, baik di dalam PEMERINTAHAN maupun di berbagai lapisan MASYARAKAT, yang memiliki kesanggupan, kemauan serta kepedulian terhadap masalah tersebut, yang sebenarnya, merupakan dasar utama sebagai pelopor dan agen untuk melakukan terobosan pembaharuan dan perubahan kearah yang lebih baik. Selanjutnya, luas wilayah Garut yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, serta sumber daya manusia sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan, jika dikelola dengan baik dan benar, akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan mampu menjadikan Kabupaten Garut menjadi salah satu kabupaten termaju dan terdepan dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan di negeri ini. Untuk mewujudkan Kabupaten menjadi salah satu kabupaten termaju dan terdepan, tentunya harus ditunjang oleh berbagai aspek, diantaranya adalah kepemimpinan yang berani dan bersih, kompak dan harmonis; birokrat dan aparatur pemerintahan yang profesional; serta semangat kebersamaan dari semua elemen masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, dengan nawaitu Bismillahi tawakaltu ‘alallah, demi kebaikan dan kemajuan, kami mantap untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Garut Periode 2014-2019.
VISI : “Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Transparan dan Independent serta mendukung program masyarakat dalam menjalankan wirausaha”. MISI : 1. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika di tengah masyarakat dan pemerintahan.
2. Membangun
Pemerintahan
yang
Demokratis,
Proporsional
dan
Transparan. 3. Meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan mendorong wirausaha masyarakat.
II. MOTTO “SEHATI UNTUK MENGABDI” SEHATI
: Kita satu visi dan satu misi dengan berangkat dari hati nurani untuk bersama-sama membangun Garut. Perjuangan yang didasarkan atas hati adalah perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai suci yang semata-mata demi kepentingan
rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Perjuangan yang didasarkan atas hati adalah perjuangan profetis para nabi dalam merealisasikan amanah Ilahi. UNTUK
: Membangun Garut ke depan adalah mengabdi dan
MENGABDI
melayani yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang penuh (sense of responsibility). Bukan didasari oleh kepentingan jangka pendek, tetapi kepentingan bersama yang jauh ke depan. Kita mengabdi sebagai manifestasi dari amanat kekhalifahan kita untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Garut.
A. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika ditengah masyarakat dan pemerintahan. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai fondasi ideal meletakkan segenap upaya bersama dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Pada tataran inilah kerukunan umat beragama harus diupayakan bersama oleh segenap elemen warga Garut yang sadar akan pentingya pembagunan karakter budaya untuk hidup rukun. Salah satu agenda keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dewasa ini dan ke depan adalah mengembangkan sikap dan perilaku sosial yang mendukung bagi pemaknaan keharmonisan kehidupan umat beragama dalam koridor integrasi dan kebersamaan masyarakat Garut yang dicita-citakan bersama. Sikap dan perilaku sosial tadi haruslah dibangun dan dikembangkan atas dasar paradigma kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam tataran praksis, membangun keharmonisan kehidupan umat beragama tidak lepas dari pemaknaan terhadap pluralitas dan unitas warga Garut sebagai bangsa Indonesia. Menyadari akan hal tersebut, maka kami akan melakukan berbagai program kegiatan demi terwujudnya kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama, di antaranya: 1. Inovasi dan pemantapan program keharmonisan umat yang beragam melalui seminar, workshop dll. Penyusunan konsep dan implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di berbagai daerah yang ada di wilayah Garut. 2. Mengupayakan terbentuknya tenaga fungsional pemandu harmonisasi umat yang nantinya bisa bekerja sama dengan kementrian Agama kabupaten Garut. 3. Menggali
berbagai
kearifan
lokal
sebagai
penopang
harmonisasi.
Keharmonisan umat beragama yang dibangun antar berbagai kelompok salah satunya terwujud karena adanya kearifan lokal di masing-masing daerah di kabupaten Garut. 4. Aktif berkonsultasi dengan FKUB. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Kabupaten yang memiliki peran strategis untuk mengharmoniskan umat beragama sekaligus untuk memberdayakan umat beragama. B. Membangun Pemerintahan yang Demokratis, Proporsional dan Transparan. Sesuai dengan Ketentuan UUD 45 dan PANCASILA, sebagai Dasar Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia, bahwa Pemerintahan Negara menganut sistim Demokrasi berdasar Pancasila, yaitu sistem pemerintahan yang demokratis dengan berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, kedaulatan tertinggi ada di tangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Selanjutnya,
struktur kekuasaan dalam pemerintahan, meliputi :
Kekuasaan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Lembaga eksekutif adalah Lembaga Kekuasaan Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah Rancangan dan Pembuatan Undang Undang. Tugas ini dijalankan - dalam kedudukan dan kesetaraan bersama sama dengan pemerintah. Di samping itu, Lembaga ini juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi Pemerintah dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan. Kemudian, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Maka sebagai perwujudan kekuasaan di Bidang Peradilan atau Yudisial, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan Lembaga Struktural Kekuasaan Kehakiman. Dan juga, dengan adanya Lembaga Mahkamah Konstitusi yang mempunyai Kewenangan Uji materiil terhadap ketentuan Undang Undang serta Peraturan Pelaksanaan lainnya. Sehubungan dengan hal itu, bahwa Kabupaten Garut merupakan bagian dari Negara, tunduk sepenuhnya kepada Ketentuan Hukum yang berlaku di dalam Wilayah dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Garut, dengan seimbang serta berkeadilan, akan dilaksanakan langkah langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui penempatan tatanan aturan serta pelaksanaan kekuasaan pemerintah dengan TRANSPARAN, agar KEPENTINGAN masyarakat
terlindungi dari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini sering terjadi di hampir semua lembaga pemerintah. Di sisi lain, ketidakberdayaan masyarakat menghadapi perilaku pejabat publik yang tidak AMANAH, yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, dengan menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya, sebagai pengemban amanat rakyat. Karena pada hakekatnya, semua orang, bai sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan yang setara, serta berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam upaya menegban AMANAH itulah, maka sikap TEGAS menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, proporsional, dan profesional. Dengan pertimbangan tersebut, sebagai PAYUNG HUKUM, atas DASAR kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat dimuka umum, yang di lindungi dan di jamin sepenuhnya oleh Ketentuan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, perlu kiranya dibentuk sebuah LEMBAGA yang bisa mewadahi peran serta masyarakat secara menyeluruh, yang bersifat langsung dan mandiri, di luar kekuasaan Pemerintah setempat. Lembaga yang di maksud mempunyai fungsi untuk MEMBANTU dan mengawasi pelaksanaan perwujudan pembangunan, penyelenggaraaan negara dan pemerintahan. Termasuk di dalamnya, mengawasi Lembaga-Lembaga Pemerintah agar terwujud pemerintahan yang BERSIH dan BERWIBAWA serta KONSISTEN terhadap semua ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga tersebut, di samping mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dan penyelenggaraan pemerintahan, juga mempunyai fungsi KHUSUS lainnya, yaitu untuk MEWADAHI bebagai permasalahan dari masyarakat dalam hal pelaksanaan pemerintahan di semua tingkatan, darii mulai tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Setiap permasalahan akan diupayakan untuk
DISELESAIKAN melalui Lembaga yang MEMILIKI kewenangan terhadap masalah tersebut. Artinya semua Permasalahan yang timbul, akan diselesaikan BERDASARKAN sistem HUKUM yang berlaku, dengan PENGAWALAN serta PENGAWASAN dari lembaga ini. Dengan demikian, LEMBAGA ini sebagai Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di samping mempunyai fungsi MEMBANTU melayani Kepentingan MASYARAKAT dalam Permasalahan yang menyangkut Pelaksanaan Pemerintahan, sekaligus MEMBANTU PEMERINTAH dalam upaya mewujudkan PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA serta KONSISTEN
terhadap semua ketentuan
hukum yang berlaku. Lembaga Pelayanan dan Pengabdian ini, akan diupayakan dan dibentuk di setiap tingkat pemerintahan di Kabupaten Garut dengan kepengurusan dari setiap elemen yang bisa mewakili masyarakat: kalangan akademisi, kalangan profesional, tokoh masyarakat, yang tidak terikat oleh status kedinasan atau status pegawai negeri. Selanjutnya, menyangkut syarat syarat, jumlah keanggotaan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban, sumber dana anggaran, serta bagian atau bidang organisasi, akan diatur kemudian dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMBAGA ini, yang akan di sesuaikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam praktek pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga, dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan, dengan seimbang serta berkeadilan bagi seluruh Masyarakat di Wilayah Kabupaten Garut, akan dilakukan langkah langkah perbaikan di berbagai bidang, - secara bertahap dan menyeluruh - yang di sesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan Masyarakat dan Pemerintah.
Dalam bidang pemerintahan, beberapa program yang akan kami realisasikan, antara lain : 1. Penerapan sistem dan mekanisme tata aturan dalam kewenangan birokrasi Pemerintahan, yang lebih di sederhanakan. Hal ini, bertujuan agar Pemerintah mampu memberikan Peningkatan Pelayanan serta kemudahan kepada Masyarakat, dalam hal menguruskan segala kepentingannya yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah. Sehingga, hal tersebut akan mendorong terwujudnya Efisisensi dan Efektifitas waktu dan pembiayaan yang selama ini membebani masyarakat. 2. Penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dana resmi yang bersumber dari Anggaran non APBD. Dalam hal tersebut, semua penyelenggaraan Dana Anggaran, yang meliputi: Pengalokasian Dana Anggaran, Jenis Pekerjaan, Rencana, sertaProses Pengadaan Barang dan Jasa; Semua aspek yang berhubungan dengan Kegiatan Pembangunan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana di berbagai bidang Pemerintahan, ataupun Sarana Kepentingan Umum lainnya, akan dilakukan secara Tertib, Transfaran dan Terbuka, dengan meningkatkan fungsi PENGAWASAN dari dalam maupun dari luar Pemerintahan. Sehingga hal ini diharapkan mampu menciptakan kebersamaan antara Masyarakat dan Pemerintah, dalam upaya mewujudkan HASIL Pembangunan di berbagai bidang, dengan sebaik baiknya bagi kepentingan Masyarakat. 3. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pengabdian Pemerintah kepada Masyarakat, akan diprioritaskan pelaksanaan penerimaan Dana Anggaran sesuai dengan pengalokasian serta jumlah Dana Anggaran,
yang merupakan Hak Mutlak bagi
Masyarakat. Dengan Pengawalan dan Pengawasan yang lebih Transfaran serta Terbuka
kepada umum, agar dapat diterima SEUTUHNYA, tanpa adanya pemotongan biaya apapun yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak dibenarkan
dihadapan
hukum. Dana Anggaran yang dimaksud adalah berupa :Semua perolehan Dana Anggaran yang akan diterima oleh Masyarakat, baik
yang telah tersedia di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD), ataupun dana yang bersumber dari anggaran non APBD. 4. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang mengutamakan kepentingan Masyarakat, akan dilakukan efisiensi dan efektifitas dalam PENGGUNAAN DANA ANGGARAN, di seluruh Struktur Kelembagaan Pemerintah. Yang mana, perolehan HASIL efisiensi dan efektifitas tersebut, sebagai selisih kelebihan anggaran akan dimanfaatkan sepenuhnya dan sebesar besarnya untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
C. Meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan mendorong wirausaha masyarakat. Dengan
terciptanya suasana yang lebih aman, nyaman dan tertib, serta dengan
menerapkan sistem dan mekanisme tatanan peraturan yang memberi KEMUDAHAN kepada masyarakat. Dan kemudian, hal ini diharapkan akan mengundang minat INVESTOR di berbagai bidang usaha-baik investor yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah untuk mengembangkan usahanya di Wilayah Kabupaten Garut. Sehingga hal ini akan mampu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintahan Kabupaten Garut.
Namun demikian, dengan kehadiran para investor tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan Analisa Masalah dan Dampak Lingkungan sekitar, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, yang dapat merusak tatanan nilai nilai yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini merupakan BAHAN PERTIMBANGAN YANG MENDASAR, agar kehadiran para investor dengan segala kegiatan usahanya, menjadi selaras dengan pemeliharaan nilai nilai agama, sosial dan budaya serta lingkungan alam. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah diharapkan dapat menjembatani segala kemampuan yang ada di masyarakat, sebagai Sumber Daya Manusia dengan semua potensi Sumber Daya Alam, sehingga hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk semua kegiatan usaha ekonomi Masyarakat maupun Pemerintah. Dengan terus menerus serta berkesinambungan, untuk dimanfaatkan dengan sebaik baiknyadan sebesar besarnya bagi kepentingan Masyarakat. Segabai salah satu langkah awal, dengan dasar Pelaksanaan PEMERINTAHAN yang lebih TERTIB dan TERATUR. Pemerintah bersama dengan Perwakilan dari berbagai komponen Masyarakat, termasuk Perwakilan kalangan Akademisi, serta Para Ahli diberbagai Bidang Pembangunan yang terkait, untuk melakukan Permusyawarahan secara BERTAHAP dan TERBUKA, disesuaikan dengan PRIORITAS kegiatan usaha di bidang atau sub. bidang ekonomi. Dengan TUJUAN memperoleh gambaran, kesimpulan dan keputusan bersama dalam melakukan langkah dan tindakan, sebagai UPAYA BERSAMA untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat umum serta kegiatan usaha ekonomi Pemerintah, diantaranya melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
Untuk merealisasikan misi tersebut, maka kami akan memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi kreatifitas wirausaha masyarakat secara baik perorangan maupun kolektif. Dalam ,mewujudkan hal tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mensosialisasikan dengan pihak-pihak terkait 2. Mempromosikan dan melakukan standarisasi produk 3. Mendorong investasi lokal ang berbasis kerjsama dengan investor nasional bahkan internasional 4. Setiap produk lokal bisa bersaing di pasar nasional dan pasar internasional
III. PENUTUP Demikian uraian visi, misi, dan program yang akan kami laksanakan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Garut Periode 2014 – 2019. Konsep ini tentunya terbuka bagi adanya perbaikan, penambahan dan penyempunaan kembali apabila ada hal-hal yang dipandang perlu dan urgen untuk kepentingan pembangunan yang berpihak pada rakyat banyak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi jalan, petunjuk dan hidayah serta magfirah bagi kita semua. Amien.
GARUT, 10 JUNI 2013 CALON WAKIL BUPATI
H. DADAN RAMDANI, ST.
CALON BUPATI
H.YAMIN SUPRIATNA
