SKRIPSI EKSISTENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DENPASAR NO: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS)
I GUSTI AYU STEFANI RATNA MAHARANI NIM. 1103005253
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 EKSISTENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DENPASAR NO: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS)
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I GUSTI AYU STEFANI RATNA MAHARANI NIM. 1103005253
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 8 APRIL 2015
Pembimbing I
(Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH) NIP. 19570709 198610 1 001
Pembimbing II
(Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH) NIP. 19710313 200502 2 003
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL: 1 JULI 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor: 249/UN14.1.11/PP.05.02/2015 Tanggal 24 Juni 2015
Ketua
:
Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH Sekretaris :
Sagung Putri M.E. Purwani,SH.,MH Anggota : 1.
Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.,MS
2.
A.A. Ngurah Wirasila,SH.,MH 3.
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyastuti, SH.,MH
KATA PENGANTAR Om Swastyastu, Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas limpahan Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ide awal dari penulisan skripsi ini berjudul “EKSISTENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR NO: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS)” adalah ketertarikan saya terhadap peran atau eksistensi dari seorang ahli memberikan keterangannya dalam hal pembuktian dipersidangan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi di Bali tepatnya di Kabupaten Tabanan. Keberhasilan penyusunan ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan secara moril maupun materiil. Untuk itu melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: a. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. b. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. c. Bapak I Nyoman Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. d. Bapak I wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. e. Bapak DR. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH, Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. f. Ibu Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH, Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. g. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah menyetujui skripsi saya ini.
h. Bapak Ida Bagus Putra Atmadja, SH.,MH. Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan. i. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membimbing, mendidik dan membekali ilmu pengetahuan yang berguna bagi saya. j. Bapak Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta segenap jajarannya, yang telah membantu dalam mengurus segala keperluan administrasi selama saya kuliah. k. Bapak (I Gusti Ngurah Darma Putra, SH), Ibu (Yulia Ratna Dewi Pujiastuti), Adik ( I Gusti Ngurah Yulio Mahendara Putra) dan keluarga besar atas perhatian dan kasih sayangnya. l. Teman-teman terbaik saya: Richa Vitayanthi, Ayu Wistiani, Nindya, Desi Antari, Agus Yudi, Oka Wibawa, Wahde, Imam Wahyudi, Okki, Desitha, Andri Binarta, Lilik, William, Damas, Bagus Surya Darma, Naomi Simanjuntak, Astrinia, Fransiska, Adwara Adit, Dayu yang sudah membantu dan mensupport saya selama ini. m. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta seluruh pihak yang tidak dapat disebut secara terperinci. Semoga atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan dengan tulus ikhlas mendapat imbalan yang setimpal dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Denpasar, 8 April 2015 Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………....... i HALAMAN PERSYARATAN GELAR HUKUM…………………………….... ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………… iii KATA PENGANTAR……………………………………………………………..v DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. .ix HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN…………………………………….. xiii ABSTRAK……………………………………………………………………….xiv ABSTRACT...........................................................................................................xiv BAB
I
PENDAHULUAN……………………………………………........1 1.1.Latar BelakangMasalah…………………………………….1 1.2.RumusanMasalah…………………………………………..7 1.3.Ruang Lingkup Masalah………………………………........8 1.4.TujuanPenelitian…………………………………………....8 1.4.1. Tujuan Umum………………………………………8 1.4.1. Tujuan Khusus………………………………….......8 1.5.
Manfaat Penelitian…………………………………………....8 1.5.1.
Manfaat Teoritis…………………………………………..8
1.5.2. ManfaatPraktis……………………………………............9 1.6.
Landasan Teoritis…………………………………………….9
1.7.
Metode Penelitian…………………………………………...15 1.7.1. Jenis Penelitian…………………………………………..16 1.7.2. Jenis Pendekatan………………………………………....16 1.7.3. BahanHukum…….………………………………............17 1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum………………….....18
1.7.5. TeknikAnalisis……………………………………...........19 BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEMBUKTIAN DAN KETERANGAN AHLI 2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana……………………………..21 2.1.2 Pemidanaan……………………………………………..27 2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Jeni-Jenis Tindak Pidana Korupsi 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi…………………….33 2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi……………………..38 2.3. Pengertian Pembuktian dan Teori Hukum Pembuktian..……40 2.4. Pengertian Keterangan Ahli dan Jenis-Jenis Alat Bukti 2.4.1.Pengertian Keterangan Ahli……………………………..56 2.4.2. Jenis- Jenis Alat Bukti……………………….................60
BAB III
BAB IV
PERAN KETERANGAN AHLI MENURUT KUHAP DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA 3.1.
Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hal Pembuktian Suatu Tindak Pidana………………………………….….62
3.2.
Peran Keterangan Ahli Menurut KUHAP dalam Pembuktian Perkara Pidana…………………………………………...69
EKSISTENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR NOMOR: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS 4.1.
Kasus Dan Analisis………………………………….…75
4.2.
Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS…………………….....83 BAB V
PENUTUP 5.1. Kesimpulan………………………………………………....91 5.2. Saran ……………………………………………………......93
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya Ilmiah/Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang persis sama pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya dan pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dan hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 8 April 2015 Yang menyatakan
(I Gst Ayu Stefani Ratna Maharani) NIM. 1103005253 ABSTRAK Salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi didalam pemerintahan adalah Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mana pelaku telah menyalahgunakan pemberian dana bantuan sosial dari pemerintah. Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa terhadap dana bantuan sosial yang terjadi di Bali adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh I Wayan Sukaja. S.Sos yang mengakibatkan terjadinya korupsi terhadap keuangan Negara atau dana bantuan sosial, sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan jaksa penutut umum mengajukan 2 (dua) keterangan ahli yang akan memberikan keterangan guna membantu dalam hal pembuktian dipersidangan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu peran keterangan ahli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pembuktian perkara pidana dan eksistensi keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif karena isi dari skripsi ini adalah menganalisis putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga memerlukan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran keterangan ahli dalam proses pembuktian. Peran dari seorang ahli tidak dapat diabaikan karena berfungsi untuk membantu hakim, jaksa dan penasihat hukum yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Jika keterangan ahli bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim tetapi keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas dan hakim harus memiliki dasar yang kuat dalam menilai peran keterangan ahli tersebut Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KUHAP, Keterangan Ahli
ABSTRACT
One of the corruption criminal that often occur in the government is corruption criminal of government’s good supplying and service that actors have abuse social grants from the government. Case of criminal corruption of good supplying and social assistance that occurred in Bali that was the case in Tabanan who conducted by I Wayan Sukaja. S.Sos who was conducted a corruption of the State's financial or social aid fund, so that in the process of proving in the court the public prosecutors submit 2 (two) expert’s testimony who will provide information to assist in terms of verification in the court. The case in this study are the role of the expert testimony according to the Criminal Code (KUHAP) in proving of criminal case and existence of the expert’s testimony as evidence in substantiation of corruption criminal of goods supply and government services in the corruption court decision Number: 01/PID.SUS/2013/P.TIPIKOR DPS. The method has been applied in this study was normative method because content of this study is to analyze the court decision on corruption criminal of goods supplying and government service so that require legal theory and legislation relate to the role of expert’s testimony in the process of verification. The role of an expert can not be ignored because they will to help the judges, prosecutors and lawyers who have limited knowledge. If the expert’s testimony contrary, it could be ruled out by a judge but expert’s testimony that excluded must be based on clear reason and the judge must have strong base in assess the role of the expert testimony
Keywords: corruption criminal of goods supplying and government service, criminal Code, Specification Expert
