I GUSTI AYU MADE ARYASTINI

1

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) BILYET GIRO

I GUSTI AYU MADE ARYASTINI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

2

TESIS


I GUSTI AYU MADE ARYASTINI NIM 1392461023

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

3


Tesis untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana

I GUSTI AYU MADE ARYASTINI NIM 1392461023

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii

4

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. I Gst, Ngr. Wairocana, SH., MH

Dr. I Made Sarjana, SH., MH.

NIP. 19530401 198003 1 004

NIP. 19611231 198601 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K) NIP. 19590215 198510 2 001

iii

5

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 13 April 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana No. : 1119/UN14.4/HK/2015, Tanggal : 10 April 2015

Ketua Anggota 1. 2. 3. 4.

:

Prof. Dr. I Gst, Ngr. Wairocana, SH., MH

: Dr. I Made Sarjana, SH., MH. Prof. Dr. Imbrahim. R.SH.,MH Dr. I Wayan Wiryawan, SH.MH Dr. I Ketut Westra, SH.MH

iv

6

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama

: I Gusti Ayu Made Aryastini

NIM

: 1392461023

Program Studi

: Kenotariatan

Judul Tesis

: Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM)

dalam

Penerimaan

Bantuan

Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro. Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 2 Maret 2015 Yang membuat pernyataan,

I Gusti Ayu Made Aryastini

v

7

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dengan selesainya tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah ”Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro.” Tesis ini disusun untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., selaku pembimbing pertama dan Dr. I Made Sarjana, SH., MH., selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan ide kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswi Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Prof. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., atas izin yang diberikan vi

8

kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum., atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, kepada panitia penguji tesis, Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH, Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH, serta Dr. I Ketut Westra, SH., MH, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana atas ilmu yang telah diberikan, serta rekan-rekan mahasiswa Angkatan VI, Bapak dan Ibu staf berserta karyawan Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi. Terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua dan mertua tercinta yaitu I Gusti Ketut Dardali dan I Gusti Ayu Supitha (Alm.) serta I Nyoman Alit (Alm.) dan Ni Wayan Indrawati yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat selama penulis menjalani masa perkuliahan dan selama proses tesis ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada suami tercinta I Ketut Ngurah Ananda dan putra tersayang Indra Bagus Ngurah David Ananda yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan dukungan semangat juga kesempatan kepada penulis untuk berkonsentrasi dalam penyelesaian tesis ini.

vii

9

Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Denpasar, 2 Maret 2015

Penulis

viii

10

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) BILYET GIRO Sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila Perusahaan Modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal setelah pemohon modal sudah menyetorkan kepesertaan modalnya, belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan kekosongan norma tersebut permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan kedua adalah tentang tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma dalam Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang belum mengatur sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Perjanjian. Adapun konsep yang digunakan adalah Konsep Perlindungan Hukum, Konsep Modal Ventura, Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsep Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal; dan (2) Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal terhadap UMKM. Kata Kunci: Modal Ventura, Bantuan Modal, Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). ix

11

ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) IN RECEIPT OF CAPITAL ASSISTANCE FROM VENTURE CAPITAL COMPANY WITH STATEMENT OF ASSURANCE STATEMENT OF DISBURSEMENTS (SPJKP) GIRO BILYET Sanctions against Venture Capital Company when a Venture Capital Company stalling of disbursement of capital assistance whereas the applicant has deposited capital participation, has not been regulated in the Regulation of the Minister of Finance (Finance Ministry Decree) No. 18 / PMK.010 / 2012 on the Venture Capital Company.This means that there are still empty norm in Finance Ministry Decree No. 18 / PMK.010 / 2012. Regarding these empty norm the first issue in this research is on the position of Security Assurance Statement of Disbursements (SPJKP) in the case of Venture Capital Company did not realize capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). A second issue is the responsibility of Venture Capital Company which failed to realize the capital assistance to SMEs after issuing Security Assurance Statement of Disbursements (SPJKP). This type of research is a normative legal research since there are still empty norm in Finance Ministry Decree No. 18/PMK.010/2012 on Venture Capital Company which has not been regulate the sanctions against Venture Capital Company when a Venture Capital Company stalling of disbursement of capital assistance.The research approach consists of statute approach, conceptual approach and case approach. Sources of legal materials in this study consisted of: primary, secondary and tertiary. The analysis technique used in this research is the juridical analysis, which is the analysis based on theories, concepts and legislation. The theory used in this research are the Theory of Legal Certainty and Theory of Legal Agreement. The concept used are the Concept of Legal Protection, Concept of Venture Capital, Concept of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) and the concept of Corporate Venture Capital Financing. The research result indicated that (1) position Statement of Assurance Guarantee Disbursement (SPMKP) in the case of Venture Capital Company did not realize capital has no binding force so that SMEs can not make claims or damages for failure of the realization of capital; and (2) Responsibility Venture Capital Company failed to realize capital assistance to SMEs after issuing a Statement Assurance Guarantee Disbursement (SPJKP) is the responsibility because of the default of Venture capital firm Venture capital firm that was supposed to pay compensation on the basis of a lawsuit of SMEs based on Article 1365 BW / Civil Code because the Venture capital firms are not able to disburse financial aid to SMEs. Keywords: Venture Capital, Capital Assistance, Statement of Assurance Guarantee Disbursement (SPJKP). x

12

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro. Bab I, menguraikan latar belakang masalah mengenai kekosongan norma dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, mengingat dalam Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 tersebut belum diatur sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal setelah pemohon modal sudah menyetorkan kepesertaan modalnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, menguraikan tentang Tinjauan Umum Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Bab ini terdiri dari 4 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama tentang Tinjauan Umum Modal Ventura, yang dijabarkan mengenai Pengertian Modal Ventura; Dasar Hukum Modal Ventura; Tujuan Pendirian Modal Ventura; Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura. Sub Bab kedua Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura, yang meliputi Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura; Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil; Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dan Isi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil. Sub Bab ketiga tentang Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sub Bab keempat mengenai Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang terdiri dari Sejarah Pembiayaan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura; Perkembangan Perusahaan Modal Ventura dan Implikasi Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 di Indonesia dan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bab ini dibagi menjadi 3 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Proses Pengajuan Bantuan Modal dari UMKM Kepada Perusahaan Modal Ventura. Sub Bab kedua tentang Pencairan Bantuan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada UMKM. Sub Bab ketiga membahas Kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam Hal Perusahaan Modal Ventura Tidak Merealisasikan Bantuan Modal Kepada UMKM. xi

13

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait dengan tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Bab ini dibagi menjadi 3 Sub Bab yang terdiri dari Sub Bab pertama tentang Penyertaan Modal dari Para Pihak, UMKM dan Perusahaan Modal Ventura dalam Perjanjian Modal Ventura. Sub Bab kedua mengenai Potensi Kerugian UMKM yang Telah Menyerahkan Penyertaan Modal Namun Gagal Mendapat Bantuan dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera. Sub Bab ketiga membahas Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang Gagal Merealisasikan Bantuan Kepada UMKM Setelah Menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Bab V merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa (1) kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal; dan (2) Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal terhadap UMKM. Sementara itu saran yang dapat disampaikan agar pihak Perusahaan Modal Ventura seharusnya membayar ganti rugi kepada UMKM pemohon modal karena potensi keuntungan yang hilang akibat mundurnya pencairan bantuan modal merupakan jumlah yang sangat berarti bagi UMKM. Pihak Perusahaan Modal Ventura agar memberikan tanggungjawabnya yang berupa ganti rugi sesuai dengan ganti rugi yang dialami oleh UMKM sedapat mungkin menghindari gugatan dari pihak UMKM untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata.

xii

14

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ....................................................................................

i

PRASYARAT GELAR .............................................................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................

iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ........................................................

iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .......................................................

v

UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................

vi

ABSTRAK .................................................................................................

ix

ABSTRACT ................................................................................................

x

RINGKASAN ............................................................................................

xi

DAFTAR ISI ..............................................................................................

xiii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

1

1.1 Latar Belakang ...........................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................

7

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................

8

1.3.1 Tujuan Umum ..................................................................

8

1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................

8

1.4 Manfaat Penelitian .....................................................................

8

1.4.1 Manfaat Teoritis ..............................................................

9

1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................

9

1.5 Landasan Teoritis .......................................................................

9

1.5.1 Teori Kepastian Hukum ....................................................

10

1.5.2 Teori Hukum Perjanjian ....................................................

11

1.5.3 Konsep Perlindungan Hukum ...........................................

15

1.5.4 Konsep Modal Ventura .....................................................

18

1.5.4.1 Pengertian Modal Ventura .....................................

18

1.5.4.2 Pengaturan Modal Ventura ....................................

20

1.5.5 Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .......

26

1.5.6 Konsep Perjanjian Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura .............................................................................

29

xiii

15

1.6 Metode Penelitian ......................................................................

32

1.6.1 Jenis Penelitian ................................................................

32

1.6.2 Jenis Pendekatan ..............................................................

33

1.6.3 Sumber Bahan Hukum ......................................................

34

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .................................

36

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .........................................

36

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ................................................................................. 38 2.1 Tinjauan Umum Modal Ventura ...................................................

38

2.1.1 Pengertian Modal Ventura ...................................................

38

2.1.2 Dasar Hukum Modal Ventura ..............................................

41

2.1.3 Tujuan Pendirian Modal Ventura .........................................

42

2.1.4 Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan

43

2.1.5 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura

47

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura ...........................................................

53

2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura ....................

53

2.2.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil ...................................................................................

54

2.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil ....................................................... 55 2.2.4 Isi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil ..............

57

2.3 Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ......................................................................................

58

2.4 Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....................................................

61

2.4.1 Sejarah Pembiayaan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura...............................................................................

61

2.4.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura dan Implikasi Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 di Indonesia ........................................................................

64

xiv

16

2.4.3 Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ...........................................................................

68

BAB III KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) DALAM HAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA TIDAK MEREALISASIKAN BANTUAN MODAL KEPADA UMKM ...

74

3.1 Proses Pengajuan Bantuan Modal dari UMKM Kepada Perusahaan Modal Ventura ....................................................................................

74

3.2 Pencairan Bantuan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada UMKM ................................................................................................

86

3.3 Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dari Perusahaan Modal Ventura terhadap UMKM ...............................

96

BAB IV TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG GAGAL MEREALISASIKAN BANTUAN KEPADA UMKM SETELAH MENERBITKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) ..................... 105 4.1 Penyertaan Modal dari Para Pihak, UMKM dan Perusahaan Modal Ventura dalam Perjanjian Modal Ventura .........................................

105

4.2 Potensi Kerugian UMKM yang Telah Menyerahkan Penyertaan Modal Namun Gagal Mendapat Bantuan dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera ................................................................................

130

4.3 Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang Gagal Merealisasikan Bantuan Kepada UMKM .....................................

134

BAB V PENUTUP .....................................................................................

137

5.1 Simpulan ......................................................................................

137

5.2 Saran ............................................................................................

137

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

139

TABEL Tabel 2.1 Perbedaan Pengaturan Mengenai Perusahaan Modal Ventura ...

65

LAMPIRAN Lampiran Surat Pernyataan Jaminan Kepastian ........................................

xv

144

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita bangsa yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melalui peningkatan perekonomian dan penegakan hukum. Dalam hal Indonesia sebagai negara dengan sistem Civil Law menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama.1 Undang-undang maupun peraturan perundangundangan lainnya menjadi pengaruh besar dalam menentukan perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah satunya dalam bidang permodalan yakni lembaga keuangan, dalam hal ini khususnya lembaga pembiayaan (modal ventura). Modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha perusahaan.2 Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura pada 1

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 286. 2 Hasanuddin Rahman, 2003, Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta pemikiran alternatif ke arah modal-modal ventura yang sesuai dengan kultur bisnis di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15 1

2

intinya perusahaan modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Keberadaan modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan, selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan idealisme untuk mengembangakan usaha kecil dan menengah termasuk ekonomi kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa ternyata terdapat keberpihakan bank kepada usaha skala menengah ke atas.3 Munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahan Modal

Ventura mengatur pembaharuan-pembaharuan

mengenai hal-hal yang terkait dengan modal ventura termasuk pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.017/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, implementasi kebijakan ini akan membawa perubahan dalam meningkatkan sektor UMKM. Perubahan pengaturan mengenai perusahaan modal ventura memberi dampak yang sangat signifikan dalam implementasinya. Hasanuddin Rahman4

menyebutkan salah satu dari jenis

pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah penyertaan dana. Namun pada kenyataannya, seringkali mengalami hambatan dalam pencairannya, seperti yang dialami oleh UMKM yang mengajukan permohonan dana kepada perusahaan modal ventura PT. Futurindo Ventura Sejahtera di Kota Denpasar-Bali.

3 4

Ibid, hal. 10. Ibid, hal. 23.

3

Pada awalnya sistem pencairan bantuan modal di PT. Futurindo Ventura Sejahtera dilakukan melalui bilyet giro yang berlaku mundur. Apabila syarat dan ketentuan pemohon yang dalam hal ini disebut dengan istilah Perusahaan Pasangan Usaha yang di sebut PPU untuk mengambil program bantuan modal dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah dipenuhi oleh PPU dan disetujui oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera, maka PPU diharuskan menyetorkan Jaminan Penilaian Manajemen (JPM). Bantuan modal akan diterima oleh pemohon maksimal 7 hari kerja setelah menyetorkan Jaminan Penilaian Manajemen (JPM) dalam bentuk bilyet giro mundur. Sistem pencairan bantuan modal dengan bilyet giro mundur ini ternyata bermasalah, yaitu ketika bilyet giro hendak dicairkan ternyata bilyet giro tersebut adalah giro kosong. Alasan manajemen PT. Futurindo Ventura Sejahtera karena uang belum terkumpul, mengingat perputaran uang di perusahaan tersebut berasal dari pembayaran cicilan dan penanaman modal dari nasabah investor baru. Oleh sebab itu sistem pencairan melalui bilyet giro dihentikan setelah PT. Futurindo Ventura Sejahtera menerbitkan 400 buah bilyet giro. Sistem pembayaran bantuan modal kemudian diganti dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dimana setelah 7 hari menandatangani perjanjian bantuan modal, PPU akan menerima Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Dasar hukum penerbitan SPJKP ini mengacu pada Pasal 41 Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 yang menyatakan perusahaan modal ventura dapat menerbitkan surat sanggup bayar. Dengan demikian, SPJKP dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera ini merupakan jaminan

4

pernyataan sanggup bayar dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera kepada UMKM pemohon modal yang telah menyerahkan persyaratan termasuk penyertaan modal. Esensi sosiologis dari SPJKP ini adalah memberi kepastian bagi UMKM pemohon modal untuk mendapatkan bantuan modal sebagai pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan keuntungannya. Namun pada kenyataannya permasalahan juga timbul di saat PPU hendak mengurus pencairan bantuan modal tetap mengalami hambatan yakni pemberitahuan dari pihak PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang menyatakan pencairan bantuan modal yang telah disetujui, diundur pencairannya. Dalam kasus Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera tersebut, kegagalan merealisasikan akibat mundurnya pencairan bantuan modal, terhapus dengan sendirinya bila realisasi pencairan bantuan modal tersebut sudah dilaksanakan. Dalam kasus demikian PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak pernah memberi ganti rugi atas mundurnya pencairan bantuan modal tersebut. Padahal dengan terlambatnya pencairan bantuan modal ini, pengembangan usaha PPU yang dalam hal ini pengusaha kecil atau UMKM akan mengalami keterlambatan sehingga menjadi kehilangan keuntungan potensial yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut mereka terima tepat pada saat dijanjikan. Disebutkan oleh Soedikno Mertokoesumo bahwa dalam transaksi bisnis faktor waktu memegang peranan penting5. Misalnya saja pengusaha roti telah memesan mesin pembuat roti, namun mesin tersebut mengalami keterlambatan 7 hari dari waktu yang dijanjikan, maka 5

Soedikno Mertokoesumo, 2004, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 18.

5

pengusaha roti tersebut akan kehilangan 7 hari produksi yang berarti kehilangan juga keuntungan potensialnya. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu perbuatan tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak.6 Akibat umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali kegagalan merealisasikan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanksi terhadap perusahaan modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal padahal pemohon modal sudah menyetorkan kepesertaan modalnya, belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Hal ini

berarti

masih

terdapat

norma

kosong

dalam

Permenkeu

Nomor

18/PMK.010/2012 tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyangkut masalah “Perlindungan Hukum dalam Penerimaan Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Perusahaan Modal Ventura Dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro”, tidak ditemukan Tesis maupun karya tulis lainnya dengan judul yang sama. Namun dapat dibandingkan dengan dua (2) penelitian yang menyangkut 6

Rosa Agustina dkk. 2012, Hukum perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 5.

6

permasalahan tentang perjanjian antara perusahaan modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha, yaitu : a. Penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu Fransisca Yusi Megasari, SH. pada tahun 2008 dari Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Bagi Hasil di PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang” dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang? 2. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi? b. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Silvanny, SH. pada tahun 2011 dari Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha” dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha? 2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha?

7

3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha? Dari hasil penelusuran orisinalitas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka tidak ditemukan adanya kesamaan baik dari segi isi ataupun subtansi karya tulis yang telah dimuat sebelumnya sehingga tingkat orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro”.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam research questions sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal kepada UMKM? 2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP)?

8

1.3 Tujuan Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1.3.1

Tujuan Umum Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro.

1.3.2

Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal kepada UMKM. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP).

1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

9

1.4.1

Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya mengenai wanprestasi dari Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank yang mundur pencairannya. 1.4.2

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi

pihak lembaga keuangan bukan bank untuk memperbaiki sistem pencairan bantuan modalnya sehingga tidak merugikan pihak penerima modal. Selain itu dapat menjadi pertimbangan notaris untuk melegalisasi Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan bantuan modal tersebut.

1.5 Landasan Teoritis Teori memiliki peranan yang sangat penting untuk memandu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun teori-teori yang digunakan untuk melihat dan menganalisis perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) bilyet giro adalah dengan Teori Hukum Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum. Sedangkan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Wanprestasi, Konsep Modal Ventura, Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Konsep Perjanjian Pembiayaan pada

Perusahaan Modal Ventura dan Konsep Perlindungan Hukum.

10

1.5.1 Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan ciri yang tak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri karena hukum bagi aliran ini hanya sekumpulan aturan. Tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum yang membuktikan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk kepastian hukum.7 Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.8 Terkait dengan kepastian hukum, Gustav Radburch mengemukakan empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah…..9

7

Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Ghalia Indonesia, Bogor, hal.67. 8 Gustav Radbruch, 1990, Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of Lask, Radbruch, Massachusetts, Harvard University Press, hal. 107. 9 Achmad Ali, Op.Cit., hal.293.

11

Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan. Berdasarkan teori kepastian hukum yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa dalam kepastian hukum terkandung beberapa arti,

yakni adanya kejelasan, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau multi tafsir. Selain itu kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

1.5.2

Teori Hukum Perjanjian Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah hubungan hukum,

hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.10 Mengenai pengertian perjanjian ini, J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa, perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian berisi perikatan.11 Scanlon menyatakan bahwa perjanjian merupakan janji antara para pihak yang membuatnya yang mempunyai aspek moral dan aspek kekuatan memaksa sebagai kekuatan mengikatnya.12

10

Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 199. 11 J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5. 12 T.M., Scanlon, 2001, Promise and Contracts, dalam Peter Benson (ed), The Theory of Contract Law, New York, Cambridge University Press, hal. 99.

12

Menurut Pasal 1313 BW (Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23 (diterjemahkan R. Subekti selanjutnya disebut BW/KUHPerdata), suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatanya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian, adalah sumber perikatan.13

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan kata sepakat atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum perjanjian terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdata, yaitu :14 1. Asas kebebasan berkontrak Adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu

13

Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, hal. 1. Salim H. S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9-13. 14

13

bentuknya, isinya serta pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Asas ini merupakan kesimpulan dari isi Pasal 1338 BW/KUHPerdata, yang berbunyi : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ini Pasal 1338 BW/KUHPerdata tersebut dia atas, maka dapat dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah menurut undang-undang

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

membuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam Undang-undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.15 2. Asas konsensualisme Perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata yang menyebutkan adanya empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri. 15

Purwahid Patrik, 2006, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 4.

14

3. Asas kekuatan mengikat atau asas Pacta Sunt Servanda Merupakan

asas

dalam

perjanjian

yang

berhubungan

dengan

mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat”. 4. Asas itikad baik Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW/KUHPerdata. 5. Asas kepribadian atau personalitas Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW/KUHPerdata yang menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

15

1.5.3

Konsep Perlindungan Hukum Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.16 Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.17 Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.18 Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan,

16

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, hal. 118. 17 Hartono, Sunaryati, 2001, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 29. 18 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

16

keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.19 Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan

manusia

menjalani

kehidupan

yang

wajar

sesuai

dengan

martabatnya.20

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks Ilmu Hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. 19

Supanto, 2014, Perlindungan Hukum Wanita, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, diakses tanggal 17 September 2014. 20 Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 2004, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 64.

17

Dengan demikian Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:21 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

21

Musrihah, 2000, Dasar dan Toeri Ilmu Hukum, PT. Grafika Persada, Bandung, hal. 30.

18

1.5.4

Konsep Modal Ventura

1.5.4.1 Pengertian Modal Ventura Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya, yang berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi adalah perusahaan modal ventura. Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu Venture Capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan,22 atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden.23

Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.24 22

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 21. Martono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, hal. 127. 24 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 125. 23

19

Menurut Dictionary of Business, dalam bukunya Munir Fuady, modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi. 25 Menurut Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaanperusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan

yang

bersangkutan.

Risiko

yang

relatif

tinggi

ini

akan

dikompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah.26 Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.27

25

Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109. 26 O. P. Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 170. 27 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 16.

20

Di dalam Pasal 1 angka 11 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali dalam Pasal 1 huruf (h)

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura inisiatif untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari para pihak terutama perusahaan pasangan usaha. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Notaris merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam membuatkan akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha sebagai alat bukti apa saja yang diperjanjikan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaaan pasangan usaha. Notaris juga dapat berperan untuk memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah hukum yang perlu dijembatani.

1.5.4.2 Pengaturan Modal Ventura Modal ventura salah satu lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relative baru. Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelahkeluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan

21

Keputusan Manteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura. Di samping kedua peraturan di atas, modal ventura sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati mengelompokkan sumber hukum modal Ventura ke dalam dua klasifikasi, yaitu dari hukum perdata, dan dari segi hukum publik. Dari segi perdata, perjanjian adalah hukum sumber utama hukum modal ventura, adapun dari segi public adalah peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura.28 1. Segi Hukum Perdata Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingankepentingan perdata para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Dari kegiatan bisnis modal ventura ini yang dimaksud para pihak adalah perusahaan modal ventura (venture capital company) dan perusahaan pasangan usaha (investe company). Dari segi hukum perdata, ada 2 (dua) sumber hukum yang mendasari usaha modal ventura, yaitu kebebasan berkontrak, dan perudang-undangan bidang hukum perdata. a. Asas Kebebasan Berkontrak Hubungan hukum yang terjadi dalam modal ventura selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi 28

Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 194.

22

dasar kepastian hukum (Legal Certanty). Kontrak modal ventura ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak perusahaan modal ventura dari modal perusahaan dan pihak perusahaan pasangan usaha.

Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (Main Legal Document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi Yuridis selanjutnya, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (In Good Faith) dan tidak dibatalkan secara sepihak (Unilateral Unvoiduble). Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. b. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Sumber hukum modal ventura yang berupa undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tetang Perkoperasian, dan UNdang-UNdang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hingga sekarang masih berlaku sebagai sumber hukum utama, khususnya

23

ketetuan-ketentuan tentang perikatan/pernjanjian dalam Buku III KUH Perdata yang relevan dengan kontrak modal ventura. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya menjadi sumber hukum dalam modal ventura karena bentuk badan usaha perusahaan modal ventura dapat berupa Perseroan Terbatas (PT). dengan demikian, cara pendirian Perusahaan Modal Ventura, dan kegiatan pembiayaan yang dilakukan, yaitu berupa penyertaan modal dalam bentuk

pembelian

saham

Perusahaan

Pasangan

Usaha

harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaan.29 Adapun Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 berlaku bagi usaha modal ventura apabila bentuk badan usaha perusahaan modal ventura tersebut adalah koperasi, sehingga di dalam pendirian dan kegiatan juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya apabila perusahaan modal ventura melakukan jual beli saham di pasar modal, maka UndangUndang No. 8 Tahun 1995 mnejadi sumber hukum modal Ventura.30

2. Segi Hukum Publik Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, modal ventura banyak menyangkut kepentingan public terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersfiat public 29

Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta,

30

Ibid,

hal. 36.

24

yang relevan berlaku pula pada usaha modal ventura. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan keputusan menteri.31 a. Undang-Undang di Bidang Hukum Publik Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan modal ventura mengadakan perjanjian mengenai dan atau berusaha dengan hak-hal atas tanah. 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undangundang ini apabila perusahaan modal ventura berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan. 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya,

semuanya

tentang

Perpajakan.

Berlakunya

undang-undang ini karena perusahaan modal ventura wajib membayar

pajak

bumi

dan

bangunan,

pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.

31

Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati, Op.Cit.

penghasilan,

dan

25

b. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal vetura antara lain adalah : 1) Peraturan Pemerintah NO. 18 Tahun 1973 yang mengatur tentang pendirian PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. ini adalah perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa modal ventura sebagai salah satu bentuk model penyaluran pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan modal vetura adalah Perseroan terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (promissory note). 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995 dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sasaran kegiatan perusahaan modal ventura, jangka waktu penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan modal ventura

26

melakukan

kegiatan

yang

bertentangan

dengan

ketentuan-

ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.32

1.5.5

Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian dan kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu :

32

Abdulkadir Muhammad dan Rirda Murniati, Op.Cit.

27

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

28

Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, kriteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/MIND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 Tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut, maka kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No. 37/M-IND/PER/6/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya UMKM berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UKM terhadap Produk

29

Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.33

1.5.6

Konsep Perjanjian Pembiayaan pada Perusahaan Modal Ventura Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi

pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Menurut Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.34 Pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu ketentuan umum mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata, antara lain yang menyangkut syarat sahnya perjanjian serta asas-asas hukum perjanjian. Perusahaan Modal Ventura sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dan perusahaan pasangan usaha 33

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, 2006, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB), hal. i. 34 Andi Maradang Mackulau, 2003, “Tinjauan Hukum Pembiayaan Bagi Hasil Modal Ventura” Rapat Executive Committee, hal. 2.

30

sebagai pihak yang menerima pembiayaan perlu memperhatikan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata, yaitu : 1. Adanya kesepakatan dari para pihak; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Obyek yang diperjanjikan; dan 4. Sebab yang halal. Sedangkan asas-asas hukum perjanjian yang perlu diperhatikan, yakni : 1. Asas konsensualitas (Pasal 1320 BW/KUHPerdata) 2. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata) 3. Asas Itikad baik (Pasal 1338, Pasal 1320, Pasal 1321 BW/KUHPerdata). Di dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihakpihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu : 1. Perusahaan modal ventura Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha yang dapat menjalankan perusahaan modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan. 2. Perusahaan pasangan usaha Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal melalui bisnis modal ventura

31

Hak dan kewajiaban pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha, yaitu :35 1. Kewajiban a. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun demikian,

perusahaan

modal

ventura

dituntut

untuk

memenuhi

kewajibannya yang lain, antara lain : 1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha oprasional, manajemen, dan keuangan yang dibiayai dengan modal tersebut. 2) Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya. b. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

35

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 118.

32

2) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. 2. Hak a. Hak Perusahaan Modal Ventura Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura, sekaligus pinjaman pokoknya. 2) Berhak melakukan Divestasi, yaitu pelepasan investasi yang dilakukan perusahaan modal Ventura, apabila usaha dari perusahaan pasangan usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan. 3) Berhak

menegur

perusahaan

pasangan

usaha

yang

gagal

merealisasikan bantuan modalnya. b. Hak Perusahaan Pasangan Usaha Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain : 1) Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura. 2) Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal ventura untuk menjalankan usahanya. 3) Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.

1.6

Metode Penelitian

1.6.1

Jenis Penelitian Berangkat belum adanya pengaturan mengenai sanksi dalam Peraturan

Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan

33

Modal Ventura bila perusahaan modal Ventura mengulur-ulur waktu pencairan bantuan modal setelah pemohon modal menyetorkan kepesertaan modalnya, yang dalam hal ini berarti masih terdapat norma kosong dalam Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012 tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang dalam hal ini adalah permasalahan tentang perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.36 Dalam penelitian normatif hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.37

1.6.2

Jenis Pendekatan Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

36

Johny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, hal. 295. 37 Soemitro, Ronny Hanitijo, 2008, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Alumni, Jakarta, hal 13-14.

34

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya yaitu perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerimaan bantuan permodalan dari perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro. Menurut Peter Mahmud Marzuki38 pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) sekaligus.

1.6.3

Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif

merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari penelitian sendiri. Adapun data sekunder terdiri dari :39

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari :

a. UUD Negara Republik Indonesia 1945 b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 38

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93. 39 Bambang Waluyo, 2001, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

35

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. f. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.40 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,41 Surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.42

40

Johny Ibrahim, op.cit, hal. 392. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14-15. 42 Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, The Legal Souyrces of Public Policy, Lexington Books, Massachussets, Toronto, hal. 23. 41

36

1.6.4

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dalam pengumpulan bahan hukum ini harus ditegaskan permasalahan

mengenai jenis, sifat dan kategori bahan hukum serta perlakuan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Tujuannya agar pengumpulan bahan hukum dan penganalisaan terhadap bahan hukum dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah studi pustaka atau studi dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder mengenai obyek penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat normative-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet, dan lain-lain.

1.6.5

Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara

sistematis dan untuk selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud, yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian.43 Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas. Penggunaan teori-teori dan konsep-konsep penelitian dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, bertujuan

43

Achmad Ali, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta, hal. 188.

37

menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi teori-teori yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan,44 sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai, yaitu ditemukannya jawaban permasalahan mengenai perlindungan hukum dalam penerimaan bantuan permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro.

44

M. Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, 2001, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 154-155.

38

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2.1 Tinjauan Umum Modal Ventura 2.1.1

Pengertian Modal Ventura Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat

dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Yang berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi adalah perusahaan modal ventura. Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu Venture Capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan,45 atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden.46 Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima 45

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 15. Martono, 2004, Op.Cit, hal. 127.

46

38

39

bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.47 Menurut Dictionary of Business, dalam bukunya Munir Fuady, modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.48 Menurut Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan

kontribusinya

terhadap

keseluruhan

strategi

perusahaan

yang

bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah.49

Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang

47

Munir Fuady, Op.Cit, hal. 125. Munir Fuady, Op.Cit, hal. 109. 49 O. P. Simorangkir, Op.Cit, hal. 170. 48

40

bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.50 Di dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali dalam Pasal 1 huruf (h)

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dari berbagai pengertian atau definisi tentang modal ventura tersebut di atas, lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa :51 1. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank. 2. Pembiayaan modal Ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang. 3. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang. 50

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 16. Munir Fuady, Op.Cit, hal. 17.

51

41

4. Pembiayaan modal Ventura biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang. 5. Pembiayaan modal Ventura biasanya dilakukan dalam bentuk paket pembiayaan, yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan penempatan atau pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat wirausaha dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal ventura.

2.1.2

Dasar Hukum Modal Ventura Sebagai

suatu

perbuatan

hukum,

modal

ventura

tentu

harus

dilatarbelakangi oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan bisnis. Di Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi suatu transaksi modal ventura adalah sebagai berikut : 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 4. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 serta Undangundang Nomor 8 Tahun 1991.

42

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Pendirian PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 Tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura. 8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

Tentang Lembaga

Pembiayaan. 9. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 10. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

2.1.3

Tujuan Pendirian Modal Ventura Maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain :52

1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.

52

Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 300.

43

3. Pengambilan kepemilikian suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. 4. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, akan tetapi tidak punya jaminan materiil, sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura dapat membantu menghadapi kesulitan keuanganannya. 5. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama, sehingga tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. 6. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. 7. Membantu

mendirikan

perusahaan

baru,

dimana

tingkat

risiko

kerugiannya sangat besar.

2.1.4

Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan Menurut Pasal 1 huruf (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988

Tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu

44

tertentu. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :53 1. Penyertaan Modal Langsung Penyertaan modal langsung, adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Pola ini dikenal dengan pembiayaan langsung. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara : a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan. b. Penyertaan

modal

perusahaan

modal

ventura

dalam

bentuk

pengambilan sejumlah porto folio saham perusahaan pasangan usaha. 2. Semi Penyertaan Modal Langsung Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya lebih fleksibel. 3. Pembiayaan Bagi Hasil Pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan modal langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena 53

Frianto Pandia, 2005, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, Lembaga Keuangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 92.

45

itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, obyek dana serta jaminan atas pemberian dana. Pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah berbadan hukum, terutama usaha kecil. Perusahaan modal ventura melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, bahwa usaha modal ventura menyediakan pembiayaan dengan cara : 1. Pembelian saham perusahaan pasangan usaha yang dibiayai (Penyertaan Saham) Penyertaan saham adalah penyertaan perusahaan modal ventura, pada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pengambilan sejumlah saham tertentu dari portepel saham perusahaan pasangan usaha. Saham yang diambil oleh perusahaan modal ventura tersebut berasal dari sahamsaham dalam portepel, artinya saham-saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang saham lama), namun telah dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha.54 2. Penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan pasangan usaha yang dibiayai (Pola Bagi Hasil)

54

PT. Bahana Artha Ventura, 1996, Ketentuan Pokok Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Jakarta, hal. 8.

46

Pembiayaan ini biasa dikenal dengan profit sharing yang merupakan pola pembiayaan kerjasama dimana keuntungan bagi perusahaan modal ventura ditetapkan dengan menentukan pembagian persentase tertentu dari keuntungan setiap periode tertentu yang akan diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. 3. Obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham biasa perusahaan pasangan usaha yang dibiayai Pada dasarnya obligasi konversi merupakan bentuk campuran antara hutang dan modal, dimana pemegang surat hutang tersebut mempunyai opsi untuk mengkonversi hutang tersebut menjadi sejumlah saham-saham baru pada perusahaan penerbit obligasi dalam jangka waktu tertentu.55 Obligasi konversi adalah salah satu bentuk penyertaan modal tidak langsung yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang. Obligasi ini nantinya dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha. Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan oleh perusahaan modal ventura terbagi menjadi dua, yaitu :56 1. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos modal oleh perusahaan penerima dana), dan

55 56

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 130. Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 23.

47

2. Pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos pinjaman oleh perusahaan penerima dana) seperti halnya pinjaman atau kredit dari bank.

2.1.5

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura ada 2

(dua) macam, yaitu : 1. Pihak-Pihak Utama Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu : a. Perusahaan Modal Ventura Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha. Dalam praktek operasionalnya, perusahaan modal ventura menjalankan 2 (Dua) fungsi, yakni :57 1) Investee management, adalah di mana perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, di mana dana bersumber dari modal atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional perusahaan modal ventura; dan 2) Fund management, adalah di mana perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada 57


48

perusahaan pasangan usaha, pada saat perusahaan modal ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi channeling (lanjutan) atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasangan usaha. Secara umum, menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, suatu lembaga pembiayaan di Indonesia hanya dapat dijalankan oleh : (1) Bank; (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan (3) Perusahaan Pembiayaan. Yang dapat menjalankan perusahaan modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena :

1) Pada prinsipnya, kegiatan modal ventura dikeluarkan dari kegiatan suatu bank. Kecuali dalam hal khusus, yaitu dalam hal untuk menyelamatkan kredit macet (Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 7 huruf (c)). Diperkenankannya bank untuk menyertakan modal dalam suatu perusahaan pembiayaan ini bukan dalam arti sebagai modal ventura. Sebab pasal tersebut tidak memaksudkan bahwa penempatan dana tersebut hanya untuk sementara saja seperti layaknya modal ventura. 2) Sementara itu, Lembaga Keuangan Bukan Bank dewasa ini tidak eksis lagi, berhubung sudah harus diubah menjadi suatu bank (jika memenuhi syarat untuk itu).

49

Menurut Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia

Nomor

1251/KMK.013/1988

Tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang dapat menjadi perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang kegiatan modal ventura adalah suatu Perseroan Terbatas dan Koperasi. b. Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal melalui bisnis modal ventura. Perusahaan pasangan usaha dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma, bahkan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD). c. Notaris Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura inisiatif untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari para pihak terutama perusahaan pasangan usaha. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Notaris merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam membuatkan akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara perusahaan modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha sebagai alat bukti

50

apa saja yang diperjanjikan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaaan pasangan usaha. Notaris juga dapat berperan untuk memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah hukum yang perlu dijembatani. 2. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura. a. Penyandang Dana Ada 2 (dua) sumber dana perusahaan modal ventura yang diberikan kepada pihak perusahaaan pasangan usaha, yakni : 1) Model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura sendiri, yaitu biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan; dan 2) Modal pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga, yang dananya tidak disetor menjadi modal saham. Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang dananya berasal dari pihak ketiga, baik dana tersebut menjadi atau tidak menjadi modal saham dalam perusahaan modal ventura, dapat dirinci sebagai berikut :58 1) Bank Captive Funds, adalah sebagian dari dana bank disalurkan untuk kegiatan modal ventura dengan terlebih dahulu membentuk perusahaan finansial. Dengan demikian, perusahaan finansial yang bergerak di bidang modal ventura ini merupakan anak perusahaan dari bank tersebut sebagai pemiliknya.

58


51

2) Investment Institution Captive Funds, dalam hal ini dana-dana yang dipakai oleh suatu perusahaan modal ventura berasal dari institusi investasi, seperti dana asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. 3) Independent Funds, dalam hal ini dana-dananya berasal dari pihak swasta yang tidak berhubungan dengan bank. Bahkan bisa bersumber dari perusahaan-perusahaan besar atau pihak individu yang memiliki dana. Di samping itu, ada pula perusahaanperusahaan besar yang membentuk suatu Venture Capital Department atau anak perusahaaan berupa perusahaan modal ventura atau divisi khusus modal ventura. 4) Public Sector Funds, dalam hal ini dana bersumber dari pemerintah. Dengan kata lain pemerintah membentuk perusahaan modal ventura yang bertujuan sarat dengan motif-motif sosial dan kemanusiaan, nyatanya untuk membantu pengusaha lemah. Untuk Indonesia dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha pada tahun 1973. 5) International Funds, yaitu dana berasal dari institusi internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6) Dana dari sumber lainnya, perusahaan modal ventura dapat juga memperoleh dana dari sumber-sumber lain, seperti perusahaan finansial lainnya, misalnya lewat penjualan saham di pasar modal, pasar uang, obligasi, dan sebagainya.

52

b. Akuntan Publik Pada dasarnya, akuntan publik tidak dimasukkan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembiayaan modal ventura. Namun, dalam praktek pembiayaan modal ventura sering kali melibatkan jasa akuntan publik untuk melihat kondisi keuangan calon perusahaan pasangan usaha. Ini terjadi apabila pihak perusahaan modal ventura meminta bantuan jasa akuntan publik tersebut. Akuntan publik dalam proses persetujuan pembiayaan biasanya melakukan due diligence mengenai berbagai aspek keuangan dan pembukuan dari calon perusahaan pasangan usaha yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan modal ventura. c. Perusahaan Jasa Penilai atau Appresial Perusahaan jasa penilai ini bertugas untuk menilai jaminan dari perusahaan pasangan usaha yang meminta pembiayaan dari perusahaan modal ventura. Perusahaan jasa penilai dilakukan oleh karyawan perusahaan modal ventura sendiri dengan kualifikasi telah lulus dari ujian tekhnis appresial, akan tetapi apabila perusahaan pasangan usaha tersebut merasa penilaian terhadap jaminannya kurang tepat, maka perusahaan pasangan usaha dapat menggunakan perusahaan jasa penilai luar yang independen dengan biaya sendiri.

53

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura 2.2.1

Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil di Perusahaan Modal Ventura Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi

pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Menurut Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.59 Pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu ketentuan umum mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata, antara lain yang menyangkut syarat sahnya perjanjian serta asas-asas hukum perjanjian. Perusahaan Modal Ventura sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dan perusahaan pasangan usaha sebagai pihak yang menerima pembiayaan perlu memperhatikan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata, yaitu :

59

Andi Maradang Mackulau, Op.Cit, hal. 2.

54

1. Adanya kesepakatan dari para pihak; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Obyek yang diperjanjikan; dan 4. Sebab yang halal. Sedangkan asas-asas hukum perjanjian yang perlu diperhatikan, yakni : 1. Asas konsensualitas (Pasal 1320 BW/KUHPerdata). 2. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata). 3. Asas Itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) BW/KUHPerdata).

2.2.2

Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihak-pihak

yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu : 1. Perusahaan modal ventura Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha. Yang dapat menjalankan perusahaan modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan. 2. Perusahaan pasangan usaha Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal melalui bisnis modal ventura.

55

2.2.3

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Hak dan kewajiaban pihak yang memberikan modal ventura atau

perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha, yaitu :60 1. Kewajiban a. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun demikian, perusahaan modal ventura dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, antara lain : 1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha oprasional, manajemen, dan keuangan yang dibiayai dengan modal tersebut. 2) Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya. b. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain :

60


56

1) Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. 2) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. 2. Hak a. Hak Perusahaan Modal ventura Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain : 1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura, sekaligus pinjaman pokoknya. 2) Berhak melakukan Divestasi, yaitu pelepasan investasi yang dilakukan

perusahaan

modal

ventura,

apabila

usaha

dari

perusahaan pasanagan usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan. 3) Berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang tidak melakukan kewajibannya. b. Hak Perusahaan Pasangan Usaha Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain : 1) Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura. 2) Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal ventura untuk menjalankan usahanya. 3) Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.

57

2.2.4

Isi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil modal ventura

didasarkan dari isi perjanjian tersebut. Isi perjanjian tersebut meliputi :61 1. Jumlah pembiayaan Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dengan satuan mata uang yang disepakati bersama. 2. Cara penarikan atau pencarian Cara penarikan dana bantuan dapat ditarik tunai, menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan ke rekening tertentu, dan lain-lain sesuai kesepakatan bersama. 3. Jadwal penggunaan bantuan Jadwal penarikan atau penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dana tersebut dalam kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha. 4. Jangka waktu bantuan dana Jangka waktu bantuan dana harus disebutkan dengan tegas, sehingga perusahaan pasangan usaha dapat membuat rencana kerja dari pembiayaan yang sesuai. 5. Bentuk balas jasa financial Bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha dapat berupa bunga, bagi hasil dari keuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain.

61

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, hal. 250.

58

6. Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa financial Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial harus disebutkan dengan jelas. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil harus disertai juga proposi bagi hasil atas dasar periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

7. Cara penarikan kembali investasi (divestasi) Divestasi

dapat

dilakukan

dengan

berbagai

cara

yang

rencana

pelaksanaannya harus disepakati dulu pada awal proses modal ventura. 8. Syarat divestasi yang dipercepat Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat saja dilakukan lebih awal daripada waktu yang telah direncanakan. Keadaan tertentu sebagai prasyarat pelaksanaan divestasi yang dipercepat tersebut bervariasi, antara lain : prospek perusahaan pasangan usaha yang sangat diragukan, kerugian perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, krisis perekonomian, keuntungan atau perkembangan perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan modal ventura, dan lain-lain sesuai kesepakatan.

9. Perubahan atau perpindahan kepemilikan Kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau perpindahan kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha.

2.3 Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

59

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni:

60

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut diberlakukan, kriteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/M-IND/PER/6/2006 Tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 Tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia.

61

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut, maka kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No. 37/M-IND/PER/6/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.4 Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2.4.1

Sejarah Pembiayaan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa yang merupakan salah

satu cita-cita bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melalui peningkatan perekonomian dan penegakan hukum. Dalam hal Indonesia sebagai negara dengan sistem Civil Law menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama.62 Undang-undang maupun peraturan perundangundangan lainnya menjadi pengaruh besar dalam menentukan perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah-satunya dalam bidang permodalan yakni; lembaga keuangan, dalam hal ini khususnya lembaga pembiayaan (modal ventura).

62

Peter Mahmud, Op.Cit, hal.286.

62

Modal ventura pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu venture capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung resiko sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha/perusahaan.63 Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura pada intinya perusahaan modal Ventura ádalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Keberadaan modal Ventura sebagai salah-satu alternatif pembiayaan, selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah termasuk ekonomi kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa ternyata terdapat keberpihakan bank pada usaha skala menengah ke atas.64 Modal Ventura semakin hari semakin banyak dipilih, apalagi sejak tahun 1995 dengan perlahan, tetapi pasti modal ventura yang beroperasi di daerahdaerah sudah semakin banyak hadir untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan permodalan usahawan, terutama UMKM.

63

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.15. Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.10.

64

63

Liya dan Neni65 menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen. Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan ciri umum perusahaan menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengerjakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang manajemen. Selain permasalahan di bidang manajemen, banyak terdapat permasalahan lainnya yang menyangkut modal Ventura di dalam usaha yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah contoh lainnya seperti yang dikutip oleh Hasanuddin Rahman,66 Handowo Dipo mengatakan bahwa tingginya resiko penyaluran dana menjadi salah-satu alasan dari keengganan menyalurkan dan pada UMKM. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada permodalan Ventura dalam UMKM harusnya mampu di back-up oleh kebijakankebijakan pemerintah. Munculnya peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura mengatur pembaharuan-pembaharuan mengenai hal-hal yang terkait dengan modal Ventura termasuk pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.017/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1998, implementasi kebijakan ini akan membawa perubahan dalam meningkatkan sektor UMKM. 65

Liya dan Neni, 2008, Perusahaan Modal Ventura dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hal.7. 66 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.12.

64

2.4.2

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura dan Implikasi Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 di Indonesia Perkembangan mengenai adanya lembaga pembiayaan yang mengatur

modal ventura sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, yang mengatur mengenai pendirian PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia.67 Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang menyebutkan bahwa bentuk perusahaan modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pada tahun yang sama, dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan yang diubah dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Keputusan tersebut dicabut berdasarkan sahnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012. Peraturan Menteri tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lambaga Pembiayaan yang sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 namun peraturan pelaksana di bawahnya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden tetaplah berlaku. Mengenai Pembinaan dan Pendirian Usaha Modal Ventura yang diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 turut dicabut dan tidak berlaku semenjak adanya PMK Nomor l8 tersebut, Peraturan Menteri Keuangan tersebut 67

Abdulkadir dan Rilda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.198.

65

memberikan dampak yang sangat signifikan di mana dalam peraturan tersebut tidak hanya rnengatur mengenai ruang lingkup dan tata cara pendirian Perusahaan Modal Ventura saja, namun di dalamnya juga diatur mengenai hal-hal lainnya yang hampir serupa dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mangenai Perseroan Terbatas namun berbeda jauh dalam pengaturan sebelumnya, berikut garis besar perbedaan pengaturannya: Tabel. 2.1 Perbedaan Pengaturan Mengenai Perusahaan Modal Ventura No 1

Hal Pembeda Pengertian

Pengaturan sebelum PMK 18.2012 Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;

2

Perusahaan

3

Perusahaan Usaha Jenis PMV

4

Kepemilikan Saham

5

Kegiatan

6

Permodalan

Perusahaan Swasta Nasional: Rp. 3.000.000.000 Perusahaan Patungan : Rp. 10.000.000.000 Koperasi : Rp. 3.000.000.000

7

Sanksi

Peringatan 3 kali dalam 1 bulanpembekuan 6 Bulan (tanpa perbaikan) - Izin usaha dicabut

Pasangan

Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Patungan WNI/Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Patungan (Asing + Wni/badan Hukum Indonesia Penyertaan modal

PMK 18/2012 Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha Perusahaan dan UMKM Perusahaan Nasional dan Perusahaan Patungan (Joint Venture) WNI. Badan usaha/lembaga Indonesia, badan usaha/lembaga Asing, NKRI, Pemerintah Daerah Penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha Perusahaan Nasional; Koperasi : Rp. 5.000.000.000 PT : Rp. 10.000.000.000 Perusahaan : Rp. 30.000.000.000 PMV yang telah mendapatkan izin sebelum adanya PMK ini wajib menyesuaikan permodalan. Peringatan 3 kali berturut-turut masingmasing 60 hari - pembekuan 30 hari (tidak memenuhi ketentuan) - dicabut

Sumber: Anisa, Private Law.68

68

Anisa, dkk, 2013, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Private Law, Edisi 01 Maret –Juni, hal. 26.

66

Hal yang lainnya yang tidak terdapat dalam pengaturan dan diatur dalam PMK 18/PMK.010/2012, antara lain: 1. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan tujuannya yang erat dengan UMKM 2. Penyertaan saham, Obligasi (pengkonversiannya), dan Divestasi3. Pendirian, Perizinan dan Permodalan. 4. Pengaturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris, 5. Penggabungan, Peleburan Pengambil-alihan, dan pemisahan perusahaan modal ventura. 6. Pembukaan Kantor Cabang dan penutupan kantor cabang Perusahaan modal ventura 7. Pinjaman, Pembiayaan dan Penyertaan dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura. 8. Pelaporan mengenai Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha, Laporan Perubahan Anggaran Dasar dan Alamat. 9. Pemeriksaan, tata cara dan hasil pemeriksaannya. 10. Pembubaran, Perubahan Kegiatan Usaha dan Pengembalian izin usaha perusahaan modal ventura. 11. Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995, namun tetap memberlakukan sanksi yang dijatuhkan oleh kedua Keputusan tersebut.

67

12. Peraturan ini dilampiri dengan contoh format permohonan izin usaha, hingga format laporannya. Perubahan pengaturan mengenai perusahaan modal ventura memberi dampak yang sangat signifikan dalam implementasinya. Hasanuddin Rahman69 menyebutkan salah satu dari jenis pembiayaan oleh perusahaan modal ventura adalah penyertaan dana. Implikasi

dari

implementasi

Peraturan

Menteri

Keuangan

yang

dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2012 tersebut terhadap penyertaan modal di Indonesia secara global bersumber dari Bapepam-LK70 menunjukkan kenaikan yang signifikan, yang dalam bulan Desember 2011 (dalam triliun) hingga Februari 2012 kenaikan cenderung datar hanya sekitar 0,002-0,003 namun setelah bulan Februari 2012, kenaikan penggunaan modal ventura naik 0,004 hingga mencapai 0,022 pada bulan Mei 2012. Kemudian di dalam laporan Bapepam-LK Mei 2012-Agustus 2012, perubahan yang signifikan, yakni pada bulan Mei penyertaan modal yang mencapai angka 0,364 pada bulan Juni mencapai angka 0,376 dengan kenaikan 0,022, bulan Juli penyertaan modal mencapai angka 0,399, artinya terjadi peningkatan sebesar 0,023. Dibulan Agustus 2012 penyertaan modal ada pada angka 0,405 yang hanya meningkat sebesar 0,006. Berdasarkan Laporan Bapepam-LK tersebut terlihat bahwa semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan ini kegiatan penyertaan modal 69

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.23. Bapepam-LK, 2012, Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Periode Mei 2012 s.d Agustus 2012, diakses dalam bentuk, pdf melalui www.bapepam.go.id pada tanggal 2 Desember 2014. 70

68

(modal ventura) berkembang dengan pesat. Hal ini akan berdampak baik pada perekonomian Indonesia.

2.4.3

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kegiatan ekonomi rakyat kecil dalam bentuk usaha kecil mikro merupakan

bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini hampir semua pelaku usaha cenderung menggantungkan diri pada bantuan modal dan lembaga keuangan termasuk didalamnya pelaku usaha kecil dan mikro. Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Nasional. Sebagai gambarannya pada tahun 2000 tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga dan industri kecil mencapai 65,38 % dari tenaga yang diserap sektor perindustrian nasional. Pada

tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap PDB mencapai 39,93%.71 Pertumbuhan UMKM di Indonesia, sering terhambat dengan kurangnya modal. Sedangkan Modal Ventura merupakan alternative pembiayaan yang paling murah, dimana tidak ada beban bunga yang harus dipikul perusahaan. 72 Sebagian besar dari perusahaan dimana usaha modal ventura melakukan investasi adalah perusahaan-perusahaan berskala menengah kebawah.73

71

Syahri Ramayuni, 2009, Analisis Pembiayaari pada Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Studi Kasus: BMT Taqwa Muhammadyah), Padang. 72 Hoedhiono Kadarisman, 1995, Modal Ventura alternative Pembiayaan Usaha Masa Depan, IBEC, Jakarta, hal. 183. 73 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.22.

69

Jones, Charles P.74 menyatakan investasi adalah suatu proses atas komitmen mengunakan dana untuk memperoleh satu atau Iebih asset, dimana keputusan investasi tersebut merupakan pilihan keputusaan antara berbagai kombinasi return dan risiko yang diharapkan. Potensi Perusahaan Modal Ventura sebagai alternatif investasi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya tingkat permodalan, tingkat keuntungan, tingkat risiko investasi, potensi market dalam negeri dan lainnya. Unsur-unsur potensi tersebut ada yang bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan dalam hal ini berbentuk UMKM. Menurut PMK Nomor18/PMK.010/2012 yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengelompokkannya sebagai berikut. 1. Usaha Mikro: kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan paling banyak Rp.50.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000,00. 2. Usaha Kecil: kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan Iebih dari Rp. 50.000.000,00 maksimal mencapai Rp. 500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan Iebih dari Rp. 300.000.000,00 maksimal Rp. 2.500.000.000,00. 3. Usaha Menengah: kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan Iebih dari Rp. 500.000.000,00 maksimal Rp. 10.000.000.000,00 atau

74

Bapepam-LK, 2010, Laporan Studi Potensi Perusahaan Modal Ventura sebagai Alternatif lnvestasi, Diunduh melalui Bapepam-LK (www.bapegam.go.id) dalam bentuk pdf. hal: 21. Pada tanggal 2 Desember 2014.

70

memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000,00 maksimal Rp. 50.000.000.000.00 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah UKM di Indonesia saat ini 55,3 juta, dimana 54 juta diantaranya merupakan pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia.75 Dari segi yuridis, Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai modal ventura sangat sedikit, minimnya aturan ini disebabkan oleh salah satunya sifat multi dimensi yang dimiliki modal ventura. Sifat multidimensi tersebut76 adalah berupa penempatan posisi dari bisnis modal ventura sebagai berikut: 1. Sebagai Lembaga Finansial 2. Sebagai Corporate Institution, karena adanya penyertaan equity 3. Sebagian modal ventura berfungsi juga sebagai lembaga penolong pengusaha lemah (misi humanistis). Pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang77, seperti yang tercantum didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 disebutkan tujuan dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu :

1. Pengembangan suatu penemuan baru; 2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; 75

(httg://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/07/08/ukm-quos-online). Munir Fuady, Op.Cit, hal. 107. 77 Munir Fuady, Op.Cit, hal. 111. 76

71

3. Membantu

perusahaan

atau

UMKM

yang

berada

pada

tahap

pengembangan; 4. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha; 5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; 6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau 7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Pasal diatas menekankan bahwa peraturan ini turut serta membantu dalam pengembangan ekonomi dari sektor UMKM dan menjadi Iandasan hukum pengembangan UMKM dengan modal ventura. Dalam KMK nomor 469/KMK.017/1995 menyebutkan mengenai jumlah modal yang disetor dan perusahaan yang terkait dengan modal ventura hanyalah Perusahaan Swasta Nasional. Perusahaan Patungan dan Koperasi. Sedangkan dalam PMK No 18/PNK.010/2012 menyebutkan bahwa pengembangan perusahaan UMKM merupakan objek utama dari perusahaan modal ventura itu. Hal ini jelas membantu UMKM untuk berkembang dan memperoleh bantuan modal dari perusahaan modal ventura itu sendiri. Selain itu, dalam peraturan menteri ini mendukung UMKM untuk mengembangkan suatu penemuan baru. Hal ini turut mendorong UMKM untuk berinovasi dalam membangun suatu perusahaan baru dengan memberikan penyertaan modal terhadap usaha baru tersebut.

72

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam bentuk modal penyertaan yang berisiko tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apabila terjadi hal-hal seperti yang tersebut di atas, perusahaan modal ventura tidak dapat menuntut kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya. Perusahaan modal ventura dalam rangka mengantisipasi risiko yang cukup tinggi tersebut, antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya dibuat suatu ikatan perjanjian, yang merupakan perlindungan hukum atas risiko penyertaan dan perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usahanya. Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada perusahaan pasangan usaha di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura kepada perusahaan pasangan usahanya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari perusahaan tersebut, serta untuk menghindari risiko kerugian yang akan dialaminya jika perusahaan pasangan usaha mengalami kerugian.

73

Dikutip dari Abdulkadir Muhammad,78 masuknya perusahaan modal Ventura sebagai sebuah lembaga pembiayaan akan memberikan manfaat kepada perusahaan kecil dan menengah antara lain: 1. Memungkinkan Berhasilnya Usaha Lebih Besar. 2. Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Keuntungan. 3. Meningkatkan Bankabilitas. 4. Meningkatkan likuiditas keuangan. 5. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk.

78

Liya dan Neni, Op.Cit, hal. 29-32.

74

BAB III KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP) DALAM HAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA TIDAK MEREALISASIKAN BANTUAN MODAL KEPADA UMKM

3.1 Proses Pengajuan Bantuan Modal dari UMKM Kepada Perusahaan Modal Ventura Pada umumnya proses pengajuan bantuan modal Ventura diawali dengan permohonan bantuan modal dari UMKM yang ditunjukkan kepada perusahaan modal Ventura yang disertai dengan prospektus atau studi kelayakan ringkas dari pengembangan usaha UMKM yang bersangkutan. Setelah prospektus dari UMKM disetujui oleh perusahaan modal Ventura, maka UMKM diwajibkan menyerahkan penyertaan modal kepada perusahaan modal Ventura. Penyertaan modal ini bisa berupa aset yang dimiliki UMKM baik yang berupa sertifikat tanah ataupun bentuk aset lainnya. Hal ini diwajibkan mengingat pembiayaan pada perusahaan modal Ventura merupakan penyertaan modal. Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah investasi. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan

74

75

pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidak-tidaknya loan yang dapat dilakukan ke equity. Sehingga return yang diharapkan oleh perusahaan modal Ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital again. Prototype dari pembiayaan dengan modal Ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Dalam melakukan kegiatan usahanya ada berbagai pihak yang terlibat dalam modal ventura. Pihak-pihak tersebut adalah : 1. Pihak Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) Pihak

perusahaan

modal

ventura

merupakan

pihak

yang

memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 ayat (11), menyatakan definisi perusahaan ventura yaitu sebagai “badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu”. Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yaitu pasal 1 huruf (h).

76

Berdasarkan

pasal

9

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

1251/KMK.0131988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan modal ventura tidak hanya bertindak sebagai investor pasif saja, tetapi dalam praktek bisnis modal ventura, pihak inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya. 2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (Inverstee Company) Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) disebut juga sebagai investee merupakan

perusahaan

yang

membutuhkan

bantuan

dana

untuk

mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf I Keputusan Meteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan pasal tersebut, tidak diisyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha harus berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum. 3. Pihak Penyandang Dana Bila terdapat pihak penyandang dana dalam suatu bisnis modal ventura maka perusahaan modal ventura berkedudukan hanya sebagai fund manajement, di samping berkedudukan pula sebagai investee management. Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk

77

penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti: a. Pengembangan suatu penemuan baru. b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami suatu kesulitan dana. c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran. e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari suatu perusahaan modal ventura, melainkan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi criteria (Munir Fuady, 1999:154).79 a. Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari prospek yang baik. b. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya. c. Memiliki return on investment yang baik. d. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru. Ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988

bahwa

penyertaan

modal

dalam

setiap

perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi

79

Munir Fuady, Op.Cit, hal.154.

78

jangka waktu sepuluh tahun. Penelitian ini hendak mengkaji mengapa modal

ventura

tidak

bergerak

dan

berkembang

sebagaimana

karakteristiknya. Berdasarkan kasus yang diteliti pada PT. Futurindo Ventura Sejahtera di Denpasar, Bali, proses pengajuan bantuan modal yang diajukan oleh UMKM, diatur berdasarkan kriteria dan prosedur sebagai berikut : 1. Batas maksimal bantuan modal: a. Tanpa jaminan 1) Untuk pemohon yang sama sekali belum memiliki usaha: maksimal Rp. 1 Milyar 2) Untuk pemohon yang sudah memiliki usaha maksimal Rp. 10 Milyar b. Dengan jaminan property: Maksimal Rp 200 Milyar, dengan patokan nilai property bukan dari kemampuan membayar pemohon (penghasilan bulanan pemohon) 2. Kewajiban pemohon a. Tanpa Jaminan Kewajiban berupa sistem bagi hasil sebesar 10% dari laba bersih, minimal 1% per bulan menurun dari total bantuan modal yang diterima, bisa hanya membayar kewajibannya saja, pokok dibayar sesuai dengan kemampuan. Contoh: Bantun modal Rp 100 juta, kewajiban pemohon minimal 1 juta per bulan.

79

b. Dengan jaminan property Kewajiban berupa sistem bagi hasil sebesar 5% dari laba bersih, minimal 0.5% per bulan menurun dari total bantuan modal yang diterima, bisa hanya membayar kewajibannya saja, pokok dibayar sesuai kemampuan. Contoh : Bantun modal Rp. 10 Milyar, kewajiban pemohon minimal Rp. 50 juta per bulan. 3. Jangka waktu pengembalian: a. Tanpa jaminan: per 2 tahun bisa diperpanjang terus hingga umur pemohon saat berakhir jangka waktu masih di bawah atau sama dengan 66 tahun, dengan syarat; 1) Umur pemohon saat berakhir perpanjangan masih di bawah atau sama dengan 66 tahun 2) Membayar biaya perpanjangan 15% dari bantuan modal yang belum dikembalikan 3) Pembayaran kewajiban setiap bulannya tepat waktu (jika ada keterlambatan,

PT.

Futurindo

Ventura

Sejahtera

tidak

memperkenankan pemohon untuk perpanjangan) b. Dengan jaminan: per 10 tahun bisa diperpanjang terus hingga umur pemohon saat berakhir jangka waktu masih di bawah atau sama dengan 66 tahun, dengan syarat: 1) Umur pemohon saat berakhir perpanjangan masih di bawah atau sama dengan 66 tahun.

80

2) Membayar biaya perpanjangan 20% dari bantuan modal yang belum dikembalikan. 3) Pembayaran kewajiban setiap bulannya tepat waktu (jika ada keterlambatan,

PT.

Futurindo

Ventura

Sejahtera

tidak

memperkenankan pemohon untuk perpanjangan). 4. Prosedur survei yang sangat mudah: a. Tanpa jaminan Hanya memastikan kebenaran tempat tinggal dan tempat kerja pemohon, tidak melihat status tempat tinggal pemohon (kontrak ataupun milik sendiri) dan lama tinggal pemohon, yang penting sesuai form b. Dengan jaminan Fokus pada survey property yang akan dijaminkan, pemohon tidak disurvei 5. Persyaratan: a. Persyaratan prasurvei (saat pengajuan permohonan bantuan modal): 1) Batas umur pemohon: 17 tahun s.d. 64 tahub 2) Sudah bekerja (baik sebagai pengusaha atau karyawan) 3) Tinggal dan bekerja di Bali (untuk tanpa jaminan), tidak harus tinggal dan bekerja di Bali yang penting jaminan property di Bali (untuk dengan jaminan) 4) Benar-benar mengerti semua prosedur program bantuan modal.

81

5) Mengisi formulir permohonan bantuan modal dan gambaran lengkap

rencana

penggunaan

modal

(untuk

memulai

atau

mengembangkan usaha) 6) Mengembalikan prosedur program bantuan modal ini yang sudah ditandatangani (bermaterai) 7) Membayar biaya survei Rp 100.000,- (untuk tanpa jaminan), Rp 500.000,- (untuk dengan jaminan) 8) Melampirkan: a) Fotokopi KTP b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) c) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar d) Fotokopi halaman pertama buku tabungan bank BNI e) Data property yang akan dijaminkan jika dengan jaminan (fotokopi Sertifikat, IMB, PBB terakhir) b. Persyaratan pasca survei (setelah pemohon lolos survei) 1) Membayar biaya pendaftaran (hanya untuk pemohon baru) sebesar Rp. 50.000,2) Membayar biaya pengajuan sebesar 2% dari Jaminan Penilaian Manajemen 3) Memiliki modal awal pribadi sebesar minimal 20% dari total kebutuhan modal, yang disetorkan ke perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera sebagai Jaminan Penilaian Manajemen (JPM).

82

c. Persyaratan lanjutan (saat menandatangani perjanjian bantuan modal, khusus untuk kebutuhan modal > = Rp 1 milyar): 1) Fotokopi NPWP pribadi 2) Fotokopi Ijin usaha lengkap (NPWP usaha, akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP). Jika pemohon tidak memiliki persyaratan lanjutan, PT. Futurindo Ventura Sejahtera akan membantu mengurus persyaratan tersebut dengan biaya ditanggung klien yang dipotong langsung dari pencairan bantuan modal. 6. Jaminan Penilaian Manajemen (JPM) Dalam menekan resiko, PT. Futurindo Ventura Sejahtera hanya menyalurkan bantuan modal untuk pemohonan yang memiliki modal awal minimal 20% dari total kebutuhan modal. Untuk membuktikannya modal tersebut harus disetorkan ke perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera sebagai JPM. JPM PT. Futurindo Ventura Sejahtera dijadikan patokan keseriusan pemohon dalam memulai dan mengembangkan usaha. Bagi PT. Futurindo Ventura Sejahtera setiap orang yang serius ingin memulai atau mengembangkan usaha pasti memiliki modal awal minimal 20% dari total kebutuhan modal. Standar penilaian PT. Futurindo Ventura Sejahtera terhadap pemohon sangat berbeda dengan perbankkan dan lembaga keuangan lainnya, dari JPM PT. Futurindo Ventura Sejahtera mengukur kemampuan membayar pemohon setelah mendapatkan bantuan modal, sedangkan

83

perbankan hanya melihat dan mutasi rekening 3 bulan terakhir dan bagi PT. Futurindo Ventura Sejahtera itu sangat mudah dimanipulasi. JPM tetap menjadi hak klien dan akan dikembalikan 100% tanpa syarat: a. Jika dibatalkan secara sepihak oleh pemohon ; 50 hari kerja sejak ditandatanganinya surat pembatalan b. Jika permohonan disetujui : setelah pemohon menganbalikan seluruh bantuan modal yang diterima dari perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera. JPM tidak dikembalikan dan akan menjadi hak penuh perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera apabila Pemohon terlambat membayar kewajibannya lebih dari 2 hari. 7. Logika JPM JPM sama seperti DP pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Di Perbankan dan Finance, kredit tidak akan direalisasikan jika pemohon tidak membayar DP karena perbankan dan Finance hanya akan memberikan kredit maksimal 80% dari nilai property ataupun kendaraan. Hal ini adalah cara untuk menekan resiko kredit dengan berbagai resiko dengan pemohon (pemohon menanggung resiko 20%, PT. Futurindo Ventura Sejahtera menanggung resiko 80%.

84

Sama halnya dengan PT. Futurindo Ventura Sejahtera, bantuan modal akan turun dari investor sesuai jadwal yang ditentukan jika pemohon telah menyetorkan JPM ke perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera. 8. Jaminan Keamanan JPM JPM anda PT. Futurindo Ventura Sejahtera jamin aman karena pergerakan perusahaan PT. Futurindo Ventura Sejahtera selalu diawasi oleh OJK. Maksimal 7 hari kerja setelah penyetoran JPM, pemohon akan menandatangi perjanjian bantuan modal dan akan menerima Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) (format terlampir) dan bisa dilegalisasikan atau dinotarilkan. 9. Pencairan Bantuan Modal Terbagi menjadi 2 tahap pencairan dikarenakan dana yang turun dari investor PT. Futurindo Ventura Sejahtera terhadap: a. Pencairan pertama : 40% dari total kebutuhan modal (2 x lipat dari JPM) dalam 48 hari kerja sejak menyetor JPM. b. Pencairan kedua : 60% dari total kebutuhan modal (3 x lipat dari JPM dalam 96 hari kerja sejak menyetor JPM. Jangka waktu pencairan untuk setiap tahap pencairan : 48 hari kerja – sekitar 2.5 bulan (sabtu, minggu, hari libur nasional dan hari libur khusus tidak terhitung hari kerja). Setiap pencairan, baik tanpa jaminan maupun dengan jaminan akan dipotong biaya pemasaran 10%.

85

a. Pencairan pertama : Rp. 400 juta, bersih diterima Rp. 348 juta (Rp. 400 juta - 10% - 3 kali kewajiban pencairan pertama Rp. 12 juta), dan b. Pencairan kedua : Rp. 600 juta, bersih diterima Rp. 540 juta (Rp 600 juta -10%) dan mulai membayar kewajiban 1 bulan setelah menerima pencairan kedua. Pelunasan sebelum jangka waktu berakhir tidak dikenal pinalti. 10. Syarat yang harus dipenuhi saat menandatangi perjanjian bantuan modal : Syarat yang harus dipenuhi saat menandatangi perjanjian bantuan modal, pemohon harus menunjukan ke staff bagian pencairan PT. Futurindo Ventura Sejahtera : a. KTP, KK dan buku tabungan asli pemohon b. Bukti setoran JPM asli pemohon c. Jika kebutuhan modal pemohon > = Rp. 1 Milyar atau JPM pemohon > = Rp. 200 juta, jika ada menunjukan : 1) NPWP pribadi asli pemohon 2) Ijin usaha lengkap asli (NPWP usaha, akta pendiri usaha, SIUP, SITU, TDP). Berdasarkan uraian prosedur PT. Futurindo Ventura Sejahtera tersebut di atas, maka dapat dikatakan perusahaan Modal Ventura merupakan lembaga bisnis yang bertolak pada resiko tinggi (high risk) dan pengembalian investasi yang tinggi (high return investmen) serta bukan suatu usaha yang spekulatif.80

80

Sunaryo, Op.Cit, hal.25.

86

3.2 Pencairan Bantuan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada UMKM Berdasarkan proses dan prosedur pengajuan bantuan modal dari UMKM kepada perusahaan modal Ventura, maka pencairan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura kepada UMKM dilakukan setelah pengajuan bantuan modal disetujui oleh perusahaan modal Ventura dan pihak UMKM telah menyerahkan penyertaan modal. Setelah ini terlaksana, maka dibuat perjanjian kerjasama antara perusahaan modal Ventura dengan UMKM. Setelah itu, barulah pencairan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura dapat dilaksanakan. Pencairan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura yang satu berbeda dengan yang lainnya. Ada perusahaan modal Ventura yang melakukan pencairan bantuan modal dengan cara menyerahkan secara tunai lepada UMKM, ada juga yang melalui transfer perbankan. Namun ada juga perusahaan modal Ventura yang melaksanakan pencairan bantuan modalnya dengan check atau giro. Dalam hal PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang telah beroperasi di Bali sejak tahun 2011 telah mempunyai kurang lebih 2.000 (dua ribu) nasabah peminjam. Pada awalnya sistem pencairan bantuan modal dilakukan melalui bilyet giro yang berlaku mundur. Apabila syarat dan ketentuan pemohon yang dalam hal ini adalah PPU untuk mengambil program bantuan modal dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah dipenuhi oleh PPU dan disetujui oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera, maka PPU diharuskan menyetorkan Jaminan Penilaian Manajemen (JPM). Bantuan modal akan diterima oleh pemohon maksimal 7 hari

87

kerja setelah menyetorkan Jaminan Penilaian Manajemen (JPM) dalam bentuk bilyet giro mundur. Bilyet

giro

adalah

surat

perintah

nasabah

yang

telah

distandardisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Pembayaran dengan Bilyet Giro merupakan pembayaran secara pemindahbukuan dari bank penyimpan dana milik penerbit kepada bank penerima dana milik pihak lain yang namanya disebut dalam Bilyet Giro ini. Bilyet Giro tidak dapat dibayar secara tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum dalam Bilyet Giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pembayaran dengan Bilyet Giro, antara pihak pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima masing-masing harus sebagai nasabah suatu bank, baik bank sejenis maupun berbeda, Bilyet Giro juga dapat dialihkan kepada orang lain. Para pihak yang terlibat dalam peredaran bilyet giro adalah: 1. Penerbit, yaitu pihak yang telah menerbitkan bilyet giro. Penerbit harus mempunyai rekening giro pada suatu bank (disebut bank tertarik). 2. Bank tertarik, yaitu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik. 3. Pemegang, yaitu pihak yang memegang bilyet giro pada saat menawarkan di bank tertarik Dasar hukum pengaturan Bilyet Giro adalah sebagai berikut:

88

1. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 : “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.” 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pb tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan: a. Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 b. Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 c. Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 d. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB Tentang cek/bilyet giro kosong tanggal 9 Agustus 1979. Namun digunakannya bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam praktek perdagangan adalah :81 1. Lebih aman penggunaannya Bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat digunakan oleh orang lain, seandainya hilang, dicuri, atau lepas dari kekuasaan pemiliknya. Selain itu, bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan secara endosemen. 2. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan Bilyet giro yang telah diisi lengkap tidak dapat diedarkan dan amanat pemindahbukuan itu hanya untuk orang yang dimaksud sehingga rekening Iwan Bayu Aji, 2004, “Penggunaan Bilyet Giro dalam Lalu-lintas Pembayaran,” Makalah disajikan dalam Seminar Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, Oleh Tim PSS/PSPN, Jakarta. 81

89

yang dipindahkan hanya untuk orang tersebut sebagaimana yang dimaksudkan.

3. Amanat dapat dibatalkan Penerbitan bilyet giro dapat dibatalkan setiap waktu apabila amanat belum dilaksanakan oleh bank. Hal ini dipergunakan sebagai upaya apabila pihak lawan tidak jujur. 4. Peran Pemerintah (Bank Indonesia) Dorongan dan anjuran yang terus menerus untuk menggunakan bilyet giro melalui peningkatan jasa-jasa perbankan/peningkatan pelayanan mengingat penggunaan bilyet giro sangat mempengaruhi peredaran uang kartal serta dapat

digunakan

sebagai

sarana

pemupukan

dana

untuk

biaya

pembangunan. Sama halnya dengan surat-surat berharga lainnya, maka bilyet giro juga harus ada syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal dalam bilyet giro antara lain :82 1. Nama dan Nomor Bilyet Giro Nama dan nomor seri bilyet giro harus tercantum dalam bilyet giro. Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagai mestinya dan sudah diterima.

82

Moch. Chidir Ali, Mashudi, 2007, Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 49.

90

2. Nama Bank Tertarik Nama bank tertarik harus tercantum dalam bilyet giro. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah tersebut di mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. 3. Perintah Tanpa Syarat Pemindahbukuan Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penerbit. Dana tersebut harus tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro itu. Perintah pemindahbukan itu harus tanpa syarat, artinya perintah pemindahbukuan itu tidak boleh diikuti dengan syarat. 4. Nama dan Nomor Rekening Pemegang Pemegang adalah pihak yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank tertarik. Agar dana dapat dipindahbukukan maka nomor dan nama rekening pemegang harus tertulis . 5. Nama Bank Penerima Bank penerima adalah bank yang mengelola rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank, dan pemindahbukuannya melalui lembaga kliring.

91

6. Jumlah Dana yang Dipindahkan Jumlah dana yang dipindahkan ditulis dalam bentuk angka maupun huruf selengkap-lengkapnya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan, jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Demikian juga dalam bilyet giro ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir tahun1995 tentang Bilyet Giro. Alasannya adalah

kemungkinan perubahan

tulisan

dalam

huruf

lebih

sulit

dibandingkan dengan perubahan angka. 7. Tempat dan Tanggal Penarikan Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penarikan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan. 8. Tanda Tangan Penerbit Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penerbit adalah mutlak adanya guna menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penerbit dan pemegang bilyet giro.

92

9. Tanggal Efektif Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Namun jika dicantumkan maka tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak dicantumkan maka tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan. Dalam angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 menentukan bahwa bank tertarik wajib menolak apabila suatu bilyet giro tidak memenuhi persyaratan formal tersebut. Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972 mengenai pengertian bilyet giro telah memberikan gambaran bahwa bilyet giro tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun melalui endosemen.83 Ketentuan ini juga ditegaskan dengan pernyataan yang terdapat pada bagian

belakang

lembaran

bilyet

giro

yang

memuat

kata-kata

“endosemen/penyerahan tidak diakui”, dengan demikian jelas bahwa bilyet giro tidak dapat dialihkan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa endosemen adalah suatu pernyataan memperalihkan suatu hak menagih atas surat piutang dari orang yang disebut dalam surat sebagai berhak menagih kepada penggantinya.84 Apabila surat perniagaan tersebut mudah pengalihannya, yang mana cukup dilakukan dengan penyerahan fisik dari surat perniagaan atau dengan endorsement maka surat tersebut tergolong ke dalam surat berharga, sedangkan apabila sulit

83

Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tentang Endosemen. M. Bahsan, 2005, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39. 84

93

pengalihannya harus secara cessie, maka surat tersebut tergolong ke dalam surat yang berharga. Di samping itu, dari syarat formil bilyet giro tercermin bahwa pemindahbukuan pada bilyet giro dilakukan atas nama, hal ini tercantum dalam syarat formil yang mengharuskan agar dicantumkannya nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana dan jika perlu beserta alamatnya.85 Jadi jelas dari sini terlihat bahwa pembayaran bilyet giro dilakukan atas nama, bukan atas unjuk, artinya hanya yang namanya tercantum di dalam bilyet giro itu sebagai penerima yang berhak menerima pembayaran melalui pemindahbukuan. Selain itu, pada syarat formil bilyet giro menyebutkan bahwa harus tercantum nama bank dimana penerima bilyet giro mempunyai rekening giro, sepanjang nama bank/penerima diketahui oleh penerbit. Jadi syarat ini boleh tidak dicantumkan dengan anggapan bahwa penerbit menyetujui dananya dipindahkan ke bank mana saja atas nama penerima.86 Pada prakteknya, kedua ketentuan di atas telah memberikan celah bagi para pengguna bilyet giro untuk mengalihkan bilyet giro ini. Pengalihan bilyet giro ini hanya dimungkinkan apabila nama penerima dan nama bank dimana pihak penerima mempunyai rekening belum dicantumkan dalam bilyet giro tersebut.87 Dalam praktek biasanya bilyet giro sengaja diterbitkan oleh penerbit dengan tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank penerima rekening gironya. Apabila kondisi ini terjadi, maka ini memungkinkan pihak yang pertama 85

Ibid, hal.41. Ibid, hal.41. 87 http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga. diakses tanggal 2 Desember 2014. 86

94

menerima bilyet giro dari penerbit untuk mengalihkan bilyet giro ini kepada pihak lain dan biasanya pihak yang mengalihkan bilyet giro ini membubuhkan tandatangan dan cap/stempel pada bagian belakang bilyet giro tersebut yang membenarkan bahwa bilyet giro itu berasal dari dia dan dia akan bertanggungjawab terhadap pihak yang menerima pengalihan apabila terjadi sesuatu hal yang menghambat pembayaran terhadap bilyet giro tersebut misalnya terjadi bilyet giro kosong.88 Setelah terjadi pengalihan ini, pengalihan berikut masih dimungkinkan sepanjang nama penerima dan nama bank penerima pada bilyet giro tersebut belum terisi, namun biasanya pengalihan hanya terjadi sekali saja karena pada dasarnya pengalihan dalam bilyet giro adalah tidak diperkenankan dan biasanya pengalihan hanya terjadi di antara orang-orang yang sudah kenal dekat atau saling percaya.89 Apabila penerima terakhir bilyet giro ini hendak menuntut pembayaran terhadap bilyet giro yang diterimanya, maka penerima ini baru mencantumkan namanya dan nama bank yang akan menerima dana pemindahbukuan dalam bilyet giro ini. Dalam hal ini, bank tertarik tidak perlu melakukan pengecekan apakah pengisian bilyet giro dilakukan oleh penerbit sendiri atau orang lain, karena telah ada ketentuan yang membenarkan pengisian bilyet giro oleh orang lain selain dari pada penerbit sendiri.90

Bilyet giro itu tetap sah adanya walaupun pengisiannya dilakukan oleh orang lain selain penerbit asalkan terdapat tandatangan yang sah dari penerbit Zulkifli, 2009, “Surat Berhaga debagai Alat Transaksi dalam Penerbangan Internasional,” Makalah (Lecture Papers), Jurnal Ilmiah USU tentang Miscelineaous Letter. 89 Ibid. 90 Ibid. 88

95

dalam bilyet giro tersebut dan apabila terdapat pengisian yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka perubahan itu haruslah disahkan oleh penerbit yang bersangkutan yang ditandai dengan adanya tandatangan sah dari penerbit di dekat penulisan perubahan tersebut.91 Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat kelemahan untuk mendeteksi kebenaran pihak yang melakukan pengalihan karena dalam pengalihan tidak ada keharusan untuk mencantumkan identitas dari pihak pengalih seperti Kartu Tanda Penduduk, sehingga tidak ada dasar specimen untuk pencocokan tanda tangan. Dan hal ini akan menyulitkan apabila timbul permasalahan di kemudian hari. Hal inilah yang menyebabkan pengalihan hanya sering terjadi diantara orang-orang yang telah saling percaya. Sistem pencairan bantuan modal dengan bilyet giro mundur ini ternyata bermasalah, yaitu ketika bilyet giro hendak dicairkan ternyata bilyet giro tersebut adalah giro kosong. Alasan manajemen PT. Futurindo Ventura Sejahtera karena uang belum terkumpul, mengingat perputaran uang di perusahaan tersebut berasal dari pembayaran cicilan dan penanaman modal dari nasabah investor baru. Oleh sebab itu sistem pencairan melalui bilyet giro dihentikan setelah PT. Futurindo Ventura Sejahtera menerbitkan 400 buah bilyet giro. Sistem pembayaran bantuan modal kemudian diganti dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dimana setelah 7 hari menandatangai perjanjian bantuan modal, PPU akan menerima Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP). Dengan sistem Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP permasalahan juga 91

Abdul Marhainis Hay, 1995, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, hal. 18.

96

timbul di saat PPU hendak mengurus pencairan bantuan modal tetap mengalami hambatan yakni pemberitahuan dari pihak PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang menyatakan pencairan bantuan modal yang telah disetujui, diundur pencairannya.

3.3 Surat

Pernyataan

Jaminan

Kepastian

Pencairan

(SPJKP)

dari

Perusahaan Modal Ventura terhadap UMKM Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan jaminan terhadap UMKM yang telah menyerahkan kepesertaan modalnya untuk mendapatkan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura yang dalam hal ini adalah

PT.

Futurindo

Ventura

Sejahtera.

Ditinjau

dari

Pasal

1314

BW/KUHPerdata, Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan pernyataan untuk melakukan sesuatu, yaitu PT. Futurindo Ventura Sejahtera berjanji untuk melakukan pencairan bantuan modal kepada UMKM. Dilihat dari eksistensi kemandiriannya, Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) termasuk perbuatan hukum bersegi satu. Suatu perbuatan hukum yang bersegi satu adalah setiap perbuatan yang akibat hukumnya (rechtsgevolg) ditimbulkan oleh kehendak dari satu objek hukum (satu pihak) saja (yang melakukan perbuatan itu).92 Eksistensi SPJKP tergantung pada perjanjian bantuan modal, yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian bantuan modal tersebut. Fungsi SPJKP untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah atau menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan fungsi dari perjanjian bantuan modal ini. 92

E. Utrecht, 1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Cetakan Kesembilan), Intermasa, Jakarta, hal. 246.

97

Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) termasuk pernyataan yang eksistensinya tidak mandiri, mengingat SPJKP ini merupakan pernyataan bantuan/tambahan yang fungsinya memperkuat perjanjian bantuan modal yaitu perjanjian bantuan atau penyertaan modal dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera kepada UMKM. Eksistensi SPJKP ini sangat tergantung pada perjanjian bantuan atau penyertaan modal yang merupakan perjanjian pokok. Jika perjanjian bantuan atau penyertaan modal tidak ada, maka SPJKP juga tidak ada. Keberadaan perjanjian bantuan atau penyertaan modal sebagai perjanjian pokok tidak tergantung pada eksistensi SPJKP. Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan perbuatan hukum bersegi satu. Namun SPJKP memiliki pertanggungjawaban yaitu memenuhi apa yang dinyatakan. Bila SPJKP tidak memenuhi kewajibannya kepada siapa yang dituju, artinya pelaksanaan SPJKP telah melanggar hukum, yaitu menimbulkan kerugian kepada yang dituju. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. R. Setiawan menafsirkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsurunsur :93 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 93

hal.79.

R. Setiawan, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung,

98

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Perbuatan Secara klasik yang dimaksud dengan ”perbuatan” dalam istilah Perbuatan Melawan Hukum adalah: a) Nonfeasance. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. b) Misfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya. c) Malfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. Para pakar hukum perdata (dan juga hukum pidana) sependapat bahwa yang dimaksud dengan daad adalah tidak saja perbuatan positif, dalam arti kata melakukan sesuatu, tetapi juga karena tidak melakukan sesuatu.

2) Melawan hukum Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :94 a) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain 94

Ibid, hal.80.

99

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:95 (1) Kepentingan

yang

mempunyai

nilai

tinggi

terhadap

yang

bersangkutan. (2) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan. (3) Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul. Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai: (1) Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik; (2) Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik. (3) Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah. b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah

95

Ibid, hal.80.

100

suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undangundang. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.96 c) Bertentangan dengan kesusilaan Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat,

sepanjang

norma

tersebut

diterima

oleh

anggota

masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbaum vs. Cohen dimana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila, ketika ia membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaannya. d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha) Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu.97 (1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; 96 97

Ibid, hal.81. Ibid, hal.82-83.

101

(2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan. Walaupun ketentuan mengenai patiha ini didasarkan pada kaidah tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut (norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum. 3) Kesalahan Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.98 4) Kerugian Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) BW/KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) BW/KUHPerdata

98

Ibid, hal. 84.

102

yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.99 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.100 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan ketentuan Pasal 1365 BW/KUHPerdata pada intinya suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila : 1. Melanggar hukum (dalam hal SPJKP, PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah melanggar kewajiban sendiri yaitu melanggar isi SPJKP. 2. Merugikan orang lain (dengan tidak dipenuhinya isi SPJKP, berarti PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah merugikan pihak pemohon modal). 3. Melakukan kesalahan. 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan hukum bersegi satu sebagaimana halnya Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) yang dikeluarkan oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera kepada UMKM yang menyanggupi pencairan bantuan modal, jika

UMKM 99

telah

Ibid, hal. 84. Ibid, hal. 84-85.

100

menyerahkan

kepesertaan

modal

(Pasal

1314

103

BW/KUHPerdata). PT. Futurindo Ventura Sejahtera ternyata tidak juga mencairkan bantuan modalnya seperti yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) tersebut. Dalam Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) PT. Futurindo Ventura Sejahtera juga telah menyanggupi ganti rugi terhadap mundurnya pencairan modal yang besarnya 0,2 % per hari kerja. Namun kesanggupan ini tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera. PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak pernah memberi ganti rugi atas mundurnya pencairan bantuan modal tersebut.

Dengan terlambatnya pencairan giro ini,

pengembangan usaha PPU yang dalam hal ini pengusaha kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) ataupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami keterlambatan sehingga menjadi kehilangan keuntungan potensial yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut mereka terima tepat pada saatnya. Dalam hal tidak dicairkan SPJKP, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan bila ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal itu harus jelas, dapat dibuktikan untuk dikabulkan. Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang hukum perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum perdata persoalan kausalitas tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian. Hubungan kausal antara

104

perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Pada kasus tidak dicairkan SPJKP kerugian yang timbul adalah hilangnya keuntungan potensial yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut mereka terima tepat pada saat dijanjikan. Disebutkan oleh Soedikno Mertokoesumo bahwa dalam transaksi bisnis faktor waktu memegang peranan penting101. Misalnya saja pengusaha roti telah memesan mesin pembuat roti, namun mesin tersebut mengalami keterlambatan 7 hari dari waktu yang dijanjikan, maka pengusaha roti tersebut akan kehilangan 7 hari produksi yang berarti kehilangan juga keuntungan potensialnya.

101

Soedikno Mertokoesumo, Op.Cit, hal. 18.

105

BAB IV TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG GAGAL MEREALISASIKAN BANTUAN KEPADA UMKM SETELAH MENERBITKAN SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN (SPJKP)

4.1 Penyertaan Modal dari Para Pihak, UMKM dan Perusahaan Modal Ventura dalam Perjanjian Modal Ventura Perusahaan Modal Ventura mempunyai beberapa instrumen pembiayaan, akan tetapi yang paling tepat untuk UMKM adalah pembiayaan dengan pola hasil. Polanya adalah perusahaan modal Ventura menyertakan modalnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan suatu usaha/proyek,

dengan

berlandaskan prinsip-prinsip bagi hasil yang disepakati bersama atas usaha/proyek yang dijalankan. Penyertaan modal ini tidak hanya berasal dari perusahaan modal Ventura saja, namun UMKM sebagai perusahaan patungan usaha juga diwajibkan untuk menyertakan modalnya dalam perjanjian bagi hasil dengan perusahaan modal Ventura. Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara perusahaan modal Ventura dan UMKM yang menjadi dasar pengikatan dalam pelaksanaan investasi dari perusahaan modal Ventura ke dalam UMKM. Di Indonesia, kegiatan modal ventura secara yuridis telah di back up oleh 3 (tiga) kelompok besar yaitu :102

1. Prinsip kebebasan berkontrak 2. Dasar hukum perseroan 102

Munir Fuady, Op.Cit, hal. 133. 105

106

3. Hukum administratif a. Prinsip Kebebasan Berkontrak Seperti lembaga finansial lainnya, maka modal ventura juga mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW/KUHPerdata) vide Pasal 1320 BW/KUHPerdata, sebab dalam pengucuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari tahap penandatanganan kontrak terlebih dahulu yang merupakan hasil kesepakatan dari para pihak. b. Dasar Hukum Perseroan Modal ventura mempunyai dasar hukum perseroan mengingat lembaga modal ventura selaku penyerta modal sangat terkait dengan hukum perseroan sebagai dasar dari bentuk usahanya. Hukum perseroan bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai peraturan lainnya, praktik perseroan maupun yurisprudensi yang relevan. c. Dasar hukum administratif Seperti terhadap lembaga finansial lainnya, lembaga modal ventura juga diatur oleh berbagai peraturan yang administratif, antara lain : 1) PP No. 18 tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, yang menjadi dasar berdirinya perusahaan modal Ventura pertama di Indonesia yaitu PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang sahamnya

107

dipegang oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia. 2) Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang menggantikan Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menjadi dasar diakuinya modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan. 3) Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diubah dengan Kepmenkeu

No.

468/KMK.017/1995

Tentang

Perubahan

Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang

Ketentuan

dan

Tata

Cara

Pelaksanaan

Lembaga

Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Kepmenkeu No. 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989. 4) Kepmenkeu No. 469/KMK.017/1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura. 5) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Isi dari perjanjian modal ventura tergantung dari jenis penyertaan yang disepakati oleh para pihak. Di dalam praktik pelaksanaan pemberian modal Ventura dikenal 2 (dua) bentuk penyertaan modal, yaitu penyertaan langsung dan penyertaan tidak langsung. Di bawah ini akan dibahas mengenai kedua bentuk penyertaan tersebut.

108

1. Penyertaan Secara Langsung Penyertaan langsung (direct invesment) adalah penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam UMKM secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (equity investment).103 Penyertaan langsung ini dilakukan dengan cara mengambil jumlah saham tertentu dari UMKM. Saham yang diambil perusahaan modal Ventura pada umumnya berasal dari saham-saham dalam portepel (porto folio), artinya saham-saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya. Pembiayaan dengan cara penyertaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha UMKM telah atau akan berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, dalam penyertaan secara langsung dalam bentuk saham ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseoran terbatas, dan penyertaan/pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (porto folio) pada UMKM. Penyertaan secara langsung ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas dan Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Porto Folio) pada UMKM.104 a. Mendirikan Suatu Usaha Bersama dalam Bentuk Perseroan Terbatas Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara mendirikan usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas ini biasanya dilakukan apabila calon UMKM yang akan dibiayai bentuk usahanya berbentuk persekutuan 103 104

Sunaryo, Op.Cit, hal. 32. Sunaryo, Op.Cit, hal. 32-33.

109

komanditer (CV), firma, atau perusahaan perseorangan. Meskipun cara ini memerlukan waktu yang lebih lama,namun karena pada umumnya perusahaan modal Ventura lebih senang jika UMKM berbentuk perseroan terbatas, maka alternatif pembentukan perseroan terbatas baru merupakan cara yang paling tepat bagi perusahaan modal Ventura dalam upaya memperkecil resiko atas investasinya.105 Pendirian usaha bersama ini harus berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian, khususnya ketentuan tentang kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW/KUHPerdata) dan ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 BW/KUHPerdata). Di samping itu, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksananya. Peraturan lain yang juga harus diperhatikan dalam rangka pendirian usaha bersama ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang usaha modal ventura, yaitu Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diubah dengan Kepmenkeu No. 468/KMK.017/1995 Perubahan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Kepmenkeu No. 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989, dan Kepmenkeu No. 469/KMK.017/1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura.

105

Sunaryo, Op.Cit, hal. 32.

110

b. Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Porto Folio) pada UMKM Pembiayaan dengan cara ini dapat dilakukan apabila UMKM telah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dalam arti anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dalam UMKM, keputusan rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan dewan komisaris, serta ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Proses penyertaan dengan cara ini dinilai lebih praktis karena cukup dilakukan dengan mengubah akta pendirian UMKM. Penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura dilakukan dengan cara pembelian sebagian saham UMKM, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut. Pembelian saham oleh perusahaan modal Ventura akan berdampak pada komposisi kepemilikan saham, yang akan berpengaruh pada susunan kepengurusan pada UMKM karena perusahaan modal Ventura dimungkinkan untuk menempatkan pegawainya di dalam susunan pengurus UMKM yang bersangkutan.106

2. Penyertaan secara Tidak Langsung Bentuk-bentuk penyertaan secara langsung di atas merupakan cara yang ideal sekaligus diminati oleh perusahaan modal Ventura dalam melakukan pembiayaan pada UMKM. Meskipun demikian, mengingat tingkat perkembangan dan kemampuan calon UMKM sangat beragam, maka dalam rangka melakukan pembiayaan pada UMKM di samping dapat dilakukan dengan cara penyertaan

106


111

secara langsung, juga dapat dilakukan dengan cara penyertaan secara tidak langsung. Penyertaan secara tidak langsung (indirect investment) adalah penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura pada UMKM tidak dalam bentuk modal saham (equity), tapi dalam bentuk obligasi konversi (convertible bond) atau partisipasi terbatas/bagi hasil (profit sharing). Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini sudah tentu dalam operasionalnya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk dari penyertaan secara langsung.

a. Obligasi Konversi (Convertible Bond) Obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga alternatif yang dapat dipilih para investor untuk melakukan investasi. Para investor ini tertarik untuk membeli obligasi karena nilai bunga yang diberikan pada umumnya lebih tinggi dari bunga deposito, atau jika bunganya rendah, mungkin tertarik karena kelebihan lainnya, seperti dapat ditukarkan dengan saham (convertible) sehingga ada jenis obligasi yang disebut obligasi konversi (convertible bond).107

Menurut Munir Fuady obligasi konversi merupakan “Obligasi dimana pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dari perusahaan penerbit pada waktu yang ditentukan. Dalam kaitannya dengan modal ventura, penyertaan dalam bentuk obligasi konversi merupakan suatu pola pembiayaan perusahaan modal Ventura pada UMKM yang awalnya 107


112

dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi saham. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini antara lain anggaran dasar UMKM, ketentuan tentang pengeluaran saham, kewenangan direksi dan dewan komisaris serta keputusan rapat umum pemegang saham.108 Obligasi konversi dapat dilakukan baik terhadap UMKM yang telah berbadan hukum maupun pada perusahaan dalam proses pendirian perseroan terbatas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini adalah harus tersedia saham porto folio dalam jumlah yang cukup apabila obligasi konversi tersebut akan dikonversi menjadi saham. Dalam bentuk ini apabila ada jaminan, maka sejak konversi dilakukan semua jaminan atau beban yang melekat pada barang jaminan, seketika itu juga berakhir. Setelah konversi dilakukan, kedudukan perusahaan modal Ventura dan para pesero UMKM adalah sama dalam arti selaku pemegang saham yang terikat pada ketentuan yang berlaku pada anggaran dasar dan ketentuan lain mengenai perseroan terbatas. b. Partisipasi Terbatas/Bagi Hasil Penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil digunakan apabila dalam hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura terhadap UMKM, baik dari segi finansial, manajemen, maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat jika dilakukan dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi.109 108 109

Munir Fuady, Op.Cit, hal. 80. Sunaryo, Op.Cit, hal. 34.

113

Penyertaan modal dengan pola bagi hasil (profit sharing) merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal Ventura yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara perusahaan modal Ventura dan UMKM.110 Prinsip bagi hasil di dalam perjanjian modal ventura merupakan prinsip pembagian dengan berdasarkan atas perhitungan dari keuntungan (laba) yang diperoleh UMKM sebelum atau sesudah pemberian dana yang dilihat dari laporan keuangan UMKM tersebut. Bentuk penyertaan modal dengan partisipasi terbatas/bagi hasil tersebut adalah bentuk penyertaan yang paling sering dipakai dalam pelaksanaan modal ventura. Dipilihnya bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil ini disebabkan oleh latar belakang kondisi UMKM yang umumnya merupakan

usaha kecil dan bentuk usahanya sebagian besar usaha

perseorangan dan yang tidak berbadan hukum, dan faktor keterbatasan dari perusahaan modal Ventura, baik dari segi kemampuan dana maupun dari segi sumber daya manusianya, yang akan ditempatkan pada manajemen UMKM. Selain itu, bentuk penyertaan tersebut dinilai lebih memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan modal Ventura. Bentuk penyertaan dengan pola bagi hasil tersebut merupakan bentuk penyertaan modal yang dibahas di dalam penelitian ini, sehingga perjanjian yang dibahas kemudian di dalam penelitian ini adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil sebagai akibat dari dipilihnya bentuk penyertaan dengan pola bagi hasil sebagai bentuk pelaksanaan investasi modal yang disepakati dari perusahaan modal Ventura kepada UMKM.

110


114

Pasal 13 ayat 1 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha, diajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang diperlukan. Hal inilah yang mendasari Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan agar dapat menjadi bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dibuat dengan akta notaril. Perjanjian dilakukan dengan melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Isi perjanjian merupakan ketentuanketentuan dan syarat-syarat yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini dicerminkan asas kebebasan berkontrak, yakni seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi di antara mereka dan sampai sejauh mana hukum yang mengatur hubungan antara mereka.111 Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dibuat di hadapan notaris (notaril) maka bagian-bagian dalam perjanjian tersebut mengikuti bagian di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 38 ayat 1 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu awal akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Dalam Pasal 38 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa awal akta memuat:

1) Judul akta

111

Anggo Doyoharjo, Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra untuk Pengembangan Usaha Kecil, http://unisri.ac.id/anggo/?p=5.html, diakses tanggal 2 Desember 2014.

115

2) Nomor akta 3) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris Awal akta di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil juga memuat bagian-bagian yang disebut di dalam pasal tersebut di atas (lihat Lampiran). Setelah bagian awal akta kemudian Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil masuk ke dalam badan akta yang seperti disebut dalam Pasal 38 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2004 memuat:

1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.

2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.

4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Di bagian badan akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT. Futurindo Ventura Sejahtera dengan UMKM pertama-tama termuat tentang identitas lengkap penghadap seperti yang tercantum di dalam pasal tersebut di atas. Namun perlu diperhatikan bahwa penghadap harus memenuhi syarat yaitu paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 39 ayat 1 UU

No. 30 Tahun 2004).

116

Mengenai keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, M.U. Sembiring di dalam bukunya menyebutkan bahwa seseorang yang menghadap Notaris guna pembuatan akta dapat bertindak dalam beberapa kualitas yakni menghadap atau bertindak untuk dirinya sendiri, untuk dan atas nama orang lain melalui lembaga kuasa, dalam kedudukan, atau dalam jabatan selaku organ (alat perlengkapan) suatu badan hukum.112

Isi akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT. Futurindo Ventura Sejahtera dengan UMKM terdiri dari: 1) Bentuk pembiayaan Bentuk pembiayaan yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah bentuk pembiayaan yang dipilih oleh para pihak untuk melaksanakan pemberian investasi. Pemilihan bentuk pembiayaan didasari oleh bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM, bentuk usaha UMKM dan aspek usaha UMKM. Mengingat judul perjanjian yang dibahas adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil maka bentuk pembiayaan yang dipilih oleh para pihak adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil. 2) Jumlah dan tujuan penggunaan fasilitas dana Jumlah dan tujuan dari penggunaan fasilitas dana yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura kepada UMKM tergantung dari a) Aspek hukum, meliputi bentuk usaha, perizinan usaha dan lain-lain.

b) Aspek keuangan 112

M.U. Sembiring, 1997, Teknik Pembuatan Akta, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 30-34.

117

c) Aspek usaha dan d) Kelayakan semua aspek yang berkaitan dengan UMKM. Jumlah dana yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura kepada UMKM diuraikan di dalam daftar yang dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh perusahaan modal Ventura dan UMKM, yang dilekatkan pada minuta akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian tersebut. Perlu diingat bahwa penggunaan fasilitas dana ini harus sesuai dengan yang disetujui antara perusahaan modal Ventura dan UMKM di dalam perjanjian. Apabila UMKM menggunakan dana yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka UMKM dinilai telah melakukan kelalaian dan dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. 3) Jangka waktu pembiayaan Jangka waktu pembiayaan dalam perjanjian ini juga tergantung dari kesepakatan para pihak, namun di dalam Pasal 4 ayat 2 Keppres No. 1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa penyertaan modal dalam setiap UMKM bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sehingga di dalam praktik pembiayaan ini umumnya hanya berlangsung kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

118

4) Imbalan jasa bagi hasil, biaya administrasi Imbalan jasa bagi hasil di dalam perjanjian pembiayaan ini ditetapkan oleh perusahaan modal Ventura berdasarkan laba yang diperoleh oleh UMKM dari aktivitas usahanya sebelum atau sesudah pembiayaan. Laba tersebut dihitung dari laporan keuangan UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia secara umum dan sesuai dengan standar yang dianut oleh perusahaan modal Ventura. Imbalan jasa bagi hasil ini pada umumnya dibayar setiap bulan pada setiap tanggal pencairan fasilitas pembiayaan. Dengan demikian laporan keuangan UMKM sangat penting untuk diserahkan kepada perusahaan

modal

Ventura

agar

dapat

dilakukan

penetapan

perhitungan imbalan jasa bagi hasil yang harus dibayar oleh UMKM. Akan tetapi apabila laporan keuangan tidak dapat diserahkan maupun terlambat diserahkan oleh UMKM umumnya perusahaan modal Ventura dan UMKM menetapkan untuk memakai persentase yang tercantum di dalam perjanjian (misalnya 19 % (sembilan belas persen)).

Di samping pembayaran imbalan jasa, UMKM juga dibebankan dengan biaya administrasi setiap pancairan dana dilakukan. Jumlah biaya administrasi tersebut dihitung dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dibayar pada saat pencairan dana dilakukan (misalnya 1,5 % (satu koma lima persen). Pembayaran imbalan jasa bagi hasil dan biaya administrasi dilakukan oleh UMKM melalui rekening yang telah disetujui antara perusahaan modal Ventura.

119

5) Fasilitas dana UMKM wajib mengembalikan seluruh jumlah fasilitas dana dengan sempurna dengan cara mengembalikan dana setiap bulan yang dilakukan untuk pertama kalinya pada bulan pertama sejak pencairan fasilitas pembiayaan pertama kali sampai jumlah fasilitas dana yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura lunas. Pengembalian dana tersebut dilakukan selambat-lambatnya setiap akhir bulan dari tanggal pencairan pembayaran pertama kali dilakukan. Apabila UMKM lalai melaksanakan pembayaran pengembalian dana tersebut, maka untuk setiap hari keterlambatan UMKM dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari.

UMKM dapat membayar lebih dahulu seluruh atau sebagian dari jumlah fasilitas dana walaupun jangka waktu yang telah diperjanjikan belum berakhir. Hal ini diawali dengan mengajukan surat permohonan tertulis mengenai pembayaran kembali lebih dahulu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembayaran. Pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun berlangsungnya perjanjian. Apabila pembayaran tersebut dilakukan sebelum 1 (satu) tahun maka UMKM akan dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari sisa jumlah pembiayaan.

6) Syarat-Syarat Penarikan Dana Apabila UMKM ingin menerima fasilitas dana dari perusahaan modal Ventura, UMKM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

120

a) UMKM menyampaikan surat permohonan secara resmi pada alamat perusahaan modal Ventura yang telah ditentukan. b) perusahaan modal Ventura telah menerima surat-surat, izin-izin, persetujuan-persetujuan dari yang berwenang serta dokumendokumen yang diperlukan termasuk dokumen-dokumen jaminan yang telah ditandatangani secara sah. c) perusahaan modal Ventura telah menerima hasil yang memuaskan menurut

pertimbangan

perusahaan

modal

Ventura

atas

pemeriksaan UMKM yang dilakukan berdasarkan prosedur sebagaimana yang berlaku pada perusahaan modal Ventura. d) UMKM telah memenuhi semua jaminan, janji, pernyataanpernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam perjanjian. e) Perusahaan modal Ventura telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan perusahaan modal Ventura. f) Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan perusahaan modal Ventura dapat mempunyai pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas dana yang akan diberikan oleh perusahaan modal Ventura kepada UMKM. 7) Sistem Pembukuan UMKM harus mengadakan sistem pembukuan sehingga memungkinkan adanya pengendalian yang memudahkan pelaksanaan audit dan merupakan alat yang baik bagi manajemen untuk

121

pengawasan maupun untuk perencanaannya. Pada setiap akhir tahun buku juga harus dibuat neraca dan perhitungan laba/rugi berikut laporan keuangan lainnya sesuai syarat-syarat yang dapat diterima oleh perusahaan modal Ventura, yang harus diserahkan kepada perusahaan modal

Ventura

selambat-lambatnya

6

(enam)

bulan

setelah

berakhirnya tahun buku berjalan. 8) Pendampingan dan Pengawasan Selama perjanjian ini berlangsung, perusahaan modal Ventura ataupun penerima kuasanya secara sah yang telah diberi kuasa oleh UMKM

dapat

mengadakan

pengawasan,

pembinaan

dan

pendampingan. Hal ini dilakukan apabila dianggap perlu oleh perusahaan modal Ventura dan telah disepakati oleh perusahaan modal Ventura dan UMKM. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan yang dimaksud di atas meliputi segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak. Namun hal ini tidak terbatas pada bidang-bidang yang telah disebut di atas, sepanjang disepakati dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak pengawasan, pembinaan dan pendampingan di luar hal-hal tersebut diperbolehkan. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan oleh perusahaan modal Ventura dengan cara menetapkan 1 (satu) orang atau lebih karyawan dalam UMKM di bagian keuangan atau bidangbidang lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini

122

UMKM harus memberi fasilitas sepenuhnya kepada perusahaan modal Ventura atau penerima kuasanya termasuk pemberian informasiinformasi yang benar, baik mengenai UMKM sendiri maupun para krediturnya (apabila ada). 9) Pelaporan UMKM wajib menyerahkan laporan keuangan, aliran kas (cash flow) dan laporan produksi/penjualan kepada perusahaan modal Ventura. Laporan-laporan tersebut merupakan dasar perhitungan imbalan jasa bagi hasil untuk perusahaan modal Ventura. Pelaporan tersebut wajib diserahkan kepada perusahaan modal Ventura secara berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya bulan berjalan kecuali dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut. 10) Jaminan Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah fasilitas dana yang telah diberikan oleh perusahaan modal Ventura, UMKM memberikan jaminan kepada perusahaan modal Ventura. Jaminan yang diberikan kepada perusahaan modal Ventura ini disesuaikan dengan bentuk usaha UMKM dan juga merupakan bentuk jaminan yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dan menurut perusahaan modal Ventura, misalnya hak tanggungan, fidusia, jaminan perorangan dan lain-lain.

123

11) Kesanggupan Bagian ini berisi mengenai kesanggupan-kesanggupan yang dapat diberikan oleh UMKM kepada perusahaan modal Ventura selama pelaksanaan perjanjian, antara lain a) UMKM berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang diperlukan sehubungan dengan pengembangan UMKM, termasuk tenaga pembukuan yang cakap. b) UMKM sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang terhitung dan yang timbul serta wajib dibayar oleh UMKM selama berlangsungnya perjanjian, termasuk juga semua biayabiaya serta pajak-pajak yang terutang sehubungan dengan penatausahaan administrasi dan penyediaan staf dalam rangka pengembangan usaha UMKM. c) UMKM sanggup dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian. d) UMKM sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang terkait guna terselenggaranya usaha dengan baik. e) UMKM sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaankebiasaan yang berlaku pada perusahaan modal Ventura mengenai

124

pemberian fasilitas dana baik yang saat ini telah ada maupun yang kemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat ataupun sesuatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. 12) Pernyataan-pernyataan Bagian di dalam perjanjian ini mencantumkan pernyataanpernyataan dari UMKM mengenai benar dan sahnya setiap hal yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan pembiayaan ini. Selain itu, UMKM juga memberikan pernyataan bahwa apabila terdapat hal, jaminan, ataupun keterangan serta dokumen yang tidak benar diberikan oleh UMKM dalam perjanjian dan juga apabila terdapat gugatan atau tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan dibuat, ditanda tangani serta dilaksanakannya perjanjian, maka UMKM berjanji untuk: a) Melepaskan atau membebaskan perusahaan modal Ventura dari gugatan atau tuntutan tersebut. b) Akan menanggung sendiri gugatan atau tuntutan tersebut. c) Atas

permintaan

tertulis

dari

UMKM

membayar

kepada

perusahaan modal Ventura segala kerugian yang diderita oleh perusahaan modal Ventura sebagai akibat gugatan atau tuntutan tersebut.

125

13) Pembatasan-pembatasan Bagian pembatasan merupakan bagian di dalam perjanjian mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh UMKM tanpa sepengetahuan dan seizing perusahaan modal Ventura yaitu misalnya a) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang menjurus kepada kepailitan. b) Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu lembaga atau institusi apapun yang menimbulkan kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau seluruh harta kekayaan UMKM. c) Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada perusahaan modal Ventura. d) Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaannya pada pihak ketiga. e) Membagikan keuntungan usaha baik sementara ataupun final. 14) Kelalaian Kelalaian

yang

dimaksud

di

dalam

perjanjian

adalah

penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut antara lain meliputi: a) Pihak kedua lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam perjanjian ini.

126

b) Pihak pertama menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh pihak kedua, pemberi jaminan atau penjamin kepada pihak pertama sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil. c) Pihak kedua pemberi jaminan atau penjamin mengajukan ketetapan atau memperoleh ketetapan sebagai yang dinyatakan dalam keadaan pailit, atau ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) atau memperoleh penundaan pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara maupun pasti atau tetap (surseance van betaling), atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak mengurus dan menguasai harta kekayaaannya. d) Surat izin lisensi atau persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh instansi/pihak yang berwenang kepada pihak kedua, pemberi jaminan atau penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga pihak kedua, pemberi jaminan atau penjamin sudah tidak dapat lagi menjalankan sahnya secara sah. e) Harta benda pihak kedua, pemberi jaminan atau penjamin disita baik sebahagian maupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun juga. f) Pihak kedua tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat dari perjanjian ini.

127

Apabila UMKM dinilai telah melakukan bentuk-bentuk kelalaian di atas, maka UMKM melepaskan keuntungan yang didapat dari persyaratan mengenai surat teguran juru sita atau surat-surat lainnya yang sama dengan itu dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pembatalan persetujuan harus dimintakan kepada pengadilan dan perusahaan modal Ventura dapat memaksa UMKM untuk memenuhi persetujuan atau menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga, sehingga keputusan, ketetapan, izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah diperlukan lagi di dalam terjadinya perbuatanperbuatan yang disebut di atas. Pada intinya penyelesaian untuk kelalaian tersebut dikembalikan kewenangannya kepada perusahaan modal Ventura. 15) Hak untuk meninjau kembali Hak untuk meninjau kembali adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan modal Ventura untuk meninjau kembali secara berkala atau menarik kembali atau untuk membatalkan fasilitas dana yang akan atau telah diserahkan berdasarkan perjanjian, misalnya perubahan jumlah dana yang disediakan perusahaan modal Ventura untuk fasilitas pendanaan bagi usaha UMKM ataupun apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang menurut pertimbangan perusahaan modal Ventura dapat membahayakan pokok jumlah fasilitas dana tersebut.

128

16) Ketentuan lain Di dalam bagian ini diatur mengenai : a) Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan adendum dari perjanjian. b) Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku maka ketentuanketentuan lain dalam perjanjian tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan. c) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan pada pihak lain melalui faksimili, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat yang telah disepakati sebelumnya. 17) Domisili hukum Domisili hukum merupakan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang menjadi tempat kedudukan para pihak dan sekaligus tempat untuk tempat penyelesaian masalah hukum antara para pihak. Akhir atau penutup akta memuat (Pasal 38 ayat 4 UU No.

129

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). a) Uraian tentang pembacaan akta. b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Setelah minuta akta selesai dibuat, notaris wajib membacakan isi dari minuta akta tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak (para penghadap dan saksisaksi) mengerti akan isi akta. Selain itu pembacaan ini juga bertujuan agar minuta akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta otentik (Pasal 41 UU No. 30 Tahun 2004). Kemudian minuta akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Dengan ditandatanganinya akta tersebut, para pihak (para penghadap dan saksi-saksi) dianggap telah menyetujui akta tersebut. Apabila ada kesalahan di dalam pembuatan akta, notaris akan mencantumkan berapa perubahan (penambahan, pencoretan, atau penggantian) yang terdapat di dalam akta tersebut.

130

4.2 Potensi Kerugian UMKM yang Telah Menyerahkan Penyertaan Modal Namun Gagal Mendapat Bantuan dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera Pada umumnya UMKM mengajukan bantuan modal kepada perusahaan modal Ventura dengan maksud untuk modal kerja dan pengembangan usaha. Dalam kasus PT. Futurindo Ventura Sejahtera tujuan pengajuan bantuan modal tersebut sebagian besar digunakan untuk penambahan modal kerja. Bantuan modal kerja yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura merupakan salah satu jenis bantuan yang diberikan perusahaan modal Ventura kepada UMKM untuk membiayai operasional usahanya yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan bantuan modal dari perusahaan modal Ventura kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual untuk memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, UMKM membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan usahanya. Dalam konsep modal Ventura, bantuan yang diberikan kepada UMKM diikuti dengan kepesertaan modal dari UMKM itu sendiri. Jadi disini, baik pihak perusahaan modal Ventura maupun UMKM secara bersama-sama menyediakan dana. Dana yang berasal dari perusahaan modal Ventura disebut bantuan modal, sedangkan dana yang disediakan UMKM disebut penyertaan modal. Adapun bentuk-bentuk penyertaan modal UMKM yang dapat diterima oleh perusahaan modal Ventura, antara lain :

131

1. Penyertaan Modal dengan Barang-Barang Penyertaan modal berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang dagangan dan lain-lain, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. 2. Penyertaan Modal berupa Surat-Surat Berharga Penyertaan modal berupa surat-surat berharga seperti surat deposito, wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah. Adapun dalam penilaian penyertaan modal hal-hal yang harus diperhatikan adalah : 1. Jumlah dan nilainya Jumlah dan nilai penyertaan modal harus dapat menjamin kepentingan perusahaan modal Ventura bila terjadi suatu kemacetan usaha UMKM sehingga penyertaan modal tersebut terpaksa dicairkan untuk diubah menjadi uang. Setiap perusahaan modal Ventura menentukan sendiri nilai dari penyertaan modal tersebut. Biasanya penyertaan modal yang ada dinilai sedemikian rupa dan harus berada di atas jumlah bantuan modal yang diberikan ditambah dengan suatu jumlah atau persentase tertentu. Untuk itu, sebaiknya nilai penyertaan modal adalah minimal sebesar 125% dari jumlah bantuan modal, dan dapat pula penyertaan modal tersebut melebihi persentase di atas, misalnya 150% ke atas. 2. Status kepemilikan Kepemilikan merupakan hal yang penting untuk dijadikan perhatian. Harus dengan jelas diketahui bahwa status kepemilikan tersebut benar-

132

benar milik si pemohon bantuan modal. Bila status kepemilikan bukan milik si pemohon modal, maka harus ada surat kuasa di surat pernyataan dari si pemilik yang bersedia harta miliknya dijaminkan oleh si pemohon bantuan modal kepada perusahaan modal Ventura. 3. Daya tahan dan marketability Penyertaan modal berupa barang sesuai dengan umur dan teknisnya berbeda-beda dalam daya tahan dan marketability. Marketability adalah kekuatan barang sebagai penyertaan modal itu untuk dijual. Bila marketability lemah dan daya tahannya sedikit maka nilainya akan turun terus-menerus. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan UMKM menyerahkan kepesertaan modalnya kepada perusahaan modal Ventura dengan harapan UMKM akan mendapatkan dana baru yang bisa digunakan sebagai tambahan modal kerja ataupun pengembangan usahanya. Pada kasus PT. Futurindo Ventura Sejahtera harapan UMKM yang telah menyerahkan kepesertaan modalnya tersebut tidak pernah terwujud atau mengalami kelambatan pencairan bantuan modalnya. Meskipun PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah mengeluarkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) namun PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak pernah menepati janjinya untuk mencairkan bantuan modal secara tepat waktu. Dengan terlambatnya pencairan giro ini, pengembangan usaha PPU yang dalam hal ini pengusaha kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM) ataupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami keterlambatan

133

sehingga menjadi kehilangan keuntungan potensial yang mereka terima seandainya bantuan modal tersebut mereka terima tepat pada saat dijanjikan. Disebutkan oleh Soedikno Mertokoesumo bahwa dalam transaksi bisnis faktor waktu memegang peranan penting113. Misalnya saja pengusaha roti telah memesan mesin pembuat roti, namun mesin tersebut mengalami keterlambatan 7 hari dari waktu yang dijanjikan, maka pengusaha roti tersebut akan kehilangan 7 hari produksi yang berarti kehilangan juga keuntungan potensialnya. Contoh lain, UMKM yang bergerak dalam penjualan sepeda motor. Sebelum mengajukan permohonan bantuan modal kepada PT. Futurindo Ventura Sejahtera, UMKM yang bersangkutan mampu melakukan penjualan sepeda motor sebanyak 25 unit per bulan. Dengan mengajukan bantuan modal kepada PT. Futurindo Ventura Sejahtera, UMKM tersebut bisa menaikkan penjualan sepeda motornya menjadi 50 unit per bulan. Sesuai persyaratan, UMKM itu telah menyerahkan sejumlah uang sebagai kepesertaan modal, sebagai gantinya UMKM yang bersangkutan menerima Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera. Namun ternyata, UMKM tersebut baru menerima pencairan bantuan modal 6 bulan setelah penyerahan uang kepesertaan modal. Potensi kerugian yang diderita oleh UMKM penjualan sepeda motor tersebut akibat mundurnya bantuan modal dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera adalah hilangnya potensi keuntungan penjualan sepeda motor sebanyak 25 unit selama 6 bulan. Selain itu, UMKM tersebut juga kehilangan potensi keuntungan

113

Soedikno Mertokoesumo, Op.Cit, hal. 18.

134

dari bunga bank seandainya uang yang telah disetorkan kepada PT. Futurindo Ventura Sejahtera sebagai kepesertaan modal disimpan pada bank.

4.3 Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang Gagal Merealisasikan Bantuan Kepada UMKM Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) yang dikeluarkan PT. Futurindo Ventura Sejahtera ternyata tidak benar-benar menjamin pencairan bantuan modal yang dibutuhkan oleh UMKM. Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) menimbulkan masalah pada saat UMKM hendak mengurus pencairan bantuan modal, yaitu tetap mengalami hambatan berupa pemberitahuan dari pihak PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang menyatakan pencairan bantuan modal yang telah disetujui, diundur pencairannya. Berdasarkan optik hukum perdata, pengunduran pencairan bantuan modal tersebut merupakan kasus gagalnya PT. Futurindo Ventura Sejahtera mencairkan bantuan modal. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) ini merupakan janji dari PT. Futurindo Ventura Sejahtera kepada pemohon bantuan modal. Kegagalan PT. Futurindo Ventura Sejahtera mencairkan bantuan modalnya padahal UMKM sudah menyetorkan kepesertaan modalnya mengakibatkan kerugian bagi pihak UMKM. Faktor waktu dalam suatu perjanjian bantuan modal adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu

135

sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal perjanjian bantuan modal PT. Futurindo Ventura Sejahtera telah gagal merealisasikan bantuan modalnya. Dalam kasus PT. Futurindo Ventura Sejahtera ini sebenarnya realisasi bantuan modal tidak gagal sama sekali, namun terlambat pencairannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi UMKM pemohon bantuan modal. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada PT. Futurindo Ventura Sejahtera jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu. Dapat dikatakan PT. Futurindo Ventura Sejahtera sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana PT. Futurindo Ventura Sejahtera belum tahu pasti apakah perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian atau tidak, tetapi sebagai PT. Futurindo Ventura Sejahtera seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian). Dengan demikian tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab PT. Futurindo Ventura Sejahtera. Dalam hal ini PT. Futurindo Ventura Sejahtera yang

136

menerbitkan SPJKP seharusnya membayar ganti rugi dari potensi keuntungan yang seharusnya didapat UMKM apabila bantuan modal tidak terlambat diterima berikut bunga dari penyertaan modal pihak UMKM yang telah disetor kepada PT. Futurindo Ventura Sejahtera Namun faktanya akibat mundurnya pencairan bantuan modal, terhapus dengan sendirinya bila realisasi pencairan bantuan modal tersebut sudah dilaksanakan. Dalam kasus demikian PT. Futurindo Ventura Sejahtera tidak pernah memberi ganti rugi atas mundurnya pencairan bantuan modal tersebut. Tidak dibayarnya ganti rugi keterlambatan oleh PT. Futurindo Ventura Sejahtera tersebut menunjukkan bahwa selama ini UMKM pemohon modal belum mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya. Atau dengan perkataan lain Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) belum memberikan perlindungan hukum kepada UMKM pemohon modal.

137

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) dalam hal Perusahaan Modal Ventura tidak merealisasikan bantuan modal tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga UMKM tidak dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi atas gagalnya realisasi bantuan modal. 2. Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura yang gagal merealisasikan bantuan modal kepada UMKM setelah menerbitkan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) merupakan tanggungjawab karena adanya wanprestasi dari perusahaan modal Ventura sehingga seharusnya perusahaan modal Ventura membayar ganti rugi atas dasar gugatan dari UMKM yang berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata oleh karena pihak perusahaan modal Ventura tidak mampu mencairkan bantuan modal terhadap UMKM.

5.2 Saran Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Pihak Perusahaan Modal Ventura seharusnya membayar ganti rugi kepada UMKM pemohon modal karena potensi keuntungan yang hilang akibat

137

138

mundurnya pencairan bantuan modal merupakan jumlah yang sangat berarti bagi UMKM. 2. Pihak Perusahaan Modal Ventura agar memberikan tanggungjawabnya yang berupa ganti rugi sesuai dengan ganti rugi yang dialami oleh UMKM sedapat mungkin menghindari gugatan dari pihak UMKM untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata.

139

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Abdulkadir dan Rilda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Ali, Achmad, 2008, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Ghalia Indonesia, Bogor. ______, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta. Bahsan, M., 2005, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta. Chidir Ali Moch., Mashudi, 2007, Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet, CV Mandar Maju, Bandung. Hartono, Sunaryati, 2001, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung. Hasanuddin, Rahman, 2003, Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta pemikiran alternatif ke arah modal-modal ventura yang sesuai dengan kultur bisnis di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Hoedhiono Kadarisman, 1995, Modal Ventura alternative Pembiayaan Usaha Masa Depan, IBEC, Jakarta. Hoecke, M. Van, dan Bernard Arief Sidharta, 2001, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. Ibrahim, Johny, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang. Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mahmud Marzuki, Peter, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta. ______, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

139

140

Marhainis Hay, Abdul, 1995, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta. Martono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. Mertokoesumo, Soedikno, 2004, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2003, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rirda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. ______, 2005, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Musrihah, 2000, Dasar dan Toeri Ilmu Hukum, PT. Grafika Persada, Bandung. Pandia, Frianto, 2005, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, Lembaga Keuangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Purwahid, Patrik, 2006, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta, B, 2004, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung. Rosa, Agustina, dkk., 2012, Hukum perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Denpasar. Salim, H. S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto, Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Satrio, J., 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

141

Setiawan, R., 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung. Simorangkir, O. P., 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, Bogor. Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soemitro, Ronny Hanitijo, 2008, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Alumni, Jakarta. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung. Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta. Utrecht, E., 1966, Pengantar dalam Kesembilan), Intermasa, Jakarta.

Hukum

Indonesia

(Cetakan

Waluyo, Bambang, 2001, Penelitian Hukum dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

2. Makalah/Jurnal Anisa P.H., Dewi S., Fonica R., 2013, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Private Law, Edisi 01 Maret –Juni, hal. 26. Gustav, Radbruch, 1990, Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of Lask, Radbruch, Massachusetts, Harvard University Press. Iwan Bayu Aji, 2004, “Penggunaan Bilyet Giro dalam Lalu-lintas Pembayaran,” Makalah disajikan dalam Seminar Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia, Oleh Tim PSS/PSPN, Jakarta. Liya dan Neni, 2008, Perusahaan Modal Ventura dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hal.7. Mackulau, Andi Maradang, 2003, “Tinjauan Hukum Pembiayaan Bagi Hasil Modal Ventura,” Rapat Executive Committee. Megasari, Made Ayu Fransisca Yusi, 2008. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Bagi Hasil di PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang,” Tesis Program studi magister kenotariatan Universitas diponegoro Semarang. Scanlon, T.M., 2001, Promise and Contracts, dalam Peter Benson (ed), The Theory of Contract Law, New York, Cambridge University Press.

142

Sembiring, M.U., 1997, Teknik Pembuatan Akta, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 30-34. Sieglar, Jay A., dan Benyamin R., Beede, 2007, The Legal Souyrces of Public Policy, Lexington Books, Massachussets, Toronto. Silvanny, Amelia, 2011. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Syahri Ramayuni, 2009, Analisis Pembiayaari pada Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Studi Kasus: BMT Taqwa Muhammadyah), Padang. Zulkifli, 2009, “Surat Berhaga debagai Alat Transaksi dalam Penerbangan Internasional,” Makalah (Lecture Papers), Jurnal Ilmiah USU tentang Miscelineaous Letter. 3. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, (diterjemahkan R. Subekti menjadi KUHPerdata). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP/2007 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

143

4. Artikel Bapepam-LK, 2010, Laporan Studi Potensi Perusahaan Modal Ventura sebagai Alternatif lnvestasi, Diunduh melalui Bapepam-LK (www.bapegam.go.id) dalam bentuk pdf. hal: 21. Pada tanggal 2 Desember 2014. Bapepam-LK, 2012, Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Periode Mei 2012 s.d Agustus 2012, diakses dalam bentuk, pdf melalui www.bapepam.go.id pada tanggal 2 Desember 2014. Doyoharjo, Anggo, Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra untuk Pengembangan Usaha Kecil, http://unisri.ac.id/anggo/?p=5.html, diakses tanggal 2 Desember 2014. http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga. tanggal 2 Desember 2014.

diakses

httg://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/07/08/ukm-quos-online. Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tentang Endosemen. PT. Bahana Artha Ventura, 1996, Ketentuan Pokok Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Jakarta, hal. 8. Supanto, 2014, Perlindungan Hukum Wanita, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, diakses tanggal 17 September 2014. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, 2006, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB), hal. i.

144

LAMPIRAN

I GUSTI AYU MADE ARYASTINI

Recommend Documents