m Li-Jt L-
H lji-r.t H
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPALA PUSAT LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Nomor Kementerian Keuangan : PI(I -02/PE/2011' Nomor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika : H.K.303/A.84O.2/8MKG.2011
F
f
F F
r
TENTANC KERJA SAMA DALAM MEWUIUDKAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
PADA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
H
F KEMENTERIAN KEUANGAN BADAN METEOROTOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN 201-1
-Js
F l--t tr F '[-al t" F t-rt
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPALA PUSAT LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Nomor Kementerian Keuangan : PRJ-02/PE /2011 Nomor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika : H.K.303/A.8/RO.2/B}/KG.2011 TENTANG
L"
f
F
rL
KERJA SAMA DALAM MEWUJUDKAN
LAYANAN PENGADAAN BARANG/]ASA SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
SISTEM
r4
Februari 2011)
ro
1.
h L" h h h h
L"
t"
h h L" h hit h
satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas ( 21 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Pada hari ini, Senin tanggal tanggal dua puluh
Moh. Hatta, Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2.
Darwahyuniati, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMKG, selanjutnya disebut sebagai PIFIAK KEDUA;
secara bersama-sama
untuk selaniutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat
b.
dalam rangka proses pengadaan barangijasa pada BMKG, diperlukan sistem pengadaan barangf jasa secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan in{ormasi serta sistem aplikasi yang kemudian akan menjaCi pusat layanan proses pengaduan banngf jasayang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik; bahwa Kementerian Keuangan Republik lndonesia ("Kementerian Keuangan") telah mengembangkan dan menerapkan Layanan Pengaclaan BarangfJasa Secara Elektuonik ("LPSE");
c.
bahwa untuk mewujudkan sistem LPSE pada BMKG, perlu dilakukan kerjasarrra antara Kementerian Keuangan dan BMKG. PIHAK....
btu
F"
L" L"
h !ii
7
)t =
--t7
[-
PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kerja sama di antara PARA PIFIAK dilakukan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
;-rt
h h h h L
q-{t
L H'
Pasal L
MAKSUD DAN TUJUAN
KEDUA. (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk kelancaran proses pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel pada PIFIAK KEDUA, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dan sistem aplikasi LPSE pada PIHAK
PERTAMA'
L H,'
L s4
L E4
Pasat2
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut:
a.
m_
i€
L1!)
L'-4
L +4 d_ Ll4) [_
ini dimaksudkan
untuk menjalin kerjasama antara PARA PII{AK sehubungan dengan penggunaan aplikasi LPSE milik PIHAK PERTAMA pada PIFIAK
(1) Nota Kesepahaman
Penyiapan ndnin ngency sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA dalam penggunaan aplikasi LPSE.
b.
Peningkatan kemampuan dan keterampilan personil PIHAK KEDUA dalam melaksanakan I,PSE.
c. d"
e.
Bantuan teknis PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan penerapan LPSE pada PIHAK KEDUA. Bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA kepada PIF{AK KEDUA berupa pendidikan dan pelatihan serta pertukaran informasi. Sosialisasi aplikasi sistem LPSE pada PIFIAK KEDUA'
,_j-r)
ll_
Pasal 3
f'+)
[L u4 ill_
PELAKSANAAN
(1)
tu.1)
k,4
(Z)
lrL,
if,-
r{) L ,-r)
L++l --4)
liL+
Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilakukan sesuai pengaturan yang ditetapkan PARA PIHAK, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), PARA PIHAK dapat membentuk Tim clan menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang wakil sebagai Pejabat Penghubung.
(3)
Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) berkedudukan sebagai pejabat yang menja di contact person pada PIFIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(4)
Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan dengan Keputusan masingmasing pihak.
(5) Keputusan
sebagaimana dimaksud pada pasal
3
ayat (4) disampaikan kepada masing-
masing pihak. Pasal 4...
llL *4) il._ -+)
il*.
H' |[L
IFJ
[L.
l:4, lll
?zt v'
J_t
-a
tt
Pasal 4
r-!t tlt
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK (1)
rn rr h F r *-.s
t_
h [f !r4 Hr_
il,_
m*
untuk:
(2)
memberikan hak pakai sistem aplikasi LPSE, termasuk infrastruktur penunjang terselenggaranya aplikasi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; dan b. memberikan bimbingan teknis berupa pendidikan dan pelatihan sistem aplikasi I-PSE kepada PIFIAK KEDUA; PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk: a. menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pemakaian sistem aplikasi LPSE, termasuk bimbingan teknis dan pelatihan; b. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan sistem aplikasi LPSE;
c. d.
menyediakan segala kebutuhan untuk sosialisasi sistem aplikasi LPSE; menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses User-ID dan
e.
diberikan oleh PIHAK PERTAMA; dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, apabila akan menambahkan informasi pada sistem aplikasi LPSE. Password yang
L_-
€
gSaw ab
a.
F4
|4 t-. b-rl t_
PIFIAK PERTAMA bertanggun
Pasal 5
JANGKAWAKTU
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun
terhitung
sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK. Pasal 6
BIAYA Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini
dibebankan
q4)
kepada PARA PIFIAK dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.
il_-
PasalT
h F4 ilL
H H r" il4 iltL
KERAHASIAAN
PARA PII{AK setuju dan mengikatkan diri untuk menjaga dan melindungi informasi, data, danf atau catatan yang bersilat rahasia dari pihak lain, dan hanya menggunakan informasi, data, danf ataucatatan tersebut untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
Pasal 8...
il-$
lL
ffi trH)
h H._
h{t
[L^ F4' li
7-
Ib
L Lrl H
h h h h L ro h h h L rc h h
Pasal 8
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB
(1) PARA PIHAK
sepakat untuk membatasi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan hal
yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) PIFIAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim yang timbul apabila kesalahan danf atar kelalaian tidak disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya dengan PIHAK KEDUA.
(3)
klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak dapat ditujukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat
Segala tuntutan atau
dalam penyusunan Nota Kesepahaman ini.
(4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan
penyalahgunaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,
maka segala sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dimaksud sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA dan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya. Pasal 9
KORESPONDENSI Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan atau dibuat dalam
rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan diserahkan atau dikirimkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan ke alamat sebagai berikut:
a.
PIHAK PERTAMA Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai 17 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor L Jakarta Pusat Nomor Telepon 021-351221.4 Nomor Fax.021-3512219 Alamat e-mail
[email protected]
H b.
H
PIHAK KEDUA Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Gedung Administrasi Lantai 5 Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat Nomor Telepon 02L - 6588229
H H
Nomor Fax.02L-6588229 Alamat e-mail
[email protected] Pasal 10...
r
.7
l_15
b t{l
Pasal 10
LAIN-LAIN
H
(1) PARA PIHAK menjalin komunikasi dalam bentuk pertemuan berkala atau pertemuan
ht
lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pemenuhan maksud dan tujuan pembuatan Nota Kesepahaman ini. (2) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi bersama kepada pihak-pihak terkait sebagai
h
F F0 F FIr H
b hs bft
L
ry ro
h h H) h L
upaya pelaksanaan sistem aplikasi LPSE pada BMKG. Pasal 11
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN
(1) Nota (2)
Kesepahaman
ini
ditandatangani oleh PARA PIHAK. Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1L ayat (1) baik dalam bentuk addendum danf atauamandemen, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini berakhir: a. apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman yang selanjutnya disetujui oleh pihak lainnya; dan b. pada saat lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (4) Pengakhiran dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ayat (3) huruf a wajib disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.
L--
HI
L Lt}
F F
rf
dapat diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan
Pasal 12
PENUTUP
(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA
PIFIAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila satu atau lebih
kesepakatan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman
ini
atau
dokumen yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas dan pelaksanaan kesepakatan lain dalam Nota Kesepahaman ini. (3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian...
F
ff
F
?
& F-.
f, h' h h H l_ 4l
h
h'
b
ff ft{L f
F tr
fr f $ ff H}
h L
t
f.{}
h h
F*
F"
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
KEPAIA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
re
KEPALA PUSAT LPSE
IAN KEUANGAN
P#.^ab
t 7\*-,ff atF 6fA
.TJATTA
aryt
