BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 356/HK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM BUPATI KARANGASEM, W
Menimbang
bahwa
Keputusan
Biipati
Karangasem
Nomor
393/HK/2012 tentang Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
^
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menghasilkan rencana-rencana
pembangunan
dalam
jangka
panjang,
jangka
menengah dan tahunan, dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
dan Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Und^g Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
^
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolijian Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok PengelolaaVi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor
6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah
Kabupaten Karangasem. KEDUA
Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari
2 (dua) kelompok kerja yaitu Pokja Kebijakan Anggaran dan Pokja Verifikasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KETIGA
Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kedua yaitu :
1. Pokja Kebijakan Anggaran bertugas :
a. rtienyiapkan kebijakan Kepala Daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran;
b. menyiapkan Rancangan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta DPPA-SKPD;
c. membahas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta DPPA-SKPD;
d. melaporkan
hasil
kegiatan
kepada Bupati
Karangasem.
2. PokjaVerifikasi Anggaran bertugas : a. memverifikasi DPA dan DPPA SKPD;
b. melaporkan
hasil
kegiatan
kepada Bupati
Karangasem. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KELIMA
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karangasem Nomor 393/HK/2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerirftah Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tangg^ ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 26 MEI 2014
[^BUPATI KARANGASE|1, 4 IWAYAN GEREDEG
W
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 6. Kepala Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 9. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
10. Kabag. Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem, di
^
Amlapura.
11. Kabag. Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem, diAmlapura. 12. Yang bersangkutan. 13. Arsip.
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 356/HK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM I.
Penanggung Jawab
II.
Ketua
Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
III.
Wakil Ketua
1.
Assisten Tata Praja Sekda Kabupaten Karangasem.
2.
Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karangasem.
3.
IV.
Sekretaris
Assisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Karangasem. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabunaten Karangasem.
W
Kepala Bagian Keuangan kabupaten Karangasem. V.
Anggota
Setda
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem.
Inspektur
Daerah
Kabupaten
Karangasem.
Kepala Dinas Pekeijaan Kabupaten Karangasem.
Umum
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan
Olah
Raga
Kabupaten
Karangasem.
Sekretaris
DPRD
Kabupaten
Karangasem.
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda kabupaten Karangasem.
Kepala Bagian Perlengkapgin Setda Kabupaten Karangasem.
8.
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Karangasem.
9.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Unsur Staf pada Bappeda Kabupaten Karangasem.
10.
Para Ka Sub Bag dan Unsur Staf
pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem.
11.
Para Ka Sub Bag dan Unsur Staf
pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Karangasem.
12. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Unsur Staf pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem.
13. Ka. Sub Bag Perundang-undangan dan Unsur Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem.
14.
15.
Para Ka. Sub Bag dan Seluruh Staf pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem. Unsur Inspektorat Kabupaten Karangasem.
UBUPATI KARANGASEiM,
^ IWAYAN GEREDEG
Daerah
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 356/HK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN
DAN
SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEM7.RINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA VERIFIKASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM I.
Penanggung Jawab
Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
II.
Ketua
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Karangasem. III.
Wakil Ketua
Kepala
Badan
Pembangunan
Perencanaan
Daerah
Kabupaten
Karangasem. IV.
Sekretaris
Assisten
Administrasi
Umum
Sekda
Kabupaten Karangasem. V.
Anggota 1.
Assisten Tata Praja Sekda Kabupaten Karangasem.
2.
3. W 4.
Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karangasem. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karangaspm. Inspektur
Daerah
Kabupaten
Karangasem. 5.
Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Karangasem.
6.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan
Olah
Raga
Umum
Kabupaten
Karangasem. 7.
Sekretaris
DPRD
Kabupaten
Karangasem. 8.
Kepala
Bagian
Keuangan
Setda
kabupaten Karangasem. 9.
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda kabupaten Karangasem.
10.
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Karangasem.
11.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagiai^i dan Unsur Staf pada Bappeda Kabupaten Karangasem.
12.
Para Ka Sub Bag dan Unsur Staf
pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem.
13.
•
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidajfig, Kepala Sub Bagian dan Unsur Staf pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem.
14.
Ka. Sub Bag Perundang-undangan dan Unsur Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem.
^ ^
15. Para Ka. Sub Bag dan Seluruh Staf pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem.
16.
Unsur Inspektorat daerah Kabupaten Karangasem.
I^BUPATI KARANGASEr|, i W
I WAYAN GEREDEG
