Menelisik Kembali Kondisi Ventura UI Oleh: Ilma Sulistyani dan Muhammad Arizal Staf Bidang Kajian BK MWA UI UM 2016
A. PENGANTAR SINGKAT: VENTURA Penyelenggaraan sebuah institusi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi berstatus PTN-BH perlu dikaji secara mendalam. Perguruan tinggi yang dalam tataran konvensional mengemban tugas utama untuk meningkatkan intelektualitas bangsa, kini juga dituntut untuk mengelola sumber-sumber pendanaan baru secara produktif. Salah satu sumber dana yang dimaksud ialah melalui ventura baik di tingkat fakultas maupun universitas. Secara sederhana, ventura merupakan sumber pemasukan yang berasal dari dana usaha bisnis dan kerjasama.1 Pasal 84 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan bagi perguruan tinggi adalah melalui bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sebenarnya memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber pendanaan secara otonomi. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Dikti tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI). Pasal 74 ayat (2) Statuta UI tersebut juga mengatur bahwa selain dari APBN, pendapatan UI dapat juga berasal dari: a. Masyarakat b. Biaya pendidikan c. Pengelolaan dana abadi d. Pendapatan dari badan/satuan usaha UI 1
Badan Kajian MWA UI UM 2015, Optimalisasi Ventura Universitas Indonesia, http://mwaum.ui.ac.id/bk/wp-content/uploads/2015/12/Rencana-Strategis-Optimalisasi-Ventura-UniversitasIndonesia1.pdf (diakses pada 25 Mei 2016).
e. Kerjasama tridharma f. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi g. Sumber lain yang sah. Usaha PTN-BH sebagaimana dalam poin (d) tersebut haruslah merupakan layanan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi. Layanan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi merupakan implementasi kegiatan dari produk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTNBH yang juga sekaligus untuk memperoleh tambahan pendapatan PTN-BH.2 Usaha PTNBH dan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi inilah yang menjadi bagian dari ventura. Ventura di UI terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni bisa berbentuk badan usaha, kerja sama, maupun unit kerja khusus. Masing-masing bentuk tersebut memiliki akar berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya optimalisasi pendapatan UI dari ventura.
B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERKAIT VENTURA 1. Ketiadaan Regulasi yang Komprehensif Faktor yang menjadikan pengelolaan ventura di Universitas Indonesia tidak optimal salah satunya adalah regulasi dan sanksi yang tidak jelas. Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN), regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu: 1. Merupakan suatu keputusan yang tertulis 2. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 3. Mengikat umum.
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Noomr 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” LN Tahun 2012 Nomor 158, TLN. No. 5336, penjelasan Pasal 11 ayat (2). 2
Lantas, bagaimana dengan regulasi di Universitas Indonesia (UI) terkait dengan sistem tata kelola ventura? Di UI, hingga sekarang belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur ventura maupun sebagai pedoman terhadap tata kelola serta sistem pendanaannya.3 Ketiadaan regulasi yang jelas ini berdampak pada tidak jelasnya pedoman dalam sistem terkait dengan tata kelola ventura. Sejatinya, keberadaan suatu instrumen hukum yang jelas dan lengkap dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sebuah keniscayaan sebagai dasar legalitasnya. 4 Idealnya, harus ada regulasi yang berisikan aturan mengenai tata kelola ventura, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembagian laba antara pihak ventura dibawah naungan Universitas Indonesia maupun Fakultas. Sebenarnya hal ini justru merugikan pihak universitas, karena dengan tidak adanya kejelasan regulasi terhadap sistem tata kelola, membuat universitas tidak dapat berbuat banyak terhadap aliran dana yang didapat dari ventura. Baik UU Dikti, PP No. 26/2015, maupun Statuta UI hanya berisikan normanorma yang mengatur mengenai keberadaan sumber-sumber pendanaan tanpa mengatur ketentuan lebih lanjut yang bersifat operatif. Idealnya, pengaturan yang berisikan normanorma yang operasional tersebut dapat diatur pada oleh rektor selaku pemangku kepentingan tertinggi yang bertugas untuk mengatur tata cara pengelolaan pendapatan di Universitas Indonesia5 dan penanggung jawab pengelolaan keuangan UI. 6 Namun. nyatanya pengaturan mengenai ventura, baik yang berupa usaha ataupun kerja sama (sampai saat ini) tidak lengkap sehingga bersifat kurang komprehensif hingga tataran teknis. Hal ini tentu berdampak pada kurang jelasnya arah serta pedoman dalam operasional ventura yang menimbulkan konsekuensi; lemahnya optimalisasi penerimaan UI dari ventura tersebut. 3
Hasil wawancara Bidang Kajian Badan Kelengkapan MWA UI UM 2016 dengan Dr. Ir. Dodi Sudiana M.Eng selaku Direktur Kerjasama Universitas Indonesia. 4 Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hlm. 30-31. 5 MWA UI, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, Peraturan MWA UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang ART Universitas Indonesia, Pasal 115 ayat (5). 6 Ibid., Pasal 92 ayat (1).
Dari bentuk-bentuk ventura yang bisa berupa badan usaha, kerja sama, maupun UKK, hanya pengaturan mengenai UKK yang cukup holistik. Pengaturan tersebut juga terbatas hanya pada jenis-jenis UKK tertentu saja, sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini. Pengaturan Mengenai UKK Pengaturan yang cukup lengkap mengenai ventura UI hanyalah mengenai unit kerja khusus (UKK) yang merupakan salah satu bentuk ventura UI. Unit kerja khusus (UKK) merupakan lembaga penunjang kegiatan Tridharma yang dapat berbentuk: a. Unit kerja khusus penelitian dan inovasi, yakni unit kerja berupa pusat/lembaga yang melaksanakan penelitian dengan maksud untuk menghasilkan temuan inovasi dalam kerangka pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh universitas dan/atau fakultas. Dapat dibentuk di tingkat UI (PAU) dan fakultas. b. Unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat, yakni unit kerja berupa pusat/lembaga yang melaksanakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga UI dalam kerangka penerapan ilmu, pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh universitas dan/atau fakultas. Dapat dibentuk di tingkat UI (PAU) dan fakultas. c. Unit kerja khusus pengelola dana khusus, yakni unit kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana-dana khusus baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Hanya dapat dibentuk di tingkat UI (PAU). d. Unit kerja khusus rumah sakit pendidikan. Dibentuk hanya di tingkat UI (PAU). e. Unit kerja khusus usaha komersial, yakni badan usaha komersial UI yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh UI sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik. Hanya dibentuk di tingkat UI (PAU).
Dari berbagai bentuk UKK tersebut, hanya unit usaha bidang akademik yang saat ini terdata dengan cukup baik. Dalam tabel berikut, dapat dilihat kumpulan data mengenai kemajuan laporan tahunan unit usaha bidang akademik: KONTRIBUSI KONTRIBUSI TAHUN
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
SUDAH
BELUM
KEGIATAN PENERIMAAN KONTRIBUSI DIBAYARKAN DIBAYARKAN KE UI
KE UI
2011
872
138,089,270,376 6,419,254,442
6,187,840,944
231,413,498
2012
940
137,289,203,835 6,492,760,174
6,281,451,586
211,308,588
2013
702
160,550,054,915 7,591,249,539
4,794,941,796
2,796,307,743
2014
720
161,264,460,897 7,068,520,436
3,623,632,598
3,444,887,839
2015
596
109,244,767,896 4,513,897,051
403,213,640
4,110,683,411
TOTAL
2,514
435,928,529,126 20,503,264,155 17,264,234,326
3,239,029,829
Ket: Laporan Rekapitulasi Jumlah Kegiatan, Penerimaan dan Kontribusi Unit Usaha Bidang Akademik Tahun 2011 s/d 2015 (per Maret 2016)7 *dalam rupiah
7
Disampaikan oleh Bidang IV pada Rapat Pansus pada Rapat Koordinasi Bidang IV dengan Pansus KSPD MWA, 9 Mei 2016.
2. Buruknya Inventarisasi Ventura di Tingkat UI maupun Fakultas Faktor lain yang menjadi penghambat pengoptimalan ventura di Universitas Indonesia juga disebabkan oleh jumlah pasti ventura (saat ini) yang tidak jelas. Data yang dimiliki lagi-lagi hanyalah untuk unit usaha bidang akademik, yakni: 8
Sedangkan untuk jenis ventura lainnya belum dapat terinventarisasi dengan baik, sehingga menjadi kendala dalam upaya optimalisasi pendapatan UI dari kanal bernama ventura. Tidak adanya pendataan dan inventarisasi yang terpusat memberikan dampak tidak adanya data yang dapat dijadikan acuan terkait penentuan upaya pengoptimalan 8
Ibid.
sektor ventura. Hal ini menjadi ironi, mengingat bahwasanya untuk menciptakan tata kelola ventura yang baik, hal pertama yang harus dilakukan memiliki data dan inventarisasi ventura yang ada. Namun, hingga saat ini, belum ada data terpusat dan terpercaya terkait ventura keseluruhan yang dimiliki Universitas Indonesia maupun Fakultas. Selain itu, adanya keinginan serta pandangan masing-masing fakultas juga menghalangi upaya inventarisasi yang menyeluruh ini, seperti tidak berkenannya fakultas memberikan data-data terkait ventura di tiap fakultas. Sebenarnya hal ini bisa diimbangi dengan mekanisme sanksi yang tegas oleh Rektor dengan didasarkan pada peraturan yang jelas. Sayangnya, regulasi tersebutlah yang saat ini masih belum lengkap.
3. Lemahnya Transparansi, Resultan Ketiadaan Regulasi Serta Buruknya Inventarisasi Selain regulasi dan inventarisasi, transparansi kondisi keuangan ventura juga menjadi salah satu faktor yang pendukung terkait optimalisasi tata kelola di Universitas Indonesia. Salah satu bentuk transparansi kondisi keuangan ventura yaitu dengan adanya lampiran laporan posisi keuangan ventura yang konkrit. Rektor, dengan melalui Wakil Rektor terkait juga dapat melakukan pengawasan dengan meminta laporan kinerja maupun
laporan
keuangan
atas
kerjasama
yang
dilakukan
ditingkat
fakultas/sekolah/program pendidikan, dan lain-lain untuk menjamin akuntabilitas. 9 Mengingat bahwa Universitas Indonesia adalah PTN-BH yang mana memiliki otonomi untuk mendapatkan sumber pendanaan selain yang berasal dari APBN.
9
Op.Cit., MWA UI, Pasal 193 (8)
C. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN VENTURA 1. Pelaksanaan Mapping yang Holistik dan Terintegrasi Faktor pertama yang penghambat dalam upaya optimalisasi ventura di UI ialah tidak adanya mapping dan inventarisasi yang jelas terkait jumlah ventura saat ini. Hingga saat ini, belum ada data terpusat dan kredibel untuk menjadi rujukan apabila ingin mengetahui perihal keseluruhan ventura yang dimiliki Fakultas maupun Universitas Indonesia. Suatu tata kelola yang baik, membutuhkan serangkaian proses pengaturan, mulai dari pendataan hingga pemeliharaan. Rangkaian proses tersebut menjadi suatu sistem yang holistik dan saling berhubungan satu dan lainnya. Oleh karena itu, sedari proses paling awal, yakni pendataan—harus dilakukan dengan baik dan terorganisir. Ventura yang dimiliki Fakultas maupun Universitas Indonesia harus didata lengkap dengan segala kualifikasinya. Misalnya bidang usaha atau kerjasama, jangka waktu, omset, maupun kontribusi maupun harga sewa yang harus dibayarkan ke pihak Fakultas atau Universitas. Kemudian dari data-data tersebut, dilakukan inventarisasi dan pengklasifikasian berdasarkan kualifikasi tertentu untuk memudahkan pendataan. Inventarisasi dan pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh Fakultas maupun Universitas Indonesia. Kemudian untuk ventura yang dimiliki Fakultas, selanjutnya harus pula menyerahkan data inventarisasi yang telah dilakukan kepada pihak Universitas Indonesia. Pihak Universitas Indonesia kemudian mengolah dan menghimpun data-data ventura tersebut ke dalam sistem data yang terintegrasi dan dapat diakses secara transparan oleh semua pihak. Inventarisasi tersebut selanjutnya harus dilakukan secara berkala, misalnya 3-6 bulan sekali agar data-data yang ada dapat selalu ter-update. Dengan mengetahui jumlah pasti ventura yang dimiliki, UI dapat melakukan penghitungan dengan jelas terkait kontribusi yang harus dibayarkan kepada pihak Universitas Indonesia. Hal ini mengingat ventura memiliki kewajiban untuk menyetorkan 5% atas profit yang diperolehnya kepada pihak UI.
2. Perbaikan dalam Transparansi Pelaporan Keuangan Ventura Seiring dengan lahirnya konsep PTN-BH, maka berkembang pula sebuah konsep dalam penyelenggaraan tata kelola universitas, yakni Good University Governance. Secara sederhana, Good University Governance dapat kita pandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “Good Governance” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Salah satu prinsip yang dianut dalam penerapan Good University Governance ialah transparansi atau keterbukaan. 10 Hal ini merupakan sebuah prasyarat dasar untuk menunjang adanya partisipasi dan menjaga akuntabilitas institusi. Proses partisipasi memerlukan ketersediaan informasi yang memadai dan kemudahan bagi seluruh stakeholders dalam mengakses informasi tersebut. Selain itu, transparansi memungkinkan seluruh stakeholders untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja institusi. Dalam hal ini, transparansi keuangan ventura menjadi suatu hal yang krusial dan harus dilakukan perbaikan akan hal tersebut. Faktanya, kurangnya transparansi kondisi keuangan ventura juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi dan tata kelola ventura di Universitas Indonesia. Dalam Peraturan MWA UI tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) UI Tahun 2015, Pasal 193 ayat 8 terkait Pelaksanaan Kerja Sama, terdapat aturan bahwa mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pihak Universitas ialah melalui pengecekan terhadap laporan keuangan ventura. Selain mengetahui kondisi keuangan ventura, mekanisme pelaporan keuangan ini juga digunakan sebagai acuan dalam penghitungan
10
Serian Wijatno, Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan, (Jakarta: Salemba EMpat, 2009), hlm. 53.
besaran profit yang harus disetorkan ventura kepada pihak universitas. Dengan kedua belah pihak (Universitas dan Ventura terkait) mengetahui kondisi keuangan ventura, maka perbedaan akan perselisihan hasil penghitungan kontribusi profit yang harus disetorkan dapat terhindarkan. Pengecekan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kondisi ventura maupun hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. 3. Optimalisasi Peningkatan Ventura Inti permasalahan yang dihadapi oleh ventura Universitas Indonesia ialah tidak optimalnya tata kelola maupun pemanfaatan ventura terkait. Maka dari itu, upaya konkrit untuk melakukan optimalisasi ventura UI dapat ditempuh dengan dua cara, yakni: a. Perbaikan Sistem Stakeholders Upaya
optimalisasi
ventura
haruslah
memperhatikan
pelibatan
dan
pemenuhan kebutuhan dari seluruh stakeholders (pihak yang berkepentingan) yang terkait dengan pengelolaan ventura. Inti dari proses tata kelola yang baik adalah bagaimana hubungan antar stakeholders didalamnya. Untuk itu, maka kita terlebih dahulu perlu mendefinisikan siapa para stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan ventura. Stakeholder terkait antara laian ialah Pihak pembuat kebijakan yakni pihak universitas maupun MWA selaku penentu kebijakan dan pengelola ventura selaku pelaksana kebijakan terkait.
Peranan dan tanggung
jawab masing-masing
stakeholders harus benar-benar diatur secara tegas tanpa menegasikan pembangunan kesadaran dalam diri seluruh stakeholders bahwa mereka memiliki kepentingan dan karenanya harus turut berpartisipasi dalam pengelolaan ventura. b. Perbaikan Sistem Regulasi Penguatan sistem regulasi ialah hal wajib yang harus ditempuh. Instrumen regulasi internal Universitas maupun Fakultas harus mampu mengakomodir dan mengarahkan pengelolaan ventura ke dalam kondisi yang mapan. Sebab, penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah regulasi yang dipatuhi oleh seluruh stakeholders.
Namun, harus diingat bahwasanya aturan yang dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan stakeholders terkait, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan keuangan ventura secara berkesinambungan. Nyatanya, regulasi yang telah ada belum mampu menciptakan suatu kerjasama yang sinergis antara pihak Universitas, Fakultas, dan Ventura. Sebagai contoh ialah aturan yang terdapat dalam Peraturan MWA UI tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) UI Tahun 2015, Pasal 193 ayat 8 terkait Pelaksanaan Kerja Sama, menyebutkan bahwa: Rektor, melalui Wakil Rektor terkait, dapat melakukan pengawasan dan meminta laporan kinerja serta keuangan kerjasama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan Unit Kerja Khusus, kepada Pimpinan Fakultas dan Kepala Unit kerja Khusus, untuk menjamin akuntabilitas. Pada Pasal tersebut, pengecekan laporan bukan merupakan kewajiban dari pihak Fakultas atau Ventura, melainkan bentuk tindakan aktif pihak universitas melalui Rektor untuk meminta laporan keuangan kerjasama tersebut. Oleh karena itu, aturan ini hendaknya diperbaiki dan diubah menjadi sebuah bentuk obligasi bagi pihak Fakultas dan Ventura terkait untuk secara berkala melaporkan laporan keuangannya. Secara lebih luas, stakeholders penentu kebijakan nantinya harus dapat merumuskan sebuah regulasi yang tepat dan dalam tataran implementatif dapat dilaksanakan.
D. KESIMPULAN Tahun 2014, pendapatan non-BP Universitas Indonesia yang berasal dari kerjasama (termasuk akademik dan non akademik menjadi bagian dari non-BP) hanya 153 M dari 670 kegiatan unit usaha (laporan tahunan 2013). Jumlah ini hanya dapat menutup ±7,6% dari anggaran pengeluaran (2014) Universitas Indonesia. Per tahun 2015 Universitas Indonesia masih mendapatkan BOPTN dari pemerintah sebesar 277,5 M. Sedangkan per tahun 2016 BOPTN Universitas Indonesia dikurangi menjadi sebesar 270 M. Melihat anggaran pengeluaran Universitas Indonesia sebesar 2,4 T11. Tentu angka sebesar 270 M sangat kecil untuk mendukung pendanaan pengeluaran tersebut. Hal ini mengharuskan pihak UI untuk memaksimalkan pendapatan non-BP melalui sektor lain, salah satunya ventura. Kurangnya optimalisasi ventura ini merupakan tanggung jawab pihak UI untuk segera mengatasinya. Jika tidak, setiap tahun mahasiswa akan selalu menjadi korban akibat ketidakseriusan UI dalam menangani ventura ini. Terkait apakah itu ada oknum yang belum bisa bekerja sama dengan atau tidak adanya oknum tersebut. Pihak UI tetaplah harus tegas terhadap sistem pengelolaan ventura. Seharusnya pihak fakultas juga dapat bekerjasama dengan universitas terkait hal ini.
11
Op. Cit., BK MWA UI UM 2015.
Daftar Pustaka Buku Wibowo, Eddi. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004. Sumarto, Hetifah Sj. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003. Wijatno, Serian. Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. LN RI Tahun 2012 No. 158 TLN RI Nomor. 5336. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH. LN RI Tahun 2015 Nomor 110 TLN RI Nomor 5699. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. LN RI Tahun 2013 Nomor 166 TLN Nomor 5455. MWA UI. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. Peraturan MWA UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang ART Universitas Indonesia.
Internet ______.http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2011/04/MEMB.GOOD_.GOV_.PADA _.PT_.pdf (diakses pada 5 April 2016). BK MWA UI UM 2015. Optimalisasi Ventura Universitas Indonesia, diakses dari http://mwaum.ui.ac.id/bk/wp-content/uploads/2015/12/Rencana-Strategis-OptimalisasiVentura-Universitas-Indonesia1.pdf (diakses pada 25 Mei 2016).
Lain-lain Hasil wawancara Bidang Kajian Badan Kelengkapan MWA UI Unsur Mahasiswa 2016 dengan Dr. Ir. Dodi Sudiana M.Eng selaku Direktur Kerjasama Universitas Indonesia. Disampaikan oleh Bidang IV pada Rapat Pansus pada Rapat Koordinasi Bidang IV dengan Pansus KSPD MWA, 9 Mei 2016.
