TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP BAGASI TERCATAT DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN : STUDI PADA PT. GARUDA INDONESIA DENPASAR Oleh : Gusti Ayu Made Dyah Komala I Made Udiana Ngakan Ketut Dunia Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT The paper shall be titled “The Liability of The Airlines on Damaged Checked Baggages According to Aviation Act Number 1 Year 2009 : Case Study at PT. Garuda Indonesia Denpasar”. This research is empirical legal research. This research is focusing on the form of liability of PT. Garuda Indonesia Denpasar regarding to damaged checked baggages and the limitation of liability of PT. Garuda Indonesia Denpasar about damaged checked baggages. In the air transportation activities, cases of damaged checked baggages are frequently occured. The compensation from PT. Garuda Indonesia is the form of money, compensation for checked baggage repair, or compensation by identical object according to Article 5 Paragraph (1)b Minister of Transportation Regulations Number PM 77 Year 2011 About Liability of Air Carrier. But, the limit of compensation from PT. Garuda Indonesia is not according to Article 144 Aviation Act Number 1 Year 2009. Keywords : Liability, Airlines, Damaged Checked Baggage ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Bagasi Tercatat Dalam Hal Terjadi Kerusakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan : Studi Pada PT. Garuda Indonesia Denpasar”. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia Denpasar terhadap bagasi tercatat dalam hal terjadi kerusakan dan mengenai batas tanggung jawab PT. Garuda Indonesia Denpasar terhadap bagasi tercatat dalam hal terjadi kerusakan. Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia adalah ganti rugi berupa uang, ganti rugi berupa perbaikan bagasi tercatat, atau ganti rugi berupa penggantian barang yang sejenis yang telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1)b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Akan tetapi, batas ganti rugi yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 144 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Penerbangan, Kerusakan Bagasi Tercatat
1
2
I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Transportasi udara adalah transportasi yang paling digemari oleh masyarakat dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek1. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan transportasi udara menjadi transportasi yang paling digemari yaitu, untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, dan kepentingan lainnya2. Dalam melakukan transportasi udara, perusahaan angkutan udara / penerbangan (airlines) berkewajiban untuk mengangkut penumpang beserta dengan bagasi penumpang dengan aman dan selamat sampai di tempat tujuan. Belakangan ini, meningkatnya jumlah penumpang pesawat tidak dibarengi dengan profesionalisme perusahaan penerbangan sehingga menyebabkan penurunan kualitas pelayanan dari perusahaan penerbangan. Salah satu contoh dari penurunan kualitas pelayanan tersebut adalah berupa kerusakan pada bagasi tercatat. Setiap kerugian yang diderita oleh penumpang sebagai akibat dari kerusakan pada bagasi tercatat merupakan tanggung jawab dari perusahaan penerbangan. Ketentuan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan peraturan pelaksananya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka akan diteliti mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap bagasi tercatat dalam hal terjadi kerusakan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Garuda Indonesia Denpasar. 1.2 Tujuan Makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia Denpasar terhadap bagasi tercatat yang mengalami kerusakan. Makalah ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui batas tanggung jawab dari PT. Garuda Indonesia Denpasar terhadap kerusakan pada bagasi tercatat.
________________ 1
Suwardi, 1994, Penulisan Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal.6. 2 E. Saefulah Wiradipraja, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta. hal. 1-2
3
II. ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dengan melihat hukum dalam artian yang nyata yaitu hukum dalam prosesnya, hukum dalam interaksinya, dan hukum dalam penerapannya atau bekerjanya di masyarakat3. 2.2 Hasil dan Pembahasan 2.2.1 Bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia Denpasar terhadap bagasi tercatat dalam hal terjadi kerusakan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sugiartha, seorang SQA (Standard Quality Assurance) Unit Post Flight DPSKKGA di PT. Garuda Indonesia Denpasar, PT. Garuda Indonesia menetapkan 3 (tiga) bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada penumpang yang mengalami kerusakan pada bagasi tercatat. Bentuk ganti rugi tersebut adalah sebagai berikut. a. Ganti rugi berupa uang Ganti rugi berupa uang adalah ganti rugi yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia dengan memberikan sejumlah uang kepada penumpang setelah adanya kesepakatan. b. Ganti rugi berupa perbaikan atas bagasi tercatat Terdapat dua pilihan yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia dalam memberikan ganti rugi berupa perbaikan bagasi tercatat. Pilihan pertama adalah perbaikan bagasi tercatat dilakukan oleh pihak PT. Garuda Indonesia, kemudian bagasi tercatat akan diantarkan kepada penumpang dengan biaya antar yang ditanggung oleh penumpang. Pilihan kedua adalah perbaikan bagasi tercatat dilakukan oleh penumpang, kemudian ganti rugi diberikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti pembayaran actual atau kuitansi perbaikan asli. ________________ 3
Fokky Fuad. “Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum”, URL : http://uai.ac.id/2011/14/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/ , diakses tanggal 12 Februari 2016.
4
c. Ganti rugi berupa barang sejenis Ganti rugi berupa barang sejenis yaitu penggantian berupa barang dengan jenis, bentuk, ukuran, dan merk yang sama dengan barang yang rusak. (Wawancara dengan Bapak Wayan Sugiartha, tanggal 25 April 2016). 2.2.2 Batas tanggung jawab PT. Garuda Indonesia Denpasar terhadap bagasi tercatat dalam hal terjadi kerusakan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sugiartha, seorang SQA (Standard Quality Assurance) Unit Post Flight DPSKKGA di PT. Garuda Indonesia Denpasar, batas tanggung jawab PT. Garuda Indonesia adalah sebagai berikut. a. Penawaran ganti rugi berupa uang oleh PT. Garuda Indonesia Denpasar kepada penumpang yang bagasi tercatatnya rusak dibatasi dengan batas maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bagasi tercatat dan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bagasi tercatat untuk perbaikan. b. PT. Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab atas klaim terhadap kerusakan internal dan minor damage bagasi tercatat, seperti, bengkok, penyok, goresan, atau robek minor. PT. Garuda Indonesia juga tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas dan packing yang tidak sesuai. (Wawancara dengan Bapak Wayan Sugiartha, tanggal 26 April 2016) Ketentuan mengenai batas tanggung jawab pemberian ganti rugi terhadap kerusakan bagasi tercatat yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia Denpasar tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam Pasal 144 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dinyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerusakan pada bagasi tercatat tanpa terkecuali. Hal ini berarti PT. Garuda Indonesia seharusnya bertanggung jawab pula terhadap kerusakan minor yang terjadi pada bagasi tercatat selama berada dalam pengawasannya. Selain itu, tidak terdapat aturan yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan penerbangan terbatas pada suatu jumlah tertentu, sehingga seharusnya PT. Garuda Indonesia memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang diderita oleh penumpang, tanpa memberikan batasan pada jumlah tertentu.
5
III. KESIMPULAN Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia adalah ganti rugi berupa uang, ganti rugi berupa perbaikan bagasi tercatat, atau ganti rugi berupa penggantian barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara penumpang dengan PT. Garuda Indonesia. Untuk ganti rugi berupa penggantian barang sejenis, telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1)b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Batas ganti rugi yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia yaitu maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bagasi tercatat untuk ganti rugi berupa uang, dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bagasi tercatat untuk ganti rugi berupa perbaikan serta ketentuan bahwa PT. Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan minor pada bagasi tercatat, tidak sesuai dengan Pasal 144 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
DAFTAR PUSTAKA Buku Suwardi, 1994, Penulisan Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. Wiradipraja, E. Saaefulah, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta. Internet Fokky Fuad, 2011, “Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum”, URL : http://uai.ac.id/2011/14/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/
Perundang – undangan Indonesia, Undang – Undang Tentang Penerbangan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
