SKRIPSI
KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES “LELANG JABATAN” TERKAIT SISTEM MERIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
I GUSTI MADE AGUS MEGA PUTRA NIM. 1203005028
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES “LELANG JABATAN” TERKAIT SISTEM MERIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I GUSTI MADE AGUS MEGA PUTRA NIM. 1203005028
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
iii
iv
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu, Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi syarat
untuk
memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah “KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES “LELANG JABATAN” TERKAIT SISTEM MERIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2.
Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH,
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Udayana. 3.
Bapak I Nyoman Bela Sikilayang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4.
Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
5.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6.
Ibu Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati , SH.,M.Kn.,LLM, Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
7.
Ibu Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH.,MH, Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8.
Bapak I Ketut Suardita,SH.,MH, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah menyetujui skripsi saya ini.
9.
Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana
yang
telah
memberikan
pengetahuan
dan
bimbingan yang sangat berharga kepada saya, serta membantu dalam mengurus segala keperluan administrasi selama saya kuliah. 10.
Bapak Kadek Sarna, SH., M.Kn, yang telah memberikan inspirasi dan pencerahan kepada saya.
11.
Orang Tua tercinta, Bapak I Gusti Rai Wirata, dan Ibu I Gusti Ayu Ketut Rai Kerti , serta kakak saya I Gusti Ayu Putu Yuliari dan Adik saya I Gusti Nyoman Agus Aprianto Edi Putra atas segala dukungan, perhatian dan kasih sayangnya.
12.
Terima kasih untuk LMFH, para senior, rekan seperjuangan dan junior di organisasi serta teman-teman Penulis, Aik, Adel, Cida, Cintya, Diska,
vi
Noving, Indra, Gek Emik, Maria, dan teman-teman Kelas A, KKN Tenganan, serta teman-teman Penulis di angkatan 2012 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. 13.
Dan tentunya sahabat-sahabat Penulis, Gungde Manik, Tigor, Moje, Koling, Gung We, Taka, dan Boldes yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan hiburan serta warna tersendiri selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Semoga atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan dengan tulus ikhlas mendapat imbalan yang setimpal dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kelak terdapat penelitian-penelitian empiris terhadap topik tulisan ini sehingga tidak hanya kebenaran normatif atau teoritis yang didapat namun juga kebenaran empiris. Akhirnya
saya
berharap
semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Denpasar, 6 Januari 2016 Penulis
vii
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ........................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ...............................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................
iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ...............................
iv
HALAMAN KATA PENGANTAR ....................................................................
v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..........................................
viii
HALAMAN DAFTAR ISI ..................................................................................
ix
ABSTRAK ...........................................................................................................
xii
ABSTRACT ...........................................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ...............................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................
10
1.3 Ruang Lingkup Masalah ...............................................................
10
1.4 Tujuan Penulisan ..........................................................................
10
1.4.1 Tujuan umum .......................................................................
11
1.4.2 Tujuan khusus ......................................................................
11
1.5 Manfaat Penulisan ........................................................................
11
1.5.1 Manfaat teoritis ....................................................................
11
1.5.2 Manfaat praktis ....................................................................
12
1.6 Landasan Teoritis .........................................................................
12
1.7 Metode Penelitian .........................................................................
21
1.7.1 Jenis penelitian ...................................................................
21
ix
BAB II
1.7.2 Jenis pendekatan .................................................................
22
1.7.3 Sumber bahan hukum .........................................................
23
1.7.4 Teknik pengumpulan bahan hukum ...................................
26
1.7.5 Teknik analisa bahan hukum ..............................................
26
TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, “LELANG JABATAN”, SISTEM MERIT, APARATUR SIPIL NEGARA 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan ........................................
28
2.1.1 Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan ....................
28
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan ..
30
2.2 Tinjauan Umum Tentang Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) ..................................................................................... 32 2.2.1 Latar Belakang Pembentukan KASN ..................................
32
2.2.2 Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan KASN ...................
33
2.3 Tinjauan Umum Tentang “Lelang Jabatan” .................................
36
2.3.1 Peristilahan dan Perkembangan Istilah “Lelang Jabatan” ...
36
2.3.2 Konsep dan Kebijakan “Lelang Jabatan” ...........................
40
2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistem Merit .......................................
42
2.4.1 Pengertian Sistem Merit ......................................................
42
2.4.2 Sistem Merit Dalam Politik Hukum Kepegawaian di Indonesia .......................................................................................
45
2.5 Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara .........................
48
x
BAB III PENGATURAN “LELANG JABATAN” SERTA KAITANNYA DENGAN
SISTEM
MERIT
DALAM
UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 3.1 Pengaturan “Lelang Jabatan” Terkait Sistem Merit Sebelum Berlakunya UU ASN ....................................................................
49
3.2 Pengaturan “Lelang Jabatan” Terkait Sistem Merit Setelah Berlakunya UU ASN .....................................................................
63
BAB IV RUANG LINGKUP KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA
DALAM
PELAKSANAAN
“LELANG
JABATAN” 4.1 Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara pada Setiap Tahapan dalam Proses “Lelang Jabatan” ..................................... 4.2 Kewenangan
KASN
dalam
Menerima
dan
71
Sekaligus
Menindaklanjuti Pengaduan Terkait Hasil “Lelang Jabatan” ......
83
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ...................................................................................
93
5.2 Saran ..............................................................................................
94
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
96
xi
ABSTRAK Mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dalam UU Kepegawaian lama belum diatur secara tegas sehingga dalam pelaksanaanya sering terjadi politisasi dalam pengangkatanya yang berimplikasi pada rendahnya kompetensi pejabat terpilih. Hal inilah yang menyebabkan reformasi birokrasi menjadi terhambat. Untuk mengatasi celah hukum ini maka diterapkanlah “lelang jabatan” dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. “Lelang jabatan” sebelum berlakunya UU ASN menuai perdebatan karena hanya didasarkan pada surat edaran. Masih hangatnya perdebatan tentang “lelang jabatan” tahun 2014 disahkan UU ASN yang membawa perubahan besar dalam bidang kepegawaian. Poin penting dalam UU ASN yaitu manajemen ASN harus berdasarkan pada Sistem Merit termasuk keberadaan KASN sebagai lembaga pengawas Sistem Merit. Berdasarkan uraian diatas relevan untuk dibahas bagaimanakah pengaturan dari “lelang jabatan” serta kaitanya dengan sistem merit dalam UU ASN dan bagaimanakah ruang lingkup kewenangan KASN dalam pelaksanaan “lelang jabatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengaturan “lelang jabatan” serta kewenangan KASN dalam proses “lelang jabatan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan “lelang jabatan” sebelum berlakunya UU ASN belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya berdasarkan surat edaran sedangkan setelah berlakunya UU ASN “lelang jabatan” telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dalam pelaksanaanya juga akan diawasi KASN. Adapun kewenangan KASN yaitu berwenang mengawasi dan memberikan rekomendasi yang mengikat kepada PPK pada setiap tahapan proses “lelang jabatan”. KASN juga berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait hasil “lelang jabatan” yang sudah selesai. Dengan pengaturan yang ada sekarang KASN perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan membentuk peraturan terkait mekanisme penyampaian pengaduan dan laporan masyarakat. Kata kunci : “Lelang Jabatan”, KASN, Sistem Merit
xii
ABSTRACT The mechanism of the appointment of government employees in a structural positions based on the previous Employment Act has not been regulated explicitly, as a result the implementation of the appointment tend to be subjective, which implicate to the low competencies of the elected officials. This causes the reformation of bureaucracy become obstructed. In order to close the gap in that law “lelang jabatan” or open bidding is implemented in the appointment of government employees in structural positions. Before enactment of Civilian State Apparatus Act “lelang jabatan”or Open Bidding was debated because it’s only based on circular letter. In the midst of the debate concerning “lelang jabatan”, in 2014 Civilian State Apparatus Act was authorized which brought about a significant changes in the employment sector. An important point in the Civilian State Apparatus Act is that the management of Civilian State Apparratus must be done based on a Meryt System including the existence of Commission Civil State Apparatus as an institution which monitors the Meryt System. Based on the above explanation, it is relevant to be researched that how the regulatory regime of the Open Bidding associated with the Meryt System and how the scope of authority of Commission Civil State Apparatus in the open bidding process. This research conducted to gain an understanding of Open Bidding process and the scope of authority of the Commission Civilian State Apparatus in the Open Bidding process. This research uses normative legal research with statute approach, analytical & conceptual approach, and historical approach. The results of this research are the regulatory regime of Open Bidding before the enactment of Civilian State Apparatus Act does not have a strong legal basis because it is based on circular letter meanwhile after the enactment of Civilian State Apparatus Act the Open Bidding had has a strong legal basis and in it’s process will be overseen by Commission Civil State Apparatus. Commission Civil State Apparatus has the authority to supervise and provide binding recommendations to Staf Development Officer at each stage of the Open Bidding process. Commission Civil State Apparatus also has the authority to receive, inspect and handle public complaints related to completed Open Bidding results. With the current regulatory regime, Commission Civil State Apparatus need to involve public participation and establish regulation about the delivery mechanisms of public complaint. Keyword : Open Building, Commission Civil State Apparatus, Meryt System
xiii
